bismillahirrahmanirrahim

PUBLIKASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

PUTUSAN Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kary.PG.Olean, tempat tinggal di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, yang dikuasakan kepada KUASA HUKUM PEMOHON., advokat Ide Prima Law Office, beralamat kantor di situbondo, sebagai Pemohon/Tergugat rekonvensi; melawan TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan GTT MTS Miskatul Ulum, tempat tinggal di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, yang dikuasakan kepada KUASA HUKUM TERMOHON., advokat

berlamat

di

Situbondo,

sebagai

Termohon/Penggugat

rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang; TENTANG DUDUK PERKARA Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Sit telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Agustus 2006, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


265/01/VIII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan; 2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 2 orang

anak

bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun; 3. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan : a. Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, tidak mau melaksanakan pekerjaan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga lalu Pemohon yang mencuci, menyapu dan sebagainya ; b. Termohon tidak mau membantu merawat ibu Pemohon ketika ibu Pemohon sedang sakit ; c. Termohon jarang berada di rumah kalau Pemohon pulang dari tempat kerja, bahkan Termohon setelah maghrib baru datang dari mengajar ; d. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan serta minta cerai kepada Pemohon ; 4. Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; 5. Bahwa percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon; 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan dan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo; 3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; SUBSIDER: Apabila Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalahnya melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hirmawan Susilo, SH. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 Februari 2015; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 3 Maret 2015 sebagai berikut: DALAM KONPENSI 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Termohon. Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 01 Agustus 2006, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor 265/01/VIII/2006 dengan status Pemohon Jejaka dan status Termohon Perawan. 3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami istri sampai saat ini telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) Tahun 4 (empat) bulan dan melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba’da dukhul) serta telah mempunyai 2 (dua) orang yaitu; a. ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun. Dan b. ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun. 4. Bahwa harus ditolak dalil permohonan Pemohon poin 3 huruf a, b, c dan d, oleh karena justru Termohon yang tidak tegas dan selalu membiarkan orang tuanya untuk turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohoan. 5. Bahwa mamang benar antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan lahir batin, oleh karena telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing sejak awal bulan Desember tahun lalu. 6. Bahwa harus ditolak dalil permohonan Pemohon poin 4, oleh karena sebenarnya Termohon tidak pernah berkeinginan untuk meninggalkan kediaman bersama yang sekaligus merupakan rumah Pemohon, akan tetapi kepergian Termohon dari kediaman bersama tersebut, bukan karena kehendak Termohon, melainkan karena Pemohon telah menyerahkan Termohon dan anaknya kepada keluarga Termohon, dengan cara menitipkan Termohon di rumah keluarga Termohon. DALAM REKONPENSI 1.

Bahwa Termohon Konpensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi.

Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


2.

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap diulang dan terulang dalam Rekonpensi.

3.

Bahwa sesungguhnya dalam hati sanubari Penggugat Rekonpensi yang paling dalam, Penggugat Rekonpensi sangat mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonpensi, dan alangkah sangat tidak adilnya jika cinta suci dan kesetian Penggugat Rekonpensi harus dibayar dengan sebuah perceraian, manakala itu benar-benar terjadi maka Kezholiman telah terjadi pada diri Penggugat Rekonpensi.

4.

Bahwa jika memang ada keadilan dalam Persidangan ini, kami berharap kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memberikan keadilan kepada Penggugat Rekonpensi yang Hatinya telah dikoyak oleh ulah Tergugat Rekonpensi dan disakiti tanpa alasan yang nyata, dan hal tersebut sangat mahal harganya dan tiada ternilai dengan apapun di dalam dunia ini.

5.

Bahwa selama lebih dari 3 (tiga) bulan yang lalu ketika Penggugat Rekonpensi dikembalikan kepada keluarganya, Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sampai sekarang, Tergugat Rekonpensi juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi

kebutuhan

sehari-hari

Penggugat

Rekonpensi,

padahal

Tergugat Rekonpensi telah mengetahui bahwa selama berumah tangga dengan

Penggugat

Rekonpensi,

Pengugat

Rekonpensi

selalu

membutuhkan nafkah sebesar Rp.25.000,00 (duapuluhlima ribu rupiah),per hari untuk biaya hidup sehari-hari; 6.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah seorang istri, makasetelahperkawinanantaraPenggugatRekonpensidenganTergugat Rekonpensi dinyatakan putus karena perceraian, makaberdasarkan ketentuan pasal 153 KHI akan berlaku waktu tunggu (masa Iddah) selama 90 (Sembilan puluh) hari bagi Penggugat Rekonpensi, sehinggaselama waktu tunggu (masa Iddah) tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar segala biaya yang



dikeluarkan Pengggugat Rekonpensi untuk setiap harinya dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi. 7.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 (delapan) Tahun 4 (empat) bulan lamanya dan melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba’da dukhul), maka sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi.

8.

Bahwa untuk menjaga perkembangan jiwa dan psikologis anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih di bawah umur, maka Penggugat Rekonpensilah yang berhak mengasuhnya sebagai ibu kandungnya. Oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon hak asuh atas anak-anak tersebut ditetapkan untuk ikut bersama Penggugat Rekonpensi.

9.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi adalah seorang Karyawan BUMN, maka Tergugat Rekonpensi wajib menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya sampai usia dewasa, yang harus

diberikan

melalui

juru

bayar

pada

instansinya

kepada

PenggugatRekonpensi. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas,maka Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan seadil-adilnya sebagai berikut: DALAM KONPENSI 1. Menolak

Permohonan

Pemohon

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima. 2. MembebankanbiayaPerkarakepadaPemohon. DALAM REKONPENSI 1. MengabulkangugatanPenggugatRekonpensiuntukseluruhnya; 2. Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar : a. Nafkah Madliyah istri (PenggugatRekonpensi) sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari terhitung sejak Desember 2014, dan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


ditambah hari-hari yang belum terbayar sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap. b. Nafkah iddah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) X 90 (sembilan puluh) hari = Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). c. Uang Mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).Yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi di hadapan persidangan Pengadilan Agama Situbondo. 3. Menyatakan dan menetapkan; a. ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun. dan b. ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ditetapkan dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi. 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya sampai usia dewasa, dengan cara diberikan melalui juru bayar pada instansinya kepada PenggugatRekonpensi. 5. Menyatakan biaya perkara dibebankan menurut hukum yang berlaku. Atau Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya( exequo et bono ) Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya tanggal 24 maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Cerai Talaknya yang telah diajukan kepada Pengadilan 81/Pdt.G/2015/PA.SIT

dan

Agama Situbondo dengan selanjutnya

menyangkal

Nomor Register seluruh

Jawaban

Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon. 1. Bahwa Penolakan atas dalil-dali Pemohon oleh Termohon yang dituangkan dalam Jawabannya jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Termohon, jika Termohon mengelak atas semua fakta hukum yang telah didalilkan oleh Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Pemohon, Termohon harus membuktikan dalam persidangan, jadi jangan hanya

pandai

berdalil

saja

tetapi

sebagaimana telah diatur dalam Pasal

dibuktikan

dalam

persidangan

1865 BW. “Setiap orang yang

mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk MEMBANTAH suatu hak orang lain, WAJIB MEMBUKTIKAN adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Bahwa karena dalam Gugatan Pemohon adalah fakta hukum yang sebenarnya dan bukan rahasia umum lagi dan Pemohon sanggup membuktikannya dalam persidangan yang mulia ini. 2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Poin 3 huruf a, b, c dan d, adalah fakta hukum yang sebenarnya, dan penolakan yang dilakukan oleh Termohon nantinya dibuktikan dipersidangan, jika Termohon salah akuilah kesalahannya jangan ditambai Dosa Termohon dengan berbohong dalam persidangan ini, Kami yakin Termohon punya hati nurani. karena Allah SWT tidak suka kepada orang-orang PENDUSTA apalagi orang MUNAFIK yaitu diantara ciri-ciri ORANG MUNAFIK antara lain : a. Bila diberi KEPERCAYAAN selalu BERKHIANAT. b. Bila berjanji tidak ditepati c. Bila bicara SELALU BERBOHONG Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah ”kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia’a” artinya ”cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia DENGAR dan Mengetahuinya dengan kata BOHONG”.(H.R.Muslim). 3. Bahwa dalam Poin 4 Konpensi Pemohon

Termohon TANPA PAMIT kepada

Meninggalkan Kediaman bersama, sebagai seorang kepala

Rumah Tangga Termohon sudah jelas-jelas tidak menghargai Pemohon, disini sangat jelas Jika Termohon sudah NUSYUS dan tidak patuh kepada suami. DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Eksepsi ini sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo. 2. Bahwa

Gugatan

Rekonpensi yang telah permintaan

1/3

diajukan oleh dari

Penggugat

Rekonpensi

mengenai

Penghasilan

Tergugat

Rekonpensi

salah tempat dan bukan kewenangan Pengadilan Agama

Situbondo, melainkan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan apa yang disampaikan ini berdasarkan aturan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Yang menyatakan “Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP.no. 45 tahun 1990 mengenai peraturan disiplin Pegawai

Negeri

Sipil

BUKAN

MERUPAKAN

HUKUM

ACARA

PERADILAN AGAMA .Karena Pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA. 3. Bahwa selain itu mengenai Tuntutan Nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi

tidak

boleh

diajukan

bersama-sama

dalam

1

(satu)

persidangan, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 1020 K/Pdt/1986, yang menyatakan ”Dalam suatu perkawinan apabila

suami

isteri

terus

menerus

terjadi

perselisihan

dan

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakuai oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka guagatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawainan putus karena perceraian dapat DIKABULKAN. Tuntutan BIAYA NAFKAH HIDUP BAGI ISTERI diajukan dalam gugatan tersendiri, demikian pula tuntutan PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

TIDAK

DAPAT

DIAJUKAN

BERSAMA-SAMA

dengan

gugatan perceraian”. Bahwa dengan demikian Gugatan nafkah yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi haruslah DITOLAK atau

TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk



verklaard) dan diajukan dalam persidangan perkara yang berbeda bukan dalam Perceraian ini. 4. Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonpensi/Pemohon tidaklah masuk dalam Pokok Perkara karena hal ini bersifat PRISIPIL DAN EKSEPSIOANAL dan

JELAS REGULASI

yang mengatur

hal tersebut karena ini

Menyangkut Kewenangan Mengadili (Kompetensi Pengadilan). DALAM POKOK PERKARA 1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi dan Eksepsi Rekonpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensi ini sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo. 2. Bahwa Pemohon Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. 3. Bahwa pada yang didalilkan dalam poin 3 Gugatan Rekonpensi tersebut adalah sandiwara belaka, karena Fakta hukum yang sebenarnya adalah selama menikah Penggugat Rekonpensi menjadi seorang istri yang NUSYUS, selama berumah tangga Tergugat Rekonpensi tak layaknya diperlakukan seperti babu oleh Penggugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi berusaha bersama. Dalam setiap hari menjalani rumah tangga Tergugat Rekonpensi disuruh Nyuci, Nyapu dan melakukan pekerjaan lainnya, sedangkan dirinya sendiri hanya santai-santai saja. Bahwa yang lebih parahnya lagi Penggugat Rekonpensi juga mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan sempat terlontar dari Mulut Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, jika anak kedua yang dikandung oleh Penggugat

Rekonpensi

bukanlah anak dari Tergugat

Rekonpensi, namun meskipun demikian Tergugat Rekonpensi masih berusaha bersabar dan tetap menjalani rumah tangga ini bersama Penggugat Rekonpensi dengan harapan Penggugat Rekonpensi dapat berubah, dan hasilnya Penggugat Rekonpensi sampai saat ini belum bisa berubah.



Bahwa selain itu dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sering terjadi pertengkaran, dan disetiap pertengkaran tersebut, Penggugat Rekonpensi selalu meminta agar supaya Tergugat Rekonpensi menceraikan Penggugat Rekonpensi, dan tidak hanya itu Penggugat Rekonpensi jika bertengkar langsung pulang tanpa pamit kepada Tergugat Rekonpensi. Bahwa apa yang disampaikan diatas adalah fakta hukukm yang sebenarnya, dan Tergugat tidak mengada-ngada, maka dari itu sangat jelas jika apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut adalah bohong demi mendapatkan simpati dan empati dari orang lain, lebihlebih dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo. 4. Bahwa jika Penggugat Rekonpensi bertanya adanya keadilan dalam persidangan ini sebagaimana poin 4 Rekonpensi, semua akan menjawab PASTI ADA KEADILAN, namun keadilan yang seperti apa yang seharusnya ditegakkan, keadilan yang berdasarkan Ketuhanan yang maha esa itulah yang harus kita jungjung, bukan keadilan diatas kebohongan dengan dalil-dalil bohong demi mendapat Simpati atau Empati tanpa dasar serta fakta hukum yang sebenarnya, jika demikian terjadi, maka pengadilan ini merupakan tempat penzholiman bagi para pencari keadilan, dan Tergugat Rekonpensi yakin jika Majelis HaKim pemeriksa aquo paham akan perkara ini dan tidak semata-mata mengikuti kebohongan demi kebohongan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpensi. 5. Bahwa TIDAK BENAR jika Penggugat Rekonpensi dikembalikan kepada keluarganya, yang benar adalah Penggugat Rekonpensi PERGI TANPA PAMIT kepada Tergugat Rekonpensi, ini fakta hukum dan hal ini tidak dibuat-buat, seperti ini saja sudah nampak jelas jika Penggugat Rekonpensi adalah istri yang NUSYUS, dan tidak menghargai Tergugat Rekonpensi. Bahwa TIDAK BENAR jika selama Penggugat Rekonpensi PERGI TANPA PAMIT tersebut kemudian tidak diberi Nafkah, Itu BOHONG. Tergugat Rekonpensi selama itu memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan juga kepada anaknya, dan jika Penggugat mengingkari fakta hukum tersebut, Tergugat Rekonpensi siap membuktikan dalam Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


persidangan, dan Tergugat Rekonpensi juga akan memohon Kepada ALLAH SWT, tentang pengingkaran Nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dari keringat Tergugat Rekonpensi yang telah MASUK KEDALAM PERUT Penggugat Rekonpensi akan membawa Bencana dan Malapeta serta adzab yang sangat pedih dari ALLAH SWT. 6. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensinya mengenai NAFKAH IDDAH tidak ditulis secara rinci dalam posita

Gugatan

Rekonpensi

tersebut,

dan

dalam

petitum

nominal

permintaan nafka iddah tersebut disebutkan, maka berdasarkan aturan hukum acara Perdata jika didalam posita tidak diuraikan namun di Petitum diuraikan, hal ini dapat dikatakan Gugatan tersebut KABUR (obscuur libel) dan ini yang terjadi dalam Gugatan Rekonpensi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut. Bahwa selain itu juga dalam posita mengenai NAFKAH IDDAH yang diajukan Penggugat Rekonpensi tidak diperinci secara detail, jika hal itu terjadi maka Gugatan tersebut yang tidak diperinci dapat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard), hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 550 K / Sip / 1979 Tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan ”Petitum harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena tidak diadakan PERINCIAN MENGENAI yang dituntut.” 7. Bahwa mengenai Nafkah Mut’ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi haruslah DITOLAK karena berdasarkan apa yang diuraikan diatas bahwasanya Penggugat Rekonpensi merupakan istri yang NUSYUS Bahwa jika hal ini dikabulkan oleh Persidangan maka PENGADILAN YANG MULIA INI akan di jadikan TEMPAT RAMPOKAN ORANG-ORANG YANG BERCERAI tanpa melihat Kebenaran dan keadilan. dan SUNGGUH KEJAM PENGADILAN AGAMA ini jika membiarkan orang yang telah di DZOLIMI masih DIRAMPOK melalui sebuah PUTUSAN yang mengbaikan KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.



8. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi yang meminta hak asuh anak merupakan cara untuk Mengekploitasi anak bukan merawat anak, dan bukan tidak mungkin nantinya anak tersebut akan menajadi BABU di ibu Kandungnya sendiri seperti apa yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi didalam kelaurga. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak,

Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang meminta

Haruslah

DITOLAK

dengan pertimbangan sebagai

berikut : a.

Bahwa dikwatirkan jika bersama Penggugat anak tersebut akan mendapat perlakuan seperti BABU seperti apa yang diterapkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam keluarga.

b.

Bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi yang berselingkuh dengan laki-laki lain, dapat berakibat buruk bagi psikologis dan perkembangan anak tersebut. Bahwa apa yang kami dalilkan berdasarkan fakta hukum yang

sebenarnya, dan ini semua bukan hanya didalilkan dan tanpa dasar hukum, Tergugat Rekonpensi akan membuktikannya nanti dalam persidangan dan ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 yang menyatakan “ Pertimbangan utama dalam masalah hadlonah

(pemeliharaan

anak)

adalah

KEMASLAHATAN

dan

KEPENTINGAN SI ANAK, bukan semata-mata yang secara normatif PALING BERHAK. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu BERSELINGKUH (Nusyus), sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlonah diserahkan kepada ayahnya.” Bahwa alangkah tepatnya jika anak tersebut berada pada Tergugat Rekonpensi, demi masa depan dan pendidikan anak kedepan nantinya. 9. Bahwa Gugatan Rekonpensi mengenai 1/3 gaji untuk bekas istri dan 1/3 untuk anak-anaknya, yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dari Penghasilan Tergugat Rekonpensi salah tempat dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Situbondo, melainkan Kewenangan Pengadilan Tata Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Usaha Negara, dan apa yang disampaikan ini berdasarkan aturan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003. Yang menyatakan “Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat

kepada

Penggugat

sebagaimana diatur dalam

pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 dirubah dengan PP.no. 45 tahun 1990 mengenai

peraturan

disiplin

Pegawai

Negeri

Sipil

BUKAN

MERUPAKAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA .Karena Pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA. 10. Bahwa mengenai Nafkah Anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi Gugatan Rekonpensi ini, sudah sangat jelas dan nyata jika anak sudah dijadikan Ekploitasi atau di jadikan ALAT untuk mencari keuntungan, dimana Penggugat Rekonpensi meminta Nafkah Anak tanpa ada rincian yang jelas untuk apa dan berapa kebutuhan tiap harinya ?, JIKA ingin uang yang banyak lebih baik Penggugat Rekonpensi Bekerja secara halal bukan MERAMPOK dengan mengatasnamakan nafkah anak, jika Penggugat Rekonpensi tidak sanggup merawat, menafkahi serta mendidik anak, maka sangat pantas jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonpensi, dan mengenai Nafkah untuk anak sudah jelas dalam Yurisprudensi K/Sip/1969 tanggal

Mahkamah Agung : Nomor

392

30 Agustus 1969. yang menyatakan ”KEWAJIBAN

MEMBIAYAI PENGHIDUPAN PENDIDIKAN DAN PEMELIHARAAN ANAK TIDAK HANYA DIBEBANKAN KEPADA AYAH SAJA, tetapi juga KEPADA IBU sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari jumlah termaksud (kewajiban hukum orang tua terhadap anak sesudah perceraian)”. Bahwa disini sangat jelas jika Penggugat Rekonpensi Tidak mampu mengasuh anak, dan Tergugat Rekonpensi berharap agar supaya Penggugat Rekonpensi tidak mamaksakan jika tidak mampu memelihara anak tersebut karena ini demi masa depan anak. Bahwa

berdasarkan

Pemohon/Tergugat

hal-hal

Rekonpensi

yang mohon

terurai pada

tersebut

Majelis

di

atas

Hakim

yang



memeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Konpensi 1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya. Dalam Rekonpensi Dalam Eksepsi 1. Menerima

dan

mengabulkan

Eksepsi

Tergugat

Rekonpensi

untuk

seluruhnya. 2. Menyatakan Situbondo

dan Tidak

menetapkan berwenang

dengan

Hukum

Memeriksa

dan

Pengadilan Mengadili

Agama Gugatan

Rekonpensi. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya 2. Menyatakan dan Menetapkan Penggugat

Rekonpensi adalah istri yang

Nusyus dan tidak mendapatkan Nafkah Madliya, Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah. 3. Menetapkan Hak asuh anak

jatuh kepada Tergugat Rekonpensi, tanpa

menghilangkan kewajiban Penggugat Rekonpensi terhadap anaknya. 4. Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex equo et bono) Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tanggal 31 maret 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut; DALAM KONPENSI 1. BahwaTermohonmenolak seluruh dalil replik Pemohontidak satupun yang dikecualikan dan Termohon tetap pada dalil Jawabannya; 2. Bahwa Termohon menolak seluruhar gumentasi Pemohon dalam repliknya dan akan Pemohon tanggapi hanya berkaitan dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan perkara a quo saja;



Bahwa sebelum Termohon menanggapi seluruh fakta dalam dalil-dalil Pemohon yang keseluruhan dianggapnya sebagai fakta hukum sehingga tidak perlu dibuktikan, maka untuk menghindari kesesatan bernalar tidak berlebihan kiranya jika Ternohon terlebih dahulu menguraikan pengertian fakta hukum dan fakta peristiwa secara ilmiah; Bahwa dalam setiap Gugatan/Permohonan dan Jawaban para pihak yang bersengketa selalu memuat fakta hukum dan fakta peristiwa. Yang dimaksud dengan fakta hukum adalah suatu kejadian yang menimbulkan hak dan kewajiban, contoh suami memukul istri, sedangkan fakta peristiwa adalah suatu kejadian yang tidak mengandung hak dan kewajiban, contoh seorang istri cekcok mulut dengan suaminya. Untuk mencari kebenaran setiap fakta hukum dan fakta peristiwa baik yang diajukan dalam gugatan maupun

jawaban

masih

harus

dibuktikan,

selanjutnyahakim

akan

merumuskan fakta hukum tersebut. Yang dimaksud perumusan fakta hukum adalah kegiatan berfikir (ijtihad) hakim untuk mengambil kesimpulan dari beberapa fakta peristiwa dan fakta hukum dalam gugatan dan jawaban yang sudah diyakini kebenarannya, dengan alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat, menjadi sebuah fakta hukum yang dijadikan dasar tuntutan. (Vide; Dr. Edi Riyadi, Penalaran Hukum Dalam Kasus Perdata Agama (Fakta Peristiwa, Fakta Hukum Dan Perumusan Fakta Hukum), makalah yang disampaikan dalam bahan ajar calon hakim agama dan termuat pula dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 325 Desember 2012. Hlm 25); 3. Bahwa dalil permohonan Pemohon Poin 3 huruf a, b, c dan d bukanlah fakta hukum melainkan fakta peristiwa namun andaikata Pemohon tetap berasumsi dengan memaksakan diri untuk menganggap sebagai fakta hukum, maka fakta tersebut masih harus dibuktikan berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 BW, oleh karena fakta itu didalilkan oleh Pemohon dan hal

tersebut

sesuai

dengan

Putusan

Mahkamah

Agung

RI

No.

540/K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975, dengan kaidah hukum; oleh karena posita gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut (Vide; Hulman Panjaitan, 2014, Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MA RI, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 53); 4. Bahwa harus ditolak dalil replik Pemohon poin 4, oleh karena Termohon tidak nusyuz dan pada saatnya akan Termohon buktikan dipersidangan; DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap terulang dalam eksepsi Rekonpensi ini; 2. Bahwa memang benar terdapat Putusan MA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, namun kasus posisi dalam PutusanMA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 Jo. PTA Semarang No. 27/Pdt. G/1999/PTA. Smg, tanggal 28 September 1999 Jo. PA Cilacap No. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998, tidaklah sama dengan kasus posisi dalam perkara a quo. Bahwa kasus posisi dalam Putusan MA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 Jo. PTA Semarang No. 27/Pdt. G/1999/PTA. Smg, tanggal 28 September 1999 Jo. PA Cilacap No. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998 adalah sebagai berikut; a. Bahwa ZAIDAH Binti MOH. DASUKI selaku Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi adalah Janda/ Bekas istri KARSAN Bin SANKAJA selaku Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi yang telah dinyatakan resmi bercerai pada tanggal 1 Desember 1994 di Pangadilan Agama Cilacap berdasarkan Putusan No. 1312/Pdt.G/1994/PA. Clp, tanggal 10 Nopember 1994. b. Bahwa berdasarkan Putusan No. 1312/Pdt.G/1994/PA. Clp, tanggal 10 Nopember 1994 Penggugat berhak mendapatkan separuh gaji dari Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi sampai dengan Penggugat menikah lagi. c. Bahwa Tergugat sejak bulan April 1994 sampai dengan gugatan diajukan tidak pernah menyerahkan hak Penggugat, oleh karena Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Tergugat menyerahkan Kutipan Akta Nikah No. 601/1995, tanggal 3 Februari 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Picung Cianjur kepada Dinas dimana Tergugat Bekerja. surat nikah dari KUA Kecamatan Bojong Picung Cianjur menerangkan bahwa Penggugat telah menikah lagi. d. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak pernah menikah lagi maka Penggugat menuntut pembatalanKutipan Akta Nikah No. 601/1995, tanggal 3 Februari 1995 dan meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar separuh gaji yang menjadi haknya yaitu sejak April 1995

yang

dilalaikan

Tergugat

sebagaimana

dimaksud

dalam

PerkaraNo. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998. e. Selanjutnya PA Cilacap dalam putusanya No. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998 adalah sebagai berikut; -

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-

Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah No. 601/1995, tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

-

Menolak untuk selebihnya.

-

Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.500.

f.

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding kepada PTA semarang dalam perkaraNo. 27/Pdt. G/1999/PTA dengan amar putusan sebagai berikut; -

Mengabulkan gugatan Penggugat.

-

Menyatakan bahwaKutipan Akta Nikah No. 601/1995, tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

-

Menetapkan Penggugat/ Pembanding berhak menerima kembali ½ bagian gaji Tergugat / Terbanding sejak diberhentikan bulan April 1994 sampai dengan Penggugat menikah lagi.

-

MenghukumTergugat/ Terbanding untuk menyerahak ½ bagian gaji Tergugat/ Terbanding tersebut kepadaPenggugat/Pembanding.

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 121.500.



-

Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara sebesar Rp. 68.000.

g. Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Terbanding mengajukan Kasasi dalam perkaraNo. 11 K /AG /2001, dengan amar putusan sebagai berikut; MENGMADILI -

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; KARSAN Bin SANKAJA, tersebut;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 September 1999No. 27/Pdt. G/1999/PTA. Smg; MENGADILILI SENDIRI

-

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

-

Menyatakan bahwaKutipan Akta Nikah No. 601/1995, tanggal 3 Februari 1995 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

-

Menolak untuk selebihnya.

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 121.500.

-

Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 68.000.

-

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000.

Bahwa kaidah hukum Putusan MA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “.... penghentian pemberian ½ (setengah) gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tuntutan gaji tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, setelah Akta nikah dalam perkara a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Oleh karena itu maka tuntutan Penggugat atas pemotongan ½ dari gaji tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ksus posisi tuntutan nafkah dalam

perkara

ZAIDAH

Binti

MOH.

DASUKI

selaku



Penggugat/Pembanding/Termohon

Kasasi

dengan

KARSAN

Bin

SANKAJA selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana Putusan MA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 Jo. PTA Semarang No. 27/Pdt. G/1999/PTA. Smg, tanggal 28 September 1999 Jo. PA Cilacap No. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998 adalah mengenai “penghentian pemberian ½ (setengah) gaji Tergugat kepada Penggugat oleh Pejabat Tata Usaha Negara” yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan kasus posisi dalam perkara ini adalah tuntutan nafkah istri kepada suami yang hampir sama dengan perkaraNo. 1312/Pdt.G/1994/PA. Clp, tanggal 10 Nopember 1994 di Pengadilan Agama Cilacap; Bahwa oleh karenanya, maka kaidah hukum dalam Putusan MA RI No. 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 Jo. PTA Semarang No. 27/Pdt. G/1999/PTA. Smg, tanggal 28 September 1999 Jo. PA Cilacap No. 2288/Pdt. G/1998/PA. Clp, tanggal 29 Desember 1998 tidak dapat diterapkan terhadap perkara a quo; 3. Bahwa andaikata benar quod non terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 yang tidak dapat diketahui secara pasti tanggal dan bulan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan, namun setidak-tidaknya hanya dapat diketahui tahun terbitnya yaitu tahun 1986 dengan kaidah hukum sebagaimana dimaksud Tergugat Rekonpensi dalam Jawaban eksepsi Rekonpensinya, maka 3 tahun kemudian kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut tidaklah berlaku lagi. Oleh karena tepatnya pada tanggal 29 Desember 1989 telah disahkan dan diundangkan sebuah undang undang dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 No. 49 yaitu Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam Pasal 86 ayat (1) menyatakan; Gugatan so’al penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya menurut Penjelasan umum Pasal 86 ayat (1) menyatakan; Hal tersebut adalah demi tercapainya Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; 4. Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka eksepsi tersebut patut untuk dinyatakan ditolak; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwasegala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Konpensi dan Eksepsi Rekonpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap terulang dalam Pokok Perkara Rekonpensi ini; 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menolak semua dalildalil rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang disampaikan dalam replik /jawaban Rekonpensinya dan Penggugat Rekonpensi/Termohon

Konpensi

tetap

pada

dalil-dalil

gugatannya

sebagaimana tertulis dalam gugatan Rekonpensinya. 3. Bahwa harus ditolak seluruh dalil-dalilJawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 3, oleh karena yang didalilkan tersebut bukanlah fakta hukum, namum andaikata Tergugat Rekonpensi tetap berasumsi dengan memaksakan diri untuk menganggap sebagai fakta hukum, maka fakta tersebut masih harus dibuktikan. Sebab Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang istri yang nusyuz dan senyatanya dalilJawaban Tergugat Rekonpensi tersebut hanyalah karangan cerita yang tidak akan mungkin dapat dibuktikan dalam persidangan; Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak pernah pula menyampaikan kepada Tergugat Rekonpensi bahwa anak kedua yang dikandung Penggugat Rekonpensi bukanlah

anak

Tergugat

rekonpensi.

Namun

andaikata

Tergugat

Rekonpensi mengingkari anak keduanya tersebut, silahkan gunakan instrumen hukum yang telah diatur dalam perauran perundang-undangan misalnya seperti LI’AN, sehingga tidak terkesan asal bunyi saja; 4. Bahwa sejak zaman Yunani kono dan sampai saat ini tidak pernah terdapat kriteria baku tentang apa yang dimaksud dengan keadilan termasuk dan tidak terbatas pada keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


sebagaimana

didalilkan

Tergugat

Rekonpensi,

namun

orang

yang

mendapatkan ketidakadilan sangat mudah untuk ditemukan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi atas ulah Tergugat Rekonpensi. Sehingga Penggugat Rekonpensi sangat berharap untuk mendapatkan keadilan dari Majelis Hakim dalam persidangan yang mulia ini atas ketidakadilan yang kini sedang dialaminya; 5. Bahwa tidak benarseluruh dalil-dalilJawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 5 dan yang didalilkan tersebut bukanlah fakta hukum, namum andaikata Tergugat Rekonpensi tetap berasumsi dengan memaksakan diri untuk menganggap sebagai fakta hukum, maka fakta tersebut masih harus dibuktikan, sebab Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil tersebut dan

Penggugat

Rekonpensi

bukanlah seorang

istri

yang

nusyuz.

Nampaknya Tergugat Rekonpensi dengan sengaja menganggapPenggugat Rekonpensi sebagai seorang istri yang nusyuz, tidak lain hanyalah untuk menghindar

dari

kewajiban

membayar

nafkah

kepada

Penggugat

Rekonpensi yang membebaninya; 6. Bahwamengenai tuntutan nafkah iddah yang tidak dirinci, bukanlah termasuk dalam materi pokok perkara, namun andaikata Tergugat Rekonpensi menganggap bahwa tuntutan nafkah iddah yang tidak dirinci tersebut merupakan materi pokok perkara, maka senyatanya Penggugat Rekonpensi telah menguraikan secara jelas mengenai tuntutan nafkah iddah dalam posita poin 5 dan 6 maupun dalam petitum poin 2 b; Bahwa memang benar menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, menyatakan; Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang di tuntut. Namun yang perlu dipahami adalahtuntutan nafkah iddah bukanlah tuntutan tentang ganti rugi dan Penggugat Rekonpensitelah menguraikan secara jelas tuntutan nafkah iddah tersebut dalam petitum poin 2 b. Dengan demikian, maka justru dalil Tergugat Rekonpensi yang bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, oleh karena menurut Tergugat Rekonpensituntutan nafkah iddah harus dirinci dalam Posita Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Gugatan Rekonpensi, sementara menurutYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980,tuntutan ganti rugi harus dirinci dalam Petitum Gugatan bukan dalam Posita Gugatan; 7. Bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah seorang istri yang nusyuz,namun andaikata Tergugat Rekonpensi tetap berasumsi dengan memaksakan diri untuk menganggap Penggugat Rekonpensisebagaiseorang istri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonpensi masih tetap harus memberikan Mut’ah kepada Penggugat Rekonpensikerana perceraian dalam perkara a quo diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dan perlu diketahui pula bahwa nusyuz hanya dapat membebaskan suami dari kewajiaban membayar nafkah Iddah; Bahwa keberadaan lembaga Mut’ah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu, sehingga harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara perceraian bagi mereka yang beragama islam.Mut’ah adalah kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai pemimpin bagi istri atau istri-istrinya yang hendak menceraikan istri atau istri-istrinya tersebut, dan bukanlah sebagai sarana untuk merampok atau mendzolimi suami sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonpensi dalam Jawabannnya. Namun andaikata Tergugat Rekonpensi menganggap lembaga Mut’ah initelah bergeser sebagai bentuk perampokan atau mendzolimi orang lain, sebaiknya silahkan gunakan instrumen hukum yang telah diatur dalam perauran perundang-undangan yaitu dengan mengajukan uji materiil terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

mengatur

mengenai

keberadaan lembaga Mut’ah tersebut, bukan malah menghujat Pengadilan Agama hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasarkan hukum; 8. Bahwa harus ditolak seluruh dalil-dalilJawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 8, oleh karena mengenai hak asuh terhadap anak telah pula diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk itu, sehingga harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara perceraian bagi mereka yang beragama islam. Permohonan Penggugat Rekonpensi untuk meminta hak asuh terhadap Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


anak-anaknya adalah hak yang diberikanperaturan perundang-undangan kepadanya dan sekaligus merupakan kewajiaban bagi Hakim untuk memberikan

hak asuh

terhadap

anak-anaknya

kepada

Penggugat

Rekonpensi. Sedangkan dalil Tergugat Rekonpensi yang menganggap Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut

hanyalah

berdasarkan

dugaan

atau

asumsi

yang

tidak

berdasarkan hukum dan terlalu dibuat-buat; 9. Bahwa mengenai dalil-dalilJawaban Tergugat Rekonpensi pada poin 9, tidak perlu ditanggapi lagi, oleh karena telah dijawab oleh Penggugat Rekonpensi dalam eksepsi Rekonpensi poin 2 sehingga secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam pokok perkara Rekonpensi ini; 10. Bahwa selama anak-anak Penggugat Rekonpensi tinggal bersama dengan Penggugat Rekonpensi telah tercukupi segala kebutuhannaya secara sederhana tetapi tetap layak, meskipun tidak ada bantuan dari Tergugat Rekonpensi. Namun oleh karena terdapat kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Karyawan BUMN, dengan mana kewajiban tersebut sekaligus menjadi hak dari

anak-anaknya,

maka

tidak

berlebihan

kiranya

jikaPenggugat

Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaperkaraa quo agar kewajiban yang dibebankan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat Rekonpensi selaku Karyawan BUMN tersebut diberikan kepada yang lebih berhak secara hukum, yaitu anak-anaknya; Bahwa

namun

demikian,

andaikata

Tergugat

Rekonpensi

menganggap pembebanan kewajiban membayar uang nafkah terhadap anak-anaknya yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat

Rekonpensi

selaku

Karyawan

BUMN

merupakan

bentuk

eksploitasi atau alat untuk mencari keuntungan sebagaimana yang didalilkan

Tergugat

Rekonpensi,

lagi-lagi

Penggugat

Rekonpensi

menyarankan kepada Tergugat Rekonpensi sebaiknyasilahkan gunakan instrumen hukum yang telah diatur dalam perauran perundang-undangan yaitu dengan mengajukan uji materiil terhadapperaturan perundang-



undangan yang mengatur mengenai pembebanan kewajiban membayar uang nafkah terhadap anak-anaknya tersebut; Berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

di

atas,

Termohon/

Penggugat Rekonpensi dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama dan selanjutnya menjatuhkan Putusansebagaiberikut : DALAM KONPENSI 1. Menolak Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

2. MembebankanbiayaPerkarakepadaPemohon; DALAM REKONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Menyatakanmenolak eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menghukum PemohonKonpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara; Atau Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum(ex aequoet bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: A. Surat: a. Fotokopi

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo Nomor 265/01/VIII/2006 Tanggal 01 Agustus 2006, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1); B. Saksi:



1. SAKSI P 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,

di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: −

Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah Paman Pemohon;

−

Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 orang anak bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun;

−

Bahwa sejak 1 tahun rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon dan Termohon sering membangkang pada orangtua Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja Termohon sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon;

−

Bahwa saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon tengkar di rumah kontrakan, yang dipertengkarkan adalah Termohon berselingkuh, namun saksi tidak tahu tentang perselingkuhannya;

−

Bahwa

akibat

peristiwa

tersebut

kemudian

Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; −

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI P 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ; − Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


orang anak bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun; − Bahwa 3 bulan yang lalu Pemohon laporan kepada saksi kalau Termohon berselingkuh dengan orang lain, dan 1 bulan yang lalu Pemohon melaporkan lagi kalau Termohon berselingkuh lagi. − Bahwa

akibat

peristiwa

tersebut

kemudian

Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; 3. SAKSI P 3, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ; − Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 orang anak bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun; − Bahwa 1 tahun yang lalu kedua pihak sering cekcok dan bertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya; − Bahwa

akibat

peristiwa

tersebut

kemudian

Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah sejak bulan Januari 2015; − Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Pemohon pernah kirim uang melalui saksi kepada Termohon sebanyak dua kali sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh Termohon dan yang terakhir Pemohon sendiri yang mengantarnya;



− Bahwa sepengetahuan SAKSI P 1emohon pernah kasih uang sendiri kepada kedua anaknya yang pertama dikasih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak kedua saksi tidak tahu dikasih berapa; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa

untuk membuktikan

dalil-dalil bantahan, Termohon telah

mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut: 1. SAKSI T 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo,

di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: −

Bahwa saksi kenal dengan kedua pihak karena saksi adalah adik kandung Termohon;

−

Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 orang anak bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun;

−

Bahwa sejak 1 tahun rumah tangga kedua pihak kini sudah tidak harmonis, selalu cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon dituduh menyantet ibu Pemohon;

−

Bahwa saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon tengkar di rumah kontrakan, yang dipertengkarkan adalah Termohon berselingkuh, namun saksi tidak tahu tentang perselingkuhannya;

−

Bahwa

akibat

peristiwa

tersebut

kemudian

Termohon

pergi

meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan; −

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

−

Bahwa Pemohon bekerja di PG sedangkan Termohon bekerja sebagai tenaga pengajar di sebuah yayasan;

−

Bahwa saksi tahu dari dari cerita Termohon, gaji Pemohon sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang masuk di ATM



Termohon, dan selama pisah Pemohon pernah kirim uang kepada Termohon sebanyak dua kali yaitu bulan Februari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bula maret sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); −

Bahwa Termohon bila pulang kerja dari mengajar dijemput oleh adik Termohon yaitu saksi sendiri;

−

Bahwa sepengetahuan saksi selama waktu rukun Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;

−

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah kirim uang belanja sebanyak dua kali;

2. SAKSI T 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: − Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; − Bahwa Saksi tahu setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 orang anak bernama ; 1).ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, 2).ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun; − Bahwa saksi tahu sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar, namun saksi tidak tahu persis penyebabnya. − Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon dipulangkan oleh Pemohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan; − Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil; − Bahwa Pemohon bekerja di PG sedangkan Termohon bekerja sebagai tenaga pengajar disebuah yayasan; − Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, selama pisah Pemohon pernah kirim uang kepada Termohon sebanyak dua kali tapi saksi lupa bulannya; Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


− Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang Termohon yang ada di rumah Pemohon, sudah diantarkan oleh Pemohon pakai mobil pickup; − Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah kirim uang belanja sebanyak dua kali; Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan jawabannya masingmasing; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; TENTANG PERRTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HlR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga PemohonTermohon telah terjadi perselisihan dan percekcokan disebabkan sebagai berikut: a. Termohon

kurang

menghormati

melaksanakan pekerjaan

orang

tua

Pemohon,

tidak

mau

rumah tangga sebagai ibu rumah tangga lalu

Pemohon yang mencuci, menyapu dan sebagainya ; b. Termohon tidak mau membantu merawat ibu Pemohon ketika ibu Pemohon sedang sakit ; c.

Termohon jarang berada di rumah kalau Pemohon pulang dari tempat kerja, bahkan Termohon setelah maghrib baru datang dari mengajar ;

d. Termohon kalau dinasehati oleh Pemohon tidak mau menerima, bahkan berani membantah dan melawan serta minta cerai kepada Pemohon ;



Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing; Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil angka 3 a, b, c, dan d, demikian pula poin 4, Termohon membantahnya dengan alasan oleh karena sebenarnya Termohon tidak pernah berkeinginan untuk meninggalkan kediaman bersama yang sekaligus merupakan rumah Pemohon, akan tetapi kepergian Termohon dari kediaman bersama tersebut, bukan karena kehendak Termohon, melainkan karena Pemohon telah menyerahkan Termohon dan anaknya kepada keluarga Termohon, dengan cara menitipkan Termohon di rumah keluarga Termohon. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi. Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya kedua pihak mempunyai legal standing dalam perkara a quo. Menimbang, bahwa saksi-SAKSI P 1emohon bernama SAKSI P 1, SAKSI P 2, dan SAKSI P 3 sama-sama telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa setelah menikah kedua pihak hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon, telah mempunyai 2 orang anak bernama ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun dan ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun. Dan bahwa keadaan rumah tangga kedua pihak sering cekcok dan bertengkar, sehingga sejak bulan Januari 2015 yang lalu kedua pihak tersebut telah pisah selama 1 bulan, di mana Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sedangkan saksi-saki Termohon bernama SAKSI T 1 dan Liswati BInti sulaiman, yang dibawah Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya telah bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut di atas. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon angka 3 dan 4 telah terbukti. Menimbang, sedangkan tentang penyebab percekcokan dan perselisihan tersebut, sesuai keterangan saksi-saksi SAKSI P 1 dan SAKSI P 2 bahwa penyebabnya adalah adanya kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang telah telah berselingkuh dengan pria lain, namun di persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya perselingkuhan tersebut. Dengan demikian majelis hakim dapat menyimpulkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan kecurigaan Pemohon terhadap Termohon yang berselingkuh dengan pria lain. Menimbang, bahwa baik saksi-SAKSI P 1emohon dan Termohon telah menerangkan bahwa kedua pihak telah didamaikan oleh pihak keluarga dari kedua pihak namun tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka telah terungkap fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, pada 01 Agustus 2006, kedua pihak terkahir bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun dan ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun; 2. Bahwa sejak 1 tahun yang lalu kedua pihak sering mengalami perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan orang lain. 3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak telah pisah sejak Januari 2015, di mana Termohon pergi meningglkan kediaman bersama. 4. Bahwa kedua pihak telah diusahakan damai oleh kedua pihak namun tidak berhasil.



Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta–fakta

dalam

persidangan

sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Pemohon. Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon. Namun oleh karena Petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain. Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. dan akibat dari persilisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak telah pisah sejak bulan selama 1 bulan (Januari

2015) dan selama itu telah saling

meninggalkan kewajibannya, sedangkan selama berpisah telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. I Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun



2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur telah telah terpenuhi. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran kedua pihak telah sedemikan parahnya yang menyebabkan kedua pihak pisah dan masingmasing pihak telah saling meninggalkan kewajibannya (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, dan telah tidak tercapai tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1/1974 juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik diputuskan ikatan

perkawinannya

agar

masing-masing

suami

istri

terbebas

dari

penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan. Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: Artinya:" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui ". Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan AgamaSitubondo, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. DALAM REKONVENSI Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya agar eksepsi Tergugat rekonvensi dikabulkan dengan alasan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


yang pada pokoknya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai permintaan 1/3 dari penghasilan Tergugat rekonvensi bukan kewenangan Pengadilan Agama. Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi angka 4 yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1/3 gaji bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak-anaknya sampai usia dewasa, dengan cara diberikan melalui juru bayar pada instansinya kepada Penggugat rekonvensi. Gugatan Penggugat rekonvensi beralasan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan BUMN, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa gugatan penyerahan 1/3 gaji tersebut adalah dilaksanakan setelah kedua pihak telah terjadi perceraian, sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah pasal 45 Tahun 1990. Oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan nafkah setelah perceraian. Sedangkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa sebagai akibat dari cerai talak, bekas suami wajib membayar mut’ah, nafkah iddah dan mahar yang terhutang serta biaya hadlonah. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut maka majelis hakim berpendapat penyerahan 1/3 gaji dari bekas suami kepada bekas isteri menjadi tidak relevan lagi, karena akan bertentangan dengan

hukum tentang nafkah yang harus

dibebankan kepada bekas suami setelah perceraian terjadi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih kaidah dalam Yurisprudensi yang berbunyi “Bahwa pemberian ½ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian ½ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara”. (Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003). Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut secara substansif bahwa pemberian 1/2 gaji bekas suami kepada bekas isteri merupakan kebijakan pejabat instansi dan bukan merupakan bagian dari hukum acara Peradilan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Agama. Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan. Dalam Pokok Perkara Rekonvensi Menimbang,

bahwa

maksud

dan

tujuan

gugatan

Rekonvensi

sebagaimana dikemukakan di atas. Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban telah disertakan tuntutan balik, maka untuk membedakan dengan perkara a quo perlu dipilah penyebutan dan penempatan para pihak, yang semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi dan semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan dalam tahap jawaban sebagaimana diatur dalam pasal 132 (a) HIR, maka formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan secara lengkap sebagai berikut. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut’ah, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari terhitung sejak Desember 2014, dengan alasan bahwa selama Penggugat rekonvensi dikembalikan ke orang tuanya oleh Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, yang kebutuhan nafkah setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut dalam jawabannya Penggugat rekonvensi membantahnya, dengan alasan Penggugat rekonvensi telah berbuat nusyuz karena

Penggugat

rekonvensi

telah

melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan pergi tanpa pamit meninggalkan Tergugat rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, masing-masing pihak dibebani pembuktian secara berimbang. Menimbang, bahwa SAKSI P 1enggugat rekonvensi bernama Nula Dila Widarti Bin Sudarmo telah menerangkan bahwa akibat dari perselisihan dan Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


pertengkaran kedua pihak telah pisah 1 bulan dan selama pisah Tergugat rekonvensi pernah dua kali mengirim nafkah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan gaji Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa saksi Liswati Binti Sulaiman telah menerangkan bahwa akibat dari pertengkaran tersebut kedua pihak telah pisah di mana Penggugat rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya yang diantar oleh Tergugat rekonvensi, bahwa selama pisah tersebut saksi dengar dari Penggugat rekonvensi jika Tergugat rekonvensi mengirim nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebanyak dua kali, namun saksi lupa nilainya. Dan saksi tahu barang-barang Penggugat rekonvensi telah diantarkan oleh Tergugat rekonvensi. Menimbang, bahwa sedangkan dalam persidangan Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti. Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti tersebut maka telah terungkap fakta hukum bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kedua pihak telah pisah selama 4 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat telah mengirimkan nafkah sebanyak dua kali. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampunanya. Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab Syarqawy ’alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi : Artinya : ”Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluarsa, kecuali nafkah istri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami.” Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat rekonvensi, namun kewajiban nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi. Sesuai dengan fakta bahwa Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


Tergugat rekonvensi bekerja sebagai pegawai di Pabrik Gula dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,-, oleh karenanya maka patut dan layak kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah madliyah selama 2 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, dan Mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jawabannya Tergugat rekonvensi membantahnya, dengan alasan Penggugat rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz, maka selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai konseksuensi dari cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya tersebut qoblaa dukhul, dan bekas suami wajib member nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa pemberian mut’ah oleh mantan suami kepada isteri dikarenakan mantan suami tersebut telah manjatuhkan talaknya adalah merupakan kewajiban tanpa melihat apakah isteri tersebut nusyuz atau tidak. Sedangkan sebagaimana fakta bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga selama 8 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya wajar apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah mut’ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan sebagaimana fakta bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, dan ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun, berada Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, dalam jawabannya yang pada pokoknya Tergugat rekovensi menolaknya, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa salah satu atau kedua orang tuanya dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya atas permintaan orang tua lainnya, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakukan buruk sekali. Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi dan dipelihara serta dirawatnya dengan baik,

sedangkan

Tergugat

rekonvensi

tidak

dapat

membuktikan

dalil

bantahannya, oleh karenanya anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi. Dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan. Menimbang, oleh karena gugatan hak asuh terhadap kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, maka sebagai tanggungjawab dan kewajiban dari Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung tetap memberikan Nafkah terhadap kedua anaknya tersebut. Oleh karena itu majelis hakim dapat menetapkan untuk membebankan biaya hadlanah kepada Tergugat rekonvensi (vide Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengambil alih pendapat ulama dalam kitab I’anatut tholibin juz IV halaman 99 yang berbunyi : Artinya :

Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diwajibkan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi tersebut di atas. Maka dihukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak bernama ANAK KANDUNG 1, umur 6 tahun, dan ANAK KANDUNG 2, umur 1 tahun kepada



Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Moh. Irfan Hadi Sugiharto Bin Abd. Hadi) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangaran di mana Termohon bertempat tinggal. DALAM REKONVENSI DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan eksepsi Tergugat rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian; 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa : 2.1 Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); 2.3 Mut’ah sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah); Disclaimer : Pengadilan Agama Situbondo berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo melalui e-mail : [email protected]


3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK KANDUNG 1 Bin Moh. Irfan hadi Sugiharto, umur 6 tahun dan ANAK KANDUNG 2 Binti Mo. Irfan Hadi Sugiharto, umur 1 tahun berada dalam hadlanah Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun; 4. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana petitum angka 3 kepada Penggugat rekovensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun; 5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Sya’abn 1436 H, oleh kami Majlis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Drs. PURNOMO, M.HUM. sebagai

Hakim

Ketua,

MAWARDI,

S.Ag.,

M.HUM

serta

Drs.

AMAR

HUJANTORO, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SHOHEH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri

oleh

Pemohon/Tergugat

rekonvensi

dan

Termohon/Penggugat

rekonvensi; Hakim Anggota I

Hakim Ketua

MAWARDI, S.Ag., M.HUM

Drs. PURNOMO, M.HUM.

Hakim Anggota II

Drs. AMAR HUJANTORO, MH. Panitera Pengganti,



SHOHEH, SH. Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran

: Rp

30.000,-

2. Biaya ATK Perkara

: Rp

50.000,-

3. Biaya Panggilan

: Rp 300.000,-

4. Redaksi

: Rp

5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,------------------------------------------------------Jumlah Rp 391.000,-


bismillahirrahmanirrahim

Recommend Documents