AKTA CATATAN SIPIL NO 1 50.
JENIS PELAYANAN 2 AKTA KELAHIRAN
DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
3 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
PERSYARATAN
BIAYA
4 Akta Kelahiran Umum/Baru (Tidak melebihi 60 hari sejak kelahiran) : 1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tentang belum memiliki Akta Kelahiran. 2. Fotokopi surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian bila sudah cerai. 3. Fotokopi Kartu Keluarga. 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ayah, Ibu dan Surat Kematian bila Ayah/Ibu sudah meninggal dunia. 5. Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP bagi yang mewakilkan. 6. Surat Keterangan perbedaan nama Ayah (bila ada). 7. Dua orang saksi dan fotokopi KTP. 8. Bagi Warga Indonesia keturunan Tionghoa dilampiri Fotokopi surat bukti ganti nama (bila ada). 9. Bagi WNA paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja harus sudah didaftar, jika lebih harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri serta dilampiri paspor/visa, Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian. 10. Semua persyaratan masingmasing fotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa setempat.
5 1. Bagi WNI yang belum melebihi waktu 60 hari sejak kelahiran Rp. 0,- (gratis) 2. Bagi WNI yang melebihi waktu 60 hari sejak kelahiran Rp. 15.000,3. Bagi WNA yang belum melebihi waktu 10 hari sejak kelahiran Rp. 30.000,4. Bagi WNA yang melebihi jangka waktu 10 hari sejak kelahiran Rp. 40.000,-
WAKTU PENYELESAIAN 6 3 (tiga) hari kerja.
KET 7
1
2
3
4 Akta Kelahiran Terlambat : 1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tentang belum memiliki Akta Kelahiran. 2. Fotokopi Surat Kelahiran dari Pemerintah Desa. 3. Fotokopi surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian bila sudah cerai. 4. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua dan anak tersebut telah dicatat dalam kartu keluarga. 5. Fotokopi KTP Ayah, Ibu, Anak atau Surat Kematian bila Ayah/Ibu sudah meninggal dunia. 6. Surat Keterangan perbedaan nama ayah (bila ada). 7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Raport Sekolah Dasar atau Sederajat. 8. Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP (bagi yang mewakilkan). 9. Membawa dua orang saksi dan fotokopi KTP. 10. Bagi Warga Indonesia keturunan Tionghoa dilampiri Fotokopi surat bukti ganti nama (bila ada). 11. Bagi WNA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja harus sudah didaftar, jika lebih harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri serta dilampiri paspor/visa, Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian. 12. Semua persyaratan masingmasing fotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan setempat.
5
6
7
1
2
3
4 13. Pencarian Akta Kelahiran Terlambat untuk 60 hari s/d 1 tahun persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana, lebih dari 1 tahun ada persetujuan dari Pengadilan Negeri. Akta Kelahiran Dispensasi (Sebelum tanggal 1 Januari 1986) : 1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tentang belum memiliki Akta Kelahiran. 2. Fotokopi Surat Kelahiran dari Pemerintah Desa. 3. Fotokopi surat Nikah/Akta Perkawinan/Akta Perceraian bila sudah cerai. 4. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua dan anak tersebut telah dicatat dalam kartu keluarga. 5. Fotokopi KTP Ayah, Ibu, Anak atau Surat Kematian bila Ayah/Ibu sudah meninggal dunia. 6. Surat Keterangan perbedaan nama ayah (bila ada). 7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Raport Sekolah Dasar atau Sederajat. 8. Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP (bagi yang mewakilkan). 9. Semua persyaratan masingmasing fotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa, dan Kecamatan setempat.
5
6
7
1
2
3
4
5
6
Akta Perkawinan : a. Di dalam Kantor Bagi yang tidak melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan dilaksanakan oleh Pemuka Agama : - Warga Negara Indonesia Rp 25.000,- Warga Negara Asing Rp 75.000,-
3 (tiga) hari kerja.
Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Nikah : 1. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa tentang belum memiliki Akta Kelahiran. 2. Surat Kelahiran dari Pemerintah Desa. 3. Surat Pernyataan Tidak Ada Ikatan Perkawinan bagi wanita tidak kawin bermeterai cukup. 4. Fotokopi KTP ibu. 5. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua dari anak. 6. Surat Kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP bagi yang mewakilkan. 7. Membawa dua orang saksi dan fotokopi KTP. 8. Semua persyaratan masingmasing fotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa, dan Kecamatan setempat. 51.
AKTA PERKAWINAN
1.
2.
3.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. 2. 3. 4.
5. 6.
Surat Keterangan Menikah dari Pemuka Agama. Surat Keterangan untuk menikah dari Desa. Surat izin orang tua bagi yang belum berumur 21 tahun. Izin kawin dari Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum mencapai usia 16 tahun dan orang tuanya tidak dapat hadir saat pelaksanaan perkawinan. Surat perjanjian kedua mempelai (bila ada). Fotokopi Kartu Keluarga.
7
1
2 4.
5.
3 Peraturan Daerah Kabupaten 7. Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9.
10.
11. 12.
13.
52.
AKTA PERCERAIAN
1.
2.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
1. 2. 3. 4.
5.
4 Fotokopi KTP kedua orang tua (bila orang tua sudah meninggal dilampiri Surat Kematian/Kutipan Akta Kematian). Fotokopi kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai. Pas Foto hitam putih 4x6 berdampingan sebanyak 3 lembar. Kutipan Akta Perceraian asli, fotokopi Akta Kematian/Surat Kematian jika sudah pernah kawin. Bagi WNI keturunan ditambah fotokopi ganti nama (bila ada). Bagi warga negara Asing ditambah : - Izin kedutaan dan fotokopi paspor atau visa. - Fotokopi Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian. Persyaratan harus sampai di KPPTSP 10 (sepuluh) hari sebelum waktu pelaksanaan perkawinan, kurang dari waktu tersebut harus melampirkan Dispensasi Menikah dari Camat.
Surat Penetapan Perceraian dari Pengadilan Negeri. Menyerahkan kutipan Akta Perkawinan. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Bagi WNA dilampiri fotokopi Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang mewakilkan.
5
6
Bagi yang melebihi jangka waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan oleh Pemuka Agama : - Warga Negara Indonesia Rp 35.000,- Warga Negara Asing Rp 100.000,b. Di luar Kantor - Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,- Warga Negara Asing Rp 150.000,- WNI terlambat pendaftaranny a Rp 70.000,- WNA terlambat pendaftaranny a Rp 200.000,1. Bagi WNI yang belum melebihi waktu 60 hari pendaftarannya Rp. 50.000,2. Bagi WNI yang melebihi waktu 60 hari pendaftarannya Rp. 75.000,-
3 (tiga) hari kerja.
7
1
2 3.
4.
5.
53.
AKTA KEMATIAN
1. 2.
3.
3 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4
1. 2. 3. 4.
5. 6.
Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit/Desa. Fotokopi Surat Kematian dari Pemerintah Desa. Fotokopi Surat Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang masih/sudah terikat perkawinan. Fotokopi KTP dua orang saksi. Masing-masing fotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan.
5 3. Bagi WNA yang belum melebihi waktu 60 hari sejak pendaftarannya Rp. 100.000,4. Bagi WNA yang melebihi jangka waktu 60 hari sejak pendaftarannya Rp. 200.000,-
1. Bagi WNI yang tidak melebihi waktu 60 hari sejak kematian Rp 10.000,2. Bagi WNI yang melebihi waktu 60 hari sejak kematian Rp 12.500,3. Bagi WNA yang tidak melebihi waktu 60 hari sejak kematian Rp 15.000,-
6
3 (tiga) hari kerja.
7
1
2 4.
5.
54.
AKTA PENGANGKATAN ANAK
1.
2.
3.
4.
3 Peraturan Daerah Kabupaten 7. Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang 8. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 9. Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4 Bagi WNA dilampiri fotokopi paspor atau visa dan fotokopi Surat Tanda Malapor Diri dari Kepolisian dan fotokopi Dokumentasi Imigrasi lainnya. Surat Pengantar dari Pemerintah Desa. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi Ahli Waris yang tidak dapat melaporkan.
5 4. Bagi WNA yang melebihi waktu 60 hari sejak kematian Rp 20.000,-
6
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Surat Keterangan dari Pemerintah Desa. Kutipan Akta Kelahiran Anak. Kutipan Akta Perkawinan orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat. KK dan KTP orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat. Bagi orang Asing membawa dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. Penetapan Putusan dari Pengadilan Negeri. Semua persyaratan masingmasing difotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa.
1. Bagi WNI yang belum melebihi waktu 30 hari sejak penetapan dari Pengadilan Negeri Rp 35.000,2. Bagi WNI yang melebihi waktu 30 hari sejak penetapan dari Pengadilan Negeri Rp 70.000,3. Bagi WNA yang belum melebihi waktu 30 hari sejak penetapan dari Pengadilan Negeri Rp 75.000,-
3 (tiga) hari kerja.
1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
7
1
2 5.
55.
AKTA PENGAKUAN ANAK
1.
2.
3.
4.
3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4
5 4. Bagi WNA yang melebihi waktu 30 hari sejak penetapan dari Pengadilan Negeri Rp 150.000,-
6
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. Surat Pengantar dari Pemerintah Desa/Kelurahan. 2. Kutipan Akta Kelahiran Anak. 3. KK dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengakui. 4. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan. 5. Bagi orang Asing membawa dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. 6. Bagi orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan bagi orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP. 7. Semua persyaratan masingmasing difotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
1. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,2. Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
3 (tiga) hari kerja.
7
1
5.
2
3 5.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
AKTA PENGESAHAN ANAK 2.
3.
4.
4
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
Surat Pengantar dari Pemerintah Desa. Kutipan Akta Kelahiran Anak. Kutipan Akta Perkawinan orang tua. KK dan KTP orang tua kandung. Bagi orang Asing membawa dokumen Imigrasi, STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan. Bagi orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan bagi orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP. Semua pe5rsyaratan masingmasing difotokopi 1 lembar dan dilegalisir oleh Pemerintah Desa.
5
6
1. Warga Negara Indonesia Rp. 50.000,2. Warga Negara Asing Rp. 75.000,-
3 (tiga) hari kerja.
7
1
2 5.
3 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab VI Pasal 56 yaitu penerbitan dan pelayanan akta pencatatan sipil atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4
5
6
Wonosari, 23 Desember 2010 WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL ttd. BADINGAH
7
