BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. (Waluyo, 2000 : 2), pajak

7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan 1. Defenisi Pajak Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H.

(Waluyo, 2000 : 2), pajak

adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Prof.DR.P.J.A. Andriani (Wirawan B.Ilyas, 2007 : 1), pajak adalah : Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang olehyang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Pengertian pajak menurut Mr.Dr.N.J Feldmann dalam bukunya De Economische betekenis belastingen, pajak adalah “prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. (Waluyo,2001 ; 5). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat lima unsur dalam pengertian pajak : a. pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang. b. sifatnya dapat dipaksakan.

Universitas Sumatera Utara

8

c. tidak adak kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. e. pajak digunakan untuk membiayai Sehingga bagi negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial untuk ikut bersama – sama memikul pembiayaan negara. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata, kontribusi pajak di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara terlihat naik dari tahun ke tahun. Bagi wajib pajak yang berbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban, yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan orang pribadi akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. Sedangkan kalau dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan negara untuk menyediakan barang – barang publik juga semakin besar, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2.

Defenisi Penghasilan Menurut Wirawan B.Ilyas (2000 : 51), dilihat dari mengalirnya tambahan

ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :


9

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. b. Penghasilan dari kegiatan usaha c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya. d. penghasilan lain – lain, seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

3. Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah: “pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21” (Waluyo, 2001 : 184). Dasar hukum pengenaan PPh pasal 23 adalah Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000. Pajak Penghasilan pasal 23 didukung dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak PER178/PJ/2006 dan terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007. Berdasarkan sifatnya PPh Pasal 23 termasuk bersifat pajak objektif. Karena PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 tanpa memandang subyeknya berpenghasilan atau tidak. Berdasarkan lembaga pemungutnya PPh Pasal 23 termasuk pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang


10

penerimaan pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran pendapatan dan Anggaran Belanja Negara (APBN).

4. Subjek Pajak PPh Pasal 23 Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang – undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa pajak. Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, dan Bentuk Usaha Tetap. Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Subjek pajak yang bertempat tinggal di Indonesia disebut subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan subjek pajak yang bertempat tinggal di luar Indonesia disebut subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.


11

Pengertian wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainny, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap atau badan lainnya. Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa : a. tempat kedudukan manajemen b. cabang perusahaan c. kantor perwakilan d. gedung kantor e. pabrik f. bengkel g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan. h. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.


12

j. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas l. agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi dan tidak menanggung risiko di Indonesia.

5. Objek Dan Bukan Objek Pajak PPh Pasal 23 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 Undang – Undang Pasal 23 Undang – Undang No.17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut : a. Dividen b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang c. Royalti d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf e yakni perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Perbedaannya adalah hadiah dan penghargaan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalnya kegiatan olahraga, keagamaan, kesenian dan kegiatan lainnya. Sedangkan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan pada hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. e. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan PPh menurut PP Nomor 29 Tahun 1996. g. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.


13

Sedangkan jenis jasa – jasa lain seperti tercantum dalam Pasal 23 ayat 1 huruf c Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Berupa Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan penggunaan harta yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut : a. Jasa profesi, jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi, jasa akuntan dan pembukuan, jasa penilai dan jasa aktuaris. b. 1) Jasa teknik dan Jasa Manajemen 2) Jasa Perancang / Design 3) Jasa Instalasi / Pemasangan 4) Jasa Perawatan / Pemeliharaan / Perbaikan 5) Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan dalam bentuk usaha tetap. 6) Jasa kustodian / penyimpanan / titipan, tidak termasuk sewa gedung yang dikenakan PPh Final berdasarkan PP No.29 Tahun 1996. 7) Jasa Penunjang di bidang penambangan migas. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang non selain migas. 8) Jasa Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 9) Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing 10) Jasa pengolahan / pembuangan limbah. 11) Jasa maklon 12) Jasa rekruitment / penyediaan tenaga kerja 13) Jasa Perantara 14) Jasa di bidang perdagangan surat – surat berharga 15) Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum 16) Jasa pengisisan sulih suara (dubbing) dan atau mixing film 17) Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet. 18) Jasa sehubungan dengan sofware komputer, termasuk perawatan / pemeliharaan dan perbaikan. c. Jasa Pelaksanaan Konstruksi d. 1) Jasa Perencanaan Konstruksi 2) Jasa Pengawasan Konstruksi e. 1) Jasa Pembasmi hama dan pembersihan 2) Jasa catering 3) Jasa selain jasa – jasa tersebut di atas pembayaranya dibebankan pada APBN/APBD.


14

Menurut Undang – Undang Pasal 17 Tahun 2000 pasal 23, Objek Pajak penghasilan pasal 23 yang dikecualikan adalah sebagai berikut : a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat : 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan 2) Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. d. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : 1) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor – sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri keuangan. 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia f. Sisa Hasil Usaha Koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. g. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp.240.000,- setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp.240.000,- dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.

6. Pemotong PPh Pasal 23 Pemotong Pajak untuk PPh pasal 23 adalah sebagai berikut : 1. Badan pemerintahan 2. Subjek pajak badan dalam negeri 3. Penyelenggara kegiatan


15

4. Bentuk Usaha Tetap 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu : a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAt tersebut adalah camat, pengacara,dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. b. Orang

pribadi

yang

menjalankan

usaha

yang

menyelenggarakan

pembukuan, atas pembayaran berupa sewa.

B. Perkiraan Penghasilan Neto 1. Perkiraan Penghasilan Neto Atas Jasa Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Perkiraan Penghasilan Neto Atas Jasa Perkiraan No Jenis Jasa Penghasilan Neto I 1. Jasa teknik 30% 2. Jasa manajemen dari jumlah imbalan jasa 3. Jasa konsultasi kecuali konsultasi kontruksi tidak termasuk PPN II 1. Jasa pengawasan konstruksi 2. Jasa perencanaan kostruksi

26 2/3 % dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material / barang tidak termasuk PPN

III Jasa Lain :


16

1. Jasa Penilai

30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

2. Jasa Aktuaris


3. Jasa Akuntansi


4. Jasa Perancang


5. Jasa Pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.


6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas


8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara


9. Jasa penebangan hutan


10.Jasa pengolahan limbah


11.Jasa penyedia tenaga kerja


12.Jasa Perantara


13.Jasa di bidang perdagangan surat - surat

30% dari jumlah imbalan jasa


17

berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI.

tidak termasuk PPN

14.Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.


15.Jasa pengisian suara


16.Jasa mixing film


17.Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan


18. Jasa instalasi / pemasangan - Jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel - Jasa instalasi / pemasangan peralatan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaaanya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.


19. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV Kabel. - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan alat -alat transportasi / kendaraan. - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaaanya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikat



18

sebagai pengusaha konstruksi. 131/3 %

20. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : - Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan - Jasa instalasi / pemasangan peraltan, mesin / listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel sepanjang jasa tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak yang mempunyai izin / sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material/barang tidak termasuk PPN

21. Jasa Jasa Maklon 22. Jasa penyelidikan dan keamanan 23. Jasa penyelenggara kegiatan / even organizer 24. Jasa pengepakan


25. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi


26. Jasa pembasmian hama 27. Jasa kebersihan / cleaning service 28. Jasa catering


2. Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Sewa Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan sewa adalah sebagai berikut :

No

Tabel 2.2 Perkiraan Penghasilan Neto Atas penghasilan Sewa Perkiraan Jenis Penghasilan Penghasilan Neto

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan

10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN


19

kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, selain kendaraan angkutan darat, untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

30% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Dan Jasa Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berlaku menurut undang – undnag No.17 tahun 2000 adalah sebagai berikut : 1. 15% dari penghsilan bruto atas penghasilan berupa : a. Deviden b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian uang. c. Royalti d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 2. 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. 3. Dari perkiraan penghasilan neto atas : a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta


20

b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Tarifnya diatur oleh Peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena telah mengalami beberapa kali perubahan, maka untuk tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas perkiraan penghasilan neto atas sewa dan jasa lainnya adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Dan Jasa Kep-170 Per-178 PER-70 Jenis Objek (s/d 31 (1 Jan 07 Mulai Des 06) s/d 9 April 07 PPh Pasal 23 8 Apr 07) SEWA DAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN PENGGUNAAN HARTA 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaaan harta, kecuali : - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. - sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat. JASA - JASA 1. Jasa profesi 2. Jasa konsultan konstruksi

3%

3%

1,5%

6%

6%

4,5%

7,5% 4%

4,5% 4%

0% 4%


21

3. Jasa konsultan hukum, konsultasi bisnis dan konsultasi pajak. 4. Jasa konsultasi lainnya selain konsultan diatas 5. Jasa akuntansi dan pembukuan 6. Jasa penilai 7. Jasa aktuaris 8. Jasa teknik dan jasa manajemen 9. Jasa perancang / desain : - Jasa perancang interior dan Jasa perancang pertamanan - Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan - Jasa perancang alat - alat transportasi - Jasa perancang iklan / logo. - Jasa perancang alat kemasan 10. Jasa instalasi / pemasangan : - Jasa instalasi / pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel. - Jasa instalasi / pemasangan peralatan kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 11. Jasa perawatan / pemeliharaan / perbaikan - Perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin,listrik/telepon/ air/gas/AC/TV kabel. - Perawatan / pemeliharaan / perbaikan peralatan. - Perawatan / pemeliharaan / perbaikan alat - alat transportasi / kendaraan. - Perawatan / pemeliharaan / perbaikan bangunan. kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 12. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali

7,5%

4,5%

4,5%

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 6%

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%


22

yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 13. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 14. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 15. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas. 16. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 17. Jasa penebangan hutan termasuk land clearing 18. Jasa pengolahan / pembuangan limbah 19. Jasa maklon 20. Jasa rekruitmen / penyediaan tenaga kerja. 21. Jasa perantara 22. Jasa di bidang perdagangan surat - surat berharga kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI 23. Jasa di bidang perdagangan surat - surat berharga yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI 24. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang dikenakan PPh final berdasarkan PP No.29/1996 dan PP No.5 tahun 2002 25. Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, yang dilakukan oleh KSEI 26. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. 27. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film 28. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet. 29. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan / pemeliharaan dan perbaikan 30. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : a. jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan

0%

0%

0%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

4,5%

6% 6% 6% 6%

4,5% 3% 4,5% 4,5%

4,5% 3% 4,5% 4,5%

6%

4,5%

4,5%

0%

0%

0%

6%

4,5%

4,5%

0%

0%

0%

6%

4,5%

0%

6%

4,5%

4,5%

6%

4,5%

0%

6%

4,5%

4,5%

2%

2%

2%


23

bangunan b. jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik / telepon / air / gas / AC / TV kabel. sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 31. Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk : iklan sepanjang jasa tersbut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin / sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 32. Jasa perencanaan konstruksi 33. Jasa pengawasan konstruksi 34. Jasa penyelidikan dan keamanan 35. Jasa kurir ( jasa titipan swasta ) 36. Jasa biro perjalanan wisata 37. Jasa agen perjalanan wisata 38. Jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif (Dalam PER-70 disebutkan sebagai jasa penyelenggara kegiatan/event organizer) 39. Jasa freight forwading 40. Jasa pengepakan 41. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 42. Jasa pembasmian hama 43. Jasa pembersihan 44. Jasa catering 45. Jasa selain yang disebutkan diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN 46. Jasa lainnya selain yang tersebut di atas

0%

2%

0%

4% 4% 0% 0% 0% 0%

4% 4% 3% 3% 3% 3%

4% 4% 3% 0% 0% 0%

0%

3%

3%

0% 0%

3% 3%

0% 3%

0%

4,5%

1,5%

1,5% 1,5% 1,5%

1,5% 1,5% 1,5%

1,5% 1,5% 1,5%

1,5%

4,5%

0%

0%

4,5%

0%

D. Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang


24

bersangkutan. Yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianut. PPh Pasal 23 harus disetor oleh Pemotong Pajak selambat –lambatnya tanggal 10 takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat – lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar Pajak Penghasilan yang dipotong.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H. (Waluyo, 2000 : 2), pajak

Recommend Documents