BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Pajak 1. Definisi Pajak Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada Penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo dan Ilyas, 2007). Menurut Smeets dalam Suandy (2005), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksutnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas dapat ditarik kesimpulan pajak adalah prestasi atau kontribusi yang diberikan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah dan bersifat memaksa berdasarkan norma-norma yang berlaku, yang berfungsi
untuk
membiayai
pengeluaran
kemakmuran rakyat.
17
Negara
yang sepenuhnya
untuk
18
2. Ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak Dalam Suandy (2005) dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dalam pajak adalah: a. pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah; b. pajak dipungut berdasarkan/dengan undang-undang serta aturan pelaksanaanya, sehingga dapat dipaksakan; c. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah; d. pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; e. pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, dipergunakan untuk investasi publik; f. pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah; dan g. pajak dapat dipungut secara langsung ataupun tidak langsung. 3. Fungsi pajak Menurut Mardiasmo (2011) fungsi pajak terdiri dari: a.
Fungsi Anggaran/Budgetair. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya
b. Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
19
4. Penggolongan pajak Ilyas dalam Sagitarisma (2012) membagi pajak berdasarkan 3 golongan, yaitu: a. Menurut sifatnya 1) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lian serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. b. Menurut sasaran/obyeknya 1)Pajak Subyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. 2)Pajak
Obyektif
adalah
jenis
pajak
yang
dengan
pertama-tama
memperhatikan/melihat obyeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. c. Menurut Lembaga Pemungutnya 1)Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 2)Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang terdiri dari Pajak Propinsi.
20
5. Pajak Daerah Menurut Prakosa dalam Muniarti (2012) pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (propinsi dan kabupaten/kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Macam-macam pajak daerah: a.
Pajak Propinsi, terdiri atas: 1) Pajak Rokok; 2) Pajak Kendaraan Bermotor; 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4) Pajak Air Permukaan; dan 5) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
b.
Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri atas: 1) Pajak Sarang Burung Walet; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Reklame;
21
4) Pajak Penerangan Jalan; 5) Pajak Parkir; 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 7) Pajak Hotel 8) Pajak Hiburan; 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 10) Pajak Air Tanah; dan 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. B.
Teori-teori yang Mendukung Sistem Pemungutan Pajak Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari
rakyatnya, antara lain (Resmi 2003): a. Teori Asuransi Teori ini Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi rakyat dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. 1 b.Teori Kepentingan Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian
beban
pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. c.Teori Gaya Pikul Teori ini mendukung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya.
22
d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. e. Teori Asas Gaya Beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. C. Sistem Pemungutan Pajak Berikut ini beberapa sistem pemungutan pajak (Mardiasmo 2011): a. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. b. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak).
23
D. Pajak Air Tanah 1. Pengertian Pajak Air Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Boyolali nomor 43 tahun 2008 tentang pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah adalah kontribusi wajib kepada daerah atas pengambilan dan/pemanfaatan air tanah. Sedangkan Air Tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 2. Obyek, subyek, dan wajib pajak air tanah Obyek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, Dikecualikan dari obyek pajak air tanah adalah: a. Pengambilan dan/ atau pemamfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perusahaan, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan b. Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Subyek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah, wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
24
3. Dasar Hukum
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan Undang-Undang yakni perluasan basis pajak Daerah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah utamanya Pasal 67 sampai dengan Pasal 71. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah. Daerah utamanya Pasal 52 sampai dengan Pasal 58 tentang Pajak Air Tanah. Telah diatur bahwa Pajak Air Tanah merupakan salah satu jenis Pajak Daerah sekaligus sumber pendapatan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah ini tidak sekedar mengatur mengenai obyek, subyek, dasar pengenaan dan tarif pajaknya saja namun lebih dari itu juga mengatur substansi pertimbangan aspek peruntukan, penggunaan/pemanfaatan, pengusahaan serta kelestarian lingkungan yang tercermin dalam ketentuan mengenai pengecualian obyek Pajak Air Tanah dan penentuan faktor-faktor yang digunakan dalam penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. 4. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai Perolehan Air, besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemnfaatan air; d. volume air yang diambildan/atau dimanfaatkan;
25
e. kualitas air, dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemnfaatan air. 5. Masa Pajak Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim. 6. Penetapan Pajak a. Setiap Wajib Pajak/Kuasanya, wajib menandatangani Kartu Catatan Penggunaan Air Tanah (KCPAT) setelah petugas DPPKAD mencatat penggunaan air tanah dengan jelas, benar, dan lengkap, Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan Nomor Urut yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD. b. KCPAT sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan petugas DPPKAD kepada kepala DPPKAD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. c. Berdasarkan KCPAT sebagaimana huruf a Kepala DPPKAD atas nama Bupati menetapkan Pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
26
7. Tarif Pajak Menurut (Erly Suandy, 2011) salah satu syarat pemungutan pajak adalah keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keadilan, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pajak merupakan salah satu cara mencapai keadilan. Tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut ini. a. Tarif tetap, tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. b. Tarif progresif, tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajak meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, adalah sebagai berikut ini: 1) Tarif progresif proporsional, tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar. 2) Tarif progresif-progresif, tarif pajak yang presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar. 3) Tarif degresif-progresif tarif pajak yang presentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dn besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.
27
8. Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi syarat sebagai berikut ini (Mardiasmo, 2011) a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), c. Tidak mengganggu perekonomian, d.
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,
e. Pemungutan pajak harus efisien f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 9. Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak a. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. 1) Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 2) Pajak tidak langsung adalah pihak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
28
