29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Gambaran Umum 1. Lokasi Penelitian dan Daerah Operasi Objek Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Tangerang Timur yang berlokasi di Jl. Satria SudirmanKomplek Pemerintahan Kota Tangerang. KPP Pratama Tangerang Timur merupakan salah satu KPP di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten (Kanwil DJP Banten). Wilayah kerja KPP Tangerang Timur meliputi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang dan Batuceper. Meliputi 60 kelurahan. Memiliki luas wilayah 95.505 km2. Jumlah penduduk sebanyak 826.283 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 178.171 keluarga.
2. Gambaran Umum Objek Penelitian a. Sejarah KPP Pratama Tangerang Timur KPP Tangerang merupakan cikal bakal berdirinya KPP Pratama Tangerang Timur. KPP Tangerang diresmikan pada tanggal 1 Maret 1989. Wilayah kerja KPP Tangerang meliputi Kodya dan Kabupaten Tangerang. KPP Tangerang semula berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VII Bandung. Akan tetapi dengan terbentuknya
30 Propinsi Banten, KPP Tangerang yang semula berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VII Bandung dialihkan menjadi di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) VIII Serang pada Januari 2002. Kemudian sekitar tahun 1994 (KPP) Kantor Pelayanan Pajak Tangerang dipecah menjadi KPP Tangerang yang wilayah kerjanya meliputi Kodya Tangerang dan KPP Serpong yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 2007 sejalan dengan reformasi di jajaran Departemen Keuangan atau lebih spesifik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, KPP Tangerang kembali dipecah menjadi 2 (dua) yakni KPP Pratama Tangerang Timur dan KPP Pratama Tangerang Barat. Pemecahan ini juga diikuti dengan proses modernisasi dalam semua tugas dan fungsi salah satu institusi penghimpun keuangan negara ini. Tanggal 28 Agustus 2007 lalu ditetapkan sebagai tanggal Saat Mulai Operasi (SMO) KPP Pratama Tangerang Timur. Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak Tangerang ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan WP (Wajib Pajak), pengawasan pajak, dan untuk memberi pelayanan perpajakan yang lebih maksimal kepada WP (Wajib Pajak).
31 b. Struktur Organisasi KPP Pratama Tangerang Timur Struktur organisasi KPP Pratama Tangerang Timur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI NO. 238/KMK.01/2006 adalah sebagai berikut : 1) Kepala Kantor Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh, PPN, PPn BM & PTLL, PBB dan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 2) Sub Bagian Umum Kepala Sub bagian umum membawahi urusan : a) Koordinator Pelayanan Tata Usaha (TU) dan kepegawaian, bertugas untuk Penataan berkas, Penyusunan arsip, TU kepegawaian, Pengetikan dan Administrasi absensi. b) Koordinator Pelaksanaan Keuangan, bertugas dalam urusan keuangan KPP dan Mengelola penggunaan dana. c) Koordinator Pelaksanaan Rumah Tangga (RT), bertugas untuk urusan RT dan Perlengkapan KPP. 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kepala
Seksi
Pengolahan
Data
dan
Informasi
bertugas
Melaksanakan urusan pengamatan potensi perpajakan, Pencarian dan Pengolahan Data, Perekaman dokumen perpajakan, Penyajian
32 informasi perpajakan, Pelayanan dukungan teknis komputer, Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, Serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja. 4) Seksi Pelayanan Kepala Seksi Pelayanan bertugas melaksanakan urusan penerbitan produk hukum, Administrasi dan penyimpanan produk–produk hukum, Penyuluhan perpajakan, Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat–surat permohonan, Ekstensifikasi, Kerjasama perpajakan dan Mengkoordinasikan tugas di Tempat Pelayanan Terpadu. 5) Seksi Ekstensifikasi Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan digedung perkantoran dimulai dengan
pelaksanaan
pengumpulan
data
(Canvassing)
penghuni/penyewa perkantoran yang sebagian besar berupa Wajib Pajak badan dari pengelola atau sumber lain yang memungkinkan. Kemudian data tersebut dibandingkan dengan data Wajib Pajak yang telah terdaftar, baik di KPP Pratama Tangerang Timur maupun KPP lain. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat penyewa
gedung
yang memenuhi
syarat
untuk
diberikan
NPWP/NPPKP diberikan penjelasan secara lisan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi kemudian terdapat penyewaan gedung yang memenuhi syarat untuk diperiksa,
33 dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) untuk tujuan pemberian NPWP/NPPKP. 6) Seksi Penagihan Kepala
Seksi
Penagihan
bertugas
melaksanakan
urusan
penatausahaan piutang pajak, Penundaan dan angsuran tunggakan pajak, Penagihan aktif, Pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen–dokumen penagihan. 7) Seksi Pemeriksaan Kepala
Seksi
Pemeriksaan
bertugas
melaksanakan
urusan
penyusunan rencana pemeriksaan, Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,
Penerbitan
dan
penyaluran
Surat
Perintah
Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan pajak lainnya. 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertugas melaksanakan urusan, Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, Bimbingan/Himbauan kepada Wajib Pajak, Analisis Kinerja Wajib Pajak serta Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi. 9) Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan pemeriksaan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan instruksi dari Kantor atasan (Kanwil DJP Banten) dan usulan pemeriksaan dari seksi pengawasan dan
34 konsultasi serta Melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan administrasi pemberian atau penghapusan NPWP atau PKP.
B. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan (deskripsi), meringkas berbagai kondisi dan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai analisis
penerapan kebijakan
Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Tangerang Timur.
C. Definisi Operasional Variabel 1. Sunset Policy merupakan program kebijakan pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak-DJP) dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berupa penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yang diatur berdasarkan pasal 37A Undang-Undang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 2. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun administrasi.
35 D. Metode Pengumpulan Data Guna mendukung penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi dengan menggunakan dua teknik, yaitu: 1. Riset Kepustakaan (Library Research) Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal perpajakan maupun referensireferensi skripsi yang diperoleh peneliti melalui penelusuran melalui internet maupun dari perpustakaan Universtas Mercu Buana, bukubuku pribadi milik peneliti, dan sumber tertulis lainnya yang masih relevan serta mendukung isi skripsi untuk melengkapi dasar teori yang akan dibahas. 2. Riset Lapangan (Field Research) Yaitu pengumpulan data secara langsung dengan melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data primer dengan melakukan : a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan KPP Pratama Tangerang Timur yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan petugas pajak yang terkait dengan penelitian ini Selain data primer, jenis data lain yang diperoleh peneliti berupa data sekunder yaitu data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, data-data tersebut meliputi data jadi yang telah disediakan oleh
36 KPP Pratama Tangerang Timur berupa lokasi riset, sejarah singkat serta data-data KPP (objek penelitian) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
E. Metode Analisis Data Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis dampak kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama berlakunya pada tahun 2008 dan 2009 (sampai dengan tgl 28 Februari) di wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Timur, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif. Berikut ini adalah penjelasannya: 1. Analisis Deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menguji apakah kebijakan Sunset Policy memiliki dampak terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan khususnya di KPP Pratama Tangerang Timur dengan membandingkan data laporan penerimaan SPT Tahunan untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 (sampai dengan tgl 28 Februari) dan juga membandingkan jumlah WP
yang baru mendaftarkan dirinya
(pembuatan NPWP) pada tahun 2007, 2008, 2009 (sampai dengan tgl 28 Februari). 2. Analisis Deskriptif yaitu analisis atas hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan angka-angka, persentase, diagram atau grafik. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran persentase
37 tingkat kepatuhan pajak para Wajib Pajak dengan membandingkan antara jumlah Wajib Pajak Efektif dengan jumlah Wajib Pajak Terdaftar.
