bahan ajar studi kasus Pelatihan bina damai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

bahan a jar studi kasus

Pelatihan bina damai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP ILLEGAL LOGGING

1 LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP ILLEGAL LOGGING

1

daftar isi bahan a jar studi kasus

Pelatihan bina damai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

• • • • • • •

National Project Director PTDDA: Ir. Simon L. Himawan, MA. Natonal Project Manager PTDDA: Dr. Ir. Mohammad Syamsul Tarigan, MA Penanggungjawab Kegiatan: Dr. Muhammad Idris, M.Si Koordinator Penulisan: Dr. Andi Taufik, M.Si Penulis: Dr. Muhammad Idris, M.Si, Dr. Andi Taufik, M.Si, Prof. Amir Imbaruddin, MDA.Ph.D, Dr. Muhammad Firdaus, MBA, Dr. Basseng, M.Ed, Drs. Agoes Inarto, MM, Drs. Akhmad Nursalman, M.Si Tim Editor: Septi Hadiati, S.Pd, Mulyasri Irstyasih, S.AB Perancang Grafis dan Penata Letak: Pieter P. Setra

Hak Cipta: PTDDA-KPDT © 2015 ISBN: 978-602-70144-0-4 viii+222 hal ; 21,59 x 27,94 cm Cetakan Pertama, Desember 2015 Penerbit: Proyek Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA) Jl. Bappenas No. B5 Kuningan Jakarta 12930 Phone/Fax: +6221 529 06695 www.ptdda.org

ii

Bahan Ajar Studi Kasus Pelatihan Bina Damai Bagi Pegawai ASN

1. Lemahnya Pengawasan Terhadap Illegal Logging > 3 2. Pembalakan Liar Tiada Henti > 13 3. Sepertinya Negara Tidak Hadir di Garut > 23 4. Kontrak Freeport Diperpanjang Lagi > 33 5. Konflik di Perbatasan Riau Dengan Jambi > 43 6. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi > 51 7. Pengusaha Pilih Lobi Tingkat Tinggi Menghadapi Susi > 61 8. Ketegasan Aparat Menangani Illegal Fishing > 71 9. Gelar Kekuatan di Laut China Selatan > 81 10. Berebut Rejeki di Lahan Terbatas > 91 11. Perjanjian Damai yang Menekan Orang Rimba > 101 12. Kandungan Konflik dalam Pilkades Serentak > 111 13. Penggusuran 10 M di Bantaran Kali Pinangsia > 119 14. Walikota Terhimpit Bot Pasar Turi > 129 15. Membubarkan Diskusi Mencegah Konflik > 137 16. Kebebasan yang Mengusik Kedamaian > 149 17. Sampit Kini Sudah Berubah > 159 18. Keraguan Polri Menindak Ormas Intoleran > 169 19. Suka-Duka Pengungsi Rohingya di Kota Daeng > 179 20. Penyebaran Radikalisme ke Kalangan Aparatur Negara > 189 21. Penolakan Pembangunan Gereja Santa Clara Bekasi > 197 22. Ada yang Men-setting Kerusuhan Tolikara? > 207 23. Pendekatan Personal dalam Meredam Potensi Kolaborasi > 217


iii



1

Sambutan Kepala LAN - RI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I

ndonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai karakteristik masyarakat yang khas, karena merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku bangsa dengan ciri-ciri yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya perbedaan adat istiadat, sifat dasar, dan budaya yang berkembang di sebuah daerah, jika tidak dikelola dengan tepat dapat menimbulkan sebuah konflik yang dapat memberikan efek negatif bagi pembangunan bangsa ini.

Disusunnya Bahan Ajar Studi Kasus ini merupakan jawaban atas kebutuhan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah guna peningkatannya dalam kemampuan mengelola kedamaian dan mengantisipasi potensi konflik yang akan terjadi, serta mengatasi konflik daerah khususnya yang berada di daerahdaerah rawan konflik. Penerapan studi kasus adalah perubahan paradigma pembelajaran yang membutuhkan komitmen yang kuat agar dapat terlaksana sesuai seperti yang diharapkan.

Konflik-konflik yang timbul selama ini merupakan contoh bahwa pluralisme atau keberagaman budaya, adat istiadat, agama, suku, dan sifat dasar masyarakat merupakan faktor yang menghambat pembangunan nasional apabila tidak dapat dikelola pemerintah dengan tepat, seringkali upaya-upaya pembangunan yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, justru menjadi pemicu terjadinya konflik sosial di berbagai daerah, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di negara kita belakangan ini.

Akhirnya, atas nama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Bahan Ajar Studi Kasus ini, khususnya kepada para penulis, editor, reviewer, narasumber dan penata letak yang bekerjasama dalam penyempurnaan bahan ajar ini.

Menyikapi hal tersebut diperlukan berbagai strategi dan terobosan dalam bentuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui proyek Peach Through Development in Disadvantaged Area (PTDDA) – UNDP mengembangkan sebuah program Pelatihan Bina Damai bagi Aparatur Sipil Negara yang bertujuan agar setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertujuan agar setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Indonesia memiliki kompetensi untuk dapat mengelola dan mengantisipasi potensi konflik yang akan muncul dari plurarisme yang ada di masyarakat Indonesia ini, dan untuk melengkapi program pelatihan tersebut maka disusunlah Bahan Ajar Studi Kasus Pelatihan Bina Damai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana kita ketahui bersama, studi kasus merupakan pembelajaran induktif dimana peserta dengan menggunakan kasus (masalah) yang nyata sebagai masukan utama melakukan proses analisis kasus untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan melalui pencarian secara aktif informasi konsep teoritik dan interaksi dengan peserta lainnya yang berpuncak pada diskusi kelas dengan mengarahkan fasilitator. Masukan utama model pembelajaran studi kasus adalah kasus-kasus yang diperkuat dengan konsep-konsep teoritik pendukung.

iv


Semoga bahan ajar ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, khususnya para Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengelola kedamaian di bumi Indonesia tercinta. Salam damai. Jakarta, Desember 2015 Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Dr. Adi Suryanto, M.Si


v



Sambutan Deputi Bidang Diklat Aparatur - LAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I

ndonesia merupakan salah satu bangsa yang paling plural didunia dengan banyak budaya dan adat istiadat, agama serta keragaman hidup didalamnya. Seperti halnya negara-negara lain yang hidup dalam kondisi multikultural, persoalan pengintegrasian berbagai hal tersebut kedalam kerangka persatuan nasional selalu menjadi polemik. Dalam perkembangan terakhir, fenomena konflik komunal dan kekerasan horizontal sudah berada pada tingkat yang memerlukan perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi virus terhadap kebangsaan. Munculnya intoleransi masyarakat selain terkait dengan lemahnya kinerja pemerintah, misalnya tidak memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat, atau mengabaikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dalam banyak proyek pembangunan, tetapi juga terkait dengan terkatung-katungnya pembangunan karakter bangsa. Pendidikan adab berbangsa dan bernegara tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Kalau benar yang tengah terjadi demikian adanya di masyarakat, maka integrasi sosial yang selama ini menopang kehidupan bangsa bisa terancam, dan pada gilirannya membahayakan persatuan dan keutuhan bangsa. Mengutip sambutan yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk mengatasi ancaman tersebut maka diperlukan strategi dan terobosan dalam bentuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur agar lebih banyak lagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi sosial kultural untuk dapat mengelola dan mengantisipasi potensi konflik sebagaimana juga diamanatkan dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Terimakasih dan penghargaan yang sangat tinggi kami sampaikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Proyek Peace Through Development in Disadvantaged Area (PTDDA) – UNDP yang beberapa tahun belakangan ini sangat intens dalam mengakomodir berbagai program pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang peka damai, diantaranya melalui program Pelatihan Bina Damai bagi

vi


1

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyusunan Bahan Ajar Studi Kasus Pelatihan Bina Damai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Selaku Penanggungjawab Tim Penulis Bahan Ajar Studi Kasus Pelatihan Bina Damai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Saya berharap bahan ajar Studi Kasus ini dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mengelola serta mengantisipasi potensi konflik yang ditemui diwilayahnya agar tidak tumbuh menjadi konflik yang dapat mengancam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu selaku Deputi Bidang Diklat Aparatur saya juga menghimbau agar Lembaga Diklat Pemerintah yang menyelenggarakan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan dapat menggunakan Bahan Ajar Studi Kasus ini sebagai bahan pembelajaran untuk memperkaya bahan kasus yang telah ada sebelumnya. Akhirnya, atas nama Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan Bahan Ajar Studi Kasus ini, khususnya kepada para rekan sejawat yang tergabung dalam tim penulis, editor, reviewer, narasumber dan penata letak yang telah bekerjasama dengan maksimal dalam penyusunan Bahan Ajar Studi Kasus ini. Tak lupa pula kami sampaikan bahwasannya kami membuka diri untuk saran maupun masukan yang dapat kami gunakan untuk penyempurnaan bahan ajar studi kasus ini dimasa yang akan datang. Salam Damai.

Jakarta, Desember 2015 Deputi Bidang Diklat Aparatur - LAN

Dr. Muhammad Idris, M.Si


vii


Case Plan 1


viii




1

1. CASE PLAN

LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP ILLEGAL LOGGING 1

1. LEAD CASE

a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tempat pengawasan Illegal Logging. Areal hutan seluas 6,622 hektar Kabupaten Banjarnegara masuk dalam pengawasan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan. b. Permasalahan Hutan Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah kebanyakan ditanami pohon pinus. Pada 18 Oktober 2006, terjadi penebangan liar dan penjarahan besar. Waktu itu tercatat 376 batang pohon pinus hilang dalam perambahan lahan seluas 6,75 hektare. Padahal luas awal lahan yang sudah ditanami pinus sejak tahun 2006 adalah seluas 40, 8 hektare. Kalaupun area bekas pembalakan liar sudah ditanami pinus kembali, delapan tahun berselang atau pada tahun 2014, pohon pinus belum cukup besar dan kuat menahan air. Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banjarnegara, kayu yang dicuri pada tahun 2006 mencapai 896 pohon dengan kerugian Rp. 123, 956 juta. Sedikitnya ada 25 lokasi longsor selama musim hujan November-Desember 2014, lokasi longsor itu tersebar di delapan desa, enam kecamatan dari 19 kecamatan di Banjarnegara. c. Posisi Protagonist Ä Camat Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Ä Masyarakat Bukit Telaga Lele Ä Dinas Kehutanan dan Perkebunan Ä Kepala BPBD.

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

2



3



U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik. U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian. Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Bagaimana peran negara dalam upaya mengatasi konflik antara Orang Dusun Jemblung dan warga desa sekitarnya?”

1

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Warga masyarakat Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah mempertanyakan peran negara melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya mengatasi Illegal Logging yang telah terjadi. b. Illegal Logging Penyebab Bencana Longsor Pada 18 Oktober 2006, terjadi penebangan liar dan penjarahan besar di Kecamatan Karangkobar. Waktu itu ercatat 376 batang pohon pinus hilang dalam perambahan lahan seluas 6,75 hektare. Padahal luas awal lahan yang sudah ditanami pinus sejak tahun 1977 adalah 40,8 hektare. c. Frekuensi Longsor Bertambah Terus Seiring dengan maraknya illegal logging, peristiwa tanah longsor meningkat sejak 2006. Tercatat pada 2007 terdapat sebanyak 57 kasus longsor. Pada 2008 menjadi 76, tahun berikutnya 126, danpada 2010 mencapai 200 kasus longsor.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Banjarnegara dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Kehutanan. c. Data Tanah Longsor dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Bencana tanah lonsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat sore 12 Desember 2014. Seorang warga AG mengatakan material longsoran yang menimpa puluhan rumah berasal dari bukit Telaga Lele. b. Closing Paragraphs Sedikutnya ada 25 lokasi longsor selama musim hujan November-Desember 2014. Lokasi longsor tersebar di delapan desa, enam kecamatan dari 19 kecamatan di Banjarnegara

4



5



CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP ILLEGAL LOGGING 2. Kesimpulan Kasus a. Bencana tanah longsor telah terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat sore, 12 Desember 2014, di mana materialnya berasal dari bukit Telaga Lele. b. Dugaan terkuat penyebabnya ialah illegal logging dan penjarahan besar hutan Pinus di Kecamatan Karangkobar, pada 18 Oktober 2006. Waktu itu tercatat 376 batang pohon pinus hilang dalam perambahan hutan seluas 6,75 hektare. Padahal luas awal lahan yang sudah ditanami pinus sejak tahun 1977 seluas 40,8 hektare. c. Kalaupun area bekas pembalakan liar sudah ditanami pinus kembali, delapan tahun berselang (tahun 2014), pohon pinus itu belum cukup besar & kuat menahan air. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian di Banjarnegara. 3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian;

1

c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Gubernur DKI Jakarta, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Kecamatan Karangkobar yang terlihat di kasus?

6



7


CASE

LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP ILLEGAL LOGGING2

B

encana tanah longsor telah terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Jumat sore, 12 Desember 2014. Seorang warga, AG, mengatakan material longsoran yang menimpa puluhan rumah berasal dari bukit Telaga Lele.


1

Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Potensi konflik apa yang terkandung dalam kasus di atas? Pihak-pihak mana saja yang akan berkonflik? 2. Mengapa penebangan liar pada 18 Oktober 2006 bisa terjadi? 3. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar illegal logging bisa dicegah?

“Suaranya sangat keras seperti air terjun dan ledakan,” ujarAgus, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Desember 2014. Agus mengatakan jarak antara dusun dan bukit Telaga Lele sekitar 300-400 meter. Dari foto Telaga Lele yang beredar, bukit itu masih hijau dan tidak gundul. Namun rimbunnya Telaga Lele bukan jaminan daerah tersebut bebas dari pembalakkan hutan. Areal hutan Kabupaten Banjarnegara seluas 6,622 hektar temasuk dalam pengawasan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan. Hutan di Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, kebanyakan ditanami pohon pinus. Pada 18 Oktober 2006, terjadi penebangan liar dan penjarahan besar di Kecamatan Karangkobar. Waktu itu ercatat 376 batang pohon pinus hilang dalam perambahan lahan seluas 6,75 hektare. Padahal luas awal lahan yang sudah ditanami pinus sejak tahun 1977 adalah 40,8 hektare. Kalaupun area bekas pembalakan liar sudah ditanami pinus kembali, delapan tahun berselang atau pada 2014, pohon pinus belum cukup besar dan kuat menahan air. Menurut data Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Banjarnegara, kayu yang dicuri pada tahun 2006 mencapai 896 pohon dengan kerugian Rp123,956 juta. Kepala BPBD Banjarnegara Cs mengatakan peristiwa tanah longsor meningkat sejak 2006, seiring dengan maraknya illegal logging. Tercatat pada 2007 terdapat sebanyak 57 kasus longsor. Pada 2008 menjadi 76, tahun berikutnya 126, danpada 2010 mencapai 200 kasus longsor. “Sedikitnya ada 25 lokasi longsor selama musim hujan November–Desembar 2014,” kata Catur kepadaTempo, Rabu, 11 Desember 2014. Lokasi longsor itu tersebar di delapan desa, enam kecamatan dari 19 kecamatan di Banjarnegara.***

2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/16/058628756/merunut-pembalakan-liar-dilongsor-banjarnegara

8



9

2 PEMBALAKAN LIAR TIADA HENTI

Case Plan 2

PEMBALAKAN LIAR TIADA HENTI

10




2

2. CASE PLAN


1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Masyarakat Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga merusak kawasan hutan negara yang berimbas kepada kesengsaraan masyarakat. GDM, pengurus DPP Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSPK3) RI di Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu. b. Permasalahan Pembalakan liar dan usaha bermoduskan pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah tempat di Kabupaten Indragiri Hulu telah merugikan daerah dan merusak lingkungan yang berdampak kepada kesengsaraan masyarakat. c. Posisi Protagonist Ä Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Ber-Nas) HTM; Ä GDM, pengurus DPP Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi Kolusi Kriminal (IPSPK3) ekonomi RI di Rengat; Ä Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

12



13



d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Ber-Nas) HTM serta (GDM), pengurus DPP Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSPK3) RI di Rengat?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Masyarakat Rengat mulai geram akibat ulah sejumlah pembalakan liar yang terus beraktivitas di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga merusak kawasan hutan negara yang berimbas kepada kesengsaraan masyarakat. GDM mengatakan, akibat pembalakan liar dan usaha bermoduskan pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah tempat di Kabupaten Indragiri Hulu akan merugikan daerah dan merusak lingkungan yang berdampak kepada kesengsaraan masyarakat. Karena itu diharapkan pembalakan liar (pencurian kayu) yang merusak dan merubah fungsi hutan negara itu masuk kerugian negara, pelakunya perlu dikenakan pidana korupsi sehingga daerah ini dapat bebas dari pengusaha ilegal tersebut.

2

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Masyarakat Rengat mulai geram akibat ulah sejumlah pembalakan liar yang terus beraktivitas di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga merusak kawasan hutan negara yang berimbas kepada kesengsaraan masyarakat. GDM, pengurus DPP Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi Kolusi Kriminal (IPSPK3) ekonomi RI di Rengat. GDM mengatakan, akibat pembalakan liar dan usaha bermoduskan pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah tempat di Kabupaten Indragiri Hulu akan merugikan daerah dan merusak lingkungan yang berdampak kepada kesengsaraan masyarakat. b. Illegal Logging Penyebab Bencana Aparat hukum harus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku, karena pihak hakim pengadilan dan Kejaksaan mengaitkan itu masalah teknis dan administratif, seharusnya tidak, karena jelas ada harta negara yang dirampas dan indikasi ingin dihilangkan dan dirubah fungsi. c. Pembalakan Liar yang Terkesan Dibiarkan Kehutanan dan hutan negara (HPT, HTI dan hutan yang dilindungi) tentu harus ada persetujuan Menhut terlebih dahulu, aneh saja, saat sekarang ini masih ada perusahaan yang dibiarkan membabat kawasan hutan yang dilindungi, namun terkesan terjadinya pembiaran tanpa ada suatu tindakan tegas dari instansi yang berwenang.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Kehutanan. c. Data Pembalakan Liar di Provinsi Riau.

b. Closing Paragraphs Semua kayu di hutan negara merupakan aset negara, sehingga ketika itu diambil dengan tidak sah, merusak atau menduduki serta merubah fungsi maka kasusnya harus ditangani pidana korupsi. “Saya berharap, keinginan sekelompok orang untuk merubah dari hutan negara menjadi perkebunan rakyat dalam program pengurusan RT/RW ingin dijadikan plasma, jangan dikabulkan oleh Menhut,” harapnya. Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Ber-Nas) HTM menilai, jika program pembangunan pembukaan kebun kelapa sawit itu untuk kepentingan rakyat banyak tidak ada salahnya pemerintah membantu penyelesaiannya, baik dokumen administrasinya maupun keamanannya.

14



15


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PEMBALAKAN LIAR TIADA HENTI 2. Kesimpulan Kasus a. Pembalakan liar dan usaha bermoduskan pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah tempat di Kabupaten Indragiri Hulu telah merugikan daerah dan merusak lingkungan yang berdampak kepada kesengsaraan masyarakat. b. Semua kayu di hutan negara aset negara, sehingga ketika itu diambil dengan tidak sah, merusak atau menduduki serta merubah fungsi maka kasusnya harus ditangani pidana korupsi c. Program pembangunan pembukaan kebun kelapa sawit itu untuk kepentingan rakyat banyak tidak ada salahnya pemerintah membantu penyelesaiannya, baik dokumen administrasinya maupun keamanannya d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian di Indragiri Hulu.


2

b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Indragiri Hulu yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Bupati Indragiri Hulu, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit).

16



17



CASE

M

PEMBALAKAN LIAR TIADA HENTI2

asyarakat Rengat mulai geram akibat ulah sejumlah pembalakan liar yang terus beraktivitas di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga merusak kawasan hutan negara yang berimbas kepada kesengsaraan masyarakat.

“Kami akan telusuri dan melaporkan tindakan perusak hutan tersebut jika sudah lengkap datanya,” kata GDM, pengurus DPP Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi Kolusi Kriminal-ekonomi (IPSPK3) RI di Rengat, seperti dikutip dari Antara, Senin (21/7). GDM mengatakan, akibat pembalakan liar dan usaha bermoduskan pembukaan lahan perkebunan sawit di sejumlah tempat di Kabupaten Indragiri Hulu akan merugikan daerah dan merusak lingkungan yang berdampak kepada kesengsaraan masyarakat. Karena itu diharapkan pembalakan liar (pencurian kayu) yang merusak dan merubah fungsi hutan negara itu masuk kerugian negara, pelakunya perlu dikenakan pidana korupsi, sehingga daerah ini dapat bebas dari pengusaha ilegal tersebut.

2

salahnya pemerintah membantu penyelesaiannya, baik dokumen adminis-trasinya maupun keamanannya. “Jika terlihat adanya kepentingan sekelompok orang lebih baik digagalkan saja,” ucapnya.*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi adanya potensi konflik dalam kasus ini? Jelaskan jenis konfliknya dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Mengapa aparat hukum tidak bertindak tegas pada kasus di atas? Jelaskan! 3. Aparat penegak yang professional dibutuhkan untuk menegakkan supremasi hukum guna meredam terjadinya konflik di masyarakat. Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh untuk meningkatkan profesionalisme apparat penegak hukum? Sebutkan dan uraikan!

“Contohnya, lahan hutan negara seluas 1.400 hektar masuk pada dua wilayah (Desa Anak Talang dan Desa Kepayang Sari), Kecamatan Batangcenaku, Kabupaten Indragiri Hulu ingin dijadikan kebun kelapa sawit oleh masyarakat desa bermitera dengan PTP jelas merugikan daerah,” sebutnya. Menurut GDM, aparat hukum harus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku, karena pihak hakim pengadilan dan Kejaksaan mengaitkan itu masalah teknis dan administratif, seharusnya tidak, karena jelas ada harta negara yang dirampas dan indikasi ingin dihilangkan dan dirubah fungsi. “Kalau status hutan negara (HPT, HTI dan hutan yang dilindungi) tentu harus ada persetujuan Menhut terlebih dahulu, aneh saja, saat sekarang ini masih ada perusahaan yang dibiarkan membabat kawasan hutan yang dilindungi, namun terkesan terjadinya pembiaran tanpa ada suatu tindakan tegas dari instansi yang berwenang,” ulasnya. Dijelaskannya, semua kayu di hutan negara merupakan aset negara, sehingga ketika itu diambil dengan tidak sah, merusak atau menduduki serta merubah fungsi maka kasusnya harus ditangani pidana korupsi. “Saya berharap, keinginan sekelompok orang untuk merubah dari hutan negara menjadi perkebunan rakyat dalam program pengurusan RT/RW ingin dijadikan plasma, jangan dikabulkan oleh Menhut,” harapnya. Masyarakat Peduli Rakyat Berwawasan Nasional (MPR Ber-Nas) HTM menilai, jika program pembangunan pembukaan kebun kelapa sawit itu untuk kepentingan rakyat banyak tidak ada 2 Disadur dari: http://www.merdeka.com/peristiwa/masyarakat-rengat-geram-dengan-ulah-pembalakanhutan-di-riau.html

18



19

3 SEPERTINYA NEGARA TIDAK HADIR DI GARUT

Case Plan 3

SEPERTINYA NEGARA TIDAK HADIR DI GARUT

20




3

3. CASE PLAN

SEPERTINYA NEGARA TIDAK HADIR DI GARUT 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut, dan Perum Perhutani & Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Kabupaten Garut, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, & Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka menangani pembalakan dan penambangan liar di Kabupaten Garut. b. Permasalahan Pembalakan dan penambangan liar Kabupaten Garut, yang telah merusak lingkungan di sepuluh lokasi, seluas lebih dari 600 hektare, antara lain: Cagar Alam Leuweung Sancang, hutan lindung di Suaka Margasatwa Gunung Masigit-Kareumbi, Hutan Lindung Cikuray, Kamojang, dan Hutan Lindung Perhutani, Cikelet, Garut. Salah satu dampaknya debit Sungai Cimanuk anjlok sampai 60 persen saat kemarau. Pada musim hujan, debit air justru amat besar, sehingga luapan sungai menyebab-kan banjir besar di wikayah Indramayu. Tindakan tegas yang telah diambil, antara lain: (1) Pada bulan Oktober 2014 pembuatan jalan yang berlangsung sejak Juni 2014 itu akhirnya disetop, sementara pelakunya telah dilaporkan ke Polisi; (2) Wakil Bupati HB telah mengadukan tiga perusahaan yang beroperasi di Gunung Guntur; dan (3) Wakil Gubernur, DM segera menggerakkan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, dengan komponen kepolisian dan kejaksaan di dalamnya. c. Posisi Protagonist ⊗ Pemerintah Kabupaten Garut ⊗ HB, Wakil Bupati Garut. ⊗ Perum Perhutani dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Kabupaten Garut ⊗ Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ⊗ DM, Wakil Gubernur Jawa Barat. ⊗ AS, Koordinator Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.

1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

22



23



2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah d. Generalizable concept ⊗ Pengelolaan Kedamaian ⊗ Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian ⊗ Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa saja tindakan tegas yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Garut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengatasi perusakan lingkungan, khususnya pembalakan dan penambangan liar, yang secara masif telah terjadi Kabupaten Garut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Garut?”

3

tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan di wilayah tersebut. “Garut memberitahukan, bahwa persoalannya sangat sulit ditangani. Kami ada Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat DM selepas memimpin rapat membahas permintaan itu di Bandung, Selasa, 31 Maret 2015. b. Closing Paragraphs Khusus ihwal penambangan ilegal, Wakil Bupati HB mengadukan tiga perusahaan yang beroperasi di Gunung Guntur. “Secara resmi Bupati Garut dalam suratnya menyebutkan tiga perusahaan. Itu data awal untuk menggali informasi, meminta keterangan,” kata Anang

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Garut meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menindak tegas terhadap pelaku pembalakan dan penambangan liar yang telah merusak lingkungan di sepuluh lokasi, seluas lebih dari 600 hektare. Kalau dibiarkan, keadaan ini akan berkembang ke mana-mana. b. Pembalakan Dan Penambangan Liar Lokasi-lokasi yang dilaporkan mengalami kerusakan, antara lain: Cagar Alam Leuweung Sancang, hutan lindung di Suaka Margasatwa Gunung Masigit-Kareumbi, Hutan Lindung Cikuray, Kamojang, serta pembuatan jalan sepanjang 6 kilometer selebar 3-4 meter, bagi pembalak dan penambang liar yang menembus kawasan Hutan Lindung Perhutani, Cikelet, Garut. c. Dampak Perusakan Lingkungan Salah satu dampaknya debit Sungai Cimanuk anjlok sampai 60 persen saat kemarau. Pada musim hujan, debit air justru amat besar, sehingga luapan sungai menyebabkan banjir besar di wikayah Indramayu. d. Tindakan Pemerintah Kab. Garut dan Prov. Jawa Barat Tindakan tegas yang telah diambil, antara lain: (1) Pembuatan jalan yang berlang-sung sejak Juni 2014 itu akhirnya disetop pada Oktober 2014, sementara pelakunya telah dilaporkan ke Polisi; (2) Wakil Bupati HB telah mengadukan tiga perusahaan yang beroperasi di Gunung Guntur; dan (3) Wakil Gubernur, DM segera menggerakkan Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, dengan komponen kepolisian dan kejaksaan di dalamnya.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Pemerintah Kabupaten Garut meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak

24



25



5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Garut, dalam Angka. b. Provinsi Jawa Barat, dalam Angka. c. Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Hutan Lindung, Suaka Alam, dan Suaka Margasatwa. d. Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Pembalakan dan Penambangan Liar.

3

CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus SEPERTINYA NEGARA TIDAK HADIR DI GARUT 2. Kesimpulan Kasus a. Telah terjadi kerusakan lingkungan yang parah di sepuluh lokasi, seluas lebih dari 600 hektare yang disebabkan oleh pembalakan dan penambangan liar, di Kabupaten Garut. Kalau dibiarkan, keadaan ini akan berkembang ke mana-mana. b. Dampak kerusakan lingkungan itu sudah terasa, antara lain debit air Sungai Cimanuk anjlok sampai 60 persen saat kemarau. Sedangkan pada saat musim hujan, debit air justru amat besar, sehingga luapan sungainya menyebabkan banjir besar di wilayah Indramayu. Padahal sungai Cimanuk diproyeksikan menjadi sumber air untuk Waduk Jatigede. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit secepatnya dalam rangka Pengelolaan Kedamaian, mengatasi kerusakan lingkungan oleh pembalakan dan penambangan liar di Kabupaten Garut. 3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut: a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Pembalak dan Penambang liar yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Wakil Gubernur Jawa Barat DM, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut: a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit).

26



27



b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3

CASE

P

SEPERTINYA NEGARA TIDAK HADIR DI GARUT2

emerintah Kabupaten Garut meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan di wilayah tersebut. “Garut memberitahukan bahwa persoalannya sangat sulit ditangani. Kami ada Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat DM selepas memimpin rapat membahas permin-taan itu di Bandung, Selasa, 31 Maret 2015. DM mengatakan pemerintah Garut mengadukan kerusakan lingkungan di sepuluh lokasi seluas lebih dari 600 hektare yang disebabkan oleh pembalakan dan penambangan liar. “Itu di sepuluh lokasi baru perkiraan kasar. Kalau dibiarkan, akan berkembang ke mana-mana,” katanya. Salah satu kasus yang dilaporkan adalah pembuatan jalan bagi pembalak dan penambang liar sepanjang 6 kilometer menembus hutan lindung yang dikelola Perhutani di kawasan Cikelet, Garut. “Sampai buat jalan sendiri di lahan hutan Perhutani. Ini seperti negara tidak hadir di sana,” kata DM. DM menolak merinci tindakan yang akan diambil Pemerintah Provinsi atas pengaduan itu. “Ada sepuluh lokasi terjadi kerusakan, itu jelas. Tapi bagaimana penangan-annya, teknisnya, saya tidak akan bicara. Akan segera kami tangani secepatnya dalam hitungan hari,” katanya. Menurut DM, masalah kerusakan lingkungan di Garut sengaja dibahas khusus. Dia beralasan, imbas kerusakan itu sudah terasa. Salah satunya debit Sungai Cimanuk anjlok sampai 60 persen saat kemarau. Pada musim hujan, debit air justru amat besar, sehingga luapan sungai menyebabkan banjir besar di Indramayu. Adapun sungai itu diproyeksikan menjadi sumber air untuk Waduk Jatigede. Koordinator Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, AS mengatakan lokasi yang dilaporkan mengalami kerusakan berada di sejumlah wilayah hutan. “Di antaranya Cagar Alam Leuweung Sancang, hutan lindung di Suaka Margasatwa Gunung Masigit-Kareumbi, Hutan Lindung Cikuray, Kamojang,” katanya. AS mengatakan mayoritas kerusakan lingkungan di hutan terjadi akibat perambahan. Khusus di wilayah yang berada di dalam pengelolaan Perum Perhutani dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, timnya meminta agar penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua lembaga itu. “Kalau butuh Bantuan Satgas, yang ada komponen kepolisian dan kejaksaan di dalamnya, kita welcome saja,” katanya. Menurut AS, dari sepuluh kasus perusakan lingkungan itu, baru satu yang sudah ditangani kepolisian. «Kasus pembuatan jalan di kawasan hutan lindung di Cikelet, Paken-jeng, sepanjang 6 kilometer, lebar 3-4 meter, sudah diselidiki. Satu saksi sudah dipanggil dua kali dan belum memenuhi panggilan, dan akan dipanggil paksa.» 2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/31/058654346/600-hektare-hutan-garut-rusakdeddy-mizwar-bentuk-satgas

28



29


Dia menjelaskan, pembuatan jalan yang membelah hutan lindung itu diduga menyasar kayu di hutan primer, yang kekayaan kayunya ditaksir menembus angka Rp 100 miliar. «Katanya satu batang pohonnya ada yang bisa menghasilkan 20 meter kubik, karena usianya mungkin sudah ratusan tahun, tapi jalannya belum sampai kesana,» kata AS. Menurut AS, Wakil Bupati Garut HB melaporkan jalan itu menuju kawasan hutan yang berstatus enclave, dan bukan hutan negara. Tapi Perum Perhutani memastikan hutan itu termasuk kawasan hutan negara. Pembuatan jalan yang berlangsung sejak Juni 2014 itu akhirnya disetop pada Oktober 2014, sementara pelakunya dilaporkan kepolisi. “Kalau dilihat dari biaya pembuatan jalannya, tidak mungin kalau tidak ada suntikan modal dari luar,” katanya. Khusus ihwal penambangan ilegal, Wakil Bupati HB mengadukan tiga perusahaan yang beroperasi di Gunung Guntur. “Secara resmi Bupati Garut dalam suratnya menyebut-kan tiga perusahaan. Itu data awal untuk menggali informasi, meminta keterangan,” kata Anang*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi adanya potensi konflik dalam kasus ini? Jelaskan jenis konfliknya dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Mengapa aparat penegak hukum tidak bertindak tegas pada kasus di atas? Jelaskan! 3. Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatasi pembalakan liar tersebut?

30


Case Plan 4

KONTRAK FREEPORT DIPERPANJANG LAGI


4 KONTRAK FREEPORT DIPERPANJANG LAGI

4

4. CASE PLAN


1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Perpanjangan izin itu antara lain untuk mempertimbangkan kepastian yang dibutuhkan perusahaan untuk berinvestasi. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DK dalam jumpa pers mengatakan, kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun tersebut menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021. b. Permasalahan Dengan perubahan KK menjadi IUPK ini, operasi Freeport bisa diperpanjang 20 tahun. Jika percepatan IUPK bisa dilakukan pada 2015, maka dengan perpanjangan 20 tahun, kontrak Freeport baru akan berakhir 2035. Adapun Pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021, karena perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasinya, sebesar USD17,3 miliar yang terdiri atas USD15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta USD2,3 miliar dolar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). c. Posisi Protagonist Ä Kementerian ESDM Ä Perusahaan Freeport


32



33



U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik. U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian. Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Freeport yang akan habis kontrak pada 2021, sesuai UU Minerba, baru bisa mengajukan perpanjangan pada 2019. Kementerian ESDM mengusulkan percepatan perubahan rezim KK menjadi IUPK sebelum 2021”

4

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Perpanjangan izin itu antara lain untuk mempertimbangkan kepastian yang dibutuhkan perusahaan untuk berinvestasi. b. Perubahan Rezim Kontrak Karya (KK) Persetujuan Freeport mempercepat perubahan rezim Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021. c. Rencana Penambahan Investasi Freeport Diketahui, Freeport berencana mengeluarkan investasi sebesar USD17,3 miliar yang terdiri atas USD15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta USD2,3 miliar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Profil dan Sejarah Operasi Perusahaan Freeport di Indonesia b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Kementerian ESDM c. Data Pertambangan Logam di Indonesia.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Perpanjangan izin itu antara lain untuk mempertimbangkan kepastian yang dibutuhkan perusahaan untuk berinvestasi. b. Closing Paragraphs Dia menambahkan, pihaknya juga akan tunduk pada aturan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan KK menjadi IUPK. Terpisah, Wakil Ketua DPR Komisi VII SWY mengapresiasi kesediaan Freeport untuk mengubah rezim KK menjadi IUPK. Menurut dia, perubahan tersebut telah sesuai dengan semangat UU Minerba. “Itu langkah positif karena izin dan negara di atas segalanya,” ujar Satya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. SWY mengatakan, jika kemudian kesepakatan itu menjadi peluang Freeport untuk memperpanjang izin operasi tambangnya, itu merupakan wewenang pemerintah.

34



35


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI 2. Kesimpulan Kasus a. PT Freeport bersedia untuk mengubah rezim KK menjadi IUPK. Freeport juga akan tunduk pada aturan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan KK menjadi IUPK. b. Dengan rezim IUPK, pemerintah bisa mencabut izin PT Freeport kapan saja. Pada rezim KK, kedudukan investor setara dengan negara. c. Perubahan tersebut telah sesuai dengan semangat Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian.


4

c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan di sektor minerba secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter PT Freeport yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Menteri ESDM, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit).

36



37



CASE


2

P

emerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun. Perpanjangan izin itu antara lain untuk mempertimbang-kan kepastian yang dibutuhkan perusahaan untuk berinvestasi.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DK dalam jumpa pers mengatakan, kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun tersebut menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan rezim kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021. “Dengan perubahan KK menjadi IUPK ini, operasi Freeport bisa diperpanjang 20 tahun,” ujarnya saat menjelaskan hasil pertemuan Menteri ESDM SS dengan Freeport di Jakarta kemarin. Jika percepatan IUPK bisa dilakukan pada 2015, maka dengan perpanjangan 20 tahun, kontrak Freeport baru akan berakhir 2035. Menurut Dadan, pertimbangan pemberian kelanjutan operasi kepada Freeport setelah 2021 dikarenakan perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontor-kan investasinya. Diketahui, Freeport berencana mengeluarkan investasi sebesar USD17,3 miliar yang terdiri atas USD15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta USD2,3 miliar dolar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Pengembalian investasi yang rencananya digelontorkan mulai 2015 itu diperkirakan baru diperoleh perusahaan jauh setelah kontrak Freeport habis pada 2021.

4

KK menjadi IUPK) ini terobosan. Dengan adanya kepastian ini, maka kami tidak ragu-ragu untuk investasi,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya juga akan tunduk pada aturan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan KK menjadi IUPK. Terpisah, Wakil Ketua DPR Komisi VII SWY mengapresiasi kesediaan Freeport untuk mengubah rezim KK menjadi IUPK. Menurut dia, perubahan tersebut telah sesuai dengan semangat UU Minerba. “Itu langkah positif karena izin dan negara di atas segalanya,” ujar Satya saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. SWY mengatakan, jika kemudian kesepakatan itu menjadi peluang Freeport untuk memperpanjang izin operasi tambangnya, itu merupakan wewenang pemerintah. *** Tugas: Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Mengapa pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport? 2. Dapat saudara mengidentifikasi potensi konflik pada kasus di atas, dan pihak mana saja yang akan berkonflik atau menentang kebijakan tersebut? Sebutkan dan uraikan! 3. Menurut Saudara kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penentangan?

DK mengatakan, percepatan perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang menyebutkan perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir. Menurut dia, Pasal 169b UU Minerba menyebutkan, semua rezim KK harus diubah menjadi IUPK. Freeport yang akan habis kontrak pada 2021, sesuai UU Minerba, baru bisa mengajukan perpanjangan pada 2019. Namun, di sisi lain, Freeport memang membutuhkan kepastian kelanjutan operasi untuk pengembalian investasinya. Atas persoalan tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan percepatan perubahan rezim KK menjadi IUPK sebelum 2021. “Pada pertemuan hari ini (kemarin), Freeport menyatakan setuju KK diubah menjadi IUPK,” kata DK. Dia menambahkan, dengan rezim IUPK, pemerintah bisa mencabut izin Freeport. Sementara pada rezim KK, kedudukan investor setara dengan negara. “Tapi, kalau IUPK, kapan-kapan bisa dicabut,” tegasnya. Dalam pertemuan dengan menteri ESDM tersebut, hadir pula Chairman Freeport Mc- MoRan Inc JRM dan Presiden Direktur Freeport Indonesia MS. Pada kesempatan itu MS mengatakan, bagi perusahaan, kepastian investasi merupakan hal penting. “(Perubahan 2 Disadur dari: http://www.koran-sindo.com/read/1011443/150/izin-freeport-akan-diperpanjang-20tahun-1433992738

38



39

5 KONFLIK DI PERBATASAN RIAU DENGAN JAMBI

Case Plan 5

KONFLIK DI PERBATASAN RIAU DENGAN JAMBI

40




5

5. CASE PLAN

KONFLIK DI PERBATASAN RIAU DENGAN JAMBI 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) Provinsi Riau dengan Desa Balairajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. b. Permasalahan Rencana pembangunan box culvert tersebut sempat diprotes oleh Kepala Dusun V HMD. Dia mengklaim wilayah Dusun V tersebut masih bagian dari Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten INHU, Provinsi Riau. HMD meminta persoalan batas antara kedua provinsi perlu ditinjau kembali. c. Posisi Protagonist Ä Pimpinan Pembangunan Box Culvert Ä Kepala Dusun V HMD Ä Kades Balairajo Ä Camat Batang Cenaku Ä Camat VII Koto Ilir Ä Bupati Indragiri Hulu, Prov. INHU Ä Bupati Tebo Prov. Jambi


42



43



U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya.

5

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Adanya pekerjaan box culvert yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tebo di wilayah Dusun V, yang sudah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tebo berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2013 tentang Perbatasan Riau dengan Jambi. Rencana pembangunan box culvert tersebut sempat diprotes oleh Kepala Dusun V HMD. Dia mengklaim wilayah Dusun V tersebut masih bagian dari Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten INHU, Provinsi Riau. b. Penolakan Kepala Dusun V (HMD) Memicu Kemarahan Warga Balairajo Penolakan HMD memicu kemarahan warga Desa Balairajo, kemudian menyerang kediaman HMD, dengan melampiaskannya dengan membakar sekolah PAUD yang berada di depan rumah HMD. c. Penyelesaian yang Baik Bagi Semua Pihak Berdasarkan informasi terakhir, saat ini situasi di perbatasan Desa Alim dan Desa Balairajo sudah kondusif.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Tebo, dalam Angka. b. Kabupaten INHU, dalam Angka. c. Permendagri No 33 tahun 2013 tentang Perbatasan Riau dengan Jambi.

Fokus pembahasan pada: “Penolakan HMD sebagai Kepala Dusun V (Kab. INHU), yang menolak pembangunan box culvert, padahal Dusun V sudah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tebo berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2013 tentang Perbatasan Riau dengan Jambi. Hal itu memicu kemarahan warga Desa Balairajo (Kab. Tebo)?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Konflik di perbatasan antara Provinsi Riau dengan Jambi yang berada di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) dengan Desa Balairajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo (Jambi) kembali terjadi. Satu unit bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Dusun V dibakar massa. Sekolah itu terletak di wilayah Jambi. b. Closing Paragraphs Peristiwa ini juga dibenarkan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab INHU, HHY ketika di konfirmasi, Senin (20/10). “Benar, ada peristiwa pembakaran terhadap bangunan PAUD di Dusun V yang saat ini sudah menjadi bagian dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi terakhir, saat ini situasi di perbatasan Desa Alim dan Desa Balairajo sudah kondusif, ujarnya.

44



45


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus KONFLIK DI PERBATASAN RIAU DENGAN JAMBI 2. Kesimpulan Kasus a. Adanya pekerjaan box culvert yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tebo di wilayah Dusun V, yang sudah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tebo berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2013 tentang perbatasan Riau dengan Jambi. Rencana pembangunan box culvert tersebut sempat diprotes oleh Kepala Dusun V HMD. Dia mengklaim wilayah Dusun V tersebut masih bagian dari Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten INHU, Provinsi Riau. HMD meminta persoalan batas antara kedua provinsi perlu ditinjau kembali. b. Penolakan HMD tersebut membuat sejumlah massa yang diduga berasal dari Desa Balairajo marah dan menyerang kediaman HMD. Tetapi karena HMD tidak berada di rumah, massa melampiaskan kemarahannya dengan membakar sekolah PAUD yang berada di depan rumah HMD. Pembakaran ini sempat membuat masyarakat di perbatasan Riau dan Jambi memanas. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian, di Dusun V, Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) Prov. Riau, yang diserang oleh Warga Desa Balairajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Prov. Jambi.


5

5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut: a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) yang terlihat di kasus? c. Bagaimana karakter Warga Desa Balairajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo (Jambi) yang terlihat di kasus? d. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? e. Jika di berada di posisi Bupati INHU dan Tebo, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian?

46



47


CASE

K

KONFLIK DI PERBATASAN RIAU DENGAN JAMBI2

onflik di perbatasan antara Provinsi Riau dengan Jambi yang berada di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) dengan Desa Balairajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo (Jambi) kembali terjadi. Satu unit bangunan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terletak di Dusun V dibakar massa. Sekolah itu terletak di wilayah Jambi.

Case Plan 6

Peristiwa pembakaran bangunan sekolah PAUD terjadi Jumat (17/10) sekitar pukul 23.00 WIB malam lalu. Peristiwa ini berawal dari adanya pekerjaan box culvert yang akan dilaksanakan oleh Pemkab Tebo di wilayah Dusun V. Wilayah itu saat ini sudah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Tebo berdasarkan Permendagri No 33 tahun 2013 tentang perbatasan Riau dengan Jambi.

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

Rencana pembangunan box culvert tersebut sempat diprotes oleh Kepala Dusun V HMD. Dia mengklaim wilayah Dusun V tersebut masih bagian dari Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten INHU, Provinsi Riau. HMD meminta persoalan batas antara kedua provinsi perlu ditinjau kembali. Hanya saja penolakan HMD tersebut membuat sejumlah massa yang diduga berasal dari Desa Balairajo marah dan menyerang kediaman HMD. Tetapi karena HMD tidak berada di rumah, massa melampiaskan kemarahannya dengan membakar sekolah PAUD yang berada di depan rumah HMD. Tidak ada korban jiwa akibat pembakaran bangunan sekolah PAUD semi permanen yang sebelumnya berada di wilayah Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten INHU, Provinsi Riau. Namun pembakaran ini sempat membuat masyarakat di perbatasan Riau dan Jambi memanas. Peristiwa ini juga dibenarkan Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setdakab INHU, HHY ketika di konfirmasi, Senin (20/10). “Benar, ada peristiwa pembakaran terhadap bangunan PAUD di Dusun V yang saat ini sudah menjadi bagian dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Berdasarkan informasi terakhir, saat ini situasi di perbatasan Desa Alim dan Desa Balairajo sudah kondusif, ujarnya. Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Effektifkah implementasi Permendagri No 33 tahun 2013 tentang perbatasan Riau dengan Jambi? Mengapa? 2. Dapatkah Saudara mengidentifikasi adanya potensi konflik dalam kasus ini? Jelaskan jenis konfliknya dan pihak mana saja yang berkonflik? 3. Agar sebuah kebijakan tidak menimbulkan konflik di masyarakat, langkah-langkah apa yang seharusnya ditempuh oleh pihak yang membuat kebijakan? Sebutkan dan uraikan! 2 Disadur dari: http://www.merdeka.com/peristiwa/konflik-perbatasan-di-riau-dengan-jambi-sekolah-dibakarmassa.html

48



6 SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI

6

6. CASE PLAN

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membuka lelang jabatan untuk Pejabat Eselon I. Langkah ini bertujuan untuk melakukan “bersih-bersih” di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesian di Jakarta. b. Permasalahan Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksaan kinerja atas perlindungan ekosistem dan terumbu karang pada 2011 sampai dengan semester I 2012, program tersebut dinilai tidak efektif. Misalnya, program Coremap atau perlindungan terhadap terumbu karang dengan memanfaatkan management information system (MIS) senilai Rp 1 miliar sebagai salah satu sarana monitoring Coremap tidak berjalan optimal. “Tapi program Coremap kerjasama luar negeri ini malah diperpanjang lagi. Padahal anggarannya besar tapi kontribusi minim. Dari semua Direktorat Jenderal, KP2K ini yang paling besar meningkatkan utang luar negeri. c. Posisi Protagonist Ä SP, Menteri Kelautan dan Perikanan Ä RD, Sekretaris Jenderal, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Ä GJ, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Ä SS, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai dengan baik. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai dengan baik. 1Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

50



51


U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai Ä Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis beRDasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Kementerian Kelautan Dan Perikanan dalam seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi?”


6

b. Jabatan Eselon I Rawan Penyelewengan Misalnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilansir mudah mengobral perizinan. Direktorat tersebut begitu mudah mengeluarkan izin untuk perusahaan dan kapalkapal yang melanggar aturan seperti menangkap dengan alat tangkap terlarang Trawl serta kapal yang menggunakan anak buah kapal asing. Saat ini posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dijabat oleh GJ. c. Lelang Jabatan dan Visi Negara Maritim yang Kuat Menteri Keluatan dan Perikanan SP mengatakan lelang jabatan ini dilakukan untuk mengembangkan gagasan baru yang sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Data Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Lelang Jabatan Eselon I. c. Publikasi (berita) tentang penyelewengan di sektor Kelautan.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Menteri Kelautan dan Perikanan SP tengah membuka lelang jabatan untuk Pejabat Eselon I. Langkah ini dinilai sebagai cara SP untuk “bersih-bersih” di Kementerian Kelautan. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), RD, mengapresiasi langkah Menteri SP untuk mengganti jajaran Eselon I. Menurut Riza, langkah tersebut bertujuan untuk ‘membersihkan’ lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sistem buruk yang selama ini sudah mengakar. b. Closing Paragraphs Dari mulai dibukanya pendaftaran online sejak 27 April sampai dengan 8 Mei 2015, sudah ada 110 pelamar yang ingin menduduki posisi Eselon I di antaranya dari kalangan PNS yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, GJ, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, SS. Sedangkan dari kalangan non-PNS salah satunya Manajer Unit Pengolahan Ikan (UPI) Cabang Jambi Perum Perikanan Indonesia IW. Pendaftaran online sendiri ditutup pada 10 Mei 2015.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Menteri Kelautan dan Perikanan SP tengah membuka lelang jabatan untuk Pejabat Eselon I. Langkah ini dinilai sebagai cara SP untuk “bersih-bersih” di Kementerian Kelautan. Sampai saat ini SP belum mau mengumumkan posisi apa yang bakal diganti. Namun, Menurut Pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal ada tiga hingga empat posisi Eselon I yang akan dicopot.

52



53


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI 2. Kesimpulan Kasus a. Menteri Kelautan dan Perikanan SP tengah membuka lelang jabatan pimpinan tinggi, bertujuan untuk ‘membersihkan’ lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sistem buruk yang selama ini sudah mengakar. b. Jabatan pimpinan tinggi rawan penyelewengan, antara lain: (1) mudah mengobral perizinan untuk perusahaan-perusahaan dan kapal-kapal yang menangkap dengan alat tangkap terlarang dan kapal yang menggunakan anak buah kapal asing; dan (2) Program Coremap atau perlindungan terhadap terumbu karang dengan memanfaatkan Management Information System (MIS) senilai Rp 1 miliar sebagai salah satu sarana monitoring Coremap tidak berjalan optimal; serta (3) mempromosikan ikan dari perusahaan terindikasi illegal fishing dan tidak patuh aturan ke dalam ajang pameran tahunan di Brussels. c. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang: lebih bagus, transparan, dan profesional, dari aparat pemerintah, seperti: perizinan, kepelabuhanan, dan sertifikasi d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam menggunakan Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, demi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat.


6

d. Kebijakan apa saja yang terkait dengan Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai? e. Jika di berada di posisi Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Bangkalan, apa yang Anda lakukan dalam rangka Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai, peserta diharapkan mampu: a. Memahami Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar menerapkan Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai; c. Membuat kebijakan pengawasan secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang Wawasan Manajemen Pemerintahan Peka Damai dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Kabupaten Bangkalan dan Sampang yg terlihat di kasus? c. Bagaimana karakter Kapolda Jawa Timur (InSPektur Jenderal AY) dan Kapolres Bangkalan (Ajun Komisaris WP), yang terlihat di kasus?

54



55



CASE

M

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI2

enteri Kelautan dan Perikanan SP tengah membuka lelang jabatan untuk Pejabat Eselon I (Jabatan Pimpinan Tinggi). Langkah ini dinilai sebagai cara SP untuk bersihbersih di Kementerian Kelautan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), RD, mengapresiasi langkah Menteri SP untuk mengganti jajaran Eselon I. Menurut Riza, langkah tersebut bertujuan untuk ‘membersihkan’ lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dari sistem buruk yang selama ini sudah mengakar. “Prinsip dasarnya. Jika ada sampah yang masuk kedalam sistem, sampah itu harus dibuang,” ujar RD kepada Tempo, Jumat 8 Mei 2015. Sampai saat ini SP belum mau mengumumkan posisi apa yang bakal diganti. Namun, Menurut Pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bakal ada tiga hingga empat posisi Eselon I yang akan dicopot. RD mengatakan jabatan di Eselon I tergolong rawan penyelewengan. Misalnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilansir mudah mengobral perizinan. Sebab, direktorat tersebut begitu mudah mengeluarkan izin untuk perusahaan dan kapal-kapal yang melanggar aturan seperti menangkap dengan alat tangkap terlarang yaitu trawl serta kapal yang menggunakan anak buah kapal asing. Saat ini posisi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dijabat oleh GJ. “Awal mula praktik pencurian bermula dari ketidakpatuhan aparat KKP sendiri. Seharusnya KKP lebih cermat lagi dalam memilih perusaahaan mana saja yang bisa mendapatkan izin,” ujar RD. Selain itu, ucapnya, setelah diberlakukan moratorium eks kapal asing pada 3 November 2014, ada tujuh izin kapal eks kapal asing yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Kasubag Humas Perikanan Tangkap, Hendythos, menjelaskan pada saat itu perizinan tujuh kapal diproses sebelum ditetapkannya moratorium. Dengan demikian, proses perizinan tujuh kapal tetap diberikan. Tak hanya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang dinilai bermasalah. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP2K) ditengarai menuai utang negara. Saat ini yang menduduki posisi sebagai Dirjen KP2K, SS. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan hasil pemeriksa-an kinerja atas perlindungan eko sistem dan terumbu karang pada 2011 sampai dengan semester I 2012, program tersebut dinilai tidak efektif. Misalnya, program Coremap atau perlindungan terhadap terumbu karang dengan memanfaatkan Management Information System (MIS) senilai Rp 1 miliar sebagai salah satu sarana monitoring Coremap tidak berjalan optimal.

6

“Tapi program Coremap kerjasama luar negeri ini malah diperpanjang lagi. Padahal anggarannya besar tapi kontribusi minim. Dari semua Direktorat Jenderal, KP2K ini yang paling besar meningkatkan utang luar negeri,” ujar Riza. Kinerja Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan juga dinilai tak begitu baik. Posisi tersebut saat ini diduduki oleh SH. Direktorat ini disebut-sebut kerap mempromosikan ikan dari perusahaan terindikasi illegal fishing dan tidak patuh aturan ke dalam ajang pameran tahunan di Brussels. “Harusnya kalau tidak patuh, tidak boleh mendapatkan insentif pasar luar negeri,” kata RD. RD berharap agar proses seleksi ini dapat berjalan dengan transparan dan terbuka agar publik dapat menyampaikan masukan terhadap rekam jejak para pelamar. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, SW, mengatakan lelang jabatan ini merupakan respon dari tuntutan masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan yang lebih bagus, transparan, profesional dari aparat pemerintah. Fokus dari penataan jabataan ini sendiri terkait dengan pelayanan ke pada masyarakat secara langsung, seperti perizinan, kepelabuhanan, dan sertifikasi. Menteri Keluatan dan Perikanan SP mengatakan lelang jabatan ini dilakukan untuk mengembangkan gagasan baru yang sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. SP mengatakan bahwa anak buahnya juga harus mampu menyesuaikan ritme kerja. “kalau saya lari, harus bisa lari juga. Situasinya harus sudah diganti dengan ide yang baru,” ujar SP. Dari mulai dibukanya pendaftaran online sejak 27 April sampai dengan 8 Mei 2015, sudah ada 110 pelamar yang ingin menduduki posisi Eselon I di antaranya dari kalangan PNS yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap GJ, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil SS. Sedangkan dari kalangan non-PNS salah satunya Manajer Unit Pengolahan Ikan (UPI) Cabang Jambi Perum Perikanan Indonesia IW. Pendaftaran online sendiri ditutup pada 10 Mei 2015.*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa sebenarnya maksud kebijakan seleksi terbuka untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi? 2. Sebutkan contoh-contoh potensi konflik yang dapat ditimbulkan oleh Pejabat pimpinan tinggi yang tidak profesional? 3. Apakah Pejabat pimpinan tinggi yang profesional dapat meredam konflik? Jelaskan argumentasi Saudara?

2 Disadur dari: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/05/09/090664781/ini-bersih-bersih-ala-menteri-SP

56



57


Case Plan 7

PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI

58




7

7. CASE PLAN

PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Front Nelayan Bersatu melalui Koordinator nelayan, Bambang Wicaksana, berhasil bertemu dengan Presiden JW dan Menteri SP di ruang makan Istana Presiden. Acara di Istana itu merupakan hasil lobi sejumlah pengusaha perikanan tangkap yang merasa bisnisnya terusik akibat larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Seorang pebisinis asal Batang, Jawa Tengah SIS, meminta bantuan ISN agar bisa bertemu dengan Jokowi. ISN adalah anggota tim pemenangan JW. Mereka memprotes kebijakan Menteri Kelautan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Cantrang merupakan jaring ikan dengan diameter mata jaring rapat. b. Permasalahan Nelayan menuntut agar penerapan larangan penggunaan cantrang ditunda hingga tiga tahun ke depan, karena mereka butuh masa transisi dan perlu modal untuk mengganti peralatan tersebut. Di sisi lain, Menteri SP bersikukuh tak akan mencabut aturan tersebut, karena cantrang yang digunakan sejumlah nelayan kini sudah banyak dimodifikasi, misalnya dengan pemberat, sehingga bisa mengeruk seluruh biota sampai dasar laut termasuk terumbu karang. Panjangnya pun ada yang mencapai 3-4 kilometer, jadi tak lagi melayang dipermukaan. c. Posisi Protagonist Ä Presiden JW Ä Menteri Kelautan dan Perikanan, SP Ä Bambang Wicakana, Koordinator Nelayan Ä ABILINDO WS Ä Ketua KNTI (RDS)

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

60



61


7 PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI

b. Mata Diklat Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami pengertian dan fungsi Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan gagasan penerapan pengertian dan fungsi Kolaborasi dan Sinergi dalam Pengelolaan Perda-maian dengan baik U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam mengelola kedamaian dengan baik d. Generalizable concept Ä Kolaborasi dan Jenis Sinergi Ä Peran dan perilaku pemimpin di dalam upaya membangun sinergi Ä Mengelola konflik dan membangun solidaritas Ä Pendekatan psikologi positif e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Pengembalian kebijakan soal cantrang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cantrang hanya boleh dipakai oleh kapal berukuran maksimal 30 gross ton yg beroperasi di wilayah perairan Jawa Tengah dgn jangkauan 12 mil”

7

bahan bakar minyak yang berfluktuasi. ”Naik turun harga BBM sangat mengganggu. Apalagi tidak ada perlindungan khusus bagi nelayan, ”kata RD.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Belasan nelayan anggota Front Nelayan Bersatu berhasil melobi orang nomor satu di Indonesia, Presiden JW dan SP diruang makan Istana Presiden, karena sejumlah pengusaha perikanan tangkap merasa bisnisnya terusik akibat larangan penggunaan alat tangkap cantrang. b. Memprotes Kebijakan Menteri Kelautan Para nelayan asal Jawa Tengah memprotes kebijakan Menteri Kelautan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Cantrang merupakan jaring ikan dengan diameter mata jaring rapat. c. Penegakan Hukum Dan Kesejahteraan Nelayan Penegakan hukum sektor perikanan laut belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, Kementrian Kelautan diharapkan juga untuk melindungi nelayan, terutama dalam hal kebijakan harga bahan bakar minyak yang sangat berfluktuasi, sehingga menyulitkan para nelayan.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. b. c. d.

Profil Organisasi Front Nelayan Bersatu Kebijakan-kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Kelautan dan Perikanan di Indonesia Data Aktivitas Nelayan di Indonesia

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Tak sanggup meluluhkan kerasnya hati Menteri Kelautan dan Perikanan SP agar menganulir sejumlah kebijakannnya, nelayan dan pengusaha perikanan memilih lobi tingkat tinggi. Belasan nelayan anggota front Nelayan Bersatu bahkan melobi orang nomor satu di Indonesia, Presiden JW. b. Closing Paragraphs Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia RD, penegakan hukum sektor ini belum terasa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, ia meminta Kementrian Kelautan juga melindungi nelayan, terutama dalam hal kebijakan harga

62



63


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI 2. Kesimpulan Kasus a. Presiden memilih mengembalikan kebijakan soal cantrang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cantrang hanya boleh dipakai oleh kapal berukuran maksimal 30 gross ton yang beroperasi di wilayah perairan Jawa Tengah dengan jangkauan 12 mil. b. Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), memberi masukan soal penyusunan peta jalan budi daya ikan kerapu. c. Agar penegakan hukum sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, sebaiknya juga melindungi nelayan, terutama dalam hal kebijakan harga bahan bakar minyak yang berfluktuasi. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka berbuat yang terbaik untuk negeri ini demi sebuah citacita, yakni mengabdi tanpa pamrih.


7

membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat nasionalisme atau self mastery, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika melakukan kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan kedamaian; c. Membuat kebijakan di sektor kelautan dan perikanan secara adil dan merata; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Asosiasi-asosiasi kelautan dan perikanan yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi pengusaha (nelayan), apa yang Anda lakukan untuk melaku-kan kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk

64



65


CASE

T

PENGUSAHA PILIH LOBI TINGKAT TINGGI MENGHADAPI SUSI2

ak sanggup meluluhkan kerasnya hati Menteri Kelautandan Perikanan SP agar menganulir sejumlah kebijakannnya, nelayan dan pengusaha perikanan memilih lobi tingkat tinggi. Belasan nelayan anggota Front Nelayan Bersatu bahkan melobi orang nomor satu di Indonesia, Presiden JW. Koordinator nelayan, Bambang Wicaksana, mengatakan mereka berhasil bertemu dengan Presiden dan SP di ruang makan Istana Presiden. Acara di Istana itu merupakan hasil lobi sejumlah pengusaha perikanan tangkap yang merasa bisnisnya terusik akibat larangan penggunaan alat tangkap cantrang. Seorang pebisinis asal Batang, Jawa Tengah SIS, meminta bantuan ISN agar bisa bertemu dengan Jokowi. ISN adalah anggota tim pemenangan JW.


7

Menurut Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia RD, penegakan hukum sektor ini belum terasa meningkatkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, ia meminta Kementrian Kelautan juga melindungi nelayan, terutama dalam hal kebijakan harga bahan bakar minyak yang berfluktuasi. ”Naik turun harga BBM sangat mengganggu. Apalagi tidak ada perlindungan khusus bagi nelayan, ”kata RD.***

Tugas: Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapat saudara mengidentifikasi potensi konflik pada kasus di atas, dan pihak mana saja yang akan berkonflik? 2. Mengapa nelayan menentang Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan? 3. Menurut Saudara bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diterapkan agar tidak terjadi konflik atau penolakan dari nelayan? Uraikan!

Para nelayan asal Jawa Tengah memprotes kebijakan Menteri Kelautan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang. Cantrang merupakan jaring ikan dengan diameter mata jaring rapat. ”Teman-teman berbicara dengan nada tinggi sambil menunjuk-nunjuk kearah SP,” kata dia, kepadaTEMPO, Selasa pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, nelayan menuntut agar penerapan larangan penggunaan cantrang ditunda hingga tiga tahun kedepan. Alasannya, aturan tersebut tidak disosialisasi terlebih dulu oleh Kementrian Kelautan. ”Kami butuh masa transisi. Perlu modal untuk mengganti peralatan, ”tutur Bambang. Namun SP bersikukuh tak akan mencabut aturan tersebut. Menurut dia, cantrang yang digunakan sejumlah nelayan kini sudah banyak dimodifikasi, misalnya dengan pemberat, sehingga bisa mengeruk seluruh biota sampai dasar laut termasuk terumbu karang. Panjangnya pun ada yang mencapai 3-4 kilometer, jadi tak lagi melayang dipermukaan. Walhasil, tidak ada titik temu dalam pertemuan di Istana itu. Menurut SP, Presiden memilih mengembalikan kebijakan soal cantrang ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Cantrang hanya boleh dipakai oleh kapal berukuran maksimal 30 gross ton yang beroperasi di wilayah perairan Jawa Tengah dengan jangkauan 12 mil. ”Di luar itu, akan saya tangkap,” ucap SP. Perlawanan terhadap SP juga muncul dari Asosiasi Budi Daya Ikan Laut Indonesia (Abilindo), yang merapat ke kantor Staf Kepresidenan. Seorang pejabat bercerita, Sekretaris Jendral Abilindo,WS, bertemu dengan Deputi Kepala Staf Kepresidenan PYS pada maret lalu. Mereka memberi masukan soal penyusunan peta jalan budi daya ikan kerapu. WS tak membantah adanya pertemuan tersebut. ”Sebagai asosiasi, kami hanya kasih masukan per Januari-April 2015 yakni mencapai 2.409 ton. Volume itu meningkat 135 persen dibanding hasil empat bulan pertama tahun lalu, yang hanya 1.023 ton.

2 Disadur dari: Koran Tempo

66



67


Case Plan 8

KETEGASAN APARAT MENANGANI ILLEGAL FISHING

68




8

8. CASE PLAN

KETEGASAN APARAT MENANGANI ILLEGAL FISHING 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Batam, Kepulauan Riau. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Kapal-kapal Pengawas Hiu Macan Tutul, di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Tiongkok Selatan. b. Permasalahan Illegal fishing sering terjadi di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh Kapal-kapal ikan berbendera asing, seperti: Vietnam Thailand, dsb, tanpa memiliki dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang (trawl). Dari tanggal 1 Januari sampai dengan 6 Mei 2015 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memproses 65 pelaku illegal fishing. Jumlah itu terdiri atas 28 kapal ikan Indonesia dan 37 kapal ikan asing, yang didominasi, dari: Vietnam sebanyak 21 kapal; Filipina 7 kapal; Thailand 5 kapal; dan Malaysia 4 kapal. c. Posisi Protagonist ⊗ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ⊗ AB, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan (PSDKP) ⊗ Satuan Kerja PSDKP Batam, Kepulauan Riau, ⊗ SMN, Nahkoda kapal pengawas Hiu Macan 001 ⊗ SSR, Nahkoda kapal pengawas Hiu Macan Tutul 002 ⊗ Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. ⊗ ABK tersangka dan non tersangka


70



71


8 KETEGASAN APARAT MENANGANI ILLEGAL FISHING

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik. U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik. U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept ⊗ Pengelolaan Kedamaian ⊗ Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. ⊗ Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan AB, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam pengelolaan kedamaian untuk menangani illegal fishing di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap tiga kapal ikan asing yang terdiri atas dua kapal berbendera Vietnam dan satu berbendera Thailand. “Kapal tersebut melanggar aturan berlayar,” ujar Direktur Jenderal PSDKP, AB di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.

72


8

b. Closing Paragraphs Tiga kapal yang ditangkap tersebut menambah capaian kinerja Ditjen PSDKP selama 2015. Dari 1 Januari sampai 6 Mei 2015, KKP telah memproses 65 pelaku illegal fishing. Jumlah itu terdiri atas 28 kapal ikan Indonesia dan 37 kapal ikan asing. Sebanyak 37 kapal asing tersebut didominasi dari Vietnam sebanyak 21 kapal, Filipina 7 kapal, Thailand 5 kapal, dan Malaysia 4 kapal.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pada awal bulan Mei tahun 2015, di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar Kepulauan Natuna, Laut Tiongkok Selatan (koordinat 060 09’ 631” LU-1060 11’ 004” BT), Kapal-Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 001 & 002 telah menangkap kapalkapal ikan berbendera Vietnam & Thailand, rata-rata membawa muatan sekitar 5.000 kilogram ikan campuran, tanpa memiliki dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang (trawl). b. Illegal Fishing Pelanggaran Berat Kapal-kapal Vietnam & Thailand yang ditangkap, diduga melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat 1, Pasal 93 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1, Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. c. Tindakan Tegas Aparat KKP Selama kuartal pertama tahun 2015 KKP telah memproses 65 pelaku illegal fishing, dengan perincian: 28 kapal ikan Indonesia dan 37 kapal ikan asing, yang didominasi, dari: Vietnam sebanyak 21 kapal; Filipina 7 kapal; Thailand 5 kapal; dan Malaysia 4 kapal. Kapal-kapal asing dan para ABK tersangka ditahan untuk diproses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, di Satuan Kerja Ditjen PSDKP, Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan ABK non tersangka akan diproses pemulangannya ke negara asal, berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. b. c. d. e. f.

Profil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tugas-tugas dan Fungsi-fungsi Ditjen PSDKP Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Illegal Fishing. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Data Illegal Fishing di Provinsi Kepulauan Riau dan Indonesia.


73


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus KETEGASAN APARAT MENANGANI ILLEGAL FISHING 2. Kesimpulan Kasus a. Illegal fishing telah terjadi di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sekitar Kepulauan Natuna, Laut Tiongkok Selatan (koordinat 060 09’ 631” LU-1060 11’ 004” BT), oleh kapal-kapal ikan berbendera Vietnam & Thailand, yang ditangkap oleh KapalKapal Pengawas Hiu Macan Tutul 001 & 002, dengan membawa membawa muatan sekitar 5.000 kilogram ikan campuran, tanpa memiliki dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang (trawl). b. Illegal fishing tersebut melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat 1, Pasal 93 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1, Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian dalam rangka menindak illegal fishing, dengan memproses hukum kapal-kapal asing dan para ABK tersangka di Satuan Kerja Ditjen PSDKP, Batam, Kepulauan Riau, oleh PPNS Perikanan, serta memproses pemulangan ABK non tersangka ke negara asal, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri.


8

5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penindakan illegal fishing secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter pelaku illegal fishing yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Ditjen PSDKP, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian?

74



75


CASE

KETEGASAN APARAT MENANGANI ILLEGAL FISHING2

D

irektorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap tiga kapal ikan asing yang terdiri atas dua kapal berbendera Vietnam dan satu berbendera Thailand. “Kapal tersebut melanggar aturan berlayar,” ujar Direktur Jenderal PSDKP, AB di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2015.


8

Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Potensi konflik apa yang terkandung dalam kasus ini, dan pihak-pihak mana saja yang akan berkonflik? 2. Apa tujuan kebijakan penangkapan kapal pelaku illegal fishing? 3. Apakah ketegasan aparat penegakan hukum dapat meredam konflik? Uraikan argumentasi Saudara?

Dua kapal berbendera Vietnam tersebut adalah KM BV 92443 TS berbobot 100 gross tonnage dengan sebelas anak buah kapal asal Vietnam dan KM BV 92442 TS berbobot 80 gross tonnage dengan tiga ABK asal Vietnam. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 002 yang dinakhodai SSR pada 30 April 2015 sekitar pukul 19.35 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Tiongkok Selatan (koordinat 060 09’ 631” LU-1060 11’ 004” BT). Kedua kapal membawa muatan sekitar 5.000 kilogram ikan campuran. Sementara itu, pada 2 Mei 2015, kapal pengawas Hiu Macan 001 dengan nakhoda SMN juga menangkap satu kapal asing berbendera Thailand, yaitu KM Laut Natuna 12 berbobot 163 GT dengan 12 ABK asal Thailand di perairan ZEEI sekitar Kepulauan Natuna. Tiga kapal tersebut diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) tanpa memiliki dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan terlarang (trawl). Kapal tersebut diduga melanggar Pasal 92 juncto Pasal 26 ayat 1, Pasal 93 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1, Pasal 98 juncto Pasal 42 ayat 3, dan Pasal 85 juncto Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Selanjutnya kapal dan tersangka dikawal menuju ke Satuan Kerja PSDKP Batam, Kepulauan Riau, untuk diproses secara hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Sedangkan terhadap ABK non tersangka akan diproses pemulangan ke negara asal, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri. Tiga kapal yang ditangkap tersebut menambah capaian kinerja Ditjen PSDKP selama 2015. Dari 1 Januari sampai 6 Mei 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memproses 65 pelaku illegal fishing. Jumlah itu terdiri atas 28 kapal ikan Indonesia dan 37 kapal ikan asing. Sebanyak 37 kapal asing tersebut didominasi dari Vietnam sebanyak 21 kapal, Filipina 7 kapal, Thailand 5 kapal, dan Malaysia 4 kapal.***

2 Disadur dari: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/05/06/092664032/kementerian-kelautan-tangkap-tigakapal-asing-pencuri-ikan

76



77


Case Plan 9

GELAR KEKUATAN DI LAUT CHINA SELATAN

78




9

9. CASE PLAN

GELAR KEKUATAN DI LAUT CHINA SELATAN 1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China menggelar latihan perang militer rutin di wilayah Bashi Channel yang berdekatan dengan Filipina di Western Pacific untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan pasukan AL serta menguji dan menyempurnakan strategi perang. b. Permasalahan Bashi Channel sebenarnya masih menjadi wilayah sengketa antara Filipina dan Provinsi China, Taiwan. Sebab, kedua belah pihak menyatakan wilayah itu berada 200 nautical mile dari tepi pantai mereka. Wilayah tersebut menjadi salah satu jaringan komunikasi utama antara negara-negara di Asia. Selain itu, China juga bersitegang dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. c. Posisi Protagonist Ä AL China/Tiongkok Ä Negara-negara yang bersengketa: Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, & Brunei.

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Koordinasi dan sinergi c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat memahami pengertian koordinasi dan sinergitas antara negera-negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan sehingga tercipta perdamaian di sana. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan gagasan penerapan 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

80



81


9 GELAR KEKUATAN DI LAUT CHINA SELATAN

strategi koordinasi dan sinergi negera-negara yang bersengketa di wilayah Laut China Selatan, sehingga tercipta perdamaian di sana. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Koordinasi dan sinergi, jenis-jenis dan tahapannya. Ä Strategi kolaborasi & sinergi antar institusi pemerintah atau antar negara. Ä Peran aparatur dan pemerintah dalam sinergi kedamaian (termasuk antar negara). Ä Pengelola perdamaian (termasuk sinergi antar negara). e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang harus dilakukan oleh Negara-negara yang bersengketa: Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, & Brunei, terhadap AL China/ tiongkok, untuk menciptakan suasana damai di Bashi Channel yang masih menjadi wilayah sengketa antara Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, & Brunei dengan Provinsi China?”

9

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang China melakukan latihan militer perang rutin untuk menguj dan menyempurnakan strategi perang serta mencapai tujuan yang diharapkan di wilayah sekitar Laut China Selatan. Di lain sisi, terjadi sengketa wilayah perbatasan di antara negara-negara di sekitar Laut China Selatan. b. Latihan Rutin AL China Di Western Pacific Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China menggelar latihan perang di wilayah Bashi Channel yang berdekatan dengan Filipina. c. Sejarah Bashi Channel Sejarah Bashi Channel masih menjadi wilayah sengketa antara Filipina dan Provinsi China, Taiwan, sebab, kedua belah pihak menyatakan wilayah itu berada 200 nautical mile dari tepi pantai mereka. d. Strategi Baru Pertahanan China Strategi baru pertahanan yang diungkap pada bulan lalu, China berjanji akan terus meningkatkan perlindungan di laut terbuka, seiring dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Profil AL China b. Publikasi tentang Batas Landas Kontinen Negara

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Bashi Channel merupakan wilayah sengketa antara Filipina dan Provinsi China, Taiwan. Sebab, kedua belah pihak menyatakan wilayah itu berada 200 nautical mile dari tepi pantai mereka. Wilayah tersebut menjadi salah satu jaringan komunikasi utama antara negara-negara di Asia. Namun, Dilaporkan sebelumnya, Chinapun juga ternyata bersitegang dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan. b. Closing Paragraphs Dalam kertas strategi baru pertahanan yang diungkap pada bulan lalu, China berjanji akan terus meningkatkan perlindungan di laut terbuka. Langkah ini diambil seiring dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan. China juga mendesak negara yang terlibat sengketa tidak melakukan aksi provokatif di Laut China Selatan.

82



83


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus GELAR KEKUATAN DI LAUT CHINA SELATAN 2. Kesimpulan Kasus a. Kasus ini mengisyaratkan munculnya konflik kawasan, ketika Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China menggelar latihan perang militer rutin di wilayah Bashi Channel yang berdekatan dengan Filipina di Western Pacific. b. Negara-negara lain yang terkait klaim tumpang tindih klaim wilayah di Laut China Selatan, yaitu: Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam harus bersinergi dalam rangka menghadapi China, yang merupakan negara Adidaya di Asia. c. Upaya-upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah di Bashi Channel, antara lain: Ä Penghentian konflik Bashi Channel sebagai wilayah sengketa antara salah satu Provinsi China, dengan negara-negara: Filipina dan Taiwan, bahkan Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ä Klaim kedua belah pihak yang menyatakan wilayah itu berada 200 nautical mile dari tepi pantai mereka, dapat diatasi dengan pengelolaan bersama. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit bersinergi, niscaya perdamaian wilayah pasti dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan, dan negara-negara yang bertikai seharusnya saling bersinergi dan berbuat yang terbaik demi sebuah cita-cita kebersamaan.


9

d. Jika di berada di posisi negara-negara yang terlibat, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik dan saling bersinergi? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat nasionalisme atau self mastery, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep koordinasi dan sinergi; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam bernegara; c. Menyusun strategi kolaborasi & sinergi antar institusi pemerintah atau antar negara. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam sinergi kedamaian (termasuk antar negara) e. Mengelola dan menciptakan sinergi perdamaian antar negara. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter AL China yang ditunjukkan oleh Liang Yang sebagai Juru Bicaranya? c. Perilaku apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya konflik dan sinergi diantara negara-negara yang terlibat?

84



85



9

CASE

GELAR KEKUATAN DI LAUT CHINA SELATAN2

S

etelah sebelumnya militer Filipina menggelar latihan bersama militer Amerika Serikat (AS), dilanjutkan dengan latihan perang bersama militer Jepang, kini giliran Angkatan Laut (AL) Tentara Pembebasan Rakyat China menggelar latihan perang di dekat Filipina.

Mereka bergerak melewati wilayah Bashi Channel yang berdekatan dengan Filipina untuk melakukan latihan rutin militer di Western Pacific kemarin. Sejumlah peralatan militer berat dibawa, seperti kapal perang dan pesawat tempur. Kementerian Pertahanan China mengatakan, latihan militer seperti itu sering dilakukan China.

Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Bagaimana seharusnya organisasi internasional bersikap dan bertindak untuk mengantisipasi munculnya konflik dimasa mendatang? Uraikan!

Sama seperti sebelumnya, saat ini China juga ingin mengasah dan meningkatkan kemampuan pasukan AL. ”Latihan ini untuk menguji dan menyempurnakan strategi perang serta mencapai tujuan yang diharapkan,” ujar juru bicara AL China, Liang Yang, dalam siaran pers, sebagaimana dikutip Reuters. Liang menambahkan, AL China bahkan hampir setahun sekali melakukan latihan militer di area perairan Bashi Channel. Meski lokasinya berdekatan dengan Filipina, China tidak bermaksud memamerkan kekuatan atau menyinggung Filipina. ”Kami di sini juga tetap berpegang pada hukum dan praktik internasional,” katanya. Menurut Liang, selama latihan berlangsung, pihaknya tidak mengatur kebebasan secara sewenang-wenang di wilayah air danudarasekitarBashiChannel. Artinya, setiap pesawat atau kapal diperbolehkan melewati wilayah itu. Bagi sebagian negara, latihan militer dengan membawa kapal perang dan pesawat merupakan hal lazim. Menilik sejarah, Bashi Channel sebenarnya masih menjadi wilayah sengketa antara Filipina dan Provinsi China, Taiwan. Sebab, kedua belah pihak menyatakan wilayah itu berada 200 nautical mile dari tepi pantai mereka. Wilayah tersebut menjadi salah satu jaringan komunikasi utama antara negaranegara di Asia. Pejabat dari penjaga pantai Filipina mengaku mengetahui ada sesuatu yang tidak biasa di wilayah utara Filipina yang menjadi lokasi Bashi Channel. China merupakan negara dengan kekuatan militer superbesar di Asia. Pada tahun ini mereka meningkatkan dana sekitar 10,1% di bidang pertahanan. Dalam kertas strategi baru pertahanan yang diungkap pada bulan lalu, China berjanji akan terus meningkatkan perlindungan di laut terbuka. Langkah ini diambil seiring dengan memanasnya situasi di Laut China Selatan. China juga mendesak negara yang terlibat sengketa tidak melakukan aksi provokatif di Laut China Selatan. Dilaporkan sebelumnya, China bersitegang dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.*** 2 Disadur dari: http://www.koran-sindo.com/read/1011366/149/china-gelar-latihan-perang-di-dekatfilipina-1433988892

86



87


Case Plan 10

BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS

88


BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS 10


10. CASE PLAN

BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS1 1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi PT SRL bergerak di bidang perindustrian yang dimana mengelola pembudidayaan tanaman akasia. Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara. Polsek Barumun dan Polres Tapanuli Selatan. b. Permasalahan Ratusan warga Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara bentrok dengan petugas pengaman swaskarsa PT SRL, sedikitnya 8 rumah dibakar dan ratusan warga mengungsi ke Polsek Barumun, Bentrok terjadi dikarenakan ratusan petugas keamanan PT SR bermaksud mengambil alih lahan PT SRL yang dikuasai warga pendatang yang mengaku bergabung dalam kelompok tani penggarap. c. Posisi Protagonist Ä AKBP SBD sebagai Kapolres Tapanuli Selatan Ä AKP SNS sebagai Kapolsek Barumun Ä PAM Swaraksa sebagai petugas keamanan PT SRL Ä MSM sebagai Wakil Direktur LBH Medan

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

90



91

10 BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS

U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Instrumen Analisis Konflik Ä Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Kapolsek Barumun, Kapolres Tapanuli Selatan, dan para pejabat Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, dan Prov. Sumatera Utara, terhadap PT SRL dan PAM Swaraksanya, karena merebut kembali lahan mereka dari tangan para petani penggarap yang telah mendudukinya?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Ratusan warga Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, bentrok dengan petugas pengamanan swakarsa PT SRL, Jumat, 25 Mei 2012. Sedikitnya delapan rumah dibakar dan ratusan warga mengungsi ke Polsek Barumun. Sebelumnya, bentrok antara warga Kecamatan Barumun dengan karyawan PT SRL terjadi pada 28 April 2012. Saat itu warga Desa Hadungdung Pintu Padang, Desa Aek Rampah, dan Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun saling serang dengan karyawan perkebunan yang membudidayakan tanaman akasia itu.


Rampah, dan Desa Tobing Tinggi, saling serang dengan karyawan perkebunan yang membudidayakan tanaman akasia. Selanjutnya Jumat, 25 Mei 2012, ratusan warga Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, bentrok dengan petugas pengamanan swakarsa PT SRL, sedikitnya delapan rumah dibakar dan ratusan warga mengungsi ke Polsek Barumun. Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar SBD mengatakan Jumat pagi ratusan petugas keamanan PT SRL bermaksud mengambil alih lahan PT SRL yang dikuasai warga pendatang yang mengaku bergabung dalam kelompok tani penggarap. b. Bentrok Menyebabkan Masyarakat Ketakutan Kedua bentrok tersebut telah menyebabkan para petani dan masyarakat ketakutan. Mereka kemudian meminta perlindungan di kantor polisi. Kemudian mereka menginap di sana, karena merasa tidak aman. Untungnya tidak ada korban dalam peristiwa itu. c. Pembiaran Bentrok yang Berkelanjutan Kita menyayangkan bentrok yang terus-menerus terjadi antara warga Kab. Tapanuli Selatan dengan karyawan PT SRL. Polisi diharapkan bertindak adil dan memproses PAM Swakarsa yang membakar rumah, tapi polisi kesulitan memanggil siapa saja yang akan diperiksa, sebab warga petani juga tidak mengenal orang-orang yang datang membakar rumah-rumah mereka.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara Dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Kehutanan. c. Data Hutan Produksi Provinsi Sumatera Utara.

b. Closing Paragraphs Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan MSM menyayangkan bentrok yang terus-menerus terjadi antara warga Kab. Tapanuli Selatan dengan karyawan PT SRL. LBH akan melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari fakta sebenarnya. “Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana,” kata MSM.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pada 28 April 2012, terjadi bentrok antara warga Kec. Aek Nabara Barumun dengan karyawan PT SRL terjadi Saat itu warga Desa Hadungdung Pintu Padang, Desa Aek

92



93


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS 2. Kesimpulan Kasus a. Pada 28 April 2012 telah terjadi bentrok Desa Hadungdung Pintu Padang, Desa Aek Rampah, dan Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun dengan karyawan PT SRL yang membudidayakan tanaman akasia itu b. Pada Jumat, 25 Mei 2012, Ratusan warga Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, bentrok dengan petugas pengamanan swakarsa PT SRL, sedikitnya delapan rumah dibakar dan ratusan warga mengungsi ke Polsek Barumun. c. Dua peristiwa itu menunjukkan, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara, sehingga menimbulkan kerugian, kerusak, dan ketakutan yang berdampak pada kesengsaraan masyarakat. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam menggunakan Instrumen analisis konflik di Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara.


membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Instrumen analisis konflik, peserta diharapkan mampu: a. Memahami instrumen analisis konflik; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar menerapkan instrumen analisis konflik; c. Membuat kebijakan pengawasan secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang instrumen analisis konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Desa Tobing Tinggi, Kec. Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Prov. Sumatera Utara yang terlihat di kasus? c. Bagaimana karakter petugas pengamanan swakarsa PT SRL, yang terlihat di kasus? d. Kebijakan apa saja yang menunjukkan instrumen analisis konflik? e. Jika di berada di posisi Kapolsek Barumun Ajun Komisaris SNS, apa yang Anda lakukan dalam rangka instrumen analisis konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk

94



95



CASE

R

BEREBUT REJEKI DI LAHAN TERBATAS2 atusan warga Desa Tobing Tinggi, Aek Nabara Barumun, Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, bentrok dengan petugas pengamanan swakarsa PT SRL, Jumat, 25 Mei 2012. Sedikitnya delapan rumah dibakar dan ratusan warga mengungsi ke Polsek Barumun.

Sebelumnya, bentrok antara warga Kecamatan Barumun dengan karyawan PT SRL terjadi pada 28 April 2012. Saat itu warga Desa Hadungdung Pintu Padang, Desa Aek Rampah, dan Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara saling serang dengan karyawan perkebunan yang membudidayakan tanaman akasia itu. Kepala Polres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar SBD mengatakan Jumat pagi ratusan petugas keamanan PT SRL bermaksud mengambil alih lahan PT SRL yang dikuasai warga pendatang yang mengaku bergabung dalam kelompok tani penggarap. “PAM Swaraksa membakar delapan rumah yang saya lihat hanya gubuk-gubuk untuk peristirahatan petani itu,” kata SBD kepada Tempo, Jumat malam, 25 Mei 2012.

Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sudah berapa kali karyawan PT SRL berkonflik dengan masyarakat dan apa yang menjadi sumber konflik? Uraikan! 2. Bagaimana penilaian Saudara terhadap kompetensi aparat penegak hukum yang menangani konflik ini? 3. Pihak mana saja yang seharusnya duduk bersama untuk mengatasi konflik ini? Jelaskan peran masing-masing pihak? 4. Solusi apa yang dapat ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk meredam munculnya kembali konflik ini di masa mendatang? Uraikan!

Polisi dari Polsek Barumu, menurut SBD, sudah berusaha mencegah pembakaran rumah itu. Namun kejadiannya, menurut SBD, begitu cepat. “PAM Swakarsa langsung membakar gubukgubuk milik petani penggarap begitu masuk ke kawasan lahan PT SRL yang dikuasai petani penggarap.” Kepala Polsek Barumun Ajun Komisaris SNS mengatakan bentrok itu menyebabkan para petani ketakutan. “Mereka minta perlindungan di kantor polisi. Saya mempersilahkan warga menginap di kantor jika merasa tidak aman. Tidak ada korban dalam peristiwa itu,” kata SNS. Polisi, menurut SNS, hingga Jumat malam masih memeriksa 12 saksi pelapor yakni petani yang rumahnya dibakar. Selain itu ratusan polisi disiagakan di sekitar rumah yang terbakar untuk mencegah bentrok terulang. SNS menjamin, polisi akan bertindak adil dan memproses PAM Swakarsa yang membakar rumah. “Tapi polisi kesulitan memanggil siapa saja yang akan diperiksa. Sebab warga petani juga tidak mengenal orang-orang yang datang membakar,” kata dia. Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan MSM menyayangkan bentrok yang terus-menerus terjadi antara warga Kab. Tapanuli Selatan dengan karyawan PT SRL. LBH akan melakukan investigasi ke lapangan untuk mencari fakta sebenarnya. “Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana,” kata MSM. ***

2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2012/05/25/058406219/warga-padang-lawas-bentrokdengan-pam-swakarsa

96



97


Case Plan 11

PERJANJIAN DAMAI YANG MENEKAN ORANG RIMBA

98


PERJANJIAN DAMAI YANG MENEKAN ORANG RIMBA 11


11. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Kecamatan Tebo Tengah Ilir adalah tempat konflik Orang Rimba Bernai dengan warga desa sekitarnya. Yang terbaru adalah konflik antara kelompok Bujang Kabut dan masyarakat Malako Intan. Kemudian konflik Orang Rimba Bernai dengan warga tiga desa di Muara Tabir. Juga konflik kelompok Apung dengan warga Dusun Mudo. b. Permasalahan Perjanjian damai yang ditengahi pemerintah, diduga malah memicu konflik baru akibat penerapan aturan yang bersifat mengekang Orang Rimba. Perjanjian itu lebih banyak berisi larangan bagi Orang Rimba, seperti: larangan bawa kecepek, larangan bawa hasil buruan, dan larangan masuk ke kebun orang desa. Semua itu justru merupakan tekanan terhadap Orang Rimba. Seharusnya pemerintah mendorong munculnya kesepahaman di antara kedua belah pihak. Di satu sisi, Orang Rimba memahami norma yang berlaku di luar mereka, di sisi lain, warga desa juga memahami budaya dan cara hidup Orang Rimba, dalam hal persoalan pengelolaan sumber daya alam. c. Posisi Protagonist Ä Kecamatan Tebo Tengah Ilir Ä Orang Rimba Bernai Ä Bujang Kabut Ä Malako Intan Ä Warga tiga desa di Muara Tabir Ä Kelompok Apung warga Dusun Mudo.


100



101


11 PERJANJIAN DAMAI YANG MENEKAN ORANG RIMBA

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Peran negara dalam upaya mengatasi konflik antara Orang Rimba dan warga desa sekitarnya yang sering terjadi belakangan ini, kelom-pok Bujang Kabut, Malako Intan, Warga tiga desa di Muara Tabir dan Kelompok Apung warga Dusun Mudo?”

c. Closing Paragraphs Yang terbaru adalah konflik antara kelompok Bujang Kabut dan masyarakat Malako Intan di Kecamatan Tebo Tengah Ilir. Kemudian konflik Orang Rimba Bernai dengan warga tiga desa di Muara Tabir. Juga konflik kelompok Apung dengan warga Dusun Mudo.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Perjanjian damai yang ditengahi pemerintah malah memicu konflik baru akibat penerapan aturan yang bersifat mengekang Orang Rimba. Perjanjian itu lebih banyak berisi larangan bagi Orang Rimba, seperti larangan bawa kecepek, larangan bawa hasil buruan, larangan masuk ke kebun orang desa. Semua itu justru merupakan tekanan terhadap Orang Rimba. b. Potensi Konflik dari Perjanjian Baru Potensi konflik antara Orang Rimba dengan masyarakat desa setempat akan semakin meningkat, pada saat di satu sisi, Orang Rimba membutuh hutan untuk kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain, luas hutan semakin menyempit, bahkan sebagian sudah berganti menjadi perkebunan. Akibatnya sumber penghidupan bagi Orang Rimba semakin sulit didapat, sehingga mereka mencoba berpindah guna mencari sumber penghidupan baru, maka berpotensi menimbulkan pergesekan dengan masyarakat desa yang ditemuinya. c. Penyelesaian yang Berkeadilan Orang Rimba harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain: (1) memberi mereka pendidikan yang layak, dan (2) memberi mereka keterampilan tentang pola pertanian di kawasan yang sudah tidak ada lagi hutan, yang menjadi sumber kehidupan mereka.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Kehutanan. c. Data Pembalakan Liar di Provinsi Riau.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs b. Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mempertanyakan peran negara dalam upaya mengatasi konflik antara Orang Rimb adan warga desa sekitarnya yang sering terjadi belakangan ini. Perjanjian damai yang ditengahi pemerintah malah memicu konflik baru akibat penerapan aturan yang bersifat mengekang Orang Rimba.

102



103


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PERJANJIAN DAMAI YANG MENEKAN ORANG RIMBA 2. Kesimpulan Kasus a. Perjanjian damai yang ditengahi pemerintah ternyata lebih banyak berisi larangan bagi Orang Rimba, seperti: larangan bawa kecepek, larangan bawa hasil buruan, larangan masuk ke kebun orang desa. Semua itu justru merupakan tekanan terhadap Orang Rimba. b. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik antara Orang Rimba dengan masyarakat desa setempat, sebagai akibat sumber penghidupan bagi Orang Rimba semakin sulit didapat, mereka mencoba berpindah guna mencari sumber penghidupan baru, sehingga berpotensi menimbulkan pergesekan dengan masyarakat desa yang ditemuinya. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian Orang Rimba dengan melibatkannya dalam setiap proses pembangunan, antara lain memberi mereka: (1) pendidikan yang layak, dan (2) keterampilan tentang pola pertanian.


b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Orang Rimba yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Pejabat Pemerintah, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit).

104



105



CASE

Pemerintah dan negara tidak boleh mengabaikan hak Orang Rimba dan melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang menimpa mereka. Hal seperti itu bisa berujung etnosida atau penghapusan terhadap Orang Rimba.

omunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mempertanyakan peran negara dalam upaya mengatasi konflik antara Orang Rimba dan warga desa sekitarnya yang sering terjadi belakangan ini. Perjanjian damai yang ditengahi pemerintah malah memicu konflik baru akibat penerapan aturan yang bersifat mengekang Orang Rimba.

Berdasarkan data KKI Warsi, kekerasan terhadap Orang Rimba hampir terjadi setiap tahun. Jumlah korban yang meninggal dari awal 2014 hingga saat ini sudah 13 orang. Puluhan korban lain mengalami luka-luka serta kehilangan harta-benda akibat dibakar dan dirusak warga desa.

PERJANJIAN DAMAI YANG MENEKAN ORANG RIMBA2

K

“Kami melihat perjanjian damai lebih banyak berisi larangan bagi Orang Rimba, seperti larangan bawa kecepek, larangan bawa hasil buruan, larangan masuk ke kebun orang desa. Semua itu justru merupakan tekanan terhadap Orang Rimba,” kata Koordinator Program KKI Warsi, RA Kamis, 18 September 2014. Menurut RA, seharusnya pemerintah mendorong munculnya kesepahaman di antara kedua belah pihak. Orang Rimba memahami norma yang berlaku di luar mereka, dan warga desa juga memahami budaya dan cara hidup Orang Rimba. Apalagi yang menjadi persoalan utama setiap kali konflik merupakan akumulasi dari persoalan perebutan sumber daya alam. Bila pemerintah tidak tepat mengambil langkah, konflik antara Orang Rimba dan masyarakat desa setempat akan semakin meningkat. Orang Rimba butuh hutan untuk kelangsungan hidup mereka, sedangkan luas hutan semakin menyempit. Bahkan sebagian sudah berganti menjadi perkebunan.

Yang terbaru adalah konflik antara kelompok Bujang Kabut dan masyarakat Malako Intan di Kecamatan Tebo Tengah Ilir. Kemudian konflik Orang Rimba Bernai dengan warga tiga desa di Muara Tabir. Juga konflik kelompok Apung dengan warga Dusun Mudo.*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Menurut Saudara, apakah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah terhadap Orang Rimba sudah adil? 2. Mengapa konflik antara Orang Rimba dan warga desa terus terjadi? 3. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya terhadap Orang Rimba tersebut?

Akibat kondisi itu, sumber penghidupan bagi Orang Rimba semakin sulit didapat, sehingga mereka mencoba berpindah guna mencari sumber penghidupan baru. “Pada saat Orang Rimba mencari sumber penghidupan baru, maka berpotensi menimbulkan pergesekan dengan masyarakat desa yang ditemuinya,” ujar RA. Menurut RA, harus ada langkah yang tepat untuk menyatukan dua kelompok yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara itu. Orang Rimba juga sama seperti masyarakat lain, ingin hidup layak dengan standar mereka. Namun pola yang diterapkan pemerintah dalam pembangunan tidak memungkinkan Orang Rimba turut menikmatinya. “Orang Rimba termarginalkan, semakin tidak memahami norma yang berlaku di luar komunitas mereka, yang mengakibatkan mereka selalu menjadi korban dalam setiap gesekan. Bahkan Orang Rimba sering dipersepsikan sebagai kelompok yang membawa masalah,” ucap RA. RA meminta pemerintah membekali Orang Rimba dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mereka mempunyai sumber penghidupan dan cara berpenghidupan yang bisa sejajar dengan kelompok masyarakat lain. RA mencontohkan, Orang Rimba harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan di sekitar mereka. “Beri mereka pendidikan yang layak, beri mereka keterampilan tentang pola pertanian di kawasan yang sudah tidak ada lagi hutan, yang menjadi sumber kehidupan mereka,” tuturnya.

2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2014/09/18/173607976/warsi-nilai-pemerintah-menekanorang-rimba

106



107


Case Plan 12

KANDUNGAN KONFLIK DALAM PILKADES SERENTAK

108


KANDUNGAN KONFLIK DALAM PILKADES SERENTAK 12


12. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Timur mengkhawatirkan timbulnya konflik horizontal dalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang bakal digelar serentak di beberapa daerah. PILKADES serentak digelar sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak. b. Permasalahan PILKADES rawan gesekan karena langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah. Oleh karena berada di tataran grass root, polisi perlu mengantisipasi konflik. c. Posisi Protagonist Ä Kapolda Jawa Timur (Inspektur Jenderal AY); Ä Kapolres Bangkalan (Ajun Komisaris WP); Ä Warga masyarakat Kab. Bangkalan dan Sampang

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

110



111

12 KANDUNGAN KONFLIK DALAM PILKADES SERENTAK

d. Generalizable concept Ä Instrumen Analisis Konflik Ä Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Kapolres Bangkalan (Ajun Komisaris WP) Kapolda Jawa Timur (Inspektur Jenderal AY), terhadap Warga masyarakat Kab. Bangkalan dan Sampang, dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik akibat PILKADES serentak?”


mungkin terjadi, 5.100 personel aparat keamanan gabungan dari TNI dan POLRI mulai Sabtu sore, 13 Juni 2015, disebar ke 112 desa di 18 kecamatan di Bangkalan yang menggelar PILKADES serentak pada Senin, 15 Juni 2015.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kabupaten Bangkalan dan Sampang, Prov. Jawa Timur Dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan PILKADA. c. Data KPUD Jawa Timur, khususnya PILKADES serentak.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Kepolisian Daerah Jawa Timur mengkhawatirkan timbulnya konflik horizontal dalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang bakal digelar serentak di beberapa daerah, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak. “Justru PILKADES ini yang rawan (konflik), makanya di bawah kendali operasi (BKO) polres maupun POLDA,” kata Kepala Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal AY, Jumat, 19 Juni 2015. b. Closing Paragraphs Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris WP mengatakan banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan untuk menghindari kerawanan yang mungkin terjadi. Apalagi, berdasarkan hasil kajian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkalan terdapat 32 desa yang rawan terjadinya bentrokan saat PILKADES.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Adanya Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) bakal digelar serentak di beberapa di daerah Provinsi Jawa Timur, sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak. b. PILKADES yang Rawan Konflik Pada bulan Juni 2015 Kabupaten Bangkalan terdapat 112 desa yang akan menggelar pesta demokrasi bersama-sama. Sedangkan di Kabupaten Sampang menggelar 108 PILKADES secara serentak. c. Antisipasi Pencegahan Konflik Banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan untuk menghindari kerawanan yang

112



113


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus KANDUNGAN KONFLIK DALAM PILKADES SERENTAK 2. Kesimpulan Kasus a. Terdapat potensi timbulnya konflik horizontal dalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang bakal digelar serentak di beberapa daerah Jawa Timur, karena terjadi pada tataran grassroot. b. aparat keamanan perlu diterjunkan untuk menghindari kerawanan yang mungkin terjadi, terutama di desa-desa yang selama ini diduga kuat rawan terjadi bentrokan saat PILKADES. c. Aparat keamanan gabungan dari TNI dan POLRI dirasa perlu untuk melakukan pengamanan maksimal agar tidak terjadi letupan konflik. PILKADES rawan gesekan, karena langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam menggunakan Instrumen analisis konflik di Provinsi Jawa Timur.


a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Instrumen analisis konflik, peserta diharapkan mampu: a. Memahami instrumen analisis konflik; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar menerapkan instrumen analisis konflik; c. Membuat kebijakan pengawasan secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang instrumen analisis konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Kabupaten Bangkalan dan Sampang yg terlihat di kasus? c. Bagaimana karakter Kapolda Jawa Timur (Inspektur Jenderal AY) dan Kapolres Bangkalan (Ajun Komisaris WP), yang terlihat di kasus? d. Kebijakan apa saja yang terkait dengan instrumen analisis konflik? e. Jika di berada di posisi Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Bangkalan, apa yang Anda lakukan dalam rangka instrumen analisis konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut.

114



115


CASE

K

KANDUNGAN KONFLIK DALAM PILKADES SERENTAK2

epolisian Daerah Jawa Timur mengkhawatirkan timbulnya konflik horizontal dalam proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang bakal digelar serentak di beberapa daerah. PILKADES serentak digelar sebelum Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak.

“Justru PILKADES ini yang rawan (konflik), makanya di bawah kendali operasi (BKO) Polres maupun POLDA,” kata Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal AY, Jumat, 19 Juni 2015. Anas mencontohkan di Kabupaten Bangkalan terdapat 112 desa yang akan menggelar pesta demokrasi bersama-sama pada pekan depan. Selain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang juga menggelar 108 PILKADES secara serentak. “Kabupaten Bondowo-so dan Kabupaten Kediri juga melaksanakan PILKADES serentak awal Juli mendatang,” kata AY.

AY memandang polisi dirasa perlu untuk melakukan pengamanan maksimal agar tidak terjadi letupan konflik. Sebab PILKADES rawan gesekan karena langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah. “Inikan di tataran grassroot, sehingga polisi perlu mengantisipa-si,” kata dia. Selain soal PILKADES, POLDA juga siap membantu polres di 19 kota dan kabupaten yang bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun nanti. “POLDA akan membantu jika polres kekurangan pasukan,” kata AY. Sebanyak 5.100 personel aparat keamanan gabungan dari TNI dan POLRI mulai Sabtu sore, 13 Juni 2015, disebar ke 112 desa di 18 kecamatan di Bangkalan yang menggelar PILKADES serentak pada Senin, 15 Juni 2015. Kapolres Bangkalan Ajun Komisaris WP mengatakan banyaknya aparat keamanan yang diterjunkan untuk menghindari kerawanan yang mungkin terjadi. Apalagi, berdasarkan hasil kajian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangkalan terdapat 32 desa yang rawan terjadinya bentrokan saat PILKADES.*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah tujuan dari kebijakan PILKADES serentak tersebut? Jelaskan! 2. Potensi konflik apa yang akan terjadi pada kasus di atas, dan pihak mana saja yang berkonflik? 3. Selain pengerahan apparat keamanan, kebijakan dan langkah apa lagi yang perlu dilakukan agar konflik tidak terjadi? Sebutkan dan uraikan!

2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/19/058676635/Rawan-Konflik-Polisi-Awasi-KetatPILKADES-Serentak-di-MaduraTEMPO.CO, Surabaya

116


Case Plan 13

PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA

PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA 13

13 PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA

13. CASE PLAN

PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA

1

1. LEAD CASE

a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Penggusuran hunian liar bantaran Kali Ciliwung yang terbentang sepanjang 2,8 km dari Jembatan Merah menuju Pasar Ikan, Jakarta Utara. Pada dasarnya penggusuran dilakukan dilakukan dengan membongkar bangunan–bangunan liar yang bertujuan supaya Jakarta tidak banjir dan macet sekaligus akan mempermudah normalisasi sungai dan menambah rasio jalan dan penertiban bangunan yang yang tidak sesuai IMB. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. b. Permasalahan Penggusuran di Bantaran kali Ciliwung (Pinangsia) yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta yang menyebabkan ratusan warga pemilik hunian liar bantaran Kali Ciliwung melakukan demo ke kediaman Gubernur DKI Jakarta, BTP. Penggusuran sedang dilakukan, namun pembangunan rusun yang direncanakan tahun ini belum juga dimulai dan warga Pinangsia meminta keadilan atas adanya perbedaan penggusuran antara Bantaran Kali Pinangsia dan Bantaran Kali Ancol. Padahal penggusuran harusnya sama-sama 5 meter. Bentaran Kali Ancol di Jakarta Utara hanya digusur 5 meter tetapi warga Pinangsia digusur 10 meter. c. Posisi Protagonist Ä Gubernur DKI Jakarta BTP Ä Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta MS Ä Mantan Bupati Belitung Timur Ä GGN, perwakilan warga.

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian


118



119



c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik. U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik. U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian. Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta terhadap situasi ketidakadilan yang dialami oleh warga dalam rangka penggusuran di Bantaran Kali Pinangsia?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Hunian liar di bantaran kali terus ditertibkan. Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu langkah mengatasi kemacetan dan banjir. Di samping kali yang telah dinormali-sasi, nantinya akan dibangun jalan inspeksi.

Gubernur DKI Jakarta BTP mengatakan, meski kediamannya didatangi ratusan warga pemilik hunian liar bantaran Kali Ciliwung yang terbentang sepanjang 2,8 km, dari Jembatan Merah menuju Pasar Ikan, Jakarta Utara, Selasa (26/5) malam, dia tetap akan membongkar bangunan-bangunan liar tersebut. Bagi BTP, kondisi kali yang hanya menyisakan lebar sekitar 1-2 meter itu menyumbat aliran air menuju pasar ikan dan Waduk Pluit. b. Closing Paragraphs GGN, yang menjadi salah satu perwakilan warga, mengatakan BTP telah mengetahui duduk masalah yang telah mereka sampaikan. Sebenarnya, warga Pinangsia hanya meminta keadilan atas adanya perbedaan penggusuran antara bantaran Kali Pinangsia dan bantaran Kali Ancol. Padahal, kata dia, apabila ditarik garis lurus, penggusuran harusnya sama-sama 5 meter. ”Bantaran Kali Ancol di Jakarta Utara hanya digusur 5 meter. Tapi kenapa warga Pinangsia digusur 10 meter dari bantaran kali? Kami sebenarnya siap membongkar sendiri kalau tidak ada perbedaan,” ujarnya.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Penggusuran hunian liar di Bantaran Kali Pinangsia dilatar belakangi dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta sebagai langkah mengatasi kemacetan dan banjir Adanya kondisi kali yang hanya menyisakan lebar sekitar 1,2 meter menyumbat aliran air menuju pasar ikan dan Waduk Pluit. Hal ini menyebabkan kawasan istana banjir. Padahal, pengusuran akan menormalisasi arus sungai dan menambah rasio jalan. b. Tanggapan Warga Pinangsia Penggusuran ini menyebabkan warga Pinangsia demo kepada Gubernur DKI Jakarta dan merasa mereka mengalami ketidak adilan karena adanya perbedaan jumlah meter penggusuran antara Bantaran Kali Pinangsia dan bantaran Kali Ancol. c. Penyelesaian yang Belum Berkeadilan Penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta ini telah didukung oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, dengan syarat Gubernur DKI Jakarta segera merealisasikan dengan nyata relokasi pengganti tempat warga yang sudah digusur.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Provinsi DKI Jakarta dalam Angka b. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Penggusuran c. Data Kependudukan Pinangsia, Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat.

120



121


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA 2. Kesimpulan Kasus a. Warga Pinangsia meminta keadilan atas adanya perbedaan penggusuran antara bantaran Kali Pinangsia dan bantaran Kali Ancol. Apabila ditarik garis lurus, penggusuran seharusnya sama-sama 5 meter, tetapi bantaran kali Pinangsia digusur 10 meter. b. Penggusuran akan menormalisasi arus sungai dan menambah rasio jalan. Dengan penggusuran selebar itu, rasio jalan sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar 5-6 meter di sisi kiri kanan jalan kali akan terwujud. c. DPRD DKI Jakarta mendukung program normalisasi kali dan penertiban bangunan yang tidak sesuai IMB. Dengan syarat Gubernur telah mempersiapkan relokasi Rusun pengganti sebelum menggusur warga, tetapi hingga saat ini ternyata pembangunan Rusun yang direncanakan tahun ini, belum juga dimulai. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian di DKI Jakarta.



3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Warga Pinangsia yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? d. Jika di berada di posisi Gubernur DKI Jakarta, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit).

122



123


CASE

H

PENGGUSURAN 10 M DI BANTARAN KALI PINANGSIA2

unian liar di bantaran kali terus ditertibkan. Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu langkah mengatasi kemacetan dan banjir. Di samping kali yang telah dinormalisasi, nantinya akan dibangun jalan inspeksi.


Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Dapat saudara mengidentifikasi potensi konflik pada kasus di atas, dan pihak mana saja yang akan berkonflik? 2. Mengapa warga menentang Pinangsia menentang kebijakan Gubernur DKI? 3. Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur DKI untuk meredam potensi konflik seperti ini agar tidak terjadi lagi masa mendatang? Uraikan!

Gubernur DKI Jakarta BTP mengatakan, meski kediamannya didatangi ratusan warga pemilik hunian liar bantaran Kali Ciliwung yang terbentang sepanjang 2,8 km, dari Jembatan Merah menuju Pasar Ikan, Jakarta Utara, Selasa (26/5) malam, dia tetap akan membongkar bangunanbangunan liar tersebut. Bagi BTP, kondisi kali yang hanya menyisakan lebar sekitar 1-2 meter itu menyumbat aliran air menuju pasar ikan dan Waduk Pluit. Akibatnya, apabila hujan datang kawasan Istana dan sekitarnya akan terendam banjir. ”Demo lagi ya risikolah. Saya tetap akan tegas, mau demo saya, nyerang rumah saya pun tetap saya akan bongkar supaya Jakarta tidak banjir dan macet. Kalau enggak ada rumah lapor ke kita, kita ada rusun, bisa titipin. Kalau enggak mau ke rusun ya risiko kamu, orang kamu enggak punya rumah kok,” kata BTP di Balai Kota kemarin. BTP menjelaskan, tidak ada pilihan lain baginya selain menggusur bangunan liar di bantaran kali. Penggusuran akan mempermudah normalisasi sungai dan menambah rasio jalan. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun membayangkan apabila berhasil memindahkan ratusan bangunan tersebut ke rusun, rasio jalan sepanjang 2,8 kilometer dengan lebar 5-6 meter sisi kiri kanan jalan kali akan terwujud. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta MS mendukung program normalisasi kali dan penertiban bangunan yang tidak sesuai IMB. Namun, dia meminta BTP mempersiapkan relokasi pengganti sebelum menggusur warga. Hingga saat ini pembangunan rusun yang direncanakan tahun ini belum juga dimulai. Sementara itu, sejumlah warga bantaran Kali Ciliwung Pinangsia mengaku sudah bertemu BTP. GGN, yang menjadi salah satu perwakilan warga, mengatakan BTP telah mengetahui duduk masalah yang telah mereka sampaikan. Sebenarnya, warga Pinangsia hanya meminta keadilan atas adanya perbedaan penggusuran antara bantaran Kali Pinangsia dan bantaran Kali Ancol. Padahal, kata dia, apabila ditarik garis lurus, penggusuran harusnya sama-sama 5 meter. ”Bantaran Kali Ancol di Jakarta Utara hanya digusur 5 meter. Tapi kenapa warga Pinangsia digusur 10 meter dari bantaran kali? Kami sebenarnya siap membongkar sendiri kalau tidak ada perbedaan,” ujarnya.***

2 Disadur dari: http://www.koran-sindo.com/read/1006295/149/bangunan-liar-tetap-dibongkar-1432787976

124



125


Case Plan 14

WALIKOTA TERHIMPIT BOT PASAR TURI

126


WALIKOTA TERHIMPIT BOT PASAR TURI 14


14. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini TR, sebagai Walikota Surabaya berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan anrata PT GBP dengan Pedagang yang kontrak BOT (Build-Operate-Transfer) di Pasar Turi. b. Permasalahan Terdapat dua persoalan rumit menyangkut tiga pihak, yaitu Pemkot Surabaya, PT GBP selaku investor, dan pedagang. Perjanjian antara PT GBP dan Pemkot menyangkut addendum (perubahan perjanjian) soal tenggat waktu penyelesaian pembangunan. Di sisi lain, PT GBP mengajukan perubahan status tanah Pasar Turi yang semula berupa hak pengelolaan lahan (hak pakai) menjadi strata title atau hak kepemilikan bersama. c. Posisi Protagonist Ä Pemerintah Kota Surabaya Ä Investor PT GBP Ä Pedagang Pasar Turi Ä Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ä Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ä Menteri Dalam Negeri

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik. U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamai-an dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

128



129


14 WALIKOTA TERHIMPIT BOT PASAR TURI

U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Pengelolaan Kedamaian Ä Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. Ä Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Di satu sisi, renovasi Pasar Turi yang molor dalam penyelesaiannya setelah tujuh tahun terbakar. Di sisi lain Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk memutuskan kontrak terhadap Investor PT GBP?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Renovasi Pasar Turi yang terbakar tujuh tahun lalu masih menyisakan berbagai permasalahan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Desakan pedagang agar Pemkot Surabaya membongkar tempat penampungan sementara dan permintaan supaya Wali Kota Surabaya TR memutus kontrak dengan investor PT GBP sulit dipenuhi.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Di samping masalah lambatnya renovasi Pasar Turi yang terbakar tujuh tahun lalu, masih menyisakan berbagai permasalahan bagi Pemerintah Kota Surabaya (Wali Kota Surabaya, TR), yaitu: pedagang mendesak agar Pemkot Surabaya membongkar tempat penampungan sementara dan memutus kontrak dengan investor PT GBP. TR menuturkan tak bisa mengabulkan permintaan salah satu pihak karena terikat perjanjian. “ b. Dua Persoalan Rumit Dalam kasus ini, terdapat dua persoalan rumit yang menyangkut tiga pihak, yaitu: Pemkot Surabaya, PT GBP selaku investor, dan pedagang. Di satu sisi, Perjanjian antara PT GBP dan Pemkot menyangkut addendum (perubahan perjanjian) soal tenggat waktu penyelesaian pembangunan. Di sisi lain, PT GBP mengajukan perubahan status tanah Pasar Turi yang semula berupa hak pengelolaan lahan (hak pakai) menjadi strata title atau hak kepemilikan bersama. c. Penyelesaian yang Baik Bagi Semua Pihak Ä Investor berhak mengelola selama 20 tahun, kemudian kepemilikan kembali ke Pemerintah Kota Surabaya. Ä Pedagang yang ingin mulai berdagang di dalam bangunan baru, silahkan. Kalau ada yang bertahan, juga silahkan.


Kota Surabaya, dalam Angka. Peraturan dan Perundangan terkait dengan BOT. Data Pedagang Pasar Turi. Profil PT GBP.

b. Closing Paragraphs Perempuan 53 tahun itu juga menanggapi santai keluhan pedagang yang menganggap bangunan Pasar Turi yang baru belum 100 persen selesai. Bahkan mereka telah melaporkan TR ke Ombudsman. “Mereka itu sebenarnya menunggu saya memutus kontrak dengan investor. Tapi ya saya juga memikirkan risikonya. Ya nanti saja kita lihat,” tuturnya.

130



131


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus WALIKOTA TERHIMPIT BOT PASAR TURI 2. Kesimpulan Kasus a. Dalam hubungan bisnis di antara ketiga pihak, yaitu: Pemkot Surabaya, PT GBP selaku investor, dan pedagang, terdapat dua persoalan rumit: (1) Perjanjian antara PT GBP dan Pemkot menyangkut addendum (perubahan perjanjian) soal tenggat waktu penyelesaian pembangunan; serta (2) PT GBP mengajukan perubah-an status tanah Pasar Turi yang semula berupa hak pengelolaan lahan (hak pakai) menjadi strata title atau hak kepemilikan bersama. b. Penyelesaian yang Baik Bagi Semua Pihak, yaitu: Ä Investor berhak mengelola selama 20 tahun, kemudian kepemilikan kembali ke Pemerintah Kota Surabaya. Ä Pedagang yang ingin mulai berdagang di dalam bangunan baru, silahkan. Kalau ada yang bertahan, juga silahkan. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam rangka Pengelolaan Kedamaian di Pasar Turi, Surabaya.



3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penggusuran secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Pedagang Pasar Turi yang terlihat di kasus? c. Bagaimana karakter PT GBP yang terlihat di kasus? d. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian? e. Jika di berada di posisi Walikota Surabaya, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut.

132



133


CASE

R

WALIKOTA TERHIMPIT BOT PASAR TURI2

enovasi Pasar Turi yang terbakar tujuh tahun lalu masih menyisakan berbagai permasalahan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Desakan pedagang agar Pemkot Surabaya membongkar tempat penampungan sementara dan permintaan supaya Wali Kota Surabaya TR memutus kontrak dengan investor PT GBP sulit dipenuhi.

TR menuturkan tak bisa mengabulkan permintaan salah satu pihak karena terikat perjanjian. “Dari Pemerintah Kota tidak bisa, nanti penyimpangannya di saya, karena kontraknya BOT (build-operate-transfer). Saya sebagai walikota harus melindungi dua-duanya,” ucapnya, Jumat sore, 19 Juni 2015. TR menjelaskan, terdapat dua persoalan rumit menyangkut tiga pihak, yaitu Pemkot Surabaya, PT GBP selaku investor, dan pedagang. Perjanjian antara PT GBP dan Pemkot menyangkut addendum (perubahan perjanjian) soal tenggat waktu penyelesaian pembangunan. “Yang jadi masalah tentang addendum, karena penyelesaiannya molor. Sampai sekarang belum ada tanggapan,” ujarnya. Di sisi lain, PT GBP mengajukan perubahan status tanah Pasar Turi yang semula berupa hak pengelolaan lahan (hak pakai) menjadi strata title atau hak kepemilikan bersama. “Kami tolak, karena itu dibangun di atas tanah Pemerintah Kota. Kami sudah dapat surat legal opinion dari Kejaksaan Tinggi JawaTimur, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Mendagri. Semua sepakat tidak boleh strata title,” kata TR. Artinya, ucap dia, dengan skema BOT, investor berhak mengelola selama 20 tahun, kemudian kepemilikan kembali ke Pemerintah Kota Surabaya. Namun TR mempersilakan pedagang yang ingin mulai berdagang di dalam bangunan baru. “Solusinya bagi yang pengin masuk, masuk saja. Kalau ada yang bertahan, masak, saya seret-seret masuk? Kan, yatidak,” ujarnya. Perempuan 53 tahun itu juga menanggapi santai keluhan pedagang yang menganggap bangunan Pasar Turi yang baru belum 100 persen selesai. Bahkan mereka telah melaporkan TR ke Ombudsman. “Mereka itu sebenarnya menunggu saya memutus kontrak dengan investor. Tapi ya saya juga memikirkan risikonya. Ya nanti saja kita lihat,” tuturnya. *** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa para pedagang mendesak Walikota Surabaya TR untuk memutus kontrak dengan PT GBP? Dan mengapa Walikota Surabaya sulit melakukan tuntutan pedagang tersebut? 2. Jelaskan jenis konflik dalam kasus ini dan pihak mana saja yang berkonflik? 3. Apakah tindakan TR dapat meredam konflik? Jelaskan! 4. Jika anda TR, apa yang akan anda lakukan? Mengapa? 2 Disadur dari: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/20/090676853/soal-pasar-turi-risma-terhimpitpedagang-dan-investor

134


Case Plan 15

MEMBUBARKAN DISKUSI MENCEGAH KONFLIK

MEMBUBARKAN DISKUSI MENCEGAH KONFLIK 15

15 MEMBUBARKAN DISKUSI MENCEGAH KONFLIK

15. CASE PLAN


1. CASE LEAD a. Nama, Hakekat, dan Organisasi Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugianto membubarkan diskusi dan peluncuran buku “Cinta dan Kebebasan” oleh Irsyad Manji karena tidak memiliki ijin untuk menggelar acara tersebut. b. Permasalahan Pokok Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar IS membubarkan diskusi dan peluncuran buku “Cinta dan Kebebasan” oleh Irsyad Manji, karena karena tidak memiliki ijin untuk menggelar acara tersebut. Ijin sangat penting karena ada warga Negara asing yang menjadi pembicara, dan polisi harus menjamin keamanan-nya di Indonesia. c. Position of the Protagonist U Komisaris Besar IS, Kapolres Metro Jakarta Selatan U Ulil Abshar Abdalla, Komunitas Salihara U Irshad Manji, tokoh feminis Kanada U Emily Rees, teman Irshad manji U Intel Polsek Pasar Minggu U Kompol ADP, Kapolsek Pasar Minggu U MGR, H, dan Sekuriti Salihara U H, Panglima FPI Jakarta Selatan U GM, Moderator Diskusi U AKP ASW, Kanit Reserse Polres Jakarta Selatan U Masa pendukung FPI, FBR dan Forkabi

2. POSITIONING a. Target audience/courser Peserta Diklat Manajemen Damai b. Subject Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran ü Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat memahami peran dan fungsi aparatur 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

136



137



pemerintahan dalam mengelola kedamaian melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. ü Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu mengidentifikasi wawasan pengetahuan dasar mengenai makna dan hakekat damai serta berbagai faktor yang mempengaruhi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ü Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan afeksi atau interest untuk mewujudkan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. d. Generalizable concept U Pengertian Kode Etik, wawasan, peran, dan fungsi ASN, dalam pengelolaan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. U Kode Etik ASN, Kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. U Nilai-nilai Dasar Etika Publik, Afeksi (interest) untuk mewujudkan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan. e. Kerangka Pikir Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Kapolres Metro Jakarta Selatan terhadap situasi yang terjadi, agar Aparatur Negara dan masyarakat mampu memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormti perbedaan dan keragaman, serta mematuhi peraturan perijinan yang berlaku, demi menjamin keselamatan bersama?”

4. OUTLINE SINGKAT a. Pembubaran Diskusi Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Imam Sugianto membubar-kan diskusi dan peluncuran buku “Cinta dan Kebebasan” oleh Irsyad Manji karena tidak memiliki ijin untuk menggelar acara tersebut. dan Irsyad Manji dikawal kembali ke hotel. b. Kontroversi Kapolres Metro Jaksel Membubarkan Diskusi Di satu sisi, POLRI menerbitkan ijin penyelenggaraan acara dan menjamin keamanan warga Negara asing dan seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Selatan dan semua lapisan masyarakat yang akan menyelenggara-kan acara keramaian dan perlu jaminan keamanan. c. Kronologi Pembubaran Diskusi Pukul 18.00 WIB Sekuriti Salihara mendapat SMS dari Intel Polsek Pasar Minggu yang meneruskan SMS permintaan penghentian paksa diskusi dengan Irshad Manji, sampai dengan Pukul 21.58 WIB Irshad Manji setuju dan turun bersama Ulil dikawal polisi dan berhenti di bawah sesaat memberikan pernyataan dikawal ketat oleh polisi.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. b. c. d. e.

Undang-undang tentang POLRI Undang-undang tentang ORMAS Piagam PBB tentang HAM Tugas dan Fungsi POLRI Website Resmi Salihara

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar IS mengatakan bahwa diskusi dan peluncuran buku “Cinta dan Kebebasan” oleh Irsyad Manji dibubarkan oleh Kepolisian karena penyelenggara tidak memiliki ijin untuk menggelar acara tersebut. b. Closing Paragraphs Selain pemiliki, pihak sponsor yang mendatangkan Irsyad Manji juga diperiksa. Sponsor yang mendatangkan juga kami Tanya: “Apakah sudah ada pertimbangan keamanan atau belum menghadirkan dia ke tempat itu” ujarnya.

138



139


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus MEMBUBARKAN DISKUSI MENCEGAH KONFLIK 2. Kesimpulan Kasus a. Kasus ini mengakibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian mencapai titik nadir, karena terdapat beberapa insiden konflik horisontal seperti itu juga telah terjadi di kota-kota: Solo, HKBP Filadefia di Bekasi. Polisi dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan dalam menengahi kubu-kubu yang bertikai. Bahkan sebagian masyarakat menilai, bahwa aparat kepolisian terlalu berpihak kepada salah satu kubu, sementara itu, pihak kepolisian membela diri, dengan menyalahkan kelompok masyarakat tertentu. b. Pihak kepolisian mengklaim, bahwa penyelenggara tidak melaporkan kegiatannya dan tidak mengantongi izin penyelenggaraan Diskusi. Mereka beralasan, bahwa tindakannya dalam rangka mengamankan tamu-tamu asing yang akan menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Namun pihak penyelenggara diskusi bersikukuh, bahwa mereka tidak melanggar hukum, karena pembicaranya masuk ke Indonnesia secara resmi.


a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4), (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Manajemen Damai, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat; c. Melayani masyarakat secara adil dan merata; d. Menunjukkan sikap netralitas POLRI dari kepentingan ORMAS tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter yang ditunjukkan SALIHARA? c. Perilaku apa saja yang menunjukkan nilai-nilai pengelolaan kedamaian oleh SALIHARA? d. Jika di berada di posisi POLRI, apa yang Anda lakukan dalam mengelola kedamaian yang terjadi di lingkungan anda masing-masing? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut.

140



141



CASE

MEMBUBARKAN DISKUSI MENCEGAH KONFLIK Alasan POLRI Membubarkan Karena Tidak Ada Ijin2

K

apolres Metro Jakarta Selatan, KomisarisBesar Imam Sugianto mengatakan bahwa diskusi dan peluncuran buku “Iman, Cinta dan Kebebasan” oleh Irshad Manji dibubarkan oleh kepolisian karena penyelenggara tidak memiliki izin untuk menggelar acara itu.

“Paling tidak memberitahukan bahwa ada kegiatan tersebut. Kalau ada pemberitahuan nanti kami koordinasikan bagaimana pengamannya. Yang pasti bahwa kami tidak dapat pemberitahuan,” ujar Imam saat dihubungi VIVA news, Sabtu 5 Mei 2012. Pemberitahuan itu, katanya, sangat penting karena ada warga negara asing yang menjadi pembicara. Polisi, wajib menjamin keamanannya di Indonesia. “Saya sempat bentak-bentakan dengan pemilik Salihara, saya bilang yang tahu keamanan di wilayah Jakarta Selatan ini saya, kalau ada apa-apa dengan orang yang hadir di sini bagaimana? Ini juga menyangkut keselamatan warga negara asing itu,” jelas Imam. Untuk itu, kata Imam, cara satu-satunya, ialah membubarkan acara tersebut. Kemudian Irshad Manji dikawal kembali ke hotel tempat dia istirahat. Sementara itu, untuk pemilik Salihara, lanjut dia sudah dimintai keterangan. Selain pemilik, pihak sponsor yang mendatangkan Irshad Manji juga diperiksa. “Sponsor yang mendatangkan juga kami tanya apakah sudah ada pertimbangan keamanan atau belum menghadirkan dia ke tempat itu,” ujarnya. Kronologi Pembubaran Diskusi Salihara3 Diskusi peluncuran buku di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dibubarkan paksa oleh polisi setelah acara itu diprotes massa Front Pembela Islam, Jumat 4 Mei 2012. Acara yang dibubarkan polisi itu adalah kuliah umum sekaligus diskusi dan peluncuran buku “Iman, Cinta dan Kebebasan” oleh tokoh feminis asal Kanada, Irshad Manji. Beberapa organisasi prihatin dengan aksi pembubaran yang dilakukan kepolisian. Mereka menilai, seharusnya pihak kepolisian menindak tegas dan membubarkan massa yang akan mengganggu acara diskusi. Bukan membubarkan kegiatan diskusi. Berikut kronologi pembubaran paksa yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan siaran pers Komunitas Salihara:

Pukul 18.00 WIB  Sekuriti Salihara mendapat SMS dari Intel Polsek Pasar Minggu yang meneruskan SMS permintaan penghentian paksa diskusi dengan Irshad Manji. Bunyi SMS-nya “Mohon dihentikan santapan rohani dari Irshad Manji, tokoh lesbian dari Kanada, karena akan diserang oleh umat Islam.” Panitia menawarkan mengundang perwakilan FPI untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog dengan Irshad Manji secara langsung. Salah seorang dari FPI mengatakan bahwa akan datang massa dari daerah lain. Sambil menunjukkan SMS dari telepon genggamnya yang menginformasikan akan datang massa dari daerah lain. Emily Rees seorang teman Irshad, diminta untuk digeledah tasnya oleh Kapolsek dan meneruskan kepada stafnya.Petugas memeriksa passport Emily dan melihat beberapa foto yang diambil Emily. Pukul 18.30 WIB  Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Adry Desas Puryanto, SH, dengan jaket coklat, tidak memakai seragam, datang ke Salihara bersama rombongan.Rombongan itu ditemui M. Guntur Romli, Hening (panitia) dan sekuriti Salihara.Tidak beberapa lama datang pula panglima FPI Jakarta Selatan, Heri. Kemudian datang salah seorang RT Salihara, Khaeruddin. Mereka minta acara digagalkan. Mereka menuntut Irshad Manji tidak bicara. Pada mulanya mereka menganggap bahwa acara ini diselenggarakan oleh para waria.Ketika disampaikan bahwa acara tersebut adalah bedah buku, mereka lalu mengubah tuntutan bahwa tidak boleh menyelenggarakan acara untuk orang asing. Mereka juga menuntut surat izin. Polisi meminta acara ditunda sampai surat-surat izin selesai. Pukul 19.26 WIB  Moderator membuka acara. Sambutan disampaikan Goenawan Mohamad.Lalu, Irshad Manji memulai paparan materi diskusi. Pukul 19.55 WIB  Kapolsek menginterupsi diskusi. Panitia mengajak peserta untuk tenang dan kembali berdiskusi Pukul 19.57 WIB  Kapolsek interupsi dan memaksa untuk memberi pernyataan di hadapan peserta diskusi. Acara kemudian dihentikan dan memberikan kesempatan kepada Kapolsek bicara: “Asalamualaikum, Saya ini Kapolsek Pasar Minggu, jadi malam ini, saya ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan kegiatan hari ini”

2 Disadur dari: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/310908-polisi--acara-di-salihara-tidak-ada-izin 3 Dikutip dari: VIVAnews.com, Oleh :Aries Setiawan Sabtu, 5 Mei 2012 | 09:31 WIB

142



143



Pertama, Saya dapat SMS dari warga setempat atas kegiatan ini, bahwa warga setempat keberatan dengan acara ini, RT dan RW juga hadir. Kedua, keberatan atas acara ini, oramas-ormas ini juga (peserta diskusi memprotes keterangan polisi) ada FBR, Forkabi, FPI, ini keberatan juga.Dan terakhir setelah saya datang ke sini, ternyata kegiatan ini tidak ada izinnya, izin RT dan RW dan pihak kepolisian, karena narasumbernya dari orang asing.Kalau ada orang asing seharusnya ada izinnya dari Polda, Pores, dan Polsek.Itu izin normatifnya, UU No. 2 tahun 2002; pasal 13 tentang tugas pokok ini. Dari 3 informasi ini, saya berhak mem-pending acara ini.Aturan normatif ini.Keberatan sudah ada.Apa saya tidak berhak? (Peserta diskusi memprotes) Saya sudah mengamankan, mengarahkan panitia, karena narasumber orang asing. (Protes peserta diskusi.) Saya sudah izin dengan panitia tapi panitia tidak kooperatif dengan saya.” Pukul 19.58 WIB  Pagar Salihara mulai dijebol oleh massa bersorban putih sambil berteriak-teriak “Allahu Akbar!” “Bubarkan!” Pukul 20.15 WIB  Kapolsek memberi waktu selama sepuluh menit dengan ancaman, jika dalam waktu sepuluh menit acara tidak dibubarkan, maka ia mengancam akan pulang. Acara diskusi pun diakhiri. Pukul 20.31 WIB   Massa mulai masuk ke dalam ruang diskusi dengan meneriakkan takbir, Allahu akbar, karena peserta diskusi belum membubarkan diri. Kemudian, Kapolsek ngotot untuk membubarkan peserta diskusi. Pukul 20.33 WIB  Mengikuti seruan Ulil Abshar Abdalla, bahwa Irshad Manji sebagai tamu, maka sebagian peserta beramah-tamah dengan Irshad, dan sebagian lain duduk-duduk di sekitar ruang diskusi. Pukul 20.40 WIB   Karena masih ada diskusi informal, seorang polisi memerintahkan untuk membuka pagar Salihara.Dan beberapa orang menggunakan helm, masuk ke dalam ruangan diskusi dan diusir oleh sekuriti Salihara. Peserta diskusi tidak mau membubarkan diri dan massa juga terus berkumpul di pelataran Salihara.

Pukul 20.41 WIB  Massa masih berkumpul dan berteriak-teriak. Kapolsek didampingi beberapa polisi lain, berteriak-teriak untuk membubarkan acara. Kemudian Irshad Manji naik ke lantai 3.Polisi pun mengusir peserta diskusi, “pulang kalian semua!” dengan nada tinggi dan peserta diskusi membantah seruan polisi. Polisi mengancam, jika peserta tidak membubarkan diri, peserta akan diangkut ke kantor polisi. Namun peserta menimpali, “tidak takut!!!”. Pukul 21.42 WIB  Ada kabar bahwa Irshad Manji akan pulang dengan dikawal polisi. Massa terus berteriak-teriak mengusir Irshad Manji dan menarik spanduk acara. Pukul 21.43 WIB  Rombongan polisi dipimpin Kapolsek dan seorang yang mengaku intel, datang ke atas bertemu panitia dan meminta Irshad Manji keluar dari Salihara. Panitia mendapat info, Irshad bisa ke luar dari pintu belakang. Polisi menginginkan Irshad ke luar dari pintu depan. Panitia menolak karena ada saran dari polisi bahwa Irshad akan dibawa ke Polres. Pukul 21.40 WIB  Polisi dan panitia turun mengajak peserta untuk membubarkan diri. Peserta diskusi tidak mau membubarkan diri Pukul 21.45 WIB  Rombongan polisi dipimpin oleh Kombes (Pol) IS, M.Si, Kapolres Jakarta Selatan, naik ke lantai 3, bertemu Nong, Robi tetap dengan usulannya ingin mengamankan Irshad. Panitia sudah menjelaskan ke Irshad, namun Irshad tidak mau meninggalkan Salihara, selama peserta diskusi belum meninggalkan Salihara. Karena Irshad mau bergabung dengan peserta diskusi dan tidak meninggalkan diskusi. Pukul 21.46 WIB  Ulil bernegosiasi dengan Kapolres, dan terjadi kesepakatan, Irshad keluar didampingi dengan lawyer dan tidak ke kantor polisi, namun ke tempat yang ditentukan panitia dan polisi. Pukul 21.58 WIB  Irshad Manji setuju dan turun bersama Ulil dikawal polisi dan berhenti di bawah sesaat memberikan pernyataan dikawal ketat oleh polisi. Kemudian bergegas meninggalkan Salihara dikawal mobil polisi.Massa intoleran terus-menerus meneriakkan makian dan kata-kata kasar terhadap Irshad Manji. Kanit Reserse Polres Jakarta Selatan, AKP Anggara S. Wiritanya saat dihubungi VIVAnews tadi malam menuturkan, acara tersebut tidak berizin: “Kami dari kepolisian mengimbau agar acara itu dibubarkan karena tidak ada izinnya.Namun mereka menolak dan mengatakan bahwa acara yang mereka gelar tidak melanggar hukum,” kata Wiritanya.

144



145


Polisi bersikukuh membubarkan, dengan alasan untuk menghindari kekerasan karena ratusan massa FPI dan berbagai ormas lainnya terus menunggu di depan gerbang, memprotes diskusi tersebut. “Ada FPI, FBR dan Forkabi, mereka bilang sedang ada acara lesbi,” kata Wiritanya. (umi)*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak-pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan pelaksanaan Diskusi oleh Komunitas Salihara? Mengapa?

146


Case Plan 16

KEBEBASAN YANG MENGUSIK KEDAMAIAN

KEBEBASAN YANG MENGUSIK KEDAMAIAN 16

16 KEBEBASAN YANG MENGUSIK KEDAMAIAN

16. CASE PLAN


1. CASE LEAD a. Nama, Hakekat, dan Organisasi Komunitas Salihara merupakan sebuah kantong budaya dan pusat kesenian multidisiplin swasta pertama di Indonesia. Beralamat di Jalan Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Didirikan sejak 8 Agustus 2008. Mereka berdiri di atas tanah seluas 3.800m2, terdiri atas tiga unit bangunan utama Teater Salihara, Galeri Salihara, dan ruang perjkantoran, san saat ini sedang diperluas dengan tambahan fasilitas untuk stusio latihan, wisma seni, dan amfiteater. Bertujuan, memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormati perbedaan dan keragaman, serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistic dan intelektual. b. Permasalahan Pokok Walaupun Komunitas Salihara bertujuan memberikan ruang kebebasan berpikir dan berekspi serta Indonesia yang saat ini sudah menjalankan demokrasi elektorales dalam dua dasa warsa terakhir, namun masih sering mendapat ancaman dari atas oleh Aparatur Negara, maupun dari bawah oleh masyarakat, khususnya sejumlah kelompok yang mengatasnakamakan agama dan suku. c. Position of the Protagonist U Komunitas Salihara dan Pusat-Pusat Kebudayaan Asing di Jakarta U Irshad Manji, tokoh feminis Kanada U Sitok Srengenge, perwakilan Komunitas Salihara U Komisaris Besar IS, Kapolres Metro Jakarta Selatan U Amirna Mardut, reformis Islam.

2. POSITIONING a. Target audience/courser Peserta Diklat Manajemen Damai b. Subject Pengelolaan Kedamaian


148



149



c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat memahami peran dan fungsi aparatur pemerintahan dalam mengelola kedamaian melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu mengidentifikasi wawasan pengetahuan dasar mengenai makna dan hakekat damai serta berbagai faktor yang mempengaruhi kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan afeksi atau interest untuk mewujudkan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. d. Generalizable concept U Pengertian Kode Etik, wawasan, peran, dan fungsi ASN, dalam pengelolaan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsinya masing-masing. U Kode Etik ASN, Kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. U Nilai-nilai Dasar Etika Publik, Afeksi (interest) untuk mewujudkan kedamaian melalui tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintahan. e. Kerangka Pikir Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan Pendiri Komunitas Salihara terhadap situasi yang terjadi agar aparatur Negara dan masyarakat mampu memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormti perbedaan dan keragaman, serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistic dan intelektual?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Paragrap Pembuka Komunitas Salihara adalah sebuah kantong budaya yang berkiprah sejak 08 Agustus 2008, dan pusat kesenian multidisiplin swasta pertama di Indonesia

misalnya pusat-pusat kebudayaan asing yang ada di Jakarta, untuk mendatangkan sejumlah kelompok ke Indonesia.

4. OUTLINE SINGKAT a. Latar Belakang Organisasi Komunitas Salihara pernah didapuk sebagai “The Best Art Space” (2010) oleh Majalah Time Out Jakarta dan sebagai satu dari “10 Tempat Terunik di Jakarta” (2010z) versi Metro TV, arsitektur Komunitas Salihara juga dinobatkan sebagai “Karya arsitektur yang menerapkan aspek ramah lingkungan” oleh Green Design Award 2009. Komunitas Salihara banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin menikmati programprogram kesenian dan pemikiran, klasik dan mutakhir, dan bermutu tinggi. Juga sebagai tempat berkumpulnya berbagai kelompok minat, seperti sastrawan, pembuat film, koreografer, arsitek muda, peminat filsafat, penerjemah, pecinta buku dan lainlain. Kelompok ini juga disebut sebagai pusat kebudayaan alternatif yang tidak dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun kedutaan asing. Sejak berdiri, Kelompok Salihara telah menampilkan berbagai acara seni dan pemikiran, sebagian datang dari manca Negara dan berkelas dunia. b. Pembubaran Paksa Acara Diskusi Komunitas Salihara didirikan untuk memelihara kebebasan berpikir dan berekspresi, menghormati perbedaan dan keragaman, serta menumbuhkan dan menyebarkan kekayaan artistic dan intelektual. Dengan menampilkan berbagai acara seni dan pemikiran, sebagian datang dari manca Negara dan berkelas dunia. c. Alasan POLRI Membubarkan Karena Tidak ada Izin Diskusi dan peluncuran buku: “Iman, Cinta dan Kebebasan” oleh Irshad Manji dibubarkan oleh POLRI, karena penyelenggara tidak memiliki izin untuk menggelar acara itu.


Undang-undang tentang POLRI Undang-undang tentang ORMAS Piagam PBB tentang HAM Tugas dan Fungsi POLRI Website Resmi Salihara

b. Paragrap Penutup Dalam menjalankan program-programnya Komunitas Salihara dibantu oleh berbagai lembaga terutama lembaga-lembaga swasta maupun perorangan. Disamping itu, Komunitas Salihara selalu berusaha bekerjasama, dengan sejumlah lembaga asing

150



151


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus KEBEBASAN YANG MENGUSIK KEDAMAIAN 2. Kesimpulan Kasus a. Kasus ini mengakibatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian mencapai titik nadir, karena terdapat beberapa insiden konflik horisontal seperti itu juga telah terjadi di kota-kota: Solo, HKBP Filadefia di Bekasi. Polisi dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan dalam menengahi kubu-kubu yang bertikai. Bahkan sebagian masyarakat menilai, bahwa aparat kepolisian terlalu berpihak kepada salah satu kubu, sementara itu, pihak kepolisian membela diri, dengan menyalahkan kelompok masyarakat tertentu. b. Pihak kepolisian mengklaim, bahwa penyelenggara tidak melaporkan kegiatannya dan tidak mengantongi izin penyelenggaraan Diskusi. Mereka beralasan, bahwa tindakannya dalam rangka mengamankan tamu-tamu asing yang akan menjadi pembicara dalam diskusi tersebut. Namun pihak penyelenggara diskusi bersikukuh, bahwa mereka tidak melanggar hukum, karena pembicaranya masuk ke Indonnesia secara resmi.


membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4), (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat nasionalisme atau self mastery, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat; c. Melayani masyarakat secara adil dan merata; d. Menunjukkan sikap netralitas POLRI dari kepentingan ORMAS tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter yang ditunjukkan POLRI? c. Perilaku apa saja yang menunjukkan nilai-nilai pengelolaan kedamaian oleh POLRI? d. Jika di berada di posisi POLRI, apa yang Anda lakukan dalam mengelola kedamaian yang terjadi di lingkungan anda masing-masing? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk

152



153



CASE

KEBEBASAN YANG MENGUSIK KEDAMAIAN Komunitas Salihara2

S

ebuah kantong budaya yang berkiprah sejak 08 Agustus 2008, dan pusat kesenian multidisiplin swasta pertama di Indonesia. Berlokasi di atas sebidang tanah seluas sekitar 3.800 m2 di Jalan Salihara 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kompleks Komunitas Salihara terdiri atas tiga unit bangunan utama: Teater Salihara, Galeri Salihara, dan ruang perkantoran. Saat ini, Teater blackbox Salihara adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Pada saat ini kompleks Komunitas Salihara sedang diperluas dengan tambahan fasilitas untuk studio latihan, wisma seni dan amfiteater. Komunitas Salihara dibentuk oleh sejumlah sastrawan, seniman, jurnalis, dan peminat seni. Sejak berdiri, Komunitas Salihara telah menampilkan berbagai macam acara seni dan pemikiran; sebagian datang dari mancanegara, dan berkelas dunia pula. Pernah didapuk sebagai “The Best Art Space” (2010) oleh majalah Time Out Jakarta dan sebagai satu dari “10 Tempat Terunik di Jakarta” (2010) versi Metro TV, arsitektur Komunitas Salihara juga dinobatkan sebagai “Karya arsitektur yang menerapkan aspek ramah lingkungan” oleh Green Design Award 2009.

Dia juga membantah keras pernyataan Kapolres Jakarta Selatan bahwa diskusi ilmiah yang disampaikan oleh Irshad Manji tidak memiliki izin. “Kami mempunyai izin rutin. Bukan hanya pada satu acara, tapi pada keseluruhan acara yang telah diagendakan, sejak awal berdirinya komunitas ini,” tegasnya. Dalam kejadian ini, Sitok mengatakan, pihak yang dirugikan adalah Komunitas Salihara.”Polisi seharusnya tunduk pada negara, bukan pada seseorang,” tegasnya. Soal alasan polisi bahwa diskusi itu perlu ijin karena pembicaranya warga negara asing, kata Sitok.terkesan mengada-ada. Pasalnya, pada beberapa kegiatan yang diadakan komunitas ini sebelumnya, juga selalu mengundang warga negara asing. “Misalnya Amirna Mardut yang juga reformis Islam. Jadi alasan narasumber asing tidak berdasar,” katanya. Alasan POLRI Membubarkan Karena Tidak Ada Ijin4 Kapolres Metro Jakarta Selatan, KomisarisBesar Imam Sugianto mengatakan bahwa diskusi dan peluncuran buku “Iman, Cinta dan Kebebasan” oleh Irshad Manji dibubarkan oleh kepolisian karena penyelenggara tidak memiliki izin untuk menggelar acara itu. “Paling tidak memberitahukan bahwa ada kegiatan tersebut. Kalau ada pemberitahuan nanti kami koordinasikan bagaimana pengamannya. Yang pasti bahwa kami tidak dapat pemberitahuan,” ujar Imam saat dihubungi VIVA news, Sabtu 5 Mei 2012.

Dalam menjalankan program-programnya, Komunitas Salihara dibantu oleh berbagai lembaga, terutama lembaga-lembaga swasta maupun perorangan. Di samping itu Komunitas Salihara selalu berusaha bekerjasama dengan sejumlah lembaga asing — misalnya pusatpusat kebudayaan asing yang ada di Jakarta — untuk mendatangkan sejumlah kelompok ke Indonesia.

Pemberitahuan itu, katanya, sangat penting karena ada warga negara asing yang menjadi pembicara. Polisi, wajib menjamin keamanannya di Indonesia.

Pembubaran Paksa Acara Diskusi3

Untuk itu, kata Imam, cara satu-satunya, ialah membubarkan acara tersebut. Kemudian Irshad Manji dikawal kembali ke hotel tempat dia istirahat. Sementara itu, untuk pemilik Salihara, lanjut dia sudah dimintai keterangan.

Semalam kepolisian Jakarta Selatan membubarkan secara paksa acara diskusi dan peluncuran buku karya tokoh feminis asal Kanada, Irshad Manji. Pembubaran diskusi ilmiah itu dinilai mencederai hak konstitusional warga, hak yang dijamin dan seharusnya dijaga oleh negara. Sitok Srengenge, salah satu perwakilan Komunitas Salihara menegaskan bahwa kepolisian seharusnya membubarkan kerumunan anggota organisasi yang ingin menggagal-kan kegiatan diskusi ilmiah itu. Anehnya, kepolisian justru membubarkan kegiatan diskusi yang tertib dan bermartabat itu, hanya karena desakan kelompok tertentu. Hak konstitusional warga negara kalah oleh desakan kelompok tertentu itu dan celakanya negara lewat kepolisian tidak banyak menolong. Sitok juga membantah keras klaim polisi bahwa warga sekitar tidak suka dengan diskusi di komunitas Slihara itu.”Kami memiliki hubungan erat dengan warga sekitar, bahkan beberapa pekerja kami adalah warga sekitar. Dan tidak pernah ada masalah.Dengan kata lain Kapolsek telah berbohong mengatasnamakan warga,” ujar Sitok, Sabtu 5 Mei 2012. 2 Disadur dari: Website Resmi Salihara 3 Disadur dari: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/310937-salihara--alasan-pembubaran-tak-masukakal

“Saya sempat bentak-bentakan dengan pemilik Salihara, saya bilang yang tahu keamanan di wilayah Jakarta Selatan ini saya, kalau ada apa-apa dengan orang yang hadir di sini bagaimana? Ini juga menyangkut keselamatan warga negara asing itu,” jelas Imam.

Selain pemilik, pihak sponsor yang mendatangkan Irshad Manji juga diperiksa. “Sponsor yang mendatangkan juga kami tanya apakah sudah ada pertimbangan keamanan atau belum menghadirkan dia ke tempat itu,” ujarnya.*** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan cara-cara penanganan Salihara oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan? Mengapa? 4 Disadur dari: http://nasional.news.viva.co.id/news/read/310908-polisi--acara-di-salihara-tidak-ada-izin

154



155


Case Plan 17

SAMPIT KINI SUDAH BERUBAH

156


SAMPIT KINI SUDAH BERUBAH 17


17. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Pemerintah Kota Sampit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Republik Indonesia, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga melakukan kegiatan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan secara adil dan transparan. b. Permasalahan Pemerintah (Indonesia, Provinsi dan Kota Sampit) belum dapat memberikan kesejahteraan dan memberikan kecukupan ekonomi bagi warga baik lokal dan pendatang. c. Posisi Protagonist ⊗ Pemerintah Republik Indonesia, Kemen POLHUKAM, Kemen Transmigrasi. ⊗ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Sampit. ⊗ Menurut D, pegawai di Kelurahan Sawahan. ⊗ TN, staf di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sampit ⊗ Warga Dayak, warga lokal ⊗ Warga Madura, warga transmigran

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai

b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik

c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

158



159


17 SAMPIT KINI SUDAH BERUBAH

U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept ⊗ Instrumen Analisis Konflik ⊗ Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa resolusi Konflik sudah optimal, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sampit, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah Republik Indonesia, dalam rangka pengelolaan kedamaian antara warga Dayak dan warga Madura, pasca terjadinya konflik berdarah belasan tahun yang lalu?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Sampit adalah kota yang sangat menakutkan bagi orang Madura pada awal 2001 lalu, saat terjadi kerusuhan etnis. Tapi, sekarang kota ini sudah berubah. Kembali ramah kepada orang Madura. Banyak orang Madura yang dulu mengungsi, kembali lagi dan menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Berikut oleh-oleh Agustini, kru KèKER Plus, yang baru pulang dari Sampit. b. Closing Paragraphs Aparat keamanan cepat bertindak untuk mengusut kasus tersebut. Petugas kemudian menjelaskan bahwa motif pembunuhan itu murni tindakan kriminal. Pemicunya, pelaku jengkel upahnya yang enam bulan belum dibayar oleh majikannya. Berita ini juga dimuat di harian Kalteng Pos yang beredar di Kalimantan Tengah. Sehingga masyarakat dengan segera mengetahui persoalan yang sebenarnya.

Pelabuhan Perak Surabaya, waktu tempuhnya satu hari satu malam. Tapi kalau tidak ingin mabuk laut, bisa naik pesawat udara. Hanya, mendaratnya di Kota Palangkaraya. Dari ibu kota Kalimatan Tengah ini dilanjutkan perjalanan darat naik tarvel, selama beberapa jam kemudian baru sampai Sampit. b. Bayangan Konflik di Awal Tahun 2001 Sampit merupakan kota yang sangat menakutkan bagi orang Madura pada awal 2001 lalu, saat terjadi kerusuhan etnis. Tapi, sekarang kota ini sudah berubah. Kembali ramah kepada orang Madura. Banyak orang Madura yang dulu mengungsi, kembali lagi dan menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. c. Suasana Sampit Sudah Kondusif Di pasar ini banyak orang Madura berjualan. Mereka sudah berani mengaku bahwa mereka berasal dari Madura ketika ditanya saat berjualan di pasar. Begitu juga dengan warga Sampit lainnya tidak takut lagi ketika membeli barang dari orang Madura. d. Resolusi Konflik oleh Pemerintah

Pada awal resolusi konflik, orang Madura hanya bisa membuat KTP sementara yang berlaku hanya tiga bulan. KTP itu harus diperpanjang bila berniat untuk tinggal. Sejak penerbitan PERDA tentang penanganan etnis Madura tahun 2006, untuk pengurusan surat-surat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) maupun surat lainnya sudah tidak ada diskriminasi lagi antara warga Sampit yang bersuku Madura maupun warga yang bukan bersuku Madura. Orang-orang Madura sudah bisa bikin KTP sama seperti warga lainnya. Begitu juga pembedaan atau pemisahan antara suku Madura dengan suku lain tidak ada lagi. Sejak 2006 ada program pembauran antar akar rumput yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. “Itu terus menerus dilakukan sampai sekarang.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Sampit Dalam Angka. b. Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Penenganan Konflik SARA c. Publikasi-publikasi yang Terkait dengan Peristiwa Sampit Tahun 2001 sampai dengan sekarang.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Kota Sampit merupakan kota yang lumayan ramai. Di kota ini ada pelabuhan untuk kapal besar. Biasanya, tiga hari sekali ada kapal pengangkut penumpang dari Kota Surabaya sandar. Bila ingin ke Sampit, bisa menggunakan jalur laut. Jika naik kapal dari

160



161


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus SAMPIT KINI SUDAH BERUBAH 2. Kesimpulan Kasus a. Konflik antar Suku Madura dan Dayak pada pertengahan Februari 2001 telah meninggalkan kenangan pahit. Kota ini saksi bisu ribuan korban melayang dan harta benda hangus. Saat itu ratusan ribuan warga Madura mengungsi ke daerah lain dan sangat tidak ingin memiliki warga yang bersuku Madura. b. Berkat resolusi konflik yang telah dilakukan pemerintah, keadaan Sampit sudah jauh berbeda. Kini bila kita berkunjung ke sana, dapat menemui lagi warga asal Madura. Mereka melakukan aktivitas seperti warga Sampit pada umumnya. Pola relasi antara orang Madura dan warga sekitar kembali seperti ketika konflik belum terjadi. Banyak yang sudah memperbaiki rumahnya yang hancur akibat konflik kala itu. Bahkan, meeka terlihat akrab dengan warga Sampit lainnya. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit bersinergi, dalam mencari resolusi Konflik, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sampit dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pemerintah Republik Indonesia, dalam rangka pengelolaan kedamaian antara warga Dayak dan warga Madura, pasca terjadinya konflik berdarah belasan tahun yang lalu.


a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat koordinasi dan sinergi, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep instrumen analisis konflik. b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. c. Menyusun instrumen analisis konflik pada institusi pemerintah. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam instrumen analisis konflik. e. Mengelola instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakteristik penyebaran radikalisme yang ditunjukkan kasus tersebut? c. Apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya konflik antar Suku Madura dan Dayak di Sampit? d. Jika di berada di posisi pemerintah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut.

162



163



CASE

K

SAMPIT KINI SUDAH BERUBAH2

ota Sampit merupakan kota yang lumayan ramai. Di kota ini ada pelabuhan untuk kapal besar. Biasanya, tiga hari sekali ada kapal pengangkut penumpang dari Kota Surabaya sandar. Bila ingin ke Sampit, bisa menggunakan jalur laut. Jika naik kapal dari Pelabuhan Perak Surabaya, waktu tempuhnya satu hari satu malam. Tapi kalau tidak ingin mabuk laut, bisa naik pesawat udara. Hanya, mendaratnya di Kota Palangkaraya. Dari ibu kota Kalimatan Tengah ini dilanjutkan perjalanan darat naik tarvel, selama beberapa jam kemudian baru sampai Sampit. Sampit memang punya kenangan pahit tentang konflik antara orang Madura dan Dayak pada pertengahan Februari 2001. Kota ini saksi bisu ribuan korban melayang dan harta benda hangus. Saat itu puluhan mungkin ratusan ribuan warga yang bersuku Madura mengungsi ke daerah lain. Kala itu, Sampit merupakan kota yang sangat tidak ingin memiliki warga yang bersuku Madura. Tapi, belasan tahun kemudian, keadaan Sampit sudah jauh berbeda. Kini bila kita berkunjung ke sana, dapat menemui lagi warga asal Madura. Mereka melakukan aktivitas seperti warga Sampit pada umumnya. Pola relasi antara orang Madura dan warga sekitar kembali seperti ketika konflik belum terjadi. Banyak yang sudah memperbaiki rumahnya yang hancur akibat konflik kala itu. Bahkan, mereka terlihat akrab dengan warga Sampit lainnya. Saat mencari rumah Ibu Endang di Sampit, warga yang ditanya terlihat ramah. Meski saat itu mengatakan bahwa orang Madura. Bahkan, orang itu mengantar sampai ke rumah Ibu Endang. Suasana seperti dulu, tampak terlihat saat mengunjungi pasar PPM (Pusat Perbelanja-an Mentaya). Di pasar ini banyak orang Madura berjualan. Mereka sudah berani mengaku bahwa mereka berasal dari Madura ketika ditanya saat berjualan di pasar. Begitu juga dengan warga Sampit lainnya tidak takut lagi ketika membeli barang dari orang Madura. Kondisi ini sungguh berbeda dengan suasana sepuluh tahun lalu ketika mengunjungi Sampit. Ketika itu suasana masih tegang dan masih banyak kecurigaan-kecurigaan dari warga Sampit kepada orang Madura yang baru kembali. Saat itu orang Madura yang berjualan di pasar belum mau mengaku bahwa mereka orang Madura. Mereka juga ketakutan bila ditanyakan tempat tinggalnya oleh orang yang belum dikenal. Ketika itu orang Madura di sana mengeluh, karena pembeli sepi. Alasannya pun tak wajar, warga Sampit takut kalau dagangan yang dijual orang Madura diberi racun dan takut orang Madura akan membalas dendam kepada mereka. Itu lima tahun lalu. Kini tingkat penerimaan warga sudah meningkat. Hal itu tak lepas karena prilaku orang Madura di sana sudah berubah. Menurut HR anggota Komisi A DPRD Sampit, Sekarang orang Madura lebih menjaga tingkah lakunya dibanding dulu. “Jadi, kini mereka bisa di terima masyarakat sekitar. Kalau dulu mereka sering seenaknya dan terkadang mau menang sendiri,” katanya.

Dia mengimbau, perubahan sikap itu harus tetap dijaga. Itu agar suasana yang kondusif terjaga dan tidak menimbulkan bibit-bibit permusuhan di antara orang Madura dan Dayak. Menurut TN, staf di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sampit, warga Sampit yang berasal dari Madura sudah banyak yang kembali. “Orang Madura yang sudah kembali ke Sampit sekitar 70 sampai 80 persen,” ungkapnya. Mereka kembali ke rumahnya yang dulu didiami sebelum konflik terjadi. Namun, ada juga yang mengontrak. Ini biasanya orang Madura yang tidak punya rumah atau yang enggan memperbaiki rumahnya yang rusak akibat konflik. “Rata-rata orang Madura itu kembali ke rumahnya yang dulu. Yang mengontrak sedikit sekali,” terang TN. Untuk pengurusan surat-surat, seperti kartu tanda penduduk (KTP) maupun surat lainnya sudah tidak ada diskriminasi lagi antara warga Sampit yang bersuku Madura maupun warga yang bukan bersuku Madura. Menurut D, pegawai di Kelurahan Sawahan, sejak ada perda penanganan etnis Madura tahun 2006 lalu, orang-orang Madura sudah bisa bikin KTP sama seperti warga lainnya. “Sebelum ada perda itu, orang Madura hanya bisa membuat KTP sementara yang berlaku hanya tiga bulan. KTP itu harus diperpanjang bila berniat untuk tinggal,” kata pria yang sejak 1998 sudah menjadi ketua RT 14 RW X Sawahan ini. Begitu juga pembedaan atau pemisahan antara suku Madura dengan suku lain tidak ada lagi. Menurut D, sejak 2006 ada program pembauran antar akar rumput yang difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. “Itu terus menerus dilakukan sampai sekarang,” tegasnya. Dia cerita, orang Madura yang baru kembali ke Sampit, biasanya, mengontrak atau menginap di mushala. Mereka sambil lalu memerbaiki rumah mereka yang rusak. Untuk proses diterima ataupun ditolaknya orang Madura bergantung masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. “Orang Madura yang kembali itu bisa diterima, asalkan dulu tidak bermasalah sebelum konflik. Yang menyaring mereka kembali adalah lingkungan sekitar. Kalau dulu tidak ada masalah, biasanya mereka akan diterima secara baik” terangnya. Beraneka ragam pekerjaan yang digeluti orang Madura di Sampit. Mulai jadi pedagang di pasar, tukang bangunan, sampai petani. Bahkan, ada yang sudah diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS), baik sebagai guru ataupun staf di kantor-kantor pemerintahan. Menurut orang Madura yang sudah kembali ke Sampit, kini warga sudah tidak mudah terpancing emosi. Itu terbukti ketika ada pembunuhan yang terjadi di Sampit pada pertengahan Desember 2007 lalu. Isu yang dihembuskan, ada orang Madura membunuh orang Dayak karena ingin membalas dendam. Suasana saat itu agak tegang, tapi tidak sampai menimbulkan konflik. Aparat keamanan cepat bertindak untuk mengusut kasus tersebut. Petugas kemudian menjelaskan bahwa motif pembunuhan itu murni tindakan kriminal. Pemicunya, pelaku jengkel upahnya yang enam bulan belum dibayar oleh majikannya. Berita ini juga dimuat di harian Kalteng Pos yang beredar di Kalimantan Tengah. Sehingga masyarakat dengan segera mengetahui persoalan yang sebenarnya.***

2 Disadur dari: Jawa Pos, 16/04/08 dan 17/04/08

164



165


Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apase benarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan cara-cara penanganan konflik oleh Pemerintah? Mengapa?

Case Plan 18

KERAGUAN POLRI MENINDAK ORMAS INTOLERAN

166


KERAGUAN POLRI MENINDAK ORMAS INTOLERAN 18


18. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, penga yoman dan pelayanan kepada masyarakat. b. Permasalahan POLRI takut menghadapi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang berbuat intoleran berdalih menegakkan hukum. Seperti dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di beberapa kota di Indonesia. c. Posisi Protagonist U Kepolisian Republik Indonesia U Anggota Komisi IX DPR RI, Eva K. Sundari U Masyarakat

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat memahami pentingnya koordinasi dan sinergitas antar stakeholder, dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan gagasan penerapan strategi pengelolaan kedamaian secara komprehensif di wilayah kerja masingmasing.


168



169


18 KERAGUAN POLRI MENINDAK ORMAS INTOLERAN

U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah.

b. POLRI Belum melayani Masyarakat Secara Adil Dalam Kasus ini POLRI terlihat takut dalam menghadapi ORMAS yang berbuat intoleran terhadap masyarakat dengan dalih menegakkan hukum.

d. Generalizable concept Ä Pengelolaan kedamaian dan strateginya dalam menangani konflik Sosial. Ä Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah agar tercipta kedamaian di dalam masyarakat.

c. Netralitas POLRI Sudah selayaknya POLRI, menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional.

e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang harus dilakukan oleh POLRI untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat walau ada tekanan dari ORMAS intoleran dalam merespon situasi yang terjadi di masyarakat?”


Undang-undang tentang POLRI Undang-undang tentang ORMAS Piagam PBB tentang HAM Tugas dan Fungsi POLRI Profil Organisasi Front Pembela Islam (FPI)

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Menurut pengamatan masyarakat bahwa saat ini kepolisian sebagai institusI penegakan hukumdan pengayom masyarakat dinilai takut dalam menghadapi organisasi masyrakat yang berbuat intoleran berdalih penegakan hukum, seperti yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di beberapa kota di Indonesia. b. Closing Paragraphs Kepolisian sebagai institusi yang bertugas menciptakan keamanan di masyarakat harus bertanggung jawab atas ketidakberdayaan kepolisian menghadapi ormas intoleran dan harus memperbaharui strategi penertiban kerusuhan yang menjamin tujuan perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM kaum minoritas.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Tindakan Institusi kepolisian yang tidak antisipatif dan malah justru sebagai alat ormas intoleran untuk memaksakan kehendak merampas HAM rakyat.

170



171



CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus KETAKUTAN POLRI MENINDAK ORMAS INTOLERAN 2. Kesimpulan Kasus a. Kasus “Ketakutan POLRI menindak ORMAS intoleran” ini menggambarkan dilema yang dihadapi POLRI, yang harus berhadapan dengan ORMAS intoleran yang menolak kehadiran ORMAS lain. Misalnya: SALIHARA b. POLRI terkesan takut menghadapi tantangan ORMAS intoleran (FPI) dengan segala sumber daya yang dimiliki, dalam mengemban tugas-tugas dan fungsi-fungsi, serta keterbatasan yang ada. Padahal POLRI selama ini merupakan istitusi yang tangguh, komitmen, dan konsisten dengan penegakan hukum dan keamanan masyarakat. c. Upaya-upaya mencari solusi untuk POLRI, antara lain: Ä Berusaha melayani masyarakat secara adil, tanpa membeda-bedakan segala perbedaan yang ada di masyarakat. Ä Tidak boleh takut menghadapi ORMAS apapun yang intoleran terhadap sesama ORMAS di wilayah kerjanya masing-masing. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit tersebut target kerjanya dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan, dan POLRI harus berbuat yang terbaik untuk negeri ini demi sebuah cita-cita pengelolaan kedamaian dalam masyarakat. 3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat pengelolaan kedamaian atau self mastery, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami nilai-nilai dasar dan konsep pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat; c. Melayani masyarakat secara adil dan merata; d. Menunjukkan sikap netralitas POLRI dari kepentingan ORMAS tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

a. b. c. d.

Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? Bagaimana karakter yang ditunjukkan POLRI? Perilaku apa saja yang menunjukkan nilai-nilai pengelolaan kedamaian oleh POLRI? Jika di berada di posisi POLRI, apa yang Anda lakukan dalam mengelola kedamaian yang terjadi di lingkungan anda masing-masing?

5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut.

172



173


CASE

A

KETAKUTAN POLRI MENINDAK ORMAS INTOLERAN2 nggota Komisi IX DPR RI, Eva K Sundari, menilai, Polri takut menghadapi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbuat intoleran berdalih menegakkan hukum, seperti dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di beberapa kota di Indonesia.


Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Dapat saudara mengidentifikasi potensi konflik pada kasus di atas, dan pihak mana saja yang akan berkonflik? 2. Mengapa POLRI terkesan ragu-ragu menindak FPI, sebagai ORMAS intoleran? 3. Kebijakan apa yang seharusnya dilakukan oleh POLRI untuk meredam potensi konflik seperti ini agar tidak terjadi lagi masa mendatang? Uraikan!

“Seminggu ini kita saksikan serial pembajakan oleh FPI dan ormas-ormas intoleran. Aparat efektif bertindak sebagai alat FPI untuk memaksakan kehendak merampas HAM rakyat. Insiden Solo, Salihara, dan puncaknya, di HKBP Filadelfia Bekasi, berpola sama,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (7/5/2015). Menurutnya, aparat kepolisian Solo membiarkan aktivis ormas berkeliaran di Gandekan sambil menenteng senjata tajam dan melakukan pembacokan terhadap warga .Sebaliknya, warga yang mau mencegah dan bereaksi justru ditodong pistol aparat dan dilarang keluar rumah. “Yang parah, Kapolres Solo justru menyalahkan warga atas insiden yang dipicu dendam dua keluarga preman, FPI dan Walet,” tegasnya. Kemudian, insiden pembubaran diskusi di Salihara, Jakarta, pun menunjukkan pola yang sama. Aparat kepolisian aktif menjadi utusan (messenger) FPI untuk membubarkan acara di ruang yang tergolong privat itu. Insiden lainnya, penentangan aktivis Kanada, Manji, terlepas dari kontroversi pandanganpandangannya, adalah tamu sah negara dan masuk secara legal, sehingga negara mempunyai kewajiban melindungi HAM Manji. Selanjutnya, tindakan kepolisian yang tidak antisipatif dan menyiapkan strategi khusus, sehingga preseden minggu-minggu sebelumnya di HKBP Filadelfia mencapai puncaknya. Seperti kasus GKI Yasmin, Putusan MA atas IMB gereja HKBP Filadelfia juga tidak mendapat dukungan penegakkannya dari aparat negara, pemda dan polisi. “Aparat justru bergabung dalam pembangkangan hukum sebagaimana desakan kelompok intoleran,” ungkapnya.

Ditegaskan Eva, penyelesaian hukum tanpa keadilan, penyerang atau perpetrators tidak dijamah dan korban atau victims dikorbankan, adalah praktik memprihatinkan dari kepolisian yang substansinya melanggar hukum dan justru memunculkan konflik-konflik laten yang berkepanjangan. “PDIP memberikan catatan kepada Kapolri di tahun pertama kepemimpinan beliau karena kelompok-kelompok intoleran dengan eskalasi tindakan kekerasannya semakin memburuk,” ujarnya. Menurutnya, Kapolri harus bertanggungjawab atas ketidakberdayaan kepolisian menghadapi kelompok intoleran dan memperbarui strategi penertiban kerusuhan yang menjamin tujuan perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan HAM rakyat kaum minoritas. *** 2 Kasus ini disadur dari: http://www.gatra.com/politik-1/12160-polisi-takut-hadapi-ormas-intoleran.html

174



175


Case Plan 19

SUKA-DUKA PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA DAENG

176


SUKA-DUKA PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA DAENG 19


19. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Pemerintah Kota Makassar telah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga pengungsi Rohingya, yang berasal dari Negara Myanmar untuk beribadah sesuai dengan Pancasila. b. Permasalahan Sejak 1980-an, umat muslim di Kota Arkan, Myanmar terus diintimidasi bila ingin merayakan hari besar keagamaan. Umat muslim di sana tidak bisa merayakan bulan Ramadhan, karena berada di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan dari tentara Myanmar yang sering memukuli warga muslim. Bahkan, pada tahun 1998, warga Muslim di Myanmar dilarang berqurban dan merayakan Idul Adha. Adanya 200 pengungsi Rohingya di Makassar yang bermukim di tempat penampungan, Pondok Merah, Jalan A.P. Pettarani III Lorong Masale, Makassar, Kamis, 18 Juni 2015. Dari jumlah tersebut, banyak pengungsi Rohingya yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat dan membawa keluarga mereka dari Myamar untuk hidup di Indonesia khususnya di Makassar. Kendati mereka mengaku senang tinggal di Makassar, tetapi tetap merasakan kerinduan kepada sanak keluarganya setiap kali Ramadan tiba, yaitu ingin berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudaranya, serta kerabatnya di Myanmar. c. Posisi Protagonist ⊗ Pemerintah Kota Makassar dengan tempat penampungan pengungsi Rohingya. ⊗ Masyarakat Kota Makassar yang mau menerima pengungsi Rohingya. ⊗ NI, 48 tahun, Bapak lima anak, Pengungsi Rohingya, sejak tahun 2013. ⊗ BN, 35 tahun, istri NI, Pengungsi Rohingya, sejak tahun 2013. ⊗ AG, 24 tahun, Pengungsi Rohingya.


178



179


19 SUKA-DUKA PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA DAENG

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Pengelolaan Kedamaian c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Melalui proses diskusi peserta mampu memahami Pengelolaan Kedamaian dengan baik. U Skill: Melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Pengelolaan Kedamaian dengan baik. U Attitude: Melalui proses diskusi peserta mampu menunjukkan sikap keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept ⊗ Pengelolaan Kedamaian. ⊗ Pemetaan isu konflik dan kondisi-kondisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang peka damai, serta kewajiban pegawai ASN dalam instansi agar tercipta kedamaian. ⊗ Membuat strategi mengelola kedamaian secara komprehensip. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang harus dilakukan Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan kondisi kedamaian di antara masyarakat sekitar dengan para pengungsi Rohingya di sekitar tempat pengungsian?”

b. Closing Paragraphs Kendati mengaku senang tinggal di Makassar, NI menegaskan, dia selalu merasakan kerinduan kepada sanak keluarganya setiap kali Ramadan tiba. Seperti anggota masyarakat lain, khususnya di Makassar, ia juga ingin berkumpul dengan orang tua serta saudara-saudaranya. Pengakuan serupa disampaikan AG, 24 tahun, yang mengaku sangat ingin bertemu dengan kerabatnya. Tapi, apa daya, dia tak mungkin kembali ke tanah kelahirannya. Sejak merantau pada 2006, Gani tidak tahu lagi kabar sanak saudaranya di Myanmar.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Adanya 200 pengungsi Rohingya di Makassar yang bermukim di tempat penam-pungan, Pondok Merah, Jalan A.P. Pettarani III Lorong Masale, Makassar, Dari jumlah tersebut, banyak pengungsi Rohingya yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat dan membawa keluarga mereka dari Myamar untuk hidup di Indonesia khususnya di Makassar. b. Kondisi di Kota Arkan, Myanmar Sejak 1980-an, umat muslim di Kota Arkan, Myanmar terus diintimidasi bila ingin merayakan hari besar keagamaan. Bahkan, pada tahun 1998, warga Muslim di Myanmar dilarang berqurban dan merayakan Idul Adha. c. Ketenangan dan Kerinduan di Makassar Selama di Kota Makassar, mereka telah dua kali merayakan Ramadan, dengan tenang dan bahagia. Kendati mengaku senang tinggal di Makassar, mereka tetap merasakan kerinduan kepada sanak keluarganya setiap kali Ramadan tiba serta keinginan berkumpul dengan: orang tua, saudara-saudara, dan kerabatnya.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Kota Makassar dalam angka. b. Data penungsi Rohingya di Makassar. c. Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan penanganan pengungsi.

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Sekitar 200 pengungsi Rohingya di Makassar bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Mereka bersyukur dapat menunaikan puasa dan ibadah lain selama Ramadan tanpa ada intimidasi seperti yang didapat di negara asal mereka, Myanmar.

180



181


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus SUKA-DUKA PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA DAENG 2. Kesimpulan Kasus a. Dalam situasi konflik antar agama, sebagaimana telah tejadi di Kota Arkan, Myanmar, umat Muslim tidak bisa merayakan bulan Ramadhan yang penuh berkah, karena mereka berada di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan dari tentara Myanmar (non-Muslim). Jadi, mereka harus sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan kewajiban dalam Ramadan, seperti sahur, dan tetap harus waspada terhadap tentara Myanmar yang melakukan patroli. Tentara Myanmar, kata NI, sering memukul warga muslim. b. Sejak 1980-an, umat muslim di Kota Arkan, Myanmar, terus diintimidasi bila ingin merayakan hari besar keagamaan. Bahkan, pada 1998, warga Muslim dilarang merayakan Idul Adha dan berqurban. Mereka kemudian meninggalkan tanah kelahirannya pada tahun 1990an, merantau ke Malaysia lalu masuk ke Indonesia, dari Aceh, pada tahun 2000, akhirnya masuk ke Makassar pada 2013 dengan membawa seluruh keluarganya, dan cukup bahagia tinggal di Makassar. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, perlu upaya-upaya kongkrit secepatnya dalam rangka Pengelolaan Kedamaian, mengatasi kerusakan lingkungan oleh pembalakan dan penambangan liar di Kabupaten Garut.


5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para peserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit). d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit). e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit).

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat Pengelolaan Kedamaian, peserta diharapkan mampu: a. Memahami pengelolaan kedamaian; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika mengelola kedamaian; c. Membuat kebijakan penanganan pengungsi dan pencegahan konflik keagamaan secara adil dan bertanggung jawab; d. Menunjukkan sikap bijaksana, terlepas dari kepentingan tertentu; e. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam pengelolaan kedamaian. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang pengelolaan kedamaian dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter Tentara Myanmar yang terlihat di kasus? c. Kebijakan apa saja yang menunjukkan pengelolaan kedamaian, yang terkait dengan konflik antar agama? d. Jika di berada di posisi Pemkot Makassar, Pemprov Sulsel, atau Pemerintah RI, apa yang Anda lakukan dalam rangka pengelolaan kedamaian yang terkait dengan konflik antar agama?

182



183


CASE

S

SUKA-DUKA PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA DAENG2 ekitar 200 pengungsi Rohingya di Makassar bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang. Mereka bersyukur dapat menunaikan puasa dan ibadah lain selama Ramadan tanpa adanya intimidasi seperti yang didapat di negara asal mereka, Myanmar.

Mereka mengungkapkan suka-duka berpuasa di Kota Daeng, yang jauh dari tanah kelahiran mereka. “Alhamdulillah, saya bersyukur, karena di sini aman. Kami diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah,” kata NI, 48 tahun, seorang pengungsi Rohingya, saat ditemui di tempat penampungan, Pondok Merah, Jalan A. P. Pettarani III Lorong Masale, Makassar, Kamis, 18 Juni 2015.


Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaanberikut: 1. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik, sehingga NI meninggalkan kampung halamannya? 2. Apakah konflik pada kasus di atas serupa dengan konflik yang pernah terjadi di Ambon dan Poso? 3. Sebutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang bersumber dari agama? 4. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah memadai? Jika tidak, kebijakan apalagi yang seharusnya dilakukan?

“Kami di sini lebih khusyuk beribadah” ucap NI. Ia mengenang kota asalnya, Arkan. Di sana, umat muslim tidak bisa merayakan bulan penuh berkah itu. Musababnya, mereka berada di bawah bayang-bayang ancaman kekerasan dari tentara Myanmar. Terkadang mereka harus sembunyi-sembunyi untuk melaksanakan kewajiban dalam Ramadan, seperti sahur. Di Arkan, NI menyebutkan, sama sekali tidak ada aliran listrik. Ketika hendak sahur, dia dan warga muslim lainnya menggunakan lilin sebagai penerangan. Namun mereka tetap harus waspada terhadap tentara Myanmar yang melakukan patroli. Tentara Myanmar, kata NI, sering memukul warga muslim. Sejak 1980-an, NI mengatakan, umat muslim di kampungnya terus diintimidasi bila ingin merayakan hari besar keagamaan. Bahkan, pada 1998, dia mendapat kabar, bahwa warga dilarang berkurban dan merayakan Idul Adha. NI bercerita, ia meninggalkan tanah kelahirannya pada 1990. Ia merantau ke Malaysia dan membuka usaha rumah kontrakan. Lalu NI masuk ke Indonesia, tepatnya di Aceh, pada 2000. Di Bumi Serambi Mekah itu, ia menemukan jodoh warga Aceh, BN, 35 tahun. Bapak lima anak itu akhirnya masuk ke Makassar pada 2013 dengan membawa seluruh keluarganya. Selama di Kota Daeng, dia telah dua kali merayakan Ramadan. Keluarganya pun cukup bahagia tinggal di Makassar. Selama Ramadan, ia kerap berkeliling dari masjid ke masjid untuk melakukan salat tarawih. Kendati mengaku senang tinggal di Makassar, NI menegaskan, dia selalu merasakan kerinduan kepada sanak keluarganya setiap kali Ramadan tiba. Seperti anggota masyarakat lain, khususnya di Makassar, ia juga ingin berkumpul dengan orang tua serta saudara-saudaranya. Pengakuan serupa disampaikan AG, 24 tahun, yang mengaku sangat ingin bertemu dengan kerabatnya. Tapi, apa daya, dia tak mungkin kembali ke tanah kelahirannya. Sejak merantau pada 2006, AG tidak tahu lagi kabar sanak saudaranya di Myanmar. ***

2 Disadur dari: http://ramadan.tempo.co/read/news/2015/06/18/155676233/di-makassar-pengungsirohingya-khusyuk-berpuasa

184



185


Case Plan 20

PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA

186


PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA 20


20. CASE PLAN

PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA

1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Ancaman penyebaran paham radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan. Selain generasi muda, kini paham yang mendasari gerakan terorisme itu sudah melebar kekalangan profesional dan selebritas. ”Ini membahayakan dan bisa dibilang mengerikan. Dari data data yang ada, mereka sudah menyasar beberapa pihak yang punya banyak simpatisan atau penggemar seperti artis. Artinya, radikalisme itu mengancam seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita tidak boleh sekadar bertahan, tetapi harus bisa melawan dan memberantasnya,” papar Wakil Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) AN di Jakarta kemarin. Menurut AN, PB NU sendiri tidak pernah berhenti untuk membendung dan melawan gerakan radikalisme, tapi harus didukung pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan lain. Masalah ini sangat krusial karena dipicu kondisi bangsa Indonesia yang belum stabil. b. Permasalahan Radikalisme sekarang sedang membidik kalangan aparatur negara, seperti: pegawai negeri, aparat TNI, dan Polri, bahkan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila pemerintah tidak menyiapkan instrumen hukum yang pasti, kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini bakal terancam. c. Posisi Protagonist Ä ORMAS Islam, Nahdatul Ulama (NU) Ä Profesor, Doktor, Insinyur, dan Jurnalis.

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik


188



189


20 PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA

c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Instrumen Analisis Konflik Ä Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta/ fenomena yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan AN, PB NU terhadap situasi yang terjadi, sehingga tidak pernah berhenti untuk membendung dan melawan gerakan radikalisme tersebut?”

tidak bisa hidup dan tidur nyenyak di Indonesia. Alhasil kami harus hijrah ke negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Afganistan. Bagaimana kami tidak pergi, saat itu RT atau RW bisa menjadi intel sehingga tidak ada ruang bagi terorisme untuk menjalankan kegiatannya”, katanya.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Ancaman penyebaran radikalisme di Indonesia, sudah sampai ke kalangan aparatur negara, baik sipil maupun militer, merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan. b. Upaya Menangkal Radikalisme Selama ini, ORMAS Islam terbesar NU selalu berusaha membendung dan melawan radikalisme. Agar berhasil, usaha itu harus mendapat dukungan dari pemerintah dan ORMAS yang lain. c. Penyebaran Radikalisme yang Masif Radikalisme telah menyebar secara masif ke kalangan-kalangan: Pegawai Negeri, Aparat TNI, dan Polri. Bahkan, terdapat beberapa Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah terbawa Radikalisme. d. Pemanfaatan Perangkat Desa/Kelurahan Upaya-upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah di penyebaran radikal-isme, sebagaimana pernah dilakukan di zaman Orde Baru, RT atau RW bisa menjadi intel, sehingga tidak ada ruang bagi terorisme untuk menjalankan kegiatannya. Karena itu pelaku terorisme, tidak bisa hidup dan tidur nyenyak di Indonesia. Alhasil mereka harus hijrah ke negara lain, seperti: Malaysia, Pakistan, dan Afganistan.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION 3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Ancaman penyebaran paham radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan. Selain generasi muda, kini paham yang mendasari gerakan terorisme itu sudah melebar kekalangan profesional dan selebritas. ”Ini membahayakan dan bisa dibilang mengerikan. Dari data data yang ada, mereka sudah menyasar beberapa pihak yang punya banyak simpatisan atau penggemar seperti artis. Artinya, radikalisme itu mengancam seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita tidak boleh sekadar bertahan, tetapi harus bisa melawan dan memberantasnya,” papar Wakil Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) AN di Jakarta kemarin.

a. Profil AL China b. Batas Landas Kontinen Negara

b. Closing Paragraphs Mantan aktivis Jamaah Islamiyah (JI) UAA meminta pemerintah menerapkan cara cara pemberantasan paham radikalisme dan terorisme seperti cara-cara yang digunakan pada zaman Orde Baru: ”Di zaman Orde Baru, pelaku terorisme, seperti saya waktu itu,

190



191


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA 2. Kesimpulan Kasus a. Ancaman penyebaran radikalisme di Indonesia, sudah sampai ke kalangan aparatur negara, baik sipil maupun militer, merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan b. Selama ini, ORMAS Islam terbesar NU selalu berusaha membendung dan melawan radikalisme. Agar berhasil, usaha itu harus mendapat dukungan dari pemerintah dan ORMAS yang lain. c. Upaya-upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah di penyebaran radikal-isme, sebagaimana pernah dilakukan di zaman Orde Baru, RT atau RW bisa menjadi intel, sehingga tidak ada ruang bagi terorisme untuk menjalankan kegiatannya. Karena itu pelaku terorisme, tidak bisa hidup dan tidur nyenyak di Indonesia. Alhasil mereka harus hijrah ke negara lain, seperti: Malaysia, Pakistan, dan Afganistan. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit bersinergi, niscaya penyebaran radikalisme dapat diredam, dengan senantiasa melakukan koordinasi dan sinergi di wilayah masing-masing dan antar wilayah, demi kebaikan bersama di seluruh Indonesia.



3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat koordinasi dan sinergi, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep instrumen analisis konflik. b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. c. Menyusun instrumen analisis konflik pada institusi pemerintah. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam instrumen analisis konflik. e. Mengelola instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakteristik penyebaran radikalisme yang ditunjukkan kasus tersebut? c. Apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya konflik antara ORMAS Islam dan kelompok-kelompok Radikal? d. Jika di berada di posisi pemerintah, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut.

192



193


CASE

A

PENYEBARAN RADIKALISME KE KALANGAN APARATUR NEGARA2

ncaman penyebaran radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan. Selain generasi muda, kini paham yang mendasari gerakan terorisme itu sudah melebar kekalangan profesional dan selebritas. ”Ini membahayakan dan bisa dibilang mengerikan. Dari datadata yangada, mereka sudah menyasar beberapa pihak yang punya banyak simpatisanatau penggemar seperti artis. Artinya, radikalisme itu mengancamseluruh lapisan masyarakat, sehingga kita tidak boleh sekadarbertahan, tetapi harus bisa melawan dan memberantasnya,” papar WakilSekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) AN di Jakarta kemarin. Menurut AN, PB NU sendiri tidak pernah berhenti untuk membendung dan melawan gerakan radikalisme, tapi harus didukung pemerintah danberbagai organisasi kemasyarakat-an lain. Masalah ini sangat krusial karena dipicu kondisi bangsa Indonesia yang belum stabil. ”Mereka sekarang membidik kalangan menengah seperti: pegawai negeri, aparat TNI, Polri, bahkan petugas lembaga pemasyarakat pun ada yang terbawa Radikalisme. Ini fakta yang tidak bisa dibantah sehingga harus ada gerakan nyata untuk melawan mereka. Saya khawatir bila dibiarkan seperti ini, artinya pemerintah tidak menyiapkan instrumen hukum yang pasti, kehidupan berbangsa dan bernegara di RepublikIndonesia ini bakal terancam,” ungkap Adnan. AN mengakui, mobilisasi propaganda di kalangan menengah ini sangat kuat sehingga belakangan memang agak sulit untuk membendung pergerakan mereka, termasuk melalui media sosial. ”Ada profesor, doktor, insinyur, bahkan jurnalis. Merekalah yang justru paling berbahaya. Kalau martirmartirnya mudah diatasi,” tukas Adnan. Di sisi lain, mantan aktivis Jamaah Islamiyah (JI) UAA meminta pemerintah menerapkan caracara pemberantasan paham radikalisme dan terorisme seperti cara-cara yang digunakan pada zaman Orde Baru. ”Di zaman Orde Baru, pelaku terorisme, seperti saya waktu itu, tidakbisa hidup dan tidur nyenyak di Indonesia. Alhasil kami harus hijrah ke negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Afganistan. Bagaimana kami tidak pergi, saat itu RT atau RW bisa menjadi intel sehingga tidak ada ruang bagi terorisme untuk menjalankan kegiatannya,” imbuh dia. *** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apase benarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan cara cara pemberantasan paham radikalisme dan terorisme seperti cara-cara yang digunakan pada zaman Orde Baru? Mengapa?

2 Disadur dari: http://www.koran-sindo.com/read/1008599/149/radikalisme-sudah-menjalar-ke-profesionaldan-artis-1433385207

194


Case Plan 21

PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SANTA CLARA BEKASI

PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SANTA CLARA BEKASI 21


21. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Pemerintah Kota Bekasi di Jl. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, di demo oleh Ustadz AK AKA dan Korlap Ustadz II, atas nama Forum Masjid dan Mushola (FSMM) warga perumahan Duta Harapan, Telaga Mas dan Harapan Baru, Bekasi Utara, kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Demo ini terkait Gereja Katolik Paroki Santa Clara yang berlokasi di Jalan Duta Bulevard Barat Blok AE-3 No. 7 RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Walikota Bekasi, kemudian menurunkan 1200 personil Polisi untuk mengamankan aksi damai FSMM didepan Kantor Walikota Bekasi. b. Permasalahan Rencana pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara, sebenarnya masih ditolak baik oleh warga setempat, maupun warga lain dan kelompok ORMAS, meskipun Pemerintah Kota Bekasi telah menerapkan kebijakan Peraturan Bersama Tiga Menteri yang mengaturnya sebagai landasan pendirian rumah ibadah dimaksud. c. Posisi Protagonist Ä RE, Walikota Bekasi Ä Ustadz AK AKA dan Korlap Ustadz II, atas nama Forum Masjid & Mushola (FSMM) Ä Ustazd D, Majelis Silahturahim Ummat Islam Bekasi (MSUIB) Ä KH IM, Ketua MSUIB, Kota Bekasi,

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

196



197


21 PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SANTA CLARA BEKASI

AK AKA dan Korlap Ustadz II, atas nama Forum Masjid dan Mushola (FSMM) warga perumahan Duta Harapan, Telaga Mas dan Harapan Baru, Bekasi Utara, kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Demo ini terkait Gereja Katolik Paroki Santa Clara yang berlokasi di Jalan Duta Bulevard Barat Blok AE-3 No. 7 RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Rencana pembangunan gereja tersebut masih ditolak baik oleh warga setempat, maupun ORMAS, meskipun kebijak-an yang mengaturnya telah dijadikan sebagai landasan pendirian rumah ibadah dimaksud.

U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Instrumen Analisis Konflik Ä Mengidentifikasi ragam upaya penyelesaian konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apakah kebijakan Peraturan Bersama Tiga Menteri dapat diterapkan dengan efektif dalam kerangka menjaga kerukunan umat beragama?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Senin Pagi, (10/8/2015) umat Islam Bekasi menggeruduk Kantor Walikota Bekasi di Jl. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Acara demo ini dipimpin Ustadz Abdul Kadir AKA dan korlap Ustadz Ismail Ibrahim. Demo ini terkait gereja Santa Clara yang dinilai liar. Demo ini atas nama Forum Masjid dan Mushola (FSMM) warga perumahan Duta Harapan, Telaga Mas dan Harapan Baru, Bekasi Utara, Jawa Barat. b. Closing Paragraphs Surat rekomendasi tambahnya, yang dikeluarkan FKUB Kota Bekasi, banyak mengandung kekeliruan dan kebohongan, karena tandatangan masyarakat yang dijadikan dasar rekomendasi persetujuan untuk rencana pembangunan Gereja Santa Clara tidak benar. “Lokasi rencana Gereja yang dibangun itu, berada diwilayah RW011, tapi yang dijadikan dasar tandatangan persetujuan warga diwilayah lingkungan RW06 jadi sudah ngak benar dan kami tetap menolak.” tutupnya. [adivammar/voa-islam. com].

b. Pembangunan Gereja Sudah Memenuhi Prosedur Menurut RE, Walikota Bekasi, Pembangunan Gereja sudah memenuhi proses dan prosedural dan juga syarat-syaratnya. Jadi tidak ada yang dibohongi dalam persoalan ini. c. Surat Rekomendasi dari FKUB Sebagai Pemicu Konflik Pada poin 1 huruf (j) dalam surat rekomendasi FKUB itu dikatakan Hasil Rapat Muspida tanggal 6 April 2015 di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi menyatakan, bahwa rencana pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang. Padahal Tokoh Ulama, Masyarakat dan Ormas Muslim tidak pernah melontarkan pernyataan setuju dan sepakat atas pendirian Gereja Santa Clara. d. Saran Pemkot Bekasi dalam Penyelesaian Konflik Upaya-upaya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, kalau memang masih ada pihak atau kelompok yang keberatan dan tetap menolak rencana pembangunan Gereja Santa Clara, sebaiknya menempuh jalur hukum, kalau jalur demo yang bersifat mengerahkan massa, khawatir akan melanggar ketertiban.


Kota Bekasi Dalam Angka. Peraturan Bersama Tiga Menteri tentang Rumah Ibadah Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Penanganan Konflik SARA Publikasi-publikasi terkait dengan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pemerintah Kota Bekasi di Jl. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat, di demo oleh Ustadz

198



199


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SANTA CLARA BEKASI 2. Kesimpulan Kasus a. Menurut RE, Walikota Bekasi, pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat tentang tata cara pendirian rumah ibadah. Mereka sudah memenuhi proses dan prosedural dan juga syarat-syaratnya. Bahkan Pemkot Bekasi sudah melakukan dialog dan menjelaskan semua rencana pembangunan Gereja, dengan Ustazd D, dari Majelis Silahturahim Ummat Islam Bekasi (MSUIB), tentunya dengan menunjukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. b. Apabila masih ada pihak atau kelompok yang keberatan dan tetap menolak rencana pembangunan Gereja Santa Clara, maka sebaiknya menempuh jalur hukum, bukan jalur demo yang bersifat mengerahkan massa, karena dikhawatirkan dapat melanggar ketertiban umum dan memancing konflik masa. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit bersinergi, dalam mencari resolusi Konflik, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dalam rangka pengelolaan kedamaian pembangunan Gereja Santa Clara.



3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat koordinasi dan sinergi, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep instrumen analisis konflik. b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. c. Menyusun instrumen analisis konflik pada institusi pemerintah. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam instrumen analisis konflik. e. Mengelola instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakteristik penyebaran radikalisme yang ditunjukkan kasus tersebut? c. Apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya konflik antar warga Kota Bekasi? d. Jika di berada di posisi Walikota Bekasi, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit).

200



201


CASE

S

PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SANTA CLARA BEKASI2

enin Pagi, (10/8/2015) umat Islam Bekasi menggeruduk Kantor Walikota Bekasi di Jl. Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Acara demo ini dipimpin Ustadz AK AKA dan Korlap Ustadz II. Demo ini terkait gereja Santa Clara yang dinilai liar. Demo ini atas nama Forum Masjid dan Mushola (FSMM) warga perumahan Duta Harapan, Telaga Mas dan Harapan Baru, Bekasi Utara, Jawa Barat. Aksi ini sebagai bentuk penolakan pembangunan gereja Santa Clara, Bekasi Utara. Perwakilan demonstran Ustadz AK AKA kemudian menemui Walikota Bekasi, demo ini menurunkan 1200 personil Polisi untuk mengamankan aksi damai FSMM didepan Kantor Walikota Bekasi soal pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara, yang ditolak kaum muslim karena dianggap menyalahi prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi. Seperti dilansir berita ekspres melansir pernyataan Walikota Bekasi, Dr RE, menanggapi rencana pembangunan Gereja Katolik Paroki Santa Clara yang berlokasi di Jalan Duta Bulevard Barat, Blok AE-3 No. 7 RT03/RW06, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat tentang tata cara pendirian rumah ibadah. “Kita sudah menjelaskan, bahwa mereka sudah memenuhi proses dan prosedural dan juga syarat-syaratnya. Jadi tidak ada yang dibohongi dalam persoalan ini,” ujar Walikota Bekasi, RE, Sabtu (8/8/2015). Menurutnya, kalau memang masih ada pihak atau kelompok yang keberatan dan tetap menolak rencana pembangunan Gereja Santa Clara, sebaiknya menempuh jalur hukum, kalau jalur demo yang bersifat mengerahkan massa, khwatir akan melanggar ketertiban. “Sebaiknya tempuh jalur hukum saja, karena kalau demo khwatir melanggar ketertiban dan itu sudah wewenang aparat,” terangnya.


beberapa kali pertemuan yang pada intinya kami tetap menolak keras,” ujar KH IM, Ketua MSUIB Kota Bekasi, Jumat (7/8) kemarin. Dijelaskan Ishomuddin, pada poin 1 huruf (j) dalam surat rekomendasi FKUB itu dikatakan Hasil Rapat Muspida tanggal 6 April 2015 di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi yang menyatakan rencana pembangunan Gereja Santa Clara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka boleh diberikan rekomendasi oleh instansi yang berwenang. “Ini namanya memutar balikan fakta, karena dalam pertemuan tersebut, Tokoh Ulama, Masyarakat dan Ormas Muslim tidak meyebutkan atau melontarkan pernyataan setuju dan sepakat atas pendirian Gereja Santa Clara. Bahkan dalam pertemuan tersebut ditutup dengan pernyataan masyarakat yang tetap menolak dengan tegas rencana pembangunan Gereja,” ungkapnya. Surat rekomendasi tambahnya, yang dikeluarkan FKUB Kota Bekasi, banyak mengandung kekeliruan dan kebohongan, karena tandatangan masyarakat yang dijadikan dasar rekomendasi persetujuan untuk rencana pembangunan Gereja Santa Clara tidak benar. “Lokasi rencana Gereja yang dibangun itu, berada diwilayah RW011, tapi yang dijadikan dasar tandatangan persetujuan warga diwilayah lingkungan RW06 jadi sudah ngak benar dan kami tetap menolak.” tutupnya. [adivammar/voa-islam.com] *** Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan cara-cara penanganan konflik oleh Pemerintah? Mengapa?

Dalam persoalan ini tambahnya, pemerintah sudah melakukan dialog dan menjelaskan semua rencana pembangunan Gereja, tentunya dengan menunjukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Dialog sudah, bahkan saya sendiri langsung turun datang ketempat Ustazd D, berdialog dan menjelaskan persoalan ini. Jadi tidak ada yang dibohongi semua terbuka,” tandasnya. Tersiar kabar, adanya rencana aksi demo dari Majelis Silahturahim Ummat Islam Bekasi (MSUIB) besok, Senin (10/8/2015) untuk menentang dan menolak pembangunan Gereja Santa Clara. Aksi demo ini, dipicu telah dikeluarkannya surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Ummat Beragama Bekasi (FKUB) Bekasi bernomor: 109/REK.FKUB/IV/2015 tertanggal 20 April 2015, tentang diizinkannya rencana pembangunan Gereja Santa Clara. Namun, surat rekomendasi yang dikeluarkan FKUB Kota Bekasi terkait rencana pembangunan Gereja Santa Clara dinilai mengandung kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. “FKUB Kota Bekasi dalam surat rekomendasinya tidak menyebutkan fakta-fakta hasil 2 Disadur dari: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2015/08/10/38491/demo-gereja-santa-clarabekasi-ratusan-elemen-masyarakat-geruduk-walikota/#sthash.i5tnrbfS.dpuf

202



203


Case Plan 22

ADA YANG MENSETTING KERUSUHAN TOLIKARA?

204


ADA YANG MENSETTING KERUSUHAN TOLIKARA? 22


22. CASE PLAN


1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat, dan Lokasi Organisasi Pemerintah Daerah Tolikara yang memberikan kebebasan bagi warga untuk beribadah dan menjalankan kegiatan keagamaaan berdasarkan Pancasila. Polisi setempat yang mempunyai kewajiban memberikan perlindundungan dan menjaga keamanan warga masyarakat. Badan Pekerja GIDI (Gereja Injli di Indonesia) yang mempunyai tugas melengkapi kebutuhan rohani bagi warga kristen di Tolikara. b. Permasalahan Pada saat Idul Fitri 1436 warga Muslim Tolikara menggelar Shalat Idul Fitri di lapangan Makoramil dengan menggunakan pengeras suara. Jarak 250 meter dari pengeras suara digelar acara Seminar dan KKR GIDI (Gereja Injili di Indonesia). Surat pemberitahuan adanya Seminar dan KKR GIDI belum sempat disosialisasikan. Pada saat shalat Idul Fitri ada sekitar 70 orang menolak pelaksanaan salat Id di lapangan Makoramil, kemudian terjadilah bentrokan polisi menembakan senjata dan terjadi pembakaran beberapa rumah, kios dan musala yang ikut terbakar. c. Posisi Protagonist Ä Pemerintah Daerah Tolikara Ä Kepolisian Sektor Tolikara Ä Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Hak Azasi Manusia Ä Balai Pekerja GIDI.

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Instrumen Analisis Konflik c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu memahami Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

206



207


22 ADA YANG MENSETTING KERUSUHAN TOLIKARA?

U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan Instrumen dan menganalisis konflik dengan baik. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku keterbukaan dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Instrumen Analisis Konflik Ä Konsep tentang Konflik Sosial Ä Pemetaan Isu, identifikasi Aktor dan Faktor Ä Kronologi Konflik Ä Resolusi Konflik e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa Resolusi Konflik apa yang sudah dilakukan Pemerintah Tolikara dan Kepolisian setempat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat kerangka menjaga kerukunan umat beragama?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Pada hari Raya Idul Fitri terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua. Amuk massa ini menyisakan beragam versi tentang kronologi sebelum kerusuhan terjadi. Pemerintah, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan kepolisian belum satu suara soal musabab kerusuhan di Tolikara. b. Closing Paragraphs Menanggapi insiden Tolikara, Kepala BIN yang baru Sutiyoso menyebut kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu sangat besar. “Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita enggak bisa nuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja kan keterlibatan pihak asing,” kata dia usai menghadiri halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07).

208


4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Pemerintah Tolikara mempunyai warga ada yang beragama muslim dan kristen. Polisi setempat melindungi warga muslim yang akan melakukan ibadah salat Ied di hari Raya Idul Fitri. Badan Pekerja GIDI membekali warga kristen Tolikara melalui acara Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani. b. Beda Kronologi Peristiwa Menurut Kapolri, informasi kemungkinan keterlibatan asing dalam peristiwa Tolikara didapat dari masyarakat dan beberapa sumber informasi di Papua. Tapi semuanya masih dalam penyelidikan kepolisian. Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, aksi pembakaran dipicu oleh penembakan terhadap warga pemuda Papua. Pasukan khusus TNI dan polisi menjaga keamanan di Mimika, Papua. Ketika itu, delegasi GIDI menghampiri umat Islam yang sedang mempersiapkan shalat Ied dengan cara baik-baik. Namun, rentetan tembakan aparat ke arah umat GIDI membuat situasi jadi kacau. Situasi semakin keruh, ketika diketahui seorang remaja pria berusia 15 tahun tewas tertembak. Akibatnya, warga kemudian membakar kios di sekitar lokasi. Api lalu merembet ke mushala/masjid yang berada di lokasi itu. c. Dugaan Keterlibatan Pihak Asing Kepala BIN yang baru Sutiyoso menyebut kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu sangat besar. “Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita enggak bisa nuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja kan keterlibatan pihak asing,” kata dia usai menghadiri halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07).


Kota Bekasi Dalam Angka. Peraturan Bersama Tiga Menteri tentang Rumah Ibadah Peraturan dan Perundangan yang terkait dengan Penanganan Konflik SARA Publikasi-publikasi terkait dengan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara


209


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus ADA YANG MENSETTING KERUSUHAN TOLIKARA? 2. Kesimpulan Kasus a. Ada dugaan kuat, insiden di Tolikara disiapkan sebelumnya oleh aktor intelektual. Kerusuhan itu ada yang mensetting, tetapi kita belum bisa memastikan adanya pihak asing dalam kejadian itu. Bahkan ada beberapa orang luar dari wilayah itu terlibat dalam kerusuhan. b. Terdapat dua versi, menurut Kapolri, informasi kemungkinan keterlibatan asing dalam peristiwa Tolikara didapat dari masyarakat dan beberapa sumber informasi di Papua. Sedangkan Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, aksi pembakaran dipicu oleh penembakan terhadap warga pemuda Papua. Pasukan khusus TNI dan polisi menjaga keamanan di Mimika, Papua. Ketika itu, delegasi GIDI menghampiri umat Islam yang sedang mempersiapkan shalat Ied dengan cara baik-baik. Namun, rentetan tembakan aparat ke arah umat GIDI membuat situasi jadi kacau. Situasi semakin keruh, ketika diketahui seorang remaja pria berusia 15 tahun tewas tertembak. Akibatnya, warga kemudian membakar kios di sekitar lokasi. Api lalu merembet ke mushala/masjid yang berada di lokasi itu. c. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit bersinergi, dalam mencari resolusi Konflik, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, dalam rangka pengelolaan kedamaian pembangunan Gereja Santa Clara.


membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat koordinasi dan sinergi, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep instrumen analisis konflik. b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan. c. Menyusun instrumen analisis konflik pada institusi pemerintah. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam instrumen analisis konflik. e. Mengelola instrumen analisis konflik. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang konflik dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakteristik penyebaran radikalisme yang ditunjukkan kasus tersebut? c. Apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya konflik antar warga Kota Bekasi? d. Jika di berada di posisi Walikota Bekasi, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi konflik? 5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk

210



211



CASE

P

ADA YANG MENSETTING KERUSUHAN TOLIKARA?2

ada hari Raya Idul Fitri terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua. Amuk massa ini menyisakan beragam versi tentang kronologi sebelum kerusuhan terjadi. Pemerintah, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan kepolisian belum satu suara soal musabab kerusuhan di Tolikara.

Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Dapatkah Saudara mengidentifikasi potensi konflik dalam kasus ini? Dan pihak mana saja yang berkonflik? 2. Apa sebenarnya yang menjadi sumber konflik dalam kasus di atas? Dan mengapa hal itu bisa terjadi? 3. Setujukah anda dengan cara-cara penanganan konflik oleh Pemerintah? Mengapa?

Kapolri Badrodin Haiti menyatakan, ada dugaan insiden di Tolikara disiapkan sebelumnya oleh aktor intelektual. “Kerusuhan itu ada yang mensetting. Tapi kita belum bisa memastikan adanya pihak asing dalam kejadian itu. Tapi ada beberapa orang luar dari wilayah itu terlibat dalam kerusuhan,” kata Badrodin hari Minggu malam (19/07). Pada hari Raya Idul Fitri terjadi kerusuhan di Tolikara, Papua. Amuk massa ini menyisakan beragam versi tentang kronologi sebelum kerusuhan terjadi. Pemerintah, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) dan kepolisian belum satu suara soal musabab kerusuhan di Tolikara. Menurut Kapolri, informasi kemungkinan keterlibatan asing dalam peristiwa Tolikara didapat dari masyarakat dan beberapa sumber informasi di Papua. Tapi semuanya masih dalam penyelidikan kepolisian. Menurut Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang, aksi pembakaran dipicu oleh penembakan terhadap warga pemuda Papua. Pasukan khusus TNI dan polisi menjaga keamanan di Mimika, Papua. Ketika itu, delegasi GIDI menghampiri umat Islam yang sedang mempersiapkan shalat Ied dengan cara baik-baik. Namun, rentetan tembakan aparat ke arah umat GIDI membuat situasi jadi kacau. Situasi semakin keruh, ketika diketahui seorang remaja pria berusia 15 tahun tewas tertembak. Akibatnya, warga kemudian membakar kios di sekitar lokasi. Api lalu merembet ke mushala/ masjid yang berada di lokasi itu. Tetapi Kepala bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Suharsono menegaskan, tembakan ke arah umat GIDI dilakukan, karena massa tak mengindahkan imbauan petugas untuk pergi dari sekitar mushala. Meski polisi telah mencoba menghalau massa yang mengeluarkan pernyataan provokatif, warga yang marah tidak mengindahkan permintaan polisi. Massa lalu mulai melempari mushala dengan batu. Setelah tembakan peringatan tak diindahkan, barulah polisi melepaskan tembakan ke arah tanah, demikian Kombes Suharsono. Menanggapi insiden Tolikara, Kepala BIN yang baru Sutiyoso menyebut kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam peristiwa itu sangat besar. “Harus ada investigasi untuk jawab itu kan kita enggak bisa nuduh sembarang orang. Penyelidikan polisi masih panjang. Bisa saja kan keterlibatan pihak asing,” kata dia usai menghadiri halal bihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/07). hp/yf (kompas, cnnindonesia, tempointeraktif) *** 2 Disadur dari: kompas, cnnindonesia, tempointeraktif

212



213


Case Plan 23

PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI

214


PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI 23


23. CASE PLAN

PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI

1

1. LEAD CASE a. Nama, Hakikat dan Lokasi Organisasi Wali Kota Surabaya TR berupaya untuk melakukan pendekatan personal dan menyediakan pendamping bagi warga Surabaya yang sempat menghilang di Turki. b. Permasalahan Adanya penahanan 16 warga Indonesia oleh aparat Turki, dimana di antaranya delapan orang warga dari Surabaya. Penahanan warga Indonesia tersebut dikarenakan warga Indonesia ingin menyeberang ke Suriah dan diduga ingin bergabung pada kelompok ISIS. Walikota Surabaya berusaha mencari tahu mengenai identitas warga tersebut dan menemukan informasi bahwa enam warga tersebut sudah menghilang sejak tanggal 21 Pebruari 2015. Wali Kota Surabaya berupaya untuk berKolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Turki guna klarifikasi dan kemungkinan membantu kepulangan warga dengan menanggung biaya tiket penerbangan ke Indonesia. c. Posisi Protagonist Ä TR, Wali Kota Surabaya Ä Kedutaan Besar Indonesia di Turki Ä AT, warga Kalimas Hilir, Surabaya Ä SLM, Kepala Keluarga yang ditahan Aparat Turki

2. POSITIONING a. Target Audience Diklat Bina Damai b. Mata Diklat Kolaborasi dan sinergi c. Tujuan Pembelajaran U Knowledge: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat memahami pengertian kolaborasi dan sinergitas antara Walikota Surabaya dengan Kedubes Turki, sehingga dapat dipulangkan ke-16 WNI yang ada di sana. 1 Ini adalah kasus nyata, oleh karena sifatnya sensitif, maka nama tokoh, tempat, dan hal lain yang bisa membuka identitas individu dan organisasinya disamarkan. Informasi lainnya bersifat objektif dan digali dari sumber primer dan sekunder.

216



217


23 PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI

U Skill: Setelah melalui proses diskusi peserta mampu merumuskan gagasan pene-rapan strategi kolaborasi dan sinergi antara Walikota Surabaya dengan Kedubes Turki, sehingga dapat dipulangkan ke-16 WNI yang ada di sana. U Attitude: Setelah melalui proses diskusi peserta dapat menunjukkan sikap dan prilaku kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi masalah. d. Generalizable concept Ä Kolaborasi dan sinergi, jenis-jenis, dan tahapannya. Ä Strategi kolaborasi & sinergi antar institusi pemerintah atau antar negara. Ä Peran aparatur dan pemerintah dalam berkolaborasi & bersinergi kedamaian antar institusi pemerintah, termasuk antar negara. Ä Pengelola kedamaian, termasuk sinergi antar instansi pemerintah di dalam maupun di luar negeri. e. Framework Peserta Diklat dibagi dalam kelompok kecil (4-5 orang) dan setiap peserta menerima bahan kasus dari fasilitator, kemudian diminta untuk menganalisis berdasarkan fakta (fenomena) yang ada, akhirnya menarik kesimpulan sementara tentang situasi yang terjadi. Selanjutnya, para peserta mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok masing-masing, untuk merumuskan alternatif-alternatif jalan keluarnya. Akhirnya, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di tingkat (diskusi) kelas dengan menawarkan gagasan serta meminta dukungan dan masukan dari kelompok lainnya. Fokus pembahasan pada: “Apa yang akan dilakukan TR sebagai Wali Kota Surabaya terhadap situasi yang terjadi pada warga Surabaya tersebut?”

3. DRAFT OPENING AND CLOSING PARAGRAPHS a. Opening Paragraphs Wali Kota Surabaya, TR mengutamakan pendekatan personal dan menyediakan pendamping bagi warga Surabaya yang sempat menghilang di Turki. “Bisa didekati. Setelahnya kami lihat. Ya, kami akan siapkan pendamping,” kata TR kepada wartawan selepas penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan 2014 di Balai Kota Surabaya, Kamis, 12 Maret 2015.

4. BRIEF OUTLINE OF CASE a. Latar Belakang Penahanan 16 warga Indonesia, termasuk di antaranya delapan orang dari Surabaya oleh aparat Turki lantaran hendak menyeberang ke Suriah, mereka disebut-sebut berniat bergabung dengan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). b. Pendekatan Personal dan Penyediaan Pendamping Setelah mencermati masalah tersebut Wali Kota Surabaya TR akang menggunakan pendekatan personal dan menyediakan pendamping bagi warga Surabaya yang sempat menghilang di Turki. c. Teknis Kepulangan WNI ke Surabaya • Menyediakan pendamping melalui Kedutaan Besar Indonesia di Turki, bagi 16 warga Indonesia, termasuk 8 orang warga Surabaya, oleh aparat Turki lantaran hendak menyeberang ke Suriah. • Membantu kepulangan delapan orang yang tercatat sebagai warga Surabaya dengan menanggung biaya tiket penerbangan, enam orang diantaranya merupakan satu keluarga. Bahkan, satu warga merupakan bayi berusia setahun. d. Rehabilitasi Pasca Pulang dari Turki Menurut AT, warga Kalimas Hilir, Surabaya, keluarga sempat khawatir jika SLM kembali ke rumah akan mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat lantaran dianggap bergabung dengan kelompok ISIS. AT berharap pemerintah bersedia memulangkan dan memulihkan SLM & keluarganya, agar dapat diterima masyarakat.

5. DATA REQUIREMENTS AND SOURCE OF INFORMATION a. Profil TR, Walikota Surabaya b. Kota Surabaya Dalam Angka c. Peraturan dan Perundangan terkait dengan Penanganan Pengungsi

b. Closing Paragraphs Menurut AT, keluarga sempat khawatir jika SLM kembali ke rumah akan mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat lantaran dianggap bergabung dengan kelompok ISIS. “Kami khawatir kalau nanti pulang, dia diapa-apain. Padahalkan dia enggak ngacau,” kata dia. AT berharap pemerintah bersedia memulangkan dan memulihkan SLM agar tetap diterima di masyarakat seperti sedia kala. “Dia itu anaknya baik. Pendiam.”

218



219


CASE TEACHING NOTE 1. Judul Kasus PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI 2. Kesimpulan Kasus a. TR, Wali Kota Surabaya melakukan pendekatan personal dan menyediakan pendamping bagi warga Surabaya yang sempat menghilang di Turki, diduga bermaksud bergabung dengan ISIS. b. TR, Wali Kota Surabaya berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Turki guna klarifikasi dan membantu pemulangan warga Surabaya dengan menanggung biaya tiket penerbangan ke Indonesia. c. Masyarakat berharap pemerintah dapat menyiapkan Program Rehabilitasi bagi WNI yang mengalami kasus serupa, tidak mendapat perlakuan diskriminatif dari masyara-kat lantaran dianggap bergabung dengan kelompok ISIS, serta dapat diterima masyarakat seperti sedia kala. d. Meskipun penuh dengan tantangan dan keterbatasan, dengan upaya-upaya kongkrit berkolaborasi dan bersinergi antar instansi pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, niscaya dapat potensi berpindahnya WNI untuk tujuan terorisme dan radikalisme, dapat dicegah demi sebuah cita-cita kebersamaan.


5. Skenario Pembelajaran Pembelajaran kasus disampaikan setelah istirahat siang dengan total waktu 3 (tiga) jam pembelajaran (3x45 menit). Para oeserta diberi keleluasaan dan keluwesan untuk membahas kasus. Fasilitator memandu pembelajaran kasus, dengan melakukan hal-hal berikut. a. Fasilitator menyampaikan penjelasan umum mengenai tujuan pembelajaran dan apa yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. (durasi: 5 menit). b. Fasilitator meminta peserta membaca naskah kasus. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4), sambil meminta peserta membuat poinpoin penting untuk didiskusikan di tingkat kelompok (durasi: 10 menit). c. Fasilitator meminta peserta diklat untuk mendiskusikan kasus tersebut di tingkat kelompok, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 30 menit) d. Fasilitator memfasilitasi diskusi kelas dengan memberi kesempatan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya sambil mengajukan pertanyaanpertanyaan pemandu diskusi (No. 4). (durasi: 80 menit) e. Fasilitator menutup kegiatan pembelajaran dengan menggarisbawahi (highlight) beberapa hal penting selama pembelajaran berlangsung, beserta action plan (bilamana diperlukan). (durasi: 10 menit)

3. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti mata diklat nasionalisme atau self mastery, peserta diklat diharapkan mampu: a. Memahami konsep-konsep Kolaborasi dan sinergi; b. Mempunyai pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi Kolaborasi kepentingan dalam bernegara; c. Menyusun strategi kolaborasi & sinergi antar institusi pemerintah atau antar negara. d. Meningkatkan peran aparatur dan pemerintah dalam sinergi kedamaian (termasuk antar negara) e. Mengelola dan menciptakan sinergi kedamaian antar negara. 4. Pertanyaan/Pernyataan Tugas/Pemandu Diskusi Peserta yang sudah dibagi dalam beberapa kelompok kecil diminta untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan berikut. a. Bagaimana gambaran tentang Kolaborasi dalam kasus tersebut? b. Bagaimana karakter AL China yang ditunjukkan oleh Liang Yang sebagai Juru Bicaranya? c. Perilaku apa saja yang menunjukkan tanda-tanda adanya Kolaborasi dan sinergi diantara negara-negara yang terlibat? d. Jika di berada di posisi Walikota Surabaya dan Kedubes Turki, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi Kolaborasi dan saling bersinergi?

220



221


CASE

W

PENDEKATAN PERSONAL DALAM MEREDAM POTENSI KOLABORASI2

ali Kota Surabaya TR mengutamakan pendekatan personal dan menyediakan pendamping bagi warga Surabaya yang sempat menghilang di Turki. “Bisa didekati. Setelahnya kami lihat. Ya, kami akan siapkan pendamping,” kata TR kepada wartawan selepas penganugerahan Penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan 2014 di Balai Kota Surabaya, Kamis, 12 Maret 2015. Menurut TR, upaya pendekatan lebih diperlukan walaupun mereka disebut-sebut berniat bergabung dengan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). TR yakin masalah ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Meski demikian, TR masih akan melihat perkembangan dan hasil komunikasi dengan warga yang bersangkutan. Mengenai penahanan 16 warga Indonesia, termasuk di antaranya delapan orang dari Surabaya oleh aparat Turki lantaran hendak menyeberang ke Suriah, Risma belum mengetahuinya. Risma hendak menghubungi Kedutaan Besar Indonesia di Turki. “Ya, nanti kita lihat. Nanti aku akan komunikasi sama Kedubes di Turki,” ujar TR. TR tidak keberatan jika harus membantu kepulangan warga dengan menanggung biaya tiket penerbangan. Berdasarkan data, ada delapan orang yang tercatat sebagai warga Surabaya. Enam di antaranya merupakan satu keluarga. Bahkan, satu warga merupakan bayi berusia setahun. Sejak dinyatakan hilang, TR langsung memeriksa data delapan orang tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi, enam orang sudah tidak terlihat mulai 21 Februari 2015. Salah seorang anggota keluarga warga Surabaya yang menghilang di Turki menyambut baik upaya pendekatan yang dilakukan Wali Kota Surabaya. “Alhamdulillah kalau begitu,” kata AT, warga Kalimas Hilir, Surabaya. Menurut AT, keluarga sempat khawatir jika SLM kembali ke rumah akan mendapat perlakuan diskriminatif dari masyarakat lantaran dianggap bergabung dengan kelompok ISIS. “Kami khawatir kalau nanti pulang, dia diapa-apain. Padahalkan dia enggak ngacau,” kata dia. AT berharap pemerintah bersedia memulangkan dan memulihkan SLM agar tetap diterima di masyarakat seperti sedia kala. “Dia itu anaknya baik. Pendiam.” Bacalah dengan seksama kasus di atas, diskusikan dalam kelompok di kelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa SLM berangkat ke Turki untuk selanjutnya bergabung dengan ISIS? 2. Dapatkah Saudara mengidentifikasi adanya potensi Kolaborasi dalam kasus ini? Jelaskan jenis Kolaborasinya dan pihak mana saja yang kemungkinan akan berKolaborasi? 3. Apakah tindakan Walikota Surabaya TR sudah memadai untuk meredam Kolaborasi? 2 Disadur dari: http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/13/058649546/wni-hilang-di-turki-rismadekati-secara-personal

222


bahan ajar studi kasus Pelatihan bina damai Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Recommend Documents