Beberapa permasalahan menghambat pertumbuhan produk[vitas Indonesia … Kapasitas Inovasi Indonesia Rela[f Rendah
Rigiditas Pasar Tenaga Kerja Employment Protection Legislation Stringency Index
Korea S China ASEAN + Singapura Thailand Malaysia Philippine Vietnam Indonesia
Protection of Regulation on Specific permanent Temporary requirement workers against Forms of for collective (individual) Employment dismisal dismisal 0.7 0.6 0.3 1.4 0.8 0.5 0.91 0.86 0.28 0.4 0.1 0.0 0.7 0.9 0.3 0.7 0.1 0.2 1.1 0.7 0.3 1.1 0.5 0.5 1.1 1.4 0.4
Total
1.6 2.7 2.1 0.5 1.9 0.9 2.1 2.1 2.8
1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
1.5
1,200
1,070
1,000
0.8 137 0.05 0
800 0.64
600
372 0.12 81
311 400 0.25 200 0
Belanja Penelitian dan Pengembangan (%PDB)
Rata Rata Lamanya Pendidikan usia 15th ke atas Ranking Negara 1 New Zealand 3 United States 12 Japan 34 Chile 63 Singapore 79 China 92 Brazil 94 Thailand 106 Vietnam 109 Indonesia rata rata 145 negara Stdev
Rata rata tahun 12.71 12.2 11.59 10.18 9.14 8.17 7.54 7.5 6.42 6.11 8.1 2.6
Jumlah Peneliti dalam Litbang (juta orang) (sumbu kanan)
Peringkat Tes Pogram for International Student Assessment (PISA) Countries China South Korea Japan Singapore Malaysia Thailand Vietnam Chile Indonesia Rata-‐rata OECD Rata rata 65 negara
Math Score Rank 613 1 554 5 536 7 573 2 421 52 427 50 511 17 423 51 375 64
Science Score Rank 580 1 538 7 547 4 551 3 420 53 444 48 528 8 445 47 382 64
494
501
473.7
478.9
Infrastructure -‐ Logistic Performance Index Ranking 1 3 5 7 24 29 30 38 49 52 54 55 66 67 71 129 158 166
Negara Germany Singapore Japan United States South Korea China Malaysia Thailand India Chile Qatar Argentina Philippines Vietnam Indonesia Pakistan Iraq Eritrea
rata rata 166 negara/kawasan Stdev
Nilai Index 4.34 4.22 4.19 4.15 3.62 3.54 3.5 3.16 2.91 2.86 2.75 2.75 2.57 2.56 2.54 2.08 1.73 1.35 2.63 0.72
Su mb e r: h ttp ://www.n a ti o n s e n cycl o p e d i a .co m, (2010) d i o l a h
26
Pencapaian status High Income status menuntut penanganan beberapa isu secara komprehensif dan simultan…
Sustainable Growth
Equitable Growth
Produk2vitas Sumber Daya Manusia Inovasi & teknologi Stabilitas Ekonomi
Kemiskinan Kesenjangan: pendapatan & antar daerah Financial inclusion Redistribusi Fiscal : Skema Subsidi
Kebijakan Koordinasi kebijakan Fiskal – moneter – sektor riil Kerangka kerja Ekonomi Makro dan Micro economic Persepek2f jangka pendek dan panjang Keselarasan Pusat dan Daerah
27
Strategi jangka panjang, termasuk transformasi struktural, diperlukan untuk menghadapi tantangan pertumbuhan
Transformasi Struktural Peningkatan Efisiensi • Mengurangi “market distor[on” ü Market mechanism on pricing and factor produc2on alloca2on • Perbaikan pada sistem transportasi nasional (Sislognas)
Peningkatan Produk[vitas • Reformasi Birokrasi ü Pelayanan Publik ü One Stop Service • Peningkatan Human Capital ü Peningkatan kemampuan dan pengetahuan bagi tenaga kerja. ü Balai La2han Kerja, Sekolah Kejuruan ü Dukungan pada inovasi dan R&D ü Peningkatan pengetahuan teknologi • Iklim investasi ü Simplifikasi peraturan ü Penentuan dahar nega2f investasi yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan Kapasitas Ekonomi • Infrastruktur ü Dukungan pada infrastruktur pendukung investasi dan kegiatan produksi (Transportasi, Pergudangan, Listrik, Air, Energi) ü Peningkatan konek2vitas antara daerah (MP3EI) ü Integrated Domes2c Market: Larger Market àEconomic of Scale, business opportunity • Integrasi dengan perekonomian global ü Pengurangan hambatan perdagangan (trade barriers) ü Memposisikan pasar dan produksi domes2k sebagai bagian dari global value chain ü Dukungan peningkatan FDI
28
Kebijakan Transformasi Struktural yang telah dilakukan guna menangani tekanan pada transaksi berjalan di tahun 2013 Bauran Kebijakan Moneter
Reformasi Struktural •
• • •
• •
•
Melanjutkan reformasi subsidi energi: • Penyesuaian harga BBM, • Peningkatan tarif listrik • Mewajibkan penggunaan biosolar Peraturan perundangan Pengadaan Tanah untuk kepen2ngan umum Pengubahan sistem impor dari sistem kuota menjadi sistem tarif Perencanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi melalui MP3EI Perampingan proses perizinan Penyederhanaan regulasi untuk usaha kecil dan menengah (Paket Oktober) Penetapan upah minimum dengan dasar biaya hidup minimum, produk2vitas, dan kondisi ekonomi utk menciptakan struktur yang fair.
•
Peningkatan suku bunga acuan
•
Menciptakan fleksibilitas dalam pergerakan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya
•
Kebijakan macro-‐prudenDal
•
Pendalaman pasar keuangan
•
Secara ak2f mengomunikasikan kebijakan dengan stakeholders
•
Memperkuat kerja sama regional terkait stabilitas sistem keuangan Kebijakan Fiskal
•
Menyediakan penambahan anggaran untuk perlindungan sosial: Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Siswa Miskin, dan penambahan alokasi Raskin.
•
Menyediakan insen2f pajak untuk industri tertentu (labor intensive & industri berorientasi ekspor) untuk mengurangi PHK.
•
Pengenaan pajak untuk barang mewah untuk membatasi barang impor yang 2dak produk2f dan meningkatkan permintaan barang subs2tusi domes2k
•
Menurunkan bea impor barang untuk kepen2ngan ekspor 29
Arah Kebijakan Mengatasi Tantangan Jangka Menengah 1. Penguatan daya tahan ekonomi nasional § Memperbaiki produk2vitas § Smart Industrial Policies, Insen2f terhadap ak2vitas R&D § Menghindari Labor mismatch melalui peningkatan peran vocaDonal educaDon § Memperbaiki daya saing produk domes2k § Mendorong transformasi struktural ke sektor-‐sektor yang lebih berdaya saing § Memperbaiki kualitas SDM § Meningkatkan kapasitas dan kualitas fiskal: perluasan tax base dan op2malisasi perpajakan, serta perbaikan kualitas dan penyerapan belanja 2. Peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sisi suplai • Mendorong peningkatan kapasitas produksi nasional • Meningkatkan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur (energi, jalan dan pelabuhan dll) • Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi • Memperbaiki daya dukung sektor finansial terhadap perkembangan sektor riil 3. Pengentasan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan • Memperbaiki dan menciptakan pemerataan terhadap akses-‐akses pendidikan dan kesehatan • Meningkatkan daya dukung sumber pendanaan bagi UMKM • Menyusun program sistem perlindungan sosial yang melingkupi seluruh warga negara 30