1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOYOLALI, Menimbang
:a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan serta mewadahi perwujuda,n pelaksanaan demokrasi masyarakat di Desa dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa; b. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pernerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3848). 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Raucangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 5).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Bupati adalah Bupati Boyolali; b. Camat adalah kepala Kecamatan yang memimpin Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyaralcat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiada setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Boyolali; d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa; f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas wakil-wakil masyarakat yang ada di Desa. g. Pamitia Pemilihan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh pemerintah Desa dan BPD, yang bertugas menyelenggarakan pemilihan anggota BPD; h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan terjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Tujuan Pembentukan BPD adalah memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pasal 3 (1) Pembentukan BPD dan keanggotaannya dilakukan melalui pemilihan oleh Penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dari calon yang memenuhi syarsi; (2) Pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama BPD; (3) Dalam hal BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum dibentuk, maka pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Fanitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama LMD, Organisasi Sosial Politik, dan Pemuka Masyarakat lainnya; (4) Keanggotaan Panitia terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Partai Politik dan Pemuka Masyarakat lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
3
Pasal 4 Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan; b. Menetapkan bakal calon menjadi calon; c. Melaksanakan pemilihan; d. Melaporkan pelaksanaan pemilihan BPD kepada Bupati.
Pasal 5 (1) Mekanisme pelaksanaan pemilihan BPD dilakukan melalui : a. Pencalonan; b. Pemilihan. (2) Tata cara pencalonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dengan cara: a. Bakal calon dari Partai Politik diajukan oleh masing-masing Organisasi Sosial Politik yang ada di Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang; b. Bakal calon dari Organisasi Kemasyarakatan diajukan oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa sebanyka-banyaknya 2 (dua) orang; c. Bakal calon dari Non Partai Politik dan Non Organisasi Kemasyarakatan diajukan masingmasing oleh Ketua RW lewat musyawarah tingkat RW yang ada di desa sebanyakbanyaknya 5(lima) orang. (3) Para bakal calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi calon anggota BPD dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945; c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya; d. Berpendidikan sekurang-kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat; e. Berumur sekurang-kurangnya 21 tahun; f. Sehat jasamani dan rohani; g. Berkelakuan baik, jujur, dan adil; h. Tidak pernah dihkum penjara karena melakukan tidnakan pinada; i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang emmpunyai kekuatan hukum tetap; j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa tersebut; k. Bersedia dicalonkan dan menjadi anggota BPD; l. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesaui dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah; m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan suami/isterinya, sampai derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesampingan pada saat yang bersangkutan menjadi calon anggota BPD (5) Calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagimana dimaksuda pada ayat (4) Pasal ini dipilih oleh penduduk desa yang mempunyai hak pilih
4
(6) Penduduk desa yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini adalah penduduk desa yang mempunyai syarat sebagai berikut : a. Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus; b. Sudah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahunatau sudah kawin pada saat penutupan pendaftaran pemilih; c. Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 6 (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan; (2) Dalam hal calon terpilih yang terakhir ada 2 (dua) atau lebih mendapatkan jumlah suara yang sama, maka diadakan pemilihan secara musyawarah antara panitia dengan calon terpilih urutan diatasnya; (3) Hasil pemilihan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati untuk disyahkan
Pasal 7 (1) Sebelum memangku jabatan anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk di pusat Pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditunjuk; (2) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat daalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republim Indonesia."
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Kedudukan BPD dalam susunan organisasi Pemerintahan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila.
Pasal 9 (1) BPD mempunyai tugas : a. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa; b. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; c. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa; d. Menetapkan calon Kepala Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa;
5
e. Memberikan persetujan atas pengangkatan Perangkat Desa; f. Mengusulkan pengkatan dan pemberhentian Kepala Desa; g. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Tata tertib BPD; (3) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinann BPD dibantu oleh secretariat BPD.
Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi: a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; b. Legeslasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa; c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksnaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa; d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
BAB IV KENGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN Pasal 11 Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini. Pasal 12 Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : a. Jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa, 5 orang anggota; b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota; c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota; d. 2.501 sampai dengan 3.000.jiwa, 1 l lorang anggota; e. lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.
Pasal 13 (1) Kepengurusan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. (2) Pimpinan BPD terdiri dan Ketua, da n Wakil Ketua. (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota BPD; (4) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
6 Pasal 14 (1) Keanggotaan BPD berakhir, pada saat anggota BPD yang baru dilantik. (2) Masa jabatan keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
Pasal 15 (1) Penggantian antar waktu anggota BPD, diambilkan dari lanjutan daftar urut perolehan suara dalam pemilihan anggota BPD dan atau diselenggarakan pemilihan oleh BPD; (2) Tata cara pemilihan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam tata tertib BPD; Pasal 16 Jabatan pimpinan dan anggota BPD tidak boleh dirangkap dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan LKMD atau yang disebut dengan nama lain.
BAB V HAK WEWENANG KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 17 (1) BPD mempunyai hak: a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada akhir tahun anggaran; b. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa; c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa yang menyangkut kepentingan masyarakat; d. Menetapkan tata tertib BPD; e. Mengadakan perubahan Tata Tertib BPD. (2) Pelaksanaan hak-hak BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam tata tertib BPD; (3) Anggota BPD menerima uang sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa; (4) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBD; (5) Untuk keperluan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD; (6) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Pasal 18 (1) BPD mempunyai kewajiban: a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Desa dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Membina Demikrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; e. Mempertahankan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimnan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam Tata Tertib BPD.
7 Pasal 19 (1) Anggota BPD dilarang: a. Melakukan kegiatan-kegiatan dan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa; b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota BPD. (2) Dalam hal Pimpinan/anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimna dimaksud dalam ayat (1 ) pasal ini, pimpinan BPD yang lain mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu. Pasal 20 (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan harus mendapat izin tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukum mati. (3) Hasil tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pasal (2) pasal ini, selambatlambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam diberitahukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
BAB VI RAPAT BPD Pasal 21 Rapat khusus pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Pasal 22 (1) (2) (3) (4)
Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua BPD; Dalam hal Ketua BPD berhalangan raoat dipimpin oleh seorang Wakil Ketua; Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) Pasal ini, ditetapkan dalam tata Tertib BPD.
Pasal 23 (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD;
8 (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 21, 22 dan 23 ayat (1) pasal ini diberhentikan kepada Buapti dengan tembusan kepada Camat. BAB VII TATA TERTIB BPD Pasal 24 Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD. BAB VIII SEKRETARIAT BPD Pasal 25 (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BPD dibentuk Sekretariat BPD sesuai dengan kemampuan Desa; (2) Sekretariat BPD adalah unsusr staf yang membantu pimpinan BPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; (3) Sekretariat BPD dan keanggotaannya dibentuk dan diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa; (4) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai kebutuhan dan atau sesuai keanggotaan BPD yang ada di Desa. Pasal 26 (1) Sekretariat BPD mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rapat dan mengelola biaya untuk keperluan kegiatan BPD yang disediakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa; (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat BPD mempunyai fungsi: a. Melaksanakan urusan Tata Usaha; b. Mengelola Keuangan BPD; c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan pembuatan risalah yang diselenggarakan oleh BPD. Pasal 28 Dalam hal Desa tidak mampu, berdasarkan musyawarah BPD, salah satu anggota BPD ditunjuk untuk melaksanakan tugas kesekretariatan BPD.
9 Pasal 29 Sekretariat BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini LMD yang telah ada melaksanakan tugas sampai terbentuknya BPD.
BAB X PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.
Ditetapkan di BOYOLALI Pada tanggal 13 Nopember 2000
BUPATI BOYOLALI ttd DJAKA SRIJANTA
Diundangkan di BOYOLALI Pada tanggal 20 Nopember 2000 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI ttd Drs. BAMBANG SOETEDJO Pembina Utama MUda NIP. 010 056 240
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2000 NOMOR 6
10
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
I.
PENJELASAN Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidk berlaku lagi. Sebagai tidank lanjut ditetapkannya Undang-Undang NOmor 22 Tahun 1999 dimaksud, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 yang sebagian materinya mencabut berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi sebagai Lembaga Permusyawaratan Desa. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinentuk lembaga baru di tingkat Desa sebagai pengganti LMD yang berfungsi sebagai Lembaga perwakilan masyarakat yang disebut Badan Perwakilan Desa (BPD). Badan Perwakilan Desa (BPD) berfungsi sebagai Lembaga Legeslatif dan Pengawasan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Untuk memberikan landasan yuridis bagi Pembentukan Badan Perwakilan Desa yang keanggotaannya akan dipilih dari, oleh, dan untuk Masyarakat sebagai perwujudan demokrasi masyarakat di Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai pembentukan Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan denga Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan 2
: Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1)
: Yang dimaksud dengan Penduduk desa yang mempunyai hak pilih adalah : a. Terdaftar
secara
sah
sebagai
penduduk
desa
yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus. b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau telah/pernah menikah pada saat penutupan pendaftaran pemilih; c. Tidak sedang menjalani pidana kurungan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap. Pasal 4
: Cukup jelas.
11
Pasal 5 ayat (2) huruf b Pasal 5 ayat (4) huruf c
Pasal 5 ayat (4) huruf h
Pasal 5 ayat (5) dan (6)
: Organisasi Kemasyarakatan yang telah berdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di Desanya. : Yang dimaksud dengan terlibat langsung dalam G.30.S/PKI adalah : 1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G.30.S/PKI tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib. 2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G.30.S/PKI tersebut. Yang dimaksud dengan terlibat tidak langsung dalam G.30.S/PKI adalah : 1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui G.30.S/PKI; 2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha penumpasan G.30.S/PKI. : Yang dimaksud dengan penetapan berdasarkan urutan perolehan suara adalah Jumlah urutan perolehan suara dari yang terbanyak pertama dan seterusnya sampai urutan perolehan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di Desa. Misalnya suatu desa membutuhkan 5 (lima) orang anggota BPD maka jumlah perolehan terbanyak urutan pertama sampai kelima yang menjadi anggota BPD. : Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)
Pasa16 ayat (2) dan (3) s/d Pasal 9 ayat (1) (2) dan (3) Pasal 10
Pasal 11 s/d Pasal 32
: Yang dimaksud dengan penetapan berdasarkan urutan perolehan suara adalah Jumlah urutan perolehan suara dari yang terbanyak pertama dan seterusnya sampai urutan perolehan sesuai dengan jumlah anggota BPD yang dibutuhkan di Desa. Misalnya suatu desa membutuhkan 5 (lima) orang anggota BPD maka jumlah perolehan terbanyak urutan pertama sampai kelima yang menjadi anggota BPD. : Cukup jelas. : Implementasi/penerapan fungsi-fungsi BPD yang paling penting dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa, karena fungsi pengawasan ini mengandung konsekuensi dan tuntutan kepada Pemerintah Desa untuk tidak bertindak sewenang-wenang serta harus senantiasa peka dalam menyerap dan memenuhi kehendak masyarakat. Dengan fungsi BPD ini diharapkan akan lebih menjamin pemerintahan yang demokratis dan aspiratif karena keanggotaan BPD dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat desa setempat. : Cukup jelas.
12
