BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Joedono sebagaimana dikutip Halim (dalam Ihyaul Ulum: 2004), istilah sektor publik lebih tertuju kepada sektor negara, usaha-usaha negara, dan oraganisasi nirlaba negara. Sedangkan Abdullah (dalam Ihyaul Ulum, 2004) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Dengan demikian, cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Selanjutnya, adalah lebih mudah jika istilah sektor publik dilawankan dengan istilah sektor privat/swasta/bisnis. Hal ini mempermudah dalam memahami istilah sektor publik dari perspektif kepemilikan (ownership), pengendalian (control), akuntabilitas (accountability), dan lain-lain. Jones dan Pendlebury (dalam Ihyaul Ulum, 2004) mengemukakan bahwa sektor publik dapat dipahami lebih jelas bila dihubungkan dengan istilah akuntan publik. Di Amerika Serikat istilah ini adalah untuk akuntan swasta yang berpraktek untuk masyarakat, sedangkan di Inggris (Eropa) istilah tersebut adalah untuk akuntan yang bekerja di organisasi pemerintah. Dengan demikian, istilah
6
sektor publik yang umum dipahami adalah akuntansi untuk organisasi pemerintahan. Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacammacam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan palayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut akuntansi pemerintahan. Dan diberbagai kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: ‘.. mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat’ menurut Bastian (dalam Indra Bastian, 2001) Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi7
organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Definisi dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sektor publik di Indonesia: .... Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan sosial, menurut Bastian (dalam Indra Bastian, 2001) Sehingga akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai: .... mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana mayarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association yang dikutip Glynn (dalam Ihyaul Ulum, 2004) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk: 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
8
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif
program
dan
penggunaan
sumber
daya
yang
menjadi
wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). Akuntansi Sektor Publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai menajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 9
PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.
2.1.4 Latar Belakang terbitnya PP SAP Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
10
yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
2.1.5 Proses Penyusunan SAP Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut: a.
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar 11
b.
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
c.
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
d.
Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja
e.
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
f.
Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
g.
Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
h.
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)
i.
Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian
j.
Finalisasi Standar
2.1.6 Penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Standar akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 12
yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2.1.7 Penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: - SAP Berbasis Akrual Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang membedakan antara Laporan Keuangan Perusahaan dengan Laporan Keuangan Pemerintahan
13
adalah terletak pada jenis bidang usaha yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. - SAP Berbasis Kas Menuju Akrual Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan 14
dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2.1.8 Pengaruh IPSAS terhadap SAP IPSASB bagian dari Internasional Federasi Akuntan (IFAC), bertanggung jawab untuk mengeluarkan IPSAS. Saat ini ada 20 (dua puluh) IPSAS yang berlaku untuk akuntansi berbasis akrual, dan satu IPSAS yang berlaku untuk akuntansi berbasis kas. Salah satu dari standar tersebut mengatur mengenai penyajian laporan keuangan, efek dari perubahan valuta asing tarif, instrumen keuangan, kewajiban kontinjensi, dan pelaporan segmen informasi keuangan. IPSAS dirancang untuk memfasilitasi pemerintah menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan dapat dibandingkan secara internasional. IPSAS 1 tentang penyajian laporan keuangan, menetapkan pertimbangan keseluruhan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan tersebut dan persyaratan minimum untuk konten mereka di bawah dasar akrual. IPSAS yang kini dalam masa revisi, dimana revisi IPSAS 1 sangat penting bagi sektor publik di Indonesia. Revisi tersebut akan mengikat dalam penyajian laporan keuangan sektor publik di Indonesia jika nanti disahkan menjadi standar meskipun tetap diperhatikan karakteristik Indonesia. Oleh karena itu, agar IPSAS mengakomodasi kepentingan kita maka perlu diberi masukan lewat komentar atas ED yang diterbitkan oleh IPSASB. Pemberian masukan ini juga dimaksudkan 15
untuk menampilkan pemikiran-pemikiran dari Indonesia di forum internasional dalam bidang akuntansi khususnya sektor publik. Dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam standar akuntansi berbasis akrual sektor publik internasional mengenai pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan, peristiwa, dan saldo. Kesenjangan ini juga termasuk dalam pengakuan pendapatan non-pertukaran (misalnya, pajak dan transfer), akuntansi untuk kebijakan sosial pemerintah, aset warisan, dan PPP. Dokumen penengah telah dibahas oleh IPSASB untuk mengatasi masalah kesenjangan ini dalam bentuk draft. Oleh karena hal tersebut, untuk sementara, Pemerintah harus merumuskan standar dan pedoman mereka sendiri sampai standar internasional yang relevan diselesaikan.
2.1.9 Pengertian Laporan Keuangan Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, dalam buku Analisis Laporan Keuangan (2002:63), Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan. Menurut Sofyan S. Harahap, dalam buku Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
16
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 7) : ” Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keungan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.” Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu laporan keuangan berfungsi untuk: a. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktiva, hutang serta modal yang dikenal dengan nama Neraca (Balance Sheet). b. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai penghasilan, biaya serta laba atau rugi yang diperoleh yang dikenal dengan nama Laporan Laba Rugi (Income Statement). c. Mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan pada kurun waktu tertentu melalui laporan historis yang secara sistematis memberikan informasi menyeluruh mengenai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan, yang dikenal dengan nama Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Owners Equity atau Statement of Stockholders Equity).
17
d. Setiap laporan tersebut menyediakan informasi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya namun saling berkaitan karena mencerminkan aspek yang berbeda dari transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa lain yang sama.
2.1.10 Tujuan Laporan Keuangan Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah berfungsi sebagai “alat pengujian” dari pekerjaan fungsi bagian pembukuan, akan tetapi untuk selanjutnya seiring dengan perkembangan jaman, fungsi laporan keuangan sebagai dasar untuk dapat menentukan atau melakukan penilaian atas posisi keuangan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan hasil analisis tersebut, maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil suatu keputusan. Melalui laporan keuangan juga akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, struktur modal perusahaan, pendistribusian pada aktivanya, efektivitas dari penggunaan aktiva, pendapatan atau hasil usaha yang telah dicapai, bebanbeban tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan serta nilai-nilai buku dari setiap lembar saham perusahaan yang bersangkutan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, hal 3) tujuan dari laporan keuangan adalah: a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
18
b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonom, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian di masa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen (stewardship) atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan
penilaian
terhadap
apa
yang
telah
dilakukan
atau
pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk memanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.
2.1.11 Pengertian Akuntabilitas Pengertian akuntabilitas jika dilihat dari aspek manajemen pemerintah adalah sebagai berikut: - Akuntabilitas, menurut Tokyo Declaration of Guidelines on Public Accountability (dalam Ismail Mohammad, 2004)) adalah kewajibankewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, 19
guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan. - Akuntabilitas menurut Tim Study Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah-BPKP,
adalah
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara priodik. Jadi, suatu entitas (atau organisasi) yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian penggunaan istilah akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di dalamnya keputusankeputusan dan kebijakan yang diambil/dianut oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik (masyarakat) dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. Menurut Ismail Mohammad (2004) Akuntabilitas sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan fokus tidak hanya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan tetapi lebih pada bagaimana mencapai outcomes dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “accountability is not just about the right thing but doing it well”.
20
Mengingat tugas utama sektor publik adalah menyelenggarakan pelayanan prima bagi publik/masyarakat, maka pada dasarnya, akuntabilitas publik berarti pertanggungjawaban aparatur pemerintah kepada publik sebagai pemberi mandat/amanah dan sebagai konsumen pelayanannya. Dalam kaitan ini, Samuel Paul (dalam Ismail Mohammad, 2004) melihatnya dalam hubungan terhadap spektrum pendekatan mekanisme dan praktek-praktek yang digunakan oleh pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan palayanan publik untuk menjamin terwujudnya suatu tingkat kinerja yang diinginkan. Efektivitas akuntabilitas publik dalam situasi ini akan banyak tergantung kepada apakah pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan direfleksikan dalam sistem monitoring dan insentif dari pelayanan publik. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi: Pertama, terdiri dari publik dan konsumen pelayanan yakni pihak yang tertarik dengan penyajian pelayanan yang paling menguntungkan mereka. Kedua, terdiri dari pemimpin dan pengawas penyaji pelayanan publik, yang merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelayanan. Ketiga, terdiri dari penyaji pelayanan itu sendiri dengan tujuan dan keinginan yang seringkali berbeda dengan pihak pertama dan kedua diatas. Dengan demikian, secara absolut akuntabilitas memvisualisasikan suatu ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektivitas biaya pelaksanaan tugastugasnya.
21
Selanjutnya, akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (kontrol) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pengendalian tidak dapat berjalan dengan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik, demikian juga sebaliknya.
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Dalam melakukan penelitian ini peneliti berpedoman pada tinjauan teoritis, jurnal-jurnal nasional dan jurnal-jurnal internasional yang berhubungan dengan Perkembangan dan Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Adapun jurnal-jurnal yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
No 1
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu Nama Peneliti dan Judul Kata Kunci Tahun Penelitian Penelitian Geoffrey Tickell Cash To Government (2010) Accrual accounting, Accounting: Accrual One Nation’s accounting, Dilemma Fiji
Hasil Penelitian Dengan kesulitankesulitan ini diharapkan , diantisipasi bahwa , untuk bangsa ini , akan 22
memakan waktu bertahuntahun untuk migrasi penuh dari kas ke akuntansi akrual menjadi lengkap . 2
3
James L. Chan, Qi Government Zhang (2012) Accounting Standards And Policies
Goverment accounting, accrual accounting, policies.
Akuntansi kas tidak mampu menangkap hasil dari kedua kegiatan pinjaman eksplisit. Akuntansi akrual adalah fitur penting dari ekonomi. Abdul Khan, Stephen Transition to government Pengalaman Mayes (2009) Accrual accounting, internasional Accounting accrual juga accounting, menunjukkan bahwa cash accounting, pelaksanaan GFSM akuntansi 2001, akrual adalah government reformasi financial utama yang reporting, membutuhkan IPSASB, dukungan accounting politik yang kuat , harus standards, budget dipertahankan classification, selama chart of beberapa accounts, tahun , dan accrual melibatkan budgeting investasi yang signifikan dari sumber daya manusia dan 23
4
5
6
keuangan . Basis akrual untuk pendapatan anggaran dan pengeluaran adalah proses yang dimulai sekitar dua puluh tahun lalu , namun penganggaran akrual tetap menjadi topik asing di Brasil meskipun fakta bahwa pendekatan akrual telah digunakan dalam akuntansi Lisa R. Parker, David International service posisi dari R. Bean (2012) Public Sector performance IPSASB dan Accounting information; GASB dapat Standards accountability; ditentukan Board Aims decisionhanya setelah To Enhance making; proses International users; musyawarah Accountability objective; yang jelas. Through inputs; outputs; Reporting Service outcomes; Performance efficiency Information indicators; effectiveness indicators. Darwanis, Sephi Akuntabilitas Application of Penerapan Chairunnisa (2013) Kinerja Regional akuntansi Instansi Financial keuangan Pemerintah Accounting, daerah, Control of pengawasan financial kualitas statement laporan quality, keuangan dan Budget target kejelasan Bento Rodrigo Pereira International Monteiro, Ricardo Experiences Corrêa Gomes (2013) with Accrual Budgeting in the Public Sector
Public budgeting. Accrual basis. Fiscal policy
24
7
Clarity , sasaran Performance anggaran Accountability berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bambang Pamungkas Pengaruh Public Sector Penerapan (2012) Penerapan Financial akuntansi Akuntansi Accounting, keuangan Sektor Publik Quality of sektor publik, Dan Goverment pengawasan Pengawasan Financial dan kualitas Terhadap Reporting. laporan Kualitas keuangan Laporan pemerintah Keuangan berpengaruh Dan terhadap Implikasinya akuntabilitas Terhadap kinerja Akuntabilitas instansi Kinerja pemerintah baik secara Instansi parsial Pemerintah maupun simultan.
2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang perlu dianalisis untuk kemudian diuraikan dan disimpulkan. Menurut Stanbury (dalam Mardiasmo: 2003) Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah.
25
Menurut Ismail Mohammad (2004) Akuntabilitas sektor publik terkait erat dengan kinerja sektor publik dengan fokus tidak hanya pada kepatuhan peraturan perundang-undangan tetapi lebih pada bagaimana mencapai outcomes dengan efisien dan efektif. Akuntabilitas sektor publik dapat dinilai dari penyajian laporan keuangannya. Dalam menghadapi fenomena sektor publik tersebut, pemerintah dituntut supaya memiliki Standar Akuntansi Pemerintahan yang tepat. International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) yang menjadi acuan dalam bidang sektor publik mempengaruhi penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun kenyataan yang terjadi pemerintah Indonesia memilih mengembangkan
sendiri
standarnya
sesuai
dengan
pengalaman
para
penyelenggara akuntansi pemerintahan di Indonesia. Akibat dari pengembangan sendiri standar akuntansi pemerintahan, maka di Indonesia terjadi perubahan yang tidak signifikan dari basis yang istilahnya dinamakan dengan cash toward accrual (basis kas menuju akrual) menjadi basis akrual. Dimana sebelumnya berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 dan diganti menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis
dan tinjauan penelitian
terdahulu, maka dapat disimpulakan bahwa kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:
26
Perkembangan dan Perbedaan PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010
Latar Belakang Terbitnya SAP dan Proses Penyusunan SAP Perbedaan PP No 24 Tahun 2005 dengan PP No 71 Tahun 2010 pada PSAP 01
Standar Akuntansi Pemerintahan
Perkembangan PP No 71 Tahun 2010 sampai sekarang
Tantangan
dan
Peluang
Akuntansi Berbasis Akrual
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
27
