SALINAN
BUPATI MALUKU TENGGARA PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALUKU TENGGARA, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
b.
bahwa guna mencapai tertib anggaran, efesien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Alokasi Dana Ohoi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara;
: 1.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
Mengingat
2.
3. 4. 5.
2
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 3); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558); Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI (ADO). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 3. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18.
Ohoi adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah pemerintahan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi dan perangkat Ohoi. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut Alokasi Dana Ohoi, disingkat ADO. Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Ohoi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, selanjutnya disebut APBO adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Ohoi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Ohoi dan Badan Saniri Ohoi, dan ditetapkan dengan Peraturan Ohoi. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Ohoi adalah Kepala Ohoi. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Ohoi, selanjutnya disebut PTPKO adalah perangkat Ohoi yang ditunjuk oleh Kepala Ohoi untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Ohoi. Bendahara adalah perangkat Ohoi yang ditunjuk oleh Kepala Ohoi untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Ohoi dalam rangka pelaksanaan APBO. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan), selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Ohoi (RKPO) adalah hasil musyawarah masyarakat Ohoi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi, selanjutnya disebut RPJM Ohoi adalah dokumen perencanaan Ohoi untuk periode 6 (lima) tahun. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Tenggara. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD. BAB II ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI Pasal 2
(1) (2)
ADO dikelola secara tertib, taat pada ketentuan, efesiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengelolaan ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
4
BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN DANA OHOI Pasal 3 (1) Kepala Ohoi adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan ADO. (2) Kepala Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan : (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan ADO yang disatukan dalam APBO; (b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan aset Ohoi; (c) menetapkan Bendahara Ohoi; (d) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan ohoi; dan (e) menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Ohoi. (3) Kepala Ohoi dalam melaksanakan pengelolaan ADO, dibantu oleh PTPKO. (4) PTPKO adalah Perangkat Ohoi, terdiri dari : (a) Sekretaris Ohoi; dan (b) Kepala Urusan Kemasyarakatan. (5) Sekretaris Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a), bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan dana Ohoi dan bertanggung jawab kepada Kepala Ohoi. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas : (a) Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan ADO; (b) Menyusun dan melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Ohoi; (c) Menyusun Rancangan APBO, Perubahan APBO dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO; dan (d) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Ohoi tentang Pelaksanaan Peraturan Ohoi tentang APBO dan Perubahan APBO. (7) Kepala Ohoi menetapkan Bendahara Ohoi dengan Keputusan Kepala Ohoi. Pasal 4 (1) Bendahara Ohoi diangkat untuk masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. (2) Bendahara Ohoi diangkat dari salah satu Kepala Urusan jika belum ada penerimaan pada pos Pendapatan Asli Ohoi. (3) Kepala Ohoi mengangkat bendahara di luar perangkat Ohoi jika telah ada penerimaan lain di luar bantuan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerinah Pusat. BAB IV PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI Bagian Pertama Pengalokasian dan Penyaluran Pasal 5 (1) Pengalokasian ADO pada setiap Ohoi dilakukan berdasarkan indikator jumlah kemskinan penduduk, pendidikan, kesehatan dan indikator keterjangkauan serta tingkat kemahalan Daerah. (2) Besaran Alokasi Dana dihitung berdasarkan rumus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. (3) Besaran ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Bupati ini.
5
Pasal 6 (1) Penyaluran besaran ADO sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan : (a) Tahap pertama pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); (b) Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan (c) Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20% (dua puluh persen). (2) Jumlah besaran persentase tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan besaran jumlah ADO yang diterima Ohoi. (3) Penyaluran ADO disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Ohoi. (4) Penyaluran ke Rekening Kas Ohoi dilakukan setelah Ohoi memenuhi syarat dengan melampirkan : (a) RPJM Ohoi; (b) RKPO; (c) Keputusan Bupati tentang Kepala Ohoi definitif dan Perangkat Ohoi; (d) Keputusan Kepala Ohoi tentang Bendahara Ohoi; dan (e) Buku dan Nomor Rekening Kas Ohoi. (5) Penyaluran ADO tahap kedua dan ketiga dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) disampaikan kepada Bupati c/q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (6) Laporan pertanggungjawaban Ohoi yang disampaikan setelah diverifikasi oleh SKPD teknis dilakukan penyaluran tahapan berikut. Pasal 7 (1) Persyaratan ADO sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf (a), (b), dan (c) dapat diabaikan apabila Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah menyatakan dilakukan penyaluran kepada Ohoi. (2) Penyaluran ADO diberikan kepada Ohoi setiap Tahun Anggaran. (3) Ohoi yang tidak menyampaikan kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban secara bertahap atau pada akhir tahun anggaran tidak dilakukan penyaluran. Pasal 8 (1) Penyaluran ADO tetap mematuhi tahapan dan batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1). (2) Ohoi yang tidak melakukan penyaluran ADO tahap pertama sesuai batas waktu ditunda penyalurannya dan sebagai SiLPA pada tahun berikutnya. (3) Ohoi yang tidak melakukan penyaluran ADO tahap kedua sesuai batas waktu ditunda penyalurannya dan sebagai SiLPA pada tahun berikutnya. (4) Ohoi yang tidak melakukan penyaluran ADO tahap ketiga sesuai batas waktu ditunda penyalurannya dan sebagai SiLPA tahun berikutnya. (5) Penundaan penyaluran ADO hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran. (6) Penundaan penyaluran dibatasi hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran dan apabila tahun anggaran berikutnya belum juga dilakukan penyaluran, pagu ADO ditambah menjadi pagu ADO Daerah. Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 9 (1) ADO digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Ohoi dengan
6
prioritas pada pemberdayaan masyarakat. (2) Pemanfaatan ADO ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Ohoi (RKPO) setiap tahun. Pasal 10 (1) Pemanfaataan Dana Ohoi yang digunakan untuk membiayai pemerintahan mencakup : (a) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Ohoi; dan (b) Perjalanan dinas aparatur pemerintahan. (2) Pemanfaatan Dana Ohoi untuk pembangunan mencakup : (a) Peningkatan Pendapatan Asli Ohoi; (b) Pembangunan sarana dan prasarana umum pemerintahan; (c) Pembangunan sarana dan prasarana umum yang merupakan aset Ohoi; (d) Pemeliharaan sarana dan prasarana Ohoi; dan (e) Pembangunan sarana dan prasarana adat. (3) Pemanfataan Dana Ohoi untuk kegiatan kemasyarakatan mencakup : (a) Pembinaan dan pelayanan Posyandu; (b) Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; (d) Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya; (e) Penguatan partisipasi masyarakat; dan (f) Pembinaan masyarakat adat. (4) Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan mencakup : (a) Pengentasan kemiskinan; (b) Pemeliharaan infrastruktur dan prasarana Ohoi yang merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat Ohoi; (c) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan (d) Pemberdayaan masyarakat adat. (5) Pemanfaatan dana Ohoi dapat diperuntukan untuk kegiatan non fisik yang meliputi : pembinaan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Bagian Ketiga Penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi Pasal 11 (1) Pengalokasian besaran ADO untuk penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi menggunakan besaran persentase ADO sebagai berikut : (a) Pagu ADO >Rp.1.000.000.000,- menggunakan persentase maksimal 10% (sepuluh persen); (b) Pagu ADO Rp.700.000.000,- s.d. Rp.1.000.000.000,- menggunakan persentase 15% (lima belas persen); (c) Pagu ADO Rp.500.000.000,- s.d. Rp.700.000.000,- menggunakan persentase 20% (dua puluh persen); (d) Pagu ADO Rp.100.000.000,- s.d. Rp.500.000.000,- menggunakan persentase 25% (dua puluh lima persen); dan (e) Pagu ADO
7
Pasal 12 (1) Pegawai Negeri yang menduduki jabatan Kepala Ohoi atau Perangkat Ohoi dibebaskan dari jabatan pemerintahan dan mendapatkan penghasilan sebagai Kepala Ohoi atau Perangkat Ohoi. (2) Mekanisme dan tata cara penghentian penghasilan Pegawai Negeri dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Pembayaran besaran penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi didasarkan pada Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi. (2) Bukti pembayaran penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi dilakukan dalam satu daftar sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pembayaran penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi dilakukan pada minggu pertama setiap bulan berjalan. (4) Pembayaran penghasilan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi diberikan kepada yang berhak menerima. Pasal 14 (1) Besaran tunjangan Kepala Ohoi ditetapkan sebesar tunjangan seorang Lurah. (2) Besaran tunjangan Sekretaris/Jur Tulis ditetapkan sebesar tunjangan seorang Sekretaris Kelurahan. (3) Besaran tunjangan Kepala Urusan ditetapkan sebesar tunjangan seorang Kepala Urusan pada Kelurahan. (4) Besaran tunjangan Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi dapat ditetapkan lebih dari ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana tersebut di atas apabila tidak menerima penghasilan tetap. Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 15 (1) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADO kepada Bupati setiap semester. (2) Kepala Ohoi menyampaikan laporan realisasi secara bertahap atas penggunaan ADO kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat. (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban atas penggunaan ADO tersebut disertai bukti-bukti belanja. (4) Kepala Ohoi selain melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan ADO, juga mempertanggung jawabkan penggunaan ADO dalam APBO. Pasal 16 (1) Laporan pertanggungjawaban atas pemanfaatan ADO dilakukan verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi sesuai bidang tugasnya. (3) Inspektorat melakukan pemeriksaan reguler terhadap laporan pertanggungjawaban ADO.
8
(4) Hasil verifikasi dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Ohoi untuk dilakukan proses pencairan tahapan berikut atau dilakukan penyempurnaan atas laporan pertanggung jawaban yang disampaikan. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADO. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) Pemberian pedoman teknis pengalokasian ADO; (b) Pemberian petunjuk teknis pertanggungjawaban ADO; dan (c) Memfasilitasi pertanggungjwaban atas penggunaan ADO. (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dilakukan secara teknis agar mempermudah pelaksanaan penggunaan ADO. (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspetorat melakukan pengawasan secara reguler dan khusus atas pengelolaan dana Ohoi. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Penyaluran ADO yang belum direalisasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap dilakukan penyaluran. (2) Penyaluran dilakukan berdasarkan RKPO atau Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Ohoi. (3) ADO yang belum disalurkan lebih dari 2 (dua) tahun disusun dan dirumuskan dalam satu RKPO/DURK Ohoi. Pasal 19 (1) Penghasilan tetap Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. (2) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Ohoi dan Perangkat Ohoi ditetapkan berdasarkan besaran APBO yang diterima setiap tahun. (3) Ohoi yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan pencairan ADO dan Dana Ohoi, Kepala Ohoi dan perangkat Ohoi hanya menerima tunjangan. (4) Besaran tunjangan yang diterima ditetapkan dengan Keputusan bupati berdasarkan kemampuan keuangan daerah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman umum dan pedoman teknis. Pasal 21 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
9
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 5 Januari 2015 BUPATI MALUKU TENGGARA, CAP/TTD. ANDERIAS RENTANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 5 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, CAP/TTD. PETRUS BERUATWARIN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS
10
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI I.
UMUM Alokasi Dana Ohoi (ADO) adalah merupakan salah satu sumber penerimaan Ohoi yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ADO dikelola secara tertib, taat pada ketentuan, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Sistem pengelolaan ADO menggunakan sistem yang sama dengan sistem pengelolaan Dana Desa. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pola dan sistem yang sama dalam pengelolaan keuangan Ohoi agar memudahkan aparatur Ohoi dalam melakukan pertanggungjawaban atas ADO yang diterima. Dalam penyaluran digunakan pencairan secara bertahap dimaksudkan agar mendorong aparatur Ohoi selain mempercepat pelaporan juga mendorong pemanfaatan dana sesuai peruntukan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini berarti aparatur Ohoi selalu dan senantiasa bekerja untuk menyelesaikan program yang direncanakan tepat pada waktunya. Pemanfaatan ADO adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang tidak didanai dalam Dana Ohoi. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengawasan atas pengelolaan danadana yang penyalurannya ke Ohoi.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d. Pasal 21 cukup jelas. TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
11
NOMOR TANGGAL
NO. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IV 1 2
TAHUN 2015 JANUARI 2015
NAMA KECAMATAN/OHOI
ALOKASI DANA OHOI (Rp.)
KEI KECIL LANGGUR KOLSER NGABUB OHOIDERTAWUN FAAN IBRA KELANIT LETMAN SATHEAN WEARLILIR LOON OHOIDERTAWUN ATAS DUDUNWAHAN SITNIOHOI TOTAL MANYEUW RUMADIAN DEBUT NAMAR NGILNGOF LAIRNGANGAS SELAYAR OHOILUK NGAYUB OHOILILIR TOTAL HOAT SORBAY TETOAT WAB WARWUT WATNGIL ARSO OHOIBADAR EVU LETVUAN DIAN DARAT MADWAT NGURSIT WIRIN DIAN PULAU TOTAL KEI KECIL BARAT OHOIRA OHOIREN
45,184,038.69 27,934,315.98 27,883,247.92 27,900,504.32 41,266,704.32 41,246,755.65 28,212,991.91 41,289,658.94 28,787,671.23 27,746,570.09 27,760,645.47 27,710,166.22 28,115,878.32 27,784,804.55 448,823,953.61 27,929,759.51 28,200,711.55 27,869,437.26 41,522,570.97 27,682,764.97 27,762,409.55 27,656,743.59 40,958,363.29 41,177,669.15 290,760,429.84 27,995,313.11 28,570,531.72 27,852,049.25 27,748,164.22 37,618,406.48 27,834,064.59 41,301,397.38 28,447,301.52 28,970,619.50 27,799,853.30 27,728,350.92 27,725,543.53 28,172,953.88 387,764,549.41 28,628,619.90 41,287,701.51
12
3 4 5 6 7 8 9 10 V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VII 1 2 3 4 5 6 7 8
MADWAER UR PULAU TANIMBAR KEI WARBAL SOMLAIN OHOIDERTUTU OHOIDERTOM YATWAV TOTAL
KEI KECIL TIMUR
27,896,343.88 28,137,999.13 27,967,163.46 41,406,111.68 27,967,113.53 41,635,316.03 41,260,034.87 27,818,952.36 334,005,356.36
RUMAAT 41,454,875.88 WAIN 28,283,394.83 REVAV 41,317,375.55 RAT 40,942,967.89 ABEAN KAMEAR 27,726,250.24 OHOINOL 28,103,410.18 MASTUR LAMA 28,039,538.11 MASTUR BARU 28,082,734.12 SEMAWI 41,272,690.79 DISUK 27,698,810.55 ISSO 27,668,459.27 WAIN BARU 27,739,501.39 DENWET 27,872,638.13 TENBUK 27,853,624.40 OHOILUS 28,010,053.91 JAFAVUN 27,861,195.13 WATNGON 27,689,782.12 MARFUN 27,718,415.97 TOTAL 555,335,718.47 KEI KECIL TIMUR SELATAN OHOISEB 27,895,076.46 UF 27,869,337.22 MAR 27,815,587.74 SARE 27,937,586.18 DANAR TERNATE 28,417,960.92 DANAR LUMEFAR 27,784,456.71 LAMAGORANG 28,048,243.41 NGURWUL 27,868,615.93 ELAR LET 27,873,702.51 GARARA 27,771,093.53 NGURSOIN 27,831,818.16 TOTAL 307,113,478.77 KEI BESAR ELAT 27,792,469.98 ELRALANG 28,254,213.74 WATSIN 27,568,355.32 SIRBANTE 27,545,831.23 WAKOL 27,577,364.95 SOINRAT 27,590,879.40 BOMBAY 27,582,995.97 NGAT 27,545,831.23
13
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NGURDU 27,598,762.83 REYAMRU 27,592,005.61 FAKO 27,617,908.31 OHOILIM 27,651,694.44 DEPUR 40,826,879.29 OHOINANGAN 40,941,752.13 OHOIWANG 40,805,481.41 FANGAMAS 27,549,209.84 YAMTEL 27,657,325.46 NABAHENG 27,586,374.59 WAURTAHIT 27,578,491.16 NGEFUIT 40,865,170.24 NGEUFIT ATAS 40,849,403.38 WAUR 41,051,202.78 RAHARENG 27,656,199.25 RAHARENG ATAS 40,936,121.11 Wulurat 40,903,461.18 LER OHOILIM 40,882,063.30 UDAR 40,822,374.47 HARANGUR 40,834,762.72 KARKARIT 40,822,374.47 DAFTEL 40,804,355.20 WERKA 40,772,821.48 OHOIEL 27,739,538.37 OHOIWAIT 41,011,576.80 WETUAR 40,868,548.85 MATAHOLAT 27,558,219.48 OHOINANGAN ATAS 27,557,093.27 WERMAF 27,669,713.71 TOTAL 1,234,468,827.00 KEI BESAR UTARA BARAT AD WERAUR 28,123,574.04 HOOR ISLAM 27,551,462.25 HOOR KRISTEN 27,553,714.66 WAIR 27,563,850.50 WAERAT 27,568,355.32 AD NGURWUL 27,573,986.34 AD OHOIWAB 27,576,238.75 LAAR 27,558,219.48 MUN OHOITADIUN 27,921,983.47 MUN OHOIR 27,597,636.63 MUN ESOY 27,590,879.40 MUN KAHAR 27,570,607.73 MUN NGURDITWAIN 27,560,471.89 MUN WERFAN 27,563,850.50 WEER OHOINAM 27,691,111.59 FAA 27,874,682.89 UWAT 27,813,867.86 WEER OHOIKER 27,551,462.25 WEER FRAWAF 27,553,714.66 DANGARAT 27,546,957.44
14
21 22 23 24 25 IX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI
OHOITUF 27,543,578.82 HANGUR 27,551,462.25 NGURWALEK 27,543,578.82 UWAT AIR 27,563,850.50 UWAT REYAAN 27,582,995.97 TOTAL 690,692,094.02 KEI BESAR UTARA TIMUR KILWAIR 28,550,294.68 HOLLAT 28,584,965.90 OHOIFAU 41,374,029.83 OHOIWIRIN 27,997,708.79 YAMTIMUR 28,022,481.59 TUBURNGIL 27,834,007.52 HOKO 27,923,293.59 SOLAIR 28,006,958.87 HOLLAY 27,916,851.16 OHOIFARUAN 27,927,593.57 WATLAAR 28,142,627.85 BANDA ELY 28,463,611.45 BANDA EFRUAN 28,003,453.07 BANDA SUKU 30 27,975,863.53 RENFAAN 41,541,009.69 FAN-WAAV 28,021,722.73 RENFAAN GPM 27,922,725.95 RENFAAN ISLAM 27,916,937.34 LANGGIAR HAAR 28,007,797.84 OHOIMEJANG 27,922,045.79 UR 27,887,153.63 HAAR OHOIMEL 28,185,012.89 HAAR GPM 27,970,825.53 HAAR OHOIWAIT 27,912,105.32 HAAR RENRAHANTEL 27,890,091.02 HAAR RK 27,938,309.27 HAAR WASAR 28,087,294.02 OHOIRAUT 28,003,051.53 SOIN 27,902,505.45 TUBURLAI 27,904,308.77 TOTAL 867,736,638.20 KEI BESAR SELATAN WEDUAR 28,078,920.05 OHOIRENAN 31,005,293.54 TUTREAN 28,894,088.12 SATHER 30,342,384.61 KILWAT 28,719,752.67 TAMANGIL NUHUYANAN 28,023,213.26 TAMANGIL NUHUTEN 28,447,164.63 LARAT 29,194,739.37 NERONG 29,280,210.82 SOINDAT 28,011,705.03 TOTAL 289,997,472.11 KEI BESAR SELATAN BARAT
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
LANGGIAR FEER FEER NGAFAN SUNGAI WEDUAR FEER REREAN NGURKO HAKO UAT NGAN WATKIDAT OHOILEAN WAFOL TOTAL
28,357,765.53 28,111,033.22 28,328,502.75 41,381,191.23 43,390,994.24 28,190,255.60 28,054,438.94 28,609,810.75 28,364,625.05 28,253,921.68 28,235,485.26 28,007,164.47 27,933,093.49 395,218,282.21 BUPATI MALUKU TENGGARA,
ANDERIAS RENTANUBUN
