BUPATI BOYOLALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN 2OOO TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan demi kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan tuntutan perkembangan, pemberdayaan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan ketentuan yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa;
b.
Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 5);
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 6);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 7) 1
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 8);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 11); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintah adalah pemerintah pusat; b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; c. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali; d. Bupati adalah Bupati Boyolali; e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Boyolali; f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa; h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari wakilwakil masyarakat yang ada di Desa; i. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa melalui pemilihan Kepala Desa; j. Peraturan Desa adalah peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penduduk desa yang bersangkutan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama - sama dengan Badan Perwakilan Desa; k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD adalah merupakan rencana operasional tahunan dan program pemerintahan serta pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angkaangka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan batas tertinggi belanja desa; l. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsurunsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun yang berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual; m. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa bersangkutan;
2
n. Pendapatan Asli Desa adalah semua penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber asli desa; o. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok mayarakat itu; p. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabuapten Boyolali, sumbangan dari pihak ketiga, pinjaman Desa. BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Pertama Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pasal 2 (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari: a. Pendapatan Asli Desa; b. Bantuan dari Pemerintah kabupaten; c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; d. Sumbangan dar i piha k ketiga; e. Pinjaman Desa. (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri dari: a. Hasil Usaha Desa; b. Hasil Kekayaan Desa; c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa; d. Hasil gotong royong masyarakat desa; e. Pungutan desa; f. Pendapatan lain-lain yang sah. (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (1) Pasal ini terdiri dari : a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; b. Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. (4) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) Pasal ini adalah hasil dari aset desa yang diusahakan secara langsung, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan penyisihan laba usaha Badan Usah Milik Desa. (5) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (2) Pasal ini terdiri dari: a. Tanah Desa; b. Pasar Desa; c. Bangunan Desa; d. Obyek rekreasi yang diurus desa; e. Pemandian umum yang diurus desa; f. Tempat pemancingan yang dimiliki desa; g. Kekayaan lain yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku menjadi kekayaan desa. (6) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini ditetapkan berdasarkan kewenangan penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Desa.
3
Pasal 3 (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (3) Sumber Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua Pengurusan dan Pengelolaan Pasal 4 Pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
Pasal 5 (1) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan e Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diatur tersendiri dengan Peraturan Desa Kabupaten Boyolali.
Pasal 6 (1) Sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali. Pasal 7 Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga dan melakukan pinjaman, diatur dengan Peraturan Desa.
Pasal 8 Pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh BPD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
4
Pasal 9 (1) Tanah Desa dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah ini, dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh: a. Ganti tanah senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas; b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai atau lebih; c. Ijin tertulis dari Bupati; (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf b,c,d,e,f pada Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan jika desa yang bersangkutan telah memperoleh penggantian yang senilai atau lebih dan telah mendapatkan ijin tertulis dari Bupati. BAB III ATURAN TAMBAHAN Pasal 10 (1) Kekayaan desa dan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Daerah ini, dari desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten. (2) Kekayaan desa dan sumber pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat kelurahan dan desa dengan tetap memperhatikan keseimbangan kelurahan dan /atau desa lain yang ada di Kabupaten Boyolali. (3) Hasil dari kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang proses pengurusannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini merupakan titipan yang penggunaannya diproses melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Desa untuk Desa dan Daftar Usulan Kegiatan Kelurahan untuk Kelurahan. Pasal 11 Pengaturan mengenai Pedoman Umum tetang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari pihak ke tiga dan kerjasama dengan pihak ke tiga akan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Kabupaten.
BAB IV ATURAN PERALIHAN Pasal 12 (1) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diurus dan dikelola sebagai Sumber Pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten atas dasar kerja sama, Pemerintah Daerah dapat memberikan sebagian pendapatan dimaksud Kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
(2) Sumber Pendapatan Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diurus dan dikelola sebagai sumber Pendapatan Desa, Pemerintah Daerah dapat membantu mengembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 13 Tanah Desa yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasilan langsung, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaanya. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.
Ditetapkan di B O Y O L A L I pada tanggal 13 Nopember 2000 BUPATI BOYOLALI ttd dr. H.DJAKA SRIJANTA Diundangkan di B O Y O L A L I pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI ttd Drs. BAMBANG SOETEDJO Pembina Utama Muda NIP. 010 056 240
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2000 NOMOR 12 6
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
I.
PENJELASAN UMUM Untuk dapat menyelenggarakan Peraturan Desa secara maksimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Desa harus mampu membiayai Anggaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan masyarakat yang bersumber dan digali dari potensi desa sendiri. Oleh karena itu desa harus mampu menggali dan mengelola sumber pendapatan dari potensi yang ada di desa tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mengatur hal-hal yang berkaian dengan Pemerintahan Desa. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan landasan hokum dalam penetapan sumber pendapatan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, perlu memberikan landasan hukum sebagai pedoman bagi Desa untuk menetapkan Sumber Pendapatan Desa. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu mengatus Sumber Pendapatan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 ayat (1) Huruf a, b, c, dan d Pasal 2 ayat (1) huruf e
: Cukup jelas. : Pinjaman desa sebagaimana dimaksud Pasal ini harus ditetapkan dengan Peraturan Desa dan digunakan hanya untuk pengeluaran Pembangunan. : Cukup jelas. : Untuk besarnya bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
Pasal 2 ayat (2) Pasal 2 ayat (3)
Pasal 2 ayat (4), (5), dan (6) sampai dengan Pasal 12 Pasal 13
: Cukup jelas; : Pasal ini memberikan penegasan bahwa walaupun pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok, namun pengeturan administrasi keuangan harus diformulasikan kepada APBD sebagai anggaran transitoris berdasarkan Peraturan Desa. : Cukup jelas.
Pasal 14 sampai dengan Pasal 16
7
8
