BAB V
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
5.1.
Kesimpulan
Dari hasil pengujian analisis secara deskriptif dapat diketahui bahwa Perlakuan Akuntansi di Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi indikator indikator yang telah ditetapkan di dalam PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di dalam PP no 71 tahun 2010 namun hal tersebut berbeda dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu staf DPPKAD Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan bahwa belum sepenuhnya Indikator Indikator Perlakuan Akuntansi Aset Tetap yang dijelaskan dalam PP no 71 telah diterapkan sepenuhnya di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, data hasil wawancara tersebut didukung oleh fakta yang ada bahwa dalam LHP Kabupaten Bandung Barat tahun 2010 masih banyak ditemukan kesalahan mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Kabupaten Bandung Barat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2010 Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum diterapkan dengan baik. Dan dari hasil analisis secara deskriptif dapat diketahui bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memenuhi indikator
115
indikator yang telah ditetapkan dalam PP no 71 tahun 2010. Namun hal tersebut dengan wawancara dengan salah satu staf DPPKAD Kabupaten Bandung kontradiktif
Barat yang menjelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat kurang dalam pengungkapannya dan itu jumlah nominalnya material. Salah
satu yang masih bermasalah dalam pengungkapannya yaitu dari segi Aset Tetap,
sehingga apa yang tercatat dalam laporan keuangan (neraca) sulit untuk ditelusuri
keberadaannya. Hasil wawancara tersebut didukung dengan adanya fakta (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah kabupaten Bandung Barat sendiri selama 3 tahun anggaran (2008, 2009, dan 2010) selalu mendapatkan opini Disclaimer dari BPK. Hasil yang kontradiktif antara data yang didapat dari responden melalui kuesioner dengan wawancara dan fakta di lapangan dapat disebabkan oleh faktor budaya organisasi dan karakter individu SDM Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak menghasilkan Kualitas Laporan Keuangan yang baik. Untuk Pengaruh Perlakuan Akuntansi Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat disimpulkan bahwa Hipotesis a diterima, yaitu Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan:
116
Tingkat nilai korelasi sebesar 0,711 yang menurut interpretasi koefisien korelasi menurut riduwan berada pada kategori KUAT (0,60-0,799). Selain itu dapat
juga dibandingkan dengan r
tabel
pada jumlah responden 40-2=38 dengan signifikansi
sebesar 0,05 yaitu sebesar 0,312. Disini berarti r hitung > r tabel (0,711 > 0,312). Hal ini
menunjukan hubungan yang kuat di antara Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dengan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dengan t hitung > t tabel yaitu 6,226 >3,120 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000, karena nilai probabilitas < 0.025, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis Ha diterima yaitu Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Nilai koefisien determinasi 50,5% dimana variabel Kualitas Keuangan
Laporan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bisa dijelaskan oleh variabel
Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sebesar 50,5% dan sebanyak 49,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Selain itu dengan persamaan regresi Y=7,628+0,311 X menujukan bahwa arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan nilai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap akan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Bandung Barat secara positif.
117
5.2.
Keterbatasan
Sekalipun penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian
ini masih memiiki keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan yang kemungkinan
mengganggu hasil penelitian ini. 1. Penelitian ini menggunakan responden pegawai negeri sipil di Pemerintah
Kab. Bandung Barat sebanyak 40 orang. Jabatan responden yang berbeda dan
dengan
persentase
yang
tidak
seimbang
mungkin
dapat
mempengaruhi hasil penelitian. 2. Kemungkinan adanya bias yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Keterbatasan ini ada pada data-data yang diperoleh melalui kuesioner, terutama pada kuesioner yang mengalami pengalih bahasaan.
5.3.
Implikasi Implikasi yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat
agar dapat
meningkatkan penerapan Perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 karena terbukti pada pembahasan penelitian ini, apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menerapkannya dengan baik maka Kualitas Laporan Keuangan pun akan semakin baik.
118
2. Bagi para staf dan pelaksana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
sebaiknya
selalu
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilannya dalam menyikapi perkembangan Akuntansi Pemerintahan Daerah
agar dapat meningkatkan Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang
lebih luas yaitu kepada seluruh SKPD/Badan/Lembaga yang mempunyai Aset Tetap. Selain itu dalam pengumpulan data harus dilakukan dengan cara Kuisioner, wawancara, dan observasi agar data yang didapat sangat kuat keabsahannya. Selain itu perlu ditambahkan budaya organisasi dan akuntansi keperilakuan sebagai variabel intervening.
