BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Teknologi dan Informasi (TI) pada dekade terakhir ini meningkat dengan sangat pesat. Penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan manusia juga mengalami peningkatan yang sangat besar. Mulai dari sekedar life style hingga menjadi sarana vital yang menunjang kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya terjadi pada level individu sebagai pengguna teknologi informasi, tetapi juga merambah pada institusi-institusi yang menggantungkan kegiatannya pada keandalan teknologi informasi. Dalam bidang pemerintahan sendiri, keberadaan Teknologi Informasi (TI) sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh berbagai kalangan. TI yang hadir dalam wujud electronic government, telah banyak memberi kemudahan pada penyelenggara dan pengguna layanan publik. Semenjak diperkenalkan electronic government telah banyak membawa perubahan yang signifikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam pelayanan publik. Hal ini tentu saja berdampak pada pergeseran paradigma pada pelayanan publik dan kinerja aparat pemerintahan sebagai penyeleggara pelayanan publik. Penggunaan TI dalam praktek penyeleggaraan pemerintahan di Indonesia menjadikan media elekronik sebagai solusi dari beberapa kendala pelayanan
79
publik semisal tidak sebandingnya waktu kerja dan jumlah urusan publik yang mesti mendapat pelayanan secara professional dan merata. Dalam penerapannya, konsep Electronic government tidak hanya terbatas pada fungsi jejaring internet (website) melainkan juga dapat berupa dokumen, film, photo, laporan, situs web dan bentuk-bentuk lain yang dapat menunjukkan adanya proses, fasilitas, sumberdaya dan mekanisme kerja tertentu yang kongkret dan nyata. Penelitian ini sendiri dilakukan di DInas Kependudukan dan catatan Sipil
Kota
Palu
Provinsi
Slawesi
Tengah
untuk
mengetahui
dan
menggambarkan kualitas pelayanan publik pada instansi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor yang menjadi pilar terselenggaranya tugas dan fungsi tersebut dengan menerapkan pelayanan yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi. 4.1.
Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan melalui penerapan Electronic Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu Secara umum pengertian electronic government adalah sistem
manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Media Elektronik baik dalam bentuk jearing internet maupun penggunaan media elektonik lain sesuai dengan kebutuhan pelayanan tersebut. Dengan memanfaatkan media diatas, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini, electronic government 80
diartikan sebagai penerapan atau pengaplikasian penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instasi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menyediakan layanan publik yang berbasis media elektronik. Teknologi Informasi bisa didefenisikan sebagai sebuah sistem informasi yang terdiri dari perangkat keras (hardware), basis data (database), perangkat lunak (software), jaringan komputer dan peralatan lain yang terkait. Penggunaan teknologi informasi oleh institusi pemerintah diyakini
akan
mendorong
peningkatan
kinerja
melalui
peningkatan
produktivitas, perbaikan kualitas layanan, peningkatan daya saing, dan peningkatan kreativitas dan inovasi serta perbaikan struktur dan fungsi organisasi. Bukan itu saja, penggunaan teknologi informasi dalam electronic government diyakini bisa meningkatkan koordinasi antara institusi-institusi pemerintah. Penerapan electronic government di Indonesia telah berlangsung cukup lama, terlebih semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan electronic government
menjadi
motivasi
bagi
berbagai
daerah
untuk
mengaplikasikannya. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut menjadi angin segar bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Sejalan dengan itu, arus permintaan masyarakat akan pentingnya optimalisasi pelayanan publik yang mudah dan murah serta transparan membutuhkan sebuah strategi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Maka 81
penggunaan teknologi informasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan dan wajib diimplementasikan oleh pemerintah dalam tugasnya. Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan Kota Palu sebagai salah satu Kota yang berada di Sulawesi Tengah sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini mengalami tingkat intensitas pembangunan
yang
cukup
pesat
yang
pada
hakekatnya
berupaya
mempersiapkan diri secara sistematis dan berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.Pilihan tujuan tersebut tentunya dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki anggota organisasi yang bersangkutan. Disamping penentuan pilihan cara dan alternative strategi yang rasional guna mencapai tujuan tersebut juga disesuaikan dengan sumber daya sebelumnya. Jika kita kaitkan dalam konteks organisasi Negara dan pemerintahan, pemilik organisasi tersebut adalah masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan kedepan selalu diperlukan tersedianya data dan informasi tentang kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya secara matang dan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pembangunan tersebut input data dan informasi yang diterima. Bila data dan informasi salah, maka otomatis hasil yang dicapai juga salah. Sebaliknya, jika data dan informasi tersebut valid dan akurat, maka akan dapat memberikan dukungan terhadap kematangan hasil pembangunan tersebut. 82
Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengingat tugas dan tanggung jawab yang di emban sangat berat dan signifikan, menuntut pula pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan dibutuhkan oleh aparat dalam memberikan pelayanan terhadap penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pada paturan daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kota Palu. Dalam hal ini tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis pendukung pelaksana tugas walikota melalui sekretaris kota untuk melaksanakan tugas wajib Pemerintah Kota. Dalam hal ini
diperlukan
sebagai
bahan
penyusunan
pengambilan
kebijakan
perencanaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan kemasyarakatan dalam bentuk penyusunan struktur penduduk. Dari sedikit paparan diatas dapat dipahami bahwa proses pelayanan publik pada instansi tersebut berada pada grafik yang cukup padat berbanding lurus dengan tuntutan profesionalitas kerja dan kebutuhan pertumbuhan masyarakat maka pengolahan data akan menjadi semakin rumit maka kebutuhan akan penerapan e-government menjadi factor yang cukup memepengaruhi kualitas pelayanan publik. Jika membicarakan tentang kualitas pelayanan disebuah instansi, sudah barang tentu kita akan membicarakan tentang tugas pokok dan fungsi dari instansi tetrsebut. Hal ini agar adanya kejelasan tentang indicator kunci 83
dalam proses pembuatan sampai evaluasi dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Palu sendiri berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Palu sebagai mana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya secara garis besar mempunyai fungsi sebagai pusat pengolahan data kependudukan. Dengan menerapkan e-government
secara professional diharapkan
dapat
mengaplikasikan
pelayanan publik secara lebih berkualitas. Pelayanan Publik yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek. Adapun untuk mengukur kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Palu dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Electronic Government dapat di dilihat dari aspek sebagai berikut:
4.1.1 Kesederhanaan dan kejelasan prosedur Berbicara tentang pelayanan publik yang berkualitas, salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi tersebut adalah kejelasan dari setiap prosedur pelayanan yang dijalankan oleh setiap instansi dengan maksud tidak terjadinya lagi kesimpangsiuran dalam tata cara atau mekanisme operasional sebuah program maka dipandang perlu untuk merumuskan metode yang efektif dalam merancang prosedur tersebut. Kesederhanaan dan kejelasan prosedur dapat ditopang oleh lengkapnya data yang dipunyai oleh tiap-tiap unit. 84
Disamping kesederhanaan dalam prosedur pembayaran, penerapan egovernment juga berdampak pada kejelasan prosedur pendataan lainnya. Misalnya saja proses pendaftaran Akta catatan sipil dimana sebelumnya setiap instansi harus membuat sebuah unit yang bertugas untuk membuat dan menerbitkan blanko ataupun formulir isian dalam penerapan electronic government. Unit tersebut bisa saja dihilangkan dengan menerapkan pendaftaran dan pengisian formulir berbasis internet sehingga masyarakat cukup mendownload file yang diterbitkan dalam internet tentu saja hal tersebut dapat disederhanakan kembali dengan metode penginputan data langsung ke “server induk”. Artinya data kemasyarakatan yang ada di input langsung oleh masyarakat sendiri dan diolah oleh “operator pusat” sehingga keamanan data dari masyarakat dapat ditingkatkan. Metode diatas dapat ditopang dengan adanya jeringan internet yang tersebar diseluruh pelosok apalagi dengan melihat kondisi Kota Palu sebagai ibukota provinsi dapat menopang terlaksananya pengolahan data berbasis jejaring internet. Jejaring internet atau “web server” dapat pula menjadi sarana sosialisasi prosedur yang efektif dikarenakan aksesnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika dilihat dari kualitas sosialisasi, sosialisasi yang berkualitas harusnya dilaksanakan secara berkesinambungan diseluruh lapisan masyarakat. Kendala yang sering terjadi dalam proses sosialisasi prosedur adalah banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang terbuang dalam 85
mencapai asas berkelanjutan tersebut. Dengan memanfaatkan jejaring internet kendala tersebut dapat diminimalisir disebabkan akses internet yang tidak mengenal batas waktu, biaya yang relative murah dan hanya perlu satu orang staf yang bertugas sebagai “operator” untuk mengupdate bahan sosialisasi walaupun dalam metode sosialisasi seperti ini membutuhkan eksistensi masyarakat di dunia maya yang pada kenyataannya belum terlalu tinggi namun setidaknya dapat menjadi solusi dari tersedianya akses informasi terhadap kejelasan prosedur pelayanan publik.
Tabel 4.1 Kesederhanaan Prosedur Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (N=45) Frekuensi Kondisi
Sangat
Rumit
mudah
rumit
Sangat
Jumlah
R
2,98
mudah
(4)
(3)
(2)
(1)
Sebelum
3 (12)
38 (114)
4(8)
0 (0)
45 (134)
implementasi
(6,67%)
(84,44%)
(8,89%)
(0%)
(100%)
Setelah
0 (0)
0 (0)
31 (62)
14 (14)
45 (76)
implementasi
(0%)
(0%)
(68,89%)
(31,11%)
(100%)
e-gov 1,69
e-gov Sumber : Survei Internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu 2011
Pada tabel 4.1 disajikan tentang kesederhanaan dan kejelasan prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu
86
pada
saat
sebelum
dan
sesudah
adanya
impelementasi
electronic
government. Perolehan data pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa adanya perbedaan kesederhanaan dan kejelasan prosedur yang dikeluarkan untuk proses pelayanan, dimana terlihat bahwa pada saat sebelum adanya implementasi electronic government dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat prosedur yang dijalankan tergolong rumit. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 2,98, sementara pada saat sesudah adanya implementasi electronic government prosedur yang dijalankan tergolong sangat sederhana. Mengenai prosedur pembayaran, dalam sebuah wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu salah seorang masyarakat juga memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan bapak Jefri: “bagusnya pakai metode pembayaran tersebut, uang yang kita bayarkan sesuai dengan yang tertera karena biasanya juga ada pungutan liar dalam beberapa pengurusan. Lagipula tidak bingung masyarakat karena banyak sekali ruangan yang harus dimasuki setiap mengurus” (wawancara tanggal 11 oktober 2011 pukul 10.15) Namun agaknya tidak semua masyarakat berpendapat sama tentang kualitas pelayanan berbasis e-government dalam pembahasan diatas seperti yang di ungkap oleh H. Dani Reti: “rumit juga model pelayanan seperti itu karena susah untuk orang-orang tua seperti kami. Tambah pusing di lihat, lebih baik pake cara biasa sepeti yang sebelumnya. Yang penting sabar saja menunggu. (wawancara tanggal 25 september 2011 pukul 11.15)
87
Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kesederhanaan dan kejelasan prosedur dalam proses pelayanan publik dapat diselesaikan dikarenakan waktu yang terbuang dalam pendataan dan penyusunan berkas yang lebih mudah. Masalah penumpukan masyarakat yang harus dilayanipun dapat tertanggulangi dengan menyederhanakan beberapa prosedur manual dengan mengalihkan ke metode otomatis disamping itu dengan menerapkan pelayanan berbasis media elektronik dapat pula menjadi senjata sosialisasi yang cukup mumpuni dalam mencapai asas berkelanjutan dalam sosialisasi prosedur dikarenakan akses yang tak mengenal batas waktu, biaya yang relative murah serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar dalam pengoperasiannya. 4.1.2. Efisiensi dan Ketepatan Waktu Kualitas pelayanan publik suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan tersebut. Kualitas aparatur tersebut dapat diukur dari bagaimana kinerja aparat dalam mengupayakan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi kualitas aparatur secara langsung ataupun tidak langsung akan tergambarkan dalam kualitas pelayanan publik secara umum. Dalam konsep pelayanan publik, dikemukakan bahwa efisiensi dan ketepatan waktu menjadi salah satu syarat terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas. Demikian juga kualitas dari aparatur sebuah instansi
88
pelayanan publik dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan publiknya jika kita asumsikan bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah seperti yang telah dikemukakan diatas. Efisiensi dan ketepatan waktu merupakan penyelesaian tugas pekerjaan atau pencapaian tingkat output yang didasari pada batas waktu yang ditentukan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaksana tugas bidang memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dengan tepat waktu, tidak menunda sebagaimana tugas yang dibebankan tanpa harus menunggu pada suatu kesempatan lain. Seperti yang diungkapkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Palu Drs. Burhan Toampo: ”Pemanfaatan media elektronik dalam pelayanan publik memberikan dampak yang besar bagi pelayanan di kantor kami, sebelumnya banyak keluhan dari masyarakat tentang waktu yang terbuang waktu mengurus administrasi. Biasanya masyarakat mengeluh karena lama mengantri, datang jam 8 pagi urusannya selesai jam 1 siang. Bahkan bisa saja harus ditunggu sampai satu atau dua hari baru kelar” (wawancara tanggal 21 september 2011 pukul 13.30)
Dalam wawancara selanjutnya dengan Kasi Pengelolaan Data danDokumen Kependudukan bapak Alfrin Magdalena P, SE. tentang masalah efisiensi waktu juga diungkap sebagai faktor yang manjadi penentu kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. “biasanya masyarakat mengeluh kalau pelayanannya berlangsung lama. Apalagi yang berurusan dengan masalah berkas, arsip yang harus 89
dibongkar dulu tapi sekarang berkas disinpan di computer dengan format Pdf. Jadi mudah untuk ditemukan karena tinggal di search” (wawancara tanggal 21 september 2011 pukul 14.13)
Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut
menggunakan
administrasi
dan
media
penyimpanan
elektornik database
dalam
proses
kependudukan
pengolahan sehingga
memudahkan proses penyusunan arsip dengan demikian masalah waktu tidak efisien dalam proses pelayanan sebelumnya dapat ditanggulangi secara maksimal. Efisiensi waktu sebagai dampak dari penerapan e-government juga dirasakan oleh banyak masyarakat. Sebagai contoh dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimana sebelumnya membutuhkan waktu minimal tiga hari setelah adanya penerapan e-government bisa di efisiensikan menjadi paing lama dua hari dikarenakan proses input dan pengolahan data yang semakin singkat. Hal ini berlaku pula dalam proses pembuatan Akta kelahiran, akta kematian serta Akta Lainnya seperti yang diungkapkan Suriadi Sazli dalam wawancara: ”pengurusan akta kelahiran anak saya sebelumnya bisa makan waktu tiga sampa empat hari baru kelar aktanya kalau sekarang bisa selesai satu hari. minggu lalu juga saya urus KTP lumayan cepat, dulu harus bolak-balik tiap loket yang panjang antriannya” (wawancara tanggal 26 september 2011 pukul 08.45)
Untuk mengukur sejauhmana penerapan e-government sebagai penunjang pelayanan publik yang berkualitas Dinas Kependudukan dan 90
Catatan Sipil Kota Palu mengadakan survey internal. Dalam survey internal guna mengevaluasi kinerja tahunan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu memberikan sedikit gambaran tentang manfaat peneraan e-government dalam implementasi pelayanan publik seperti dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.2 Penggunaan Waktu Dalam Proses Pelayanan Perizinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu (N=45) Frekuensi Kondisi
Sangat
Cepat
Lambat
cepat
Sangat
Jumlah
R
1,82
lambat
(4)
(3)
(2)
(1)
Sebelum
0 (0)
0 (0)
37 (74)
8 (8)
45 (82)
implementasi
(0%)
(0%)
(82,2%)
(17,8%)
(100%)
Setelah
5 (20)
38 (114)
2 (4)
0 (0)
45 (138)
implementasi
(11,11%)
(84,45%)
(4,44%)
(0%)
(100%)
e-gov 3,07
e-gov Sumber : Survei Internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu 2011
Pada
tabel
4.2
merupakan
tanggapan
masyarakat
terhadap
penggunaan waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perizinan pada saat sebelum dan sesudah adanya implementasi electronic government. Perolehan data pada tabel 4.2 menunjukkan adanya perbedaan tingkat penggunaan waktu dalam memberikan pelayanan pada saat sebelum dan sesudah adanya implementasi electronic government. Penggunaan waktu
91
pada saat sebelum adanya implementasi electronic government tergolong sangat rendah/sangat buruk hal ini ditunjukkan dengan rata-rata skor 1,82, hal ini bermakna bahwa waktu yang dibutuhkan dalam melayani masyarakat lebih banyak, misalkan untuk melayani masyarakat 1 orang saja memerlukan waktu yang lama sehingga jumlah pelayanan yang mampu diberikan pun jumlahnya menjadi terbatas. Sementara setelah adanya penerapan electronic government tingkat penggunaan waktu tergolong tinggi/baik dengan rata-rata skor 3,07, ini berarti dalam pemberian layanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan tidak memakan banyak waktu. Lebih efisiennya waktu yang digunakan dalam proses pelayanan publik di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Palu tidak terlepas dari rencana kinerja tahunan dalam pengebangan database kependudukan. 4.1.3. Biaya yang Wajar dan Sesuai Biaya yang dibutuhkan dalam setiap pengurusan data kependudukan masyarakat mutlak menjadi salah satu indikator utama dalam mengetahui kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pengeluaran berupa biaya yang dibebankan kepada masyarakat akan menjadi tolak ukur masyarakat dalam mengetahui keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Selain itu jumlah biaya yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat dalam proses pengurusan data-data kependudukan dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) apabila tidak diimbangi dengan pelayanan 92
yang memuaskan secara langsung akan berdampak pada rendahnya tingkat kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya dinas yang terkait. Dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu sendiri khususnya dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) setiap retribusi atau pembayaran yang dibebankan kepada masyarakat telah diatur dan ditentukan besarannya dalam Peraturan Walikota Palu No. 5 Tahun 2009 BAB II Pasal 8. Dalam peraturan tersebut dengan jelas disebutkan bahwa biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp. 30.000 perkeping untuk WNI dan Rp. 87.500 untuk WNA sedangkan Kartu Keluarga sebesar Rp. 20.000 perset untuk WNI dan Rp. 35.000 perset untuk WNA. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu staf dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bapak Andi Hajidin S.E selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang mengungkapkan bahwa “Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam setiap pengurusan data kependudukan telah diatur dalam perda dalam hal ini untuk KTP sebesar Rp. 30.000 dan KK sebesar Rp. 20.000 dan hal ini sesuai dengan biaya yang diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu”. (Wawancara 18 Oktober 2011 Pukul 11.15 Wita). Berdasarkan ketetapan mengenai retribusi tersebut maka peneliti coba untuk menggambarkan respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap biaya yang harus mereka keluarkan dan apakah selama proses pengurusan di Dinas Kependudukan ditemukan kasus-kasus penyelewangan dalam hal
93
ini pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai/staf Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Berikut adalah Hasil wawancara dengan beberapa informan yang sedang melakukan proses pengurusan KTP dan KK. Bapak Surya (Pengurusan KTP) mengungkapkan: “ Biaya yang ditetapkan untuk pengurusan KTP sudah murah dan terjangkau oleh masyarakat, hal ini juga sebanding dengan kualitas pelayanan dan waktu kepengurusan yang lumayan baik dan cepat, tapi alangkah lebih baiknya kalau tidak ada pungutuan atau gratis apalagi untuk masyarakat miskin atau ekonomi lemah”. (Wawancara 19 Oktober 2011 Pukul 08.50) Terkait dengan apakah dalam proses pengurusan data ditemukan adanya pungutan liar, Hartini (Pengurusan KTP) mengatakan: “ Selama melakukan pengurusan KTP saya tidak pernah dimintai biaya berlebih dari pegawa/staf dan biaya yang saya keluarkan sesuai dengan biaya yang tertera di papan informasi yakni sebesar 30.000 dan menurut saya biaya sebesar itu sudah lumayan murah ”. (wawancara 19 Oktober 2011 Pukul 09.45 Wita)
Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa biaya yang ditetapkan oleh pemerintah kota Palu dalam Proses pengurusan data Kependudukan dalam hal ini KTP dan KK sudah tergolong murah (ekonomis) dan dapat dijangkau oleh warga masyarakat. Selain itu pemerintah kota palu dalam hal ini aparat yang melayani masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukan/belum di temukan penyimpangan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini melakukan pungutan liar.
94
4.1.4. Keadilan yang Merata Sila ke-5 dalam pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan landasan dari pembentukan sebuah Negara. Keadilan social yang merata dapat dipahami sebagai upaya untuk meberikan perlakuan yang sama berdasarkan hak dan kewajiban warga Negara oleh karena itu menjadi landasan bagi segenap kompenen pemerintahan untuk komimen dalam menjaga dasar Negara tersebut dengan menerapkan keadilan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan Negara. Tidak dapat terelakkan lagi bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu merupakan bagian dari system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan dalam ruang lingkup otonomi daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menegakkan asas keadilan social sebagai landasan dan filosofi pelayanan yang berkualitas. Keadilan yang ada dalam pelayanan publik yang berkualitas dapat dilihat dari perlakuan yang sama yang diterima oleh masyarakat dalam praktek pelayanan publik. Keadilan yang merata, berarti bahwa pelayanan harus diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarkat melalui distribusi yang adil dan merata, pelayanan tidak membedakan kaya/miskin, laki-laki atau perempuan, merata dalam memberi subjek pelayanan sera tidak diskriminatif kemudian akan kembali menibulkan pertanyaan tentang sejauhmanakah e-government mampu menjadi penunjang keadilan yang merata tersebut. 95
Dalam suatu wawancara walikota Palu menjelaskan bahwa ”keadilan yang merata merupakan wujud dari pelayanan publik yang berkualitas dengan mengesampingkan adanya strata dalam masyarakat. Pejabat maupun masyarakat biasa hendaknya mendapatkan keadilan yang sama baik dari pelayanan, sosialisasi, kemudahan akses sampai pada besaran beban biaya yang harus dikeluarkan” (wawancara tanggal 18 oktober 2011 pukul 13.35)
Dalam e-gov, jarak dan waktu bukanlah menjadi penghalang dalam mengakses pelayanan yang bermutu terlebih lagi dengan pemanfaatan media internet sebagai salah satu media dalam pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelayanan administrasi ataupun pencatatan sipil yang dapat di akses dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Contohnya pencatatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Secara On line dapat menjadi salah satu solusi akan keterbatasan akses informasi dan pelayanan yang tidak “pilih kasih”. Pilih kasih yang dimaksudkan disini adalah
adanya
kesamarataan
pemberian
akses
tentang prosedur,
penjadwalan pelayanan serta keterbukaan dalam pencatatan administrasi masyarakat dengan mengesampingkan strata social dalam masyarakat. Lebih lanjut tentang fungsi dan peran media elektronik sebagai penopang asas keadilan dapat dilihat dalam pelayanan pembuatan akta catatan sipil. Dalam mode manual proses pencatatan membutuhkan pengarsipan dan pembuatan dokumen secara insidentil. Maksudnya, ketika seorang masyarakat hendak melakukan pencatatan sipil di sebuah instansi maka pendataan dan pengarsipan baru akan dilaksanakan hal inilah yang 96
terkadang menimbulkan ketidakadilan dalam proses pelayanan. Adanya prioritas terhadap individu tertentu dari aparatur pelayanan publik diluar dari strata penjadwalan mengakibatkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Berikut adalah kutipan wawancara dengan bapak Imran Jaya, S.T. salah satu masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil “kadang sudah mengantri tapi yang lebih dahulu dibuatkan warga yang datang dengan baju dinas. Biasa alasannya ada keperluan penting makanya di dahulukan. (wawancara tanggal 20 oktober 2011 pukul 11.05)
Demikian kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang mengurus akta perkawinan dalam mode manual. hal tersebut dikarenakan tidak adanya formulir ataupun dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga aparatrnya harus membuat kembali dokumen yang membuthkan waktu yang lumayan memakan waktu. Hal tersebut diakui secara tebuka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu dalam sebuah wawancara: “ada prioritas dalam pembuatan dokumen dikarenakan tidak adanya dokumen yag telah dibuat sebelumnya jadi ketika ada pelayanan maka dokumen tersebut harus dibuat terebih dahulu. Masyarakat biasa biasanya menjadi korban dalam kejadian tersebut dikarenkan aparat pelayanannya ebih mengutamakan keluarga ataupun kenalan dalam pembuatannya sekalipun melompati antrian pencatatan. Untuk membuat salinan secara ragkap sebenarnya bisa untuk dilaksanakan akan tetapi membuatuhkan ruangan tambahan untuk menampung dokumen ataupu formulir isian yang belum digunakan yang jumlahnya bisa mencapai berdos-dos” (wawancara tanggal 28 september 2011 pukul 10.12)
97
Kondisi diatas bukan hanya situasi yang terjadi di Dinas Pencatatan Sipil saja melainkan di setiap dinas yang ada di Kota Palu Khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam kasus diatas dapat ditangkap beberapa masalah beruntun dimana masing-masing opsi mampu menimbulkan masalah baru. Yang pertama, adanya prioritas dikarenakan mode manual yang banyak memakan waktu akibat dari pencatatan yang besifat insidentil; yang kedua. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan membuat dokumen terlebih dahulu namun membutuhkan banyak tempat untuk meletakkann berkas tersebut; dan yang ketiga diperlukan ruangan yang lebih besar dalam meminimalisir kedua kondisi diatas namun membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar dalam mewujudkannya. Dalam kondisi kondisi diatas, dapat dirasakan secara nyata peran media elektronik dalam keadilan pelayanan yang merata bagi masyarakat dengan
menerapkan
komputerisasi
berkas
mampu
menjadi
solusi
penggandaan dokumen pencatatan. Berkas-berkas yang ada dapat di save dalam benuk dokumen virtual dengan format doc, docx ataupun pdf yang hanya membutuhkan sebuah computer sebagai tempat penyimpanannya serta mampu digandakan sekejap sehingga pembuatan dokumen akta catatan sipil menjadi lebih singkat. “penggunaan media elektronik sedikit banyak dapat menimbulkan kemerataan pelayanan bagi masyarakat. Bagi kami para pegawai menghadapi keluhan masyarakat bukanlah menjadi factor kejenuhan 98
dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kami. Melainkan melihat kertas-kertas menumpuk di ruangan menjadi tekanan tersendiri dalam menjalankan tugas. Dengan adanya komputerisasi berkas, membuat berkurang arsip yang menumpuk sehingga sedikit banyak mampu mengurangi tekanan dalam pekerjaan. Tekanan pekerjaanlah yang membuat banyak aparat cenderung tidak mau tau, cuek ataupun setengah hati dalam melaksakan pelayanan” (wawancara tanggal 13 oktober 2011 pukul 11.15)
Demikian petikan wawancara dengan Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bapak Asri Radjabia mengenai adanya praktek ketidakadilan yang dirasakan dalam masyarakat Hal-hal tersebut hanyalah sedikit gambaran mengenai praktek electronic government mampu manjadi salah satu cara mencapai pelayanan yang berkulitas. Namun kita tak boleh terjebak dalam pemahaman bahwa teknologilah yang menjadi factor kunci dalam peningkatan kualitas tersebut. Perlu analisis yang lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang menjadi faktor
yang
berperan
dalam
kualitas
pelayanan
publik
dalam
Pelayanan
Publik
mengimplementasikan
konsep
menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
4.2
Faktor-faktor
Yang
mendukung
Kualitas
Berbasis Electronic government Di
dalam
mengembangkan
dan
electronic government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan software database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. Scale fast, deliver value”. Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah 99
daerah harus memiliki visi yang jauh dan besar terhadap konsep electronic government yang ingin diterapkannya. Berdasarkan visi yang besar tersebut maka
disusunlah
sejumlah
langkah-langkah
kecil
penerapan
dan
implementasi aplikasi electronic government di berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi besar itu. Cepat atau lambatnya penerapan electronic government ini sangat tergantung dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam membaca perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu strategi atau konsep yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi. 4.2.1 Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan Electronik Government Kesuksesan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan sistematis. Berkaitan dengan pelaksanaan electronic government dalam lingkup Dinas Kependudukandan Catatan Sipil di Kota Palu maka hal paling utama yang perlu dilakukan adalah peninjauan dan analisis terhadap kebijakan yang mengatur kegiatan tersebut. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Walikota Palu Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunujuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palu No. 5 Tahun 2009 100
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukdan Akta Catatan Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 21 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk
memfasilitasi
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Dari kebijakan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan electronic government dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. Walaupun secera mendetail tidak ditemukan kebijakan yang mengatur tata pelaksanaan elektronik government (Juklak dan Juknis) akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Harus diakui bahwa tidak terperincinya kebijakan yang mengatur hal ini bisa saja menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan elektronic government khususnya dalam hal-hal teknis. Sebagai contoh dalam pelaksanaan pembuatan data baik itu dalam lingkup kerja maupun data tentang kependudukan apabila tidak ada peraturan terperinci mengenai tata kelola dan pelaksanaan maka dapat menimbulkan error data seperti tercambur baurnya data. 101
Namun apabila diamati lebih dalam hal ini bisa dimaklumi melihat pelaksanaan sistem elektronic government di Kota Palu Khususnya di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih tergolong baru. Kekurangankekurangan seperti ini haruslah menjadi pekerjaan rumah yang harus menapatkan
prioritas utama
dari
pemerintah
daerah
dalam
rangka
peningkatan kulitas pelayanan aparatur kepada masyarakat. 4.2.2 Sumber daya manusia Memperhatikan kondisi yang ada, penerapan electronic government di Indonesia menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang belum memadai. Penerapan electronic government di kantorkantor publik perlu didukung oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Menghadapi tantangan tersebut di atas, Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM, perlu diadakannya pelatihan bagi para pegawai pemerintahan mengenai teknologi. Yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi perubahan (manage change). Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu penerapan electronic government memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan keterampilan baru. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan membuka seluas-luasnya akses 102
informasi serta mendorong kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan bidang ini. Memberikan inspirasi pada kalangan bisnis, industri, akademis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi haruslah menjadi ide utama dalam program electronic government, karena tujuan utama dari program ini adalah untuk menyediakan pelayanan pemerintah yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih murah kepada masyarakat. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari electronic government. Pada sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi jumlahnya sangatlah sedikit dan umumnya tidak berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat selama 10-20 tahun yang lalu jarang pemerintah daerah merekrut pegawai baru dengan latar belakang bidang teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya saja jika terdapat 473 pemerintah daerah (provinsi, pemkab/pemkot), jika masing-masing pemda mempunyai sedikitnya 10 perangkat daerah (Badan, Dinas, Kantor), berarti terdapat 4730 kantor yang harus tersedia sumberdaya manusia yang mempunyai standar kompetensi dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mampu menjalankan implementasi
e-government,
setiap
kantor
jika
diasumsikan
minimal 103
memerlukan 5 orang, berarti diperlukan 23.650 orang untuk dapat mengimplementasikan electronic government di kantor pemerintah daerah seluruh Indonesia. Sesuai kondisi diatas maka untuk menunjang palayanan pubik yang berkualitas maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu sudah seharusnya memiliki beberapa tenaga ahli dalam bidang tersebut berupa keluaran perguruan tinggi berbasis IT ataupun pegawai yang punya keahlian dalam bidang tersebut. Jumlah Pegawai Dinas
Kependudukan Dan
Pencatatatan Sipil Kota Palu sampai dengan 31 Desember 2011 sebanyak 86 orang dengan perincian sebagai berikut :
Sarjana Strata II Sebanyak 1 Orang
Sarjana Strata I sebanyak 23 Orang
Sarjana Muda sebanyak 8 Orang
SLTA sebanyak 16 Orang
SD 1 Orang
Dalam wawancara yang dilakukan di intansi tersebut di antara 86 orang pegawai tersebut, hanya dua orang staf yang mempunyai kompetensi keilmuan dalam bidang komputerisasi dan pengolahan jaringan (ICT) sedangkan sisanya merupakan lulusan dari lembaga pendidikan umum sementara ada 26 orang termasuk dua staf yang telah disebutkan diatas yang mengetahui dasar-dasar pengoperasian komputer secara mahir serta memahami seluk beluk sistem operasi digital sementara sisanya mampu mengopersikan dasar-dasar aplikasi yang sesuai dengan wilayah kerja 104
mereka terkecuali tujuh orang staf yang mengaku jika sama sekali “buta” akan media elektronik tersebut. Menjadi menarik untuk di cermati dalam situasi saat ini ketika komputerisasi menjadi pijakan dari pelayanan publik modern namun kurang ditunjang dengan sumber daya manusia yang lebih dalam penguasaan dan pengoperasian media digital. Khususnya bagi pemerintah Kota Palu SDM yang punya pengetahuan mengenai ICT masih jarang. Untuk meminimalisasi kendala ini, pihak pemda Kota Palu giat melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para abdi negara tersebut khususnya yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Palu.
Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil
Walikota Palu, menjelaskan bahwa pada saat ini Dept. Kominfo telah menyusun panduan pendidikan dan pelatihan PNS di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
dapat
diselenggarakan
secara
sentralisasi
(oleh
Dept.
Komunikasi dan Informatika melalui Diklat) dan desentralisasi baik dengan membuat pusat-pusat diklat di sejumlah ibukota provinsi oleh pihak swasta bekerjasama dengan Dept. Kominfo, maupun di perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu tergolong baik hal ini terlihat dari banyaknya pelatihan-pelatihan telah mereka ikuti yang dilaksanakan
instansi tersebut dalam menunjang
pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Kemampuan dan keterampilan pegawai ini 105
juga berperan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi electronic government, misalnya dalam penggunaan penggunaan sistem berbasis komputer ataupun jaringan. Dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai yang memadai maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat. Peningkatan sumberdaya manusia PNS untuk implementasi electronic government perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama
oleh
pemerintah, Perguruan Tinggi, dan pihak swasta. Di dalam pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia, perlu mengubah pandangan tentang teknologi informasi dan komunikasi; bukan sekadar alat untuk mengelola informasi, melainkan ia memiliki aspek budaya. Teknologi bukan hanya menuntut penguasaan atas perangkat kerasnya, melainkan mengubah diri kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. 4.2.3 Sarana dan Prasarana Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini namun dalam hal ini tergantung dari kesiapan yang dimiliki oleh tiap daerah. Seperti halnya Kota Besar Lain di Indonesia, yang 106
telah mempersiapkan infrastruktur guna mendukung penerapan electronic government di daerahnya baik itu dengan membuatnya sendiri ataupun kerjasama dengan pihak luar (outsourcing) dengan menyediakan software (perangkat lunak) maupun hardware (perangkat keras) dan dukungan jaringan lainnya. Infrastruktur yang belum memadai termasuk kurangnya tempat akses umum merupakan tantangan yang lain. Ini disebabkan masih sangat sedikit mobilitas masyarakat untuk mengakses vendor-vendor perangkat keras/lunak dengan technical support yang tersebar di daerah-daerah. Penyediaan pelayanan melalui electronic government perlu didukung oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi baik dari rumah tangga ataupun stand/kios umum. Persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. Tingkat penetrasi yang rendah ini juga merupakan suatu kendala. Walaupun dalam situasi dilapangan menunjukkan pertumbuhan tempat surfing yang cukup pesat Adapun kondisi infrastruktur di Dinas Kependdukan dan Catatn Sipil Kota Palu. A . SOFTWARE 1. Operating System (OS) a. Windows 7 Starter b. Windows XP Home Premium SP 3 c. Windows XP Professional SP 1 2. Software Pendukung
107
B.
a.
Microsoft Office 2007
b.
SPSS 12
c.
PDF Reader
d.
Adobe Reader
e.
Macromedia, dll
HARDWARE
NO RUANGAN 1 SIMPTAP A CPU B SERVER
2
3
4
5
6
JUMLAH
SPESIFIKASI
13 2
Pentium IV, DDR 128 , HDD 40 Gb Pentium Xeon, IV, SCASI, DDR 256 Dot Matrix, Ink Jet 1300 A , 600 VA 16 port
C PRINTER D UPS E Switch Hub SIMLIDA A CPU
10 12 1
B PRINTER SIMNAKER A CPU
1
B
1
PRINTER
SIMAGRI A CPU
1
1
3
B PRINTER SIMPAR A CPU
1
B
1
PRINTER
1
SIMPEG A CPU
2
B
1
PRINTER
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet 108
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
SIMSTA A CPU
1
B
1
PRINTER
SIMNAKER A CPU
1
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet
B PRINTER SIMKEU A CPU
1
B PRINTER Sub Bagian Umum A CPU B PRINTER C UPS Sub Bagian Program A CPU B PRINTER C UPS Sub Bagian Keuangan A CPU B PRINTER C UPS Kepala Badan A CPU B UPS Sekretaris Badan
1
Pentium III, SDRAM 128, HDD 20 Gb Ink Jet
2 1 1
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb Ink Jet 1300 VA
2 1 1
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb Ink Jet 1300 VA
1 1 1
Pentium IV, DDR 128, HDD 40 Gb Ink Jet 1300 VA
1 1
Pentium IV, DDR 128, HDD 40 Gb 1300 VA
A CPU B PRINTER C UPS Website A CPU B PRINTER C SCANNER D UPS Workshop A CPU B PRINTER C UPS
1 1 1
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb Laser Jet 1300 VA
3 2 3 2
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb Ink Jet Canon Lide 1300 VA
1 1 1
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb Ink Jet 1300 VA
1
109
17
18
Staf NOC A CPU B UPS NOC A SERVER
2 1
Pentium IV, DDR 256, HDD 40 Gb 1300 VA
3
B UPS C Switch Hub
1 2
Pentium Xeon, Pentium IV, SCASI, DDR 256 12 KVA 24 port, 8 port
Menurut wawancara dengan salah satu mahasiswa tingkat akhir salah satu perguruan tinggi berbasis IT menjelaskan bahwa spesifikasi hardware dan software seperti yang tertulis diatas ada dalam standar mencukupi kebutuhan basis data elektronik. 4.2.4 Tingkat
Partisipasi
dan
Pemahaman
Masyarakat
terhadap
Teknologi dan Informasi Selain kualitas Sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup dinas terkait serta ketersediaan sarana dan prasarana, salah satu factor yang menjadi penentu kualitas pelayanan publik dalam era e-government adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi ataupun waktu dalam mengakses dunia elektronik tersebut. Menjadi program yang tak berarti walaupun kucuran dana mencapai bermilyar-milyar untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis IT jika ternyata masyarakat sendiri tidak mempunyai ketertarikan berlebih terhadap media tersebut. Kota palu sendiri bila dilihat dari tingkat pendidikan maka persentase penduduk Kota Palu berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum
110
tamat SD sebesar 41,13% pada Tahun 2011, yang tamat SD/MI/sederajat sebesar 25,62%, tamat SLTP/MTs/sederajat sebesar 24,04%, tamat SLTA/MA/Sederajat sebesar 51,35%, Diploma/Sarjana Muda 5,52%, dan perguruan tinggi sebanyak 1,80%. Sedangkan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,52%. Memang untuk sekedar mempelajari cara mengakses internet dan computer tidaklah dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan namun
sedikit
banyak
hal
tersebut
mempengaruhi
cepat
ataupun
pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media tersebut sebagai sarana yang cukup memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan persentase 58,67% masyarakat yang mempunyai pendidikan SMA keatas menjadi peluang baik bagi pengembangan e-government dikota palu tersebut apalagi mengingat banyaknya tempat mengakses internet yang tersebar disetiap kelurahan dengan biaya yang dapat di akses oleh selruh lapisan masyarakat serta computer yang sudah bukan menjadi barang baru lagi mampu menguatkan posisi e-government sebagai salah satu tonggak pelayanan publik yang berkualitas dengan catatan adanya upaya yang lebih intensive dalam sosialisasi prosedur dan petunjuk serta pelatihan yang nyata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu.
111
