BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang : a.

bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta aspek teknis pembentukannya, maka susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah yang telah ada perlu dilakukan penataan kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b.

bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

: 1.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

1

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);.

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lelbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS dan BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

4.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

3

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah

6.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah.

7.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

9.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 11. Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan bagian tata pemerintahan, bagian hukum dan organisasi, serta bagian pemerintahan desa. 12. Asisten Sekretaris Daerah Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan bagian perekonomian, bagian pembangunan, dan bagian kesejahteraan rakyat. 13. Asisten Sekretaris Daerah Administrasi Umum selanjutnya disebut Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan bagian umum, bagian keuangan, dan bagian humas dan protokol. 14. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu tugas Bupati diluar tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 15. Unsur Pengawasan Daerah Kabupaten adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten. 16. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 17. Dinas Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 18. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. 4

20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam wilayah kerja Kecamatan. 21. Unit Pelaksanaan Teknis, yang selanjutnya disebut UPT dalam peraturan daerah ini adalah unit pelaksana teknis dinas dan badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 22. Kepala Bagian adalah Kepala Unit Kerja di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. 23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 24. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;

(2)

Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Lembaga Teknis Daerah; 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Kepegawaian Daerah; 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana; 6. Badan Lingkungan Hidup; 7. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Kantor Penanaman Modal. d. Dinas Daerah; 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Perhubungan; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 7. Dinas Kelautan dan Perikanan; 8. Dinas Pertanian dan Kehutanan; 5

9. Dinas Pendapatan Daerah; 10. Dinas Sosial; 11. Dinas Kesehatan; 12. Dinas Pekerjaan Umum; 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan e. Kecamatan; f. Kelurahan. (3)

Pada Lembaga Teknis dan Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

(4)

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah.

Daerah

merupakan

unsur

Staf

Pemerintah

(2) Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Paragraf 3 Fungsi Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi : a.

Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

6

b. c. d. e.

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan daerah; Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Susunan Organisai Pasal 6

(1)

Susunan Organisai Sekretariat Daerah terdiri dari : a) Sekretaris Daerah; b) Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi : a) Subbagian Otonomi Daerah; b) Subbagian Pemerintahan Umum; c) Subbagian Pertanahan; 2) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi : a) Subbagian Perundang-Undangan; b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; c) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana; 3) Bagian Pemerintahan Desa, membawahi : a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa; b) Subbagian BPD dan Lembaga Kemasyarakatan; c) Subbagian Keuangan dan Aset Desa; d) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1) Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi : a) Subbagian Fasilitasi Kebijakan Perekonomian; b) Subbagian Pengembangan Sumberdaya Ekonomi; c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; 2) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : a) Subbagian Fasilitasi dan Kebijakan Pembangunan; b) Subbagian Pengendalian dan Pembangunan; c) Subbagian Monitoring dan Evaluasi; 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : a) Subbagian Agama; b) Subbagian Sosial Kemasyarakatan; c) Subbagian Bantuan Sosial; e) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1) Bagian Umum, membawahi : a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan; b) Subbagian Perlengkapan dan Aset; c) Subbagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga; 7

2) Bagian Keuangan, membawahi : a) Subbagian Anggaran; b) Subbagian Pembukuan dan Verifikasi; c) Subbagian Perbendaharaan; 3) Bagian Humas dan Protokol, membawahi : a) Subbagian Pemberitaan; b) Subbagian Protokol; c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; (2)

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Paragraf 1 Kedudukan Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 8 Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah. Paragraf 3 Fungsi Pasal 9 Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ; c. Penyelenggaraan rapat anggota DPRD ;dan d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

8

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 10 (1)

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Umum dan Humas, membawahi : 1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perlengkapan, Rumahtangga dan Aset; 3) Subbagian Humas dan Protokol; c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi : 1) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan; 2) Subbagian Persidangan; 3) Subbagian Risalah; d. Bagian Keuangan, membawahi : 1) Subbagian Anggaran; 2) Subbagian Perbendaharaan; 3) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan;

(2)

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Staf Ahli Pasal 11

(1)

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai negeri sipil.

(2)

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas dan kewajiban memberi dukungan tentang analisa rumusan kebijakan secara spesifik kepada Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

(3)

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 12 Staf Ahli Bupati, terdiri dari : 1. Staf Ahli Hukum dan Politik; 2. Staf Ahli Pemerintahan; 3. Staf Ahli Pembangunan; 4. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; 5. Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan;

9

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu Inspektorat Paragraf 1 Kedudukan Pasal 13 Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 14 Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Paragraf 3 Fungsi Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. Perencanaan program pengawasan; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan, urusan evaluasi dan pelaporan dan urusan administrasi dan umum; c. Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan; d. Pembinaan administrasi dan aparatur perangkat daerah; e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; f. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10

Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari : a. Inspektur b. sekretaris, membawahi : 1) Subbagian Perencanaan; 2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Administrasi dan Umum; c. Inspektur Pembantu Wilayah I : 1) Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; d. Inspektur Pembantu Wilayah II : 1) Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; e. Inspektur Pembantu Wilayah III : 1) Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2) Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3) Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; f. (2)

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 3, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 17

Bappeda merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perencanaan, pembangunan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 18 Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sesuai dengan bidang dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah kabupaten dibidang perencanaan pembangunan; b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, daerah; d. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program, dan urusan keuangan; e. Pelaksanaan perumusan kebijakan sesuai lingkup tugasnya; f. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan pembangunan terhadap kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati; g. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan dengan seluruh organisasi perangkat daerah; h. Penyusunan rencana umum program dan kegiatan daerah dibidang ekonomi, sosial dan budaya, perencanaan fisik dan prasarana, dan bidang data, penelitian, dan kerjasama pembangunan; i. Pembinaan dan monitoring perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; j. Penyusunan data Statistik dalam rangka pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan pembangunan guna penyusunan rencana tahap berikutnya serta untuk kepentingan pelayanan umum; k. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam rangka pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12


Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahi : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian 2) Subbagian Penyusunan Program; 3) Subbagian Keuangan; c. Bidang Ekonomi, membawahi : 1) Subbidang Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan pembangunan Dunia Usaha; 2) Subbidang Sumber Daya Alam; d. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi : 1) Subbidang Pemerintahan, Kependudukan Sumberdaya Manusia; 2) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan Kesejahteraan Rakyat;

dan dan

e. Bidang Fisik dan Prasarana : 1) Subbidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Lingkungan Hidup; 2) Subbidang Infrastruktur, Sarana Prasarana, dan Pengembangan Wilayah; f.

Bidang Data, Penelitian, dan Kerjasama Pembangunan : 1) Subbidang Data, Penelitian dan Statistik; 2) Subbidang Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 4, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 21

Badan Kepegawaian Daerah merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

13

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 22 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program dan urusan keuangan;

c.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengadaan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang disiplin dan kesra, dan bidang pengembangan dan diklat pegawai;

e.

Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

f.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 24

(1)

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahi : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Penyusunan Program; 3) Subbagian Keuangan; c. Bidang Pengadaan Pegawai : 1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai; 2) Subbidang Informasi Data dan Kepegawaian; d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi : 1) Subbidang Mutasi Jabatan; 2) Subbidang Mutasi Non Jabatan;

14

e. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan, membawahi: 1) Subbidang Disiplin; 2) Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun; f.

Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai, membawahi: 1) Subbidang Diklat Pegawai; 2) Subbidang Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Paragraf 1 Kedudukan Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 26 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program, dan urusan keuangan; 15

c.

Perumusan kebijakan masyarakat;

teknis

dibidang

pemberdayaan

d.

Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kelembagaan, pelatihan dan sosial budaya, bidang usaha ekonomi masyarakat dan bidang teknologi tepat guna dan sumber daya alam;

e.

Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

f.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

g.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya;

h.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati pada bidang badan pemberdayaan masyarakat. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 28

(1)

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris membawahi : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Penyusun Program; 3) Subbagian Keuangan; c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi : 1) Subbidang Kelembagaan dan Sosial Budaya; 2) Subbidang Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat; d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi : 1) Subbidang Usaha Ekonomi Kemasyarakatan; 2) Subbidang Kelembagaan Keuangan Desa; e. Bidang Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam, membawahi : 1) Subbidang Teknologi Tepat Guna; 2) Subbidang Sumber Daya Alam; f.

Unit Pelaksana Teknis Badan;


Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 6, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16

Bagian Kelima Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Paragraf 1 Kedudukan Pasal 29 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana, merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 30 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan badan penanggulangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang penanganan masalah aktual, bidang pengembangan budaya politik, bidang pencegahan, kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

e.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

f.

Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; 17

g.


h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi badan. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 32

(1)

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahi : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Penyusunan Program; 3) Subbagian Keuangan; c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi : 1) Subbidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan; 2) Subbidang Pembaruan dan Kewarganegaraan; d. Bidang Penanganan Masalah Aktual, membawahi: 1) Subbidang Pembinaan Sosial Politik; 2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan; e. Bidang Pengembangan Budaya Politik, membawahi : 1) Subbidang Pengembangan Partisipasi Politik; 2) Subbidang Fasilitasi Organisasi Politik; f. Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, membawahi : 1) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Subbidang Kedaruratan dan Logistik; g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi; 1) Subbidang Rehabilitasi; 2) Subbidang Rekonstruksi; h. Unit Pelaksana Teknis Badan; i.

(2)


Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 7, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18

Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup Paragraf 1 Kedudukan Pasal 33 Badan Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 34 Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program dan urusan keuangan;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pengendalian dampak lingkungan, bidang pelestarian lingkungan hidup dan bidang penegak hukum lingkungan;

e.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;

f.


g.


h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

19


Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris, membawahi : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Penyusunan Program; 3) Subbagian Keuangan; c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi : 1) Subbidang Teknis Analisa Dampak Lingkungan ; 2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Analisa Dampak Lingkungan; d. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup, membawahi : 1) Subbidang Pelestarian Ekosistem Darat, Pesisir, dan Laut; 2) Subbidang Pemantauan Lingkungan; e. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi; 1) Subbidang Penataan Lingkungan; 2) Subbidang Pemulihan Lingkungan; f.

Unit Pelayanan Teknis;


Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 8 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Paragraf 1 Kedudukan Pasal 37

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

20

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 38 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 39 \\

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;

c.


d.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana;

e.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana;

f.


g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati bidang pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 40

(1)

Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan; d. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; e. Seksi Perlindungan dan Penyuluhan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 9, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21

Bagian Kedelapan Satuan Polisi Pamong Praja Paragraf 1 Kedudukan Pasal 41 Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 42 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat; b.

Pelaksanaan urusan tata usaha perkantoran;

c.

Pelaksanaan kebijakan sesuai ruang ligkup tugasnya;

d.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Sipil (PPNS), dan/atau aparatur lainnya;

e.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

f.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

22

Paragraf 4 Wewenang Pasal 44 Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; b.

menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c.

fasilitasi dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;

d.

melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan

e.

melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

kapasitas

penyelenggaraan

Paragraf 5 Hak Pasal 45 (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Paragraf 6 Kewajiban Pasal 46 Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: a.

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

b.

mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;

c.

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

d.

melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan

23

e.

menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau peraturan kepala daerah. Paragraf 7 Susunan Organisasi Pasal 47

(1)

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional dan Penertiban; d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; e. Seksi Perlindungan Masyarakat; f. Seksi Informasi dan Data; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 10, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Kantor Penanaman Modal Paragraf 1 Kedudukan Pasal 48

Kantor Penanaman Modal merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 49 Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

24

Paragraf 3 Fungsi Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi : a Penyusunan program dan kegiatan kantor dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b

Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran;

c


d

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;

e

Pembinaan dan pelaksanaan tugas daerah bidang teknis penanaman modal;

f


g

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang penanaman modal. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 51

(1)

Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Perizinan; d. Seksi Promosi dan Kerjasama; e. Seksi Pengawasan dan Pendataan Investasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)

Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 11, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

25

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 52 Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 53 Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 54 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan urusan kepegawaian, dan urusan keuangan;

c.

Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang peningkatan mutu, bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan tinggi, dan bidang pendidikan non formal;

e.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

f.

Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

g.

Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;

h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. 26


Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Peningkatan Mutu, membawahi : 1) Seksi Data dan Teknologi Informasi pendidikan; 2) Seksi Peningkatan Mutu Siswa; 3) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; d. Bidang Pendidikan Dasar membawahi : 1) Seksi Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian; 2) Seksi Pendidikan Pengajar, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan; 3) Seksi sarana dan prasarana; e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahi : 1) Seksi Kurikulum, Bahan Belajar, dan Penilaian; 2) Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan; 3) Seksi sarana dan prasarana; f.

Bidang Pendidikan Non Formal : 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Keaksaraan; 2) Seksi Pendidikan Masyarakat; 3) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Kursus;

g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 12, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Perhubungan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 56

Dinas Perhubungan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

27

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 57 Dinas Perhubungan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 58 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Perhubungan, menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang perhubungan darat, bidang perhubungan laut, dan bidang perhubungan udara;

e.


f.


g.


h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 59

(1)

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi : 1) Seksi Lalu Lintas Operasi dan Pengendalian; 2) Seksi Angkutan dan Pembinaan Sarana; 28

d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : 1) Seksi Kepelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut; 2) Seksi Keselamatan Pelayaran; e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi : 1) Seksi Kebandaraan dan Lalu Lintas Angkutan Udara; 2) Seksi Keselamatan Penerbangan; f.

Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional; (2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 13, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan Pasal 60

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 61 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program; 29

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran dan informasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, bidang pengawasan dan pelaporan data;

e.


f.


g.


h.


(1)

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan : 1) Seksi Pendaftaran Penduduk; 2) Seksi Perpindahan Penduduk; 3) Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk; d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 1) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Perubahan Akta; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak; 3) Seksi Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Pencatatan Sipil; e. Bidang Pengawasan dan Pelaporan, membawahi : 1) Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk; 2) Seksi Pengembangan dan Informasi Data; 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data; f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 14, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30

Bagian Keempat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Paragraf 1 Kedudukan Pasal 64 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga. dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 65 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang objek wisata, bidang promosi wisata, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga;

e.


f.


g.


h.


31


Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahrga terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Objek Wisata, membawahi: 1) Seksi Pengembangan Objek Wisata; 2) Seksi Potensi dan Daya Tarik Wisata; 3) Seksi Perizinan; d. Bidang Promosi Wisata, membawahi : 1) Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri; 2) Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisataan; e. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan; 2) Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Tradisional; 3) Seksi Budaya dan Sejarah; f.

Bidang Kepemudaan, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Kepemudaan; 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepemudaan; 3) Seksi Kelembagaan dan Organisasi Kepemudaan;

g. Bidang Olahraga, membawahi : 1) Seksi Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Olahraga; 2) Seksi Kerjasama dan Kemitraan Olahraga; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; h. Unit Pelaksana Teknis; i. (2)


Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 15, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Paragraf 1 Kedudukan Pasal 68

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 32

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 69 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang energi dan sumber daya mineral serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.


c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pemanfaatan energi ketenagalistrikan, bidang geologi dan sumber daya mineral, bidang minyak dan gas bumi;

e.


f.


g.


h.


(1)

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan;

33

c. Bidang Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi : 1) Seksi Sumber Daya Energi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; 2) Seksi Pembangunan Energi dan Infrastruktur; 3) Seksi Konservasi, Pengendalian dan Pengawasan Energi; d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahi : 1) Seksi Eksplorasi dan Eksploitasi; 2) Seksi Mitigasi Bencana Geologi Tata Lingkungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; 3) Seksi Konservasi, Pengendalian dan Pengawasan; e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi : 1) Seksi Pengendalian Hilir; 2) Seksi Pengendalian Hulu; 3) Seksi Teknik Lingkungan dan Pengawasan; f.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 16, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Paragraf 1 Kedudukan Pasal 72

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 73 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

34

Paragraf 3 Fungsi Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.


c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, dan bidang pasar;

e.


f.


g.


h.


(1)

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perindustrian, membawahi : 1) Seksi Sarana dan Usaha Industri; 2) Seksi Pembinaan dan Pengolahan Industri; 3) Seksi Pengawasan Industri; d. Bidang Perdagangan, membawahi : 1) Seksi Perdagangan Luar dan Dalam Negeri; 2) Seksi Metrologi Legal; e. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi : 1) Seksi Kelembagaan Koperasi; 2) Seksi Pemberdayaan Koperasi; 3) Seksi Pemberdayaan UKM;

35

f.

Bidang Pasar, membawahi; 1) Seksi Penataan, Bina Pasar dan Pemeliharaan Pasar; 2) Seksi Pelayanan Usaha dan Retribusi;


Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 17, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Dinas Kelautan dan Perikanan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 76

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 77 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.


c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasioanal yang meliputi bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil dan pengolahan hasil 36

perikanan, dan bidang pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

dan

pengawasan

e.


f.


g.


h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Paragraf 4 Susunan organisasi Pasal 79

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi : 1) Seksi Sumber Daya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 2) Seksi Peningkatann Produksi dan Ketahanan Pangan Asal Ikan; 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap; d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi : 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Budidaya Perikanan; 2) Seksi Produksi, Pembenihan dan Usaha Budidaya; 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya; e. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengolahan Hasil Perikanan, membawahi : 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Pengolahan Hasil Perikanan; 2) Seksi Konservasi dan Kawasan Taman Laut dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; 3) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;; f.

Bidang Pengendali dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan Perikanan, membawahi : 1) Seksi Supervisi, monitoring, evaluasi dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 3) Seksi Perizinan Kelautan dan Perikanan;

g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 37

(2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 18, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Dinas Pertanian dan Kehutanan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 80

Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pertanian,dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 81 Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 82 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81, Dinas Pertanian dan Kehutanan dan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan teknis operasioanal yang meliputi bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang pertenakan, bidang kehutanan dan bidang ketahanan pangan; e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. 38


Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pertanian, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan; 2) Seksi Pengembangan Hortikultura; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; d. Bidang Perkebunan, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Perkebunan; 2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan; e. Bidang Perternakan, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Pertenakan; 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; f.

Bidang Kehutanan, membawahi : 1) Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan; 2) Seksi Pengelolaan Perlindungan Hutan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 1) Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan; 2) Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; 3) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan; h. Unit Pelaksana Teknis; i. (2)


Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 19, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

39

Bagian Kesepuluh Dinas Pendapatan Daerah paragraf 1 Kedudukan Pasal 84 Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 85 Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 86 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pendapatan dan pendataan, bidang penagihan dan pembukuan, bidang pendapatan bagi hasil dan bidang pendapatan lain-lain;

e.


f.


g.


h.

Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan.

i.


40


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pendapatan dan Pendataan, membawahi : 1) Seksi Pajak dan Retribusi ; 2) Seksi Lain-Lain PAD Yang Sah; 3) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pemerikasaan; d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi : 1) Seksi Pembukuan, Restitusi, dan Verifikasi; 2) Seksi Penagihan Perhitungan dan Penetapan; 3) Seksi Pertimbangan dan Keberatan; e. Bidang Pendapatan Bagi Hasil, membawahi : 1) Seksi Bagi Hasil Pajak; 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; 3) Seksi Pengembangan Pendapatan; f.

Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi : 1) Seksi Pendapatan Hibah; 2) Seksi Bagi Hasil Provinsi; 3) Seksi Legalisasi Dan Pembukuan Surat-Surat Berharga;

f.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 20, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Sosial Paragraf 1 Kedudukan Pasal 88

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

41

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 89 Dinas Sosial, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 90 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;

c.


d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pengembangan dan pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, dan bidang bantuan, perlindungan sosial dan penanggulangan bencana;

e.


f.


g.


h.


(1)

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan;

42

c. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Sosial; 2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat; d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 1) Seksi Pelayanan Jaminan Sosial; 2) Seksi Rehabilitasi Sosial; e. Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial Penanggulangan Bencana ; 1) Seksi Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial; 2) Seksi Penanggulangan Bencana; f. Unit Pelaksana Teknis;

dan


Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 21, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keduabelas Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan Pasal 92

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 93 Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 94 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang 43

b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program

c.

Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pelayanan kesehatan dan farmasi, bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi kesehatan dan sistem informasi kesehatan;

e.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;

f.

Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

g.


h.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya. Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 95

(1)

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi : 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Kesehatan Matra; 3) Seksi Farmasi, Pengawasan Makanan/Minuman, dan Perbekalan Kesehatan; d. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi : 1) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Medis KB; 2) Seksi Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat; 3) Seksi Kesehatan Remaja dan Lanjut Usia; e. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi : 1) Seksi Pengamatan, Pencegahan Penyakit dan Imunisasi; 2) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 3) Seksi Penyehatan Lingkungan; f.

Bidang Promosi Kesehatan Kesehatan, membawahi :

44

dan

Sistem

Informasi

1) Seksi Promosi Kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah; 2) Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat; 3) Seksi Data dan Sistem Informasi Kesehatan g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 22, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketigabelas Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan Pasal 96

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 97 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 98 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b.

Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan penyusunan program, dan urusan keuangan;

c.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; 45

d.

Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya dan bidang jasa konstruksi;

e.


f.


g.


h.


(1)

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Sumber Daya Air : 1) Seksi Pengaturan Teknis Sumber Daya Air; 2) Seksi Drainase dan Bangunan Air; 3) Seksi Pembangunan dan Pengolahan Sumber Daya Air d. Bidang Bina Marga, membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Pengaturan Teknis Bina Marga; 2) Seksi Pembinaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3) Seksi Pengawasan; e. Bidang Cipta Karya, membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Pengaturan Teknis Cipta Karya; 2) Seksi Tata Ruang; 3) Seksi Persampahan; f.

Bidang Jasa Konstruksi, membawahi : 1) Seksi Jasa Konstruksi; 2) Seksi Alat Uji dan Peralatan;


Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 23, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

46

Bagian Keempatbelas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan trasmigrasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 101 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 102 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan teknis operasioanal yang meliputi bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja, bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, bidang pengawasan ketenaga kerjaan, dan bidang ketransmigrasian; e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

47


Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala Dinas b.

Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi : 1) Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja; 2) Seksi Pelatihan dan Produktifiats; 3) Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahi : 1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan; 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3) Seksi Persayaratan Kerja; e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja; 2) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; f. Bidang Ketransmigrasian, membawahi : 1) Seksi Penyiapan Pemukiman; 2) Seksi Penempatan; 3) Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 24, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

48

Bagian Kelimabelas Dinas Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan Pasal 104 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 105 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Paragraf 3 Fungsi Pasal 106 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Dinas Komuniksi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang pos dan informatika, bidang aplikasi dan informatika, dan bidang komunikasi dan informasi publik; e. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

49


Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Pos dan Informatika : 1) Seksi Pos Telekomunikasi dan Penyiaran; 2) Seksi Penyelenggaraan dan Pengendalian; d. Bidang Aplikasi dan Informatika, membawahi : 1) Seksi Infrastruktur dan Informatika; 2) Seksi Aplikasi; e. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi : 1) Seksi Layanan Informasi Publik; 2) Seksi Komunikasi dan Pengolahan Data; f.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 25, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 108 (1)

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat

(2)

Kecamatan dipimpin oleh Camat.

(3)

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

50

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 109 (1)

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

(2)

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3)

Camat sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

(4)

Uraian tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

ayat

(1)

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 110 Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Camat menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; b.

pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c.

pengkoordinasian penerapan Perundang-Undangan;

d.

pengkoordinasian pelayanan umum;

e.

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

g.

pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

dan

pemeliharaan

penegakan

prasarana

Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 111 (1)

Susunan Organisasi Kantor Camat terdiri dari : a. Camat; b. Sekretaris, membawahi antara lain : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Penyusunan Program; 3) Subbagian Keuangan; 51

dan

Peraturan fasilitas

c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; (2)

Bagan Susunan Organisasi Kantor Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 26, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 112 (1)

Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

(2)

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 113

(1)

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(2)

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

(3)

Bupati melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

(4)

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

52

urusan

Bagian Ketiga Fungsi Pasal 114 Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 menyelenggarakan fungsi : a.

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;

b.

pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c.

pengkoordinasian kegiatan pelayanan masyarakat;

d.

pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e.

pengkoordinasian pelayanan umum;

f.

pengkoordinasian pembinaan lembaga kemasyarakatan;

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitasi

Bagian Keempat Susunan Organisasi Pasal 115 (1)

Susunan Organisasi Kantor Lurah terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretaris; c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; f.

(2)

Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kantor Lurah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 27, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 116 Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsioanal lokal yang ditetapkan oleh Bupati.

53

Pasal 117 (1)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan;

(2)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan satuan unit kerja;

(3)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya;

(4)

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(5)

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

(6)

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;

(7)

Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 118 (1)

Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.

(2)

Asisten Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

(3)

Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Inspektorat, Badan dan Dinas serta Inspektur Pembantu, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5)

Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan.

(6)

Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub 54

Bagian pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan berlaku. Pasal 119 Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon IV, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X ESELON PERANGKAT DAERAH Pasal 120 Eselon Jabatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IIa; b.

Asisten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb;

c.

Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Inspektorat, Badan dan Dinas serta Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;

d.

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb;

e.

Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa;

f.

Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb;

g.

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va. BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 121

Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Bantuan Pemerintah Pusat maupun bantuan dari lembaga resmi lainnya sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku. 55

BAB XII TATA KERJA Pasal 122 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah serta dengan instansi lain di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 123 (1)

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(2)

Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3)

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masingmasing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

(5)

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja,

(6)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Unit Kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB XIII TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 124 Uraian tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

56

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 125 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : 1. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun. 2. Semua Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan menerima hak kepegawaian serta hak administrasi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 126 Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 27 Juni 2011 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, ttd, T. MUKHTARUDDIN Diundangkan di Tarempa pada Tanggal 27Juni 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, ttd,

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 6

57

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS I.

UMUM Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Kepulauan

Anambas

sebagai

perangkat

daerah

dengan

mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan

dan

Kelurahan

sesuai

dengan

kebutuhan

daerah,

serta

mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proposional dan professional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk susunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

yang

bersifat

wajib,

diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan

58

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Untuk menentukan jumlah besaran organisasi, sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat ditentukan dengan besaran organisasi perangkat daerah berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variable yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variable jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variable jumlah luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variable jumlah APBD, serta menetapkan variable tersebut dalam beberapa kelas interval, yang dalam pembobotan skoring ini Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 58 (lima puluh delapan) yang dapat membentuk paling banyak Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 15 (lima belas) untuk Dinas Daerah, 10 (sepuluh) untuk Lembaga Teknis Daerah) serta Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana pada Peraturan Daerah ini tugas pokok dan fungsi diatur tersendiri dan lebih spesifik sesuai dengan kewenangannya sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mencakup organisasi yang telah ada selama ini ditambah dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah yang baru, meliputi : a. Penambahan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah. b. Penambahan Bagian Administrasi Perekonomian pada Sekretariat Daerah. c. Penambahan Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah. d. Penambahan Dinas Sosial. e. Penambahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. f. Penambahan Kantor Penanaman Modal g. Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan h. Penyesuaian

dan

penyempurnaan

nomenklatur

sesuai

dengan

kewenangan dan fungsinya. Dengan demikian diharapkan dalam implementasi penataan Organisasi Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip organisasi serta meningkatakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisien dan efektivitas secara proposional.

59

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud di bawah adalah menunjukan kedudukan dan posisi seorang jabatan Sekretaris Daerah Pasal 4 Ayat (1) Kata membantu Bupati termasuk membantu Wakil Bupati Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Pertanggungjawaban Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui’’ bukan berarti Sekretaris Dewan Perawakilan Rakyat Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada langsung di bawah Bupati. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas

60

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

61

Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas 62

Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas

63

Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

64

Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas

65

Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 96 Cukup jelas

66

Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas

Pasal 101 Cukup jelas

Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 104 Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas

Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

67

Pasal 109 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 114 Cukup jelas Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas 68

Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Dalam Ayat (1) – (6) Pengangkatan dalam jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyek lainnya seperti tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Pasal 119 Cukup jelas Pasal 120 Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas Pasal 122 Cukup jelas Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas

69

Pasal 124 Cukup jelas Pasal 125 Cukup jelas Pasal 126 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 8

70

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Recommend Documents