BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian

3.1.1

Latar Belakang Perusahaan Kantor Konsultan Pajak Hasibuan Bawazier dan Pramono (selanjutnya

disebut “HB&P”) adalah salah satu konsultan pajak di Indonesia yang bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan. Kantor HB&P berlokasi di pusat bisnis yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan. HB&P memberikan macam-macam jasa konsultasi perpajakan dan memiliki komitmen serta integritas yang tinggi untuk memberikan jasa terbaik dan membuat klien puas dengan jasa profesional yang kami diberikan. HB&P menyadari bahwa semakin banyak kebutuhan terhadap konsultasi perpajakan karena pajak merupakan masalah yang sangat rumit dan complicated. HB&P bergerak dalam bidang konsultasi perpajakan dan pembukuan. HB&P berdiri pada bulan Oktober 2003 dengan nama semula Hasibuan Bawazier Effendi Joewono (disingkat “HBEJ”) berdasarkan Akta Notaris Hasanal Yani A.A., SH., No. 9 tanggal 10 Oktober 2003. Kemudian karena adanya retrukturisasi yang dilakukan dengan keluarnya beberapa Partner diubah namanya menjadi HB&P berdasarkan Akta Notaris Taufik Hidayat, SH., No. 01 tanggal 1 Mei 2006 dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2006, kemudian berubah dengan Akta Perubahan Persekutuan No. 04 tanggal 15 Juni 2007 dan terakhir berubah kembali dengan Akta

22 http://digilib.mercubuana.ac.id/

Perubahan Persekutuan No. 04 tanggal 29 Juni 2009. Persekutuan ini dilengkapi pula dengan Akta Kesepakatan Persekutuan berdasarkan Notaris Taufik Hidayat, SH., No. 08, tanggal 15 Juni 2007. HB&P didirikan oleh praktisi-praktisi perpajakan yang masing-masing berpengalaman kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di Kantor Konsultan Pajak berskala Internasional terkemuka di Indonesia. Saat ini, HB&P memiliki 86 (delapan puluh enam) klien baik lokal maupun internasional dari hanya 7 (tujuh) klien pada saat HB&P berdiri, yang terdiri dari berbagai macam industri trading, manufacturing, banking, property, mining, shipping, dan lain-lainnya. HB&P mengalami kemajuan yang sangat pesat dari waktu berdiri hingga sekarang dan telah memiliki 40 (empat puluh) karyawan. HB&P tetap terus meningkatkan integritas dan loyalitas terhadap klienklien yang dimiliki dan setia memberikan asistensi berupa jasa konsultasi perpajakan. Adapun jasa-jasa yang diberikan oleh HB&P adalah sebagai berikut: 1) Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Tax Compliance): Jasa ini dirancang untuk membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disyaratkan oleh Undang-undang perpajakan di Indonesia. HB&P memiliki kemampuan dan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan ini sehingga dapat menghasilkan kualitas produk yang diinginkan oleh klien, dengan jasa-jasa sebagai berikut: a. Kewajiban Perpajakan Bulanan i. Kewajiban Bulanan PPh Pasal 21 (PPh Karyawan)




Menghitung PPh Pasal 21 bulanan karyawan (untuk karyawan lokal maupun asing);



Persiapan dan pengisian formulir perpajakan; dan



Persiapan dan pelaporan kewajiban Surat Pemberitahuan bulanan perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak.

ii. Kewajiban Bulanan PPh Pemotongan dan Pemungutan Pasal 4 ayat (2), 23 dan 26 

Menghitung kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang terhutang PPh Pasal 4 ayat (2), 23 dan 26 berdasarkan UU No. 36/2008;







iii. Kewajiban Pembayaran PPh Pasal 25 Bulanan Jasa ini mencakup supervisi secara kuartalan sehubungan dengan pembayaran PPh Pasal 25 (jika ada); iv. Kewajiban Bulanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Mereview Faktur Pajak yang diterima oleh supplier untuk memastikan bahwa Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan;








b. Kewajiban Perpajakan Tahunan i. Surat Pemberitahuan Tahunan Karyawan (SPT 1721) Jasa ini mencakup perhitungan dan penyiapan SPT PPh Pasal 21

(Formulir

1721)

berdasarkan

data

remunerasi

yang

diberikan/disiapkan oleh perusahaan. Umumnya pekerjaan ini tidak termasuk perhitungan rekonsiliasi antara biaya gaji yang disiapkan oleh bagian HRD dan yang dibebankan oleh bagian keuangan dalam laporan keuangan untuk tujuan perhitungan SPT PPh Badan (Formulir 1771). ii. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan (SPT 1771) Jasa ini mencakup perhitungan, persiapan dan pelaporan SPT 1771, termasuk didalamnya pengerjaan untuk melakukan review secara umum atas pembebanan biaya atau penyesuaian fiskal yang dilakukan atau disiapkan oleh klien atau eksternal auditor dari klien yang bersangkutan. iii. Surat Pemberitahuan Tahunan Pribadi (SPT 1770) Jasa ini mencakup perhitungan dan persiapan SPT 1770 (Pribadi) berdasarkan data remunerasi yang disediakan atau disiapkan oleh perusahaan atau pribadi tersebut.


2) Training Untuk jasa training, HB&P akan memberikan bimbingan dan arahan kepada staf dari perusahaan yang membutuhkan jasa HB&P, sehingga klien dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan adanya atau diberikannya training kepada karyawan secara langsung dapat menghemat biaya pajak perusahaan, karena adanya kontrol yang baik atas kewajiban perpajakan dan keuangan perusahaan. 3) Konsultasi Perpajakan (Tax Advisory) HB&P juga menyediakan jasa konsultasi perpajakan, dimana konsultasi yang diberikan tersebut bertujuan untuk meminimalisasikan kemungkinan terjadinya hutang pajak, memaksimumkan penghematan pajak, dan mematuhi kewajiban-kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tercapainya tujuan tersebut diatas, maka hal ini akan dapat meningkatkan profil perusahaan terutama di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jasa yang diberikan dalam konsultasi perpajakan ini meliputi diskusi verbal dan komunikasi tertulis atas pandangan, pendapat, tanggapan dan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya peraturan yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan terkait. Umumnya, jenis konsultasi perpajakan ini meliputi: a.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan;

b.

PPh Pasal 21 (Karyawan);


c.

PPh Pemotongan dan Pemungutan (PPh Pasal 22, 23/26, 4(2) dan Final) baik untuk transaksi domestik maupun internasional;

d.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada dasarnya jasa konsultasi perpajakan yang diberikan adalah lebih

kepada masalah-masalah umum perpajakan (compliance) yang dihadapi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan terkait. Dalam hal jasa konsultasi perpajakan yang diberikan tersebut memerlukan tindakan lebih lanjut seperti riset dan/atau tidak terbatas pada konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), beberapa contohnya antara lain: konsultasi untuk restrukturisasi hutang, transfer pricing analisis, review atas perjanjian, permohonan surat penegasan ke Dirjen Pajak, dan sebagainya. 4) Pemeriksaan Pajak (Tax Audit) Dalam jasa ini, HB&P akan mendampingi perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak pajak. Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak antara lain adalah: a. Menganalisa potensial resiko dan kemungkinan masalah pajak yang akan timbul sekaligus merekomendasikan tindakan tepat yang perlu dilakukan; b. Melakukan diskusi dan menyampaikan argumentasi atas temuan pemeriksaan pajak; c. Melaporkan kepada perusahaan mengenai status pemeriksaan pajak secara berkala;


d. Mencari solusi pemeriksaan pajak yang optimum dan maksimal, yang sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku; dan e. Memberikan alternatif solusi untuk meminimalkan kemungkinan hutang pajak yang terjadi atas masalah pajak yang timbul dalam pemeriksaan. 5) Permohonan Keberatan dan Banding (Tax Dispute Resolution) Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak pajak di Indonesia pada dasarnya dapat menghasilkan ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan yang terkait dengan pemeriksaan pajak atau secara umum tidak wajar. Menghadapi kasus tersebut, HB&P dapat memberikan jasa untuk membantu perusahaan dalam mengajukan keberatan atas hasil ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dan mengajukan banding atas keputusan keberatan yang tidak sesuai ke Pengadilan Pajak. Pengajuan permohonan banding dan keberatan dalam hal ini termasuk juga persiapan dan proses permohonan restitusi. 6) Review Kewajiban Perpajakan (Tax Diagnostic Review) Jasa yang diberikan HB&P dalam hal ini mencakup review atas Laporan Keuangan perusahaan termasuk juga di dalamnya me-review sample dari dokumen dan bukti-bukti pendukung perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan telah mematuhi atau memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam review tersebut, HB&P akan melakukan penghitungan estimasi mengenai berapa besar kemungkinan hutang pajak yang akan timbul dan konsekuensi keuangan lainnya terhadap perusahaan. Pada umumnya


review ini memfokuskan pada 4 (empat) aspek utama yaitu PPh Badan, PPh Karyawan, PPh Pemotongan dan Pemungutan dan PPN.

3.1.2

Visi, Etika dan Tujuan Organisasi sebagai Konsultan Pajak

a.

Visi Konsultan Pajak Visi Konsultan Pajak HB&P adalah sebagai berikut: Membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam

meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan memberikan pelayanan konsultasi perpajakan secara profesional bagi seluruh klien baik nasional maupun internasional. b.

Etika Konsultan Pajak Sebagai Konsultan Pajak, HB&P memiliki kode etik yang tertuang dalam

Kode Etik Konsultan Pajak seperti yang tercantum pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia tanggal 1 April 2010 yang ditetapkan di Batam, tanggal 28 Juli 2009, yang isinya sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Pasal 1 (1) Kode etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. (2) Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.


(3) Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Bab II KEPRIBADIAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA Pasal 2 Konsultan Pajak Indonesia wajib: 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak; 3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen; 4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Pasal 3 Konsultan Pajak dilarang: 1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan; 2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain; 3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.


Bab III HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEPROFESI Pasal 4 Konsultan Pajak Indonesia wajib menjaga hubungan dengan teman seprofesi, dilandasi sikap saling menghormatii, saling menghargai dan saling mempercayai. Pasal 5 Konsultan Pajak dilarang: 1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain; 2.

Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya;

3. Menerima

pelanggan

pindahan

dari

Konsultan

Pajak

lain

tanpa

memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain tersebut. Pasal 6 (1) Apabila terjadi sengketa sesama anggota IKPI, maka sengketa tersebut diselesaikan oleh Pengurus Cabang. (2) Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (1) tidak diperoleh, sengketa tersebut diajukan kepada Pengurus Pusat. (3) Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (2) belum juga diperoleh, sengketa tersebut diajukan kepada Dewan Kehormatan.


Bab IV HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK Pasal 7 Konsultan Pajak Indonesia wajib: 1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan: 

Dengan memelihara kepercayaan masyarakat.



Bersikap jujur, dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa.



Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip.



Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian.

2. Bersikap profesional: 

Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan.



Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah.



Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan keterampilan.

3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak: 

Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama

menjalankan

jasanya,

dan

tidak

menggunakan

atau


mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban legal professional yang legal atau hukum dan atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. 

Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan. Pasal 8

Konsultan Pajak Indonesia dilarang: 1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. 2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. 3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. 4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 5. Menerima permintaan wajib pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.


Bab V PUBLIKASI Pasal 9 Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan penggunaan papan nama kantor konsultan pajak sebagai berikut: 1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak; 2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak; 3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari anggota persekutuan; 4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 10 Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan. Bab VI PELAKSANAAN KODE ETIK Pasal 11 (1) Setiap anggota IKPI wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik. (2) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.


Bab VII DEWAN KEHORMATAN Pasal 12 (1) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik. (2) Dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari: a. Ketua Dewan Kehormatan sebagai Ketua; b. Sekretaris Dewan Kehormatan sebagai Sekretaris; c. Ketua atau Sekretaris Dewan Pembina sebagai Anggota; d. Ketua atau Sekretaris IKPI Cabang ditempat anggota tersebut terdaftar sebagai Anggota; e. Pihak lain yang mempunyai keahlian, pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan sebagai Anggota. (3) Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota IKPI berdasarkan pengaduan tertulis dari masyarakat, dari anggota IKPI atau dari keadaan yang diketahui sendiri oleh Dewan Kehormatan. (4) Pengaduan harus disampaikan dengan alasan yang jelas disertai bukti yang cukup. (5) Pengenaan sanksi kepada anggota IKPI dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan saran dari Dewan Kehormatan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar.


(6) Dewan Kehormatan wajib memberitahukan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya setahun sekali dan melaporkan kepada Kongres. Pasal 13 (1) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa: a. Teguran tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian tetap; (2) Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping. (3) Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres. (4) Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat. Bab VIII KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN (1) Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan; (2) Pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat.


(3) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada: a. Anggota yang bersangkutan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar; b. Pengurus IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar; c. Pengurus Pusat IKPI; d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam hal yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Bab IX PENUTUP Pasal 15 (1) Perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum Kode Etik ini berlaku, akan diproses dan diputus berdasarkan Kode Etik yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. (2) Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. c.

Tujuan Organisasi 1) Memperluas kesempatan kerja, 2) Memberikan informasi dan konsultasi perpajakan terbaik bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dan 3) Menghasilkan

standar

kinerja

yang

menjadi

tantangan

bagi

perusahaan-perusahaan terbaik di dunia.


3.1.3

Struktur Organisasi Struktur Organisasi Konsultan Pajak HB&P dipimpin oleh Managing

Partner yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap jalannya perusahaan dalam pengendalian perputaran bisnis termasuk pengambilan keputusan. Di dalam pelaksanaan operasional perusahaan sehari-hari, Managing Partner dibantu oleh beberapa Partner yang memiliki tanggung jawab sendiri dalam menangani beberapa departemen yang dibantu oleh manajer. Kegiatan bisnis Konsultan Pajak HB&P terpusat pada jasa konsultasi perpajakan, sehingga perusahaan memusatkan hampir seluruh tenaga kerja yang ada pada konsultan staf yang disebut Professional Staff. Dalam hal ini, Konsultan Pajak HB&P memiliki susunan standar peringkat untuk konsultan dari tingkat yang paling tinggi, sebagai berikut: -

Partner

-

Manager

-

Assistant Manager

-

Senior Associate

-



Senior Heavy (Senior III)



Senior Medium (Senior II)



Senior Light (Senior I)

Junior Associate 

Junior Heavy (Junior III)



Junior Medium (Junior II)



Junior Light (Junior I)


Untuk menunjang kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Konsultan Pajak HB&P, tentunya tenaga-tenaga konsultan tersebut tidak dapat bekerja sendiri. Pada Konsultan Pajak HB&P, tenaga kerja yang mendukung agar kegiatan administrasi dapat berjalan dengan baik yaitu Supporting Staff. Supporting Staff ini dikepalai oleh seorang GA & Finance Manager yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas administrasi serta memberikan laporan langsung kepada para Partner dan mengambil keputusan yang diperlukan apabila terjadi masalah pada aktivitas bisnis yang berjalan. Hal ini dapat dilihat pada struktur organisasi Konsultan Pajak HB&P sebagai berikut: Partner

Manager for Tax Services

Associate

Manager for Acc Services

Assistant Manager

Associate

Associate

Associate

Associate

GA & Finance Manager

Associate

Associate

Associate

Associate

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Konsultan Pajak HB&P

3.1.4

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Adapun tugas pokok yang menerangkan gambar struktur organisasi

Konsultan Pajak HB&P adalah sebagai berikut:


1. Partner Konsultan Pajak HB&P memiliki 3 (tiga) Partner, yaitu Partner 1, Partner 2 dan Partner 3. Tugas dari Para Partner berdasarkan Kesepakatan Persekutuan No. 08 tanggal 15 Juni 2007 adalah sebagai berikut: a. Tanggung jawab operasional Persekutuan pada dasarnya menjadi tanggung jawab Para Partner. b. Penanggung jawab operasional masing-masing Partner adalah sebagai berikut: (1) General Business Plan and Strategy adalah tanggung jawab Partner 1, Partner 2 dan Partner 3. (2) Marketing adalah tanggung jawab Partner 1, Partner 2, dan Partner 3. (3) Finance and Banking adalah tanggung jawab Partner 1 dan Partner 2. (4) General Affair adalah tanggung jawab Partner 2. (5) Timesheet and Billing System adalah tanggung jawab Partner 2. (6) Accounting & Bookkeeping adalah tanggung jawab Partner 1 dan Partner 2. (7) Employment adalah tanggung jawab Partner 2. (8) Training Technical Services and Seminar adalah tanggung jawab Partner 1, Partner 2 dan Partner 3. Dalam Kesepakatan Persekutuan tersebut ditulis pula bahwa Partner 1 ditunjuk sebagai Managing Partner dalam Persekutuan. 2. Manager Manager pada Konsultan Pajak HB&P memiliki tanggung jawab diantaranya:


a. Tugas 1) Membuat uraian dan penjelasan pekerjaan atau penugasan secara menyeluruh. 2) Menyusun laporan hasil pekerjaan. 3) Menyusun program kerja tahunan. b. Kedudukan dalam organisasi Konsultan Pajak HB&P 1) Di bawah koordinasi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Partner. 2) Membawahi dan mengkoordinir staff associate. c. Tanggung Jawab 1) Bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang diberikan oleh Partner. 2) Bertanggung jawab atas manajemen administrasi di kantor. d. Wewenang 1) Mewakili Partner untuk dapat berhubungan langsung baik dengan klien maupun instansi terkait. 2) Bersama-sama dengan manajer lain untuk menetapkan standar kerja untuk keberlangsungan kinerja pada klien. e. Hak 1) Mendapatkan informasi-informasi terkait pekerjaan dan penugasan. 2) Mengajukan usul dan/atau saran kepada Partner apabila dirasa ada yang tidak menyenangkan. 3) Mendapatkan

sarana

atau

fasilitas

yang

diperlukan

dalam

melaksanakan tugasnya.


3. Assistant Manager Assistant Manager pada Konsultan Pajak HB&P memiliki tanggung jawab diantaranya: a. Tugas 1) Membantu Manager dalam membuat uraian dan penjelasan pekerjaan atau penugasan secara menyeluruh. 2) Membantu manager dalam menyusun laporan hasil pekerjaan. 3) Membantu manager dalam menyusun program kerja tahunan. b. Kedudukan dalam organisasi Konsultan Pajak HB&P 1) Di bawah koordinasi dan bertanggung jawab secara umum kepada Partner dan secara khusus kepada Manager. 2) Membawahi dan mengkoordinir staff associate. c. Tanggung Jawab 1) Bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang diberikan oleh Partner dan Manager. 2) Bertanggung jawab atas manajemen administrasi di kantor. d. Wewenang 1) Mendampingi Manager dalam mewakili Partner untuk dapat berhubungan langsung baik dengan klien maupun instansi terkait. e. Hak 1) Mendapatkan informasi-informasi terkait pekerjaan dan penugasan. 2) Mengajukan usul dan/atau saran kepada Partner dan Manager apabila dirasa ada yang tidak menyenangkan.


3) Mendapatkan

sarana

atau

fasilitas

yang

diperlukan

dalam

melaksanakan tugasnya.

3.1.5

Lokasi dan Waktu Penelitian Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Konsultan Pajak HB&P yang

berlokasi di Gedung Wirausaha Lantai 7, Jl. HR Rasuna Said Kav. C 5, Jakarta Selatan 12940. Penelitian pada perusahaan ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 4 (empat) minggu yang meliputi konsultasi, observasi, wawancara dengan karyawan, pelaksanaan penelitian hingga laporan akhir penelitian.

3.2

Metode Penelitian Metode adalah suatu cara prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu,

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengetahui dan menemukan sesuatu yang baru tentang suatu masalah atau fenomena yang terjadi pada suatu obyek. Dalam melakukan penelitian diperlukan langkah-langkah yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. 1

1

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 5.


3.2.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan PenelitianTeknik Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena data dalam penelitian ini dinyatakan dalam angka-angka. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada data yang dihitung untuk menghasilkan penafsiran yang kokoh. Permasalahan asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sebab akibat atau kausal. Penelitian ini menghubungkan kerja lembur sebagai variabel bebas dan produktivitas karyawan sebagai variabel terikat. 3.2.2. Model Analisis Model analisis merupakan kerangka penelitian yang menghubungkan dua variabel yang ada, sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan. Hubungan antara dua variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Variabel bebas (X)

Variabel terikat (Y)

Kerja Lembur

Produktivitas Karyawan

Gambar 3.2 Model Analisis


3.3

Hipotesis Penelitian Berlatar belakang dari permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian

serta bertolak dari tinjauan pustaka mengenai kerja lembur dan produktivitas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: H 0 : β 1 = 0, Kerja lembur berhubungan dengan produktivitas kerja karyawan H 1 : β 1 ≠ 0, Kerja lembur tidak berhubungan dengan produktivitas kerja karyawan Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menggunakan analisis korelasi Rank Spearman dan uji t, sehingga dari analisis ini dapat diketahui adanya hubungan dari kedua variabel yang digunakan yaitu variabel kerja lembur dan variabel produktivitas. Kedua variabel tersebut bisa positif yang artinya dengan adanya kerja lembur berarti meningkatkan produktivitas kerja, atau negatif yang artinya dengan adanya kerja lembur mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja dan tidak ada hubungannya sama sekali.

3.4

Sampel Penelitian Populasi penelitian adalah karyawan HB&P yang berjumlah 35 orang dan

seluruhnya akan dijadikan sampel (n).

3.5

Variabel Penelitian 3.5.1

Variabel Independen atau bebas (X) : Kerja Lembur

3.5.2

Variabel Dependen atau tidak bebas (Y) : Produktivitas karyawan HB&P


Skala pengukuran kerja lembur dan produktivitas karyawan yang digunakan dalam penelitian menggunakan skala likert (ordinal) yaitu hasil jawaban responden yang berupa angka-angka yang disatukan kemudian dihitung hubungannya atas kerja lembur terhadap produktivitas karyawan.

3.6

Definisi Operasional Variabel Definisi

operasional

variabel

adalah

unsur

penelitian

yang

memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dapat dikatakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel berisikan indikator-indikator dari suatu variabel, yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut: 1.

Kerja Lembur (X) Kerja Lembur merupakan suatu keadaan dimana karyawan harus bekerja

pada waktu ekstra di luar jam kerja normal untuk melakukan penugasan tertentu pada waktu tertentu. Situasi tersebut dapat ditimbulkan dari banyaknya penugasan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kerja Lembur ini dapat menjadi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Indikator-indikator kerja lembur yang turut mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja adalah sebagai berikut:


a.

Upah Kerja Lembur Upah Kerja Lembur adalah pemberian uang kepada karyawan atas kerja

lembur yang dilakukan oleh karyawan, yang dihitung dari banyaknya jam kerja lembur selama 1 (satu) bulan. b.

Kompensasi Kerja Lembur Kompensasi kerja lembur adalah balas jasa selain berupa uang yang

diberikan perusahaan dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada karyawan berupa memberikan kesempatan istirahat secukupnya, pemberian makanan dan minuman pada saat kerja lembur, tunjangan transportasi untuk karyawan yang pulang kerja lembur diatas waktu tertentu. 2.

Produktivitas Karyawan (Y) Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah produktivitas karyawan.

Produktivitas adalah bagaimana mewujudkan adanya produk atau jasa yang dihasilkan dari seorang tenaga kerja sehingga produktivitas perusahaan dapat tercapai dengan baik. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur produktivitas kerja karyawan adalah: a.

Kerjasama Kerjasama berarti melakukan sesuatu bersama-sama untuk mencapai

tujuan. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, keterkaitan antara masing-masing bagian dalam perusahaan membutuhkan kerjasama antar karyawan. Item-item yang digunakan dalam indikator kerjasama ini adalah: 1) Kesediaan bekerja sama dengan karyawan lain.


2) Kesediaan untuk membantu karyawan lain. b.

Disiplin kerja Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan dikenai sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Item-item yang digunakan adalah: 1) Kepatuhan karyawan terhadap jam kerja. 2) Kepatuhan karyawan terhadap peraturan yang ditetapkan perusahaan dan pada perintah atasan. 3) Bekerja dengan mengikuti cara bekerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. c.

Kegairahan kerja Kegairahan kerja adalah perasaan senang dalam melaksanakan tugas yang

dibebankan. Bentuk kegairahan kerja dalam perusahaan diwujudkan dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan sesegera mungkin dengan serius tanpa menunda pekerjaan yang dibebankan. Item-item kegairahan kerja yang digunakan adalah: 1) Karyawan melakukan pekerjaan dengan perasaan senang. 2) Karyawan tidak menunggu perintah dalam melaksanakan tugas. 3) Kesanggupan karyawan untuk bekerja di luar jam kerja.

3.7

Pengukuran Variabel Skala pengukuran dalam penelitian Skala Likert. Menurut Sugiyono,

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang


atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” 2 Dalam skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijabarkan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item yang menggunakan skala likert mempunyai penilaian dari yang bersifat positif kepada yang bersifat negatif. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dengan memberi skor 5, 4, 3, 2, 1 yang disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut: a. Jawaban a diberi skor 5 Kategori untuk jawaban a adalah: selalu. Responden menjawab a apabila prosentase jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah 81% sampai dengan 100%. Contoh: untuk pertanyaan Apakah Bapak/Ibu/Saudara bekerja sesuai dengan Job Description? Apabila dalam satu bulan (26 hari) dan sisanya tidak sesuai dengan job description, maka akan diperoleh prosentase sebesar

x 100% =

88,46%. Dengan demikian, jawaban yang harus dipilih oleh responden adalah jawaban a. b. Jawaban b diberi skor 4 Kategori untuk jawaban b adalah: sering, sesuai, memadai, senang. Responden menjawab b apabila prosentase jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah 61% sampai dengan 80%.

2

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 132.


c. Jawaban c diberi skor 3 Kategori untuk jawaban c adalah: cukup dan kadang-kadang. Responden menjawab c apabila prosentase jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah 41% sampai dengan 60%. d. Jawaban d diberi skor 2 Kategori untuk jawaban d adalah: jarang dan kurang. Responden menjawab d apabila prosentase jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah 21% sampai dengan 40%. e. Jawaban e diberi skor 1 Kategori untuk jawaban e adalah: tidak dan tidak pernah. Responden menjawab e apabila prosentase jawaban dari pertanyaan yang diajukan adalah 1% sampai dengan 20%. Adapun kategori untuk menilai tinggi rendahnya variabel adalah berdasarkan jumlah item dari masing-masing variabel dikalikan skor 5 dan 1, sehingga terdapat skor tertinggi dan skor terendah yang nantinya digunakan untuk pengelompokan kelas interval dari masing-masing variabel yaitu dengan mempergunakan perhitungan sebagai berikut: 3 K=

i=

Keterangan:

3

K

= Jumlah Interval Kelas

R

= Range

i

= Besar Interval Kelas

M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, 1999, hal. 445.


3.8

Metode Persiapan Metode persiapan merupakan suatu tahapan saat peneliti perlu

mempersiapkan diri atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah: a.

Menentukan lokasi penelitian Menentukan daerah penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan

waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian ini dipilih

Kantor

Konsultan Pajak HB&P. Alasan yang mendasar dari penentuan HB&P sebagai lokasi penelitian adalah: 1) Alasan objektif Kantor Konsultan Pajak HB&P adalah salah satu perusahaan yang memberlakukan jam kerja lembur pada karyawannya untuk waktu kerja tertentu. 2) Alasan subjektif HB&P dipilih berdasarkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya karena lokasinya adalah perusahaan tempat peneliti bekerja dan pemimpin tempat peneliti bekerja turut mendukung kelancaran kegiatan penelitian. b.

Observasi Pendahuluan Observasi pendahuluan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan

data tentang masalah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu yang berkaitan dengan kerja lembur dan produktivitas karyawan.


c.

Studi kepustakaan Studi kepustakaan adalah aktivitas yang dilakukan dengan mempelajari

buku-buku, literatur-literatur, surat kabar, internet dan bahan-bahan khususnya yang berkaitan dengan kerja lembur dan produktivitas karyawan. d.

Penentuan Populasi dan Sampel 1) Populasi Populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat, yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup. Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” 4 Berdasarkan pada tempat penelitian yang telah ditetapkan, populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap yang bekerja sebagai Professional Staff yang berjumlah 43 orang. 2) Sampel Menurut Sugiyono, “Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. 5 Menurut Singarimbun dan Effendi, “apabila analisis data yang dipakai adalah teknik korelasi, maka sampel yang diambil minimal 30 sampel.” 6 Atas dasar pertimbangan

4

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 389. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2008, hal. 389. 6 M. Singarimbun dan S. Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta, 1995, hal.171. 5


pengertian diatas, maka jumlah sampel yang diteliti berpedoman pada rumus yang dikemukakan oleh Slovin, yaitu: n = Ket:

n

= Ukuran sampel

N = Ukuran populasi e

= Bound of Error, preposisi kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Nilai e menurut Paguso yang dikutip Sevilla 7, besarnya berkisar antara 1% sampai dengan 10%. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini nilai e ditetapkan sebesar 10%, sehingga jumlah sampel adalah: n=

n=

n=

n =30

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportional Random Sampling. Dalam hal ini, Hadi menyatakan bahwa “Proportional Random Sampling adalah pengambilan sampel yang besar kecilnya sub sampel mengikuti perbandingan (proporsi) besar kecilnya sub populasi dan individu-individu yang ditugaskan dalam tiaptiap sub populasi secara random dari populasi” 8. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 30 orang yang merupakan karyawan yang 7

Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 78. 8 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 82.


bekerja sebagai Professional Staff dalam Kantor Konsultan Pajak HB&P. Karyawan tidak tetap tidak dimasukkan sebagai sampel karena karyawan tidak tetap tidak berhak atas kerja lembur sehingga tidak pula mendapatkan upah kerja lembur dan kompensasi lainnya.

3.9

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan langkah yang harus dilakukan dalam

penelitian untuk mendapatkan informasi data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Adapun teknik-teknik yang perlu dilakukan dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: a.

Teknik Observasi Kegiatan observasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti.

Observasi dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yaitu Konsultan Pajak HB&P sebagai objek penelitian untuk mengetahui keadaan di tempat penelitian terutama yang berkaitan dengan kerja lembur dan produktivitas karyawan. Menurut Hadi, yang dimaksud dengan observasi adalah “pengamatan atau pencatatan dengan sistematis kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang diselidiki”. 9

9

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 198.


b.

Teknik Wawancara Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada

pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yaitu yang berkaitan dengan kerja lembur dan produktivitas karyawan. c.

Teknik Kuesioner Metode ini merupakan satu cara untuk mendapatkan data dengan jalan

mengajukan pertanyaan tertutup secara tertulis dan dijawab dengan jawaban yang tersedia oleh responden. Kuesioner ini merupakan daftar yang berisi suatu rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau mengenai suatu bidang. Menurut Koentjoroningrat

bahwa,

“Kuesioner dimaksudkan

sebagai

suatu

daftar

pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden.” 10 d.

Teknik Dokumentasi Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengetahui gejala peristiwa

yang terjadi dalam lokasi penelitian. Menurut Hadari Nawawi teknik dokumentasi merupakan “teknik ini adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Oleh karena dalam setiap penelitian tidak pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan ini menjadi sangat penting.” 11 Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk pengumpulan informasi dan memperoleh data sekunder daerah penelitian. Dengan membaca dokumen dan 10

Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 173. 11 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hal 133.


mengadakan pencatatan melalui dokumen yang ada di daerah penelitian maka peneliti dapat mempertajam perasaan untuk meneliti serta memberikan analisis yang lebih akurat.

3.10

Tahap Pengolahan Data Tahap pengolahan data merupakan kegiatan lebih lanjut setelah data-data

dikumpulkan. Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah: a.

Pemeriksaan data atau Editing Pemeriksaan data atau editing merupakan pemeriksaan data kembali

sebelum data tersebut diolah. Editing bertujuan untuk menentukan apakah data tersebut sudah benar dan memenuhi syarat sehingga dapat digunakan pada tahap selanjutnya. b.

Pemberian Kode

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi jawaban para responden ke dalam kategori yang ada, dengan mengkodekan variabel untuk mempermudah dalam pengolahan data. c.

Tabulasi Data Tabulasi data dilakukan dengan cara memasukkan data-data yang

diperoleh ke dalam tabel menurut jenisnya agar data-data tersebut mudah dibaca dan dihitung, sehingga diperoleh karakteristik responden berdasarkan jawabanjawaban yang telah diberikan dalam kuesioner.


3.11

Tahap Analisis Data Analisis data merupakan suatu langkah yang penting dalam suatu

penelitian. Pemilihan metode analisis didasarkan pada jenis data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif mempunyai ciri dapat dinilai dengan angka. Metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 3.11.1 Analisis korelasi Rank Spearman Siegel menjelaskan bahwa “Rank Spearman adalah ukuran asosiasi yang menuntut 2 (dua) variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek atau individu dapat dirangking dalam rangkaian berurutan.” Adapun rumus Rank Spearman adalah sebagai berikut:

Keterangan: rs

= Koefisien korelasi antar variabel

di

= Perbedaan urutan (rank) pasangan variabel

N

= jumlah responden Apabila dalam cuplikan nilai rank tidak mempunyai nilai kembar atau nilai

kembar tidak begitu banyak, maka nilai kembar itu dinyatakan tidak mempunyai pengaruh terhadap koefisien korelasi, oleh karena itu rumusan tersebut dapat dipakai. Apabila terdapat jumlah rank kembar yang banyak maka digunakan rumus sebagai berikut:


Dengan keterangan sebagai berikut:

Selanjutnya untuk mengetahui T x dan T y dapat dicari dengan rumus:

Keterangan: rs

= koefisien korelasi Rank Spearman

N

= responden

t

= Jumlah nilai kembar

Tx

= Frekuensi nilai kembar variabel X

Ty

= Frekuensi nilai kembar variabel Y

di2

= Diferensiasi integral (perbedaan derajat antar variabel)

x2

= Variabel nilai x

y2

= Variabel nilai y

3.11.2 Uji t Langkah terakhir dari analisis Rank Spearman adalah pengkajian taraf kepercayaan (signifikasi). Adapun taraf signifikasi yang ditentukan adalah sebesar 0,05 atau taraf kepercayaan 95%, sehingga apabila ternyata nilai hitung lebih besar daripada nilai pada harga tabel (angka kritis), maka Ha diterima, sebaiknya jika nilai hitung lebih kecil dari harga tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak.


Adapun rumus yang digunakan untuk menguji rs yaitu rumus t test adalah sebagai berikut:

Besarnya hubungan antara kedua variabel dapat diketahui dengan menggunakan pedoman untuk membuktikan interprestasi koefisien korelasi yang terdiri dari beberapa kategori penilaian yaitu: Tabel 3.1 Pedoman untuk membuktikan interprestasi koefisien korelasi Interval Koefisien

3.12

Tingkat Hubungan

0,000 – 0,199

Hubungan sangat rendah

0,200 – 0,399

Hubungan rendah

0,400 – 0,599

Hubungan sedang

0,600 – 0,799

Hubungan kuat

0,800 – 1,000

Hubungan sangat kuat

Tahap Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam suatu kegiatan

penelitian. Kriteria penarikan kesimpulan didasarkan pada data-data yang telah dianalisis dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif yaitu kesimpulan dari halhal yang bersifat umum yaitu tentang upah lembur, kompensasi terkait kerja lembur yang bersifat khusus yaitu hubungan kerja lembur dan produktivitas karyawan.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Recommend Documents