BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Blitar

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2011 - 2016 2.1.1. Pernyataan Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara prouktif. Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016, visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni “Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius Dan Berkeadilan” Dalam visi tersebut dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi, diantara ketujuh misi tersebut yang berkaitan erat dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar adalah misi ketujuh, yaitu Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang profesional dan bersih dari KKN. Tujuan dari Misi tersebut adalah Membentuk birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat, sehingga terwujud birokrasi yang efisien dan efektif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Blitar yang tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menetapkan visinya sebagai berikut : TERWUJUDNYA APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN BERWIBAWA

2.1.2 Pernyataan Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi / SKPD agar tujuan umum organisasi dapat terlaksanan dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukan peran dan program-program instansi kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan mengacu pada visi yang telah

LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

9


ditetapkan maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menetapkan misinya sebagai berikut : 1. Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian yang efektif dan Efisien. Misi ini menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola tentang kepegawaian berkewajiban untuk mengatur atau mengelola arsip atau dokumen serta melayani pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku serta tidak membeda-bedakan antara pegawai. 2. Penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan Kopetensi. Misi ini menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Blitar setiap menempatkan aparutur sesuai dengan formasi yang ada dan tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing personil sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan profesional. 3. Meningkatnya Kompetensi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar selaku SKPD yang menangani masalah Aparatur harus berusaha meningkatkan kemampuan pegawai dalam segala hal dan memiliki skill yang dapat diandalkan sehingga menjadi Aparatur yang displin, profesional dan berwibawa. 4. Meningkatnya pengembangan data kepegawaian yang akurat dan Ketersediaan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar harus mampu menyediakan Aparatur yang profesional dan menyajikan data kepegawaian setiap saat dengan akurat sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan kepegawaian. Misi Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan cara untuk mencapai visi dapat diuraikan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi di setiap Bidang.

2.1.3. Tujuan Startegis Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampai kurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis. Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) dari hasil analisis lingkungan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur yang professional. 2. Meningkatnya penempatan aparatur sesuai kompetensinya.



10


3. Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam melayani masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (outcome) Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang menunjukan peran dari Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Blitar dalam hal Pembinaan Bidang Kepegawaian Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mempertibangankan tujuan program dan kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar Nomor 800 / 165/409.205/2014 tanggal 20 Nopember 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel. 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar NO 1

2.

3.

4

SASARAN RENSTRA SKPD Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran yag efektif dan efisien serta Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable Tercapainya penempatan Aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi Aparatur Meningkatnya pembinaan dan pengembangan etos kerja pegawai

Meningkatnya pelayanan Administrasi Kepegawaian

URAIAN INDIKATOR Prosentase Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi Prosentase pejabat yang dilantik Prosentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) Jumlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan Jumlah Sosialisasi perundang-undangan Prosentase Pegawai yang belum melakukan sumpah PNS Persentase Dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) Jumlah produk data kepegawaian Prosentase peng update an Aplikasi kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar



11


2.2. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Blitar telah membuat penetapan kinerja tahun 2013 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014. Penetapan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar tahun 2014 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Badan Kepegawaian Daerah tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel. 2.2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Target BKD Kab. Blitar Tahun 2014 SASARAN STRATEGIS Tercapainya pelayanan Administrasi Perkantoran yag efektif dan efisien serta Meningkatnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntable

INDIKATOR KINERJA Prosentase Dokumen / Laporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensi aparatur

Prosentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi Prosentase pejabat yang dilantik

Meningkatnya pembinaan dan pegembangan etos kerja pegawai

TARGET

100 %

Prosentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan (struktural, diklat PIM) Prosentase penyelenggaraan pendidikan dan latihan (struktural, fungsional, teknis) Prosentase Kelulusan Ujian Kedinasan Jumlah sosialisasi perundangundangan



1% 17.60% 58,27%

80% 100 % 4 kali

12


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA Prosentase Pegawai melaksanakan sumpah PNS

yang

TARGET 57,33%

Prosentase Dokumen Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (sesuai dengan kewenangannya) Prosentase Produk Data Kepegawaian

100% 100 %

Prosentase Peng-Updatetan Data Kepegawaian Pemerintah Kab. Blitar

75%

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi baik itu dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, Target dan Biaya melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2014. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran. Dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar mengajukan anggaran sebesar Rp. 4.227.999.525,- (Empat Milyar Tuju Ratus Dua Puluh Tuju Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiyayai program / kegiatan sebagaiaman tabel dibawah ini. Tabel. 2.3. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2014 Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan Pegawai yang pensiun Pemindahan Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Diklat Dasar Pajak Bumi Bangunan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah/Pengiriman Diklatpim Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Anggaran 357.205.265,00 357.205.265,00 201.026.800,00 201.026.800,00 54.717.500,00 45.037.500 9.680.000 1.121.300.000,00 56.732.500 712.072.500 52.272.500 73.130.000 96.762.500 77.575.000 52.755.000

13


Program/Kegiatan Program Peningkatan Sistem Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Paraja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemrosesan Penanganan LP2P Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum dan Konversi NIP Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Proses Pengambilan Sumpah PNS Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pembinaan PNS Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PEGAWAI Pengangkatan GTT/PTT menjadi CPNS Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Penyusunan Produk Data Kepegawaian

Anggaran 3.163.125,00 3.163.125,00 2.372.904.335,00 166.425.000 365.761.435 227.911.500 61.090.000 28.627.500 76.735.000 12.950.000 1.283.192.400 9.183.750 22.518.750 23.344.000 16.760.000 9.297.500 15.275.000 53.832.500 117.682.500 82.055.000 24.877.500 10.750.000

2.3. PERUBAHAN ANGGARAN DAN KEGIATAN Dalam perjalanan waktu kegiatan Badan Kepegawaian Daerah mengalami penambahan/pengurangan pagu kegiatan melalui perubahan anggaran dan kegiatan, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan permintaan dari luar serta kebutuhan interen Badan Kepegawaian Daerah selain itu juga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggarannya digeser ke Kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan. Adapun kegiatan tambahan yang dilakukan pada waktu perubahan anggaran Kegiatan adalah sebagai berikut : Tabel. 2.4. Perubahan Anggaran dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2014 Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2014


Anggaran 373.271.265,00 373.271.265,00 289.370.599,00 289.370.599,00

14


Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pemulangan Pegawai yang pensiun Pemindahan Tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Pegawai BKD Kab. Blitar Diklat Dasar Pajak Bumi Bangunan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS daerah/Pengiriman Diklatpim Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bintek Akuntnasi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Program Peningkatan Sistem Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Perceraian PNS Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Paraja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemrosesan Penanganan LP2P Proses Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, taspen, Bapertarum dan Konversi NIP Proses Pengusulan Tanda Penghargaan Satyalencana bagi PNS Proses Pengambilan Sumpah PNS Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pembinaan PNS Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PEGAWAI Pengangkatan GTT/PTT menjadi CPNS Penyusunan Formasi/Bezeting Kekuatan Pegawai Penyusunan Produk Data Kepegawaian

54.717.500,00 45.037.500 9.680.000 2.201.527.886,00 52.582.500 1.038.072.500 231.377.886 70.872.500 44.185.000 139.907.500 77.575.000 69.955.000 477.000.000 4.643.125,00 4.643.125,00 2.600.706.650,00 152.650.000 698.757.500 227.892.000 61.090.000 56.227.500 2.235.000 12.950.000 1.282.994.400 23.288.750 23.344.000 16.760.000 9.297.500 18.670.000 14.550.000 203.762.500 179.565.000 13.447.500 10.750.000

Penambahan Kegiatan baru Setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK), Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Daerah keseluruhan menjadi Rp. 5.727.999.525,-



15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents