BAB II PENGATURAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UU NO. 31 TAHUN Desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban

19

BAB II PENGATURAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000

A. Ruang Lingkup Desain Industri Desain industri adalah bagian dari HKI. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimimliki oleh manusia. Desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia. Jika desain industri semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang akan diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalams satu pola yang melahirkan produk material dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri. 26 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri disusun pengertian desain industri yakni suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis warna, atau garis dan warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

26

H.OK.Saidin, Loc.Cit.

19

Universitas Sumatera Utara

20

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut: 27 1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya. 2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi. 3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis. 4. Butir 1, 2 dan 3 di atas harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pengaturan Desain Industri dengan undang-undang juga dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggran berupa penjiplak, pembajakan atau peniruan atas desain industri terkenal. Prinsip pengaturanya adalah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetis, dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Desain industri adalah karya intelektual seorang pendesain,maka perlu mendapat perlindungan hukum. 28 Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru,yang diberikan kepada pendesain. Batasan tentang desain industri yang baru itu oleh Undang-Undang Desain Industri disebutkan bahwa desain industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain 27

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Sayud Margono dan Amir Angkasa, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 183. 28


21

industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: 1. Tanggal penerimaan; atau 2. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; Telah diumumkan atau digunkan di Indonesia atau di luar Indonesia. Suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sebelum tanggal penerimaanya, desain industri tersebut; 1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau 2. Telah digunakan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan. Di samping itu, di negara-negara yang menjunjung tinggi moral, religious serta hukum, batasan tentang apa yang boleh didesain dan apa yang tidak boleh dilakukan haruslah merujuk pada ukuran moral, religious, dan hukum tersebut. Misalnya desain industri tidak diberikan terhadap karya desain yang bersifat pornografi, yang di dalamnya terdapat unsur penghinaan atau desain terhadap wajah nabi atau rasul yang dalam keyakinan agama tertentu termasuk pada perbuatan yang dilarang. 29 Guna lebih memahami ruang lingkup desain industri ini ada pandangan suatu ahli yang sangat baik sehingga dapat lebih mampu melihat ruang lingkup

29

OK. Saidin, Op.Cit,hlm.472.


22

desain industri ini, yaitu pandangan Misha Black yang termuat dalam laporannya kepada United Nations Industrial Development Organization yang menyebutkan beberapa aspek dari perencanaan sebuah produk industri, terdiri dari: 30 1. Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, kemudahan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan anthropometri. 2. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat keterampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarnisasi dan lain-lain. 3. Aspek pemasaran, berorientasi pada kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produks, skala prioritas harga, jaringan distribusi, dan lain-lain. 4. Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detil, proporsi, tekstur, warna, grafis dan penyelesaian akhir.

30

Jhon Heskett, Desain Industri, terjemahan Chandra Johan (Jakarta: Rajawali, 1968),

hlm. 5.


23

Pembagian bidang desain industri adalah sebagai berikut: 1. Obyek desain industri Selain adanya pembagian dari bidang desain industri, perlu diperhatikan juga mengenai hal-hal mana saja yang dapat menjadi obyek desain industri. Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Desain Industri, yang mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang- Undang Desain Industri, yang menjadi obyek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri yang baru (novelty) dan telah terdaftar. 31 Pada dasarnya desain industri yang mendapat perlindungan antara lain: 32 a. Prinsip kebaruan; Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyatakan hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai unsur kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Desain Industri, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi

31

Rachmadi Usman, Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 418. 32 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Coorporation Agency, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, hlm. 39.


24

persyaratan

administratif,

desain

industri

tersebut

tidak

sama

dengan

pengungkapan yang telah ada sebelumnya. b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Ternyata tidak semua desain industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri mengatur desain industri yang tidak mendapat perlindungan, yakni desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. 2. Subyek desain industri Yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri antara lain: 33 a. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain; b. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain; c. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas; 33

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Indonesia, bekerjasama dengan Japan International Corporation Agency, Loc.Cit.


25

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas; 4. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. 34 Elemen desain industri juga sering bersinggungan dengan elemen dalam karya hak cipta , terutama dengan lingkup hak cipta dalam Pasal 12 huruf f yaitu obyek hak cipta yang berupa seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Elemen seni ukir, seni pahat dan seni patung dalam hak cipta sering bersinggungan dengan elemen desain industri terutama dalam karya desain industri yang berupa kerajinan tangan. Meskipun elemen-elemen antara karya desain industri mungkin saja bersinggungan dengan elemen-elemen karya hak cipta, namun sebagaimana telah dikemukakan tetap dapat dibedakan antara keduanya. Hak cipta obyek perlindungannya lebih pada karya tentang seni, sedangkan desain industri

34

OK Saidin, Op.Cit, hlm. 473.


26

penekanannya pada karya tentang bentuk (appearance) yang mempunyai nilai estetika dan dibuat untuk menghasilkan komoditas industri/mass production. 35 Jika kreasi itu hanya dibuat untuk satu buah produk dengan penekanan pada unsur seninya maka tidak dapat dikatagorikan sebagai desain industri. Jika sebuah kerajinan tangan dibuat hanya satu buah yang diukir oleh penciptanya, dengan segenap ekspresi seni yang sangat mendalam ini termasuk dalam hak cipta. Selain perbedaan diatas, perbedaan prinsip antara hak cipta dan desain industri juga terlihat dari asas hukum yang mendasari kedua instrumen hukum tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Desain Industri yaitu dalam hak cipta terdapat asas orisinal, yaitu sesuatu yang langsung berasal dari asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Sedangkan dalam desain industri terdapat asas kebaruan, artinya seseorang berhak ditetapkan sebagai pemilik hak atas desain industri saat pertama kali mendaftarkan haknya tersebut di Direktorat Desain Industri. 36 Dalam desain industri proses untuk memperoleh hak desain industri dengan mengajukan permohonan pada Ditjen HKI. Sedangkan dalam hak cipta hak itu didapat secara otomatis dan tidak ada kewajiban mendaftarkan (Pasal 2 ayat(1) jo.Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta) Dan pendaftaran hak cipta bukan merupakan pengesahan, melainkan hanya anggapan adanya hak. 35

NK Supasti Dharmawan, Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri (Denpasar Bali : Makalah Seminar HKI, 2003), hlm. 5. 36 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm.98.


27

Dalam sistem perlindungan desain industri terdapat perlindungan berdasarkan pendekatan hak cipta (copyright approach). Perlindungan desain industri berdasarkan pendekatan hak cipta di indonesia secara hukum telah ada sejak diberlakukanya Auteurswet 1912 sesuai dengan asas konkordansi. Sistem perlindungan desain industri ini merupakan perlindungan yang bersifat tambahan atas perlindungan yang bersifat tambahan atas perlindungan hak cipta terhadap karya-karya di bidang seni, walaupun dalam prakteknya sangat sulit untuk diharmoniskan

antara

perlindungan

produk-produk

desain

industri

dan

perlindungan terhadap ciptaan di bidang seni.

B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Desain Industri Permasalahan HKI tidak dapat lagi dilepaskan dari konteks ke ekonomi yang semakin erat melekat dalam segi-segi kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional saat ini. Namun, satu hal yang masih menjadi dilema, yaitu bagaimana

memberikan

keseimbangan

antara

hak

individual

dan

hak

masyarakat/komunla, sebagaiman dinyarakan dalam pendapat Cooter dan Ulen di bawah ini: Setelah memahami konsep-konsep yang mendasari perlakuan HKI ke dalam suatu sistem hukum seperti diuraikan dalam paragraf di atas, selanjutnya pada sub bab berikut ini akan diuraikan pembahasan dengan focus yang lebih tajam terhadap keberlakuan HKI pada aspek desain industri. Sebagai acuan pembahasan, dapat disimak konteks yang terdapat dalam defines lengkap desain industri sebagai tertuang dalam Black’s Law Dictionary berikut :


28

In patent law, the drawing or depiction of an original plan or conception for a novel pattern, model, shape, or configuration, to be used in the manufacturing ir tetile arts or the fine arts, and chiefly of a decorative or ornamental character. “Design patents” are contrasted with “utility patents”, but equally involve the exercise of the inventive or originative faculty. Design, in the view of the patent law, is that characteristic of a physical substance which, by means of lines, images, configuration, and the like, taken as a whole, makes an impression, thorught the eye, upon the mind of the observer. The essence of a design resides not in the elements individually, nor in their method of arrangement, but in the total ensemble-in that indefinable whole that aakens some be complex or simple. But whatever the impression, there is attached in the ming of the observer, a sense o uniqueness and charater 37. Secara garis besar, defnisi di atas memuat beberapa bagian pening bagi pengauran atas desain industri, antara lain adanya: (i) perwujudan bentuk-bentuk, konsep-konsep, serta (ii) sifat-sifat kebaruan dan keunikan bila dilihat dari setiap perspsi orang yang melihat desain tersebut. Apabila hal tentang desain industri dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, Lionel Bently dan Brad Sherman berpendapat bahwa desain industri memegang peran yang sangat penting, tetapi seringkali menjadi bagian yang terabaikan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, sebgaimana penampilan pakaian yang kita gunaka saat ini, bentuk kursi yang kita duduki, maupun papan selancar yang digunakan, desain juga memberikan pengarauh kepada keputusan-keputusan yang kita buat dalam melakukan kegiatan konsumsi, seperti mengapa kita memilih satu sikat gigi daripada sikat gigi yang lain, desain apa yang digunakan sebgai halaman muka, perencanaan kota, desain gaya hidup, desain grafis, desain panggung sampai dengan desain pakain desain produk, dan desain kemasan. Sebagaimana refleksi atas keanekaragaman tersebut, peran desain telah meluas dan kuat. 37

Ansor Sinungan, Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam praktiknya di Indonesia (Bandung:PT.Alumni,2011), hlm. 86.


29

Draft konvensi yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan industri akhirnya diadopsi oleh peserta yang sampai saat ini konvensi tersebut kita kenal dengan nama Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Lebih lanjut di bawah ini dikemukan prinsip-prinsip atau pedoman pokok yang diberlakukan secara internasional dengan uraian sebagai berikut: 1. Sistem perlindungan hukum desain industri berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883 (Paris Convention) Pada tahun 1883, sebuah kongres diplomatik yang baru telah diadakan lagi di Paris yang diakhiri oleh 11 negara yaoutu: Belgia, Brazil, El Salvador, Perancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugis, Spanyol, Serbia, dan Swiss. Pada saat Paris Convention berlaku secara efektif pada tanggal 7 Juli 1884, Inggris, Tunisia, dan Equador, ikut menandatangi sehingga jumlah anggota konvensi bertambah menjadi 14 negara. Setelah berakhirnya perang dunia II, jumlah keanggotannya telah meningkat secara sangat signifikan. Setelah Paris Convention untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 1883, kemudian secara berturut-turut konvensi tersebut direvisi pada tanggal 14 Desember 1900 di Brusel, tanggal 12 Juni 1911 di Washington, tanggal 6 November 1925 di Hague, tanggal 2 Juni 1934 di London, tanggal 31 Oktober 1958 di Lisbon, dan tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, serta diamandemenkan kembali tanggal 28 September 1979 di Stockholm. 38 Tujuan Paris Convention ini adalah memfasilitasi hubungan dangan antara sesama negara anggotanya guna mempromosikan perlindungan hukum secara

38

Ibid,hlm. 90.


30

internasional terhadap hak kekayaan industri (industrial proseprty rights). Berdasarkan Paris Convention, bagi negara-negara anggotanya, semua peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan industri harus sejalan, independen, serta isinya tidak boleh bertentan dengan prinsip-prinsip dasar Paris Convention. Konvensi ini merupakan salah satu konvensi di bidang HKI yang cukup tua. Indonesia menjadi anggota Paris Convention pada tahun 1997 melalui Keputusan Presiden No.15 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.32). Paris Convention memuat beberapa pasal yang merupakan prinsip-prinsip utama yang harus diterapkan oleh negara anggotaya antara lain sebagai berikut. a. Prinsip National Treatment dan kaitannya dengan Prinsip National Interest Article 2 (1) Paris Convention tentang National Treatment berbunyi sebagai berikut: National of any country of the Union shall, as regards the protection of industril property enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their repective laws now grant, or may hereater grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this Convention. Consequenty, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of their rights, provided that the condition and formalities imposed upon nationals are complied with.

Maksud prinsip ini bahwa setiap negara anggota Paris Convention harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara anggota konvensi lainnya. 39 Pada bagian lain, maksud prinsip national interest bahwa pada setiap negara anggota yarus ada peraturan perundang-undangan yang bersifat substantive

39

Ibid., hlm. 91.


31

yang mengatur tentan hak dan kewajiban baik bagi perorangan maupun badan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Paris Convention sejauh tidak bertebntangan dengan konvensi. Tiap-tiap negara anggota Paris Convention dapat membuat undang-undang HKI masing-masing termasuk udang-undang di bidang desain industri sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Mengingat ketentuan-ketentuan standar yang ada dalam Paris Convention sudah diadopsi juga pada TRIPS, sehingga secara otomatis negara-neraga anggota WTO, dalam pembuatan undang-undang HKI-nya akan berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan TRIPs. 40 Harmonisasi perundang-undangan di bidang HKI penting untuk dilakukan. Penyerangaman melalui harmonisasi undang-undang dapat mempermudah dalam implementasi undang-undang tersebut terutama dalam praktik baik di bidang administrasi maupun penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah harmonisasi perundang-undangan, Hikmahanto Juwana menyatakan berikut : Dari perspektif negara maju, harmonisasi hukum di negara berkembang merupakan suatu hal pentin untuk dicapai. Harmonisasi kembang merupakan suatu hal penting untuk dicapai. Harmonisasi yang menjurus pada kesergamana di bidang infrastruktur hukum akan berdampak pada kenyamanan untuk berinvestasi dari pelaku usaha negara maju dinegara berkembang. Ini penting di era dunia yang tidak mengenal batas (bordless world) dan transaksi lintas batas yang memerlukan pengaturan hukum.

40

Ibid., hlm.92.


32

Selanjutnya ditambahkan oleh Hikmahanto Juwana sebagai berikut: 41 Dalam memengaruhi pembentuk undang-undang untuk menjuju harmonisasi hukum Indonesia, kesan bahwa terjadi westernisasi hukum Indonesia tidak dapat dihindari. Memang harmonisasi akan mengarah pada westernisasi. Meskipun demikian, westernisasi hukum bukanlah hal baru mengingat westernisasi hukum sudah pernah dilakukan. Ini terjadi pada saat Eropa melakukan kolonialisme dan inperlialisme terhadap negaranegara Benua Asia, Afrika, Amerika dan Australia. Sebagai akibat, saat ini hampir tidak ada negara di dunia yang memiliki hukum tanpa pengaruh di Eropa.

Dilain pihak, negara-negara maju yang mempunyai kepentingan ekonomi dari aspek perdagangan internasionalnya, juga melakukan evaluasi terhadap undangundang HKI yang dibuat oleh negara-negara anggota WTO terutama terhadap negara-negara berkembang. b. Prinsip hak prioritas (Priority Rights) Yang dimaksudkan dengan priority rights atau hak prioritas adalah hak untuk mendapatkan tanggal pendaftaran (filing date) atas hak kekayaan industri (industrial property rights) di negara tempat permohonan tersebut yang juga akan mendapat pengakuan yang sama apabila permohonan pendaftaran tersebut dilakukan di sesama negara anggota konvensi. Article 3 Paris Convention yang sudah beberapa kali diubah dalam huruf A (1) berbunyi sebagai berikut: 42 Any person who has duly field application for patent, or for the registration of utility model, or of an industrial design, or of trademark, in one of the countries of Inion, or his successor in title, shall enjoy, for the

41

Hikmahanto Juwana,Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia dalam gagasan dan pemikiran Tentang Pembaharuan Hukum Nasional,Vol.II, (Jakarta:Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,2003), hlm.24. 42 Ibid., hlm.95.


33

purpose of filing in the other countries, a right of priority during the pariods hereinafter fixed.. Untuk negara anggota konvensi yang pendaftaran desain industrinya didaftarkan berdasarkan pendaftaran utility models, periode untuk hak prioritasnya sama denga hak prioritas pada desain industri sebgaimana disebutkan dalam Article 3 huruf E (1) Paris Convention sebagai berikut: Where an industrial design is field in a country by virtue of a right or priority based on the filing of a utility model, the period of priority shall be the same as that fixed for industrial design. Pengaturan desain industri dalam Paris Convention Article 1 Paris Convention sebagai berikut: 43 The protection of industrial Property has as its object patents, utility models, industrial designs, trade marks, service marks, trade names, indications source or appelations or origin, and the repression of unfair competition. Berdasarkan bunyi Article 1 tersebut jelas terlihat bahwa desain industri merupakan salah satu objek perlindungan HKI yang secara internasional sejak tahun 1883 sudah dilaksanakan oleh negara-negara anggota Paris Convention untuk diberikan perlindungan hukum disamping bidang-bidang HKI lainnya. Masalahnya hak prioritas, dalam Undang-Undang Desain Industri sudah diadopsi berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Huruf b Paris Convention yang berbunyi

43

Ibid., hlm.96.


34

sebagai berikut yaitu tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. 2. Prinsip- prinsip perlindungan hukum desain industri berdasarkan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tahun 1886 Bern Convention merupakan salah satu perjanjian atau konvensi yang diadakan pada tanggal 9 september 1886 dan telah diubah pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris dan terakhir telah diubah kembali pada tahun 1979. Bern Convention tidak hanya mengatur maslah perlindugan hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga memberikan perlindungan bagi desain industri apabila negara tersebut belum memiliki Undang-Undang Desain Industri secara khusus sebagaimana Article 2 (7) Bern Convention sebagai berikut: 44 Subject to the provision of Article 7 (4) of this Conetion, it shall determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the protect. Works protect in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only tos such special protection as is granted in tha country to desogns and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.

Pada tahun 1950, Indonesia sebenarnya sudah menjadi anggota Bern Convention, tetapi kemudian keluar dari keanggotaan konvension tersebut dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan

atau mengakses ilmu pengetahuan dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Achmad Zen Umar Purba, dalam hal Indonesia keluar dari Bern Convention menyatakan sebagai berikut:

44

Ibid., hlm.98.


35

Indonesia keluar dari konvensi ini dengan alasan yang strategis: dengan harapan agar kita akan dapat melakukan berbagai kegiatan untuk memindahkan ilmu pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan misalnya menerjemahkan, meniru, menyalin ciptaan-ciptaan para pencipta luar negeri. Sebgai negara yang baru merdeka, waktu itu kita perlu memperkuat diri dengan ilmu dari luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya. Akan tetapi, ternyata maksud baik ini tidak pernah terealisasi. 45

Di lain pihak, pada saat Indonesia keluar dari Bern Convention Indonesia tidak memanfaatkan sama sekali kesempatan tersebut dengan baik sebagaimana yang dilakukan Jepang, sampai akhirnya karena Indonesia telah menjadi anggoat WTO pada tahun 1994, Indonesia harus meratifikasi kembali Bern Convention dengan Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 113). 46 Dalam Bern Convention, negara-negara anggotanya sepakat untuk melakukan upaya perlindungan bagi hak-hak pencipta atas karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan cara atau system yang sama dan seefektif mungkin. Berbeda dengan system perlindungan di bidang hak kekayaan industri (industrial property rights) untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum atas karya-karya intelektualnya, seseorang harus mengajukan permohonan kepada kantor pemerintah yang berwenang atau melalui lembaga internasional, seperti halnya yang dipraktikkan dalam sistem Patent Cooperation Treaty (PCT) yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO (Word Intellectual Property

45

A.Zen Umar Purba, Trips,UU Hak Cipta dan Penegakan Hukum,dalam Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional,Vol II (Jakarta:Tim pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,2003), hlm.173. 46 Ansori Sinungan,Op.Cit., hlm.98.


36

Organization) di Jenewa. Adapun prinsip-prinsip dasar yang perlu diuraikan dalam Bern Convention adalah sebagai berikut: a. Prinsip National Treatment Berdasarkan Article 5 (1) dinyatakan bahwa cipttan yang berasal dari salah satu negara lian peserta pernajian harus mendapat perlindungan hukum yang sama denga perlindungan yang diperoleh hasil karya ciptaan seorang pencipta di dalam negeri peserta sebgaimana dinyatakan sebagai berikut : Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under ghis convention, in countries of the Union other than the country of origin, the rights which their respective laws do now or may here after grant to their nasionals, as well as the rights specially granted by this convention b. Prinsip Automatic Protection 47 Berdasarkan

sistem

yang

dianut

oleh

Bern

Convention,

untuk

mendapatkan perlindungan hukum atas karya-karya ciptaannya, pencipta atau pemegang hak cipta tidak perlu mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor pemerintah yang berwenang. Artinya, apabila suatu ciptaan sudah dijelmakan atau difiksasikan dalam bentuk nyata (fixation), hak cipytanya secara otomatis langsung melekat pada si pencipta (automatic protection) sebagaimana disebutkan dalam Atricle 5 (2) Bern Convention yang berbunyi sebagai berikut: The enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of orgin of the work. Consequently, apart form the provision of this Convention, the extent of protection, as well s the means of redress afforded to the author to prortect his rights,

47

Ibid., hlm.99.


37

shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.

c. Prinsip Independence Protection Prinsip Independence Protection ini, menurut Ken-ichi Kumagai mengandung arti bahwa perlindungan yang diberikan sebgaimana dimaksudkan dalam Article 5 (2) Bern Convention adalah bersifat independen sesuai dengan perlindungan yang berlaku di negara asal pencipta atau negara tempat suatu karya cipta dilahirkan untuk pertama kalinya. Dengan demikian, terlepas dari adanya ketentuan dari Article 5(2) Bern Convention ini, hak cipta dari pencipta adalah tetap dilindungi secara independen oleh undang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. 48 3.Prinsip-prinsip perlindungan hukum desain industri dalam Undang-Undang Desain Industri Menurut Undang-Undang Desain Industri bahwa perlindungan desain industri dalam industri kerajinan tangan produksi UKM muncul seiring dengan pendaftaran desain industri yang dibuat oleh pelaku UKM, dengan adanya pendaftaran desain industri maka setiap produk UKM telah mendapatkan perlindungan dari setiap perbuatan peniruan yang dilakukan terhadap produk tersebut. selain itu pemerintah memberikan hak eksklusif yang berupa hak desain industri. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri memiliki hak eksklusif unruk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuanya membuat, memakai, menjual, mengimpor,

48

Ibid., hlm.100.


38

mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat 5 disebutkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memeberikan persetujuanya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Desain Industri dijelaskan bahwa yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. 49 Pada Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri dikatakan bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali terbukti sebaliknya. Oleh karena itu, pihak pendesain yang dapat juga dikatakan dengan pelaku UKM harus mendaftarkan produk kerajinan tangannya untuk menghindari adanya pihak lain yang meniru hasil produk tersebut dan melakukan pendaftaran desain industri. Dengan melihat Pasal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku UKM untuk mendapatkan hak atas desain industri tersebut. Dimana pendaftran atas kerajinan tangan yang merupakan produk dari UKM merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan oleh pelaku UKM. Prinsip

perlindungan

bagi

desain

industri

mensyaratkan

adanya

pendaftaran, sehingga di sini berbeda dengan hak cipta. Melalui permintaan pendaftaran selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formal dan substantif atas seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya persyaratan mengenai nilai

49

Republik Indonesia, Undang-Undang Desain Industri Nomor 30 Tahun 2000, Pasal 6.


39

kebaruan (novelty), yakni suatu fakta hukum yang membuktikan bahwa pada saat pertamakali permintaan pendaftaran diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membantah status kreasi desain tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan sebelumnya. Norma hukum ini pada dasarnya lebih merupakan kualifikasi teknis. Yang berarti, apabila secara teknis tidak ada yang dapat membuktikan adanya desain serupa yang lebih dahulu didaftarkan atau diungkapkan kepada publik, maka desain yang diajukan itu dianggap sebagai baru. Persyaratan lainnya merujuk pada siapa yang pertamakali mengajukan permintaan pendaftaran. Sesuai hukum, orang itu yang berhak mendapatkan perlindungan meski ada orang lain yang mengaku lebih dahulu membuat desain. Prinsip ini lazim disebut first to file system. Adapun jangka waktu perlindungannya berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran desain yang telah memenuhi persyaratan. 50 Prinsip-prinsip HKI : 1. Prinsip Ekonomi. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. 2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu

50

Asep Yudha Wirajaya, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Seni dan Budaya Tradisional”, http://asepyudha.staff.uns.ac.id/2012/02/20/perlindungan-hak-kekayaanintelektual-untuk-seni-dan-budaya-tradisional/. diakses pada tanggal 09 juli 2013.


40

pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan

satu

kesatuan

sehingga

perlindungan

diberikan

bedasarkan

keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. 51 Dengan melihat prinsip hak kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa prinsip yang ada dalam kekayaan intelektual berkaitan dengan desain industri. Dimana dikatakan bahwa desain industri juga merupakan salah satu perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dalam desain industri dikatakan bahwa adanya pemberian hak eksklusif dalam kaitanya dengan prinsip diatas,dalam desain industri juga terdapat prinsip ekonomi, bahwa dikatakan dalam Pasal 9 UndangUndang Desain Industri seorang yang mendapat hak desain industri dapat membuat, memakai, menjual, atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri yang dimana dalam Pasal ini terkandung prinsip ekonomi. Desain Industri pun juga menganut prinsip first to file. Pendaftaran pertama dalam desain industri ( First to file ) berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan atas desain industri yang akan mendapat perlindungan 51

Yan Hasiholan, “Hak Kekayaan intelektual”, http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/ . diakses tanggal 09 juli 2013.


41

hukum dan bukan orang yang mendesain pertama kali. Sebagaimana dikatakan sebelumnya dalam

prinsip first to file yang dapat diartikan sebagai prinsip

pendafataran suatu temuan yang didasari atas siapa yang pertama kali mendaftarkan temuan tersebut baik pribadi atau badan hukum baik berupa perusahaan industri. Adalah suatu sistem pemberian hak eksklusif yang menganut mekanisme bahwa seseorang yang pertamakali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang desain industri, bila semua persyaratannya dipenuhi.

C. Permohonan Pendaftaran Desain Industri Hak desain industri merupaka hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atau pemegang hak desain industri atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 52

52

Insan Budi Maulana, Op.Cit, hlm.26.


42

53

Dengan memperhatikan skema proses pendaftaran desain industri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desain Industri maka proses pendaftaran desain industri adalah sebagai berikut : 1. Pendesain atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan pendaftaran desain industri secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI 53

Ibid, hlm.27.


43

dengan membayar biaya yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan dan biasanya diatur dalam peraturan Pemerintah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang pada saat ini diatur dalama Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009. Disayangkan, sistem pendaftaran yang selama ini diterapkan di Indonesia terhadap permintaan pendaftaran, baik paten, merek, hak cipta, maupun desain industri belum dapat dilakukan secara per pos sebagaimana diterapkan di Australia atau Negara-negara maju yang lainnya dan juga tidak bias mengajukan pedaftaran secara paperless system atau dilakukan secara electronic filing sebagaimana dilakukan oleh Kantor Paten Jepang, Korea Selatan, atau Thailand. Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia masih dilakukan secara manual dan konvesional, yaitu dengan mengajukan permohonan dan harus datang ke Ditjen HKI yang berada di Tangerang, Provinsi Banten, atau melalui Kantor Perwakilan Ditjen HKI yang berada di ibu kota provinsi misal, Kanwil Menkumham Jawa Timur yang berada di Surabaya, Jawa Timur, atau Kanwil Menkumham Jawa Barat, Semarang, dan sebagainya. Dan untuk mengajukan permintaan pendaftaran desain industri dilakukan dengan cara melakukan pengisian formulir permohonan dan harus ditandatangani pemohon atau konsultan HKI selaku kuasanya. Faktanya, permohonan pendaftaran desain industri melalui kanwil tetap belum bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif karena masalah sumber daya manusia, sarana dan anggaran. Karenanya masih sedikit para pengusaha atau konsultan HKI menggunakan kanwil untuk memproses


44

permohonan pendaftaran desai industri. Akibatnya, biaya yang harus dianggarkan para usahawan kecil dan menengah cukup besar. 1. Pengisian formulir permohonan pendaftaran desain industri harus memuat : a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain; c. Nama, alamat lengkap, dan kewaraganegaraan permohon; d. Nama, alamat lengkap konsultan selaku kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan untuk diajukan dengan hak prioritas. Selain hal tersebut di atas, permohonan dilampiri pula dengan: a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; b. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui Konsultan selaku kuasa; c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya. 2. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 3. Kemudian, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyaaan yang dilengkapi dengan bukti cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.


45

4. Undang-undang juga menyatakan bahwa satu permohonan hanya dapat diajukan untuk satu kesatuan atau kelas yang sama dari desain industri yang diajukan tersebut. 5. Persyaratan lain yang harus diikuti oleh pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu permohonan itu harus diajukan melalui konsultan HKI selaku kuasanya dan pemohon harus menyarakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. 6. Seandainya pemohon dalam permohonan desain industri itu menggunakan hak prioritas, permohonan itu harus diajukan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris (Paris Convention) atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organizatition). Permohonan dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran desain industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak batas akhir pengajuan permohonan dengan hak prioritas. Apabila syarat sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dipenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan hak prioritas. 7. Selain salinan surat permohonan sebagaimana, dimaksudkan di atas, Ditjen HKI pun dapat meminta agar permohonan dengan menggunakan hak prioritas dilengkapi dengan: a. Salinan lengkap hak desain industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di luar negeri; dan


46

b. Salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru. Di bawah ini merupakan cara dan tahapan pendaftaran desain industri yang tahapannya dilakukan sebagai berikut: 1. Permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 dan Pasal 11 diumumkan oleh Ditjen HKI dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Pengumuman itu dilakukan paling lama tiga bulan terthitung sejak tanggal penerimaan permohonan. 2. Pengumuman sebagaimana dimaksudkan di atas memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemohon; b. Nama dan alamat lengkap konsultan dalam hal permohonan diajukan melalui konsultan; c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan; d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan e. Judul desain industri; dan f. Gambar atau foto 3. Dalam hal permohonan ditolak berdasarkan Pasal 4 atau dianggap ditarik kembali karena tidak memenuhi Pasal 11, tetapi kemudian didaftar atas perintah dan putusan peradilan, maka pengumuman sebagaimana


47

dimaksudkan di atas akan dilakukan setelah Ditjen HKI menerima salinan putusan tersebut. 3. Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditunda. 4. Penundaah pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam nomor 4 tidak boleh melebihi waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan atau terhitung sejak tanggal prioritas. 5. Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksudkan dalam Pasa 28 ayat 1, setiap pihak dapat mengajukan keberatan yang mencakup halhal bersifat substantif secara tertulis kepada Ditjen HKI dengan membayar biaya. 6. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksudkan di atas harus diterima oleh pihak direktorat jenderal paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pengumuman. Untuk selanjutnya keberatan tersebut disampaikan kepada pemohon. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan atas keberatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan oleh Ditjen HKI. Dalam hal adanya keberatan, pemeriksaaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa. 7. Direktorat Jenderal HKI menggunakan keberatan dan sanggahan yang diajukan

sebagai

bahan

pertimabangan

dalam

pemeriksaan

untuk

memtutuskan diterima atau ditolaknya permohonan.


48

8. Direktorat Jenderal HKI berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak keberatan dalam waktu paling lama enam bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. 9. Keputusan Ditjen HKI diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau konsultan selaku kuasanya paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut. 54 Pada prinsipnya, permohonan hak desain industri diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah kepada Ditjen HKI. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesainya, menurut Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Desain Industri permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Ketentuan ini bermaksud melindungi kepentingan Pendesain dari hal-hal yang dapat merugikannya. Pemohon yang bukan pendesain ini adalah pihak lain yang menerima pengalihan desain industri dari pendesain. Bukti yang cukup adalah bukti yang sah, benar, serta memadai yang menunjukkan bahwa pemohon berhak mengajukan permohonan. 55 Berdasarkan permohonan

Pasal

pendaftaran

11

ayat

desain

2

Undang-Undang

industri

selain

Desain

diajukan

Industri,

sendiri

oleh

pendesainnya, juga dapat diajukan oleh kuasanya. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Desain Industri menyatakan konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan 54 55

Insan Budi Maulana,Op., Cit., hlm. 28. Rachmadi Usman,Loc.,Cit.


49

permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal. 56 Dengan demikian, jelaslah bahwa kuasa di sini bukan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Desain Industri, melainkan kuasa di sini haruslah seorang konsultan HKI. Ini berarti selain Konsultan HKI tidak dapat menjadi kuasa Pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. Padahal Pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Desain Industri memberikan kemungkinan pihak lain bukan Pendesain untuk mengajukan permohonan pendaftaran desain industri. 57 Hak atas desain industri diberikan oleh negara. Tentu negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. 58

D. Pengalihan Hak dan Lisensi Sejalan dengan asas-asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan hak atas desain industri juga dapat berakhir atau dialihkan degan cara:

a. pewarisan; b. hibah; c. wasit; 56

Ibid. Ibid., hlm .437. 58 OK Saidin, Op.Cit, hlm. 473. 57


50

d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibernarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak desain industri disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Segala bentuk pengalihan hak desain indstri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI dengan membayar biaya. Namun demikian pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain industri diumumkan dalam berita Resmi Desain Industri Pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum Desain Industri, inilah yang disebutkan dengan hak moral. 59 Di samping pengalihan atas dasar yang disebut di atas, hak desain industri dapat juga dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan, antara lain melalui lisensi. Pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjajian lain. Dengan tidak mengurangi hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakn sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Ditjen HKI dengan dikenal biaya. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan

59

Ok.Saidi,Op.,Cit., hlm.481.


51

dalm Daftar Umum Desain Industri tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksudkan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangn yang berlaku, jika hal itu terjadi maka, Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut. 60 Walaupun hak atas desain industri telah dialihkan atau beralih kepada pihak lain, hak moralnya tetap melekat pada pendesainnya. Pasal 32 UndangUndang Desain Industri menyatakan bahwa pengalihan hak desain industri tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. Hak desain industri juga dapat diberikan kepada orang lain melalui apa yang dinamakan dengan perjanjian lisensi. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 Undang-Undang Desain Industri. Sebelumnya, dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Desain Industri disusun pengertian lisensi, yaitu izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

60

Ibid.


52

Dengan adanya perjanjian lisensi hak desain industri, penerimanya diizinkan untuk menikmati manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari satu desain industri yang dilisensikan tersebut. Tentu saja izin dimaksudkan hanya diberikan untuk desain industri yang telah mendapatkan perlindungan. Pemberiannya pun untuk waktu tertentu dan persyaratan terntentu pula. 61 Demikian pula dipersyaratkan kalau perjanjian lisensi hak atas desain industri juga wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri pada Direktorat Jenderal HKI. Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain.

61

Rachmadi Usman, Op., Cit., hlm.448.


BAB II PENGATURAN DESAIN INDUSTRI MENURUT UU NO. 31 TAHUN Desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban

Recommend Documents