BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI SIMPANAN DEPOSITO
A. Pengertian Deposito Deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut dengan deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan setiap imbalan bunga atas depositonya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jikan dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana yang mahal. 32
Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Pengertian deposito menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah “ simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank “. Penarikan hanya dapat dilakukan padawaktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. 33 Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung 32 33
Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93. Ibid., hlm. 94.
Universitas Sumatera Utara
beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet giro, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Sekarang ini sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 22/65/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/135/UPG tertanggal 1 Desember 1989, yang merupakan salah satu kebijaksanaan dari paket Desember 1989, maka semua bank dibebaskan untuk mengatur sendiri ketentuan dan suku bunga bagi deposito masing-masing sesuai dengan kebutuhan. B. Jenis-Jenis Simpanan Deposito Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada dimasyarakat adalah sebagai berikut : 1. Deposito Berjangka Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Dalam hal ini deposito berjangka mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan secara tertulis, dan menghasilkan bunga yang etap bagi nasabah selama usia kontrak. 34
34
Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, P.T Cira Adiya Bakti, Bandung, hlm. 357.
Universitas Sumatera Utara
Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Penarikan
dapat
dilakukan
secara
tunai
maupun
non
tunai
(pemindahbukuan). Kepada setiap deposan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarkan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan penalty rate (denda). 35 Jumlah nominal deposito berjangka yang diinginkan biasanya dalam bentuk bulat misalnya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Deposito berjangka juga memiliki batas-batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Untuk menarik minat para deposan biasanya bank menyediakan berbagai insentif atau bonus. Bonus diberikan untuk jumlah nominal tertentu biasanya dalam jumlah yang besar. Bonus dapat berupa, special rate (bunga lebih tinggi dari bunga yang berlaku umum) maupun bonus lainnya seperti, hadiah atau cenderamata lainnya.
35
Kasmir, op.cit., hlm.94.
Universitas Sumatera Utara
Bonus juga dapat diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.36 Disamping diterbitkna dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (vallas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Disamping diterbitkna dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (vallas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valuta asing biasanya diterbitkan dalam valuta asing yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman. 37 2. Sertifikat Deposito Pengertian menurut Pasal 1 ayat (8) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito
yang
sertifikat
bukti penyimpanannya dapat
dipindahtangankan’. Maksud dipindahtangankan, yaitu dapat diperdagangkan karena berbentuk atas tunjuk sehingga lebih likuid, berbeda dengan deposito berjangka yang diterbitkan atas nama sehingga tidak mudah dialihkan. 36 37
Ibid., hlm. 95. Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Dari pengertian di atas maka dapat diperbandingkan bentuk deposito berjangka dengan sertifikat deposito tersebut, diantaranya adanya kelebihan-kelebihan sertifikat deposito , yaitu bunga diberikan secara diskonto atau dibayarkan di muka oleh bank bank penerbitnya dan dapat diperdagangkan. Adapun di Indonesia sertifikat deposito tersebut semula diatur penerbitannya harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/2/UPUM dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 17/44/KEP/DIR tertanggal 22 Oktober 1984. Namun, sejak dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/27/KEP/DIR tertanggal 27 Oktober 1988 tentang penerbitan sertifikat deposito oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank, maka persetujuan tersebut tidak diperlukan lagi. 3. Deposit On Call Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). 38 Pencairan bunga dilaukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya
38
Ibid., hlm. 98.
Universitas Sumatera Utara
nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank. C. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Simpanan Deposito Dengan ditutupnya kegiatan usaha bank telah memberikan dampak kurang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, yaitu melalui asuransi deposito yang dalam pengertia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebut sebagai Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Melihat tujuannya maka lembaga tersebut sangat diperlukan dalam rangka melidungi kepentingan nasabah serta usaha untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Di Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan ini baru dikenal pada tahun 1973 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada bank. Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut, yaitu : 39 1. Untuk meningkatkan minat masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan. 2.
39
Memperluas lalu lintas pembayaran giral.
Muhammad Djumhana, op.cit., hlm. 142.
Universitas Sumatera Utara
3. Juga
untuk
meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terhadap
keberadaan lembaga perbankan. Adapun jumlah yang dijamin terbatas, setinggi-tingginya Rp. 1000.000,-, tetapi dewan moneter dapat mengubah jumlah besarnya yang dijamin tersebut, sedangkan premi jaminan ditentukan sebesar 5 per mil/tahun dengan diperhitungkan terhadap seluruh jumlah simpanan pada bank terjamin. Namun, sayangnya ketentuan mengenai jaminan simpanan (asuransi deposito) belum pernah dilaksanakan. 40
Sejalan dengan program perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dilandasi kesadaran begitu pentingnya sandaran hukum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (asuransi deposito), maka pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 diatur adanya kewajiban setiap bank untuk menjamin dana masyarakat. Ketentuan Pasal 37 B mengatur : 1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. 2. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. 3. Mekanisme penjaminan dana masyarakat dan kelembagaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan yang menjadi fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dengan fungsi seperti itu Lebaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik, serta melaksanakan pananganan bank gagal yang berdampak sistemik. 41
40 41
Ibid. Ibid.,hlm.146.
Universitas Sumatera Utara
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang : 42 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk. Menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak
bagi
kepentingan
dan/atau
atas
nama
LPS,
guna
melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukam penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. Dengan demikian Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai peran dalam menjamin simpanan nasabah yang dalam hal ini termasuk di dalamnya yakni simpanan deposito sebagaimana dari fungsi Lembaga Penjamin Simpanan. 42
Lihat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Universitas Sumatera Utara
D. Deposito Merupakan Suatu Bentuk Perjanjian Simpanan Definisi dari suatu perjanjian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH ialah, “ Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan, antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu “. 43 Sedangkan Prof. R. Soebekti mengemukakan bahwa, “ Suatu persetujuan adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal ”. 44 Pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan, “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “. Dikatakan bahwa suatu deposito merupakan suatu
bentuk perjanjian
simpanan karena dalam deposito adanya persyaratan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dengan nasabah, sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Adanya suatu hal tertentu. 4. Adanya suatu sebab yang halal. Selain itu, dalam perjanjian yang dibuat terdapat prinsip-prinsip hukum perjanjian. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah : 1. Asas Kebebasan Berkontrak 43 44
Dikutip T. Darwini dalam diktatnya, 2008, Hukum Pembiayaan Perbankan, hlm.14. Ibid.
Universitas Sumatera Utara
Dimana bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tentang asas ini disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya “. 2. Asas Konsensualitas Ketentuan ini disebut pada Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, “ Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar “. Maksudnya adalah, bahwa perjanjian itu ada sejak tercapainya kata sepakat, antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Maka perjanjian tersebut telah dinyatakan sah jika dalam perjanjian tersebut selain telah memenuhi tiga syarat, tetapi yang paling utama dan pertama adalah telah terpenuhi kata sepakat dari mereka yang membuatnya. 3. Asas Kelengkapan Maksud dari asas ini adalah apabila para pihak yang mengadakan perjanjian, berkeinginan lain, mereka dapat menyingkirkan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang. Akan tetapi, jika tidak secara tegas ditentukan dalam suatu perjanjian, maka ketentuan yang ada dalam Undang-Undanglah yang dinyatakan berlaku. Contoh mengenai ketentuan ini adalah terdapat pada Pasal 1477 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “ Penyerahan harus terjadi ditempat
Universitas Sumatera Utara
dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diadakan persetujuan lain “. Setiap pihak yang membuat perjanjian, terutama pihak kreditur sangat menghendaki agar pelaksanaan perjanjian diusahakan dengan sempurna secara “suka rela” sesuai dengan isi ketentuan perjanjian. Akan tetapi, tentu tidak semua berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi debitur ingkar secara “suka rela” menepati pelaksanaanya. Keingkaran inilah yang memberi hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melaksanakan prestasi. 45
45
Ibid., hlm. 21.
Universitas Sumatera Utara
