Bismillahirrahmanirrahim

NOTA PENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN AKHIR MASA JABATAN PERIODE TAHUN 2008-2013 Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat 22 Maret 2013

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat; Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Yth. Sesepuh Jawa Barat dan para tokoh masyarakat, Pimpinan

Partai

Politik,

Pimpinan

Organisasi

Kemasyarakatan, Pimpinan LSM, serta insan pers yang kami cintai.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

1

Hadirin undangan yang berbahagia, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2012 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2008-2013. Shalawat

serta

salam,

kita

sampaikan

kepada

Nabi

Muhammad Shallallahu„alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang senantiasa menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman. Mengawali penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini, perkenankan kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, seluruh Bupati dan Walikota serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, selama periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008-2013, serta telah dapat menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitupula kepada para pimpinan partai politik dan seluruh aparat pemerintah daerah yang terus

memberikan

pembangunan

dukungan

sebagaimana

dalam

mewujudkan

diamanatkan

dalam

agenda Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Secara

khusus,

kami

mengucapkan

terima

kasih

dan

penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

2

kondusif dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan di Jawa Barat selama lima tahun terakhir. Hadirin sekalian, Sebagaimana dimaklumi bersama, kita baru saja melewati event besar dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk periode 2013-2018 pada tanggal 24 Februari Tahun 2013. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat sehingga penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013-2018, Alhamdulillah dapat terselenggara dengan lancar, tertib, aman, dan damai. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada

Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Saya selaku Gubernur Jawa Barat beserta Saudara Dede Yusuf selaku NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

3

Wakil

Gubernur

Jawa

Barat

periode

Tahun

2008-2013,

menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2012 secara bersamaan dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2008-2013. Dalam penyampaian, materi dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama merupakan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2012 dan bagian kedua merupakan LKPJ Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2008-2013. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Laporan Anggaran

Keterangan

2012,

Pertanggungjawaban

merupakan

tahun

kelima

Akhir dari

Tahun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penyampaiannya diawali dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2012 dari target 15,28 triliun rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 16,89 triliun rupiah lebih atau tercapai 110,56%, melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai sebesar 1,61 triliun rupiah lebih atau 10,56%, dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target sebesar 8,73 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 9,99 triliun rupiah lebih atau tercapai 114,44%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,26 triliun rupiah lebih atau 14,44%. b. Dana Perimbangan, dari target sebesar 2,32 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 2,83 triliun rupiah lebih atau

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

4

mencapai 121,74%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 505 miliar rupiah lebih atau 21,74%. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target sebesar 4,21 triliun rupiah lebih, terealisasi sebesar 4,06 triliun rupiah lebih atau mencapai 96,34%, kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 154 miliar rupiah lebih atau 3,66%. 2. Belanja daerah Tahun Anggaran 2012 dialokasikan sebesar 18,24 triliun rupiah lebih dengan realisasi sebesar 16,93 triliun rupiah lebih

atau

mencapai

92,86%.

Belanja

Tidak

Langsung

dialokasikan sebesar 14,60 triliun rupiah lebih dengan realisasi sebesar 13,66 triliun rupiah lebih atau mencapai 93,58%, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 1,51 triliun rupiah lebih; Belanja Subsidi sebesar 15,05 juta rupiah lebih; Belanja Hibah sebesar 6,15 triliun rupiah lebih; Belanja Bantuan Sosial sebesar 16,68 miliar rupiah lebih; Belanja Bagi Hasil sebesar 3,16 triliun rupiah lebih; Belanja Bantuan Keuangan sebesar 2,81 trilyun rupiah lebih dan Belanja Tidak Terduga sebesar 6,85 miliar rupiah lebih. Sedangkan untuk Belanja Langsung dengan alokasi sebesar 3,63 triliun rupiah lebih direalisasikan sebesar 3,27 triliun rupiah lebih atau mencapai 89,95%, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 404,83 miliar rupiah lebih; Belanja Barang dan Jasa sebesar 1,73 triliun rupiah lebih; Belanja Modal sebesar 1,13 triliun rupiah lebih Dari sisi Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2012, dialokasikan

sebesar

Rp.2.960.655.058.749,-,

dengan

realisasi

sebesar Rp.2.960.655.358.749,-, terdiri dari :

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

5

1. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya sebesar 3 triliun rupiah lebih. 2. Pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.42.531.500.000,-,

terealisasi

sebesar

Rp.42.531.200.000,- atau 99,99%. Rapat Paripurna yang kami hormati, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Tahun 2012 penduduk Jawa Barat sebanyak 44,54 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,66%. IPM merupakan kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dihitung berdasarkan tiga indikator utama yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan perhitungan, IPM Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 mencapai 73,19 poin dengan capaian indikator komposit pada Indeks Pendidikan mencapai 82,75 poin, Indeks Kesehatan mencapai 72,67 poin dan Indeks Daya Beli mencapai 64,17 poin. Secara makro, kinerja perekonomian Jawa Barat dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,21 %, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada Tahun 2012 mencapai 364,41 triliun rupiah lebih, dengan pendapatan

perkapita

sebesar

8,18

juta

rupiah

lebih

atau

mengalami peningkatan sebesar 351 ribu rupiah dari tahun sebelumnya.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

6

Gambaran perdagangan luar negeri selama Tahun 2012, dapat dilihat dari nilai ekspor yang meningkat 5,49 % dari sebesar 153,68 triliun rupiah pada Tahun 2011 menjadi 162,11 triliun rupiah pada Tahun 2012. Untuk nilai impor meningkat 1,66 %, yaitu dari 114,75 triliun rupiah pada Tahun 2011 menjadi 116,65 triliun rupiah pada Tahun 2012. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, secara keseluruhan jumlah investasi (Pembentuk Modal Tetap Bruto) atas dasar harga berlaku di Jawa Barat sebesar 175,2 triliun rupiah dengan laju pertumbuhan investasi sebesar 13,84 persen. Selanjutnya

akan

disampaikan

capaian

kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis misi dan urusan pemerintahan, sebagai berikut:

Misi Pertama ”Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat

yang

Produktif

dan

Berdaya

Saing”,

yang

diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan, meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan

ketenagakerjaan,

anak,

sosial,

keagamaan,

kepemudaan serta

dan

olahraga,

kebudayaan,

yang

diimplementasikan melalui 24 program pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan Misi Pertama, yaitu mendorong masyarakat ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi kerja, telah dilaksanakan upaya yang terkoordinasi melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

kualitas

pendidikan

dilaksanakan

melalui

penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah bagi 5.492.979 siswa sekolah SD/MI/SDLB/Salafiah Ula dan 2.365.206 siswa NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

7

SMP/MTs/SMP

Terbuka/SMPLB/Salafiah

Wustha;

berikutnya

pembangunan 6.028 Ruang Kelas Baru (RKB) untuk 2.642 SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta dan bantuan biaya sekolah sebesar 800 ribu rupiah bagi 10.000 siswa SMA/SMK kurang mampu; bantuan hibah sebesar 1,2 juta rupiah per tahun bagi 10.000 guru madrasah diniyah; aneka beasiswa bagi 862 mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan total anggaran sebesar 14,89 miliar rupiah; pembebasan lahan dengan total luas 49,4 Hektar tersebar di 3 Perguruan Tinggi Swasta, yaitu UNSIKA Karawang, UNSWAGATI Cirebon dan Politeknik Sukabumi; bantuan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bagi 4.000 mahasiswa pada 28 Perguruan Tinggi; Bantuan Bus Sekolah sejumlah 5 unit untuk membantu transportasi anak sekolah di daerah perbatasan pada beberapa kabupaten tertentu. Selanjutnya, terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat, telah dibangun Gedung Perpustakaan Umum yang pembangunannya

dilaksanakan

secara

berkelanjutan

dengan

pembiayaan multiyears mulai dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012, dengan total anggaran sebesar 39,35 Miliar rupiah. Gedung perpustakaan tersebut selain memiliki desain arsitektur yang khas juga berstandar internasional. Selain itu, urusan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah peningkatan pelayanan kesehatan guna mempercepat pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) pada Tahun 2015, melalui penyediaan dana untuk pembangunan sarana kesehatan, pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit menular. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2012 meliputi Program NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

8

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL), berupa bantuan persalinan normal kepada 242.088 ibu hamil; Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 1.044 Puskesmas; Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk 10.700.175 peserta. Selain itu, dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat miskin non JAMKESMAS, secara total telah melayani 58.982 pasien kunjungan pasien rawat jalan dan 21.389 pasien rawat inap. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), telah dilaksanakan pendampingan dan pelatihan PHBS bagi 4.000 kader POSYANDU se Jawa Barat, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

(JPKM)

bagi

masyarakat

miskin,

gelandangan, serta pasien pasung sebanyak 25.200 pasien untuk rawat jalan/UGD dan 18.204 pasien untuk rawat inap. Berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak,

telah

dilakukan

penguatan

jejaring

pengarustamaan gender, sosialisasi dan pelatihan responsif gender bagi seluruh aparatur OPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota; optimalisasi fungsi organisasi Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) se Jawa Barat untuk kategori desa pegunungan, pantai dan perkotaan, pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga; terbentuknya Forum Anak Daerah di 10 Kabupaten/Kota

(Kabupaten

Subang,

Karawang,

Purwakarta,

Ciamis, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi, Majalengka, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya); terbentuknya rintisan Sekolah Ramah Anak di 24 sekolah tingkat SD, SMP, SMA pada 8 Kabupaten/Kota;

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

9

penanganan korban trafficking dengan memulangkan 45 orang korban trafficking. Dalam urusan Sosial dilakukan Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan

Sosial

(PMKS),

meliputi

penanganan

penyandang cacat dan lanjut usia; pembinaan mental dan keterampilan

wanita

tuna

susila;

penanganan

keluarga

gelandangan, pengemis dan orang terlantar; pemberdayaan sosial remaja putus sekolah dan anak jalanan, anak bermasalah dengan hukum, balita terlantar dan eks pengguna narkotika sebanyak 8.069 orang. Selanjutnya, untuk mencapai kualitas dan kuantitas program bantuan/jaminan sosial, dilakukan fasilitasi terhadap Potensi Sosial Kesejahteraan

Sosial

(PSKS),

melalui

pembinaan

Usaha

Kesejahteraan Sosial (UKS) kepada 61 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 80 anggota Karang Taruna; pemberdayaan Organisasi

Sosial

(Orsos)

berupa

bimbingan

sosial

tentang

manajemen organisasi sosial bagi 70 orang; pelatihan, pemantapan dan sosialisasi kepada 460 orang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Kabupaten/Kota se Jawa Barat; serta penyuluhan dan bimbingan sosial bagi pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) sebanyak 930 orang. Dalam pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga, Jawa Barat berhasil meraih Juara ke-2 Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau Tahun 2012 yang pada PON XVII sebelumnya berada di posisi ke-4. Pada PON XVIII tersebut Kontingen Jawa Barat berhasi meraih 279 medali, terdiri dari 100 medali emas, 78 medali perak dan 101 medali perunggu. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

10

Selanjutnya, dalam penanganan urusan ketenagakerjaan dilakukan dengan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 9,08%, realisasi penyerapan tenaga kerja sebanyak 133.367 orang, terdiri dari: tenaga kerja Antar Kerja Lokal (AKL) sebanyak 23.063 orang, tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 2.559 dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 107.745 orang. Untuk meningkatkan pemahaman bagi calon tenaga kerja, dilaksanakan pelatihan melalui program Jabar Mengembara yang diikuti oleh 1.800 orang peserta. Secara khusus, untuk meningkatkan keterampilan 600 orang Calon TKI yang akan bekerja di Jepang, Korea Selatan dan Malaysia telah dilaksanakan pelatihan. Sementara itu, bagi para pencari kerja lokal, dilakukan kegiatan padat karya yang melibatkan sebanyak 15.658 orang. Selain itu, sejumlah 1.300 orang masyarakat perdesaan mengikuti pelatihan keterampilan kewirausahaan melalui kegiatan

mobile training unit. Untuk urusan kebudayaan sepanjang Tahun 2012, telah diselenggarakan 160 aktivitas seni budaya meliputi pagelaran seni di dalam dan di luar negeri, penataan 5 cagar budaya/Situ, pemeliharaan Situs/Benda Cagar Budaya/Site Museum dan 22 Naskah seni budaya/sastra daerah melalui konservasi dan restorasi dalam bentuk digital. Sebagai penghargaan bagi masyarakat yang memiliki dedikasi dan prestasi tinggi dibidang seni, budaya dan pariwisata, telah diberikan penghargaan Gubernur kepada 20 tokoh/komunitas seni, budaya dan pariwisata.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

11

Rapat Paripurna yang kami hormati, Capaian

kinerja

penyelenggaraan

Misi

kedua,

yaitu

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal disampaikan sebagai berikut. Urusan yang menjadi prioritas dalam misi ini, meliputi urusan koperasi

dan

UKM,

ketenagakerjaan,

pertanian,

pariwisata,

perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, kehutanan, serta penanaman modal yang dilaksanakan melalui 24 program pembangunan. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Misi Kedua, diantaranya pemberdayaan KUMKM, melalui advokasi akses pembiayaan bagi 3.500 usaha mikro, pemberian pinjaman murah melalui Kredit Cinta Rakyat (KCR), serta pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bergerak dibidang penjaminan, yaitu PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Barat untuk memberikan jaminan atas kredit KUMKM. Dalam urusan pertanian, di bidang tanaman pangan untuk mendorong pencapaian program surplus beras nasional 10 juta ton pada Tahun 2014, Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2012 telah menghasilkan produksi padi sebesar 11,27 juta ton atau setara beras sebesar 7,38 juta ton. Dengan hasil produksi tersebut, Jawa Barat telah berkontribusi terhadap program surplus nasional sebesar 31,84 %. Di bidang Peternakan, pada Tahun 2012 jumlah produksi daging secara keseluruhan sebesar 638,02 ribu ton, telur sebesar 196 ribu ton dan susu sebesar 290,44 ribu ton. Selain itu, Provinsi Jawa Barat secara nasional menjadi sentra utama populasi ayam ras NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

12

pedaging sebesar 572,18 juta ekor dan domba sebesar 8,25 juta ekor. Produksi perikanan dan kelautan pada Tahun 2012 sebesar 959,7 ribu ton atau meningkat 5,50% bila dibandingkan dengan produksi pada Tahun 2011 sebesar 909,7 ribu ton. Volume ekspor Tahun 2012 sebesar 29.645,6 ton atau meningkat 20,92% dibandingkan dengan volume ekspor Tahun 2011 sebesar 24.516,5 ton. Nilai ekspor Tahun 2012 sebesar USD 105,75 juta meningkat 38,64% dibandingkan nilai ekspor pada Tahun 2011 sebesar USD 76,27 juta, demikian juga dengan ketersediaan ikan untuk dikonsumsi pada Tahun 2012 tercapai sebesar 28,41kg/kapita/tahun atau meningkat 3,31% dibandingkan dengan Tahun 2011 sebesar 27,50 kg/kapita/tahun. Dalam penyelenggaraan urusan perdagangan, telah dilakukan upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional melalui Gerakan

Pengembangan

dan

Perlindungan

Pasar

Tradisional

(GEMPITA) dengan merevitalisasi 11 unit pasar tradisional, yaitu Pasar

Prapatan

Jatibarang

Sumber

Kabupaten

Jaya

Kabupaten

Indramayu,

Pasar

Majalengka, Taraju

Pasar

Kabupaten

Tasikmalaya, Pasar Cipeujeuh Kabupaten Cirebon, Pasar Sukatani Kota Depok, Pasar Sindang Kerta Kabupaten Bandung Barat, Pasar Cikajang Kabupaten Garut, Pasar Pabuaran Kabupaten Subang, Pasar Langkap Lancar Kota Banjar, Pasar Rebo Kabupaten Sukabumi, dan Pasar Inpres Kabupaten Sumedang. Selain itu, dilakukan pembinaan aspek teknis bagi para pedagang dan aspek manajemen bagi pengelola pasar. Selanjutnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan pemberian subsidi NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

13

Operasi

Pasar

Murah

Kebutuhan

Pokok

Masyarakat

(OPM

KEPOKMAS) di Kabupaten Subang, Sumedang, Cianjur, Cirebon dan Kota Cimahi. Upaya yang telah dilaksanakan dalam urusan perindustrian, adalah pengembangan dan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah sebanyak 287.060 unit. Selain itu, dilaksanakan pula penumbuhan dan pengembangan industri berbasis kreativitas melalui pengembangan komunitas kreatif, industri kreatif berbasis teknologi informasi, industri kreatif berbasis fashion, pengembangan industri alas kaki, pengembangan diversifikasi produk pangan dan industri manufaktur berbasis komponen otomotif. Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, realisasi investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah sebesar 52,67 triliun rupiah, dengan rincian realisasi PMA sebesar 36,65 triliun rupiah dan PMDN sebesar 16,02 triliun rupiah. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan investasi di Jawa Barat, selain promosi investasi, baik di dalam maupun luar negeri, juga dilakukan

optimalisasi

penyelenggaraan

pelayanan

perijinan

terpadu, untuk ijin dan non ijin yang menjadi kewenangan provinsi. Pada Tahun 2012, telah memproses 34.900 ijin dan non ijin dari 205 jenis ijin; membuka outlet layanan perijinan di 4 wilayah BKPP; mengoperasikan 3 unit Site Mobile Service (SMS), yaitu kendaraan yang beroperasi sebagai loket pendaftaran dan loket informasi perijinan. Dalam penanganan urusan kepariwisataan ditujukan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan Obyek NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

14

Daerah dan Tujuan Wisata (ODTW). Pada Tahun 2012, jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Jawa Barat melebihi target sebesar 18,75%, yaitu mencapai 1.121.238 orang dari target 944.237

orang,

nusantara/domestik

sedangkan sebesar

jumlah 38.346.304

kunjungan

wisata

orang

target

dari

39.000.000 orang atau mencapai 98,32%. Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah, yang diimplementasikan ke dalam urusan pemerintahan

provinsi,

meliputi

urusan

pekerjaan

umum,

perhubungan, perumahan, energi dan sumber daya mineral, serta lingkungan

hidup

yang

dilaksanakan

melalui

23

program

pembangunan. Pada urusan pekerjaan umum, di bidang infrastruktur jalan telah dilaksanakan peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan, serta pemeliharaan jalan. Melalui kegiatan tersebut telah dicapai kemantapan jalan sebesar 97,05 % dari total jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km. Di bidang sumberdaya air, telah dilakukan operasi dan pemeliharaan 91 jaringan irigasi serta rehabilitasi 63 jaringan irigasi, sehingga kondisi irigasi yang berkualifikasi baik meningkat menjadi 64,52 %. Dalam penanganan urusan permukiman dan perumahan, ditunjukan

dengan

capaian

persentase

cakupan

pelayanan

persampahan perkotaan sebesar 63,53% dan cakupan pelayanan air

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

15

limbah domestik perkotaan sebesar 63,21%. Sedangkan cakupan pelayanan air minum perkotaan mencapai menjadi 51,76%. Di bidang pembangunan perumahan, dilakukan pemberian bantuan sarana dan prasarana utilitas perumahan sebanyak 781 unit rumah, bantuan stimulan untuk pembangunan dan perbaikan rumah swadaya sebanyak 30.587 unit, serta fasilitasi pembangunan rusun sebanyak 5 Twin Block (TB) yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, prajurit TNI/POLRI, pekerja, PNS dan santri. Dalam peningkatan kualitas lingkungan, dilakukan fasilitasi perbaikan kawasan perkotaan dan perdesaan sebanyak 1.228 kawasan,

pengembangan

kawasan

agropolitan/minapolitan

sebanyak 3 kawasan serta penanganan desa tertinggal sebanyak 285 desa. Dalam bidang jasa konstruksi, dilakukan pembekalan dan uji keterampilan bagi tenaga tukang konstruksi sejumlah 1.000 peserta dari 26 kabupaten/kota, serta pembinaan teknis penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap 250 orang yang berasal dari penyedia dan pengguna jasa konstruksi. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan perhubungan, dalam rangka penyiapan pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, telah dibebaskan tanah seluas + 81,5 Ha, sehingga total tanah yang telah dibebaskan sampai dengan Tahun 2012 seluas 647,5 Ha. Untuk pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) sampai dengan Tahun 2012 telah dibebaskan seluas 18,797 Ha.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

16

Dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi rumah tangga, telah dilakukan pengembangan jaringan listrik dan sambungan rumah tangga sebanyak 26.389 Sambungan Rumah/Instalasi Rumah (SR/IR), sehingga dapat dicapai rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 73,55%. Untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan, telah dibangun 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) untuk 277 sambungan rumah di Kabupaten Cianjur, Garut dan Ciamis serta 100 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk 100 rumah tangga di Kabupaten Ciamis. Sementara itu, untuk pengembangan potensi panas bumi, telah dilakukan fasilitasi untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan Wilayah Kerja Panas

Bumi

Gunung

Ciremai

di

Kabupaten

Kuningan

dan

Majalengka. Rapat Paripurna yang kami hormati,

Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan

Berkelanjutan,

yang

Untuk

Pembangunan

diimplementasikan

ke

dalam

yang urusan

pemerintahan provinsi, meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, ketransmigrasian, penataan ruang, lingkungan hidup, serta energi dan sumber daya mineral, yang dilaksanakan melalui 10 program pembangunan. Dalam

mewujudkan

keseimbangan

lingkungan

dan

keberlanjutan pembangunan, telah dilakukan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, pengurangan resiko bencana, peningkatan fungsi dan luas kawasan lindung untuk mewujudkan Provinsi Hijau (Green Province) yang didukung upaya NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

17

menciptakan Provinsi Ramah Lingkungan. Untuk itu, telah dilakukan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik, pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2008-2013, telah menetapkan target kualitas udara perkotaan dengan kategori baik sebanyak 27–30 hari baik per tahun pada Tahun 2012. Dalam realisasinya, pencapaian kualitas udara perkotaan dengan kategori baik berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2012 telah melebihi target capaian yaitu 50 hari baik/tahun. Target

RPJMD

lainnya

di

Tahun

2012,

yaitu

berupa

peningkatan status mutu sungai utama dan waduk besar di Provinsi Jawa Barat menjadi cemar sedang. Berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2012 pada umumnya kondisi sungai utama yang di pantau berada pada kondisi cemar berat, namun terdapat beberapa segmen pada Sungai Cimanuk, yaitu pada lokasi Jembatan Wado sampai dengan Jatibarang berada pada kondisi cemar sedang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan pembuangan limbah B3 pada industri, rumah sakit, domestik, dan sektor lainnya; di seluruh wilayah Jawa Barat, serta berkembangnya kegiatan produksi yang lebih bersih (cleaner production) dan ramah lingkungan, serta peningkatan kompetensi para manajer di industri melalui kegiatan EPCM (Environmental Pollution Control Manager) dengan realisasi capaian pada Tahun 2012 terdapat 35 pemegang sertifikasi EPCM udara atau manager pengendalian pencemaran udara (MPPU). NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

18

Kegiatan

Peningkatan

Kemampuan

dan

Ketahanan

Menghadapi Varibilitas Iklim, beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi untuk meningkatkan kapasitas, baik masyarakat maupun aparatur pemerintah terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mengidentifikasi ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam rangka mempersiapkan Data Kependudukan yang akurat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pemerintah bersama Pemerintah Daerah telah mempersiapkan tiga Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan

e-KTP

secara

massal.

Pada

Tahun

2012

telah

dilaksanakan perekaman e-KTP di 15 Kabupaten/Kota sebanyak 15,50 juta jiwa. Dalam penyelenggaraan urusan ketransmigrasian pada Tahun 2012 telah ditempatkan sebanyak 543 kepala keluarga atau 1.949 jiwa. Sebelum diberangkatkan, calon transmigran dan keluarganya dilatih agar mampu beradaptasi serta mampu bekerja di daerah penempatan transmigrasi. Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah nasional, dalam RTRW Nasional untuk Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Metropolitan Bogor-DepokBekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon serta 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sukabumi, Cikampek-Cikopo,

Pelabuhan

ratu,

Indramayu,

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Kadipaten, 19

Tasikmalaya, dan Pangandaran. Dalam mendukung pengembangan kawasan strategis provinsi telah dilakukan penyusunan kajian rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi, yaitu Pangandaran dan sekitarnya, pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis, kilang minyak balongan, Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati

Aerocity. Selain itu, untuk mendukung sinkronisasi

pembangunan di daerah perbatasan telah dilakukan kegiatan penataan ruang kawasan perbatasan Jabar-Banten, Jabar-DKI dan Jabar-Jateng. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dilakukan terhadap kawasan strategis provinsi, yaitu Kawasan Bandung Utara (KBU), dan sejak terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Kawasan

Bandung

Utara,

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan fasilitasi berupa pemberian

Rekomendasi

kabupaten/kota

di

wilayah

Gubernur KBU

terhadap

dalam

4

(empat)

penerbitan

perizinan

pemanfaatan ruangnya. Rapat Paripurna yang kami hormati, Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi merupakan Misi kelima dalam pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Beberapa urusan NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

20

yang menjadi prioritas, meliputi urusan perencanaan pembangunan; komunikasi

dan

informatika;

pertanahan;

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; pemberdayaan masyarakat desa; statistik; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; serta kearsipan, yang dilaksanakan melalui 18 program pembangunan. Implementasi pembangunan perdesaan dilakukan melalui konsep Desa Membangun menuju Desa Mandiri Ekonomi, Mandiri Lingkungan, dan Mandiri Perkotaan. Melalui kegiatan dimaksud telah terwujud 150 Desa Mandiri menuju Desa Peradaban bersifat purwarupa (prototipe) di seluruh kabupaten, pendampingan provinsi untuk PNPM Mandiri, Revitalisasi Posyandu Multifungsi, serta pemberian insentif kepada Kepala Desa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan penyediaan umpan balik (feedback) data untuk pembangunan Jawa Barat. Dalam

rangka

upaya

tertib

pengelolaan

dan

pengadministrasian aset provinsi, secara bertahap telah dilakukan sertifikasi untuk aset tanah pada Tahun 2012 sebanyak 7 bidang dan 23 bidang telah terbit SK. Kepala BPN (menunggu terbit buku setifikat). Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Ciamis, telah terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, maka Provinsi Jawa Barat kini memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

21

Electronic procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berbasis web. Pada Tahun 2012, telah dilaksanakan pengadaan sejumlah 955 paket dengan total anggaran kurang lebih 1,535 triliun rupiah dengan realisasi kurang lebih 976 miliar rupiah, sehingga terdapat efisiensi kurang lebih 386, 6 miliar rupiah. Dalam penyelenggaraan diklat, Provinsi Jawa Barat telah memiliki

kewenangan

untuk

menyelenggarakan

Diklat

Kepemimpinan Tingkat II secara mandiri dengan peserta berasal dari 33 Provinsi. Kewenangan tersebut sebagai implikasi dari prestasi Provinsi Jawa Barat yang mampu meraih status sebagai Lembaga

Diklat

Terakreditasi

A

dari

LAN

RI

untuk

diklat

Kepemimpinan dan Prajabatan serta Akreditasi Diklat Pengadaan Barang/ Jasa dari LKPP untuk diklat teknis. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2000 di bidang diklat yang ditingkatkan menjadi ISO-9001:2008. Penyelenggaraan diklat di Provinsi Jawa Barat didukung oleh Grand Design Diklat sebagai Center of Excellence. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah diberikan hibah kendaraan untuk operasional sejumlah 1.105 unit sepeda motor untuk Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Polda Jaya, Kodam Jaya dan Kogartap II Bandung, 2 truk angkut personil untuk Kodam III Siliwangi dan Kogartap II Bandung serta 6 Ambulance untuk Ormas Keagamaan, Yayasan dan Dokkes Kodam III Siliwangi.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

22

Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pada Tahun 2012 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan gelar maupun non gelar dengan pembiayaan APBD, APBN maupun hibah luar negeri, seperti pendidikan lanjutan, kursus, lokakarya maupun seminar serta pemberian bantuan Riset Edukasi bagi PNS yang tugas belajar maupun ijin belajar yang sedang melaksanakan penelitian juga bagi PNS yang melakukan penelitian mandiri. Disamping itu, telah dilaksanakan program 300 Doktor bagi PNS Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan menghadapi tantangan global bagi pemerintah daerah. Adapun aparatur yang ditugas belajarkan pada Tahun 2012 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang Program S2 dan 2 (dua) orang Program S3. Dalam hal peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai, telah dilaksanakan Layanan Gawat Darurat 24 Jam bagi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui layanan ambulance dan mobil jenazah serta pemberian bantuan tewas dan wafat bagi PNS aktif. Dalam hal penegakkan disiplin, telah dilakukan pembinaan secara intensif terhadap PNS yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 serta penerapan absensi elektronik yang merupakan salah satu indikator penilaian kinerja dalam pemberian Tambahan Penghasilan PNS. Dalam rangka program legislasi pada Tahun 2012 dari rancangan

Peraturan

Daerah

telah

ditetapkan

sebanyak

25

Peraturan Daerah, dan telah ditetapkan pula sebanyak 68 Peraturan Gubernur. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

23

Dalam rangka meningkatkan peran desa-desa di Jawa Barat terutama terkait dengan tertib administrasi pemerintah desa atau program Arsip Masuk Desa dilakukan pemberian bantuan hibah secara bertahap berupa sarana utama menyimpan file di desa berupa filing kabinet dan box arsip untuk desa-desa di Jawa Barat. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan aparat desa dalam menangani arsip, dilakukan bimbingan teknis bagi para sekretaris desa secara bertahap. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Alhamdulillah, atas kerja keras dan dukungan semua pihak, Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat

pada

Tahun

2012

telah

mendapatkan 38 penghargaan dari berbagai bidang pembangunan. Demikianlah pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya, Keterangan

perkenankan

Pertanggungjawaban

kami

menyampaikan

Akhir

Masa

Laporan

Jabatan

(AMJ)

Gubernur Jawa Barat Tahun 2008-2013. Pencapaian

kinerja

LKPJ-AMJ

ini,

merupakan

cerminan

akumulasi capaian kinerja yang telah diperoleh sejak Tahun Anggaran 2008 hingga akhir Tahun Anggaran 2012. LKPJ-AMJ difokuskan pada capaian kinerja berbasis misi dan indikator makro pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

24

Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Nota Pengantar ini akan kami sampaikan dalam tiga bagian materi, yaitu Bagian Pertama tentang Visi, Misi dan Strategi Pembangunan; Bagian Kedua, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Bagian Ketiga, Gambaran Capaian Kinerja Program Pembangunan. Pada bagian Pertama Nota Pengantar ini, kami awali dengan rumusan Visi Pembangunan Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD 2008-2013, yakni "Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera". Dalam rangka pencapaian dan perwujudan visi dimaksud, telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yang meliputi : 1. Mewujudkan sumber daya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal. 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah. 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan. 5. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

25

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap Misi tersebut, telah dilaksanakan beberapa strategi pembangunan yang meliputi 10 Common Goals yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Kemandirian pangan 5. Peningkatan Kinerja Aparatur 6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah 7. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku 8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup 9. Pembangunan Perdesaan 10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Pada bagian kedua selanjutnya akan disampaikan mengenai pengelolaan keuangan daerah selama kurun waktu tahun 20082013. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 20082013,strategi pendanaan pembangunan yang telah dilaksanakan diarahkan pada: 1.

Harmonisasi

pendanaan

APBD

Provinsi

dan

APBD

Kabupaten/Kota untuk pencapaian sasaran peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Millenium Development Goals (MDGs) dan pembangunan lingkungan di Jawa Barat. 2.

Mengembangkan

skema

pendanaan

pada

program

dan

kegiatan yang merupakan urusan bersama provinsi dan NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

26

Kabupaten/Kota

dengan

titik

berat

pada

konsistensi

pengalokasian belanja APBD sebesar 20% untuk fungsi pendidikan, 10% untuk fungsi kesehatan, 10% dari Pajak Kendaraan

Bermotor

untuk

fungsi

infrastruktur

dan

perhubungan (berdasarkan Pasal 8 ayat 5 Undang-undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah) serta alokasi belanja yang terus meningkat untuk upaya peningkatan daya beli yang didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis. 3.

Mengembangkan

pola

pendanaanproyek-proyek

strategis

melalui skema Public Private Partnershipserta pelibatan BUMD Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya untuk kebijakan Pendapatan dan Belanja, sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran pada setiap tahun anggaran, telah diarahkan melalui berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah,dana perimbangan hingga penerimaan laba usaha dari BUMD. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut, pada garis besarnya ditempuh melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Untuk kebijakan Belanja Daerah, telah diarahkan pada upayaupaya pencapaian target RPJMD, 10 Common Goals baik Tematik Sektoral maupun Tematik Kewilayahan serta pencapaian IPM, dukungan

terhadap

MDG‟s,

pengarustamaan

gender,

hingga

dukungan untuk penyuksesan 14 ProgramPrioritas Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum di dalam RPJMD 2008-2013.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

27

Dengan pemanduan yang sinergis atas kebijakan pendapatan dan belanja daerah, maka proses perencanaan pembangunan daerah yang telah kami implementasikan, berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat yang makin terukur hingga tingkat perdesaan. Sementara itu realisasi APBD Provinsi Jawa Barat secara kumulatif untuk Tahun 2008-2012 meliputi Pendapatan Daerah sebesar 52,75 triliun rupiah lebih dan belanja daerah sebesar 50,56 triliun rupiah lebih, sedangkan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 11,05 triliun rupiah lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 595 miliar rupiah lebih. APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan terus meningkat dan hal ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Pada bagian ketiga, selanjutnya akan disampaikan capaian indikator makro pembangunan. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Pada Tahun 2012 penduduk Jawa Barat mencapai 44.548.431 jiwa, atau 18,24%dari total penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan Tahun 2007 (sebagai tahun dasar perhitungan/baseline), jumlah penduduk Jawa Barat bertambah 3.064.702 jiwa atau tumbuh 7,39%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

28

mengalami peningkatan signifikan dari Rp 12,89 juta lebih pada tahun 2007 menjadi Rp 21,25 juta pada Tahun 2012 atau meningkat sebesar 65%. Dalam

keterpaduan

pembangunan

lintas

pemerintah,

komunitas berbasis masyarakat dan dunia usaha, menghasilkan kemajuan pembangunan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang diukur oleh BPS melalui survey Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi IPM Jawa Barat pada Tahun 2007 mencapai 70,71 yang

terdiri

dari

Indeks

Pendidikan

sebesar

80,21;

Indeks

Kesehatan sebesar 71,00;Indeks Daya Beli sebesar 60,93. Pada Tahun 2012 angka perkiraan IPM Jawa Barat mencapai 73,19 dengan capaian Indeks Pendidikan sebesar 82,75; Indeks Kesehatan sebesar 72,67; serta untuk Indeks Daya Beli sebesar 64,17 dengan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) sebesar Rp. 637,670. Secara total angka IPM Tahun 2012 mengalami peningkatan 2,48 poin dibandingkan dengan Tahun 2007. Peningkatan terbesar dicapai pada Indeks Daya Beli sebesar 3,24 poin, sementara Indeks Pendidikan mencapai peningkatan 2,54 poin, dan Indeks Kesehatan 1,67 poin. Peningkatan Indeks Daya Beli tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi yang baik. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berdasarkan publikasi BPS 2007 – 2012 selama kurun lima tahun, rata-rata sebesar 5,86% dengan capaian tertinggi pada Tahun 2011 sebesar 6,48%. Ratarata inflasi selama kurun waktu 2007-2012 sebesar 5,45% dengan capaian terendahnya adalah 3,09% pada Tahun 2009 dan inflasi NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

29

tertinggi

adalah

11,11%

pada

Tahun

2008.

Selanjutnya,

perkembangan investasi mengalami kenaikan yang signifikan yang semula 87,50 triliun rupiah pada Tahun 2007 menjadi 156,34 triliun rupiah pada Tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 15,69%. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Selanjutnya untuk capaian program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja berbasis misi dan urusan pembangunan sejak tahun 2008-2012, dapat kami laporkan berikut ini. Capaian kinerja Misi Pertama, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusiayang Produktif dan Berdaya Saing, melalui 4 (empat) strategi, yaitu (1) ketersediaan prasarana dan sarana, yaitu pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP/MTS dan SMA/MA/SMK dari Tahun 2011-2012 sebanyak 11.028 ruang kelas tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, rehabilitasi ruang kelas dalam kurun waktu

role sharing sebesar 400 miliar rupiah,

2008-2012

melalui

pemberian

peralatan

penunjang

proses

pembelajaran

dan

pengadaan 30 juta lebih eksemplar buku pegangan siswa dan pengayaan, serta peralatan untuk proses pembelajaran; (2) keterjangkauan pembiayaan pendidikan, melalui pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi selama Tahun 2009-2012 dengan total anggaran sebesar 2,06 triliun rupiah lebih; (3) kualitas pendidikandengan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru PNS, guru non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil perbatasan dari Tahun 2008-2012 sebesar 264,57 miliar rupiah; dan (4) kesetaraan pelayanan pendidikan dengan pemberian Beasiswa NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

30

Gubernur Untuk Sekolah (BAGUS) bagi siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dari tahun 2010-2012 sebanyak 58.000 siswa, pemberian aneka beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan Mahasiswa dari Tahun 2009-2012 sebanyak 46.216 siswa,Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi SMA/SMK Swasta se-Jawa Barat dan program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C serta keaksaraan fungsional. Berbagai program kegiatan dalam periode 2008-2012 tersebut telah meningkatkan angka Indeks Pendidikan: Angka Melek Huruf telah mencapai 96,48 % pada Tahun 2011, angka rata-rata lama sekolah telah mencapai 8,20 tahun pada Tahun 2011. Berdasarkan publikasi Pusat Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tahun ajaran 2011/2012 untuk APK SD/MI Jawa Barat telah mencapai 119,31%, Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMP/MTs telah mencapai 94,55%, dan Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMA/SMK/MA telah mencapai 67,78%, serta APK Perguruan Tinggi (PT) mencapai 15,19%. Pencapaian APK kurun waktu 2008-2012 dengan tahun baseline 2007, APK SD/MI meningkat sebesar 10.41%, APK SMP/MTs meningkat 9.91% dan APK SMA/SMK/MA meningkat sebesar 18,46% serta dalam kurun waktu 2009-2012 APK PT meningkat sebesar 4,20% dari capaian 10,00% pada Tahun 2009 menjadi 15,19% padaTahun 2012. Untuk menunjang keberhasilan peningkatan kapasitas sumber daya manusia disektor pendidikan keagamaan salah satunya dengan pemberian stimulan atau insentif kepada guru Madrasah Diniyah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2012 NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

31

dengan total anggaran 37,8 miliar rupiah dan total jumlah penerima sebanyak 31.500 orang guru. Terkait dengan upaya peningkatan minat baca masyarakat, telah dilaksanakan dukungan program perpustakaan sekolah, perpustakaan pesantren, dan perpustakaan desa. Selain itu, untuk membangun minat baca dan kebutuhan buku literatur serta pengembangan perpustakaan berstandar nasional dan internasional telah dibangun Gedung Perpustakaan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Bertaraf Internasional, yang secara bertahap dilengkapi dengan sistem jejaring antar perpustakaan berbasis teknologi informasi (e-library). Selanjutnya dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, memfasilitasi kegiatan kepemudaan serta meningkatkan budaya masyarakat berolahraga di Jawa Barat, diberikan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Gedebage di Kota Bandung; pembangunan stadion olahraga di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi. Selanjutnya di bidang kesehatan, dalam kurun dua tahun terakhir jumlah kematian ibu yang pada Tahun 2011 berjumlah 851 menurun menjadi 780 pada Tahun 2012, demikian pula telah terjadi penurunan jumlah kematian bayi pada Tahun 2011 sebesar 5.070 dan menurun menjadi 4.650 pada Tahun 2012 (sumber:Dinkes Jabar, 2012). Penurunan kematian Ibu dan Bayi tersebut antara lain dampak keberhasilan dari berbagai intervensi bidang kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, baik berupa daya dukung sarana dan tenaga kesehatan yang meliputi: NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

32

penambahan 334 Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) selama kurun waktu 2008-2012, penambahan jumlah bidan

dan

dokter

di

Puskesmas

dan

Puskesmas

PONED,

penambahan dokter spesialis PTT di beberapa rumah sakit, peningkatan kompetensi dokter dan bidan dalam bentuk pelatihan PONED

dan

Obstetri

Neonatalogy

Emergency

Komprehensif

(PONEK) sebanyak 26 unit. Selain itu, dilaksanakan pula program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA Provinsi) kepada 5,08 juta lebih penduduk miskin dengan anggaran bervariasi antara 24 miliar rupiah sampai dengan 74 miliar rupiah per tahun dan rehabilitasi bangunan Puskesmas/Pustu/RS. Untuk mewujudkan KTP Berasuransi di Jawa Barat telah dilaksanakan berbagai upaya antara lain penyiapan sarana Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), sistem rujukan, identifikasi jumlah penduduk berdasarkan e-KTP untuk sinkronisasi penduduk penerima Jamkesmas dan Jamkesda. Selanjutnya program KTP Berasuransi, pada Tahun 2013, akan diuji coba pada 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung. Secara khusus dalam peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan bagi dokter, bidan dan paramedis, pemberian beasiswa kepada 600 bidan PTT,dan program tugas belajar D1 ke D3 Kebidanan sebanyak 400 orang. Peningkatan pendidikan bidan D1 ke D3 adalah sebagai respon cepat terhadap Undang-Undang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan minimal D3. Program

revitalisasi

posyandu

agar

terjadi

peningkatan

kualitas pelayanan di posyandu telah dilaksanakan. Adapun jumlah NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

33

posyandu pada Tahun 2011 yang mendapat bantuan program revitalisasi posyandu sebanyak 48.629 posyandu. Jumlah posyandu terus meningkat, hingga mencapai 49.577 posyandu pada Tahun 2012, yang selanjutnya mengalami perubahan peran menjadi Posyandu Multifungsi, berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Fungsional Pos Pelayanan Terpadu. Keberhasilan

pembangunan

manusia

juga

terlihat

pada

peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 61,4 pada Tahun 2007 menjadi 63,25 pada Tahun 2011 dan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dari angka 54,4 pada Tahun 2007

menjadi

68,08

pada

Tahun

2011

(sumber:BPS

dan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan). Selama periode 2008-2013 juga dilakukan penanganan yang serius

terhadap

kelompok

masyarakat

Jawa

Barat

yang

termarginalkan yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan bagi 5.230 orang PMKS khususnya yang dikelola di 9 (sembilan) Balai dan 12 sub unit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu diberikan penanganan terhadap PMKS diluar balai/sub unit kepada sebanyak 27.519 orang PMKS, yang sebagian besar eksbinaan telah dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Perhatian kepada para penyandang cacat, merupakan jabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat, antara lain penyelenggaraan pendidikan sekolah inklusif, bantuan usaha dan fasilitasi untuk memperoleh pekerjaan.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

34

Dalam upaya penanganan korban trafficking kurun waktu Tahun 2008 sampai 2012, telah berhasil memulangkan 212 orang korban trafficking, memberikan bantuan modal kepada korban

trafficking yang telah mengikuti tahap pembinaan serta memberikan bantuan hukum kepada korban yang mengalami masalah hukum. Dalam bidang ketenagakerjaan, dilakukan berbagai kegiatan yaitu:

pelatihan,

standardisasi

dan

sertifikasi,

pemagangan,

pengembangan lembaga latihan kerja swasta dan pemerintah dengan total capaian sebanyak 1.155 lembaga yang diajak kerjasama oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dari 1.155 lembaga latihan kerja yang sudah terakreditasi sebanyak 133 lembaga; adanya peningkatan sarana dan prasarana serta kurikulum pelatihan tenaga kerja berbasis peluang kerja dan potensi lokal serta kewirausahaan pelatihan. Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 3.242 kasus yang terselesaikan sebanyak 3.120 kasus. Penyerapan Program Satu Juta Kesempatan Kerja hingga bulan Desember 2012 telah melampaui target yaitu 1,42 juta orang, sedangkan untuk Program Satu Juta Lapangan Kerja telah dicapai Tahun 2011. Kemudian, penyelenggaraan kegiatan padat karya dari Tahun 2007 sampai 2012 yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 40.960 orang. Selanjutnya pelatihan berbasis kompetensi untuk penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD), Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 18.816 orang yang dilaksanakan di Balai Pelatihan Kerja (BPK) Bekasi. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

35

Sistem

Pengendalian

Tenaga

Kerja

Indonesia

Terpadu

terwadahi melalui pembentukan Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu Jawa Barat yang dibentuk Tahun 2011, melalui pemberian informasi peluang tenaga kerja di luar negeri hingga advokasi dan penegakan hukum. Pada Tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan upaya terobosan melalui program “Jabar Mengembara” yang bertujuan untuk mempersiapkan, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menghasilkan

5.100

orang

terlatih

dalam

bahasa

asing,

keterampilan dasar dan pemahaman hukum ketenagakerjaan. Pembinaan kepemudaan, para pelaku seni dan budaya, dilakukan fasilitasi secara bertahap untuk peningkatan prestasi, jiwa kewirausahaan, kemandirian dan ekspresi gelar hasil karya serta perlindungan seni budaya tradisional Jawa Barat. Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) yang telah

bersungguh-sungguh

memfasilitasi

dan

menyusun

perencanaan bersama Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan penanganan masyarakat lanjut usia di Jawa Barat, antara lain melalui bantuan tahunan kepada Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLI) Jawa Barat dan kepada organisasi di seluruh Kabupaten/Kota.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

36

Selain kepada LLI, pemerintah provinsi memberi bantuan dan perhatian khusus juga kepada organisasi masyarakat, dalam rangka untuk

pengembangan

dan

peningkatan

karya

nyata

dalam

pembangunan Jawa Barat. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Selanjutnya capaian kinerja Misi Kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan

Ekonomi

Regional

Berbasis

Potensi

Lokal.Pengembangan UMKM terus didorong melalui pengalokasian bantuan stimulus usaha seperti Kredit Cinta Rakyat melalui Bank BJB sebesar 165 miliar rupiah, pengelolaan koperasi berbasis Cyber (Cyber

Cooperative),

ketahanan

pangan

pengembangan

melalui

kegiatan

usaha Gerakan

pertanian Multi

dan

Aktivitas

Agribisnis (GEMAR), Gerakan Pengembangan Perikanan Pantai Utara dan Pantai Selatan (GAPURA), melalui program Minapolitan, Desa Mandiri Pangan, dan Pelatihan Inseminator serta pengembangan perekonomian masyarakat perdesaan melalui Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban. Di bidang ketahanan pangan,capaian program periode 20072012 menunjukkan peningkatan produksi berbagai komoditi pangan di Jawa Barat. Komoditi padi meningkat dari 9,91 juta ton lebih pada tahun 2007 (tahun baseline) menjadi 11,27 juta ton lebihpadaTahun 2012 (angka sementara BPS) atau meningkat sebesar 13,69% per lima tahun. Sementara tingkat kehilangan hasil padi (losses) dari Tahun 2007 sebesar 14,00% menjadi 10,52% pada Tahun 2012 atau turun sebesar 3,48% per lima tahun. Komoditi jagung meningkat dari 0,58 juta ton lebih Tahun 2007 NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

37

menjadi 1,03 juta ton Tahun 2012 (angka sementara BPS) atau meningkat sebesar 78,12% per lima tahun. Komoditas Kedelai dari Tahun 2007 sebesar 17.438 ton menjadi 47.425 ton pada Tahun 2012 (angka sementara BPS) atau meningkat sebesar 171,96% per lima tahun. Produksi komoditas peternakan selama kurun waktu 2007 2012 mengalami peningkatan. Komoditas daging meningkat dari 438.435 ton menjadi 638.023 ton atau meningkat sekitar 7,98%. Komoditas telur meningkat dari 165.130 ton menjadi 196.002 ton atau meningkat sekitar 3,60%. Komoditas susu meningkat dari 225.212 ton menjadi 290.441 ton atau meningkat sekitar 5,41%. Komoditas perikanan meningkat dari 0,59 juta ton lebih pada Tahun 2007 menjadi 0,91 juta ton lebih pada Tahun 2011 atau meningkat sekitar 54,24% per lima tahun. Untuk mempertahankan lahan baku padi sawah di Jawa Barat, pada Tahun 2012 telah berhasil dilakukan pencetakan sawah baru seluas 200 Ha di Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Kecamatan Ujung Genteng, Kecamatan Jampang Kulon,

Kecamatan

Nyalindung

dan

Kecamatan

Ciracap.

Sedangkan pada Tahun 2013 dengan dukungan APBD dan APBN akan mencetak sawah baru seluas 450 Ha di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya mulai akhir Tahun 2013 dilakukan

Survey, Investigation, and Design (SID) calon lokasi pencetakan sawah baru di koridor Jawa Barat Bagian Selatan dengan target 100 ribu Ha.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

38

Disamping peningkatan

itu

untuk

penguasaan

meningkatkan teknologi

produktivitas

petani,selain

dan

adanya

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL-PNS) sebanyak 2.149 orang, dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)sebanyak 1.732 orang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

menambah

Penyuluh

Tenaga

Harian

Lepas

untuk

mendukung program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) sebanyak 1.000 orang. Dalam

upaya

mengurangi

ketergantungan

masyarakat

terhadap beras, sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010, tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Ketersedian pangan beras Tahun 2012 sebesar 6.419.324 ton, Tahun 2008 sebesar 5.893.998 ton, dan Tahun 2007 sebesar 5.779.132 ton. Dengan demikian capaian ketersediaan beras Tahun 2012 terhadap Tahun 2007 meningkat 640.192 ton (11,08%) (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, 2012). Pangan jagung Tahun 2012 sebesar 914.274 ton, Tahun 2008 sebesar 569.442 ton, tahun 2007 sebesar 513.987 ton. Dengan demikian capaian ketersediaan jagung Tahun 2012 terhadap Tahun 2007 meningkat 400.287 ton (77,88%) (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, 2012).Pangan kedelai Tahun 2012 sebesar 44.508 ton, Tahun 2008 sebesar 31.275 ton, Tahun 2007 sebesar 16.566 ton. Dengan demikian capaian ketersediaan kedelai Tahun 2012 terhadap Tahun 2007 NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

39

meningkat 27.942 ton (168,67%) (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, 2012). Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Perum Bulog Divisi Regional (DIVRE) III Jawa Barat menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2009 sebesar 545,45 ton dan 2012 sebesar 258 ton, sehingga jumlah CPP selama Tahun 2009-2012 sebanyak 803,45 ton. Sampai dengan Tahun 2012, dari Jumlah tersebut telah disalurkan sebanyak 369,26 ton,sehingga stok CPP sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 434,19 ton. Penganekaragaman konsumsi beras masyarakat Jawa Barat Tahun 2011 (data 2012 belum di rilis BPS Jawa Barat) sebesar 94,33 Kg/kapita/tahun, Tahun 2008 sebesar 111,99 Kg/kapita/tahun dan Tahun 2007 sebagai tahun dasar/baseline sebesar 106,13 Kg/kapita/tahun. Dengan demikian mengalami penurunan konsumsi beras sebesar 11,80 Kg/kapita/tahun (11,10%). Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat di Jawa Barat dilaksanakan melalui penguatan dan fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di Jawa Barat. Lumbung yang dibangun sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 615 buah, Tahun 2008 sebanyak 181 buah.Dengan demikian jumlah lumbung Tahun 2012 meningkat sebanyak 434 lumbung (239,77 %) dibandingkan Tahun 2008. Pembangunan sub sektor perkebunan selama kurun waktu 2008-2013 difokuskan pada upaya revitalisasi perkebunan teh rakyat,

pengembangan

kopi

varietas

Java

Preanger,

dan

pengembangan Kemiri Sunan.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

40

Pengembangan kopi Java Preanger merupakan upaya untuk mendorong

keunggulan

kompetitif

komoditas

kopi

khas

parahyangan, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Upaya pengembangan komoditas kopi ini dilakukan melalui pemurnian bibit unggul, pengembangan produk turunan yang bernilai tambah, serta pengembangan brand image kopi Java Preanger melalui sistem promosi pemasaran di tingkat nasional dan internasional. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Dalam rangka pembangunan di bidang infrastruktur telah dilaksanakan

berbagai

upaya

pencapaian

Misi

Ketiga,

yaitu

Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah melalui peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi jalan, penggantian jembatan, rehabilitasi jembatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi kemantapan jalan Provinsi meningkat dari 87,31% pada Tahun 2007 menjadi 97,05% dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 2.199,18 Km pada Tahun 2012. Untuk mempercepat peningkatan kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat pada Tahun 2010 telah ditetapkan kebijakan khusus dalam alokasi dana penanganan jalan sebesar 1 triliun rupiah. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan sebagai sarana pendukung pengembangan wilayah khususnya untuk membuka keterisolasian Jawa Barat Bagian Selatan telah dilaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan melalui skema pendanaan tahun jamak yang dilaksanakan pada ruas jalan strategis di Jawa Barat Bagian Selatan yaitu ruas jalan Bandung – Pangalengan - Cukul – NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

41

Cisewu – Rancabuaya sepanjang 31,35 Km; ruas jalan Cikajang – Pameungpeuk sepanjang 24,90 Km dan jalan Lingkar Selatan Sukabumi sepanjang 6,90 Km. Selain itu, dalam kurun waktu 2008-2012, Pemerintah Provinsi Jawa

Barat

bersama

Pemerintah

Pusat

telah

menuntaskan

penanganan 416 Km jalan di jalur horizontal sepanjang Pantai Selatan Jawa Barat, dan pembangunan jembatan sebanyak 159 buah dengan total panjang jembatan 4.310,90 meter. Pada Tahun 2013 dilaksanakan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan horizontal sepanjang Pantai Selatan melalui APBD Provinsi Jawa Barat dengan dukungan dana pembangunan jalan sebesar 1 triliun rupiah bersumber dari APBN. Selanjutnya, mengenai pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (CISUMDAWU) dan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (SOROJA) yang merupakan program nasional pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung program tersebut berupa pembebasan sebagian lahan dengan dana APBD Provinsi Jawa Barat dan pembebasan lahan oleh BUMD berdasarkan kesepakatan antara Kementerian

Pekerjaan

Umum

RepubIik

Indonesia

dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Perbaikan dan rehabilitasi jaringan infrastruktur irigasi terus dilakukan

sehingga

kondisi

irigasi

yang

berkualifikasi

baik,

meningkat dari 54% pada Tahun 2007 menjadi 64,52% pada Tahun 2012. Untuk meningkatkan Intensitas Tanam telah dilakukan pembangunan

infrastruktur

irigasi

melalui

pembiayaan

pembangunan tahun jamak yaitu pembangunan Bendung Waru di Kabupaten

Karawang

dan

Pembangunan

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Bendung

Suplesi 42

Leuwikadu

di

Kabupaten

Sukabumi.

Selain

itu,

mengenai

pembangunan Waduk Jatigede yang telah direncanakan sejak lebih dari 40 tahun yang lalu saat ini berada pada fase akhir pembangunan fisik bendungan dan penanganan dampak sosial dan lingkungan secara bertahap terus diselesaikan bersama Pemerintah. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian DAS CiliwungCisadane dan DAS Citarum yang menjadi kewenangan Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan secara terus menerus ditingkatkan kualitas tata kelola penanganan DAS dimaksud melalui kerjasama 3 (tiga) provinsi yaitu: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, yang difasilitasi

melalui

Sekretariat

Bersama

Badan

Kerjasama

Pembangunan (BKSP) Jabodetabek. Pada pembangunan Bidang Permukiman dan Perumahan telah dilakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantura, SPAMRegional di Metropolitan Bandung, SPAM di Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) sebanyak 52 kecamatan dan SPAM perdesaan. Sampai dengan Tahun 2012, proporsi penduduk terhadap air bersih dari sumber air terlindungi di perkotaan mencapai 51,76% dari kondisi awal sebesar 28% pada Tahun 2007. Sedangkan

pada

pelayanan

air

limbah

domestik

telah

dilakukan pembangunan sarana pengelolaan air limbah baik skala kota di Metropolitan Bandung Raya dan Cirebon Raya maupun skala komunal, rehabilitasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kabupaten Subang dan Kota Depok serta pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat(SANIMAS) di beberapa kabupaten/kota. Pada Tahun 2012 cakupan pelayanan limbah NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

43

domestik perkotaan telah mencapai 63,21% dari kondisi awal 50% pada Tahun 2007. Adapun

capaian

pelayanan

pada

sektor

pengelolaan

persampahan perkotaan pada Tahun 2012 sebesar 63,53% dari kondisi awal 52% pada Tahun 2007. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung yang melayani Metropolitan Bandung Raya dan TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor yang melayani Metropolitan Bodebek Karpur. Dalam Bidang Perumahan, dalam usaha penyediaan rumah bagi masyarakat, sampai dengan Tahun 2012 telah dilakukan pembangunan 81 Twin Blok hunian vertikal rusunawa bagi kawasan kumuh,

mahasiswa,

PNS,

TNI/POLRI,

dan

pekerja

industri,

perbaikan 8.966 unit rumah tidak layak huni, perbaikan 20 pesantren/mesjid, serta perbaikan lingkungan di 5.384 kawasan kumuh

perkotaan,

bencana.Untuk

perdesaan,

Tahun

2013

nelayan sedang

dan

dalam

kawasan tahap

rawan

persiapan

pelaksanaan perbaikan 7.500 unit rumah tidak layak huni. Peningkatan rasio elektrifikasi, Tahun 2009 masih ada sembilan desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik, Tahun 2010 ke sembilan desa tersebut sudah dijangkau oleh jaringan listrik atau dengan kata lain rasio elektrifikasi desa 100% “Jawa Barat

Caang 2010”. Untuk rasio elektrifikasi rumah tangga, Tahun 2007 rasio elektrifikasi rumah tangga sebesar 60,41% sedangkan Tahun 2012 sudah dapat dicapai 73,55% atau mengalami peningkatan sebesar 13,14%. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

44

Untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan, dari potensi panas bumi Jawa Barat sebesar 6.101 Mega Watt Ekivalen (MWe), Tahun 2007 baru dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik sebesar 940 Mega Watt (MW), sampai dengan Tahun 2012 sudah dapat dimanfaatkan sebesar 1.075 Mega Watt (MW) atau ada penambahan sebesar 135 Mega Watt (MW) yang terhubung secara regional pada sistem Jawa – Madura – Bali (Jamali). Hal lainnya terkait dengan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, sampai dengan Tahun 2012 telah dilakukan fasilitasi penerbitan 3 Izin Usaha Panas Bumi (IUP), yaitu Cisolok – Cisukarame, Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Tampomas. Pada sektor perhubungan,untuk pembangunan infrastruktur strategis antara lain: Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, telah dilakukan penyediaan lahan seluas 718,5 ha bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat. Pembangunan fisik sisi udara berasal dari dana APBN

dan

sisi

APBN.Pembangunan

darat BIJB

melalui

dana

Kertajati

APBD,

semakin

Swasta cepat

dan

setelah

diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 457 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. Kemudian, pembangunan Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta)-Tanjungrasa (Subang) telah dilaksanakan pengadaan lahan seluas 18,79 Ha dengan dukungan pembangunan fisik dari Kementerian Perhubungan. Selain itu pembangunan infrastruktur strategis Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

45

Selain itu, untuk mendukung pengembangan pertambangan mineral di Jabar Selatan telah dilakukan fasilitasi terhadap permohonan

pembangunan

Terminal

Khusus

(Tersus)

untuk

mengangkut hasil olahan pasir besi. Untuk percepatan pembangunan dan pengembangan di 3 (tiga) metropolitan dan 2 (dua) pusat pertumbuhan (growth center), Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk West Java

Province Metropolitan Development Management berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 650.05/Kep.183-Bapp/2012 tentang Perubahan

Atas

Keputusan

650.05/KEP.715-BAPP/2011

Gubernur tentang

Jawa Tim

Barat

Nomor

Manajemen

Pengembangan Metropolitan Provinsi Jawa Barat,sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN khususnya mengenai pusat-pusat kegiatan nasional di Jawa Barat,

yaitu

Bodebekarpur,

Metropolitan dan

Bandung

Metropolitan

Raya,

Cirebon

Raya,

Metropolitan serta

Pusat

Pertumbuhan (Growth Center) Palabuhanratu dan Pangandaran. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Selanjutnya saya sampaikan, capaian kinerja Misi Keempat yaitu Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untukPembangunan yang Berkelanjutan, yang fokus pencapaiannya adalah

pada

perwujudan

keseimbangan

lingkungan

dan

keberlanjutan pembangunan. Dalam bidang penataan ruang kurun waktu 2008 – 2012 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010. NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

46

RTRWP

ini

dijadikan

pedoman

dalam

perencanaan

ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu,

untuk

meningkatkan

keterpaduan,

keterkaitan

dan

keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar sektor telah dilakukan fasilitasi terhadap penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota. Sampai Tahun 2012 telah ditetapkan 22 Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jawa Barat sementara 4 (empat) Kabupaten/Kota lainnya sudah berada pada tahap akhir penetapan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam rangka pencapaian kawasan lindung 45% di Jawa Barat selama kurun waktu 2007-2012 telah dilaksanakan rehabilitasi lahan kritis melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) serta rehabilitasi hutan dan lahan lainnya seluas 429.525,99 Ha.

Perwujudan

perkembangan

kawasan yang

lindung

baik.

Jawa

Hal

ini

Barat

menunjukkan

ditunjukkan

dengan

perkembangan luas kawasan lindung semula 27,0 % pada Tahun 2007 menjadi 35,2 % pada Tahun 2010. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan telah dilakukan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan, pengurangan resiko bencana, peningkatan fungsi dan luas kawasan lindung untuk mewujudkan Provinsi Hijau (Green Province) yang didukung upaya menciptakan Provinsi Bersih (Clean Province). Untuk itu, telah dilakukan pengendalian pencemaran air dan udara dari industri dan domestik, pengendalian limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan fasilitasi penegakan NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

47

hukum lingkungan terhadap para pelaku pelanggaran ketentuan di bidang lingkungan hidup.Sesuai target untuk meningkatkan status mutu sungai utama dan waduk besar dari cemar berat ke cemar ringan, berdasarkan hasil pemantauan Tahun 2012 menunjukkan bahwa beberapa ruas sungai di Jawa Barat telah mengalami perbaikan mutu dengan kondisi cemar ringan, yaitu Sungai Cileungsi Wanaherang, Sungai Cikarang-Jonggol, Sungai Wanayasa, dan Sungai Bayongbong. Selain itu, kualitas udara perkotaan dengan kategori baik telah mencapai 50 hari baik per tahun pada Tahun 2012 telah melebihi target 32-35 hari per tahun. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Berbagai

pencapaian

pembangunan

di

berbagai

bidang

tersebut tidak terlepas dari dampak pembenahan sistem dan peningkatan kualitas aparatur birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota, yang merupakan upaya pencapaian misi yang kelima, yaitu Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. Dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah, telah terbentuk Kabupaten Pangandaran pada tanggal 16 November 2012 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Beberapa kegiatan monumental dalam rangka reformasi birokrasi antara lain, penataan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan Satu Data Pembangunan Jabar dan aplikasi sistem RKPD Jabar Online yang merupakan Provinsi pertama di Indonesia, pengelolaan administrasi keuanganyang ditopang dengan NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

48

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), SAMSAT On-line, pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Sistem Informasi

Manajemen

Kepegawaian

(SIMPEG)

BKD

Jabar,pengelolaan administrasi barang/aset daerah yang ditopang dengan

Aplikasi

Teknologi

Informasi

Siklus

Barang

Daerah

(ATISISBADA). Selain itu dilakukan pembenahan dan peningkatan akurasi pelayanan melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, dan penerapan standar ISO pada OPD/Biro, pembentukan dan pendayagunaan LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.Atas berbagai upaya reformasi birokrasi diatas, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penilaian

Badan

Pemeriksa

Keuangan

Republik

Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2008-2012 telah ditetapkan 116 (seratus enam belas) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi serta sebagai implementasi dari Peraturan Daerah tersebut di atas telah ditetapkan 308 (tiga ratus delapan) Peraturan Gubernur Jawa Barat. Dalam hal peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai, dalam periode 2008-2012 telah diterapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja. Langkah selanjutnya dalam rangka peningkatan kompetensi para PNS diberikan beasiswa untuk S1, S2, dan S3 bersumber dari APBD dan telah diluncurkan Program 300 Doktor (terapan) di luar negeri, yang bersumber dari NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

49

pembiayaan Non APBD. Kemudian, mulai Tahun 2012 sudah diberikan Dana Bantuan Riset Edukasi, berupa bantuan biaya penelitian bagi para PNS yang sedang melaksanakan penelitian atau tugas akhir, baik bagi mereka yang sedang Ijin Belajar dan Tugas Belajar, maupun yang melaksanakan penelitian mandiri. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mewujudkan

postur

rampingstruktur

dan

organisasi kaya

fungsi

pemerintah telah

daerah

dilakukan

yang

penataan

kelembagaan di berbagai organisasi perangkat daerah, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat antara

lain

menghapus

jabatan

struktural

eselon

IV

pada

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, yang sekaligus meningkatkan peran dan fungsi para pejabat fungsional yang berada di keempat instansi tersebut. Di samping pembenahan birokrasi sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, upaya penggerakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang menjadi aktor penting dalam pembangunan diberikan penghargaan berupa “Anugerah Inovasi Jawa Barat” bagi perseorangan/kelompok/ NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

50

institusi yang telah memiliki bukti nyata dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan pembangunan di Jawa Barat dalam bentuk hasil karya inovatif dan/atau upaya luar biasa yang dinilai oleh sebuah tim juri. Pemberian Anugerah tersebut dilaksanakan secara khusus menjadi bagian dari acara peringatan hari Jadi Provinsi Jawa Barat dalam Sidang Istimewa Paripurna DPRD Jawa Barat. Mulai Tahun 2013, selain Anugerah InovasiJabar akan diberikan

juga

Anugerah

Prakarsa

Jabar

untuk

kategori

perseorangan/kelompok/institusi. Dalam penyelenggaraan diklat, Provinsi Jawa Barat berhasil meraih status sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi A dari LAN RI di bidang Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan, Akreditasi Diklat Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP di bidang Diklat Teknis. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di Indonesia yang berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2000 di bidang diklat yang kemudian berhasil ditingkatkan menjadi ISO 9001:2008. Penyelenggaraan diklat di Provinsi Jawa Barat didukung dengan Pembangunan Auditorium Kampus II Badiklatda Cipageran (Kampus Center of

Excellence) disertai dengan Granddesign pengembangan diklat. Pada periode ini Provinsi Jawa Barat telah berhasil meluluskan diklat sebanyak 5.039 orang dalam diklat kepemimpinan dan prajabatan, 796 orang dalam diklat fungsional, dan 2.800 orang dalam diklat teknis. Dalam rangka sinkronisasi pembangunan bersama dunia usaha, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan CSR di Jawa Barat telah dilaksanakan

programkemitraan

CSR

(Coorporate

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

Social 51

Responsibility) dengan motto “Jawa Barat Maju Bersama Mitra” dan pengelolaan

kegiatan

sejak

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pelaporan dilaksanakan sepenuhnya oleh institusi mitra berdasarkan sinkronisasi program kerja provinsi dengan program CSR institusi mitra.Sampai dengan Tahun 2012 telah bergabung 45 perusahaan terdiri dari 2 (dua) BUMD, 26 BUMN dan 17 PMDN/PMA, dengan mekanisme pelaporanberdasarkan pernyataan mitra CSR dengan prinsip deklarasi diri (self declaration). Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSL), Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan prinsip-prinsip pengelolaan mitra CSR Jabar, telah diintegrasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor2 Tahun 2013 tentang Pedoman TJSL dan PKBL di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Pada kesempatan ini dilaporkan bahwa berbagai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2008-2012 Jawa Barat telah dilaksanakan secara bersama-sama dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Atas upaya bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dengan meraih 98 penghargaan tingkat nasional padaberbagai bidang yaitu: 34 penghargaan di Bidang Pemerintahan,

22

penghargaan

di

Bidang

Pembangunan

Perekonomian,

13

Penghargaan

di

Bidang

Pembangunan

Infrastruktur dan Lingkungan Hidupdan 29 Penghargaan di Bidang Pembangunan Sosial Budaya.

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

52

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, Demikian

Nota

Pengantar

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2012 dan Akhir Masa Jabatan Periode Tahun 2008-2013 ini Saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran selama kepemimpinan kami berdua. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Jawa

Barat

dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, serta semoga seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT. Aamiin Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Billahittaufiq wal hidayah. Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

NOTA PENGANTAR LKPJ ATA 2012 DAN AMJ GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008-2013

53