BAB II PENGATURAN LEMBAGA DANA PENSIUN DI INDONESIA. A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun

BAB II PENGATURAN LEMBAGA DANA PENSIUN DI INDONESIA

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun 1. Pengertian Lembaga Dana Pensiun Istilah dana pensiun sebagai badan hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan program pensiun bagi karyawan pemberi kerja/perusahaan. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut, dasar penyelenggaraan program pensiun adalah Arbeiderfonsend Ordonantie Nomor 377 Tahun 1926, sebagai pelaksanaan dari pasal 1601 s KUH Perdata buku III 16 yang berbunyi : Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang mengikat diri buruh itu untuk menggunakan upah atau pendapatannya yang lain seluruhnya atau sebagian menurut cara tertentu atau untuk membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dan orang tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. Dan ketentuanketentuan tersebut, dikecualikan perjanjian yang mengikutsertakan buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Sementara itu, yang dimaksud dengan manfaat pensiun adalah pembayaran berkala

16

Zulaini Wahab, Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2001), hal 1

Universitas Sumatera Utara

yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. 17 Pada hakikatnya pengelolaan dana oleh dana pensiun merupakan tabungan masyarakat (dalam hal ini peserta dana pensiun) yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang untuk dinikmati hasilnya setelah peserta pensiun. Dalam Dictionary of Accounting, dana pensiun diartikan sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. 18 Menurut Zulaini Wahab, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan pembayaran berkala kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat lain, dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dalam peraturan dana pensiun. Status sebagai badan hukum diperoleh dana pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Karena dalam memastikan dan mengamankan manfaat pensiun tersebut mutlak diperlukan pemisahan dana pensiun harus terpisah dari kekayaan pendirinya, Undang-Undang Dana Pensiun menetapkan dana pensiun sebagai badan hukum. Dana Pensiun selaku badan hukum(persona standi in judicio), subjek hukum mandiri diurus serta dikelola oleh pengurus di bawah pengawasan dewan pengawas. 19

Sebelum lahirnya Undang-Undang Dana Pensiun, dikenal beberapa istilah program pensiun, yaitu: 20 Program pensiun yang dikelola oleh perusahaan/pemberi kerja yang dibayarkan dari cadangan perusahaan (book reserved) atau dar biaya perusahaan (pay as you go); 17

Pasal 1 angka 1 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana

Pensiun 18

(1) A Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal 4. 19 (2) Zulaini Wahab, Segi Hukum Dana Pensiun, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal 34. 20 Zulaini Wahab, loc.cit, hal 1.


1. Program pensiun yang dikelola oleh yayasan dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya, dan telah memperoleh fasilitas perpajakan dari pemerintah; 2. Program pensiun pegawai negeri sipil dan pejabat negara yang dikelola oleh PT taspen; 3. Program pensiun anggota TNI dan Polri yang dikelola oleh PT Asabri. Program pensiun yang dikelola oleh Perusahaan tersebut ada yang diatur dengan Peraturan Perusahaan, dan ada pula yang diatur dengan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara Serikat Pekerja mewakili Karyawan/Pekerja dengan perusahaan, dan program pensiun ini tidak memperoleh fasilitas pajak sebagaimana halnya Yayasan dana pensiun, program pensiun Pegawai negeri sipil(PNS) dan pejabat negara serta program pensiun TNI dan Polri. Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian


yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. 21 Jadi kegiatan perusahaan Dana Pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran ini kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. 22 Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan yang memberi fasilitas penundaan pajak penghasilan seperti dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi : “Iuran yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi Kerja maupun oleh Karyawan dan penghasilan Dana Pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari obyek pajak”.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya suatu Dana Pensiun, dapat di lihat dari beberapa sisi : 23 1. Sisi Pemberi Kerja a. Kewajiban Moral: Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor produksi. Kewajiban 21

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal , 325. 22 Ibid. 23 Ibid.


moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya. b. Loyalitas: Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. c. Kompetisi Pasar Tenaga Kerja: Dengan memasukkan Program Pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan tenaga yang profesional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas adalah tawaran menfaat pensiun pada karyawan tersebut. 2. Sisi Karyawan a. Rasa Aman:


Rasa aman karyawan terhadap masa yang akan datang dalam arti mempunyai penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis setelah dia memasuki masa pensiun. Harapan ini akan sangat mempengaruhi kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif. b. Kompensasi Yang Lebih Baik: Kompensasi yang lebih baik yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. 3. Sisi Pemerintah Dengan adanya Dana Pensiun, bagi karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. 4. Sisi Masyarakat Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai

pembangunan

nasional

dalam

rangka

menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Selain tujuan dan kegunaannya, pensiun juga memiliki manfaat. Manfaat dari pensiun adalah : 24 a. Manfaat Pensiun Normal:

24

Juli Irmayanto dkk, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2004), hal 259.


Manfaat pensiun normal adalah manfaat yang diterima peserta ketika

mencapai

usia

pensiun

normal

atau

sebaliknya.

Setiap

lembaga/perusahaan menetapkan umur pensiun normal antara 45 sampai 60 tahun, sesuai kebijakan masing-masing berdasrkan kepentingannya. b. Manfaat Pensiun Dipercepat: Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat yang diterima bila peserta berhenti bekerja atau tak berpenghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya dapat diterima paling lambat 1 bulan sejak peserta berhenti bekerja. c. Manfaaat Pensiun Cacat: Manfaat pensiun cacat adalah manfaat yang diterima bila peserta menderita cacat. Hak ini timbul jika peserta dinyatakan oleh dokter dan disetujui dana pensiun bahwa yang bersangkutan menderita cacat. d. Manfaat Pensiun Ditunda: Manfaat pensiun ditunda adalah hak yang diterima jika peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal. Pembayarannya ditunda sampai peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal.

2. Dasar Hukum Lembaga Dana Pensiun (1) Program Pensiun Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Selama lebih kurang tujuh puluh tahun, program pensiun diselenggarakan berdasarkan Arbeidersfondsen Ordonnantie (Staatsblad


Tahun 1926 Nomor 377). Arbeidersfondsen Ordonnantie merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata. Pada dasarnya Pasal 1601 s KUH Perdata mengatur tentang perlindungan hukum bagi kaum pekerja. Pasal 1601 s KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : “Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang

mengikat

diri

buruh

itu

untuk

menggunakan

upah

atau

pendapatannya yang lain seluruhnya atau sebagian menurut cara tertentu atau untuk membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dan orang tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. Dan ketentuanketentuan tersebut, dikecualikan perjanjian yang mengikutsertakan buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang”. KUH Perdata menggunakan istilah “buruh” untuk menyebut pekerja, dan “majikan” untuk menyebut pengusaha. Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702), sudah tidak dipergunakan lagi setelah istilah “buruh” dan “majikan” , tetapi diganti dengan istilah “pekerja” dan “pengusaha”. “Pekerja” adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah (Pasal 1 angka

(3)

Undang-Undang

Ketenagakerjaan.

“Pengusaha”

Nomor adalah:

25 (1)

Tahun orang

1997

tentang

perseorangan,


persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (2) orang perseorangan, persekutuan, atau hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; (3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan (2) di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Inti dari ketentuan Pasal 1601 s KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut: 25 Tidak diperbolehkan pengusaha mengadakan atau membuat perjanjian dengan pekerja yang mengharuskan pekerja menggunakan upah atau penghasilan yang diterimanya menurut cara-cara tertentu yang ditetapkan pengusaha ataupun membeli barang-barang keperluan seharihari di suatu tempat atau pada pihak tertentu yang ditentukan oleh pengusaha.

Pengusaha diperbolehkan mengadakan atau membuat perjanjian dengan pekerja yang memberikan kesempatan kepada pekerja yang memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menjadi peserta dalam satu dana sepanjang dana tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Sekalipun dalam Pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata disebutkan kata dana, KUH Perdata tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian/definisi perkataan dana tersebut. Berkaitan dengan itu dapat dipertanyakan apakah yang dimaksud dengan dana menurut Pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata.Dana adalah badan yang menyelenggarakan

25

Zulaini Wahab, Op.Cit, hal 5.


program yang menjanjikan pembayaran manfaat pensiun. Dengan kata lain, dana adalah dana pensiun. 26 Arbeidersfondsen Ordonnantie menafsirkan perkataan dana yang terdapat dalam Pasal 1601 s bagian kedua KUH Perdata dalam dua pengertian sekaligus, yaitu dana adalah program pensiun sekaligus badan yang menyelenggarakan program pensiun. Arbeidersfondsen Ordonnantie mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu dana, baik sebagai program pensiun maupun sebagai dana pensiun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu dana adalah sebagai berikut. 27 a. Dana harus dikelola oleh suatu pengurus (Pasal 2) b. Uang milik dana hanya boleh ditempatkan atau diinvestasikan dalam bentuk barang tidak berwujud, surat gadai atau saham yang dijamin dengan tanggungan perorangan (Pasal 3) c. Kekayaan dana terpisah dari kekayaan perusahaan/pendiri (Pasal 4) d. Dana dalam mengelola program pensiun harus didasarkan pada peraturan pensiun (Pasal 6) e. Peraturan pensiun, menurut Pasal 9, sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan pembentukan dana; 2. Tata cara penggunaan dana serta pembayaran biaya-biaya yang timbul dari kepengurusan; 3. Tata cara penyimpanan kekayaan dana dan tempat kekayaan itu akan ditempatkan; 26 27

Ibid. Ibid.


4. Jumlah iuran yang harus dibayar peserta; 5. Hak-hak peserta; 6. Akibat dari berakhirnya masa kerja di perusahaan bagi peserta; 7. Tata cara penunjukan pengurus yang berasal dari peserta; 8. Tata cara melakukan perubahan peraturan pensiun; 9. Tata cara penyampaian keluhan, pendapat dan saran-saran dari peserta; 10. Tata cara pembubaran dana; 11. Tata cara penyelesaian yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pensiun; dan 12. Tata cara penyampaian laporan kepada peserta. Walaupun telah ada ketentuan yang mengatur pembentukan dana untuk menyelenggarakan program pensiun sampai dengan lahirnya Undang-undang

Dana

Pensiun,

kelembagaan

dana

tidak

pernah

dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun. Tidak satu pun perusahaan mendirikan wadah yang bernama dana untuk menyelenggarakan program pensiun. Bahkan, Dana Pensiun Bank Indonesia yang dikenal sebagai dana pensiun pertama di Indonesia, merupakan kelanjutan dari sebuah bank yang bernama de Javasche Bank. 28 Di Indonesia, guna mengatasi kekosongan hukum, di dalam praktik telah

digunakan

kelembagaan

“yayasan”

sebagai

wadah

untuk

menyelenggarakan program pensiun. Untuk memberikan ciri yang dapat

28

Ibid.


membedakan antara yayasan yang menyelenggarakan program pensiun dengan yayasan yang tidak menyelenggarakan program pensiun, “yayasan” yang menyelenggarakan program pensiun, mempergunakan istilah “yayasan pensiun” atau “yayasan dana pensiun”. Akan tetapi, istilah yang paling umum digunakan dan dikenal oleh masyarakat luas adalah “yayasan dana pensiun”. Misalnya Yayasan Dana Pensiun Pertamina, Yayasan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. 29 Walaupun kelembagaan yayasan cukup lama dipergunakan sebagai wadah untuk menyelenggarakan program pensiun, sampai dengan lahirnya Undang-undang Dana Pensiun yang menyatakan bahwa kelembagaan yayasan

tidak

dapat

digunakan

lagi

sebagai

wadah

untuk

menyelenggarakan program pensiun, tidak ada satu ketentuan perundangundangan pun, baik setingkat undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai kelembagaan yayasan. Baru pada awal bulan Agustus 2001 pemerintah menerbitkan UndangUndang tentang Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan). (2) Program Pensiun setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Dengan diakuinya kelembagaan dana pensiun sebagai badan hukum, yang berarti pula menambah khazanah perbendaharaan istilah tentang lembaga badan hukum di Indonesia, di samping badan hukum yang telah ada seperti perseroan terbatas (PT) dan koperasi, memberikan

29

Ibid.


jaminan kepastian penyelenggaraan program pensiun setelah berlakunya Undang-Undang Dana Pensiun. Adanya komitmen Undang-Undang Dana Pensiun untuk menjadikan dana pensiun bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan peserta, semakin memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan program pensiun. Komitmen tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Umum Undang-Undang Dana Pensiun yang menyebutkan sebagai berikut : “Undang-undang

Dana

Pensiun

diharapkan

membawa

pertumbuhan Dana Pensiun di Indoensia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat”. Sebagai pelaksanaan dari komitmen tersebut, Undang-undang Dana Pensiun secara mendasar melakukan perubahan terhadap pengelolaan dana pensiun antara lain meliputi hal-hal berikut : 1. Penetapan Jenis Dana Pensiun dan Batasan Kepesertaan Menurut Undang-undang Dana Pensiun, ada dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Undang-undang Dana Pensiun memberikan batasan siapa yang berhak menjadi peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja, yaitu karyawan yang berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun atau telah menikah dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya satu tahun (Pasal 19). Di samping hak tersebut di atas, karyawan juga tetap dilindungi haknya untuk tidak menjadi peserta dana pensiun, khususnya apabila karyawan harus membayar iuran. Dalam suatu dana pensiun yang


karyawannya diwajibkan membayar iuran, kepesertaan karyawan harus bersifat aktif dalam arti karyawan yang menjadi peserta harus menyatakan kesediaanya untuk dipotong upah/gajinya setiap bulan (penjelasan Pasal 19). Kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan terbuka bagi perorangan, baik karyawan pemberi kerja maupun pekerja mandiri(Pasal 42 Undang-Undang Dana Pensiun). Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta dana pensiun terdiri atas peserta aktif dan peserta pensiunan. 30 1) Peserta Aktif Peserta aktif adalah setiap peserta dana pensiun yang masih aktif membayar iuran. Peserta aktif terdiri atas (1) peserta aktif pada Dana Pensiun Pemberi Kerja; dan (2) peserta aktif pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Adapun peserta aktif pada Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah sebagian atau seluruh karyawan dari perusahaan pensiri Dana Pensiun dan mitra pendiri dana pensiun (apabila ada) yang memenuhi persyaratan sebagai peserta. Peserta aktif pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah sebagian atau seluruh karyawan perusahaan atau pekerja mandiri yang menjadi peserta dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. 2) Peserta Pensiunan Peserta pensiunan adalah setiap peserta yang tidak aktif membayar iuran lagi dan telah menerima manfaat pensiun. Peserta pensiunan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan program pensiun

30

Ibid.


manfaat pasti, menerima manfaat pensiun dari dana pensiun yang bersangkutan. Adapun peserta pensiunan pada dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau peserta pensiunan pada dana pensiun lembaga keuangan yang menerima manfaat pensiun dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh peserta dengan cara membeli anuitas seumur hidup yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.

2. Dana Pensiun tidak boleh menyelenggarakan Program di luar Program Pensiun Pada masa belakunya Arbeidersfondsen Ordonnantie, yayasan dana pensiun bebas menjalankan usahanya. Yayasan dana pensiun dapat menjalankan bermacam-macam program di samping program pensiun, seperti program tunjangan hari tua, program bea siswa, pinjaman kepada peserta pensiunan, penggantian biaya perawatan/kesehatan, dan program lainnya yang bersifat sosial. Sejak berlakunya Undang-undang Dana pensiun, dana pensiun hanya diperkenankan menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun tidak diperkenankan menyelenggarakan program diluar program pensiun apa pun nama dan bentuknya, kecuali bagi dana pensiun yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Dana Pensiun, telah diberikan izin menyelenggarakan program tunjangan hari tua di samping program pensiun. 31 Undang-Undang Dana Pensiun menyebutkan bahwa dana

31

Pasal 61 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun


pensiun yang menyelenggarakan program tunjangan hari tua tetap dapat melanjutkan program tersebut sampai selesainya seluruh kewajiban kepada peserta program tunjangan hari tua yang telah terdaftar sebagai peserta pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Dana Pensiun. Setelah itu, dana pensiun yang bersangkutan dilarang menerima peserta baru dalam penyelenggaraan program tunjangan hari tua. Program tunjangan hari tua adalah program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara sekaligus (lumpsum) yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu ( biasanya usia pensiun) untuk keperluan pemenuhan perumahan peserta pada hari tua atau modal kerja apabila peserta pada hari tua akan membuka usaha atau untuk keperluan lainnya seperti membiayai sekolah anak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mulai tanggal 20 April 1992, setelah 20 April 1992, dana pensiun yang telah menyelenggarakan program tunjangan hari tua di samping program pensiun tidak diperkenankan lagi menerima peserta baru dalam program tunjangan hari tua. 32 Maksud Undang-Undang membatasi kegiatan dana pensiun dengan hanya menyelenggarakan program pensiun adalah agar kekayaan dana pensiun terlindungi dari pembayaran-pembayaran di luar tujuan utamanya yang dapat menggangu kecukupan dana dalam jangka panjang untuk pembayaran manfaat pensiun peserta. 33

32 33

Zulaini Wahab, Loc.Cit, hal 24. Ibid.


Untuk

menjamin

bahwa

dana

pensiun

benar-benar

menyelenggarakan program pensiun dan tidak menyelenggarakan program lain diluar program pensiun, perundang-undangan di bidang dana pensiun melakukan pembatasan dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut: Setiap pembentukan dana pensiun wajib mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Pengesahan pembentukan dana pensiun dilakukan melalui pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun yang bersangkutan (lihat Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Dana Pensiun). Peraturan dana pensiun dari suatu dana pensiun hanya dapat menjadi dasar penyelenggaraan satu jenis program pensiun (lihat Pasal 5 ayat 1 Peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 1992). Dana pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apa pun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (lihat Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dana pensiun). Di dalam peraturan dana pensiun harus dicantumkan biaya yang merupakan beban dana pensiun (lihat Pasal 4 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992).

3. Dana Pensiun harus dikelola secara Transparan Di Amerika Serikat, dana pensiun dikelola berdasarkan hubungan kepercayaan (fiduciary). Menurut undang-undang yang berlaku di Amerika serikat, yaitu undang-undang tentang jaminan pendapatan bagi pensiunan karyawan swasta tahun 1974 (Employee Retirement Income Security Act), disingkat ERISA. Dana pensiun harus dikelola oleh tenaga


yang berpengalaman, tekun dan dapat dipercaya serta adanya prinsip diversifikasi invesatasi kekayaan dana pensiun. Untuk itu, diperlukan dokumen hukum yang menjadi dasar atau landasan dari hubungan kepercayaan tersebut, yaitu Peraturan Dana Pensiun dan Arahan Investasi. Dokumen tersebut harus dibuat secara transparan. 34 Ada dua alasan utama mengapa dana pensiun harus dikelola secara transparan, yaitu sebagai berikut : a) Dana pensiun memperoleh fasilitas atau keringanan pajak dari pemerintah. b) Dana pensiun harus dikelola secara transparan untuk memastikan bahwa kekayaan dana pensiun dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga dapat terhindar benturan kepentingan antara pengelola (pengurus) dana pensiun yang notabene sebagai kepanjangan tangan pendiri dengan kepentingan peserta atau pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun. Ternyata Dana Pensiun di Indonesia menganut prinsip yang hampir sama dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Berdasarkan Undangundang Dana Pensiun, program pensiun harus dikelola secara transparan. Sebagai dukungan atas penyelenggaraan program pensiun secara transparan, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penundaan pajak penghasilan atas iuran yang diterima dana pensiun serta penghasilan dana pensiun dari investasi tertentu (Pasal 49 Undang-Undang Dana Pensiun). 35 34 35

Dennis E.Logue & Jack S.Rader,1997 : 41-43 Ibid.


Untuk mengatur dana pensiun dikelola secara transparan, peraturan perundang-undangan

mewajibkan

pengurus

dana

pensiun

untuk

menyampaikan laporan kualitas pendanaan dan laporan lainnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut (Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992). 1) Kepada Menteri Keuangan berupa : a. Laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. Laporan keuangan semester dan laporan investasi semester yang disusun oleh pengurus; c. Laporan teknis mengenai penyelenggaraan dana pensiun yang disusun oleh pengurus; d. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya tiga tahun sekali atau setiap terjadi perubahan peraturan dana pensiun yang berkaitan dengan iuran peserta dan manfaat pensiun. 2) Kepada pendiri berupa: a. Laporan keuangan dan laporan investasi dana pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. Laporan tahunan pengurus; c. Keterangan lainnya tentang keadaan dan penyelenggaraan dana pensiun; 3) Kepada peserta mengenai: a. Neraca dan perhitungan hasil usaha; b. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan;


c. Setiap perubahan peraturan dana pensiun; d. Pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

3. Jenis-Jenis Dana Pensiun Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 dalam Pasal 2, Dana Pensiun dapat digolongkan kedalam beberapa jenis yaitu : 1. Dana Pensiun Pemberi Kerja Dibentuk

oleh

orang

atau

badan

yang

mempekerjakan

karyawan,selaku pendiri, dan untuk menyelenggarakan PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) atau PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dibentuk oleh Bank, atau Perusahaan Asuransi Jiwa (PAJ), yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja pesertanya (UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun) Jadi pengelolaan dana pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja (DPPK) atau lembaga keuangan (DPLK). Perusahaan mempunyai beberapa alternatif. Alternatif ini disesuaikan dengan tujuan perusahaan tanpa menghilangkan hak karyawannya. Alternatif yang dapat dipilih tersebut antara lain: 1. Mendirikan sendiri dana pensiun bagi karyawannya;


2. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun Lembaga Keungan lainnya; 3. Bergabung dengan dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja lain atau; 4. Mendirikan dana pensiun secara bersama-sama dengan pemberi kerja lainnya. Selanjutnya penyelenggaraan dana pensiun Lembaga Keuangan dapat pula dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan di atas program pensiun yang dapat dijalankan adalah: 36 1. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang diterima oleh peserta tergantung pada besarnya iuran pasi, hasil pengembangan dana tersebut diinvestasikan serta lamanya menjadi peserta. 2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau Program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. 3. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK) 36

Juli Irmayanto, Bank dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti,2004), hal 257.


Adalah program pensiun iuran pasti, yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun yang ada sesuai dengan tujuan masing-masing. Jenia-jenis pensiun yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara umum jenis pensiun yang dapat dilihat oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain: 37 1. Pensiun normal Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang ditetapkan perusahaan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. 2. Pensiun Dipercepat Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. 3. Pensiun Ditunda Merupakan pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai.

37

Ibid.


4. Pensiun Cacat Pensiun yang diberikan bukan karena usia akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk diperkerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal.

B. Asas-Asas Lembaga Dana Pensiun Asas-asas pokok yang di dalam ilmu hukum disebut asas hukum merupakan unsur yang penting dari peraturan hukum. Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif). Kalau peraturan hukum konkret itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, asas hukum diterapkan secara tidak langsung. 38 Sementara itu, menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Selain disebut landasan, asas hukum disebut juga sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio logis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan melahirkan

38

peraturan-peraturan

selanjutnya.

Lebih

lanjut

Satjipto

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal 32.


mengatakan, karena asas-asas hukum mengandung tuntutan etis, asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. 39 Menurut penjelasan umum Undang-Undang Dana Pensiun, asasasas pokok yang berlaku dalam Undang-Undang Dana Pensiun adalah: 1. Asas Keterpisahan Kekayaan Dana Pensiun dan Asas Penyelenggaraan dalam Sistem Pendanaan 2. Asas ini didukung oleh adanya suatu badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undangundang. Asas keterpisahan kekayaan tidak dapat dipisahkan dengan asas penyelenggaraan dengan sistem pendanaan. Berdasarkan asas ini dapat dikemukakan hal-hal berikut: Kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran, terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya. Penyelenggaraan dana pensiun baik bagi karyawan maupun pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan sistem pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan. Permasalahan hukum yang timbul adalah berkenaan dengan pengelolaan DPLK di mana hampir tidak ada batas pemisah antara

39

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 45.


kekayaan dana pensiun dan kekayaan pendiri nya. Walaupun UndangUndang Dana Pensiun telah menetapkan kekayaan dana pensiun merupakan

kekayaan

yang

terpisah

dari

kekayaan

pendirinya,

kenyataannya, DPLK dikelola oleh pendiri dengan menggunakan prasarana dan fasilitas milik pendiri. 40 Pada umumnya dalam praktik, DPLK berkantor satu tempat dengan kantor pendirinya, dan pelaksanaan pengurusan sehari-hari dari DPLK dilakukan oleh karyawan pendiri. Dengan kata lain, DPLK tidak perlu mengeluarkan modal sendiri untuk mendukung kegiatan operasionalnya karena cukup memanfaatkan fasilitas milik sendiri mulai dari peralatan kantor sampai dengan biaya operasionalnya. Akibatnya, di dalam laporan keuangan dana pensiun tidak terdapat biaya operasional DPLK berupa biaya gaji karyawan, biaya kantor, beban penyusutan dan biaya operasional lainnya karena memang menjadi beban pendiri. Bersamaan dengan itu, program pensiun ditawarkan kepada masyarakat luas seolaholah disamarkan sebagai produk jasa dari bank atau perusahaan asuransi jiwa pendirinya. Apabila keadaan ini dibiarkan secara terus-menerus, terdapat kecenderungan

kekayaan

pendiri

dipergunakan

untuk

membiayai

operasional dana pensiun, yang tentunya akan merugikan pendiri di samping pendiri kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima dari jasa pengelolaan dana pensiun. Apabila diteliti lebih jauh, menurut Zulaini Wahab, Timbulnya permasalahan di atas berpangkal dari praktik pemasaran produk DPLK 40

Zulaini Wahab, Loc.cit, hal 64


dengan memanfaatkan nama dan reputasi yang dimiliki oleh pendirinya yang telah cukup luas dikenal oleh masyarakat dan jaringan operasional pendiri berupa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan jaminan dan kemudahan pelayanan kepada peserta. Semakin lama joint operation ini menempatkan program pensiun yang seharusnya dikelola sendiri oleh dana pensiun menjadi dikelola oleh pendirinya, baik di kantor pusat maupun dikantor-kantor cabangnya, dampaknya kepada masyarakat akan menimbulkan adanya penilaian bahwa program pensiun yang ditawarkan oleh DPLK merupakan produk dari bank atau perusahaan asuransi jiwa dan DPLK bukan merupakan badan hukum terisah dari badan hukum pendirinya. Hal itu berarti adanya penyesatan informasi bagi masyarakat dan dapat menjadi bumerang bagi pediri sendiri jika pada suatu saat terjadi sengketa hukum antara DPLK dan peserta, terutama bila DPLK melakukan tindakan wanprestasi terhadap peserta pendiri dengan sendirinya akan turut digugat oleh peserta karena dianggap DPLK adalah identik dengan pendirinya. 41

2

Asas Pembinaan dan Pengawasan Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan

dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun (Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun). Asas ini didukung oleh : 1). Pemberian wewenang kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun; 2). Pemberian wewenang Menteri Keuangan untuk menerbitkan berbagai keputusan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang dan peraturan pemerintah di bidang dana pensiun. Kegiatan pemeriksaan tersebut meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data atau

41

Ibid.


keterangan mengenai dana pensiun untuk memperoleh keyakinan terhadap kebenaran laporan periodik, kesesuaian penyelenggaraan dana pensiun terhadap Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta efektivitas penyelenggaraan dana pensiun. 3

Asas Penundaan Manfaat Penghimpunanan dana dalam penyelenggaraan program pensiun

dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakkan secara berkala. Asas penundaan manfaat sejalan dengan prinsip pengikatan dana yang dianut dana pensiun. Agar kesinambungan penerimaan peserta setelah yang bersangkutan pensiun terjamin, hak serta atas nama pensiun harus tercantum secara tegas dalam peraturan dana pensiun. Meskipun masalah hak peserta pengaturannya diserahkan kepada peraturan dana pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun memberi batasan yang harus dipenuhi oleh pendiri dana pensiun dalam menyusun peraturan dana pensiun, antara lain mengenai hal-hal berikut : 1. Hak terdahap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun tidak dapat dialihkan maupun disita (Pasal 20 ayat 1 UndangUndang Dana pensiun). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian bagi peserta bahwa pada saatnya peserta akan memperoleh manfaat pensiun secara berkala. Dalam praktik, banyak kita temui adanya penjaminan hak pensiun kepada pihak lain sehingga


pada saat penerimaan manfaat pensiun, peserta tidak memperoleh manfaat pensiun lagi. 2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran manfaat pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan manfaat pensiun yang diperoleh dari dana pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana pensiun ( Pasal 20 ayat 2). Asas ini didukung dengan penetapan jenis-jenis manfaat pensiun, yang terdri atas hal-hal berikut : a. Manfaat pensiun normal ialah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya (Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Dana Pensiun. b. Manfaat pensiun dipercepat ialah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan apabila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal (Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Dana Pensiun). c. Manfaat pensiun cacat ialah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan apabila peserta menderita cacat (Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Dana Pensiun). d. Pensiun ditunda ialah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang diberhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal,yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun (Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Dana Pensiun).


Asas penundaan manfaat pensiun telah membuat perbedaan perlakuan dalam pembayaran manfaat pensiun. Bagi peserta yang berhak atas pensiun ditunda, mereka harus menunggu dalam waktu yang cukup lama untuk memperoleh manfaat pensiun, sementara ia telah kehilangan penghasilan karena tidak bekerja lagi. Undang-Undang Dana Pensiun tidak memberikan jalan keluar untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta yang berhak atas pensiun ditunda selama ia menunggu sampai mencapai usia 45 tahun. Hal tersebut dapat di pahami mengingat pada saat diterbitkannya Undang-Undang Dana Pensiun, situasi perekonomian Indonesia cukup baik dan stabil. Bukankah selama masa menunggu tersebut peserta yang bersangkutan tetap memerlukan biaya untuk hidupnya, bahkan bukan saja untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk keluarganya. Tanpa disadari, penerapan asas penundaan telah memberatkan peserta yang berhak atas pensiun ditunda terutama peserta yang bersangkutan setelah berhenti bekerja tidak mempunyai pekerjaan baru yang mampu memberikan penghasilan tetap. Peraturan perundangan hanya mengantisipasi keadaan bila peserta yang berhak atas pensiun ditunda meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran manfaat pensiun, yaitu berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila peserta meninggal dunia, dalam hal ini janda/duda atau anak peserta berhak atas manfaat pensiun seketika setelah peserta yang bersangkutan meninggal dunia.


Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun, tujuan

pembentukan

program

pensiun

adalah

untuk

memelihara

kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua. Bertitik tolak dari tujan tersebut, sudah seharusnya dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan terhadap materi Undang-Undang Dana Pensiun khusunya menyangkut pembayaran manfaat pensiun dengan memberikan pengecualian dalam pembayaran pensiun ditunda bagi peserta yang berhenti bekerja di bawah usia 45 tahun sepanjang peserta yang bersangkutan setelah berhenti tersebut tidak mempunyai pekerjaan lain yang mampu memberikan penghasilan secara tetap, hak atas pensiun ditunda dapat langsung dibayarkan tanpa harus menunggu peserta yang bersangkutan mencapai usia sekurang-kurangnya 45 tahun. Jadi, di sini ukuran pembayaran manfaat pensiun bukan saja atas dasar tercapainya usia pensiun, tetapi juga dikaitkan dengan situasi hilangnya penghasilan peserta sebagai karyawan. Begitu juga bagi peserta yang berhenti bekerja di bawah usia 45 tahun akibat pemutusan hubungan kerja yang disebabkan pendiri dana pensiun bubar atau karena pemberi kerja melakukan rasionalisasi karyawan, hak atas

pensiun

ditunda

dapat

langsung

dibayarkan

sebagai

mana

dikemukakan di atas. Sementara itu, bagi peserta yang berhenti bekerja di bawah 45 tahun, tetapi telah mendapatkan pekerjaan pada perusahaan lain sehingga memperoleh penghasilan secara tetap, hak atas pensiun ditunda dibayarkan pada saat peserta yang bersangkutan mencapai usia sekurangkurangnya 45 tahun.


4

Asas Kebebasan untuk Membentuk atau Tidak Membentuk Dana pensiun Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun

merupakan inisiatif perusahaan untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, inisiatif tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan perusahaan. Hal pokok yang harus selalu menjadi perhatian utama adalah bahwa keputusan untuk menjanjikan manfaat pensiun merupakan suatu komitmen yang membawa konsekuensi pembiayaan, sampai pada saat dana pensiun dibubarkan. Asas ini telah menghambat bagi suksesnya program pensiun. Pada satu pihak, masyarakat khususnya karyawan mengharapkan dapat menjadi peserta program pensiun sehingga kesinambungan penghasilan di hari tuanya menjadi terjamin. Di lain pihak, Undang-Undang Dana Pensiun tidak mewajibkan perusahaan/pemberi kerja untuk membentuk dana pensiun, sehingga hanya sedikit perusahaan yang mau menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. 5 Prinsip Kehati-hatian Dalam Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun disebutkan bahwa investasi kekayaan dana pensiun merupakan salah satu kegiatan yang memberikan dampak besar kepada keadaan keuangan dana pensiun. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut harus dilakukan secara profesional dan berhati-hati. Menurut Zulaini Wahab, dari Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun di atas menandaskan bahwa dana pensiun dalam mengelola


program pensiun harus berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential principle). Akan tetapi, sayangnya prinsip kehati-hatian tersebut kurang mendapat perhatian dalam Undang-Undang Dana Pensiun. Hal itu terbukti bahwa prinsip kehati-hatian tersebut hanya ditampung dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun, tetapi undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana bekerjanya prinsip kehati-hatian tersebut. 42 Kehati-hatian yang dimaksud adalah memenuhi tanggung jawab profesional dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini berarti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Serta mengetahui resiko dari hal-hal yang dikerjakan sehingga dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

C. Kedudukan Lembaga Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum 1. Pembentukan dan Pengesahan Lembaga Dana Pensiun (a) Tata Cara dan Persyaratan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Setiap orang atau badan yang memeperkerjakan karyawan (pemberi kerja) dapat mendirikan/membentuk dana pensiun untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya. Pembentukan/pendirian DPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dana Pensiun didasarkan pada :

42

Zulaini Wahab, Loc.Cit. hal, 78.


1. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusan nya untuk mendirikan dana pensiun, kesanggupan untuk membiayai dana pensiun dan pernyataan untuk memberlakukan peraturan dana pensiun; 2. Peraturan dana pensiun yang ditetapkan oleh pendiri; dan 3. Penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. Suatu dana pensiun, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Dana Pensiun, memiliki status sebagai badan hukum dan memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan. Tata cara untuk memperoleh pengesahan , pendiri mengajukan permohonan pembentukan dana pensiun dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan melampirkan dokumendokumen antara lain: a. Peraturan dana pensiun (rangkap dua); b. Pernyataan tertulis pendiri; c. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis pendiri; d. Pernyataan tertulis mitra pendiri; e. Persetujuan pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara dengan itu atas pernyataan tertulis mitra pendiri (apabila ada); f. Arahan investasi; g. Surat penunjukan pengurus; h. Pernyataan tertulis anggota pengurus; i. Surat penunjukan dewan pengawas;


j. Pernyataan tertulis anggota dewan pengawas; k. Surat penunjukan penerima titipan; l. Surat perjanjian pengurus dengan penerima titipan; m. Laporan aktuaria (untuk program pensiun manfaat pasti); Menteri Keuangan, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dana Pensiun wajib dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan DPPK secara lengkap dan benar, menyelesaikan dan mengesahkan permohonan pembentukan/pendirian dana pensiun. Penolakan pengesahan permohonan harus disertai dengan alasan penolakan. Sifat pembentukan/pendirian dana pensiun berbeda dengan pendirian badan usaha pada umumnya seperti pendirian suatu perseroan terbatas. Sifat pembentukan dana pensiun adalah pengesahan oleh Menteri Keuangan terhadap peraturan dana pensiun yang telah ditetapkan oleh pendiri. Peraturan dana pensiun sebagai dasar penyelenggaraan dana pesniun, ibarat suatu anggaran dasar pada suatu perseroan terbatas yang dimuat dalam angka notaris. Oleh karena itu, pembentukan dana pensiun tidak memerlukan akta notaris serta pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM, tetapi keduanya harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Berita Negara. Namun, fungsi pengumuman peraturan dana pensiun dalam Berita Negara tersebut bukan merupakan syarat konstitutif


seperti halnya proses pendirian perseroan terbatas, tetapi hanya bersifat publikasi. 43 Perbedaan lainnya adalah pengesahan dana pensiun harus dicatat di dalam buku daftar umum yang khusus dibuat untuk itu di Departemen Keuangan sedangkan pada pendirian perusahaan tidak mengenal istilah buku daftar umum. Seperti

yang

telah

dikemukakan

sebelumnya,

pengesahan

pembentukan/pendirian dana pensiun dilakukan dengan cara pengesahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun yang bersangkutan. Peraturan dana pensiun dari suatu DPPK menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, sekurangkurangnya memuat : a. Nama dana pensiun; b. Nama pendiri; c. Karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi peserta; d. Nama mitra pendiri, apabila ada; e. Tanggal pembentukan dana pensiun; f. Maksud dan tujuan pembentukan dana pesniun; g. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja; h. Tata cara penunjukan, penggantian dan penunjukan kembali pengurus dan dewan pengawas; i. Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas;

43

Ibid.


j. Pedoman penggunaan jasa penerima titipan; k. Syarat untuk menjadi peserta; l. Hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta dan pemberi kerja, termasuk kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran; m. Besar iuran untuk program pensiun; n. Rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya; o. Tata cara pembayar n manfaat pensiun dan manfaat-manfaat lainnya; p. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia; q. Biaya yang merupakan beban dana pensiun; r. Tata cara perubahan peraturan dana pensiun; s. Tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun. Tata Cara dan Persyaratan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pada dasarnya semua bank umum maupun perusahaan asuransi jiwa dapat mendirikan DPLK. Persyaratan bagi bank umum dan perusahaan asuransi jiwa untuk mendirikan DPLK adalah sebagai berikut: 44 1. Bank Umum a. Memenuhi tingkat kesehatan bank dengan ketentuan antara lain:

44

Ibid.


1) Selama 24 bulan terakhir, sekurang-kurangnya dua puluh bulan tergolong sehat dan selebihnya cukup sehat; 2) Memenuhi ketentuan penyediaan modal minimum bank; 3) Kualitas aktiva produktif dalam kategori sehat; dan 4) Memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Semua syarat tersebut harus dibuktikan dengan surat rekomendasi Bank Indonesia, yang berisi : a. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan degan kesiapan organisasi, personil, sistem administrasi, dan sistem pengolahan data. b. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank, baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, dan pemenuhan BMPK setiap triwulan.

2. Perusahaan Asuransi Jiwa a. Memenuhi

tingkat

solvabilitas

sebagaimana

ditetapkan

dalam

peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian sekurangkurangnya delapan triwulan terakhir. b. Memenuhi kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yaitu kesiapan organisasi, personil, sistem administrasi, dan sistem pengolahan data. c. Memiliki kinerja investasi yang sehat. d. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat sekurangkurangnya

dalam

dua

tahun

terakhir.

Jumlah

pembatalan


pertanggungan yang belum mencapai nilai tunai dibanding dengan jumlah

pertanggungan

iuran

maksimum

20

persen.

Tingkat

kesinambungan pertanggungan dan jumlah pembatalan pertanggungan, dibuktikan dengan surat rekomendasi Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan jasil penilaian solvabilitas perusahaan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian setiap triwulan. Tata cara untuk memperoleh pengesahan dana pensiun lembaga keuangan, pendiri mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Bagi Bank Umum a. Peraturan dana pensiun (rangkap dua) ; b. Program kerja; c. Organisasi dan personil; d. Sistem administrasi dan sistem pengolahan data; e. Surat pernyataan pendiri untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan serta aspek permodolan, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan BMPK bank umum; f. Mendapat rekomendasi dari Bank Indonesia; g. Laporan keuangan pendiri yang telah diaudit; h. Anggaran dasar pendiri; i. Izin usaha pendiri.


2. Bagi Perusahaan Asuransi Jiwa a. Peraturan dana pensiun (rangkap dua); b. Program kerja; c. Organisasi dan personil; d. Sistem administrasi dan sistem pengolahan data; e. Surat pernyataan pendiri untuk menyampaikan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan asuransi jiwa setiap triwulan; f. Mendapat rekomendasi dari Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan; g. Laporan keuangan pendiri yang telah diaudit; h. Anggaran dasar pendiri; i. Izin usaha pendiri. Jangka waktu proses pengesahan sama seperti halnya DPPK, dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak diterima permohonan pengesahan DPLK secara lengkap dan memenuhi ketentuan perundangan dan peraturan pelaksanaannya, Menteri Keuangan wajib mengesahkan permohonan tersebut. Pengesahan Menteri Keuangan dilakukan dengan cara pengesahan terhadap peraturan dana pensiun. Menteri Keuangan wajib mencatat pengesahan tersebut ke dalam buku daftar umum yang disediakan khusus untuk itu di Departemen Keuangan dan permohonan pengesahan yang ditolak harus disertai dengan alasan penolakan.


Menurut Undang-Undang Dana Pensiun, peraturan dana pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Peraturan dana pensiun dan perubahan peraturan dana pensiun ditetapkan oleh pendiri. Peraturan dana pensiun DPLK, menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Dana Pensiun Lembaga Keuangan, sekurangkurangnya memuat : a. Tanggal pembentukan dana pensiun; b. Nama dana pensiun yang menunjukkan nama pendirinya; c. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pendirinya; d. Persyaratan untuk menjadi peserta; e. Hak peserta untuk menentukan usia pensiun; f. Hak dan kewajiban pengurus; g. Hak peserta untuk menentukan pilihan jenis invesatasi yang tersedia; h. Pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta serta tata cara pemilihan dan perubahannya; i. Tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap peserta yang harus dilakukan oleh pengurus; j. Hak peserta untuk memilih bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran manfaat pensiun beserta tata caranya; k. Tata cara penarikan sejumlah dana tertentu oleh peserta pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke DPLK lain;


l. Tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia; m. Biaya yang dipungut dari peserta atau dibebankan pada rekening peserta; n. Tata cara perubahan peraturan dana pesniun. Keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan dana pensiun beserta peraturan dana pensiun harus dicatat di dalam buku daftar umum yang ada di Departemen Keuangan serta harus diumumkan dengan menempatkannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2

Kekayaan Lembaga Dana Pensiun Dana pensiun mempunyai dana awal yang bersumber dari angsuran

utang iuran masa kerja lalu yang dibayarkan oleh pendiri merupakan sumber utama pembentukan kekayaan dana pensiun. Pada prinsipnya, pengelolaan kekayaan dan investasi dana pensiun harus mengutamakan atau memperhatikan faktor keamanan guna memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun. Kekayaan dana pensiun berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Dana Pensiun bersumber dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil pengembangannya (investasi) serta pengalihan dari dana pensiun lain (apabila ada). Pada dana pensiun yang menyelenggarakan PPMP, iuran utang kerja masa lalu (PSL) pada umumnya diakui oleh pemberi kerja. Dalam hal demikian, sumber utama pembentukan kekayaan dana pensiun adalah iuran pemberi kerja untuk melunasi PSL yang besarnya harus


dihitung oleh aktuaris. Dana yang bersumber dari iuran tersebut merupakan dana awal dana pensiun. Makin cepat suatu dana pensiun dibentuk makin kecil dana awal. Menurut pendapat Kadarisman, keputusan untuk membayar dana awal adalah keputusan yang sangat strategis sehingga perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh faktor lain yang menunjang terbentuknya kekayaan dana pensiun adalah fasilitas keringanan pajak yang diberikan pemerintah yaitu dibebaskannya pajak atas iuran dana pensiun maupun investasi tertentu yang dilakukan oleh dana pensiun. 45 Pada DPPK, PPIP, dan DPLK sumber utama iuran dana pensiun adalah iuran pemberi kerja, iuran peserta dan hasil pengembangan. Pada DPLK, disamping iuran pemberi kerja dan iuran peserta, dimungkinkan juga pengalihan dana dari dana pensiun lain termasuk dana pesniun pemberi kerja. Kekayaan dana pensiun diinvestasikan oleh pengurus pada jenisjenis investasi. Kekayaan dana pensiun pemberi kerja diinvestasikan oleh pengurus berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri, serta oleh pendiri dan dewan pengawas (untuk Dana Pensiun Program Iuran Pasti), dan harus sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun. Pengelolaan kekayaan dana pensiun tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer investasi atau kepada bank umum yang memenuhi

45

Zulaini Wahab,Loc.Cit hal. 40.


persyaratan. Sementara itu, pengelolaan investasi DPLK diinvestasikan oleh pengurus berdasarkan pilihan peserta. Kekayaan dana pensiun berupa surat-surat berharga (sekuritas) seperti sertifikat deposito, saham dan obligasi harus dititipkan pada penerima titipan, yang dalam hal ini adalah bank penerima tiitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Kekayaan dana pensiun yang dititipkan pada penerima titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah pengurus. Dalam rangka pelaksanaan hal tersebut, pendiri dana pensiun yang bersangkutan harus menunjuk penerima titipan. Berdasarkan penunjukan tersebut, pengurus harus mengadakan perjanjian penitipan kekayaan dengan penerima titipan. Perjanjian penitipan kekayaan dana pensiun, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 1992, sekurang-kurangnya harus memuat: 1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab penerima titipan: 2. Biaya penitipan yang harus dibayar oleh dana pensiun; 3. Pernyataan penerima titipan bahwa penerima titipan akan memberikan informasi dan mneyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenan dengan kekayaan dana pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan terhadap dana pensiun. Tugas, wewenang dan kewajiban bank penerima titipan adalah : 1. Memelihara dan mengadministrasikan rekening efek milik dana pensiun serte memeriksa kelengkapan efek (surat berharga) yang dititipkan;


2. Mengambil tindakan yang menurut bank penerima titipan adalah diperlukan untuk menyelesaikan kekayaan dana pensiun yang dititipkan; 3. Memberi atau membayar ganti rugi kepada dana pensiun atas kerugian yang timbul karena: a. Surat berharga (efek) hilang atau rusak; b. Kegagalan atau keterlambatan bank penerima titipan untuk menyerahkan surat berharga (efek) atau melakukan pembayaran atas surat berharga (efek); c. Kegagalan atau keterlambatan bank penerima titipan untuk mengadministrasikan (registrasi) surat berharga yang dibeli; d. Mencatat dan membukukan surat berharga (efek) milik dana pensiun, terpisah dari harta kekayaan bank penerima titipan. e. Mengecualikan surat berharga (efek) milik dana pensiun dari tuntutan hukum terhadap harta kekayaan bank penerima titipan; f. Mencatat dan membukukan surat berharga (efek) milik dana pensiun terpisah dari harta kekayaan bank penerima titipan; g. Mengeluarkan surat berharga (efek) dari tempat penyimpanan surat berharga (efek) hanya berdasarkan instruksi pengurus dana pensiun. Jasa yang diberikan bank penerima titipan adalah antara lain: 1. Penyimpanan dan pengadministrasian surat berharga (efek) seperti :


a. Melakukan penyimpanan surat berharga (efek), baik pada safe deposit boc, rekening efek pada PT KSEI dalam hal transaksi perdagangan tanpa warkat, maupun pada bank Indonesia untuk SBI; b. Mengadministrasikan surat berharga (efek). 2. Penyelesaian transaksi (transaction handling); 3. Pengurus hak (corporate action), misalnya pembayaran bunga dan pokok obligasi, dividen, dan saham bonus; 4. Perwalian (proxy) yaitu bertindak mewakili dana pensiun sebagai pemegang saham atau obligasi untuk menghadiri RUPS/RUPO; 5. Informasi dan laporan yang berhubungan dengan surat berharga (efek) yang disimpan pada bank penerima titipan. Biaya-biaya penitipan yang harus dibayar oleh dana pensiun sesuai dengan jasa yang diinginkan dari Bank penerima titipan antara lain: 1. Safe keeping fee (fee atas penyimpanan), yang dihitung berdasarkan presentase atas nilai/nominal portofolio yang disimpan dan diadministrasikan; 2. Transaction handling fee, yang dihitung dengan besaran dana yang tetap per transaksi; 3. Corporate actions fee, yang dihitung dengan besaran dana yang tetap per pengurusan; 4. Proxy fee, yang dihitung berdasarkan besaran dana yang tetap setiap sekali kehadiran/perwalian;


5. Minimum maintenance fee, yang merupakan besaran dana yang ditetapkan sebagai biaya minimal yang harus dibayar dana pensiun setiap bulannya. Apabila tidak aktif, portofolio nihil atau jumlah tagihan kurang dari kisaran dana yang ditetapkan tersebut. Dalam rangka mengamankan kekayaan dana pensiun terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan kekayaan dana pensiun, yaitu sebagai berikut: 46 1. Dana pensiun dilarang melakukan pembayaran apa pun kecuali pembayaran-pembayaran yang telah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. 2. Dana pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaan dana pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman. 3. Larangan pengembalian kekayaan dana pensiun kepada pemberi kerja. 4. Investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau dipergunakan oleh orang/badan tersebut dibawah ini,yaitu: a. Pengurus, pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; b. Badan usaha yang dari 25 persen sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari pendiri, mitra pendiri, pengurus, penerima titipan atau serikat kerja yang anggotanya adalah peserta dana pensiun yang bersangkutan;

46

Zulaini Wahab, Loc,Cit, hal.112.


c. Pejabat atau direktur dari badan tersebut di atas, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar. Pengecualiannya adalah : 1. Investasi pada surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal; 2. Dana pensiun berdasarkan keuntungan yang menginvestasikan maksimum 50 persen dalam bentuk saham biasa pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri; 3. Penyewaan tanah, bangunan atau harta tetap lainnya, sepanjang dengan harga pasar yang berlaku. Nilai Wajar Kekayaan Dana Pensiun Dasar penilaian kekayaan dana pensiun dalam laporan aktiva bersih berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK/06/2002 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KMK/06/2002 adalah: a. Kas, rekening giro, tabungan, deposito berjangka, deposito on call berdasarkan nilai nominal; b. Piutang iuran beserta bunga atas keterlambatan pembayaran iuran berdasarkan nilai nominal; c. Piutang hasil investasi, berdasarkan nilai nominal; d. Sertifikat deposito dan surat pengakuan utang berdasarkan nilai tunai; e. Saham yang tercatat di bursa efek berdasarkan nilai pasar yang wajar; f. Obligasi yang tercatat di bursa efek berdasarkan;


1) Nilai perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo; atau 2) Nilai wajar,dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual. g. Penempatan langsung pada saham berdasar metode ekuitas atau nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang; h. Penyertaan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan; i. Tanah,bangunan, atau tanah dan bangunan berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada instansi berwenang; j. Unit penyertaan reksadana berdasar nilai aktiva bersih; k. Sertifikat bak Indonesia berdasar nilai tunai; l. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan: 1) Nilai perolehan amortisasi premi atau diskonto, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo; 2) Nilai wajar, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang diperdagangkan atau tersedia untuk dijual; atau 3) Nilai tunai, dalam hal dikelompokkan sebagai surat berharga yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. m. Aktiva selain tersebut di atas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.


3

Pembubaran dan Pemberesan Lembaga Dana Pensiun (a) Pembubaran Dana Pensiun Sesuai dengan asas kebebasan untuk membentuk atau tidak

membentuk dana pensiun, pendiri dana pensiun dapat bebas kapan saja melakukan pembubaran dana pensiun asal memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Pembubaran dana pensiun dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut : Permintaan pendiri dana pensiun kepada Menteri Keuangan (Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dana Pensiun) Dana Pensiun dapat dibubarkan oleh Menteri Keuangan apabila menteri berpendapat bahwa dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan dana pensiun (Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dana Pensiun). Dalam hal pendiri dana pensiun bubar, dana pensiun harus bubar (Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dana Pensiun). Pembubaran dana pensiun ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan Menteri. Keputusan Menteri Keuangan tentang pembubaran dana pensiun merupakan persetujuan secara administratif tentang pembubaran dana pensiun. Pembubaran tersebut masih memerlukan tindak lanjut agar hal-


hal yang berhubungan dengan masalah penyelesaian dapat dilaksanakan melalui proses likuidasi. Di samping itu, keputusan pembubaran dana pensiun harus diumumkan dalam Berita Negara R.I Status badan hukum dana pensiun berakhir sejak tanggal pengumuman penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri Keuangan dalam Berita Negara RI (Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Dana Pensiun). Pihak yang dapat ditunjuk sebagai likuidator dana pensiun adalah pengurus dana pensiun atau pihak lain seperti akuntan publik atau aktuaris. Ditunjuknya

pengurus

dana

pensiun

sebagai

likuidator

dengan

pertimbangan bahwa pihak pengurus adalah pihak yang paling mengetahui tentang segala aspek yang perlu diselesaikan melalui proses likuidasi. Dewan pengawas dalam hal ini bertindak sebagai pengawas pelaksanaan proses likuidasi. Adapun tugas dan wewenang likuidator dana pensiun sesuai Pasal 35, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Dana Pensiun adalah: Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di dalam dan di luar pengadilan; Melakukan pencatatan segala kekayaan dan kewajiban dana pensiun; Menentukan dan memberitahukan kepada setiap peserta, pensiunan dan ahli waris yang berhak mengenai besarnya hak yang dapat diterima dari dana pensiun; Menyampaikan rencana kerja dan mengusulkan tata cara penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan;


Melaksanakan proses penyelesaian sesuai rencana kerja dan penyelesaian likuidasi setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi kepada Menteri Keuangan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pembubaran dana pensiun; dan Mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi, setelah disetujui Menteri Keuangan dalam Berita Negara RI. (b) Pemberesan Dana Pensiun Pembubaran dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun harus melalui proses likuidasi atau pemberesan, dalam arti ada proses pembagian atau pemberesan kekayaaan dan kewajiban dana pensiun, kecuali dalam hal pembubaran dana pensiun yang diakibatkan adanya penggabungan dana pensiun. Hal ini dapat kita simpulkan dari Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 dan Pasal 24 ayat 2 serta Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 berbunyi sebagai berikut: “Sejak tanggal pengesahan atau persetujuan Menteri atas penggabungan dana pensiun, maka seluruh kepesertaan, kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun yang menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun yang menerima penggabungan”. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadi penggabungan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan Dana


Pensiun menggabungkan diri beralih ke Dana Pensiun dari Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menerima penggabungan” Pasal 25 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 berbunyi sebagai berikut : “Pada saat terbentuknya Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa hasil konsolidasi, maka terbentuk pula Dana Pensiun yang menerima dan bertanggung jawab atas pengalihan kepesertaan, kewajiban dan kekayaan dari Dana Pensiun yang menggabungkan diri”. Dalam hal terjadinya pembubaran DPKK yang diikuti dengan likuidasi, kekayaan dana pensiun tersebut harus dibagi dengan urutan : a. Negara; b. Peserta; dan c. Pihak-pihak lain. Urutan pembagian kekayaan dana pensiun yang dikemukakan diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dana Pensiun. Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dana pensiun, dinyatakan sebagai berikut: “Dalam pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi, hak peserta dan hak pensiunan atau ahli warisnya merupakan hak utama”. Dengan melihat rumusan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dana Pensiun di atas, dapat di ketahui bahwa hak utama ada pada peserta sehingga urutan pembagian yang dikemukakan di atas seolah-olah tidak tepat. Namun, kalau kita melihat penjelasan dari Pasal 37 ayat 1, dinyatakan sebagai berikut :


“Hak peserta, pensiunan dan ahli warisnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hak kewajiban kepada negara” Namun demikian, pada dasarnya kekayaan dana pensiun dimaksud tidak dibagi secara fisik kepada peserta karena dana itu sendiri sebenarnya oleh likuidator nantinya akan dialihkan ke dana pensiun lain bagi peserta dan atau dibelikan anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa bagi pensiunan berdasarkan pilihan peserta (pensiunan) atau pihak yang berhak. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang dianut oleh UndangUndang Dana Pensiun, yaitu prinsip yang dikenal dengan istilah “Lock In”. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin penerimaan peserta di hari tua dalam hal pembagian hak peserta, pensiunan, janda/duda atau anak atau pihak lain yang berhak lebih kecil dari ketentuan Menteri Keuangan, berdasarkan pilihan peserta, nilai sekarang atas manfaat pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus. Adapun beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum proses likuidasi atau pemberesan selesai yaitu sebagai berikut: 47 Pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adanya larangan pengembalian kekayaan dana pensiun kepada pemberi kerja. Adanya larangan tersebut dilatarbelakangi kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja. Selain itu, pemerintah telah

47

Zulaini Wahab, Op.cit, hal. 157.


memberikan

fasilitas

perpajakan

dengan

memberlakukan

setiap

pengeluaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam rangka pembiayaan program pensiun sebagai biaya. Oleh karena itu, pengembalian kekayaan dana pensiun kepada pemberi kerja melanggar ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun serta Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran dana pensiun dibebankan pada dana pensiun. Biaya tersebut akan mengurangi besar manfaat pensiun yang akan diterima peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak. Oleh karena itu, perlu dibatasi dan diatur untuk hal-hal yang betul-betul berkaitan dengan proses likuidasi atau pemberesan.

D. Hubungan Hukum Lembaga Dana Pensiun Dengan Peserta

1. Hubungan Hukum dengan Peserta Kepesertaan dalam dana pensiun bersifat terbuka, artinya setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan menurut peraturan dana pensiun, bebas menentukan pilihan apakah ia akan menjadi peserta dana pemberi kerja atau tidak. Demikian pula halnya bagi perseorangan atau pekerja mandiri, mereka bebas menentukan pilihan apakah mereka akan menjadi peserta DPLK atau tidak. Namun, bila seseorang telah menentukan pilihannya menjadi peserta dana pensiun, berdasarkan prinsip pengikatan dana(locking in), ia tidak dapat mengundurkan diri apabila masih memenuhi syarat kepesertaannya, dan harus tunduk kepada peraturan dana pensiun. Seseorang yang telah menjadi peserta dana


pensiun tidak dapat menuntut pengembalian iuran pensiun apabila masih berstatus peserta aktif. 48 Kepesertaan pada Dana Pensiun Pemberi Kerja Seperti yang di ketahui, bahwa yang berhak menjadi peserta dana pensiun adalah setiap karyawan pendiri dan mitra pendiri (apabila ada), yang memenuhi syarat kepesertaan dan telah berusia minimal delapan belas tahun atau telah menikah, dan telah memiliki masa kerja sekurangkurangnya satu tahun. Penetapan usia minimal delapan belas tahun atau telah menikah, dari sudut pandang hukum adalah menunjukkan usia kedewasaan seseorang sehingga dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum (bekwaam). Untuk menjadi peserta DPPK, karyawan harus mengajukan permohonan kepada perusahaan tempat ia bekerja. Surat permohonan tersebut berisi kesanggupan peserta untuk tunduk pada peraturan dana pensiun. Apabila permohonan disetujui, karyawan yang bersangkutan akan didaftarkan sebagai peserta dana pensiun oleh pemberi kerja. Kepesertaaan peserta dana pensiun pemberi kerja dimulai sejak tanggal terdaftar sebagai peserta dan berakhir apabila peserta meninggal dunia atau pensiun, berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya ke dana pensiun lain atau berhenti bekerja sebelum masa kepesertaannya kurang dari tiga tahun. Kepesertaan pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan

48

Zulaini Wahab, Loc.Cit, Hal, 86.


Persyaratan untuk menjadi peserta DPLK adalah mempunyai penghasilan dan telah berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun atau telah menikah. Yang dimaksud dengan pekerja mandiri

adalah

pekerja atas usaha sendiri, dan bukan karyawan dari orang lain atau badan, misalnya dokter dan petani. Kepesertaan DPLK dimulai sejak tanggal terdaftar sebagai peserta dan berakhir pada saat peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja dengan mengalihkan haknya ke dana pensiun lain. Sebagai peserta DPLK, hak-hak dan kewajibannya harus jelas dirinci dalam peraturan dana pensiun. 2. Hak dan Kewajiban Peserta Hak-hak Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja : 49 a. Memperoleh manfaat pensiun normal, atau manfaat pensiun cacat, atau manfaat pensiun dipercepat, atau pensiun ditunda sesuai dengan peraturan dana pensiun. b. Menentukan pilihan bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa (dalam hal PPIP) untuk pembayaran manfaat pensiunnya. c. Mengajukan wakilnya untuk ditunjuk oleh pendiri sebagai anggota dewan pengawas. d. Memperoleh salinan mengenai hasil pengawasan dewan pengawas atas pengelolaan dana pensiun yang dilakukan oleh pengurus.

49

Ibid.


e. Memperoleh keterangan dari pengurus mengenai neraca dan perhitungan hasil usaha dana pensiun serta perkembangan portofolio investasi dan hasilnya, minimal enam bulan sekali. f. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pendiri, dewan pengawas, dan pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya. g. Menunjuk pihak yang ditunjuk menerima dana peserta apabila peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri/suami dan anak. h. Memperoleh buku atau foto kopi dari peraturan dana pensiun yang telah disahkan dan bukti kepesertaan (katu peserta). Hak-hak Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan a. Memperoleh manfaat pensiun. b. Menentukan usia pensiun (kecuali peserta pemberi kerja harus mengikuti ketentuan usia pensiun yang berlaku pada pemberi kerja). c. Memilih bentuk anuitas dan perusahaan asuransi jiwa, untuk pembayaran manfaat pensiun. d. Menentukan pilihan dan perubahan pilihan investasi. e. Melakukan penarikan sejumlah dana tertentu (maksimum sebesar akumulasi iuran, tidak termasuk hasil pengembangannya, pengalihan dari DPPK dan dana Pemberi Kerja). f. Mengalihkan kepesertaannya ke DPLK lain. g. Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk atas dana peserta. h. Menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus (apabila jumlah dana lebih kecil dari ketentuan Menteri Keuangan).


i. Meminta informasi mengenai posisi dana peserta. Kewajiban Peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja: 50 a. Menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran (apabila Peserta diwajibkan membayar iuran). b. Membayar iuran peserta (apabila peserta diwajibkan membayar iuran). c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh pengurus. d. Mendaftarkan istri/suami dan anak serta melaporkan kepada pengurus setiap terjadi perubahan susunan anggota keluarga. e. Menaati peraturan dana pensiun yang bersangkutan. Kewajiban Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan a. Membayar iuran b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai yang dibutuhkan dana pesniun. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, Melaporkan kepada dana pensiun setiap terjadi perubahan status dan susunan keluarga serta alamat.

50

Ibid.


BAB II PENGATURAN LEMBAGA DANA PENSIUN DI INDONESIA. A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Jenis-Jenis Lembaga Dana Pensiun

Recommend Documents