BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada

BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Sejarah Perusahaan Pembiayaan 1. Defenisi Perusahaan Pembiayaan Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada supply, yang menciptakan institusi tradisional dimana ada pihak yang kelebihan dana akan mensuplai dana langsung kepada pihak yang membutuhkan dana . 34 Dengan cara ini membawa suatu konsekuensi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum. Karena dalam praktik sering didengar keluhan dari para pelaku usaha yang menyatakan era globalisasi ekonomi dunia, bukan hanya dalam bentuk direct investment maupun equity invesment melainkan mengintrodusir investasi dalam bentuk baru yaitu penyertaan modal secara informal, antara lain dalam bentuk franchising, licensing, technical assitance, modal ventura, dan lain-lain.35 Perusahaan

pembiayaan

adalah

merupakan

bagian

dari

lembaga

pembiayaan yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu: a. Lembaga adalah badan adalah badan atau pranata yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukasn suatu usaha.36

34

Munir Fuady, Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal.1. 35 Partomuan Pohan, “Selayang Pandang tentang Franchising, Licensing, Technical Assistance, Ventura Capital Factoring dan Costodian”, tulisan dalam Media Notariat, No.20-21, Jakarta, Juli-Oktober 1991, hal.122. 36 Andi Hamzah, Kamus Hukum, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal.349.

Universitas Sumatera Utara

b. Pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan.37 Lembaga pembiayaan adalah badan usaha

yang melakukan kegiatan

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang midal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan. 38 Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. 39 Perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatig) terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba. 40 Dalam Pasal 1 huruf (b) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan pengertian dari Perusahaan Pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan yaitu “badan usaha di luar bank dan

hal.582.

37

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1985),

38

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 Angka

4. 39

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2. Abdul R Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), ( Jakarta : Kencana Renada Media Group, 2005), hal. 100. 40


lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.” 41 Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. 42 Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan meskipun berbeda-beda dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak terdapat persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberikan kemudahan finansial bagi perusahaan lain.

2. Sejarah Perusahaan Pembiayaan Kehadiran industri pembiayaan (multifinance industry) sesungguhnya belum terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju lain. Dari beberapa sumber diketahui industri ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974. Kehadirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perdangan, dan Menteri Perindustrian. 43 Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Pada tanggal 2 Juli 1982 dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai

41

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Huruf (b). 42 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Pasal 2 Huruf a. 43 Seputarpembiayan.blogspot.com, “Sejarah Lembaga Pembiayaan Di Indonesia” melalui http://seputarpembiayaan.blogspot.com/2012/05/sejarah-lembaga-pembiayaan-diindonesia.html diakses pada tanggal 05 Mei 2015.


satu-satunya

wadah

komunikasi

bagi

perusahaan-perusahaan

leasing

di

Indonesia.44 Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha leasing di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktifitas guna kepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha leasing di Indonesia bersama pemerintah. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keterangan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000

tentang

perusahaan

pembiayaan.

Dalam

peraturan

perundang-undangan tersebut diperincikan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan meliputi : 45 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sewa Guna Usaha. Modal Ventura. Perdagangan Surat Berharga. Anjak Piutang. Usaha Kartu Kredit. Pembiayaan Konsumen.

Akan tetapi dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

448/KMK.017/2000

tentang

Perusahaan

Pembiayaan,

Lembaga

Pembiayaan yang dijalankan oleh suatu Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut :46 1. Sewa Guna Usaha. 2. Anjak Piutang. 44

Ibid. Munir Fuady, Op.Cit, hal.3. 46 Ibid. 45


3. Usaha Kartu Kredit. 4. Pembiayaan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan kegiatan modal ventura dan perdagangan surat berharga mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan keempat lembaga pembiayaan tersebut. Disamping itu ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk : 47 1. Giro. 2. Deposito. 3. Tabungan. 4. Surat Sanggup Bayar. (Promissory Notes), kecuali jika surat sanggup bayar tersebut hanya dipakai sebagai jaminan hutang kepada bank yang menjadi kreditnya. Pada tahun 1990, industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. Mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada

perusahaan

pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy) yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II, suku bunga menjadi naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multifinance menjadi terhambat. Oleh karena

itu

banyak

perusahaan

multifinance

yang

mengabungkan

perusahaannya agar lebih mudah memperoleh kredit termasuk dari luar negeri. 48

47 48

Munir Fuady, Op.Cit, hal.4. Ibid.


Seiring dengan pertumbuhan sektor usaha jasa pembiayaan dan guna menampung aspirasi seluruh anggota maka pada tanggal 20 Juli 2000 telah diambil keputusan ALI menjadi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Keputusan itu sejalan dengan keberadaan usaha para anggota sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan aktivitas usaha : sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), pembiayaan konsumen (consumer finance), dan kartu kredit (credit card).49 Dalam perkembangannya pada tanggal 21 Desember 2000 Asosiasi Factoring Indonesia (AFI) juga bergabung ke dalam APPI. Sesuai dengan tujuan didirikannya APPI bersama pemerintah terus berupaya memberikan andil dan peran lebih berarti dalam peningkatan perekonomian nasional khususnya pada sektor usaha jasa pembiayaan. 50 Sebagai bentuk nyata dari perhatian pemerintah maka dibentuklah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam rangka meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam pembangunan nasional

dan demi

penyempurnaan ketentuan di bidang

Perusahaan Pembiayaan.51 Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan walaupun berbeda-beda dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak terdapat

49

Ibid. Ibid. 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bagian Menimbang Huruf a. 50


persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain. 52

B. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Perusahaan pembiayaan adalah usaha di luar Badan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Kegiatan usaha kartu kredit meliputi: 1. Sewa Guna Usaha; 2. Anjak Piutang 3. Usaha Kartu Kredit 4. Pembiayaan Konsumen Sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. 53 Pengertian leasing sebagai setiap perjanjian dalam kegiatan pembayaran perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka watu tertentu berdasarkan pembayaran 52 53

Munir Fuady, Op.Cit, hal.4. H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.7.


secara berkala disertai dengan hak pilihan (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. 54 Disisi lain bahwa perjanjian leasing disebut juga sebagai perjanjian pengikatan hak bersyarat berupa perjanjian sewa guna usaha ( leasing agreement ) adalah suatu perjanjian dimana seseorang (pemberi sewa guna usaha/ lessor) memberikan hak kepada orang lain ( penerima sewa guna usaha/ lessee) untuk menguasai suatu objek dengan kompensasi berupa uang sewa atau pembayaran lainnya.55 Apapun nama perjanjian dalam leasing, harus mencerminkan inti (het wezen) perjanjian dengan tegas sehingga bentuk hukum peraturan mana yang berlaku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak jelas dan tidak memberi kesempatan atau peluang kepada hakim yang mengadili perselisihan tentang perjanjian itu untuk memberikan interprestasi lain atau melaksanakan perjanjian itu lain daripada yang dimaksudkan pihak-pihak.56 Leasing memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 57 1. Para pihak dalam leasing yang terdiri dari : a. Lessor yang harus berbentuk perseroan atau koperasi yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. b. Lessee (perusahaan pembiayaan). c. Supplier. 2. Leasing adalah suatu cara pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi lessee, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.

54

Ibid. H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.8. 56 Ibid. 57 Munir Fuady, Op.Cit, hal.18. 55


3. Perjanjian leasing itu harus berbentuk tertulis dengan tujuan pengawasan dan pembuktian yang disertai dengan pembuatan dokumentasi yang diperlukan dalam leasing. 4. Adanya hubungan antara jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease kan. 5. Hak milik benda yang di-lease-kan ada pada lessor. 6. Objek leasing adalah benda-benda yang dipergunakan dalam suatu perusahaan. a. Objek leasing biasanya dibeli lessor atas permintaan lessee dari supplier menurut spesifikasi yang ditentukan lessee, barang langsung diserahkan kepada lessee oleh supplier, dan setelah lessor menerima pemberitahuan dari lessee bahwa ia telah menerima barang dengan baik, lessor akan membayar harga barang kepada supplier. b. Objek leasing harus diperinci jenisnya, kuantitasnya, lokasinya dan lain-lain, demi kepastian hukum semua pihak dalam perjanjian leasing. 7. Opsi bagi lessee untuk membeli objek leasing, dimana setelah jangka waktu leasing berakhir dan memenuhi semua kewajibannya berdasarkan perjanjian leasing, maka lessee mempunyai hak opsi untuk membeli atau memperpanjang leasing, maka lessee wajib mengembalikan barang atas biaya lessee kepada lessor, dalam keadaan baik dan dengan tempatyang ditentukan lessor. 8. Adanya jaminan kebendaan yang diberikan berupa benda yang dilease-kan, dan eksekusi jika cicilan macet, serta pengaturan tentang putusnya perjanjian leasing. Pada prinsipnya ada dua macam prototipe leasing, yaitu leasing yang berbentuk operating dan leasing yang berbentuk finansial : 58 1. Operating Lease Operating lease disebut juga Service lease. Operating lease ini biasanya merupakan suatu corak leasing dengan karakteristik. 2. Financial Lease Financial lease ini sering disebut juga dengan capital lease atau fullpayout lease. Financial lease merupakan suatu corak leasing yang lebih sering diterapkan. 58

Munir Fuady, Op.Cit, hal.16.


Operating lease dan financial lease memiliki perbedaan sebagai berikut : 59 1. Financial Lease adalah suatu perjanjian pembiayaan dimana lessor diminta untuk membiayai pengadaan barng untuk lessee, sedangkan operational lease perjanjian menitikberatkan pada pemberian jasa. 2. Pada financial lease, resiko ekonomi atas objeknya berada pada lessee karena lessee wajib membayar kembali modal yang disediakan lessor untuk mengadakan barang yang bersangkutan ditambah bunga dan ongkos lain selama kontrak berjalan, sedangkan operational lease resiko ekonomis atas barang yang di-lease ada pada lessor. 3. Pada financial lease, lessor hanya memikul resiko berkenaan dengan keadaan keuangan, kemampuan membayar, serta resiko lessee, sedangkan pada operational lease, lessor menanggung resiko hilangnya atau rusakna objek yang di-lease. 4. Pada financial lease jangka waktu kontrak sama atau hampir sama dengan masa kegunaan barang yang bersangkutan menurut persetujan lessor dan lessee, sedangkan operational lease jangka waktu perjanjian pada umumnya tidak sama dengan masa kegunaan barang yang bersangkutan. 5. Dalam hak opsi untuk membeli barang dari lessor harus disetujui lebih dahulu, pada financial lease hampir tidak berarti jumlahnya, sedangkan pada operational lease jumlah harga relatif tinggi menurut nilai ekonomis riil barang tersebut.

59



6. Pada financial lease, lessee dilarang mengakhiri kontrak sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir,kecuali diperjanjikan lain, sedangkan pada operational lease jangka waktu leasing tidak tertentu dan dapat diakhiri oleh lessee. 7. Pada operational lease, lessee pada umumnya memberikan jasa-jasa untuk kegunaan pengoperasian dan pemeliharaan barang yang di-lease, sedangkan hal ini tidak terjadi pada financial lease. Anjak piutang (factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut.60 Pengertian anjak piutang (factoring) merupakan usaha pembiayaan atau tekhnik pendanaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan (client) yang terbit dari suatu transaksi perdagangan dalam dan luar negeri oleh client dan nasabah, dengan imbalan biaya administrasi dan bunga yang diberikan kepada perusahaan factor.61

60 61

H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.43. Ibid.


Kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Pelaksanaan kegiatan anjak piutang antara lain : 62 1. Sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan pengembangan lembaga anjak piutang. 2. Menerbitkan surat sanggup bayar dengan memenuhi prinsip kehatihatian. Dari kegiatan anjak piutang tersebut diatas dapat dikemukakan : 63 1. Usaha anjak piutang terdiri dari 3 (tiga) pihak, yaitu : a. Perusahaan anjak piutang : ialah perusahaan yang akan membeli dan/atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi sebagai perantara antara penjual piutang dengan nasabah. Adapun yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang antara lain : 1) Perusahaan yang bergerak khusus dalam usaha anjak piutang. 2) Perusahaan multifinance yang di samping bergerak di bidang anjak piutang tetapi juga bergerak dibidang usaha financial lainnya, seperti bidang leasing, consumer finance, kartu kredit dan sebagainya. 3) Bank yang diperkenankan beroperasi dibidang usaha anjak piutang berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 6 butir (I), dengan bentuk badan usaha perseroan dan koperasi. 62 63

Munir Fuady, Op.Cit, hal.52. Ibid.


b. Penjual piutang adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka

pendek

kepada

perusahaan

pembiayaan

dan/atau

mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang (factor). Piutang termasuk benda bergerak tak bertubuh (choses in action) , maka hak milik atas piutang yang dialihkan dapat beralih kepada pembeli. c. Nasabah atau pelanggan, adalah pihak (debitur) yang berutang kepada penjual piutang (klien), yang selanjutnya dengan kegiatan anjak piutang, piutang yang terbit dari utang tersebut dialiihkan kepada perusahaan anjak piutang. 2. Usaha anjak piutang adalah berupa perjanjian jual beli tagihan, oleh karena perjanjian anjakpiutang harus dianggap sebagai satu jenis atau varian dari perjanjian jual beli, yang diartikan sebagai suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam proses transaksi/prosedur anjak piutang maka piutang yang dimiliki oleh klien dialihkan (dijual) kepada perusahaan anjak piutang. 3. Jual beli piutang dilakukan secara terus menerus (on a continuing basis) dengan en bloc ( in bulk) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada.


Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Sehingga dengan demikian kartu kredit dapat disebut jenis alat pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat yang termasuk alat pembayaran yang bersifat elektronis. Usaha kartu kredit merupakan usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya dilakukan dengan kartu.64 Kartu kredit atau credit card adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya dengan basis magnetis yang memberikan hak kepada siapa kartu ini diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari suatu jasa atau barang yang di beli di tempat-tempat tertentu, yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu. Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu kredit tersebut penyalahgunaannya juga banyak terjadi. Di samping itu,ternyata juga seringkali terjadi bahwa para pihak yang terlibat dalam penggunaan/penerbitan/pemakai kartu kredit tidak selamanya melaksanakan prestasinya seperti yang di perjanjikan. 65 Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan atau jasa sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti Bank Indonesia.66

64

H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.75. Ibid. 66 Munir Fuady, Op.Cit, hal.85. 65


Bentuk fisik dari kartu kredit mencantumkan : 67 1. Keterangan tentang badan hukum (perusahaan dan/atau bank) yang menerbitka kartu kredit. Keterangan ini penting untuk siapa yang bertanggungjawab atas penagihan nantinya dari pihak pedagang. Bagi penerbit sendiri pencantuman ini juga berarti sarana promosi. 2. Nama dan tanda tangan pemegang kartu. Pencantuman nama dan tanda tangan penting karena hanya orang dan nama tanda tangannya tercantum dalam kartu kredit tersebut yang dapat menggunakan kartu itu, artinya kartu kredit itu tidak dapat dipindah tangankan. 3. Nomor urut kartu kredit. Nomor urut kartu kredit berfungsi untuk mengetahui berapa kartu kredit yang sudah dikeluarkan oleh penerbit dan sebagai salah satu alat keamanan bagi penerbit dalam menerbitkan daftar hitam yang disebarkan para pedagang. 4. Masa berlakunya kartu. Pencantuman masa berlaku pada kartu kredit adalah agar para pedagang dapat mengetahui apakah kartu kredit tersebut masih berlaku atau tidak. 5. Kartu kredit bukan termasuk surat berharga, karena tidak memenuhii ciri-ciri surat berharga, yang antara lain dapat dipindah tangankan dengan mudah.

67

Ibid.


Ada pun pihak-pihak pendukung terciptanya lalu lintas kartu kredit yaitu:68 1. Pemegang kartu, adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu tersebut. 2. Merchant, adalah perusahaan atau perorangan yang menandatangani perjanjian dengan bank untuk menerima pembayaran atas penjualan barang-barang makanan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit 3. Slip penjualan, adalah formulir yang disediakan oleh bank yang memproses untuk digunakan oleh merchant dalam melakukan transaksi penjualan barang-barang makanan atau jasa dan merupakan bukti yang sah bagi merchant untuk menagih kepada bank atau badan usaha lainnya yang ditunjuk oleh bank penerbit. 4. Lembar penagihan, adalah lembar informasi yang berisi rincian penggunaan kartu kredit pemegang kartu utama dan tambahan (pembelanjaan, pembayaran, penarikan uang tunai, biaya administrasi) yang di cetak dam dikirimkan oleh penerbit setiap bulannya. 5. Tanggal penagihan, adalah tanggal tutup buku dan sekaligus merupakan tanggal pencetakan tagihan / bulan. 6. Tanggal jatuh tempo, adalah batas akhir bagi pemegang kartu kredit untuk melakukan pembayaran tagihan baik minimum, sebagian, maupun seluruh tagihan barang.

68



7. Batas kredit, adalah batas maksimal penggunaan kartu kredit yang besarnya telah ditentukan penerbit. Adapun pihak-pihak dalam kartu kredit : 69 1. Pihak penerbit (issuer) Penerbit disini merupakan pihak atau lembaga atau badan usaha (hanya dalam bentuk usaha Perseroan dan Koperasi) yang kegiatan usahanya mengeluarkan dan mengelola kartu kredit. 2. Pemegang kartu (card holder) Pihak yang telah memenuhi prosedur atau persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit untuk dapat diterima sebagai anggota dan yang berhak menggunakannya. 3. Pihak penjual barang atau jasa (merchant) Pihak yang ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu kredit sebagai pengganti uang tunai. Merchant ini dapat berupa pedagang, toko-toko, hotel, restoran, travel biro, dan sebagainya 4. Perantara (acquirer) Pihak yang mengelola penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran antara pihak issuer dan merchant dan/atau antara pemegang dan penerbit. Karena itu kehadiran sektor hukum yang adil, tegas dan predictable untuk menata penggunaan kartu kredit tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang

69



nyata dalam praktek. Karena para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu kredit ini ingin agar kedudukannya terlindungi secara hukum dengan hak dan kewajibannya yang reasonable dan transparan. 70 Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen. 71 Pembiayaan konsumen tergolong kedalam sale credit, karena konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut untuk tujuan konsumtif. Sistem pembiayaan konsumen memungkinkan perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barangbarang produk dari perusahaan dalam kelompoknya yang disebut captive finance company.72 Oleh karena itu market untuk perusahaan pembiayaan tersebut sudah ditentukan, misalnya seperti yang dilakukan oleh general motors acceptance coorporation yang menyediakan pembiayaan konsumen terhadap produk-produk penjualan general motors. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk pembiayaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran antara lain meliputi : 73

70

Munir Fuady, Op.Cit, hal.171-172. H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.109-110. 72 H.Ahmad Muliadi, Op.Cit, hal.110. 73 Munir Fuady, Op.Cit, hal.117. 71


1. Pembiayaan kendaraan bermotor. 2. Pembiayaan alat rumah tangga. 3. Pembiayaan barang-barang elektronik. 4. Pembiayaan perumahan.

C. Peran dan Funsi Perusahaan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan dan atau untuk membeli barang (asset). Perusahaan pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Disamping peran tersebut diatas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat dengan berperan aktif dalam dalam pembangunan. Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan. 74

D. Jenis Pembiayaan dalam Perusahaan Pembiayaan Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan

Pembiayaan

diatur

mengenai

jenis-jenis

pembiayaan

dalam

perusahaan pembiayaan. Adapun jenis-jenis pembiayaan perusahaan pembiayaan 74

Suriyadi Adhi, “Pengertian dan Peran Perusahaan Pembiayaan” melalui http://suriyadiadhi.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-peran-perusahaan-pembiayaan.html, diakses pada tanggal 05 Mei 2015.


yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 sampai 4 Peraturan Ototitas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 adalah sebagai berikut : 1. Pembiayaan investasi Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barangbarang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi , rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan pada debitur dalam jangka waktu lebih dari dua tahun. 75 Pembiayaan investasi memiliki beberapa cara pemberian sebagai berikut :76 a.

Finance Lease digunakan untuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan oleh debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan resiko atas barang yang dibiayai.

b. Sale and Finance Leaseback digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan dan membutuhkan pendanaan investasi dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari dua tahun. c. Anjak piutang with recourse digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan dan membutuhkan pendanaan investasi dengan jangka waktu pembiayaan lebih dari dua tahun. Debitur menanggung resiko tidak

75

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 2. 76 Otoritas Jasa Keuangan, “Sosialisasi Peraturan OJK Mengenai Perusahaan Pembiayaan” Artikel, hal.4-5.


tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan. d. Installment Financing digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang dimana kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada debitur. e. Pembiayaan Proyek digunakan untuk pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut. Pembiayaan proyek ini dapat dilakukan melalui bundling financing yang terdiri dari finance lease, lease and leaseback, factoring with recourse, dan installment financing. f. Pembiayaan Infrastruktur digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrasturktur. 2. Pembiayaan Modal Kerja Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama dua tahun. 77 Pembiayaan modal kerja memiliki beberapa cara pemberian sebagai berikut : 78

77

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 3. 78 Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit, hal.5.


a. Sale and Finance Leaseback digunakan oleh debitur yang telah mempunyai barang modal namun membutuhkan pendanaan untuk modal kerja dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari dua tahun. b. Anjak Piutang digunakan oleh debitur yang memiliki tagihan namun membutuhkan pendanaan untuk modal kerja dengan jangka waktu tidak lebih dari dua tahun. c. Fasilitas Modal Usaha dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan bukti tagihan pembelian barang atau penggunaan jasa yang diterima debitur dari penerima barang atau jasa, dengan jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari dua tahun. 3. Pembiayaan Multiguna Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka wakti yang diperjanjikan. 79 Pembiayaan multi guna memiliki beberapa cara pemberian sebagai berikut:80 a. Finance Lease digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur selain untuk kegiatan investasi/modal kerja dengan kepemilikan barang berada diperusahaan pembiayaan.

79

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 Angka 4. 80 Otoritas Jasa Keuangan, Op.Cit, hal.6.


b. Installment Financing 1) Installment Financing untuk barang Skema ini digunakan untuk pembiayaan pengadaan barang yang diperlukan oleh debitur untuk kegiatan selain investasi/modal kerja dengan kepemilikan barang berada di debitur. 2) Installment Financing untuk jasa Skema ini digunakan untuk debitur yang memiliki kebutuhan pembiayaan jasa, dimana perusahaan pembiayaan dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia jasa.


BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA. Sesuai dengan kaidah ekonomi, dimana ada demand dan di sisi lain ada

Recommend Documents