BAB III METODE PENELITIAN

Laporan Akhir Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran

BAB III METODE PENELITIAN

A.

METODE PENGUMPULAN DATA

1.

Kebutuhan Data Sekunder Inventarisasi data sekunder, meliputi aspek-aspek transportasi laut dalam bentuk

peraturan-peraturan

seperti

Undang-undang,Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun SK DIRJEN. Data sekunder diharapkan diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut. a.

Peraturan terkait dengan Bidang Perkapalan dan Pelayaran.

b.

Peraturan terkait dengan Bidang Navigasi.

c.

Peraturan terkait dengan Bidang Keamanan Penjagaan Laut dan Pantai.

d.

Peraturan

terkait

dengan

Bidang

Kepelabuhanan

dan

Pengerukan. e.

Peraturan terkait dengan Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.

f.

2.

Peraturan terkait dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Kebutuhan Data Primer Penurunan variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan berdasarkan aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria. Variabel-variabel tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a.

Aspek Sarana 1)

PT. INAME UTAMA

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

III-1


a)

Norma di bidang lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

Angkutan di Perairan untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil.

b)

(2)

Angkutan Laut Dalam negeri.

(3)

angkutan laut khusus.

(4)

Angkutan Laut Lintas Batas.

(5)

Angkutan Laut Luar Negeri.

(6)

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

(7)

Angkutan penyeberangan di dalam negeri.

(8)

Angkutan sungai dan danau di dalam negeri.

Standar di bidang lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

Standar Kapal Penyeberangan di dalam negeri.

(2)

Standar kapal untuk angkutan sungai dan danau di dalam negeri.

(3)

Standardisasi kapal perintis berdasarkan lokasi perairan.

c)

Kriteria di bidang lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

Kriteria Angkutan di Perairan untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau Wilayah Terpencil.

2)

Bidang Perkapalan dan Kepelautan a)

Norma di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan sarana meliputi:

PT. INAME UTAMA

(1)

Akta pendaftaran kapal.

(2)

Alat pemadam Kebakaran pada Kapal. III-2


(3)

Alat penolong atau alat-alat keselamatan di atas Kapal.

(4)

Buku harian kapal.

(5)

Buku Pelaut.

(6)

Buku Sijil.

(7)

Dokumen muatan kapal.

(8)

Gambar rancang bangun kapal.

(9)

Garis muat kapal.

(10) Hak milik atas kapal. (11) Hipotek atas kapal. (12) Identitas kapal. (13) Kamar Mesin. (14) Kapal. (15) Ketel uap di Kapal. (16) Lambung Timbul. (17) Mesin Penggerak Utama dan Mesin Bantu pada Kapal. (18) Penggerak Kemudi Utama dan bantu pada Kapal. (19) peralatan alarm darurat umum. (20) Peralatan meteorologi. (21) Perangkat Komunikasi Radio Kapal. (22) Perlengkapan Navigasi dan elektronikasi di atas kapal. (23) Perlistrikan kapal.

PT. INAME UTAMA

III-3


(24) Pompa Bilga dan saluran pompa balas pada kapal. (25) Ruang Awak Kapal. (26) Ruang penumpang dan ruang perbekalan. (27) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran. (28) Sertifikat Kapal. (29) Stabilitas kapal. b)

Standar di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

Standar Alat pemadam Kebakaran pada Kapal.

(2)

Standar

Alat

penolong

atau

alat-alat

keselamatan di atas Kapal. (3)

Standar blanko buku pelaut.

(4)

Standar Buku Harian Kapal.

(5)

Standar Fasilitas Kesehatan.

(6)

Standar fasilitas kesehatan bagi penumpang.

(7)

Standar gambar rancang bangun kapal.

(8)

Standar hipotek kapal.

(9)

Standar identitas kapal.

(10) Standar material untuk membangun kapal. (11) Standar Mesin Penggerak Utama dan Mesin Bantu pada Kapal. (12) Standar peralatan alarm darurat umum. (13) Standar peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan. (14) Standar Perangkat Komunikasi Radio Kapal

PT. INAME UTAMA

III-4


(15) Standar

Perlengkapan

Navigasi

dan

elektronikasi di atas kapal. (16) Standar Perlengkapan Peralatan meteorologi di atas kapal. (17) Standar

Perlengkapan

Petugas

Pemadam

Kebakaran di Kapal. (18) Standar Perlistrikan kapal. (19) Standar Sarana Penggerak Kemudi Utama dan bantu pada Kapal. (20) Standardisasi

Sertifikasi

kelaikan

kapal

penangkap ikan. (21) Standar

teknis

untuk

kapal-kapal

non

convention (Non Convention Standard). (22) Standar desain kapal cepat (HSC) yang disesuaikan

dengan

karakteristik

daerah

pelayaran. (23) Standardisasi peralatan pemisah air berminyak (OWS) untuk ukuran kapal GT 100 atau lebih. (24) Standar persyaratan keselamatan kapal layar kayu dengan pesawat penggerak bantu yang mempunyai tonase kotor sampai dengan GT 150 yang digunakan untuk angkutan umum. (25) Ukuran flensa sambungan pembuangan limbah minyak di kapal. (26) Ukuran flensa sambungan darat internasional untuk pemadam kebakaran di kapal. (27) Isolasi kebakaran untuk sekat dan geladak kapal barang.

PT. INAME UTAMA

III-5


(28) Isolasi kebakaran untuk sekat dan geladak kapal penumpang. (29) Persyaratan ruang penumpang di kapal. c)

Pedoman di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan sarana tidak teridentifikasi.

d)

Kriteria di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan sarana, tidak teridentifikasi.

3)

Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Baik Norma, Standar, Pedoman, dan kriteria bidang pelabuhan dan pengerukan yang terkait dengan sarana, tidak teridentifikasi.

4)

Bidang Kenavigasian a)

Norma di bidang Kenavigasian yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

b)

Kapal negara kenavigasian

Standar,

Pedoman,

dan

Kriteria

di

bidang

Kenavigasian yang terkait dengan sarana, tidak teridentifikasi. 5)

Bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai a)

Norma di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan sarana, tidak teridentifikasi.

b)

Standar di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan sarana meliputi: (1)

Standardisasi Sertifikasi kelaikan

kapal

penangkap ikan. (2)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang.

PT. INAME UTAMA

III-6


(3)

Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang.

c)

Pedoman dan Kriteria di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan sarana, tidak teridentifikasi.

b.

Aspek Prasarana 1)

Bidang Lalu Lintas dan angkutan Laut a)

Norma di bidang Lalu Lintas dan angkutan Laut yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Fasilitas dan Kemudahan bagi Penumpang Penyandang Cacat, Wanita Hamil, dan Anak dibawah Usia 5 tahun.

b)

(2)

Jaringan trayek tetap dan teratur.

(3)

Jaringan Trayek Tidak Tetap dan tidak teratur.

Standar di bidang Lalu Lintas dan angkutan Laut yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Standar

Fasilitas

dan

Kemudahan

bagi

Penumpang Penyandang Cacat, Wanita Hamil, dan Anak dibawah Usia 5 tahun. c)

Pedoman di bidang Lalu Lintas dan angkutan Laut yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

d)

Kriteria di bidang Lalu Lintas dan angkutan Laut yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Kriteria jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.

(2)

Kriteria jaringan Trayek Tidak Tetap dan tidak teratur.

(3) PT. INAME UTAMA

Kriteria Trayek Angkutan Laut Lintas Batas. III-7


2)


Norma di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

b)

Standar di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai.

(2)

Standardisasi

Sarana

dan

prasarana

pengamanan pelabuhan. c)

Pedoman dan kriteria di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

3)

Bidang Pelabuhan dan Pengerukan a)

Norma di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Alur pelayaran.

(2)

DLKr dan DLKp.

(3)

Fasilitas

dan

peralatan

pada

pelabuhan

penyeberangan. (4)

Fasilitas dan peralatan pada pelabuhan sungai dan danau.

(5)

Fasilitas dan peralatan pada pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan.

(6)

Fasilitas dan peralatan pada terminal khusus nasional/internasional, regional dan lokal.

PT. INAME UTAMA

(7)

Klasifikasi pelabuhan penyeberangan.

(8)

Klasifikasi pelabuhan sungai dan danau.

III-8


(9)

Klasifikasi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan.

(10) Klasifikasi terminal khusus. (11) Kolam pelabuhan. (12) Lahan daratan dan perairan. (13) Pelabuhan pengumpan lokal. (14) Pelabuhan pengumpan regional. (15) Pelabuhan pengumpul. (16) Pelabuhan utama. (17) Perairan pandu luar biasa. (18) Perairan wajib pandu kelas I. (19) Perairan wajib pandu kelas II. (20) Perairan wajib pandu kelas III. (21) Rencana induk pelabuhan. (22) Rencana induk pelabuhan nasional. (23) Terminal khusus. (24) Terminal untuk kepentingan sendiri. b)

Standar di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan penyeberangan lintas dalam kab/kota.

(2)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan penyeberangan lintas kab/kota.

(3)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan penyeberangan lintas propinsi/antar negara.

PT. INAME UTAMA

III-9


(4)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan antar kab/kota dalam propinsi.

(5)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan antar propinsi.

(6)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan dalam kab/kota.

(7)

Standar fasilitas dan peralatan pada pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan.

(8)

Standar fasilitas dan peralatan pada terminal khusus nasional/internasional, regional dan lokal.

(9)

Standar klasifikasi pelabuhan penyeberangan lintas dalam kab/kota.

(10) Standar klasifikasi pelabuhan penyeberangan lintas kab/kota. (11) Standar klasifikasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi/antar negara. (12) Standar klasifikasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan antar kab/kota dalam propinsi. (13) Standar klasifikasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan antar propinsi. (14) Standar klasifikasi pelabuhan sungai dan danau

yang

melayani

angkutan

dalam

kab/kota.

PT. INAME UTAMA

III-10


(15) Standar

klasifikasi

pelabuhan

utama,

pengumpul dan pengumpan. (16) Standar

klasifikasi

terminal

khusus

nasional/internasional, regional dan lokal. (17) Standar Teknis Kriteria Fasilitas Infrastruktur Pelabuhan. (18) Standar Terminal Penumpang Internasional Kelas A. (19) Standar Terminal Penumpang Internasional Kelas B. (20) Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas A. (21) Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas B. (22) Standar Terminal Penumpang Domestik Kelas C. (23) Standar Rambu-rambu Pelabuhan. (24) Standar Dermaga Curah Cair. (25) Standar Dermaga Curah Kering. (26) Kriteria

terminal

khusus

untuk

dapat

menangani barang umum. (27) Standar fasilitas transhipment peti kemas pada pelabuhan utama. (28) Standar fasilitas transhipment untuk general cargo pada pelabuhan utama. (29) Standar fasilitas pemeliharaan dan perawatan kapal di pelabuhan di pelabuhan. (30) Standar terminal khusus (TK). (31) Standar terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS).

PT. INAME UTAMA

III-11


(32) Standar

fasilitas

pengelolaan

penampungan

limbah

kapal

dan

berdasarkan

hierarkhi pelabuhan. (33) Standar peralatan bongkar muat petikemas di pelabuhan konvensional. (34) Standar Desain Alur dan Kolam Pelabuhan c)

Pedoman di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

d)

Kriteria di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan prasarana, meliputi:

4)

(1)

Kriteria perairan pandu luar biasa.

(2)

Kriteria perairan wajib pandu kelas I.

(3)

Kriteria perairan wajib pandu kelas II.

(4)

Kriteria perairan wajib pandu kelas III.


Norma di bidang Kenavigasian yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Automatic Identification System (AIS).

(2)

Batas wilayah perairan.

(3)

Daftar kode signal.

(4)

Dinas bergerak pelayaran.

(5)

Fasilitas pangkalan.

(6)

Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

PT. INAME UTAMA

(7)

Informasi cuaca khusus.

(8)

Informasi cuaca pelabuhan.

III-12


(9)

Informasi cuaca pelayaran.

(10) Instalasi di perairan. (11) Local port station. (12) Long range identification and tracking of ships. (13) Menara Suar. (14) Pelampung Suar. (15) Peralatan Hidrografi. (16) Radar Beacon. (17) Radar Reflector. (18) Rambu Suar. (19) Rencana Induk Kenavigasian. (20) Sarana Bantu Navigasi Pelayaran. (21) Stasiun Radio Pantai. (22) Tanda Siang. (23) Telekomunikasi pelayaran. (24) Vessel Traffic Services. (25) VTS centre dan sub centre. (26) VTS sensor station. (27) Zona keamanan dan keselamatan.

b)

Standar di bidang Kenavigasian yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Standar alat perlengkapan penunjang SBNP menggunakan automatic identification system (AIS) SBNP.

PT. INAME UTAMA

III-13


(2)

Standar alat perlengkapan penunjang SBNP menggunakan radar beacon.

(3)

Standar alat perlengkapan penunjang SBNP menggunakan radar reflector.

(4)

Standar bangunan atau instalasi disekitarnya dalam penempatan SBNP.

(5)

Standar kebutuhan sarana dan prasarana penunjang SBNP.

(6)

Standar

Peralatan

Hidrografi

Dalam

Menunjang SBNP. (7)

Standar Peralatan SBNP.

(8)

Standar teknis bangunan, lokasi serta sarana dan prasarana pada menara suar.

(9)

Standar teknis diameter badan pelampung dan konstruksi pada pelampung suar.

(10) Standar teknis Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (11) Standar teknis long range identification and tracking of ships. (12) Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar. (13) Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada tanda siang. (14) Standar teknis Vessel Traffic Services. (15) Standarisasi Gedung SROP Kelas I, II, III, dan IV.

PT. INAME UTAMA

III-14


(16) Standarisasi

peralatan

hidrografi

dalam

penempatan SBNP. (17) Standarisasi Peralatan SROP Kelas I, II, III, dan IV. (18) Standar sarana dan prasarana SROP GMDSS. (19) Standar peralatan VTS. (20) Standar instalasi SBNP (menara suar, rambu suar, dan pelampung suar). (21) Standar Vessel Traffic Informations System (VTS). (22) Standardisasi

Sarana

Bantu

Navigasi-

Pelayaran (SBNP) di tempat terpencil dan tak berpenghuni. (23) Standardisasi

Sarana

Bantu

Navigasi-

Pelayaran (SBNP) untuk instalasi laut. (24) Standardisasi

Sarana

Bantu

Navigasi-

Pelayaran (SBNP) di perairan daratan. (25) Karakter irama cahaya suar untuk sarana bantu navigasi pelayaran. (26) fasilitas dan rambu-rambu keselamatan di pelabuhan laut. c)

Pedoman di bidang Kenavigasian yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

d)

Kriteria di bidang Kenavigasian yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Kriteria kebutuhan sarana dan prasarana penunjang SBNP.

PT. INAME UTAMA

III-15


(2)

Kriteria kerusakan dan/atau hambatan pada SBNP.

(3)

Kriteria kerusakan dan/atau hambatan pada telekomunikasi pelayaran.

(4)

Kriteria sistim informasi SBNP.

(5)

Kriteria

sistim

informasi

telekomunikasi

pelayaran. (6)

Kriteria zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi.

5)

Bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai a)

Norma di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

b)

Standar di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan prasarana, meliputi: (1)

Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai.

(2)

Standardisasi

Sarana

dan

prasarana

pengamanan pelabuhan. (3)

Standar teknis fasilitas pengamanan pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri sesuai ISPS Code.

(4)

Peralatan pemadam kebakaran di pelabuhan laut.

c)

Pedoman dan kriteria di bidang Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai yang terkait dengan prasarana, tidak teridentifikasi.

c.

Aspek Operasional 1)

PT. INAME UTAMA

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut III-16


a)

Norma di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Izin Usaha Bongkar Muat.

(2)

Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi.

(3)

Izin Usaha Angkutan Perairan di Pelabuhan.

(4)

Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.

(5)

Izin Usaha Tally Mandiri.

(6)

Izin Usaha Depo Peti Kemas.

(7)

Izin Usaha Pengelolaan Kapal.

(8)

Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau sewa kapal.

(9)

Izin Usaha Keagenan Awak Kapal.

(10) Izin Usaha Keagenan Kapal. (11) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal. (12) Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Angkutan Barang di perairan. (13) Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Usaha Jasa terkait Angkutan di perairan. (14) Keagenan Kapal Asing. (15) Keagenan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat. (16) Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Beroperasi di Luar Negeri. (17) Omisi dan deviasi. (18) Pelayaran Perintis.

PT. INAME UTAMA

III-17


(19) Pengangkutan Barang Berbahaya dan barang khusus. (20) Penyimpangan Trayek. (21) Sistem Informasi Angkutan di Perairan. b)

Standar di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Standar Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur.

(2)

Standardisasi pelayanan bongkar muat barang.

(3)

Standar

Nasional

Indonesia

untuk

konosemen/bill of lading. (4)

Standar Nasional Indonesia untuk perusahaan nasional keagenan kapal.

(5)

Standar Nasional Indonesia untuk perusahaan pengelolaan kapal (ship management).

(6)

Standar Nasional Indonesia untuk perusahaan perantara jual beli dan sewa kapal.

(7)

Standar Nasional Indonesia untuk perusahaan bongkar muat.

(8)

Standar Nasional Indonesia untuk perusahaan depo petikemas.

(9)

Standarisasi

pengusahaan

tally

mandiri

(meliputi : sarana, prasarana, lokasi, SDM, permodalan, manajemen). (10) Standardisasi perbaikan

usaha

kapal

jasa (ship

perawatan

dan

repairing

dan

maintenance).

PT. INAME UTAMA

III-18


(11) Standardisasi tatacara pengajuan omisi dan deviasi untuk kapal yang dioperasikan pada jaringan trayek tetap dan teratur. (12) Standardisasi

tatacara

dan

pelaporan

pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan teratur. (13) Standardisasi usaha jasa keagenan awak kapal (ship manning). (14) Standardisasi

tatacara

penetapan

jaringan

angkutan laut perintis. (15) Standardisasi pelayanan penumpang dalam kapal untuk kelas ekonomi dengan waktu pelayaran > 8 jam. (16) Standardisasi

tatacara

penetapan

dan

pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur. c)

Pedoman di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Pedoman kegiatan angkutan laut dalam negeri.

(2)

Pedoman Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri.

(3)

Pedoman kegiatan angkutan laut lintas batas.

(4)

Pedoman Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing.

(5)

Pedoman Pembinaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.

(6)

Pedoman

Penetapan

Jenis,

Struktur

dan

Golongan Tarif Angkutan Barang di perairan.

PT. INAME UTAMA

III-19


(7)

Pedoman

Penetapan

Jenis,

Struktur

dan

Golongan Tarif Usaha Jasa terkait Angkutan di perairan. (8)

Pedoman Penggunaan Angkutan Laut Khusus.

(9)

Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur.

(10) Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur. (11) Pedoman pengoperasian kapal untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau wilayah terpencil. (12) Pedoman Pengoperasian Kapal untuk Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri. (13) Pedoman penunjukan agen untuk melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (14) Pedoman Persyaratan Izin usaha angkutan laut. (15) Pedoman Persyaratan Keagenan Awak Kapal. (16) Pedoman Persyaratan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur. (17) Pedoman Persyaratan Perwakilan Perusahaan Angkutan

Laut

Asing

yang

Melakukan

Kegiatan Angkutan Angkutan Laut ke atau dari

Pelabuhan/Terminal

Khusus

yang

Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri. (18) Pedoman Tata Cara Pelaporan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Beroperasi di Luar Negeri.

PT. INAME UTAMA

III-20


(19) Pedoman Tata Cara Pelaporan Kegiatan Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan atau Terminal

Khusus

yang

Terbuka

bagi

Perdagangan Luar Negeri. (20) Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur. (21) Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur. (22) Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal untuk kegiatan Angkutan Laut Khusus. (23) Pedoman Tata Cara Pelaporan Penyimpangan Trayek. (24) Pedoman Tata Cara Pelaporan Realisasi Kegiatan Kapal yang akan dioperasikan untuk Angkutan Laut Luar Negeri pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur. (25) Pedoman

Tata

Cara

Pelaporan

Rencana

Kedatangan Kapal Asing yang diageni oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau Perusahaan Keagenan Nasional. (26) Pedoman

Tata

Cara

Pelaporan

Rencana

Kegiatan Kapal yang akan dioperasikan untuk Angkutan Laut Luar Negeri pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur. (27) Pedoman

Tata

Cara

Pelaporan

Rencana

Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur. (28) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Perairan di Pelabuhan. PT. INAME UTAMA

III-21


(29) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Depo Peti Kemas. (30) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Awak Kapal. (31) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Kapal. (32) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Kapal. (33) Pedoman Tata Cara pemberian Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut. (34) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau sewa kapal. (35) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal. (36) Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Tally Mandiri. (37) Pedoman Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Angkutan

Laut

Asing

yang

Melakukan

Kegiatan dari/ke Pelabuhan/Terminal Khusus yang Terbuka untuk Perdagangan Luar Negeri. (38) Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Lintas Batas. (39) Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Luar Negeri. (40) Pedoman

Tata

Cara

Penempatan

Kapal

Pelayaran Rakyat pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur.

PT. INAME UTAMA

III-22


(41) Pedoman Tata Cara Penerbitan Dispensasi syarat bendera kapal asing yang digunakan untuk angkutan laut dalam negeri. (42) Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus. (43) Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Bongkar Muat. (44) Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi. (45) Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut. (46) Pedoman

Tata

Cara

Penetapan

jaringan

Cara Penetapan

Jaringan

angkutan laut perintis. (47) Pedoman

Tata

Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri. (48) Pedoman

Tata

Cara

Penetapan

Trayek

Angkutan di Perairan untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil. (49) Pedoman

Tata

Cara

Penetapan

Trayek

Angkutan Laut Lintas Batas. (50) Pedoman Tata Cara pengajuan Omisi dan deviasi untuk kapal yang dioperasikan pada jaringan trayek liner. (51) Pedoman Tata Cara penunjukan Agen Umum untuk Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Khusus dari/ke pelabuhan/terminal khusus yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. (52) Pedoman Tata Cara Penunjukan Keagenan Awak Kapal.

PT. INAME UTAMA

III-23


(53) Pedoman Tata Cara Penunjukan Keagenan Kapal Pelayaran Rakyat. (54) Pedoman Tata Cara penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing. (55) Pedoman

Tata

Cara

Penyampaian

dan

Pengelolaan Data serta Penyusunan Sistem Informasi Angkutan di Perairan. (56) Pedoman Tata Cara Registrasi Penempatan Kapal Pada Jaringan Trayek Liner untuk Angkutan Dalam Negeri. (57) Pedoman Tata Cara Registrasi Penempatan Kapal Pada Jaringan Trayek Tramper untuk Angkutan Dalam Negeri. (58) Pedoman penempatan kapal angkutan laut dalam negeri dalam trayek liner. (59) Pedoman penempatan kapal angkutan laut dalam negeri dalam trayek tramper. (60) Pedoman pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut / perusahaan pelayaran rakyat.

d)

Kriteria di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Kriteria Kegiatan angkutan laut khusus untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri.

(2)

Kriteria kegiatan angkutan laut pelayaranrakyat.

(3)

Kriteria Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri.

PT. INAME UTAMA

III-24


(4)

Kriteria Kegiatan angkutan penyeberangan di dalam negeri.

(5)

Kriteria Kegiatan Pelayaran Perintis.

(6)

Kriteria trayek tetap dan teratur dan tidak tetap dan tidak teratur.

(7)

Kriteria daerah pelayaran kapal pelayaran rakyat.

2)


Norma di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Barang berbahaya dan beracun .

(2)

Kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

(3)

Kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.

(4)

Kelaiklautan Kapal.

(5)

Keselamatan kapal.

(6)

Manajemen keamanan kapal.

(7)

Manajemen

keselamatan

dan

pencegahan

pencemaran dari kapal. (8)

Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut.

(9)

Pelaksanaan patroli laut.

(10) Pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut. (11) Pelaksanaan penyidikan. (12) Pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit). (13) Pemadatan Barang serta Pengaturan Balas. PT. INAME UTAMA

III-25


(14) Pemasangan Selar. (15) Pembangunan atau Perombakan Kapal. (16) Pemeriksaan kelaikan peti kemas. (17) Pencucian Tanki Kapal. (18) Penjagaan dan penegakan hukum di laut. (19) Penulisan Identitas Kapal di Sertifikat List VI A + Register BKI. (20) Penutuhan kapal. (21) Sertifikasi bagi Pelaut. (22) Status hukum kapal. (23) Surat Persetujuan Berlayar. (24) Surat tanda kebangsaan kapal. (25) Surat Ukur. (26) Tanda Panggilan (Call sign) pada Kapal. (27) Zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan di perairan. b)

Standar di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Standar akta pendaftaran kapal.

(2)

Standar pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya.

(3)

Standar

pemeliharaan

kapal

yang

telah

memiliki sertifikat keselamatan. (4)

Standar Penulisan identitas kapal.

(5)

Standar Penulisan Identitas Kapal di Sertifikat List VI A + Register BKI.

PT. INAME UTAMA

III-26


(6)

Standar prosedur pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut.

(7)

Standar status hukum kapal.

(8)

Standar Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

(9)

Standar

Tanda

Pendaftaran

yang

harus

dipasang pada kapal. (10) Standard manajemen keamanan kapal. (11) Standard

manajemen

keselamatan

dan

pencegahan pencemaran dari kapal. (12) Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang. (13) Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang. (14) Standar

keselamatan

kapal-kapal

yang

beroperasi di sungai dan danau. (15) Standar keselamatan kapal Negara. (16) Standar pengamanan kerangka kapal. (17) Standar persyaratan keselamatan kapal layar kayu dengan pesawat penggerak bantu yang mempunyai tonase kotor sampai dengan GT 300 yang digunakan untuk angkutan umum. (18) Standar persyaratan peralatan penolong di kapal. (19) persyaratan

operasi

penyelam

dengan

peralatan pasok udara pernapasan yang dibawa oleh penyelam (SCUBA). (20) persyaratan

peralatan

penanggulangan

tumpahan minyak di laut.

PT. INAME UTAMA

III-27


c)

Pedoman di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Pedoman Tata cara audit sertifikat manajemen keselamatan.

(2)

Pedoman

Tata

cara

dan

persyaratan

penerbitan surat tanda kebangsaan kapal. (3)

Pedoman

Tata cara pelaporan

Pemilik.

operator kapal, atau Nakhoda kepada Menteri apabila

terjadi

perombakan

kapal

yang

menyebabkan perubahan data yang ada dalam Surat Ukur. (4)

Pedoman Tata Cara pelaporan perubahan data Kapal.

(5)

Pedoman

Tata Cara pemanfaatan hasil

pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan badan klasifikasi dan pelaporan. (6)

Pedoman Tata Cara Pemasangan Selar pada Kapal.

(7)

Pedoman Tata cara pembatalan sertifikat kapal.

(8)

Pedoman Tata Cara Pembatalan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.

(9)

Pedoman Tata cara pembayaran piutang pelayaran.

(10) Pedoman Tata cara pembebanan hipotek atas kapal. (11) Pedoman Tata Cara Pemberian Surat Larangan dan Penahanan Peti Kemas.

PT. INAME UTAMA

III-28


(12) Pedoman Tata cara pembuatan hipotek atas kapal. (13) Pedoman Tata cara pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal. (14) Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. (15) Pedoman Tata Cara Pemuatan dan Pemadatan Barang serta Pengaturan Balas. (16) Pedoman Tata cara penanganan, penempatan, dan pemadatan peti kemas serta pengaturan balas. (17) Pedoman

Tata Cara Pencantuman Identitas

Kapal. (18) Pedoman Tata Cara pencucian Tanki Kapal. (19) Pedoman Tata Cara Penerbitan Buku Pelaut. (20) Pedoman Tata Cara Penerbitan Buku Sijil. (21) Pedoman

Tata cara penerbitan grosse akta

hipotek dan grosse akta pengganti. (22) Pedoman Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kapal. (23) Pedoman Tata Cara Penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut. (24) Pedoman Tata Cara penerbitan Sertifikat Ketrampilan Khusus Pelaut. (25) Pedoman

Tata Cara Penerbitan Surat Izin

Komunikasi radio Kapal. (26) Pedoman

Tata

Cara

penerbitan

Surat

Keterangan Masa Berlayar.

PT. INAME UTAMA

III-29


(27) Pedoman

Tata Cara Penerbitan Surat Laut

Sementara atau Pas tahunan sementara. (28) Pedoman

Tata

Cara

Penerbitan

Surat

Persetujuan Berlayar. (29) Pedoman Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal. (30) Pedoman

Tata

Penyampaian

Cara

Penerimaan

Berita-berita

dan

Pelayaran

dan

Dinas Jaga. (31) Pedoman Tata Cara Penetapan Lambung Timbul. (32) Pedoman Tata cara pengangkutan barang berbahaya dan beracun. (33) Pedoman Tata Cara pengaturan Ruang Awak Kapal. (34) Pedoman

Tata

Cara

pengaturan

Ruang

penumpang dan ruang perbekalan. (35) Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pengajuan Blanko Sertifikat Kepelautan. (36) Pedoman Tata Cara pengisian dan pengajuan permintaan blanko buku pelaut. (37) Pedoman Tata Cara pengoperasian Ketel uap di Kapal. (38) Pedoman Tata cara pengukuran dan penerbitan surat ukur. (39) Pedoman Tata Susunan Kamar Mesin. (40) Pedoman Tata susunan Pompa Bilga dan saluran pompa balas pada kapal.

PT. INAME UTAMA

III-30


(41) Pedoman tatacara dan Pemeriksaan kelaikan peti kemas. (42) Pedoman tatacara dan Persyaratan grosse akta hipotek. (43) Pedoman

tatacara dan Persyaratan jaminan

utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. (44) Pedoman

tatacara

dan

Persyaratan

Kelaiklautan Kapal sesuai Daerah Pelayaran. (45) Pedoman

tatacara

dan

Persyaratan

pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya. (46) Pedoman

tatacara

dan

Prosedur

dan

persyaratan penutuhan kapal. (47) Pedoman tatacara dan Prosedur pelaporan nahkoda/ABK

kepada

pejabat

pemeriksa

keselamatan kapal jika kapal tidak memenuhi keselamatan kapal. (48) Pedoman tindakan

tatacara dan Prosedur pemberian disiplin

atas

pelanggaran

yang

dilakukan setiap Anak Buah Kapal. (49) Pedoman tatacara dan Prosedur pendaftaran hak milik atas kapal. (50) Pedoman

tatacara dan Prosedur penerbitan

sertifikat keselamatan kapal. (51) Pedoman tatacara dan Prosedur Penerbitan Surat Izin Khusus bagi Kapal yang akan berlayar. (52) Pedoman tatacara dan Prosedur penetapan garis muat kapal.

PT. INAME UTAMA

III-31


(53) Pedoman tatacara dan Prosedur penolakan nahkoda untuk melayarkan kapalnya jika tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (54) Pedoman tatacara dan Prosedur perjanjian kerja untuk kesejahteraan awak kapal. (55) Pedoman tatacara dan Tata Cara pelaporan informasi stabilitas kapal. (56) Pedoman atau Standar prosedur operasional pembuatan Kartu Identitas Pelaut. (57) Pedoman Jenis dan Ukuran Kapal yang Wajib diklasifikasikan. (58) Pedoman

pelaksanaan

pengawasan

keselamatan dan keamanan pelayaran. (59) Pedoman

pelaksanaan

pengawasan,

pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut. (60) Pedoman Pelatihan Anak Buah Kapal. (61) Pedoman

Pemeriksaaan

dan

Pengawasan

Pembangunan atau Perombakan Kapal. (62) Pedoman

Pemeriksaan

dan

Pengesahan

Gambar Kapal. (63) Pedoman

pemeriksaan

dan

pengujian

keselamatan kapal. (64) Pedoman pengamanan Sarana Bantu NavigasiPelayaran. (65) Pedoman Pengawasan dan Pelaksanaan Uji Petik Peti Kemas.

PT. INAME UTAMA

III-32


(66) Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut. (67) Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal. (68) Pedoman Penggunaan buku harian kapal. (69) Pedoman Penggunaan Tanda Panggilan (Call sign) pada Kapal. (70) Pedoman Penyampaian Informasi Cuaca dari kapal. (71) Pedoman Penyelenggaran Diklat Kepelautan. (72) Pedoman Peralihan Hak Milik Kapal. (73) Pedoman

Tata

Cara

dan

Persyaratan

Kualifikasi Pejabata Pemeriksa Keselamatan Kapal. (74) Pedoman

Tata

Cara

dan

Persyaratan

pembangunan dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya. (75) Pedoman Tata Cara Pemberian Pembebasan Persyaratan Keselamatan Kapal. (76) Pedoman Tata Cara Pengadaan Kapal. (77) Pedoman Tata Cara Pengajuan Kartu Identitas Pelaut. (78) Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal. (79) Pedoman Tatacara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.

PT. INAME UTAMA

III-33


(80) Pedoman

tatacara

dan

prosedur

memberhentikan dan memeriksa kapal di laut. (81) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. (82) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan patroli laut. (83) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan penyidikan. (84) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit); (85) Pedoman tatacara dan prosedur pembatalan sertifikat keselamatan kapal. (86) Pedoman tatacara dan prosedur pemeriksaan dan pengujian keselamatan kapal. (87) Pedoman tatacara dan prosedur pemeriksaan dan sertifikasi keselamatan kapal. (88) Pedoman tatacara dan prosedur pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal (89) Pedoman tatacara dan prosedur penilikan kapal dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan kapal. (90) Pedoman penetapan prosedur keselamatan dan kelaikan kapal < GT 7 yang berlayar di laut. (91) Pedoman pemberian tanda kebangsaan kapal untuk kapal < GT 7 yang berlayar di perairan daratan.

PT. INAME UTAMA

III-34


(92) Pedoman pemberian surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal < GT 7 yang berlayar di laut. d)

Kriteria di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Kriteria

Badan

Usaha

yang

melakukan

kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. (2)

Kriteria

penetapan

zona

keamanan

dan

keselamatan di sekitar instalasi bangunan di perairan. (3) 3)

Kriteria Penggantian Buku Pelaut.


Norma di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Izin pembangunan pelabuhan.

(2)

Izin pengembangan pelabuhan.

(3)

Izin pengoperasian pelabuhan.

(4)

Kinerja

operasioanl

pelayanan

jasa

kepelabuhanan. (5)

Pekerjaan pengerukan.

(6)

Pekerjaan reklamasi.

(7)

Pelayanan fasilitas naik/turun penumpang dan/atau kendaraan.

(8)

Pelayanan jasa bongkar muat barang.

(9)

Pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.

(10) Pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan Petikemas.

PT. INAME UTAMA

III-35


(11) Pelayanan

jasa

gudang

dan

tempat

penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. (12) Pelayanan jasa pemanduan. (13) Pelayanan jasa penundaan. (14) Pelayanan jasa penundaan kapal. (15) Pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro. (16) Pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan utama. (17) Pelayanan operasional 24 jam di terminal khusus. (18) Pelayanan

pengisian

bahan

bakar

dan

pelayanan air bersih. (19) Pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. (20) Penetapan lokasi . (21) Penetapan

pelabuhan

yang

terbuka

bagi

perdagangan luar negeri. (22) Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (23) Sanksi administratif berupa pembekuan izin. (24) Sanksi administratif berupa pencabutan izin. (25) Sanksi administratif berupa peringatan . b)

Standar di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

PT. INAME UTAMA

Standar biaya pemanduan.

III-36


(2)

Standar

formulir

pelaporan

kegiatan

pengerukan. (3)

Standar formulir pelaporan kegiatan reklamasi.

(4)

Standar

formulir

pelaporan

pelaksanaan

pemanduan oleh petugas pandu. (5)

Standar formulir pengajuan izin pekerjaan pengerukan.

(6)

Standar formulir pengajuan izin pekerjaan reklamasi.

(7)

Standar formulir pengajuan usulan penetapan perairan wajib pandu.

(8)

Standar formulir pengajuan usulan penetapan perairan wajib pandu luar biasa.

(9)

Standar

formulir

pengenaan

administratif berupa pembekuan izin

sanksi dalam

hal pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi melanggar kewajiban. (10) Standar

formulir

pengenaan

administratif berupa pencabutan izin

sanksi dalam

hal pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi melanggar kewajiban. (11) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan sertifikat operator radio

terhadap petugas radio

operator pemanduan. (12) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan sertifikat pandu

PT. INAME UTAMA

terhadap petugas pandu.

III-37


(13) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa peringatan dalam

hal

pemegang

dan

izin

usaha

pengerukan

reklamasi melanggar kewajiban. (14) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa tidak boleh memandu terhadap petugas pandu. (15) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

tidak

boleh

mengoperasikan radio pemanduan

terhadap

administratif

berupa

petugas radio operator pemanduan. (16) Standar formulir sertifikat pendidikan dan pelatihan petugas pandu. (17) Standar kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan pengerukan. (18) Standar kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan reklamasi. (19) Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan lokal. (20) Standar kinerja operasioanl pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpan regional. (21) Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul. (22) Standar kinerja operasionAl pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan utama (23) Standar kinerja operasioanl pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal khusus

PT. INAME UTAMA

III-38


(24) Standar kinerja operasioanl pelayanan jasa kepelabuhanan

pada

terminal

untuk

kepentingan sendiri. (25) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan pelabuhan utama. (26) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal. (27) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional. (28) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan pelabuhan pengumpul. (29) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan terminal khusus. (30) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri. (31) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan utama. (32) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. (33) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. (34) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan pengumpul. (35) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian terminal khusus. (36) Standar formulir pemenuhan persyaratan izin pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri. PT. INAME UTAMA

III-39


(37) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan pelabuhan utama. (38) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal. (39) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpan regional. (40) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpul. (41) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan terminal khusus. (42) Standar

formulir

permohonan

izin

pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri. (43) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian pelabuhan utama. (44) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. (45) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. (46) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpul. (47) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian terminal khusus. (48) Standar

formulir

permohonan

izin

pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri. (49) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pada

terminal untuk kepentingan

sendiri. PT. INAME UTAMA

III-40


(50) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan lokal. (51) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpan regional. (52) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul. (53) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama. (54) Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp tertentu pada terminal khusus. (55) Standar

penetapan

lokasi

pelabuhan

lokasi

pelabuhan

lokasi

pelabuhan

pengumpan lokal. (56) Standar

penetapan

pengumpan regional. (57) Standar

penetapan

pengumpul. (58) Standar penetapan lokasi pelabuhan utama. (59) Standar penetapan lokasi terminal khusus. (60) Standar penetapan lokasi terminal untuk kepentingan sendiri. (61) Standar keselamatan kesehatan kerja (K3) di pelabuhan utama. (62) Standar Pelayanan Air di Pelabuhan Hub Internasional. (63) Standar

Pelayanan

Air

di

Pelabuhan

Internasional. (64) Standar tatacara pekerjaan bawah air. (65) Standar tatacara pengerukan dan reklamasi. PT. INAME UTAMA

III-41


(66) Standarisasi pelayanan bongkar muat barang (meliputi : general cargo, bag cargo, unitized, petikemas, curah cair, curah kering). (67) Standar pelayanan jasa penumpukan di gudang tertutup. (68) Standar sistem manajemen perawatan fasilitas pelabuhan. (69) Standar perhitungan kinerja pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. (70) Persyaratan Terminal penumpang di pelabuhan laut. c)

Pedoman di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Pedoman

mekanisme

dan

formulasi

perhitungan tarif pemanduan. (2)

Pedoman pemberian izin usaha pengerukan dan reklamasi.

(3)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpan lokal.

(4)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpan regional.

(5)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpul.

(6)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp pada pelabuhan utama.

(7)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp pada terminal untuk kepentingan sendiri.

(8)

Pedoman penetapan DLKr dan DLKp tertentu pada terminal khusus.

PT. INAME UTAMA

III-42


(9)

Pedoman

penyusunan

rencana

induk

rencana

induk

rencana

induk

pelabuhan nasional. (10) Pedoman

penyusunan

pelabuhan pengumpan lokal. (11) Pedoman

penyusunan

pelabuhan pengumpan regional. (12) Pedoman

penyusunan

rencana

induk

rencana

induk

pelabuhan pengumpul. (13) Pedoman

penyusunan

pelabuhan utama. (14) Pedoman penyusunan rencana induk terminal khusus. (15) Pedoman penyusunan rencana induk terminal untuk kepentingan sendiri. (16) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpan lokal. (17) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpan regional. (18) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan pelabuhan pengumpul. (19) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan pelabuhan utama. (20) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan terminal khusus. (21) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri. (22) Pedoman penetapan PT. INAME UTAMA

tatacara

dan

peningkatan

persyaratan

izin

kemampuan III-43


pengoperasian

fasilitas

pelabuhan

untuk

melayani petikemas dan/atau angkutan curah atau curah kering. (23) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengembangan pelabuhan pengumpan lokal. (24) Pedoman

tatacara

pengembangan

dan

persyaratan

pelabuhan

izin

pengumpan

regional. (25) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengembangan pelabuhan pengumpul. (26) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengembangan pelabuhan utama. (27) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. (28) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. (29) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian pelabuhan pengumpul. (30) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian pelabuhan utama. (31) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian terminal khusus. (32) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

izin

pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri. (33) Pedoman tatacara dan persyaratan pekerjaan pengerukan. (34) Pedoman tatacara dan persyaratan pekerjaan reklamasi. PT. INAME UTAMA

III-44


(35) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan lokasi pelabuhan pengumpan lokal. (36) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan lokasi pelabuhan pengumpan regional. (37) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan lokasi pelabuhan pengumpul. (38) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan lokasi pelabuhan utama. (39) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan lokasi terminal khusus. (40) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan perairan pandu. (41) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan perairan pandu luar biasa. (42) Pedoman tatacara dan persyaratan penggunaan kapal tunda. (43) Pedoman tatacara dan persyaratan pengukuhan sertifikat petugas pandu. (44) Pedoman tatacara dan persyaratan sarana bantu dan prasarana pemanduan. (45) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan fasilitas

naik/turun

penumpang

dan/atau

kendaraan. (46) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa bongkAr muat barang. (47) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.

PT. INAME UTAMA

III-45


(48) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas. (49) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. (50) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa penundaan kapal. (51) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro. (52) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. (53) Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang. (54) Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa pemanduan. (55) Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa penundaan. (56) Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri. (57) Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan utama. (58) Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di terminal khusus.

PT. INAME UTAMA

III-46


(59) Pedoman tatacara dan prosedur penetapan terminal

khusus

yang

terbuka

bagi

perdagangan luar negeri. (60) Pedoman

tatacara

kegiatan

pemeliharaan

penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola TUKS. (61) Pedoman tatacara pelaksanaan pelimpahan pelayanan jasa pemanduan. (62) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpan lokal. (63) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpan regional. (64) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan pengumpul. (65) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan utama. (66) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada

terminal untuk kepentingan

sendiri. (67) Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp tertentu pada terminal khusus.

PT. INAME UTAMA

III-47


(68) Pedoman pemberian izin pengerukan dan reklamasi dalam wilayah perairan pelabuhan utama. (69) Pedoman pemberian izin pengerukan dan reklamasi dalam wilayah perairan pelabuhan pengumpul. (70) Pedoman pemberian izin pengerukan dan reklamasi dalam wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional. (71) Pedoman pemberian izin pengerukan dan reklamasi dalam wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal. (72) Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan utama hub internasional. (73) Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan utama internasional. (74) Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpul. (75) Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpan regional. (76) Pedoman pelayanan air kapal di pelabuhan pengumpan lokal. (77) Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan utama hub internasional. (78) Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan utama internasional. (79) Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpul.

PT. INAME UTAMA

III-48


(80) Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpan regional. (81) Pedoman pelayanan penumpang di pelabuhan pengumpan lokal. (82) Pedoman Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi. (83) Pedoman pelaksanaan pembuatan desain alur dan kolam pelabuhan. (84) Tata

Cara

Pengajuan

Izin

Pekerjaan

Izin

Pekerjaan

Pengerukan. (85) Kewajiban

Pemegang

Pengerukan. (86) Tata Cara Pengajuan Izin Pekerjaan Reklamasi (87) Kewajiban

Pemegang

Izin

Pekerjaan

Reklamasi. (88) Tata Cara Pengajuan Hak Pengelolaan atas Lahan Hasil Reklamasi. (89) Tata Cara Pengajuan Izin Pendirian Badan Usaha Pengerukan dan reklamasi. (90) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi untuk membangun alur dan kolam pelabuhan sungai dan danau. (91) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi untuk memelihara kolam pelabuhan sungai dan danau. (92) Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi untuk pembangunan pelabuhan sungai dan danau.

PT. INAME UTAMA

III-49


d)

Kriteria di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Kriteria klasifikasi pelayanan pelabuhan.

(2)

Kriteria

lokasi

pelabuhan

utama

hub

internasional. (3)

Kriteria lokasi pelabuhan utama internasional.

(4)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpul.

(5)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpan regional.

(6)

Kriteria lokasi pelabuhan pengumpan lokal.

(7)

Persyaratan

penerbitan sertifikat pekerjaan

pengerukan. (8)

Persyaratan teknis pekerjaan pengerukan.

(9)

Persyaratan lokasi pembuangan hasil keruk.

(10) Persyaratan

Pekerjaan

Pengerukan

untuk

Kegiatan Penambangan. (11) Persyaratan Izin Pekerjaan Pengerukan . (12) Persyaratan teknis pekerjaan reklamasi. (13) Persyaratan Izin Pekerjaan Reklamasi. (14) Persyaratan Badan Usaha Pengerukan dan Reklamasi. (15) Persyaraan Pencabutan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi.

4)


Norma di bidang Kenavigasian yang terkait dengan operasional, meliputi:

PT. INAME UTAMA

III-50


(1)

Kegiatan pekerjaan bawah air.

(2)

Kegiatan salvage.

(3)

Kerangka kapal.

(4)

Komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta siaran tanda waktu standar.

b)

(5)

Pelayanan meteorologi.

(6)

penandaan daerah terbatas dan terlarang.

(7)

Pengamatan laut.

(8)

Sistim informasi SBNP.

Standar di bidang Kenavigasian yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Standar pelaporan sistim informasi SBNP.

(2)

Standar formulir pelaporan sistim informasi telekomunikasi pelayaran.

(3)

Standar formulir pengenaan sanksi terhadap tindakan

yang

mengakibatkan

tidak

berfungsinya dan/atau hambatan pada SBNP. (4)

Standar formulir pengenaan sanksi terhadap tindakan berfungsinya

yang

mengakibatkan

dan/atau

hambatan

tidak pada

telekomunikasi pelayaran. (5)

Standar formulir pelaporan kerangka kapal.

(6)

Standar formulir pelaporan penetapan zona keamaman dan keselamatan.

(7)

Standar formulir pelaporan pengenaan biaya pemanfaatan SBNP.

PT. INAME UTAMA

III-51


(8)

Standar formulir pemberian atau penolakan atas

penetapan

zona

keamanan

dan

keselamatan. (9)

Standar

formulir

pengajuan

perizinan

pengajuan

perizinan

pengadaan SBNP. (10) Standar

formulir

pengadaan telekomunikasi pelayaran. (11) Standar

formulir

pengenaan

sanksi


dalam

pengadaan untuk penandaan alur pelayaran menuju terminal khusus. (12) Standar

formulir

pengenaan

sanksi


dalam

pengadaan untuk telekomunikasi pelayaran. (13) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pembekuan izin dalam pengadaan untuk kegiatan batas wilayah perairan terminal khusus. (14) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pembekuan izin dalam pengadaan

untuk

kegiatan

pekerjaan

pengerukan. (15) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pembekuan izin dalam pengadaan

untuk

lokasi

bangunan

atau

instalasi di perairan. (16) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pembekuan izin dalam pengadaan untuk lokasi kerangka kapal.

PT. INAME UTAMA

III-52


(17) Standar

formulir

pengenaan

sanksi


dalam


formulir

pengenaan

sanksi


dalam

pengadaan untuk telekomunikasi pelayaran. (19) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan izin dalam pengadaan untuk kegiatan batas wilayah perairan terminal khusus. (20) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan izin dalam pengadaan

untuk

kegiatan

pekerjaan

pengerukan. (21) Standar

formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan izin dalam pengadaan

untuk

lokasi

bangunan

atau


formulir

pengenaan

sanksi

administratif berupa pencabutan izin dalam pengadaan untuk lokasi kerangka kapal. (23) Standar

formulir

administratif

pengenaan

berupa

peringatan

sanksi dalam

pengadaan untuk kegiatan batas wilayah perairan terminal khusus. (24) Standar

formulir

administratif pengadaan

berupa untuk

pengenaan peringatan kegiatan

sanksi dalam pekerjaan

pengerukan.

PT. INAME UTAMA

III-53


(25) Standar

formulir

administratif pengadaan

pengenaan

berupa untuk

peringatan

lokasi

bangunan

sanksi dalam atau


formulir

administratif

pengenaan

berupa

peringatan

sanksi dalam

pengadaan untuk lokasi kerangka kapal. (27) Standar

formulir

administratif

pengenaan

berupa

peringatan

sanksi dalam


formulir

administratif

berupa

pengenaan peringatan

sanksi dalam

pengadaan untuk telekomunikasi pelayaran. (29) Standar formulir pengisian daftar stasiun radio dengan jasa pelayanan khusus. (30) Standar formulir pengisian daftar stasiun radio kapal dan identitas. (31) Standar formulir pengisian daftar stasiun radio pantai. (32) Standar formulir pengisian daftar kode signal. (33) Standar kelainan dan keandalan SBNP. (34) Standar lokasi penempatan SBNP. (35) Standar pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan dalam penempatan SBNP. (36) Standar penentuan zona terbatas pada area 1250 meter keselamatan

dalam zona keamanan dan SBNP

dan

bangunan

atau

instalasi.

PT. INAME UTAMA

III-54


(37) Standar penentuan zona terlarang pada area 500

meter

dalam

zona

keamanan

dan

keselamatan

SBNP

dan

bangunan

atau

instalasi. (38) Standar teknis ship reporting system. (39) Standardisasi

sistem

pemeliharaan

dan

perawatan SBNP. (40) Standarisasi sistem pemasangan SBNP. (41) Standardisasi zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan SBNP. (42) Standardisasi

zona

keamanan

dan

keselamatan di sekitar instalasi bangunan telekomunikasi pelayaran. (43) Standar persyaratan lampu dan sosok benda navigasi kapal. (44) Standar sistem perambuan perairan wilayah A. c)

Pedoman di bidang Kenavigasian yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Pedoman dan tata cara kegiatan pemeliharaan SBNP.

(2)

Pedoman dan tata cara kegiatan pemeliharaan telekomunikasi pelayaran.

(3)

Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan SBNP.

(4)

Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan telekomunikasi pelayaran.

(5)

Pedoman persyaratan zona keamanan dan keselamatan

SBNP

dan

bangunan

atau

instalasi. PT. INAME UTAMA

III-55


(6)

Pedoman desain sistim rute dan tatacara berlalu lintas.

(7)

Pedoman Operasional SROP Kelas I, II, III, dan IV.

(8)

Pedoman

pelaksanaan

hidrografi

dalam

penempatan SBNP. (9)

Pedoman Pemasangan SBNP Bahaya Khusus.

(10) Pedoman Pemasangan Tanda Khusus dan Disiarkan. (11) Pedoman pemberian izin identifikasi untuk dinas bergerak pelayaran. (12) Pedoman

pemberian

izin

pembangunan

instalasi atau bangunan lainnya. (13) Pedoman pemberian pelayanan meteorologi dalam penyelenggaraan kenavigasian. (14) Pedoman pemberian perizinan

pengadaan

SBNP. (15) Pedoman pemberian rekomendasi izin radio telekomunikasi pelayaran, radio kapal. (16) Pedoman pemberian rekomendasi izin stasiun radio kapal, SROP diluar Ditjen Hubla dan MMSI dalam dinas bergerak pelayaran. (17) Pedoman

pemeliharaan

dan

perbaikan

peralatan teknis telekomunikasi pelayaran. (18) Pedoman pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian. (19) Pedoman penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran.

PT. INAME UTAMA

III-56


(20) Pedoman

penetapan

rencana

induk

kenavigasian. (21) Pedoman pengamatan laut dan survey alur pelayaran. (22) Pedoman

pengoperasian

peralatan

dan

perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan SBNP. (23) Pedoman

pengoperasian

peralatan

dan

prosedur kerja telekomunikasi pelayaran. (24) Pedoman pengoperasian, pengawakan dan perbekalan kapal, formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian. (25) Pedoman penyelenggaraan alur pelayaran di laut. (26) Pedoman Penyusunan Kinerja (SOP) VTS. (27) Pedoman penyusunan kinerja SROP, stasiun radio kapal dan SBNP elektronika. (28) Pedoman perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

penunjang

telekomunikasi

perencanaan

pengoperasian

pelayaran. (29) Pedoman

telekomunikasi pelayaran. (30) Pedoman perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan. (31) Pedoman sistem pelaporan AIS, manual peralatan radio komunikasi, dan LRIT. (32) Pedoman tara cara dan persyaratan tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar.

PT. INAME UTAMA

III-57


(33) Pedoman tata cara dan kegiatan pengoperasian SBNP. (34) Pedoman tata cara dan persyaratan bangunan atau instalasi disekitarnya dalam penempatan SBNP. (35) Pedoman tata cara dan persyaratan bangunan, lokasi serta sarana dan prasarana pada menara suar. (36) Pedoman tata cara dan persyaratan diameter badan

pelampung

dan

konstruksi

pada

pelampung suar. (37) Pedoman tata cara dan persyaratan lokasi penempatan SBNP. (38) Pedoman

tata

cara

dan

persyaratan

menggunakan automatic identification system (AIS) SBNP. (39) Pedoman

tata

cara

dan

persyaratan

dan

persyaratan

menggunakan radar beacon. (40) Pedoman

tata

cara

menggunakan radar reflector. (41) Pedoman tata cara dan persyaratan pencegahan gangguan,

perlindungan dan pengamanan

dalam penempatan SBNP. (42) Pedoman tata cara dan persyaratan pendirian stasiun radio pantai. (43) Pedoman tata cara dan persyaratan pendirian stasiun VTS.

PT. INAME UTAMA

III-58


(44) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan SBNP untuk kegiatan batas wilayah perairan terminal khusus. (45) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan SBNP untuk kegiatan pekerjaan pengerukan. (46) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan SBNP untuk lokasi bangunan atau instalasi di perairan. (47) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan SBNP untuk lokasi kerangka kapal. (48) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan SBNP untuk penandaan alur pelayaran menuju terminal khusus. (49) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan telekomunikasi pelayaran untuk kepentingan tertentu dan pada lokasi tertentu. (50) Pedoman tata cara dan persyaratan pengadaan telekomunikasi pelayaran yang ditempatkan di alur pelayaran dan pada perairan pelabuhan umum. (51) Pedoman tata cara dan persyaratan tinggi bangunan dan konstruksi pada tanda siang. (52) Pedoman tata cara dan prosedur pengenaan sanksi terhadap tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya dan/atau hambatan pada SBNP. (53) Pedoman tata cara dan prosedur pengenaan sanksi terhadap tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya dan/atau hambatan pada telekomunikasi pelayaran. PT. INAME UTAMA

III-59


(54) Pedoman tata cara kegiatan pengoperasian pengaturan jarak tampak pada menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. (55) Pedoman tata cara kegiatan pengoperasian pengaturan tanda puncak pada menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. (56) Pedoman tata cara kegiatan pengoperasian pengaturan tipe dan karakteristik lampu pada menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. (57) Pedoman tata cara kegiatan pengoperasian pengaturan warna konstruksi pada menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. (58) Pedoman tata cara kegiatan pengoperasian pengaturan warna lampu pada menara suar, rambu suar, pelampung suar dan tanda siang. (59) Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan zona keamaman dan keselamatan. (60) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (61) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan stasion local port station . (62) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan untuk VTS centre dan sub centre. (63) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan untuk VTS sensor station.

PT. INAME UTAMA

III-60


(64) Pedoman tatacara dan persyaratan instalasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (65) Pedoman tatacara dan persyaratan instalasi untuk VTS centre dan sub centre. (66) Pedoman tatacara dan persyaratan instalasi untuk VTS sensor station. (67) Pedoman tatacara dan persyaratan lokasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (68) Pedoman tatacara dan persyaratan lokasi Vessel Traffic Services. (69) Pedoman tatacara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air. (70) Pedoman tatacara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan salvage. (71) Pedoman

Tatacara

dan

Persyaratan

Pelaksanaan Kegiatan Salvage di Dalam Alur Pelabuhan. (72) Pedoman Tatacara dan Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kegiatan Pekerjaan Bawah Air. (73) Pedoman pengangkatan

tatacara kerangka

dan kapal

persyaratan tenggelam

dan/atau muatannya. (74) Pedoman tatacara dan persyaratan penunjang untuk VTS sensor station.

PT. INAME UTAMA

III-61


(75) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan long range identification and tracking of ships. (76) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan ship reporting system. (77) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan stasion local port station. (78) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan telekomunikasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (79) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan untuk VTS centre dan sub centre. (80) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan untuk VTS sensor station. (81) Pedoman

tatacara

dan

persyaratan

perlengkapan penunjang Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai. (82) Pedoman tatacara formasi dan penempatan kapal negara kenavigasian. (83) Pedoman tatacara maklumat pelayaran bahaya navigasi. (84) Pedoman Tatacara Pelaporan Kapal di Area VTS. (85) Pedoman

tatacara

marabahaya,

pelayanan

komunikasi

komunikasi segera

dan

keselamatan, serta siaran tanda waktu standar.

PT. INAME UTAMA

III-62


(86) Pedoman

tatacara

pemberian

izin

SBNP

yang

pemberian

izin

pemasangan/pembangunan dilaksanakan oleh pihak ketiga. (87) Pedoman

tatacara

penyelenggaraan administrasi radio kapal. (88) Pedoman

tatacara

pemberian

izin

usaha

salvage dan/atau pekerjaan bawah air. (89) Pedoman Tatacara Pemberian Jasa Informasi Lalu Lintas di Pelabuhan. (90) Pedoman tatacara pemberian pelayanan jasa informasi cuaca khusus. (91) Pedoman tatacara pemberian pelayanan jasa informasi cuaca pelabuhan. (92) Pedoman tatacara pemberian pelayanan jasa informasi cuaca pelayaran. (93) Pedoman tatacara penandaan daerah terbatas dan terlarang. (94) Pedoman Tatacara Penggunaan Alur Pelayaran di Alur Perlintasan Dalam Pelabuhan. (95) Pedoman tatacara penggunaan alur pelayaran di laut untuk perlintasan. (96) Pedoman tatacara pengoperasian, pemberian izin spesifikasi teknis SBNP. d)

Kriteria di bidang Kenavigasian yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Kriteria metode survey hidrografi dalam penempatan SBNP.

(2)

Kriteria penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran.

PT. INAME UTAMA

III-63


5)

Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai a)

Norma di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan operasional, meliputi: (1)

Pengawasan

Keselamatan

dan

keamanan

pelayaran. (2)

Pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut.

(3)

Pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal.

(4)

Pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.

(5)

Pengamanan

Sarana

Bantu

Navigasi-

Pelayaran. (6)

Pelaksanaan

kegiatan

pencarian

dan

pertolongan jiwa di laut. (7)

Pelaksanaan patroli laut.

(8)

Pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit).

(9)

Memberhentikan dan memeriksa kapal di laut.

(10) Pelaksanaan penyidikan. (11) Manajemen

keselamatan

dan

pencegahan

pencemaran dari kapal. (12) Manajemen keamanan kapal. (13) Sertifikasi keselamatan kapal. (14) Zona keamanan dan keselamatan di sekitar instalasi bangunan di perairan. b)

Standar di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan Operasional, meliputi:

PT. INAME UTAMA

III-64


(1)

Standar prosedur pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut.

(2)

Standard manajemen keamanan kapal.

(3)

Standard

manajemen

keselamatan

dan

pencegahan pencemaran dari kapal. (4)

Standar teknis pengangkutan barang berbahaya melalui laut.

(5)

Standar

tatacara

pengamanan

fasilitas

pelabuhan. (6)

Standar

sistem

komunikasi

pengamanan

pelabuhan. (7)

Sistem komunikasi penanggulangan tumpahan minyak di laut.

(8) c)

Tata Cara pelaporan tumpahan minyak di laut.

Pedoman di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan Operasional, meliputi: (1)

Pedoman

pelaksanaan

pengawasan

keselamatan dan keamanan pelayaran. (2)

Pedoman

pelaksanaan

pengawasan,

pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut. (3)

Pedoman pengamanan Sarana Bantu NavigasiPelayaran.

(4)

Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.

(5)

Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal.

PT. INAME UTAMA

III-65


(6)

Pedoman sistem komunikasi Keselamatan dan keamanan fasilitas pelabuhan.

(7)

Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal.

(8)

Pedoman

tatacara

dan

prosedur

memberhentikan dan memeriksa kapal di laut. (9)

Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

(10) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan patroli laut. (11) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan penyidikan. (12) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit). (13) Pedoman tatacara dan prosedur pembatalan sertifikat keselamatan kapal. (14) Pedoman tatacara dan prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan. (15) Pedoman penanganan barang berbahaya. d)

Kriteria di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan Operasional, tidak teridentifikasi.

d.

Aspek Sumber Daya Manusia 1)

PT. INAME UTAMA

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

III-66


a)

Norma, standar, pedoman, kriteria di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, tidak teridentifkasi.

2)


Norma di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi:

b)

(1)

Anak Buah Kapal.

(2)

Kesejahteraan awak kapal.

(3)

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Standar di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Standar kualifikasi dan kompetensi penjaga laut dan pantai.

(2)

Standar Ketrampilan Khusus Pelaut.

(3)

Standar Kompetensi Keahlian Pelaut.

(4)

Standar kompetensi SDM pemeriksa kapal.

(5)

Standar Kualifikasi Ahli Ukur kapal.

(6)

Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di Kapal – kapal yang berlayar tidak melebihi 12 mil dari garis pantai.

(7)

Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di kapal khusus.

(8)

Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di Kapal Layar.

(9)

Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di Kapal Layar Motor.

PT. INAME UTAMA

III-67


(10) Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di Kapal Motor dibawah GT 35. (11) Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai

awak

kapal

di

kapal

nelayan

tradisional. (12) Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di kapal pedalaman yang melayari danau dan sungai. (13) Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di Kapal Pesiar. (14) Standard

personel

pengaman

fasilitas

pelabuhan. (15) Standar teknis SDM kepelautan. (16) Persyaratan perlengkapan petugas pemadam kebakaran di kapal. (17) kualifikasi tenaga penyelam. (18) Standardisasi Sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan. c)

Pedoman di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, tidak teridentifikasi.

d)

Kriteria di bidang Perkapalan dan Kepelautan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Kriteria pemeriksa dan penguji keselamatan dan keamanan kapal.

PT. INAME UTAMA

III-68


3)


Norma di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi:

b)

(1)

Petugas pandu.

(2)

SDM pandu .

Standar di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Standar Nasional Indonesia untuk kualitas (kompetensi

dan

training) dan

kuantitas

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada terminal petikemas. (2)


dan

training) dan

kuantitas

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada terminal konvensional. (3)


dan

training) dan

kuantitas

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada terminal curah kering. (4)


dan

training) dan

kuantitas

Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada terminal curah cair. (5)

Standar kemampuan dan kompetensi petugas survei pekerjaan pengerukan dan reklamasi

c)

Pedoman di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, tidak teridentifikasi.

PT. INAME UTAMA

III-69


d)

Kriteria di bidang Pelabuhan dan Pengerukan yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM pandu.

(2)

Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas pandu.

(3)

Kriteria sertifikat pendidikan dan pelatihan petugas pandu.

(4)

Kriteria

SDM

kepala/pimpinan

otoritas

pelabuhan. 4)


Norma di bidang Kenavigasian yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Petugas SBNP.

(2)

SDM penjaga dan teknisi menara suar serta operator .

(3) b)

SDM SROP.

Standar di bidang Kenavigasian yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Standar pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran.

(2)

Standar pendidikan dan pelatihan petugas SBNP.

(3)

Standard Personil SDM SROP Kls. I, II, III dan IV.

(4)

Standarisasi kualifikasi tenaga ahli SBNP dan Surveyor.

PT. INAME UTAMA

III-70


(5)

Standarisasi Sumber Daya Manusia SROP Kelas I, II, III, dan IV.

c)

Pedoman di bidang Kenavigasian yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Pedoman tatacara dan persyaratan pendidikan dan pelatihan penyelam

d)

Kriteria di bidang Kenavigasian yang terkait dengan Sumber Daya Manusia, meliputi: (1)

Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM penjaga dan teknisi operator

dalam

menara suar

serta

pengoperasian

dan

pemeliharaan SBNP. (2)

Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM telekomunikasi pelayaran dalam pengoperasian dan pemeliharaan telekomunikasi pelayaran.

(3)

Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas SBNP.

(4)

Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran.

5)

Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai a)

Norma di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan operasional, tidak teridentifikasi.

b)

Standar di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan Operasional, meliputi: (1)

Standar kualifikasi dan kompetensi penjaga laut dan pantai.

(2)

Standard

personel

pengaman

fasilitas

pelabuhan. PT. INAME UTAMA

III-71


(3)

Standardisasi Sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan.

(4)

Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan utama.

(5)

Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan pengumpul.

c)

Pedoman dan kriteria di bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan pantai yang terkait dengan Operasional, tidak teridentifikasi.

B.

METODE ANALISIS Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan

untuk

mengetahui

aspek-aspek

transportasi

laut

yang

memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, di bidang pelayaran.

PT. INAME UTAMA

III-72

BAB III METODE PENELITIAN

Recommend Documents