BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Menurut Andriani dalam bukunya Waluyo (2009: 2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undangundang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Barata (2011) menyatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara. Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011: 1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur- unsur: 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 2) Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung. 3) Dapat dipaksakan. 4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan.
1
Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. 2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain: 1) Official Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 2
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) Witholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dan pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. 2.1.3 Pajak Daerah Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan Daerah masingmasing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masingmasing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undangundang tersebut antara lain: 1) Pajak Provinsi Pajak-pajak yang termasuk pajak Provinsi antara lain: a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan 3
hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. 2) Pajak Kabupaten/kota Jenis-jenis pajak yang termasuk kedalam pajak kabupaten/kota yaitu: a. Pajak Hotel, Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. b. Pajak Restoran, Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di 4
restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak rastoranya itu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaran hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. d. Pajak Reklame, yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%. e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 5
g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. h. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. i. Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau
bangunan
yang
dimiliki,
dikuasai,
dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak 6
atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual/beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan. 2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkat mantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumbersumber Pendapatan Daerah terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah a) Hasil Pajak Daerah; b) Hasil Retribusi Daerah; c) Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan. 3) Pinjaman Daerah, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari 7
sektor pajak daerah dan retribusi daerah, digariskan bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai. Secara umum garis kebijakan umum yang ditempuh dan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan pada khususnya, secara optimal. b. Melakukan penetapan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah penghasil/pengelola pendapatan. c. Mengembangkan
sumber-sumber
pendapatan
yang
ada
serta
mengupayakan sumber-sumber PAD yang baru dengan tidak memberatkan masyarakat. d. Meningkatkan
pelayanan
pajak
dan
retribusi
daerah
dengan
membangun sarana prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan. e. Mengoptimalkan
pendayagunaan
aset-aset
daerah
yang
dapat
menghasilkan PAD. f. Mengoptimalkan hubungan yang seimbang antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan masing- masing satuan kerja perangkat daerah, guna terciptanya keselarasan kemampuan keuangan daerah. g. Mengontrol potensi sumber daya masyarakat secara berkelanjutan. 8
2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PKB adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 2.1.6 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No.18 tahun 1997 menjadi UU No.34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat PKB diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya, jenis pajak ini sering dibagi atas dua yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan diatas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah Provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan 9
Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah Provinsi yang bersangkutan. Pemerintah Provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah. 2.1.7 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tarif PKB berlaku sama dengan setiap Provinsi yang memuat pajak PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu: 1) Tarif Pajak Kendaraan Motor pribadi ditetapkan sebagai berikut: a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen). b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dalam peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
10
3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). 4) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen). 5) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut: a. Penyerahan pertama sebesar 0.75% (nol koma tujuh puluh lima persen), dan b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen). 2.1.8 Tarif Pajak Progresif Kendaraan bermotor Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dengan fungsi pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dengan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu. Subyek Pajak Progresif yaitu kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga yang sama dengan penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan BBNKB dan/atau Surat Pernyataan Wajib Pajak (sesuai dengan Formulir Pendataan Kendaraan Bermotor). Objek Pajak Progresif yaitu 11
Kendaraan bermotor Plat Hitam/Pribadi Roda 4 (empat) atau lebih, mencakup Sedan dan sejenisnya, Jeep dan sejenisnya, Station wagon dan sejenisnya, Minibus dan sejenisnya, serta pick up Double cabin dan sejenisnya. Pajak progresif kendaraan bermotor merupakan penerapan tarif pajak kendaraan bermotor secara bertingkat sesuai dengan urutan kepemilikannya yakni: a) Kepemilikan kendaraan pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen), b) Kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2% (dua persen), c) Kepemilikan kendaraan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen), d) Kepemilikan kendaraan keempat sebesar 3% (tiga persen), dan e) Kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen). 2.1.9 Syarat dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB terutang harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan ke kas daerah, Bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak. Adapun prosedur dan syarat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
12
1) Wajib pajak mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK sesuai data di STNK dan BPKB, formulir dapat diambil di loket pendaftaran. Lengkapi formulir dengan lampiran berkas yang dibutuhkan. Berkas yang harus dilampirkan: a. perpanjang pajak STNK tahunan a) STNK asli + fotokopi b) Fotokopi BPKB c) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB b. Perpanjang pajak STNK lima tahunan a) Cek fisik kendaraan b) STNK asli + Fotokopi c) Fotokopi BPKB d) KTP asli + fotokopi sesuai nama di STNK dan BPKB 2) Selesai melengkapi berkas, wajib pajak menyerahkan berkas permohonan pajak STNK tersebut ke loket penyerahan berkas. 3) Wajib pajak menunggu sampai dipanggil nama sesuai data yang tercantum di STNK. 4) Wajib pajak menerima slip pembayaran pajak yang telah tercantum jumlah pajak yang harus dibayar. 5) Wajib pajak menyerahkan slip pembayaran dan uang sebesar biaya pajak ke kasir.
13
6) Setelah membayar pajak, wajib pajak menerima bukti pelunasan pembayaran pajak dan bukti tersebut diserahkan ke loket pengambilan STNK. 7) Wajib pajak menunggu hingga nama dipanggil dan STNK baru telah diperpanjang untuk satu tahun ke depan.
14
