BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Sumber Keuangan Daerah Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik dan

berkelanjutan, setiap daerah memerlukan sejumlah dana yang akan dipergunakan untuk menggerakkan roda usaha dan perekonomian daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan secara garis besar terdiri dua jenis yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik merupakan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di daerah, seperti jalan, fasilitas perhubungan, perkantoran, sekolah dan lain-lain. Pembangunan ini membutuhkan dana dalam jumlah yang besar sedangkan penerimaan dari pembangunan tersebut secara langsung akan diperoleh dengan lambat dan pada umumnya tidak langsung. Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bukan dalam bentuk fisik, pada umumnya tidak berwujud. Seperti pengembangan sumber daya manusia, penyertaan modal bagi pengusaha, masyarakat dan yang lainnya.

Pembangunan

ini

dilakukan

secara

khusus

untuk

meningkatkan

perekonomian dan kualitas masyarakat tersebut, maka pendapatan daerah juga akan meningkat. Selanjutnya menurut Putong (2002) bahwa: “Pendapatan Daerah adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah dalam suatu periode tertentu.”

Universitas Sumatera Utara

Tanggung jawab perencanaan dan perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: a. Hasil Pajak Daerah b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari: a. Dana bagi hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.


2. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB) sektpr perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan. 3. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 1. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran ekplorasi (Royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 3. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. 4. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 5. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 6. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.


Dana Alokasi Umum (DAU), dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional atau mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan pemerintah dari dana APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD. Dari hasil analisa trend sumber-sumber pendapatan daerah, proporsi terbesar pendapatan daerah berturut-turut bersumber dari dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi ini menggambarkan tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan masih sangat tergantung kepada dana pemerintah pusat. Untuk itu strategi yang perlu dioptimalkan adalah meningkatkan koordinasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang


berasal dari departemen-departemen pusat dan pemerintah propinsi atau menggali potensi-potensi PAD yang selama ini masih belum dikelola atau bahkan belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

2.2.

Tinjauan Umum Perpajakan

2.2.1. Pengertian Pajak Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat, sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat. Namun, dalam perkembangannya kemudian, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.


Pembayaran dan kewajiban masyarakat kepada pemerintah adalah ibarat darah yang mengalir di urat nadi yang mengalir di tubuh manusia, yang menjadi sumber kehidupan. Hal ini tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan erat kaitannya dalam sumber dana yang diperoleh dari rakyat, yang dipungut berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, sangat signifikan dan sinergi bahwa tanpa adanya sumber dana atau keuangan bagi pemerintah tentu tidak ada program pembangunan yang dapat dilakukan. Berkat adanya perkembangan suatu masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya tidak memaksa tersebut, selanjutnya dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Terlalu banyaknya undangundang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sehari-hari. Selain itu, undang-undang di atas ternyata dalam perkembangannya tidak memenuhi rasa keadilan, lebih dari itu falsafah undangundang dimaksud masih dibuat oleh dan untuk kepentingan penjajah Belanda.


Menyadari kondisi di atas, maka pada tahun 1983 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang 5 (lima) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih mudah dipelajari dan dipraktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula official assessment system dirubah menjadi self assessment sistem. Istilah pajak muncul pada abad ke XIX di Pulau Jawa, yaitu saat Pulau Jawa dijajah oleh pemerintah Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan landrente yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jendral Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan Peraturan Landrente Stelsel bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa, yaitu “ajeg”, yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg berarti pungutan teratur terhadap hasil bumi sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu. Penduduk menanamkan pembayaran landrente itu pa jeg atau duwit pa jeg yang berasal dari bahasa Jawa “a jeg”, artinya tetap. Jadi, duwit pa jeg atau pa jeg diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama tiap tahunnya.


Pada saat sekarang, istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah katakata asing, yaitu belasting, fiscal (Belanda), tax, fiscal (Inggris), dan steuer (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang, “fiscal” telah menjadi istilah populer untuk sebutan pajak, walaupun sebenarnya antara kata fiskal dengan pajak terdapat perbedaan pengertian yang luas. Istilah fiskal berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang berarti keranjang yang berisi uang atau kantong uang. Pada zaman Kerajaan Romawi masih berkuasa, kata fiscus dimaksudkan untuk “kantong raja”. Fiskal (dalam arti luas) mengandung pengertian segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan negara termasuk pajak, sedangkan fiskal dalam pengertian sempit itulah yang disamakan dengan pajak. Ada beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, namun dari berbagai definisi tersebut mempunyai atau tujuan yang sama. Menurut Kadir (2008), Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Andriani dalam Kadir (2008:9), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat


ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Menurut Siahaan (2005), yang dimaksud dengan Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran

negara

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak. Sedangkan

menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan “Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak adalah pungutan wajib seorang penduduk kepada negara dimana dia tinggal yang


mana nantinya dana pungutan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai administrasi negara dan kemakmuran rakyatnya. Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan beberapa unsur, antara lain: 1. A compulsory, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yaitu kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah. 2. Contribution, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter. 3. By Individual or Organizational, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan. 4. Received by the government, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu negara. 5. For public purpose, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

2.2.2. Fungsi Pajak Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan


mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak, yaitu: 1. Fungsi Budgetair Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, oleh karena itu pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur seadil-adilnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujun-tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuannya. 2. Fungsi Regulerend Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetarair.

2.2.3. Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi

berbagai

aspek

kehidupan

masyarat.

Banyak

ahli

pajak

yang


memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak. Kadir (2008) menyatakan, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Pajak Pusat Pajak Pusat (disebut juga pajak negara) adalah pajak yang ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saai ini yaitu: a. Pajak Penghasilan (PPh), b. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), d. Pajak Bumi san Bangunan (PBB) e. Bea Materai, f. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), g. Bea Masuk,


h. Bea Keluar (Pajak Ekspor) dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan) 2. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ditinjau dari golongannya, Tjahjono membedakan pajak menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Pajak langsung ini dipungut secara periodik, misalnya sekali dalam setahun. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pemungutan pajak ini tidak mengenal periodisasi, misalnya setiap saat suatu pajak dapat dipungut. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPh).


Menurut sifatnya, Tjahjono membedakan pajak menjadi 2 (dua), yaitu: 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak uang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah subjeknya, setelah subjeknya ditemukan barulah dicari objeknya. Dengan kata lain, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 2.

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya ditemukan barulah dicari subjeknya. Dalam hal ini pengenaan pajak objektif tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.4. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dibedakan menjadi dua yaitu pajak daerah Pemerintah Propinsi dan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah

dengan

Peraturan

Daerah

(Perda),

yang

wewenang

pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan


pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung, pajak harus dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak terdiri atas: 1. Pajak Propinsi yang terdiri dari: a. Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air c. Pajak Bahan baker kendaraan bermotor d. Pajak pengambilan dan pemanfaatn air bawah tanah dan air permukaan 2. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari: a. Pajak Hotel b. Pajak restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C g. Pajak Parkir Menurut Nick Devas dari Ohio University (Financing Local Government in Indonesia) dalam Sugianto (2007:29), menyebutkan bahwa kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Penghasilan


Penghasilan adalah mencukupi apa tujuan pajak tersebut dipungut, stabil, dan dapat diprediksi, dapat mengantisipasi gejolak inflasi dan pertumbuhan penduduk. 2. Keadilan Keadilan adalah mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban bayar yang jelas da tidak semena-mena. 3. Efisiensi Efisiensi adalah mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah, mencegah distorsi ekonomi, dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah. 4. Implementasi Implementasi adalah secara efektif, baik dalam bidang politik, maupun kapasitas administrasi. 5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah.

2.2.5. Jenis Pajak Daerah Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota. Penjelasan secara rinci mengenai mengenai deskripsi umum, cakupan objek, subjek, wajib pajak dan pengecualian dari objek serta tarif dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:


1. Jenis pajak provinsi terdiri dari: A. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Pajak Kendaraan di Atas Air B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA) a. Balik Nama Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT&AP) 2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari. A. Pajak Hotel B. Pajak Restoran C. Pajak Hiburan D. Pajak Reklame E. Pajak Penerangan Jalan F. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C G. Pajak Parkir


2.2.6. Pajak Hotel Pajak Hotel adalah “pajak atas pelayanan hotel, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran (Siahaan, 2005). Selanjutnya Siahaan menjelaskan bahwa dalam pemungutan Pajak Hotel ada beberapa terminology yang perlu diketahui, yaitu: a. Hotel adalah bangunan atau kamar yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya yang terdapat di Hotel tersebut yang dikenakan bayaran yang dikelola atau dimiliki oleh pihak yang sama. b. Rumah Penginapan adalah bangunan yang memiliki fasilitas untuk menginap dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitas lainnya yang digunakan dan disewakan untuk umum. c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengelola atau memiliki suatu usaha dalam bidang jasa penginapan. d. Pembayaran adalah jumlah yang akan diterima atau seharusnya diterima atas barang atau jasa pelayanan yang diberikan sebagai bayaran kepada pemilik hotel atau penginapan. e. Bon Penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas lainnya yang disedikan oleh hotel/rumah penginapan.


Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib Pajak Hotel adalah pengusaha hotel. Tarif pajak Hotel paling tinggi 10%. Daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak hotel sesuai dengan kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Besarnya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak hotel

2.3.

Manajemen Strategi Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Strategos” yang diartikan

sebagai “komandan militer” pada masa demokrasi di Athena. Pengertian strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu . Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Wikipedia, 2009). Menurut Jatmiko (2003), Strategi adalah suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Berdasarkan pada definisi tersebut, terdapat tiga faktor yang mempunyai


pengaruh penting pada strategi, yaitu lingkungan eksternal, sumberdaya dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan dicapai. Sedang menurut Jauch dan Glueck dalam Jatmiko (2003), strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. Berdasarkan pada definisi strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya strategi, maka Jatmiko mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu proses dimana manajemen puncak menentukan arah jangka panjang dan kinerja atau prestasi organisasi melalui formulasi yang cermat, implementasi yang tepat, dan evaluasi yang terus menerus atas strategi yang telah ditetapkan. Sedangkan Jauch dan Glueck mengartikan manajemen strategi sebagai suatu atau sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. David (2002:5) mengatakan: Manajemen Strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Seperti yang tersirat dalam definisi, fokus manajemen strategis terletak pada memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi.


Penting untuk dipahami bahwa, manajemen strategi tidak hanya tentang analisis tentang kekuatan dan kelemahan organisasi, serta analisis tentang peluang dan ancaman organisasi (biasanya disebut analisis SWOT). Karena analisis SWOT hanyalah bagian dari proses manajemen strategi. Selain itu manajemen strategi tidak hanya tentang komunikasi visi top manajemen kepada para bawahannya. Tetapi strategi juga berbicara tentang pemanfaatan kemampuan, kapasitas innovatif, dan mendorong setiap orang untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam suatu organisasi. Strategi mencakup nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang sesuai dengan posisinya untuk mempengaruhi strategi, artinya adalah bahwa setiap orang dalam suatu organisasi mempunyai peran dan perhatian pada proses formulasi dan implementasi strategi. Berbagai literatur tentang manajemen strategi memberikan sejumlah kriteria untuk melakukan analisis strategi yang secara umum digunakan adalah sebagai berikut: 1. Kesesuaian dengan lingkungan eksternal Strategi harus konsisten dengan semua unsur-unsur penting lingkungan eksternal, baik eksternal makro maupun eksternal mikro. 2. Kesesuaian dengan lingkungan internal Satu hal penting yang perlu diketahui adalah apakah strategi konsisten dengan budaya organisasi, kapabilitas, dan sumberdaya organisasi. Contohnya: Suatu perusahaan farmasi akan memasuki bidang usaha kosmetika. Strategi tersebut kelihatannya sangat logis, walau bagaimanapun, tidak hanya industri “kesehatan”


hampir mirip dengan “kecantikan”, tetapi inputnya juga hampir sama (unsur kimia yang digunakan), serta sistem distribusinya juga hampir sama (lewat ahli kimia dan supermarket). Potensi sinergi kedua bidang tersebut sangat tinggi. Budaya dan minat perusahaan-perusahaan farmasi didasarkan pada ilmu yang mulia, yaitu “menciptakan kesehatan dan mempertahankan hidup”. Budaya tersebut bila dilihat dari aktivitas-aktivitas perusahaan kosmetika agak “sembrono (frivolous)”. Perbedaan budaya, yaitu budaya sehat dan budaya kecantikan, serta tidak adanya konsistensi budaya diantara kedua jenis bidang usaha tersbut mengakibatkan tidak berhasilnya usaha-usaha untuk mengkombinasikan dan mensinergikan dua jenis bidang usaha tersebut. 3. Dapat diukur Sedapat mungkin, hasil dari suatu strategi harus dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya. Namun, untuk strategi-strategi tertentu kadang-kadang sulit untuk dilakukan pengukuran tentang keberhasilan atau kegagalannya. Misalnya strategi yang dirancang untuk menciptakan profil dan citra publik suatu organisasi sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya. 4. Konsistensi dengan misi organisasi Salah satu analisis fundamental setiap strategi adalah konsistensinya dengan nilainilai, keyakinan-keyakinan dasar, serta tujuan-tujuan utana organisasi. 5. Cukup tersedia sumber daya Sumber daya sebaiknya dipertimbangkan baik sumber daya uang, sumberdaya fisik, serta manusia yang terampil. Biasanya uang merupakan sumberdaya yang


sangat terbatas, khususnya jika diperlukan pinjaman yang banyak dengan tingkat bunga yang relatif tinggi. Namun semua itu dapat mempengaruhi kemampuan organisasi perusahaan untuk berhasil mengimplementasikan strateginya. 6. Keunggulan bersaing Kebanyakan, tetapi tidak semua, strategi-strategi perusahaan mempunyai unsur persaingan yang kuat. Startegi perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya. 7. Fleksibilitas Lingkungan (eksternal dan internal) dimana organisasi perusahaan beroperasi selalu mengalami perubahan, bahkan kadanh sangat bergejolak. Kemampuan organisasi perusahaan untuk menanggulangi perubahan lingkungan dengan strategi yang tepat menjdai sangat penting. Strategi harus mampu dimodifikasi sesuai dengan perubahan lingkungan. 8. Motivasi Apakah strategi akan menghasilkan usaha organisasional pada tingkat yang tinggi? Karyawan jarang dirangsang oleh strategi-strategi konservatif, dan jarang dipersiapkan untuk strategi-strategi mereka yang mereka yakini sebagai sesuatu yang membosankan. 9. Kejelasan Semua strategi harus tertulis secara eksplisit dan dikomunikasikan ke seluruh bagian dan tingkatan di dalam organisasi. Pendekatan ini akan membantu meningkatkan cara pandang karyawan terhadap keberadaan organisasi perusahaan


dan akan mengurangi peluang terjadinya sabotase dan pemboikotan oleh karyawan dalm tahap implementasi strategi. 10. Resiko Organisasi perusahaan mempunyai cukup alasan untuk mengetahui profil resiko dalam

struktur

manajemennya.

Para

manajer

cenderung

merasakan

ketidaknyamanan dengan strategi atau proyek-proyek yang tingkat resikonya tinggi, atau tidak termotivasi apabila tingkat resikonya rendah. Resiko biasanya dilihat sebagai suatu fungsi sejumlah sumberdaya untuk melaksanakan strategi, jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan strategi, serta proporsi atau ukuran keseluruhan sumberdaya untuk menjalankan setiap usaha yang mengandung resiko. Sedang Bryson (2000), mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu strategi hanya pada dua faktor, yaitu internal dan eksternal dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Faktor lingkungan eksternal, yaitu semua kondisi, kecenderungan dan pengaruh dari luar institusi yang menentukan keberhasilan pengembangan misi dan pencapaian visi institusi. Semua faktor ini harus diperhitungkan karena dapat menjadi ancaman bagi institusi atau sebaliknya menjadi peluang. Peluang dan ancaman dalam organisasi dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan Politik, Ekonomi, Sosial dan teknologi atau disingkat dengan PESTs. PESTs merupakan akronim yang tepat bagi kekuatan dan kecenderungan ini, karena organisasi biasanya harus berubah sebagai jawaban terhadap kekuatan


maupun kecenderungan itu dan perubahan boleh jadi sengat menyakitkan. Sayangnya, semua organisasi juga seringkali hanya fokus kepada aspek yang negatif dan mengancam dari perubahan itu, dan tidak fokus kepada peluang yang dimunculkan oleh perubahan tersebut, disamping memantau PESTs. Perencana strategis juga harus memantau kelompok stakeholders yang beragam, termasuk klien, pelanggan, pembayar, pesaing atau kolaborator. 2. Faktor lingkungan internal, yakni semua kondisi yang berasal dari dalam organisasi yang dapat menjadikan kekuatan atau sebaliknya kelemahan. Adapun kondisi tersebut dapat berupa faktor sumber daya yang terdiri dari manusia, ekonomi, informasi dan kemampuan faktor strategi/bagian, dan faktor pelaksana yang berupa hasil (out put) serta sejarah. Setiap strategi tentunya harus seiring dengan paradigma pembangunan suatu daerah, terlebih yang berkaitan dengan anggaran daerah yang bersangkutan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Karena itulah strategi yang akan diterapkan harus dapat melihat semua hal. Adapun paradigma anggaran daerah yang diperlukan dalam rangka penerapan strategi peningkatan PAD adalah (Mardiasmo, 2002): a. Anggaran daerah harus bertumpu, bertujuan dan berpihak pada kepentingan publik;


b. Anggaran daerah harus dikelola dengan baik agar menghasilkan sesuatu yang baik dan berbiaya rendah; c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; f. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dana dengan memperhatikan prinsip value for money. Menurut Soekarwo dalam Kadir (2008), Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, yaitu: 1. Ekstensifikasi,yaitu suatu kegiatan yang dilakukan melalui penggalian sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya. 2. Intensifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang secara acak pada sebahagian sumber pendapatan asli daerah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan:


a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah sehingga seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; b. Mempelajari dan menelaah kembali pajak-pajak daerah yang dipangkas (dicabut kembali) guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi daerah; c. Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah; d. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan berdasarkan sarana dan prasarana yang baik. 3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 06/PJ.9/2001, bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Pajak, ada dua strategi yang dapat dilaksanakan, yaitu: a. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). b. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.


2.4.

Analisis SWOT Analisis SWOT menurut Sumarto (2008:146) adalah singkatan dari Strengths,

Weaknesses, Opportunities dan Threats. Strenghts (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) mengacu pada faktor internal, sedangkan Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu komunitas, suatu wilayah, organisasi atau suatu aktivitas. Analisis SWOT dapat digunakan untuk melengkapi teknik-teknik analisis institusi dan analisis stakeholder. Masih menurut Sumarto, Analisis SWOT adalah teknik partisipasi yang sangat sederhana dan sistematis, yang dapat digunakan di berbagai situasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta bagaimana mengotimalkannya, selain mengidentifikasi kelemahan dan ancaman untuk mempermudah merumuskan langkah-langkah untuk mengatasinya. Hasil akhir dari analisis SWOT dapat dijadikan basis untuk merumuskan strategi dan atau aksi. Oleh sebab itu, analisis SWOT adalah teknik yang sering digunakan sebagi bagian dari proses penyusunan perencanaan strategis (strategic planning). Menurut Rangkuti (2005), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminilamkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). Penelitian menunjukkan bahwa kinerja suatu Organisasi dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.


Penerapan manajemen strategi pada suatu organisasi adalah untuk mengetahui posisi organisasi dalam suatu lingkungan yang bersaing. Organisasi harus dapat menganalisa kekuatan serta kelemahan internal dan eksternal untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di lingkungan. Penerapan dari analisa SWOT ini adalah untuk memungkinkan organisasi memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan sesuai dengan kekuatan organisasi dan menghindari atau memperkecil ancaman dari lingkungan luar yang merugikan. Analisa SWOT juga bermanfaat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang masih mungkin diperbaiki serta meningkatkan daya guna kekuatan-kekuatan yang masih bisa ditingkatkan. Memadukan informasi menyangkut lingkungan dengan pengetahuan tentang kemampuan organisasi adalah keharusan bagi manajemen untuk memformulasikan strategi yang realistis dalam kerangka pencapaian tujuan dari organisasi. Sumber daya yang dimiliki organisasi mungkin mengandung kelemahan dan kelebihan. Sumber daya dimaksud meliputi, sumber daya manusia (pengalaman, kemampuan, pengetahuan ketrampilan dan pertimbangan dari seluruh pegawai pada perusahaan), sumber daya organisasi (sistem dan prosedur, struktur, budaya, pengelolaan pembelian/material, operasi dan produksi, kemampuan keuangan, sistem pemasaran, sistem informasi, sistem kontrol dan riset serta pengembangan) dan sumber daya fisik (peralatan, geografi dari lokasi, akses terhadap sumber bahan, jaringan distribusi, dan teknologi yang dikuasai). Untuk menghasilkan kinerja yang optimal ketiga sumber daya tersebut harus terjalin sedemikian rupa untuk menghasilkan perusahaan unggul dalam persaingan yang berkelanjutan.


SWOT (Strength,Weakness, Opportunity dan Threat atau dalam bahasa Indonesia sebagai Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman) memiliki makna sebagai berikut: 1. Kekuatan, merupakan hal yang positif yang sifatnya dari dalam/internal. 2. Kelemahan, merupakan hal yang negatif yang sifatnya dari dalam/internal. 3. Kesempatan, merupakan hal positif yang sifatnya dari luar/eksternal. 4. Ancaman, merupakan hal negatif yang sifatnya dari luar/eksternal. Analisis SWOT terdiri atas dua jenis yaitu: 1. Model Kuantitatif Sebuah asumsi dasar dari model ini adalah kondisi yang berpasangan antara Strength dan Weakness, serta Ooportunity dan Threat. Kondisi berpasangan ini terjadi karena diasumsikan bahwa dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan yang tersembunyi dan dari setiap kesempatan yang terbuka selalu ada ancaman yang harus diwaspadai. Ini berarti setiap satu rumusan Strength (S), harus selalu memiliki satu pasangan Weakness (W) dan setiap satu rumusan Opportunity (O) harus memiliki satu pasangan satu Threath (T). Kemudian setelah masing-masing komponen dirumuskan dan dipasangkan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses penilaian. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, dimana satu subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang sama atau mengikuti lajur vertikal. Subkomponen yang lebih menentukan dalam jalannya


organisasi diberikan skor yang lebih besar. Standar penilaian dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengurangi kadar subyektifitas. 2. Model Kualitatif Urutan dalam membuat Analisis SWOT kualitatif tidak berbeda dengan urutan model kuantitatif, perbedaan besar diantara keduanya adalah pada saat pembuatan subkomponen dari masing-masing komponen. Apabila pada model kuantitatif setiap subkomponen S memiliki pasangan subkomponen W, dan satu subkomponen O memiliki pasangan satu subkomponen T, maka dalam model kualitatif hal ini tidak terjadi. Selain itu, subkomponen pada masing-masing komponen (S-W-O-T) adalah berdiri bebas dan tidak memiliki hubungan satu sama lainn. Ini berarti model kualitatif tidak dapat dibuatkan Diagram Cartesin, karena mungkin saja misalnya, subkomponen S ada sebanyak 10 buah, sementara subkomponen W hanya 6 buah. Sebagai alat analisa, analisis SWOT berfungsi sebagai panduan pembuatan peta. Ketika telah berhasil membuat peta, langkah tidak boleh berhenti karena peta tidak menunjukkan kemana harus pergi, tetapi peta dapat menggambarkan banyak jalan yang dapat ditempuh jika ingin mencapai tujuan tertentu. Peta baru akan berguna jika tujuan telah ditetapkan. Proses

pengambilan

keputusan

strategis

selalu

berkaitan

dengan

pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan suatu organisasi. Dengan demikian perencana strategi (stretegic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang


ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi, dan model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang memperngaruhi penerimaan daerah, serta mencari strategi pemecahan dalam pengambilan keputusan dalam upaya peningkatan PAD maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut: pertama yang dilakukan dalam analisa SWOT adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kemudian melihat peluang dan ancaman dalam kegiatan yang ada. Setelah didapat hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan suatu perencanaan. Untuk mengukur kondisi PAD secara lebih akurat dilakukan teknik positing, yaitu menempatkan PAD dalam peta SWOT, untuk dapat melakukan positing diperlukan sistem pembobotan terhadap masing-masing aspek dengan cara (Ansoff & McDonald Eduard, 1994): 1. Terlebih dahulu membuat prosentase dari yang berpengaruh dianggap lebih kuat ke paling lemah. 2. Menentukan prosentase bobotnya dari masing-masing aspek. 3. Menentukan skor untuk masing-masing variabel (aspek yang berpengaruh). 4. Selanjutnya skor masing-masing aspek diklasifikasikan dengan bobotnya. 5. Skor tertimbang dari masing-masing kelompok (eksternal dan internal) dijumlahkan untuk memperoleh skor total tertimbang. 6. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan letak aspek yang dianalisis pada peta SWOT.


Bagan 2.1. Analisis SWOT

Berbagai Peluang

3. Mendukung strategi turn around

1. Mendukung strategi agresif

Kelemahan Internal

Kekuatan Internal

4. Mendukung strategi defensif

2. Mendukung strategi diversifikasi

Berbagai Ancaman

Sumber: Rangkuti, 2006. Kuadran 1 :

Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus ditetapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy)

Kuadran 2 :

meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).


Kuadran 3 :

Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4 :

Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.


2.2. Kerangka Pemikiran Bagan 2.2.

Otonomi Daerah

Pelayanan Publik

Desentralisasi Fiskal

Peningkatan PAD (DPKKD)

Pajak Hotel

Peningkatan Pajak Hotel (PAD)

Strategi Peningkatan

Strengths

Opportunities

&

&

Weakness

Threat

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Ket: : Area Pembahasan


Berdasarkan gambar di atas, dengan adanya otonomi daerah, daerah diwajibkan untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut pemerintah daerah membutuhkan anggaran agar dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu sumber keuangan daerah yang paling memungkinkan untuk digali adalah PAD, yang terdiri atas Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD bertujuan untuk mendanai pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Namun untuk mencapai PAD yang mencukupi dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan starategi-strategi khusus dengan menggunakan analisis SWOT serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal untuk menemukan strategi baru atau mengefektifkan strategi yang sudah ada.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah dengan baik dan

Recommend Documents