Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1.
Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Mengacu pada Keputusan Walikota Bandung tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Tahun 2013-2018, setelah melakukan reviu atas Rencana Strategis Tahun 2013-2018 diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/2147-DISNAKER tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan
Dinas
Tenaga
Kerja
Kota
Bandung
Tahun
2014.
Reviu
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kota Bandung Urusan Ketenagakerjaan No.
Indikator Kinerja Utama
Target
1.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
10,78%
2.
Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru
Loker
3.000
3.
Penciptaan Wirausaha Baru
WUB
1.120
Sumber Data : RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 10
Satuan
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.1.1. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu Indikator Kinerja Utama urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Sebelum Reviu mengacu pada IKU Kota Bandung Tahun 2013-2018 ditetapkan sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2013-2014 Sebelum Reviu
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KONDISI AWAL RENSTRA (2013)
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Rasio Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja
%
43,00
50,00
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
%
8,95
10,78
Loker
2.452
3.000
%
14,05
14,22
Orang
780
1.120
6. Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)
%
61,32
55,00
7. Jumlah calon Transmigran
KK
3 KK
8 KK
8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Hasil kajian IKM
Baik
Baik
9. Nilai Evaluasi AKIP
Penilaian AKIP Inspektorat/ Menpan
3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru 4. Jumlah penempatan tenaga kerja 5. Penciptaan Wirausaha Baru
65 (Baik)
65 (Baik)
10. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
%
100
100
11. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti
%
100
100
2.1.2. Reviu Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu Pada tanggal 20 Pebruari sampai dengan 19 Maret Bagian ORPAD&RB (Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi) Sekretariat Kota Bandung melaksanakan Reviu IKU RENSTRA SKPD, asistensi dilakukan Tim Reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Hasilnya atau rekomendasi Tim Menpan sebagai berikut :
11
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.3 Rincian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Hasil Reviu Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA
1. 2. 3. 4. 5.
6.
7.
8.
9.
(4) Tingkat Pengangguran Terbuka Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten Jumlah Calon Wirausaha Baru Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
(5) %
10,98
10,78
10,55
10,36
10,17
10,00
10,00
%
--
81,23
68,02
68,06
68,08
68,10
68,10
0rang
780
1.120
1.340
1.520
1.680
1.840
7.500
Loker
2.452
3.000
10.000
11.000
12.000
14.000
50.000
%
14,05
14,22
42,44
43,16
44,43
44,88
44,88
%
--
5,51
4,76
4,53
4,31
4,09
4,09
%
61,32
55,00
56,00
57,00
58,00
58,00
58,00
%
27,67
72,33
73,70
76,90
79,19
82,97
82,97
Perusah aan
--
1.977
2.101
2.164
2.229
2.300
2.300
Jiwa
--
60
88
130
140
150
568
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan Prosentase Kasus yangdiselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
TARGET KINERJA PADA TAHUN HASIL REVIU TAHUN 2015 2014 2015 2016 2017 2018 (7) (8) (9) (10) (11)
KONDISI AWAL RENSTRA (6)
SATUAN
KONDISI AKHIR RENSTRA (12)
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Indikator kinerja hasil REVIU tersebut di atas tetap konsisten mengacu dan masih selaras dengan Target RPJMD Kota Bandung 2013-2018. 2.2. Rencana Strategis Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari tahun 20013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 800/482/SK/DISNAKER/2014 tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Rencana Strategis 12
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung disusun selaras dengan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang diawali pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan stakeholder yang berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Berikut Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Sebelum dan Setelah dilakukan Reviu : 2.2.1. Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:
“Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan terbaik “
2.2.2. Misi Dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
Sebelum Reviu : 1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 2. Meningkatkan kesempatan kerja; 3. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; 4. Meningkatkan penempatan transmigrasi; 5. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).
13
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Setelah Reviu : 1.
2. 3. 4.
Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan kesempatan kerja; Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan; Meningkatkan minat bertransmigrasi; Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.3.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 Sebelum dan Setelah REVIU Tahun 2015
Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisa isu-isu strategis. Tujuan Strategis sebelumnya tidak mempunyai indicator kinerja, namun setelah dilakukan Pra Evaluasi Tim Kemmenpan Tujuan Strategis diharuskan mempunyai indikator sebagaimana tertuang pada halaman berikut. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. berikut di bawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan sebelum dan setelah REVIU:
14
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.4. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015)
(1) 1.
SASARAN
TUJUAN
NO
SEBELUM REVIU
SETELAH REVIU
(2) Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
(3) 1. Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
INDIKATOR TUJUAN (4) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka
SEBELUM REVIU
SETELAH REVIU
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(5)
(6)
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(7) 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
(8) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Rasio Tenaga Kerja Terampil dan Produktif
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
2. Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
--1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja 2. Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Jumlah Calon Wirausaha Baru
3. Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar
4. Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru 5. Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
4. Lapangan Pekerjaan Baru 5. Wira Usaha Baru 2.
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
15
2. Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
Bab 2 Perencanaan Kinerja
2.
Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja)
3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6. Rasio Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, selesai Perjanjian Bersama (PB)
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan 7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan 10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
3.
Meningkatkan penempatan transmigrasi;
3. Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi;
3. Jumlah Calon Transmigran Siap diberangkatkan
4. Peningkatan Lokasi dan Penempatan Transmigrasi
7. Jumlah calon transmigran yang siap diberangkatkan
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
4.
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
4. Nilai Evaluasi AKIP
5. Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
8. Nilai Evaluasi AKIP 9. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 10. Prosentase Tertib Administrasi barang/asset daerah ditindaklanjuti
6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
12. Nilai Evaluasi AKIP 13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti
6. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
14. IKM
16
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.5 Tujuan, Indikator Tujuan Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM DAN SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO.
TUJUAN
(1) 1.
2.
3.
4.
SEBELUM REVIU
SETELAH REVIU
INDIKATOR TUJUAN
(2)
(3)
(5)
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja; Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja; Meningkatkan penempatan transmigrasi; Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
17
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja; Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;
SATUAN (6)
Bab 2 Perencanaan Kinerja
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014
2015
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
10,98
10,78
10,55
10,36
10,17
10,00
10,00
13
15
16
17
18
19
20
3 KK
8 KK
10 KK
11 KK
12 KK
51 KK
64,16
64,29
65,00
68,00
69,00
69,00
(7)
2016
2017
KONDISI AKHIR RENSTRA
2018
(13)
Tingkat Pengangguran Terbuka %
Perusahaan Zero Acident (Nol Kecelakaan Kerja) Perusaha an
Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi; Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
KONDISI AWAL RENSTRA
Jumlah Calon Transmigran Siap Diberangkatkan
KK
10 KK
Nilai Evaluasi AKIP Nilai
67,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.6 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SEBELUM REVIU) NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
KONDISI AWAL RENSTRA
2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI AKHIR RENSTRA
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1.
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai perkembangan pasar kerja;
%
39,00%
50,00%
50,99%
52,00%
53,00%
54,01%
39,00%
2.
Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
8,95%
10,78%
10,55%
10,36%
10,17%
10,00%
10,00%
8,95%
%
14,05
14,22
42,44
43,16
44,43
44,88
44,88
0rang
780
1.120
1.340
1.520
1.680
1.840
7.500
Loker
2.452
3.000
10.000
11.000 12.000
14.000
50.000
%
61,32
55,00
56,00
57,00
58,00
58,00
58,00
Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja
Rasio Tenaga Kerja terampil dan produktif
Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Rasio Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Kerja Wira Usaha Baru Lapangan Pekerjaan Baru
TARGET KINERJA PADA TAHUN
3.
Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalamupaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja;
Peningkatan Prosentase Kasus yangdiselesaikan pembinaan hubungan melalui Perjanjian Bersama (PB) industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
4.
Meningkatkan penempatan transmigrasi;
Peningkatan lokasi dan Jumlah Pemberangkatan Transmigran penempatan transmigrasi
Jiwa
3 KK
8 KK
10 KK
10 KK
11 KK
12 KK
51 KK
5.
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip good governance di lingkungan Disnaker
Meningktanya Penilaian AKIP Menpan/Inspektorat kapasitas akuntabilitas Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran kinerja birokrasi BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Nilai
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nilai
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Prosentasi Tertib Administrasi barang/aset daerah ditindaklanjuti Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
18
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Hasil Survey IndeksMasyarakat (IKM)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Tabel 2.7. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018 (SETELAH REVIU TAHUN 2015) NO
TUJUAN
SASARAN
(1)
(2)
(3)
1.
Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam Upaya Peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
2.
3. 4.
Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi; Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Good Governance di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
19
5. Meningkatnya Minat Bertransmigrasi 6. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi 7. Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Bab 2 Perencanaan Kinerja
INDIKATOR KINERJA
SATUA N
KONDISI AWAL RENSTRA
2014
2015
2016
2017
2018
KONDISI AKHIR RENSTRA
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
%
10,98
10,78
10,55
10,36
10,17
10,00
10,00
TARGET KINERJA PADA TAHUN
1.
Tingkat Pengangguran Terbuka
2.
Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
%
--
81,23
68,02
68,06
68,08
68,10
68,10
3.
Jumlah Calon Wirausaha Baru
0rang
780
1.120
1.340
1.520
1.680
1.840
7.500
4.
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Loker
2.452
3.000
10.000
11.000
12.000
14.000
50.000
%
14,05
14,22
42,44
43,16
44,43
44,88
44,88
%
--
5,51
4,76
4,53
4,31
4,09
4,09
%
61,32
55,00
56,00
57,00
58,00
58,00
58,00
27,67
72,33
73,70
76,90
79,19
82,97
82,97
Perusa haan
--
--
28
42
70
84
224
Perusa haan
--
1.977
2.101
2.164
2.229
2.300
2.300
Jiwa
--
60
88
130
140
150
568
Nilai
64,16
64,29
65,00
67,00
68,00
69,00
69,00
%
100
100
100
100
100
100
100
Nilai
--
62,00
62,51
65,00
67,50
70,00
70,00
5.
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 6. Prosentasi Perusahaan Yang Berkasus tentang Ketenagakerjaan 7. Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 8. Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 9. Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Ketenagakerjaan 10. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 11. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi 12. Nilai Evaluasi AKIP 13. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti 14. IKM
%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
2.3.1. Hasil REVIU IKU-RENSTRA Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RENSTRA : 1.
Penggabungan tujuan 1 (satu) “menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif
sesuai
perkembangan
pasar
kerja”
dengan
tujuan
2
(dua)
“meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja” menjadi 1 (satu) tujuan, yaitu “Menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja dalam upaya peningkatan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja” setelah dikaji lebih mendalam
merupakan
satu
kesatuan
arah,
maksudnya
adalah
ketika
meningkat kompetensi tenaga kerja, penempatan atau peluang kerja pun akan meningkat; Tujuan di atas, semula masing-masing hanya 1 (satu) sasaran, yaitu untuk nomor 1 : “Peningkatan Kualitas SDM
Tenaga Kerja”
dan nomor 2:
“Peningkatan Penempatan Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”, setelah REVIU menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka; 2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja; 3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, semula hanya indikator dari Tujuan 2, setelah dilakukan REVIU indikator tersebut harus naik menjadi sasaran karena merupakan target RPJMD 2013-2018 yang pencapaiannya melibatkan SKPD terkait yang membidangi investasi, ekonomi, dan sumber daya manusia. Sasaran “Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja” lebih tepat digunakan, untuk mengukur berapa rasio tenaga kerja yang kompeten terdaftar, ditambah dengan pengujian sertifikasi peserta latihan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, karena sasaran awal “Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja” hanya mengukur rasio pelatihan dibanding dengan peserta latihan. selanjutnya sasaran ketiga tetap sama dengan IKU RENSTRA sebelum REVIU, dianggap sangat tepat untuk mengukur Tujuan nomor 1. Selanjutnya masing-masing sasaran di atas diukur dengan indikator : “Tingkat Pengangguran Terbuka” untuk sasaran 1; “Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten” dan “Jumlah Calon Wirausaha Baru” indikator sasaran 2; “Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru” dan “Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan” merupakan indikator sasaran 3. Tingkat pengangguran terbuka otomatis menurun sebagai jika tersedia lowongan pekerjaan baru, dan tentunya harus terjadi penempatan tenaga kerja; 20
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
penempatan tenaga kerja akan terjadi jika tenaga kerja mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, kemudian apabila tidak mendapatkan pekerjaan secara formal, pencari kerja didorong agar menjadi wira usaha baru, dengan diikutsertakan dalam pelatihan calon wira usaha baru. 2.
Tujuan sebelum REVIU “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan
penyelesaian
kasus
PHI/PHK
dalam
upaya
melaksanakan
perlindungan tenaga kerja” kalimatnya disederhanakan cukup mencantumkan: “Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan”. Sasaran setelah REVIU menjadi 4 (empat) adalah : Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan; Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; dan Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan; menambah sasaran baru, dimana sebelum REVIU hanya : Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB). “Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan” tujuannya untuk mengukur kemampuan kinerja Disnaker melalui penurunan rasio kasus yang masuk dari tahun ke tahun, dari sasaran tersebut ditindaklanjuti dengan penyelesaian kasus yang masuk melalui Perjanjian Bersama, indikator ini sangat sulit dicapai karena memerlukan waktu dan kemampuan maksimal para pejabat mediator. Sasaran “Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek” untuk mengukur tingkat kesejahteraan pekerja melalui kepesertaan program jamsostek, yaitu penjaminan kecelakaan kerja, penjaminan hari tua, dan penjaminan pensiun. Sasaran Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan, adalah tahapan awal untuk mengukur kepatuhan perusahaan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
ketenagakerjaan,
khusus kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang didalamnya mewajibkan perusahaan melaporkan
atas
ketaatannya
terhadap
33
(tigapuluh
tiga)
norma
ketenagakerjaan. 3.
“Meningkatkan penempatan transmigrasi” adalah tujuan sebelum REVIU. Penempatan Transmigrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat, tidak dapat dijadikan sasaran pemerintah daerah, tercapai tidaknya sasaran tersebut tergantung pada kebijakan pusat, maka tujuan yang tepat setelah REVIU 21
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
menjadi : “Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Bertransmigrasi”; dan Sasaran “meningkatnya minat bertransmigrasi” indikatornya “jumlah calon transmigran terseleksi” 4.
Tujuan Meningkatkan kualitas
kinerja dengan prinsip good governance di
lingkungan
sasaran
Disnaker
dengan
Akuntabilitas Kinerja Birokrasi; dan
:
Meningkatnya
Kapasitas
dan
Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik. Setelah di Reviu masih tetap, hanya indikatornya dari 4 (empat) menjadi 3 (tiga) yaitu Nilai Evaluasi AKIP, Prosentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti, dan Nilai IKM. 5.
Kemudian pada tanggal 24 Juni 2015 dilakukan Pra Evaluasi SAKIP dimana dari pihak Tim Evaluator Kemmenpan menyarankan adanya Indikator Tujuan sebagaimana dan sudah tercantum dalam tabel di atas.
2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran dapat tercapai.Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapai kelancaran dan keterpaduan sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran. Dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pokok urusan pemerintahan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempedomani dokumen perencanaan : 1.
RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018;
2.
Rencana Strategis Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018;
3.
Perjanjan Kinerja Reviu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014. 22
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2013-2018 urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebelum dan setelah di-REVIU adalah : Tabel. 2.8. Strategis dan Arah Kebijakan Sebelum dan Setelah REVIU Strategi Sebelum Reviu
Arah Kebijakan Setelah Reviu
Sebelum Reviu
Setelah Reviu Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, profesionalisme kepelatihan, Peningkatan Penempatan dan perluasan Kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dan profesionalisme kepelatihan;
1.
Pelatihan calon wira usaha baru dan uji kompetensi tenaga kerja, dan penyiapan lowongan pekerjaan baru, serta perlindungan ketenagakerjaan
Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam upaya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan perlindungan ketenagakerjaan
Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka
2.
Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja; Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja; Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya kesejahteraan pekerja; dan mewujudkan kesdaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja dalammelaksanakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan
Pemberian kesempatan memperoleh pelatihan, peningkatan kompetensi kerja dan produktivitas tenaga kerja; Mengupayakan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan, dan fasilitasi terciptanya perluasan kerja; Mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerjadalam mewujudkan kesadaran dan kepatuhan pengusaha danpekerja dalam melaksanakan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan
Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta profesionalisme kepelatihan; Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
Meningkatkan pembinaan, pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta perlindungan tenaga kerja;
Meningkatkan pembinaan, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pengawasan ketenagakerjaan;
Peningkatan jumlah lokasi penempatan transmigrasi, dan jumlah pemberangkatan transmigran. Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD. Meningkatkan efektifitas dn kualitas pelayanan publik
Peningkatan minat masyarakat untuk bertransmigrasi
Meningkatkan kerjasama antar daerah/penempatan transmigrasi, dan penyuluhan transmigrasi; Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Meningkatkan kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi, dan penyuluhan transmigrasi Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3.
4.
5.
6. 7.
23
Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja SKPD.
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Meningkatkan penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
Strategi dan Arah Kebijakan Kesatu didukung oleh semua program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Kedua dan ketiga dilaksanakan melalui program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan program Peningkatan Kesempatan Kerja yang merupakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan UPT Balai Latihan Kerja, dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan
Keempat
dilaksanakan
melalui
program
Perlindungan
dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, tugas pokok dan fungsi Bidang Pembinaan
Hubungan
Industrial
dan
Jamsostek,dan
Bidang
Pengawasan
Ketenagakerjaan, serta UPT Hiperkes; Strategi dan Arah Kebijakan Kelima dilaksanakan
melalui
program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi;
dan
Program Transmigrasi Regional, pelaksananya adalah Seksi Transmigrasi di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Strategi dan Arah Kebijakan Keenam dan Ketujuh leadernya adalah 5 Program Non Urusan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat.
2.5.
Perjanjian Kinerja 2014
Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandtangani dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala SKPD dengan Walikota Bandung merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Perjanjian Kinerja sebelum dan setelah REVIU sebagai berikut : Tabel 2.9. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Sebelum Reviu) NO
SASARAN
1.
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja;
1
2.
Peningkatan penempatan kerja dan perluasan
24
INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET
Rasio Tenaga Kerja terampil dan produktif
Persen
50,00%
2
Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen
10,78%
3
Lapangan PekerjaanBaru
Loker
3000
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
kesempatan kerja
4
Wira Usaha Baru
Orang
1.120
5
Tingkat penempatan pencari kerja
Persen
14,22%
3.
Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
6
Rasio Penyelesaian kasus Perselsishan Hubungan Industrial, selesai melalui Perjanjian Bersama (PB)
Persen
55,00%
4.
Peningkatan lokasi dan penempatan transmigrasi
7
Jumlah pemberangkatan Transmigran
8 KK
50,00%
5.
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi
8
Nilai Evaluasi AKIP
Kategori
Baik
6.
Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi
9
Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Persen
100%
10
Prosentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah
Persen
100%
11
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kategori
Baik
7.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Setelah di REVIU dari jumlah enam sasaran (sasaran satu dan sasaran dua digabung) menjadi lima sasaran, dan dari sebelas indikator jumlahnya menjadi sepuluh indikator, sebagaimana di bawah ini : Tabel 2.10. Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014 (Setelah Reviu Tahun 2015) NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
%
10,78
1.
Menurunnya Tingkat 1. Pengangguran Terbuka
2.
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja
2.
Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten
%
81,23
3.
Jumlah Calon Wirausaha Baru
0rang
1.120
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja
4.
Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru
Loker
3.000
5.
Prosentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan
%
14,22
Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan
6.
Prosentase Perusahaan yang berkasus tentang ketenagakerjaan Prosentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
%
5,51
%
55,00
%
72,33
Perusahaan
1.977
3.
4.
7. 8. 9.
25
Tingkat Pengangguran Terbuka
Bab 2 Perencanaan Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2014
5.
Meningkatnya Minat Bertransmigrasi
6.
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
7.
Terwujudan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26
10. Jumlah Calon Transmigran Terseleksi
Jiwa
60
11. Nilai Evaluasi AKIP
Nilai
64,29
12. Prosentase Temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti 13. IKM
Bab 2 Perencanaan Kinerja
%
Nilai
100
62,00