PEMBERIAN UANG PENGGANTIAN HAK TERHADAP PEKERJA KONTRAK WAKTU TERTENTU YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT HANAYA INTER NIAGA SUPPLY BADUNG Oleh: Satyawati Ratna Dewi I Wayan Wiryawan I Nyoman Mudana Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, Universitas Udayana ABSTRAK Penulisan ini berjudul “Pemberian Uang Penggantian Hak Terhadap Pekerja Kontrak Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply Badung”. Perlindungan hukum ketenagakerjaan khususnya jaminan kepastian akan mendapatkan penghidupan yang layak terutama mendapatkan manfaat ekonomi berupa upah atau pesangon dan uang penggantian hak, tidak hanya berlaku bagi pekerja tetap tetapi berlaku juga bagi pekerja kontrak. Tetapi dalam pelaksanaan seringkali apa yang diharuskan dalam norma tidak selamanya berbanding lurus dengan kenyataannya. Oleh karena itu pentingnya mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu dan pemberian uang penggantian hak bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada PT Hanaya Inter Niaga Supply. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keteranganketerangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan buku-buku. Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan pemberian uang penggantian hak terhadap pekerja kontrak yang mengalami pemutusan hubungan kerja yaitu mengenai perlindungan terhadap pekerja kontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pekerja kontrak waktu tertentu meliputi pekerjaan yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Apabila pekerja kontrak pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri maka diberikan sebagai hak pekerja berupa uang penggantian hak sebesar dua bulan upah apabila pekerja telah memenuhi syarat-syarat pengunduran diri secara tertulis. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberian uang penggantian hak terhadap pekerja kontrak pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply adalah pihak pengusaha tidak memberikan uang penggantian hak terhadap pekerja kontrak yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun tersebut dan dari pihak pekerja tidak
1
membuat surat permohonan pengunduran diri secara tertulis saat terjadi pemutusan hubungan kerja. Dan adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian uang penggantian hak yang belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor kesadaran hukum baik pekerja maupun pengusaha dan faktor ekonomi dari pengusaha. Kata Kunci : Uang Penggantian Hak, Pekerja Kontrak, Pemutusan Hubungan Kerja ABSTRACT The protection of labor law in terms of legal certainty in getting a proper living and obtaining economics benefits in the form of wage or severance package and compensation payment does not only apply to permanent workers, but also contract workers. However, often times there are discrepancies found between what is regulated and what is implemented. The present study, which is titled “The Administration of Compensation Payment to the Contract Workers Who Experienced Termination of Employment at PT. Hanaya Inter Niaga Supply Badung,” aims at revealing how legal protection and compensation payment are given to the contract workers who are terminated at PT Hanaya Inter Niaga Supply. The researcher used juridical empirical legal research method in this study. There are two types of data presented here, namely the primary and secondary data. The primary data was obtained directly from the field research in the form of information provided by the parties involved. The secondary data was obtained from the intensive study of literature through legislation and books related to the field. The findings revealed that PT Hanaya Inter Niaga Supply provides compensation payment to the following three types of work: work whose completion is no longer than three years, seasonal work, and work which is related to new products. The term of employment agreement for contract workers can be up to two years maximum and can be extended for another one year. If the contract workers at PT. Hanaya Inter Niaga Supply are terminated because of their own decision, the amount of compensation payment given will be as much as twomonth salary after the workers fulfill all the written requirements for their resignation. PT. Hanaya Inter Niaga Supply, however, does not give compensation payment to those who have worked for more than three years and the workers do not write an application letter for his resignation when the employment is terminated. The findings of the present study also reveal the factors that contribute to the difficulty in giving compensation payment to the contract workers which include the lack of legal awareness from both parties (the workers and employer) and the current financial situation of the employer. Keywords: Compensation payment, contract workers, termination of employment
2
I.
PENDAHULUAN Hukum kontrak merupakan salah satu bidang yang wajib mendapatkan
perlindungan pemerintah walaupun merupakan bagian dari hukum perikatan yang bebas menentukan substansi, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan. Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.1 Pekerja kontrak di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap pekerja kontrak. Pekerja kontrak harus berdasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja dimana pihak kesatu, buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh tersebut dengan membayar upah.2 Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hal ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja. Pekerja kontrak yang bekerja di PT Hanaya Inter Niaga Supply mengalami pemutusan
hubungan
kerja
(PHK)
sebanyak
satu
orang
dikarenakan
mengundurkan diri atas kemauannya sendiri yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun. Tujuan umum penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan khusus penulisan ini adalah mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja kontrak waktu tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan mengetahui bagaimana pemberian uang penggantian hak kepada pekerja kontrak waktu tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada PT Hanaya Inter Niaga Supply. II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian 1
Ahmad Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, hlm.2. Imam Soepomo, 1994, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, hlm.51. 2
3
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari hasil penelitian lapangan karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara.3 Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif.
2.2
HASIL DAN PENELITIAN
2.2.1 Pemberian uang penggantian hak kepada pekerja kontrak waktu tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply Badung Perlindungan terhadap pekerja kontrak waktu tertentu yang berada pada PT Hanaya Inter Niaga Supply sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimana pekerja kontrak yang bekerja pada PT Hanaya Inter Niaga Supply sesuai perjanjian kerja waktu tertentu dibuat untuk pekerjaan yang sesuai jenisnya yang akan selsai dalam waktu tertentu, mengenai jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 2 (dua) tahun dan boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Apabila pekerja sudah bekerja selama tiga tahun lebih dimana pekerja kontrak tersebut mengerjakan di luar pekerjaan yang seharusnya dikerjakan maka akibat hukumnya pekerja itu harus dianggap sebagai pekerja tetap sehingga pekerja kontrak tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri atas kemauannya sendiri. Dalam hal ini pekerja kontrak yang mengundurkan diri tersebut harus melaksanakan syaratsyarat sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dari pihak pengusaha wajib melaksanakan kewajiban untuk memberikan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja kontrak tersebut. Sebagaiana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) menyatakan 3
Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan Hukum, cet I, Ghalian Indonesia,
hlm.24.
4
pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, wajib memperoleh uang penggantian hak. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri merupakan tindakan sukarela dari pekerja untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pengusaha. Dimana pengusaha menerbitkan surat permohonan pemberhentian oleh pekerja untuk diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Dimana pekerja kontrak ini merupakan tenaga kontrak pada perusahaan PT Hanaya Inter Niaga Supply. Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1996 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta dijelaskan bahwa “Uang penggantian hak yang diberikan dalam bentuk upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap” dan dijelaskan nominal upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap yang harus diberikan PT Hanaya Inter Niaga Supply kepada pekerja kontrak waktu tertentu tersebut yaitu sebesar Rp. 2.015.000,00 terdiri dari gaji pokok, tunjangan pengobatan, uang makan, dan insentif sebagai pengganti hari libur. 2.2.2 Hambatan-Hambatan Dalam Pemberian Uang Penggantian Hak Terhadap Pekerja Kontrak yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply Badung Hambatan-hambatan yang dialami dalam pemberian uang penggantian hak terhadap pekerja kontrak yang mengalami pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh itu sendiri pada PT. Hanaya Inter Niaga Supply adalah dari pihak pengusaha tidak memberikan uang penggantian hak kepada pekerja kontrak waktu tertentu dan tidak dipenuhinya tata cara permohonan pemutusan hubungan kerja yang seharusnya dilakukan secara tertulis oleh pekerja kontrak. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor kesadaran hukum pekerja yang disebabkan pekerja tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan permohonan pemutusan hubungan kerja dan faktor ekonomi yang disebabkan karena pihak pengusaha belum dapat memenuhi
5
tuntutan hak dari pekerja dikarenakan alasan pendapatan perusahaan yang minim atau tidak stabil.
III. SIMPULAN Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian uang penggantian hak dan perlindungan hukum belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Adapun hambatan-hambatan yang dialami yaitu pihak perusahaan tidak memberikan uang penggantian hak kepada pekerja kontrak dan tidak dipenuhinya tata cara permohonan pemutusan hubungan kerja yang disebabkan oleh faktorfaktor yang menghambat yaitu faktor kesadaran hukum baik pekerja maupun pengusaha dan faktor ekonomi.
DAFTAR PUSTAKA Buku Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penulisan, cet I, Ghalian Indonesia, Jakarta Imam Soepomo, 1994, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta Ahmadi Miru, 2008, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta. Undang-Undang Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-03/Men/1996 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu
6
