BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan

BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

A.

KERANGKA HUKUM

Prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 266 sampai dengan 288) jo Permendagri 59/2007 mengatur tentang hal terkait. B.

DESKRIPSI KEGIATAN

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai Pemda. SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD Pemerintah Kabupaten Bandung adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK). Khusus yang menyangkut peran akuntansi di SKPKD, ada dua fungsi yang dijalankan oleh SKPKD, yaitu: a. SKPKD sebagai Satuan Kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di Satker tersebut oleh sekretariat. Akuntansi di SKPKD sebagai SKPD perlakuannya seperti dijelaskan pada bab sebelumnya. b. SKPKD sebagai PPKD, yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan, dilaksanakan oleh unit yang memiliki fungsi Akuntansi. Jenis transaksinya meliputi: Pendapatan Dana Perimbangan, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang. Dengan demikian, prosedur ini akan meliputi: Pemerintah Kabupaten Bandung

57


1. Akuntansi Pendapatan (Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya) 2. Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) 3. Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiyaan) 4. Akuntansi Rekening PPKD di SKPD dan Rekening SKPD di PPKD 5. Akuntansi Aset (Investasi Jangka Panjang) 6. Akuntansi Utang 7. Akuntansi Ekuitas Dana C. 1.

PIHAK TERKAIT Fungsi Akuntansi SKPKD Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi SKPKD memiliki tugas sebagai berikut : 1) Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Utang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait. 2) Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-

masing. 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.

D.

Bendahara di SKPKD (BUD) Dalam kegiatan ini, Bendahara di SKPKD memiliki tugas menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPKD. AKUNTANSI PENDAPATAN

Pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti misalnya Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. D.1.

Dokumen Sumber yang digunakan

Dokumen sumber yang digunakan untuk pencatatan pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pemerintah Kabupaten Bandung

58


Transaksi

Dokumen sumber

Penerimaan dana perimbangan

 Surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN (Nota Kredit Bank)  Laporan Posisi Kas Harian Bank

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

 Surat tanda bukti penerimaan  Laporan Posisi Kas Harian Bank  Bukti penerimaan lainnya (Berita acara penerimaan)

D.2.

Jurnal Standar

Fungsi Akuntansi di PPKD (yang dilakukan oleh Bidang Akuntansi di DPPK) menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi sumber penerimaan kas berasal. Jurnal penerimaan pendapatan Dr

Kas di Kas Daerah

Xxx

Cr. Pendapatan Dana Perimbangan

xxx

Cr. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

xxx

Karena jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Masuk (JKM)-PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.1. Contoh: 1) Pada tanggal 30 April 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima dana bagi hasil pajak sebesar Rp500jt. Jurnalnya : SKPD

PPKD 30 April 2009

Tidak ada jurnal

Dr.

Kas di Kasda Cr.


Rp500jt

Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Rp500jt

59


Dalam kondisi nyata, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jurnal Pengembalian Pendapatan

Dr Cr

Pendapatan ........ Kas di Kas Daerah

Xxx xxx

2) Pada tanggal 20 Juni 2009, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima transfer dari Departemen Kesehatan pemerintah pusat untuk asuransi jaminan kesehatan sebesar Rp600jt. Pada tanggal 15 Desember 2009 dilakukan pengembalian sebesar Rp100jt karena tidak terserap. Jurnalnya : a. Pada saat kas diterima di kas daerah SKPD

PPKD 20 Juni 2009

Tidak ada jurnal

Dr.

Kas di Kasda Cr.

Rp600jt

Pendapatan Lain-lainyg sah

Rp600jt

b. Pada saat kas dikembalikan SKPD

PPKD 15 Desember 2009

Tidak ada jurnal

Dr.

Pendapatan sah Cr.

lain-lain

yg Rp100jt

Kas di Kas Daerah

Rp100jt

Jurnal diatas dicatat jika pengembalian kelebihan pendapatan terjadi pada tahun anggaran, apabila pengembalian untuk kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya maka yang didebet adalah SiLPA. D.3 Posting ke Buku Besar Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5. Pemerintah Kabupaten Bandung

60


Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun pendapatannya berupa jenis pendapatan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pendapatan. E.

AKUNTANSI BELANJA Pada bagian ini akan dijelaskan prosedur akuntansi Belanja PPKD

yaitu langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. E.1

Dokumen Sumber yang digunakan No. 1

Transaksi belanja Bunga Belanja

Dokumen sumber - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

Lampiran dokumen - sumber SPM - SPD

2

Belanja Subsidi - SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

-

3

Belanja Hibah

- SPM - SPD - keputusan Kepala Daerah

4

Belanja Bantuan - SP2D LS Sosial - Bukti pengeluaran lainnya

-

SPM SPD Berita acara Keputusan Kepala Daerah

5

Belanja Bagi Hasil

- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

-

6

Belanja Bantuan - SP2D LS Keuangan - Bukti pengeluaran lainnya

-

7

Belanja Tidak Terduga

-

SPM SPD Berita acara Keputusan Kepala Daerah SPM SPD Berita acara Keputusan Kepala Daerah SPM SPD Keputusan Kepala Daerah


- SP2D LS - nota debet bank - bukti pengeluaran lainnya

- SP2D LS - Bukti pengeluaran lainnya

SPM SPD berita acara keputusan Kepala Daerah

61


E.2

Jurnal Standar

Transaksi belanja selaku PPKD dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan kepada bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer ke pihak ketiga. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: -

pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU kepada SKPD

-

pembayarannya dengan SP2D LS kepada fihak ketiga

Berikut dijelaskan transaksi pengeluaran kas daerah di PPKD yang dilakukan langsung ke fihak ketiga. Penjelasan pembayaran dengan SP2D kepada SKPD dijelaskan di bagian G (Akuntansi RK-Pusat di SKPD dan RK-SKPD di PPKD). Jurnal pencatatan transaksi belanja Dr

Bunga

xxx

Dr

Belanja Subsidi

xxx

Dr

Belanja Hibah

xxx

Dr

Belanja Bantuan Sosial

xxx

Dr

Belanja Bagi Hasil

xxx

Dr

Belanja Bantuan Keuangan

xxx

Dr Cr

Belanja Tidak Terduga Kas di Kas Daerah

xxx xxx

Contoh: Pada tanggal 8 Mei 2009 PPKD Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pembayaran untuk bantuan keuangan sebesar Rp90.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS. Jurnal untuk mencatat pengakuan belanja bantuan keuangan: SKPD

PPKD 8 Mei 2009

Tidak ada jurnal

Dr.

Belanja Bantuan Keuangan Cr. Kas di Kas Daerah


Rp90jt Rp90jt

62


Perhitungan Fihak Ketiga Transaksi Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) merupakan transaksi transitoris berupa penerimaan kas dari pihak ketiga yang sifatnya titipan dan harus diakui sebagai utang. Dalam kasus LS Gaji dan Tunjangan, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat potongan pajak/Taperum/IWP untuk seluruh Satker yang pemotongannya dilakukan oleh PPKD Jurnal Pencatatan Potongan Fihak Ketiga Dr

Kas di Kas Daerah

Cr

Utang PFK

xxx xxx

Contoh : Pembayaran gaji Pegawai Dinas Perhubungan bulan Maret 2009 dengan SP2D LS sebesar Rp 80Jt, pada tanggal 30 Maret 2009. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh Rp1jt, IWP Rp400rb, dan Taperum Rp600rb. Jurnalnya : a. Untuk mencatat pengakuan belanja pegawai SKPD 30 Maret 2009 Dr

Belanja Pegawai Cr

Rp 80jt

RK PUSAT

Rp80jt

b. Untuk mencatat pengeluaran Kas di PPKD PPKD 30 Maret 2009 Dr.

RK/SKPD Cr. Kas di Kas Daerah

Rp80jt Rp80jt

c. Untuk mencatat pengakuan Utang Titipan Pihak Ke Tiga PPKD 30 Maret 2009 Dr.

Kas di Kasda

Rp2jt

Cr.

Utang PFK-Pot PPh

Rp1jt

Cr.

Utang PFK-Iuran Wjb PN

Rp400jt

Cr.

Utang PFK-Taperum

Rp600jt


63


Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak), namun Fungsi Akuntansi PPKD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai Utang, dengan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan potongan pajak saat terbit SP2D LS Barang/Jasa Dr

Kas di Kas Daerah Cr

xxx

Utang PFK

Xxx

Pada saat pelunasan atau penyetoran dana pihak ketiga (PFK) maka dilakukan jurnal sebagai berikut: Jurnal pencatatan penyetoran pajak ke kas negara/fihak ketiga Dr

Utang PFK

Cr

Xxx

Kas di Kas Daerah

Xxx

Contoh : Apabila potongan PPh, IWP PN, dan Taperum sebesar Rp2 jt di setor ke Kas Negara pada tanggal 10 April 2009 SKPD

PPKD 10 April 2009

Tidak ada jurnal

Dr.

Utang PFK-Potongan PPh

Rp1jt

Dr

Utang PFK-IWP PN

Rp400rb

Dr

Utang PFK-Taperum

Rp600rb

Cr.

Kas di Kas Daerah

Rp2jt

Koreksi Pencatatan Belanja Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dicatat sebagai pengurang belanja. Fungsi Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian belanja tersebut dengan jurnal sebagai berikut Pemerintah Kabupaten Bandung

64


Jurnal pengembalian kelebihan belanja Dr Cr

Kas di Kas Daerah Belanja ......

xxx xxx

Contoh Pada tanggal 11 Mei 2009 diterima kembali belanja perjalanan dinas luar daerah bulan April 2010 sejumlah Rp5jt. Jurnal pada SKPD: a. Mencatat pengembalian belanja pada periode yang sama Dr.

Kas di Bendahara Pengeluaran Cr.

Rp5jt

Belanja perjalanan Dinas

Rp5jt

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode yang sama Dr.

RK PPKD Cr.

Rp5 jt

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp5 jt

Jurnal pada PPKD Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode yang sama. Dr.

Kas di Kas Daerah Cr.

Rp5 jt

RK SKPD

Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya, maka PPKD mencatat jurnal sebagai berikut: Jurnal pengembalian kelebihan belanja, diterima pada periode berikutnya

Dr Cr

Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain


xxx Xxx

65


Jurnal pada SKPD a. Mencatat pengembalian belanja pada periode berikutnya, Dr.

Kas di Bendahara Pengeluaran Cr.

Rp5jt Rp5jt

Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah

b. Mencatat penyetoran kas dari pengembalian belanja pada periode/tahun berikutnya Dr.

RK PPKD Cr.

Rp5 jt

Pendapatan Lain-lain PAD yg Sah

Rp5 jt

Jurnal pada PPKD Hanya ada satu jurnal untuk mencatat penerimaan setoran uang dari SKPD akibat pengembalian belanja pada periode berikutnya. Dr.


Rp5 jt

RK SKPD

Rp5 jt

Koreksi atas penerimaan kembali belanja apabila diterima pada periode berikutnya Contoh : Kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada tahun yang sama di SKPD, kelebihan tunjangan gaji pegawai yang terjadi pada bulan Maret 2009 diketahui dan diakui pada tanggal 10 April tahun yang sama. SKPD Dr.

RK PPKD Cr.

PPKD Rp5jt

Tunjangan Gaji

Dr. Rp5jt


RK/SKPD

Rp5jt Rp5jt

Jurnal yang sama akan dipakai terus dalam mencatat transaksi pengeluaran kas maka dibuatlah Buku Jurnal Kas Keluar (JKM) - PPKD. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran Sisdur Akuntansi ini. Lampiran IV.2. Sedangkan untuk mencatat transaksi yang tidak melibatkan Kas di Kas Daerah maka digunakan Jurnal Umum. Format dokumen dapat dilihat pada lampiran IV.3. Pemerintah Kabupaten Bandung

66


E.3 Posting ke Buku Besar Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal yang kode akun belanjanya berupa Jenis Belanja, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Belanja. F.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN Pembiayaan merupakan transaksi keuangan

mempunyai

dampak

terhadap

penerimaan

pemerintah

yang

dan/atau pengeluaran

pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan tujuan dari transaksi ini adalah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto. Transaksi penerimaan pembiayaan berasal dari:      

penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman daerah penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan piutang daerah.

Transaksi pengeluaran pembiayaan berasal dari:    

pembentukan dana cadangan penyertaan modal pemerintah daerah pembayaran pokok pinjaman (utang) pemberian pinjaman daerah.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD sebagai Pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya Pemerintah Kabupaten Bandung

67


transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat di dalam neraca Pemda. Oleh karena itu transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD sebagai Pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah. F.1

Dokumen sumber Penerimaan Pembiayaan Lampiran dokumen sumber

No.

Jenis transaksi

Dokumen sumber

1

Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

- Nota kredit bank

2

Pencairan dana Cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- Nota kredit bank - Perda dana cadangan

Kopi Surat perintah pemindahbukuan - Berita acara

3

Bukti Penerimaan pembayaran

4

Penerimaan pinjaman daerah

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer - Bukti penjualan obligasi

5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer

- Nota kredit bank

6

Penerimaan piutang daerah

- Surat tanda bukti penerimaan/ Bukti transfer

- Nota kredit bank

- Nota kredit bank

Pengeluaran Pembiayaan No.

Jenis transaksi

Dokumen sumber

Lampiran dokumen sumber - SPD - SPM

Pengisian dana cadangan

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Perda tentang dana Cadangan

2

Penyertaan modal pemerintah daerah

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- SPD - SPM

3

Pembayaran pokok pinjaman

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

- SPD - SPM

1

4

Pemberian pinjaman Surat Perintah Pencairan Dana daerah (SP2D)


- SPD - SPM - Perjanjian pinjaman

68


F.2 Akuntansi Penerimaan Pembiayaan 



Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). Pembiayaan penerimaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Pembiayaan  Penjurnalan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis.  Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal , di mana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca. Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan sebagai berikut : a. Jurnal Penerimaan Pencairan Dana Cadangan Dr

Kas di Kas Daerah

Cr

xxx

Penerimaan Pembiayaan – Dana

xxx

Cadangan

Contoh : Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp2 miliar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Jurnalnya : 1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang PPKD Dr.


Rp2 M

Penerimaan Pembiayaan- Utang DN-Lembaga Keuangan Bank


Rp2 M

69


2) Untuk mencatat utang jangka panjang PPKD Dr.

Dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang Cr.

Rp2 M

Utang DN-Lembaga Keuangan Bank

Rp2m

a. Jurnal Pencairan Dana Cadangan Dr

Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan

Xxx

dalam Dana Cadangan Cr

Dana Cadangan

xxx

b. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dr Cr

Kas di Kas Daerah

xxx

Penerimaan Pembiayaan – Hasil Penjualan

xxx

kekayaan Daerah yg dipisahkan

c. Jurnal Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam

xxx

Investasi Jk. Panjang Cr

Penyertaan Modal Pemerintah –

xxx

Daerah/Investasi

d. Jurnal Penerimaan Pinjaman Daerah (contoh dari dalam negeri – perbankan) Dr Cr

Kas di Kas Daerah

xxx

Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan

xxx

Pinjaman Daerah

e. Jurnal Penerimaan Pinjaman Dr

Dana yang harus disedakan untuk

xxx

pembayaran utang jangka panjang Cr

Utang Dalam Negeri


Xxx

70


f. Jurnal Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Dr Cr

Kas di Kas Daerah

xxx


Xxx

kembali pemberian pinjaman

g. Jurnal Penerimaan kembali pemberiaan Pinjaman Dr Cr

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang

xxx

Bagian Lancar Pinjaman

Xxx

h. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah Dr Cr

Kas di Kas Daerah

xxx


Xxx

Piutang Daerah

i. Jurnal Penerimaan Piutang Daerah Dr Cr

F.3

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang

xxx

Piutang Daerah

Xxx

Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Pembiayaan 

Penjurnalan transaksi pengeluaran pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian secara kronologis.



Jurnal untuk transaksi pengeluaran pembiayaan merupakan jurnal, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap Laporan Realisasi Anggaran, dan jurnal lainnya akan mempengaruhi Neraca.

Standar jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: a. Jurnal Pembentukan Dana Cadangan Dr Cr

Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah


xxx Xxx

71


Contoh : Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun anggaran 2015 membangun jalan tol, direncanakan diperlukan dana sebesar Rp50 untuk pembebasan tanahnya, untuk hal tersebut maka Pemda Bandung membentuk dana cadangan yang diisi tiap tahun Rp10 untuk waktu lima tahun, mulai tahun 2010,

akan miliar Kab. miliar

1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan PPKD Dr.

Pengeluaran Pembiayaan – Pembentukan Dana Cadangan Cr.

Rp50m

Kas di Kas Daerah

Rp50m

2) Untuk mencatat penyertaan modal PPKD Dr.

Penyertaan Modal Pemda Cr.

Rp50m

EDI-Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Rp50m

b. Jurnal Korolari Pembentukan Dana Cadangan Dr

Dana Cadangan

Cr

xxx

Ekuitas Dana Cadangan – Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Xxx

PPKD Dr

Dana Cadangan Cr

Rp50miliar

Ekuitas Dana Cadangan-Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Rp50miliar

c. Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah Dr Cr

Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal Pemerintah Kas di Kas Daerah


xxx Xxx

72


Jurnal Penyertaan Modal Pemerintah

Dr

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Cr

xxx

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang

Xxx

Contoh : Pada tanggal 10 Juni 2009 dilakukan transfer dana sebesar Rp 1 Milyar sebagai tambahan penyertaan modal di PDAM 1) Untuk mencatat pengeluaran pembiayaan penyertaan Modal

Dr.

Pengeluaran Modal Cr.

PPKD pembiayaan Penyertaan Rp1M

Kas di Kas Daerah

Rp1M

2) Untuk mencatat penyertaan modal PPKD Dr.

Penyertaan Modal Pemda Cr.

EDI-Diinvestasikan Panjang

Rp1M dlm

Investasi

Jangka Rp1M

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Dr

Kas di Kas Daerah

Cr

Penerimaan Pembiayaan – Utang DN-Lembaga Keuangan Bank

xxx xxx

Contoh : Pada tanggal 20 Juni 2009 diterima dana pinjaman dari lembaga perbankan sebesar Rp2 Milyar, hutang ini jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan Jurnalnya :


73


1) Untuk mencatat penerimaan pembiayaan utang jangka panjang: PPKD Dr.


Rp2M

Penerimaan Pembiayaan-Utang DN

Rp2M

2) Untuk mencatat utang jangka panjang : PPKD Dr.

Dana yg harus disediakan untuk Rp2M utang jangka panjang Cr.

Utang dalam negeri-Lembaga Keuangan Rp2M Bank

e. Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (contoh pembayaran utang dalam negeri – perbankan) Dr

Pengeluaran Pembiayaan – Pembayaran

xxx

Pokok Pinjaman Cr

Kas di Kas Daerah

xxx

Jurnal Korolari Pembayaran Pokok Pinjaman Dr

Bagian Lancar utang jangka panjang

xxx

Dalam Negeri Cr

Dana yang Harus Disediakan Untuk

xxx

Pembayaran Utang Jangka Pendek

f.

Jurnal Pemberian Pinjaman Daerah

Dr

Pengeluaran Pembiayaan – Pemberian

xxx

Pinjaman Daerah Cr

Kas di Kas Daerah

xxx

Jurnal Korolari Pemberian Pinjaman Daerah

Dr Cr

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang


xxx xxx

74


Contoh : Selama satu tahun anggaran, penerimaan pembiayaan yang berasal dari penerimaan pinjaman sejumlah Rp400 juta, dan pengeluaran pembiayaan hanya untuk penyertaan modal sejumlah Rp600juta. 1) Untuk mencatat penerimaan pembiyaan PPKD Dr.


Rp400jt

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman

Rp400jt

2) Untuk mencatat pengeluran pembiyaan penyertaan modal : Dr.

Pengeluaran Modal Cr.

PPKD Pembiayaan-Penyertaan Rp600jt

Kas di Kas Daerah

Rp600jt

3) Untuk mencatat penutupan pembiayaan 31 Desember 2009 PPKD Dr.

Penerimaan Pembiayaan

Rp400jt

Dr.

SiLPA

Rp200jt

Cr.

Pengeluaran Pembiayaan

Rp600jt

Contoh : Jika surplus/defisit pada contoh di atas bersaldo kredit Rp500juta sedangkan pembiayaan netto bersaldo debet Rp200juta

PPKD Dr.

Surplus/Defisit

Rp500jt

Cr.

Pembiayaan Netto

Rp200jt

Cr.

SiLPA

Rp300jt

F.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pembiayaan dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat Penerimaan Pembiayaan dan Jurnal Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Pemerintah Kabupaten Bandung

75


Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan. G.

Akuntansi Rekening (RK-SKPD) di PPKD Akuntansi RK-SKPD merupakan akuntansi Aset Lancar di tingkat PPKD. Akun “RK-SKPD” akan bertambah bila PPKD mentransfer aset (seperti menerbitkan SP2D-UP, SP2D-GU dan SP2D-LS, atau menerima aset tetap dari Pemda), dan akan berkurang bila PPKD menerima pendapatan dari SKPD atau penyetoran uang (pengembalian sisa Uang Persediaan) Saldo normal akun “RK-SKPD” adalah Debet (Dr.). Akun-akun RK-PPKD dan RK-SKPD ini akan dieliminasi pada saat akan dibuat laporan gabungan Pemda. Pengeliminasian dilakukan oleh PPKD/BUD. Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat mutasi akun Rekening SKPD ini adalah dokumen yang terkait dengan transaksi antarkantor, antara SKPD PPKD, yaitu dokumen transfer antara kedua kantor tersebut, sebagai berikut: No.

Jenis Transaksi

Dokumen Sumber

1

PPKD mengeluarkan SP2D kepada SKPD (transfer uang dari PPKD)

2

PPKD mengeluarkan tembusan pelunasan belanja LS kepada SKPD (transfer belanja dari SKPD) PPKD melakukan penyesuaian atas, piutang Surat Penetapan DAU/DAK pendapatan

3

- SP2D UP - SP2DGU - SP2D TUP Tembusan SP2D LS

4

PPKD menerima setoran pendapatan

Surat Tanda Setoran (STS)

5

Setoran sisa kas ke PPKD (transfer uang ke PPKD dari SKPD)

Surat Tanda Setoran (STS)


76


Standar Jurnal Transaksi Transfer ke Rekening SKPD Jurnal pemberian SP2D UP/GU/TU/LS kepada SKPD Dr Cr

RK-SKPD .....

Xxx

Kas di Kas Daerah

Xxx

Jurnal penerimaan pendapatan/penyetoran uang dari SKPD ke rekening kas daerah Dr Cr

Kas di Kas Daerah RK – SKPD ....

Xxx Xxx

G.4 Jurnal dan Posting ke Buku Besar Jurnal-jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan transfer dari PPKD ke SKPD dicatat dalam Jurnal Kas Masuk (JKM-PPKD) untuk mencatat transfer masuk dari SKPD dan Jurnla Kas Keluar (JKK-PPKD) untuk mencatat transfer keluar ke SKPD. Setiap periode (periode ditetapkan), jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar/Buku Besar Pembantu PPKD sesuai dengan kode rekeningnya. Format Buku Besar PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.4, sedangkan Format Buku Besar Pembantu PPKD dapat dilihat di Lampiran IV.5. Buku Besar digunakan untuk posting jurnal Jenis Pembiayaan, sedangkan Buku Besar Pembantu digunakan untuk posting akun sampai dengan Rincian Objek Pembiayaan. H.

Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang. Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni: 1. Aset Lancar (Current Asset); dan 2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset) Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau Pemerintah Kabupaten Bandung

77


dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Standar Jurnal Akuntansi Aset Standar Jurnal untuk akuntansi aset dilakukan melalui jurnal (jurnal ikutan) yang proses pencatatannya dilakukan bersamaan dengan jurnal yang berkaitan dengan rekening realisasi anggaran. Berikut disajikan kembali jurnal-jurnal yang dilakukan untuk pengakuan aset: a. Jurnal – Pengakuan Investasi Dr Cr

Investasi ...

xxx

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi

Xxx

b. Jurnal - Pelepasan Investasi Dr Cr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Investsi

xxx

Investasi ...

Xxx

c. Jurnal – Pengakuan Aset Tetap Dr Cr

Aset Tetap ...

xxx

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Xxx

d. Jurnal - Pelepasan Aset Tetap Dr Cr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap ....

xxx Xxx

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.


78


Contoh transaksi investasi : Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 19 Februari 2009 menginvestasikan sebagaian uangnya ke deposito Bank Jabar, Deposito dengan nominal Rp1milyar, jatuh temponya 1 bulan. Maka, deposito yang berjatuh tempo 1 bulan (maksimum 3 bulan) dengan nilai Rp 1 milyar diakui sebagai setara kas, sedangkan deposito yang berjatuh tempo 6 bulan (diatas 3 bulan, dibawah 12 bulan) dengan nilai Rp2 milyar diakui sebagai investasi jangka pendek. Jurnal : a. Untuk mencatat investasi jangka pendek dalam bentuk deposito lebih dari 3 bulan : SKPD

PPKD

Tidak ada jurnal

Dr.

Investasi Jangka Pendek Cr.

Rp2 M

Kas di Kas Daerah

Rp2M

Untuk investasi 1 milyar tidak ada jurnal, karena jangka waktunya kurang dari 3 bulan, sehingga masih bagian dari kas atau setara kas. Contoh : Pada tanggal 15 November 2009 membayar belanja langsung kegiatan fisik dan menahan uang jaminan dari pihak ke 3 sebagai pelaksana proyek sebagai uang jaminan pemeliharaan pekerjaan sebesar 5 % dari total kontrak sebesar Rp100jt dan uang jaminan Rp 5 jt (5% x Rp100jt). Jurnal : a. Untuk mencatat pengakuan belanja modal di pengeluaran kas SKPD Dr.

PPKD

Belanja modal- Rp100jt pembangunan instalasi Cr.

RK Pusat

Dr RK SKPD .

Rp 100jt

Cr.

Rp100jt

Kas di Kasda

Rp100jt

b. Untuk mencatat pengakuan utang kepada pihak ketiga atas penerimaan kas dari uang jaminan pekerjaan. SKPD Dr.

PPKD

Belanja modal- Rp100jt pembangunan instalasi Cr.

RK Pusat


Tidak jurnal

ada

Rp 100jt

79


Contoh : Pemerintah Kabupaten Bandung pada tanggal 2 Januari 2009 menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 12 bulan nilainya Rp100.000.000. dengan bunga sebesar 12% per tahun. 1) Untuk mencatat investasi jangka pendek SKPD Tidak ada jurnal

PPKD Dr.

Investasi Jangka Pendek-deposito Cr.

Rp100jt

Kas di Kasda

Rp100jt

2) Untuk mencatat pendapatan bunga deposito selama 6 bulan SKPD

PPKD Dr.


Rp6jt

Lain-lain Pendapatan Yg Sah

Rp6jt

3) Untuk mencatat penerimaan kembali uang yang didepositokan SKPD

PPKD Dr.


I.

Rp100jt

Investasi Jangka Pendek

Rp100jt

Akuntansi Utang PPKD

Prosedur akuntansi utang pada PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal – Pengakuan Utang Jangka Panjang Dr Cr

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang

xxx

Hutang Jangka Panjang

Xxx

Jurnal – Pembayaran Hutang Dr Cr

Hutang Jangka Panjang Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang

xxx Xxx

Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar Pemerintah Kabupaten Bandung

80


rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD. Format Jurnal Umum, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu dapat dilihat pada lampiran bab ini. J.

Akuntansi Ekuitas Dana

Akuntansi atas ekuitas dana terjadi bersamaan t e r u t a ma dengan akuntansi atas transaksi pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran), serta penyesuaian karena sebenarnya perubahan yang terjadi pada saldo ekuitas dana, disebabkan oleh transaksi-transaksi tersebut serta penyesuaian di akhir periode akuntansi. Pencatatan atas akun ekuitas dana adalah sebagai jurnal dari transaksi-transaksi tersebut. Ekuitas Dana terbagi ke dalam 3 (tiga ) kelompok, yaitu: -

Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SiLPA), dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

-

Ekuitas Dana Investasi, terdir dari Diinvestasikan dalam Investasi jangka Panjang, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya serta kontra ekuitas berupa Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.

-

Ekuitas Dana Cadangan, terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

Dari keseluruhan akun yang termasuk ke dalam ekuitas dana tersebut, dua di antaranya merupakan contra account, yaitu: -

dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek

-

dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

Dikarenakan kedua akun tersebut merupakan contra account dari ekuitas dana, maka saldo normalnya berlawanan dengan saldo normal ekuitas dana. Saldo normal ekuitas dana adalah kredit (Cr), sedangkan kedua akun tersebut bersaldo normal debet (Dr). Akun-akun ekuitas dana seperti di atas, hanya ada di dalam neraca PPKD sebagai Pemda, sedangkan untuk neraca SKPD tidak ada akunakun tersebut diatas. K a r e n a SKPD merupakan bagian dari Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, dengan seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang Pemda. Di neraca tingkat SKPD, Pemerintah Kabupaten Bandung

81


menggunakan akun RK-Pusat. Akun ini merupakan reciprocal account dengan akun RK-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset. I.1 Dokumen Sumber yang digunakan No. 1

Jenis transaksi

Dokumen sumber

Ekuitas dana lancar – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2

Ekuitas dana lancar – Cadangan piutang pendapaatan dana transfer

- SKP/SKR yang belum dibayar - Surat perjanjian pemberian pinjaman - Bukti transfer

3

Ekuitas dana lancar – Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan dalam investasi jangka Ekuitas panjang dana investasi – Diinvestasikan dalam aset lainnya

- Surat perjanjian pinjaman (utang) - SP2D

Ekuitas dana cadangan – Diinvestasi- kan dalam dana cadangan

- Perda tentang dana cadangan - SP2D

4 5 6

7

- SP2D - Kopi surat perintah - Surat Keputusan penempatan - SP2D Ekuitas dana investasi – Dana - Surat perjanjian pinjaman yang harus disediakan untuk (utang) pembayaran utang jangka - SP2D panjang

I.2 Standar Jurnal Transaksi Ekuitas Dana Penjurnalan atas ekuitas dana dilaksanakan secara harian dan kronologis, serta bersamaan dengan penjurnalan transaksi pembiayaan, penjualan aset daerah, dan penyesuaian (di tingkat Pemda/PPKD/BUD) a. Jurnal Standar – Penyesuaian Cadangan Piutang (dari penyesuaian atas timbulnya piutang pendapatan di akhir periode akuntansi) Dr Cr

Piutang Daerah Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang Daerah


xxx Xxx

82


b. Jurnal – Penerimaan Pelunasan Piutang Daerah Dr Cr

Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang Daerah

xxx

Piutang Daerah

Xxx

c. Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Pendek Dr

Ekuitas Dana Lancar – Dana yang Harus

xxx

Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Cr

Utang Jangka Pendek

xxx

d. Jurnal – Pembayaran Pokok Pinjaman Jangka Pendek Dr Cr

Utang Jangka Pendek

Xxx

Ekuitas Dana Lancar – Dana yang

xxx

Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

e. Jurnal – Penyertaan Modal /Investasi Jangka Panjang Dr

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah/

Xxx

Investasi Jangka Penjang Cr

Ekuitas Dana Investasi –

xxx

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Penjang

f. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan Dr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan

Xxx

dalam Investasi Jangka Penjang Cr

Penyertaan Modal Pemerintah

xxx

daerah/ Investasi Jangka Penjang

g. Jurnal – Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Dr Cr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan dalam Aset Tetap Aset Tetap


xxx xxx

83


h. Jurnal – Perolehan Aset Lainnya Dr Cr

Aset lainnya

xxx

Ekuitas Dana Investasi –

xxx

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

i.

Jurnal Standar –Penjualan Aset Lainnya Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Dr

Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan

xxx

dalam Aset Lainnya Cr

j.

Aset lainnya

xxx

Jurnal – Penerimaan Pinjaman Daerah Jangka Panjang Dr

Ekuitas Dana Investasi– Dana yang harus

xxx

disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang Cr

Utang Jangka Panjang

xxx

Jurnal – pembayaran pokok pinjaman Dr Cr

Bagian Lancar Utang

xxx

Ekuitas Dana Lancar– Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

xxx

Catatan: jurnal pembayaran pokok pinjaman, menggunakan akun dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, karena utang yang dibayar adalah bagian yang jatuh temponya saja, yaitu yang sudah menjadi utang jangka pendek. k. Jurnal – Pembentukan Dana Cadangan

l.

Dr

Dana Cadangan

Cr

Ekuitas Dana Cadangan

Xxx Xxx

Jurnal – Pencairan Dana Cadangan Dr

Ekuitas Dana Cadangan

Cr

Dana Cadangan


Xxx Xxx

84


Jurnal dicatat dalam Jurnal Umum. Secara periodik, buku jurnal atas transaksi Utang Jangka Panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan PPKD.


85


DAFTAR LAMPIRAN BAB IV : PROSEDUR AKUNTANSI SKPKD

1.

BUKU JURNAL KHUSUS KAS MASUK (JKM-PPKD)

2.

BUKU JURNAL KHUSUS KAS KELUAR (JKK-PPKD)

3.

BUKU JURNAL UMUM

4.

BUKU BESAR

5.

BUKU BESAR PEMBANTU


86


Lampiran IV.1. Peraturan Bupati Nomor : Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

JURNAL KAS MASUK (JKM) Halaman ..... DEBET

Tanggal

Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01 (Rp.)

1

2


KREDIT Nomor Bukti/ Dokumen

3

Kode Rekening

4

87

Uraian

Ref

5

6

Jumlah (Rp)

7



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JURNAL KAS KELUAR (JKK) Halaman ..... DEBET Tanggal

1

Nomor Bukti/ Dokumen

2


Kode Rekening

3

KREDIT

Uraian

Ref

Jumlah (Rp)

4

5

6

88

Kas di Kas Daerah 1.1.1.01.01 (Rp.)

7



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH JURNAL UMUM (JUM) Halaman .....

Jumlah (Rp) Tanggal

Nomor Bukti/ Dokumen

Kode Rekening

Uraian

Ref DEBET

1

2


3

4

89

5

6

KREDIT 7

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BUKU BESAR Kode rekening Nama rekening Pagu APBD Pagu perubahan APBD Tanggal

: : : :

................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................

Uraian

Ref.

Debet (Rp)

Kredit (RP)

Halaman ..... Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi (tanda tangan) (nama lengkap) NIP


90

Manual Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah


PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BUKU BESAR Kode rekening BB Pembantu Nama rekening BB Pembantu Pagu APBD Pagu perubahan APBD Tanggal

: : : :

............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................

Uraian

Ref.

Debet (Rp)

Halaman ....

Kredit (RP)

Saldo (Rp)

Jumlah

....................., ................................. Kepala Bidang Akuntansi (tanda tangan) (nama lengkap) NIP


91

BAB IV PROSEDUR AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Recommend Documents