BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguji teori untuk dibuktikan secara empiris, melainkan sebaliknya untuk menghubungkan teori dengan fenomena sosial secara empiris agar bisa memberikan gambaran secara utuh kondisi dilapangan dan proses yang didapat dari pengamatan penelitian. Sebagai landasan berpikir untuk memaknai gejala atau fenomena, peneliti menggunakan pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya (dalam konteks penelitian ini adalah kondisi atau faktor yang mempengaruhi implementasi) didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Deskripsi dan perspektif merupakan bagian dari sumber-sumber interpretasi lokal (Denzin dan Lincoln, 2009, h. 341) Jenis penelitian ini adalah studi kasus berdasarkan pilihan objek yang diteliti agar memberikan kajian sebuah perspektif tentang isu. Fokus utama penelitian ini pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Prosedur untuk pengumpulan data menggunakan teknik tringulation sebagai upaya untuk memanfaatkan persepsi yang beragam, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun intepretasi (Denzin dan Lincoln, 2009, h. 307).
3.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di daerah pemerintah kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki daerah potensi wisata dengan keindahan flora dan fauna bawah air, serta terumbu 21
karang yang diakui di manca negara. Kepulauan Raja Ampat memiliki pulau-pulau besar seperti Waigeo, Misool, Salawati dan Batanta. Tiap pulau di Raja Ampat terbagi menjadi 24 distrik dan 4 kelurahan. Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Propinsi Papua Barat, kepemerintahannya dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati dan instansiinstansi terkait. Jumlah populasi pegawai negeri sipil pemkab berdasarkan Badan Pusat Statistik Raja Ampat tahun 2013 berjumlah 2.837 orang yang terdiri 1491 PNS laki-laki dan 896 PNS perempuan (tidak termasuk calon pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak). Pemerintah Kabupaten Raja Ampat seperti daerah papua lainnya memiliki
otonomi
khusus.
Pengelolaan
keuangan
daerah
masih
menggunakan Permendagri 13 dan belum menerapkan SAP berbasis akrual, sehingga isu mengenai implementasi SAP berbasis akrual dapat diangkat menjadi menjadi topik yang tepat untuk penelitian.
3.3 Jenis Data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor organisasi yang memiliki keterkaitan dengan isu tentang implementasi
SAP
berbasis
akrual.
Aktor-aktor
organisasi
dalam
pengelolaan keuangan daerah terdiri dari manajemen pusat (central management) dan manajemen lini (line management). Dimana manajemen pusat disini adalah BPKAD selaku badan pengelola keuangan daerah, sedangkan manajemen lini adalah para pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendahara yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di lingkup tiap SKPD. Ditambah data yang didapat dari lapangan untuk memberikan tambahan informasi yang diperlukan.
22
3.4 Teknik Pengumpulan Data Pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Pertanggungjawaban pelaporan harus dilaksanakan pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga, teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi terkait implementasi akuntansi berbasis akrual dilakukan dengan wawancara ke SKPKD dan SKPD.
Pada SKPKD, pejabat yang berkaitan dengan
implementasi akrual adalah kepala SKPKD, bidang akuntansi dan bidang anggaran SKPKD. Pada SKPD fungsi tata usaha keuangan, pejabat yang berkaitan dengan implementasi adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau bendahara SKPD yang mewakili. Banyaknya para pejabat SKPKD maupun SKPD yang diwawancarai tergantung kelayakan informasi yang diberikan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan secara representatif dianggap sudah mewakili. Secara khusus untuk wawancara terkait faktor IT dan perangkat pendukung selain narasumber dari SKPKD maupun SKPD, wawancara juga dilakukan dengan tenaga yang mengoperasikan IT. Wawancara dengan operator IT bertujuan untuk menambah dan memperlengkapi informasi IT yang di berikan oleh narasumber dari SKPKD maupun SKPD.
3.4.1 Wawancara dan Pedoman Wawancara Wawancara dilakukan (Riduwan, 2010 h. 30).
secara bebas terpimpin (semi-structured)
Para pejabat maupun staf sebagai narasumber
meliputi: 1. SKPKD: Kepala badan maupun pejabat yang ditunjuk untuk mewakili seperti sekretaris, bidang akuntansi seperti kepala bidang 23
akuntansi maupun staf yang mewakili, bidang anggaran seperti kepala bidang anggaran maupun staf yang mewakili. 2. SKPD: Kepala sub bagian keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau bendahara yang mewakili. 3. Staf yang mengoperasikan IT yaitu admin operator SIMDA Untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di Pemkab Raja Ampat sehubungan dengan adanya wacana implementasi SAP berbasis akrual, maka peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber secara purposive (peneliti menentukan pejabat dari SKPKD dan SKPD mana saja yang dapat memberikan pendapat tentang implementasi SAP berbasis akrual). Meski dilakukan secara purposive, namun secara birokrasi manajemen organisasi pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk suatu unit atau individu dalam bentuk disposisi untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Berdasarkan realita di lapangan, tidak semua para kasubbag keuangan SKPD dapat ditemui karena adanya kegiatan pelatihan keuangan maupun kegiatan dinas luar lainnya, sehingga narasumber yang bisa ditemui berdasarkan disposisi manajemen Pemkab Raja Ampat dalam hal ini yakni Sekretariatan Daerah (Setda) Raja Ampat adalah Kepala Badan BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kabid BPKAD, Kasubbid Pelaporan Keuangan BPKAD, Kasubbid Verifikasi BPKAD, Kasubbid APBD BPKAD, Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Setda, Kasubbag Keuangan dan Perkap Bappeda, Plt. Kasubbag Keuangan Inspektorat, Kasubbag Keuangan dan Perkap Dispenda, Kasubbag Keuangan dan Perkap Disbudpar, Kasubbag Keuangan dan Perkap BPPKB, Kasubbag Keuangan dan Perkap Dinas PU serta Staf Bidang Penyusun APBD BPKAD selaku Admin Operator SIMDA (data narasumber bisa di lihat pada lampiran). Berdasarkan informasi dari para narasumber, kemudian dilakukan crosscheck secara metode triangulasi. 24
3.4.2 Dokumentasi Penelitian ini juga memerlukan data tambahan sebagai data pelengkap. Data tambahan yakni data jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan diploma maupun sarjana akuntansi, data jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, struktur organisasi pemerintah kabupaten Raja Ampat. Data ini diperoleh dari kantor Badan Kepegawaian Daerah, kantor Sekretariatan Daerah, kantor Badan Pusat Statistik.
3.5 Teknik Analisis Data Data-data yang diperoleh di lapangan akan dianalisa secara kualitatif. Pada analisis kualitatif dibangun suatu analisis dari hasil wawancara untuk menjawab permasalahan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait implementasi SAP berbasis akrual. Teknis analisis data kualitatif melalui tahapan sebagai berikut: 3.5.1 Kriteria Aspek Efikasi Berikut adalah bentuk kriteria penilaian aspek efikasi (magnitude, generality dan strength):
25
Tabel 2 Kriteria Aspek Efikasi Diri Aspek Efikasi
Magnitude
Indikator Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi, maka akan mempermuda h pemkab melaksanakan implementasi SAP berbasis akrual. Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi, akan membawa dampak yang positif bagi pemkab dalam pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual.
Karakteristik Penilaian
Item
1. Tenaga akuntansi: SDM berlatar belakang Sarjana S1 dan S2 jurusan pendidikan formal akuntansi akuntansi bernilai tinggi yang mempunyai dasar pemahaman akuntansi berbasis D3 sederajat dan SMEA akrual sederajat bernilai rendah Sosialisasi paparan akuntansi Pendidikan non formal dan berbasis akrual sudah jurusan lain bernilai sangat dilaksanakan ke setiap SKPD. rendah. 2. Sosialisasi akuntansi berbasis Aktor-aktor organisasi dapat akrual: memahami acuan peraturan sebagai dasar menyusun Sosialisasi telah dilaksanakan laporan keuangan berdasarkan ke setiap SKPD dan SAP. penatausahaan keuangan SKPD memahami paparan Sistem informasi keuangan sosialisasi serta mampu pemerintah daerah applicable menyusun 7 komponen LK dalam menerapkan SAP berbasis akrual bernilai tinggi berbasis akrual. Sosilisasi telah dilaksanakan Adanya komunikasi dua arah ke setiap SKPD artinya, BPKAD memberikan informasi yang sesuai dengan Sosialisasi belum dilaksanakan kebutuhan SKPD dan SKPD bernilai sangat rendah. mengelola dan melaporkan 3. Acuan dasar penyusunan pertanggungjawaban finansial laporan keuangan: dengan baik. UU 17 Tahun 2003, PP 24 BPKAD memberikan Tahun 2004, PP 71 Tahun kewenangan penuh kepada 2010bernilai tinggi. SKPD dalam pengendalian Peraturan maupun kebijakan finansial. lainnya bernilai rendah. BPKP mendampingi Pemkab Belum ada acuan baku untuk Raja Ampat secara penuh baik menyusun laporan keuangan sebagai jasa pengembang bernilai sangat rendah.. maupun dalam pengelolaan 4. SiKPD pemkab yang keuangan daerah. applicable: Pemberian berupa bonus dan Aplikasi Simda sudah insentif bagi SKPD yang terintegrasi dengan sistem melaporkan akuntansi berbasis akrual pertanggungjawaban keuangan bernilai tinggi. secara tepat waktu serta Aplikasi Simda masih belum penundaan insentif apabila terintegrasi dengan sistem terjadi keterlambatan dalam baru dan masih menggunakan melaporkan sistem akuntansi berbasis kas pertanggungjawaban keuangan dan menuju akrual bernilai rendah. SiKPD pemkab tidak terintegrasi dengan sistem 26
5.
6.
7.
akuntansi berbasis akrual bernilai sangat rendah. Komunikasi dua arah: BPKAD memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dan SKPD menggunakan informasi yang disampaikan dengan baik bernilai tinggi BPKAD memberikan informasi belum sesuai dengan kebutuhan SKPD sehingga SKPD tidak dapat menggunakan informasi dengan baik bernilai rendah BPKAD tidak memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan SKPD sehingga SKPD tidak mengetahui informasi tersebut bernilai sangat rendah. Jasa pendampingan dari BPKP: BPKP pengembang software Simda terlibat dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Raja Ampat bernilai tinggi. BPKP pengembang software Simda tidak terlalu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Raja Ampat bernilai rendah. BPKP tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan pada Pemkab Raja Ampat bernilai sangat rendah. Pemberian penghargaan dan sanksi: Pemberian insentif dan disinsentif akan memberikan dampak positif kepada semua SKPD laporan keuangannya tidak mengalami keterlambatan bernilai tinggi. Pemberian insentif dan disinsentif tidak memberikan dampak positif kepada semua SKPD laporan keuangannya tidak mengalami 27
Generality
Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi, pemkab memiliki keyakinan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dapat mencapai tujuan dan tuntutan yang dicapai. Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi, pemkab memiliki keyakinan diri atas kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tugas dalam pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual.
keterlambatan bernilai rendah. Tidak ada pemberian bonus maupun insentif bagi SKPD bernilai sangat rendah. 1. Pengalaman dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual: Pernah bekerja sebagai manajer keuangan atau bagian akuntansi perusahaan dan dapat menerapkan pengalaman tentang sistem akuntansi berbasis akrual ke pemerintahan bernilai tinggi Pernah bekerja di perusahaan, namun belum dapat menerapkan pengalaman sistem akuntansi berbasis akrual bernilai rendah. Belum pernah bekerja di perusahaan sehingga tidak mempunyai pengalaman sistem akuntansi berbasis akrual bernilai sangat rendah. 2. Intensitas dalam pelatihan teknis dan sosialisasi SAP berbasis akrual: Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan teknis SAP berbasis akrual sering dilakukan di SKPD bernilai tinggi. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan teknis SAP berbasis akrual jarang, hanya sekali atau dua kali dilakukan bernilai rendah. Belum pernah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan teknis akuntansi berbasis akrual bernilai sangat rendah. 3. Pengalaman mengoperasikan Simda: Penatausahaan SKPD dapat mengoperasikan Simda dan penginputan maupun penyusunan pelaporan keuangan dilakukan secara komputerisasi bernilai tinggi. Penatausahaan SKPD dapat mengoperasikan Simda namun 28
Mempunyai pengalaman dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Seringnya intensitas mengikuti pelatihan akuntansi berbasis akrual. Seringnya intensitas sosialisasi SAP berbasis akrual. Aktor-aktor organisasi mempunyai pengalaman dalam mengoperasikan SIMDA dan membantu dalam menyusun pelaporan keuangan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukan bahwa koordinasi antara BPKAD dan SKPD berjalan baik. Pengalaman pendampingan BPKP membantu Pemkab Raja Ampat dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Raja Ampat sudah mempunyai pengalaman setiap tahunnya dalam pemberian penghargaan dan sanksi, sehingga sangat dibutuhkan dalam implementasi SAP berbasis akrual.
4.
5.
6.
penginputan dan penyusunan pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual bernilai rendah. Penatausahaan SKPD belum dapat mengoperasikan Simda bernilai sangat rendah. Koordinasi BPKAD dan SKPD: BPKAD memberikan kepercayaan kepada SKPD untuk mengatur pengendalian finasial bernilai tinggi. BPKAD kurang memberikan kepercayaan SKPD mengatur pengendalian finansial bernilai rendah. BPKAD tidak memberikan informasi bagi SKPD dan tidak memberikan kepercayaan mengatur pengendalian finansial bernilai sangat rendah. Pengalaman pendampingan BPKP: BPKP sering dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Raja Ampat bernilai tinggi. BPKP kurang dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Raja Ampat bernilai rendah. BPKP tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Pemkab Raja Ampat bernilai sangat rendah. Pemberian penghargaan dan sanksi: Pemkab setiap tahunnya selalu memberikan insentif dan disinsentif kepada SKPD bernilai tinggi. Pemkab setiap tahunnya kurang memberikan insentif dan disinsentif kepada SKPD bernilai rendah. Pemkab setiap tahunnya tidak pernah memberikan insentif dan disinsentif kepada SKPD bernilai sangat rendah. 29
Strenght
Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi, maka pemkab akan selalu ingin mendalami pengetahuan tentang akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya faktorfaktor pendukung implementasi maka pemkab mempunyai harapan yang tinggi terhadap pelaksanaan implementasi SAP berbasis akrual.
1. Ketrampilan dalam menyusun laporan keuangan: Meskipun keterbatasan jumlah tenaga akuntansi, pegawai pemkab melakukan pencatatan hingga pelaporan akuntansi, baik secara kas maupun secara akrual benilai tinggi. Meskipun keterbatasan jumlah tenaga akuntansi, pegawai pemkab dapat dapat melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi berbasis kas namun tidak dapat pecatatan dan penyusunan secara akrual bernilai rendah. Meskipun keterbatasan jumlah tenaga akuntansi, pegawai pemkab tidak dapat melakukan pencatatan dan penyusunan akuntansi secara kas dan akrual bernilai sangat rendah. 2. Dukungan perda dan peraturan bupati: Sudah didukung perda tentang pengelolaan keuangan secara akrual dan peraturan bupati tentang sisdur keuangan secara akrual bernilai tinggi. Sudah didukung perda tentang pengelolaan keuangan secara akrual, namun belum didukung peraturan bupati tentang sisdur keuangan secara akrual bernilai rendah. Belum ada dukungan perda maupun perbup tentang akuntansi berbasis akrual bernilai sangat rendah. 3. Sosialisasi dan peraturan daerah tentang SAP berbasis akrual: Melaksanakan sosialisasi dan telah dibuat peraturan serta kebijakan tentang sistem akuntansi berbasis akrul bernilai tinggi. Melaksanakan sosialisasi meskipun belum disusun 30
Tenaga akuntansi mempunyai ketrampilan mengelola dan menyusun laporan keuangan secara akrual meskipun mengalami kendala dalam ketersediaan jumlah SDM berlatar belakang akuntansi. Sudah didukung oleh peraturan bupati maupun perda keuangan berbasis akrual. Sosialisasi implementasi SAP berbasis akrual dan dukungan peraturan dan kebijakan daerah. SIMDA sebagai software sistem informasi keuangan daerah berbasis IT didukung dengan kelengkapan sarana penunjang (seperti komputer, laptop, jaringan wi-fi, printer dll). SKPD dapat mengelola dan memberikan pertanggungjawaban finansial dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan BPKAD. Pemkab Raja Ampat melibatkan BPKP dalam pengelolaan keuangan daerah karena tenaga keuangan SKPD belum memadai. Pemkab Raja Ampat akan memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk motivasi, meskipun hambatan yang dihadapi adalah banyak pegawai keuangan pemkab yang belum memahami dan belum punya pengalaman terkait akuntansi berbasis akrual.
4.
5.
peraturan serta kebijakan sistem akuntansi berbasis akrual bernilai rendah. Sosialisasi belum dilaksanakan dan belum ada peraturan maupun kebijakan yang dibuat pemkab tentang sistem akuntansi berbasis akrual bernilai sangat rendah. IT dan perangkat pendukung: Pemkab menggunakan sistem informasi keuangan berbasis IT dilengkapi fasilitas penunjang seperti seperti komputer, laptop, jaringan wifi, printer dll, bernilai tinggi. Pemkab Raja Ampat menggunakan sistem informasi keuangan berbasis IT, namun tidak dilengkapi fasilitas penunjang seperti komputer, laptop, jaringan wifi, printer dll, bernilai rendah. Pemkab Raja ampat tidak menggunakan sistem informasi keuangan berbasis IT dan tidak dilengkapi perangkat penunjang seperti komputer, laptop, jaringan wifi, printer dll, bernilai sangat rendah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD: Semua SKPD dapat menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan baik kepada menyampaikan pertanggungjawaban BPKAD bernilai tinggi. Tidak semua SKPD dapat menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan baik kepada BPKAD bernilai rendah. SKPD tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan kepada BPKAD bernilai sangat rendah. 31
6. Jasa konsultan BPKP: BPKP memberikan jasa pendampingan meskipun kemampuan pegawai pemkab dalam pengelolaan keuangan sudah memadai bernilai tinggi BPKP memberikan jasa pendampingan karena kemampuan pegawai pemkab dalam pengelolaan keuangan belum memadai bernilai rendah. BPKP tidak memberikan jasa pendampingan karena kemampuan pegawai pemkab dalam pengelolaan keuangan belum memadai bernilai sangat rendah 7. Pemberian insentif dan insentif dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual: Aktor-aktor organisasi setuju atas usulan pemberian insentif dan disinsentif didalam pelaksanaan SAP berbasis akrual bernilai tinggi. Aktor-aktor organisasi tidak setuju atas usulan pemberian insentif dan disinsentif didalam pelaksanaan SAP berbasis akrual bernilai rendah. Tidak ada usulan pemberian insentif dan disinsentif didalam pelaksanaan SAP berbasis akrual bernilai sangat rendah.
Sumber: Data diolah 3.5.2 Penyajian Data Alur yang digunakan dalam penyajian data adalah sebagai berikut: a. Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari hasil penelitian di lapangan. Pada tahap ini reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 32
menggolongkan, mengarahkan, memilah data yang diperlukan dan yang tidak, mengorganisasi data dengan cara yang spesifik hingga dapat menarik kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan tersebut. b. Penyajian data. Penyajian data kualitatif yang dimaksud adalah sekumpulan informasi yang disusun untuk memberi kemungkinan ada penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. c. Kesimpulan atau verifikasi. Bagian terakhir dalam penyajian data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan berupa deduksi suatu konfigurasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data dan penyajian data merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.
33
34
