BUPATI BLITAR PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, perlu ditetapkan penjabaran tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
9.
10. 11.
12.
13.
Menetapkan
:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9 E); Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D); Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2//B)
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI BLITAR TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BLITAR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Blitar. 4. Kepala Daerah, adalah Bupati Blitar. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Blitar. 6. Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. 10. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. 11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 14. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar
BAB II Bagian Pertama KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang . Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. e. pelaksanaan urusan tata usaha dinas. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(1)
Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum c. Bidang Perumahan, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan; 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan; 3. Seksi Pembinaan Perumahan. d. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi : 1. Seksi Air Limbah dan Air Bersih; 2. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebersihan; 3. Seksi Pengembangan Sistem Drainase. e. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan, membawahi: 1. Seksi Penataan Ruang; 2. Seksi Penataan dan Pengelolaan Bangunan Gedung; 3. Seksi Pengawasan Bangunan dan Bina Jasa Konstruksi. f. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral, membawahi: 1. Seksi Pertambangan Umum; 2. Seksi Energi, Migas dan Non Migas; 3. Seksi Air Bawah Tanah dan Geologi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. (2)
Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang, Sub Bagian, Seksi dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang
Bagian Ketiga SEKRETARIS Pasal 6 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas. Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas. b. pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas. c. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja Dinas. d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-bidang pada Dinas. e. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan. f. pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas g. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. h. pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai. i. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor. j. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas. k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Sub Bagian Penyusunan Program Pasal 8 (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a. pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas. b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas. c. penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi tentang pendidikan. d. penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas. e. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas. f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan Pasal 9 (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan, Perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan dinas. b. pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. c. pelaksanaan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran. d. pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran. e. pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor. f. pelaksanaan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan. g. pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung. h. pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran. i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Sub Bagian Umum Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang inventaris, serta laporan berkala. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas. b. penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan. c. penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan. d. penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas. e. pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya. f. penyusunan laporan Tahunan tentang barang inventarisasi kantor. g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Perumahan Pasal 11 Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Perumahan dalam wilayah Kabupaten Blitar. Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Perumahan mempunyai fungsi a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Perencanaan strategis bidang perumahan; c. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan; d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perumahan; e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan; f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan; g. penetapan kebijakan, strategi, dan program di bidang perumahan; h. penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan; i. pelaksanaan fasilitasi teknis bidang perumahan; j. pemberdayaan pelaku bidang perumahan; k. pemberian fasilitas bantuan pembangunan bidang perumahan;
l. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang perumahan. m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Sarana Prasarana Perumahan Pasal 13 Seksi Sarana Prasarana Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana strategis Sarana dan Prasarana Perumahan b. menyusun data base Sarana dan Prasarana Perumahan yang ada di daerah; c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis Perencanaan prasarana dan sarana Perumahan d. melaksanakan Perencanaan dan pengawasan pembangunan fisik prasarana dan sarana Perumahan e. mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dalam rangka perbaikan manajemen pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan f. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di rumah contoh, rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan; g. melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di rumah contoh, rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan Pasal 14 Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan di daerah; b. melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan; c. melaksanakan pengembangan pelaku pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya; d. melaksanakan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah; e. melaksanakan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan. h. melaksanakan fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Pembinaan Perumahan Pasal 15 Seksi Pembinaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas : a. menyusun data base perumahan formal dan non formal yang ada di daerah; b. menyusun pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang yang ada di daerah;
melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan d. melaksanakan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah; e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pendayangunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana sarana dan utilitas pendukung perumahan; f. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat daerah; g. melaksanakan kesesuaian Peraturan daerah dengan Peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan; h. melaksanakan sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah; i. melaksanakan fasilitasi dan pemberdayaan pelaku pasar perumahan dalam rangka bantuan bidang pembiayaan perumahan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman Pasal 16 Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang penyehatan lingkungan permukiman dalam wilayah Kabupaten Blitar. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pembangunan pengaturan, pembinaan, pengendalian dalam penyelengaraan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan. b. pelaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dibidang penyehatan lingkungan. c.
c.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Air Limbah dan Air Bersih Pasal 18
Seksi Air Limbah dan Air Bersih sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas : a.
mengumpulkan. mengelola data dalam rangka pembinaan pengendalian penyelenggaraan sarana dan prasarana air limbah
b.
melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana air limbah.
c.
melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air limbah.
d.
mengumpulkan, mengelola, data dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana air bersih.
e.
melakukan Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan sarana air bersih dan prasarana air bersih.
f.
melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan air bersih
g.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan penyehatan lingkungan
pemukiman sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasal 19 Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas : a.
mengatur dan menyelenggarakan kebersihan dan pencegahan pencemaran lingkungan.
b.
Melaksanakan kebersihan, mengumpulkan sampah dari tempat pembuatan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).
c.
Melaksanakan pemusnahan atau pemanfaatan sampah.
d.
mengusahakan terwujudnya daerah yang bersih dan sehat untuk menciptakan suasana yang bersih, sehat, rapi, dan indah.
e.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan penyehatan lingkungan pemukiman sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3 Seksi Pengembangan Sistem Drainase Pasal 20 Seksi Pengembangan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengelola data dalam rangka pembinaan pengendalian penyelenggaraan sarana dan prasarana sistem drainase. b. melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana drainase. c. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana drainase. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang dan penyehatan lingkungan pemukiman sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan Pasal 21 Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e Keputusan ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam wilayah Kabupaten. Pasal 22 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten. b. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian Pembangunan gedung pemerintahan. c. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian atas ketertiban dan keselamatan bangunan umum. d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dibidang jasa konstruksi. e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Penataan Ruang Pasal 23 Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas : a. mengumpulkan, pengelolaan data dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengendalian penataan ruang, dan pemanfaatan ruang.
b. c. d.
melaksanakan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rencana tata ruang. melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya
Paragraf 2 Seksi Penataan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Pasal 23 Seksi Penataan dan Pengelolaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengelola data dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan bangunan gedung pemerintahan. b. melaksanakan pembangunan dan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah c. melakukan penataan bangunan gedung. d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya Paragraf 3 Seksi Pengawasan Bangunan Dan Bina Jasa Kontruksi Pasal 24 Seksi Pengawasan Bangunan Dan Bina Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas : a. mengumpulkan, mengelola data dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan pelaksanaan bina jasa konstruksi. b. melaksanakan pembangunan dan bantuan teknik terhadap penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah. c. memberikan pembinaan terhadap pengguna dan penyedia jasa konstruksi. d. melakukan pembinaan jasa konstruksi kepada masyarakat e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Ketujuh Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 25 Bidang Energi dan Sumberdaya. Mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Energi dan Sumberdaya Mineral dalam wilayah Kabupaten. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi : a. penyediaan data dan informasi pertambangan, energi dan air bawah tanah b. pengembangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi. c. pemberian izin usaha, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pertambangan, energi dan air bawah tanah. d. pelaksanaan promosi investasi. e. fasilitasi, konsultasi, dan pembinaan usaha pertambangan dan energi. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 1 Seksi Pertambangan Umum Pasal 27 Seksi Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
melaksanakan pendataan potensi pertambangan umum. melaksanakan penelitian ekplorasi dan ekploitasi pertambangan umum. Menyebarkan informasi potensi bahan tambang dan bahan galian. Menyebarkan informasi potensi bahan tambang dan bahan galian. menyelenggarakan promosi untuk investasi di bidang pertambangan umum. menetapkan wilayah pengusahaan tambang untuk pertambangan umum. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan pertambangan umum melaksanakan pengawasan dan pengendalian distribusi hasil tambang memberikan pembinaan teknis pengelolaan usaha pertambangan memberikan konsultasi pengelolaan usaha pertambangan. memfasilitasi terjadinya kemitraan usaha antara pengusaha tambang dengan industri pengolah. memberikan rekomendasi ijin usaha pertambangan. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2 Seksi Energi Migas dan Non Migas Pasal 27 Seksi Energi Migas dan Non Migas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas : a. melakukan pendataan potensi energi migas dan non migas. b. Melaksanakan penelitian potensi air bawah tanah dan deerah resapan c. menyelenggarakan promosi untuk investasi di bidang energi, migas dan non migas d. menyusun dan menyebarluaskan informasi potensi, migas dan non migas. e. memberikan rekomendasi ijin usaha energi, migas dan non migas. f. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan energi migas dan non migas. g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian distribusi energi, migas dan non migas. h. memberikan pembinaan teknis pengelolaan energi migas dan non migas. i. memberikan konsultasi pengelolaan usaha energi migas dan non migas. j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 3 Seksi Air Bawah Tanah (ABT) dan Geologi Pasal 27 Seksi Air Bawah Tanah (ABT) dan Geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas : a. melakukan pendataan potensi air sawah b. melaksanakan penelitian potensi air bawah air tanah dan daerah resapan. c. melaksanakan penyediaan air bawah tanah d. menetapkan wilayah penguasaan dan pengelolaan air bawah tanah. e. melaksanakan pengawasan teknis pengelolaan air bawah tanah. f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian air bawah tanah. g. memberikan pembinaan teknis pengelolaan air bawah tanah. h. memberikan konsultasi pengelolaan usaha air bawah tanah. i. memberikan rekomendasi ijin usaha air bawah tanah. j. melakukan pendataan dan penelitian daerah rawan bencana geologi. k. memberikan rekomendasi, informasi dan konsultasi tata ruang berbasis geologi. l. melaksanakan pemetaan geologi, topografi dan hidrogeologi. m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 28 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan. (2) Unit Pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : a. pelaksanaan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan; b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. Bagian Kesembilan KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 30 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)
(2) (3) (4) (5)
(6)
BAB III TATA KERJA Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 32
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Bupati.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 33 Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 34 Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal 8 Desember 2011 Bupati Blitar ttd HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar Pada Tanggal 8 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR ttd
BACHTIAR SUKOKARJADJI BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 40/E
