EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN SKRIPSI

EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN SKRIPSI Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

URIP S TINAMBUNAN 030200118

Departemen Hukum Keperdataan Bagian / PK = Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

2

EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN SKRIPSI Diajukan Guna Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Oleh :

URIP S TINAMBUNAN 030200118

Bagian/ PK = Hukum Perdata Dagang Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Keperdataan

Prof. Dr. H. Tan Kamello, SH, M.S NIP : 131 764 556

Pembimbing I

Pembimbing II

Syamsul Rizal, SH, M.Hum NIP : 131 870 595

Ramli Siregar, SH, M.Hum NIP : 131 281 010

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................

i

DAFTAR ISI ......................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................

1

B. Perumusan Masalah ....................................................

3

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan ...................................

4

D. Metode Penulisan........................................................

5

E. Sistematika Penulisan .................................................

7

BAB II

BAB III

TINJAUAN MENGENAI HAL – HAL UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI ...................................

9

A. Pengertian Desain Industri .......................................

9

B. Syarat Dan Fungsi Hak Desain Industri .....................

12

C. Yang Berhak Atas Desain Industri .............................

14

D. Tahapan Pendaftaran Desain Industri .........................

15

TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HAK MILIK INTELEKTUAL MENURUT UU NO. 31 / 2000 .........

20

A. Perlindungan Desain Industri ....................................

20

B. Pengalihan Hak Atas Desain Industri ........................

23

C. Pembatalan Pendaftaran Hak Atas Desain Industri ......................................................................

27

4 D. Tuntutan Pidana Dan Gugatan Perdata Atas Desain Industri ..................................................................... BAB IV

36

TINJAUAN MENGENAI EKSISTENSI DESAIN INDUSTRI NO. 31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN ...............

47

A. Proteksi Desain Industri Terdaftar Di Sektor Perdagangan .............................................................

47

B. Ketentuan Internasional Terhadap Perlindungan Desain Industri Terdaftar .........................................

58

C. Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Desain

BAB V

Industri .....................................................................

65

KESIMPULAN DAN SARAN .......................................

71

A.

Kesimpulan .............................................................

71

B.

Saran-Saran ..............................................................

72

Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

5

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kemajuan teknologi yang berarti dewasa ini telah menciptakan bidang bidang baru di bidang ilmu pengetahuan dari keuntungan potensial manusia dan kerumitan di bidang teknologi, sebagai contoh desain industri yang merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dari warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estitis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Meskipun demikian,

perkembangan tersebut

terbukti sulit

untuk

menyesuaikan dengan konsep hak yang ada, yang kebanykan darinya berkembang pada abad sebelumnya selama reudasi industri dan jauh sebelum teknologi tinggi dan modern. Kebanyakan Negara sekarang mencoba mengembangkan sistem pengetahuan khusus yang untuk mengatur bidang teknologi yang rumit tersebut. Dalam hubungan dengan industrialisasi, maka adanya peraturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang penting dalam mengacu pada perlindungan ekonomi Negara industri. Ini disebabkan bahwa Negara industri akan mengedepankan semua bentuk dari HAKI sebagai pendorong untuk ekspor dan devisa. Demikian juga di Indonesia, kita memusatkan segala tenaga dan usaha

6 kearah memperbesar ekspor agar dapat menghasilkan devisa yang demikian dibutuhkan oleh Negara kita. Negara yang kaya akan seni tradisional seperti Indonesia membutuhkan perlindungan dari hak desain industri supaya dapat mendorong lahirnya desain baru untuk hasil industri kerajinan dan industri tradisional. Karena itu, pengusaha industri kecil akan mendapatkan perlakuan yang khusus dalam undang-undang desain ini. Dalam pergaulan internasional, Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Agreement Estasblishing the World Trade Organization ( Persetujuan untuk membentuk organisasi perdagangan dunia ). Yang juga mencakup didalamnya Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1999 tentang ratifikasi Agreement

Estasbilishing

The

World

Trade

Organization

(persetujuan

pembentukan organisasi perdagangan dunia). Hal inilah yang menjadi aspek yuridis dan filsofis dalam persiapan bangsa Indonesia untuk itulah mengapa persoalan hokum hak kekayaan intelektual menjadi begitu penting untuk dilakukan proteksi perlindungan oleh pemerintah, baik untuk produk luar negeri maupun domestic. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut diatas, maka segala aspek yang mencakup sistem hukum kekayaan intelektual, harus diberi “payung hukumnya yaitu dengan dikeluarkanya Undang - Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri. Pemerintah Indonesia berkeyakinan perlu upaya perlindungan dan Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

7 sekaligus upaya merangsaang kreasi dalam suatu produk, barang, komoditas industri dan atau kerajinan tangan. Masalah desain industri memang merupakan hal relatif baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Desain industri kemudian mulai mengalami perkembangan sejak diberlakukan UU No. 31 Tahun 2000 yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. pemberlakukan Undang-Undang ini memiliki cuti penting disebabkan pada tahun belakang ini, masalah desain industri mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan penemuan – penemuan baru dalam bidang material. Sistem fabrikasi maupun konsep desain manajemen produksi, manajemen mutu dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang manufaktur. Sehingga diharapkan adanya Undang - undang desain industri tersebut ada landasan untuk perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mengenai hal-hal umum tentang desain industri 2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas desain industri 3. Bagaimanakah eksistensi dari keberadaan UU desain Industri No.31 Tahun 2000 dalam hal proteksi disektor perdangangan?

8 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui hal - hal umum tentang desain industri 2. Untuk mengetahui mekanisme penegakan terhadap pelanggaran hak atas desain industri 3. Untuk mengetahui eksistensi dari keberadaan UU desain industri No. 31 Tahun 2000 dalam hal proteksi disektor perdagangan. Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu: 1. Teoritis a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum kekakayaan intelektual khususnya dibidang desain industri bagi civitas akademika dan masyarakat umumnya. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah –kaidah hukum demi memajukan industri yang memiliki daya desain dalam lingkup perdangangan nasional maupun internasional. 2. Praktis Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan hukum disektor perdangangan akibat dari keberadaan UU desain industri tersebut sehingga pendesain akan terlindungi hak desain industrinya


9

D. Metode Penulisan Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan penelitian normatif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapanya dalam praktik di Indonesia (penelitian hukum normatif) 2. Tahap penelitian Tahapan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi kegiatan-kegiatan dalam penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mengumpulkan data-data yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan tentang kredit baik yang ditelusuri dalam : 1. Perundang-undangan 2. Konvensi-konvensi Internasional 3. Peraturan pemerintah Contoh : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain Industri 2. Agreement Estasblishing the Word Trade Organization (Persetujuan untuk membentuk organisasi perdagangan dunia) dan peraturan hukum lainnya.

10

b. Bahan Hukum Sekunder Dengan bahan ini ditingkatkan pemahaman peraturan-peraturan yang ditemukan dalam badan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh : 1. Kepustakaan 2. Kesimpulan dan seminar 3. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan desain industri Contoh : 1. Buku-buku dan majalah-majalah hukum yang berkaitan dengan masalah desain Industri. 2. Kliping-kliping berita harian dan situs-situs internet yang berisikan beberapa data-data desain yang terdapat maupun pendapat sarjana yang mengulas masalah desain Industri. c. Bahan Hukum Tertier Bahan ini berisi keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data hukum primer dan data hukum primer dan data hukum sekunder. Bahan tertier ditemukan dalam : 1. Kamus hukum 2. Kamus 3. Jangka waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan.


11

4. Lokasi Penelitian Penelitian dalam maksud untuk mengumpulkan berbagai bahan dan literatur untuk melengkapi skripsi ini dilakukan di : 1. Perpustakaan USU 2. Perpustakaan Daerah Kota Medan

E. Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang pada setiap bab terbagi dalam beberapa sub bagian sesuai dengan kepentingan pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini, yang selengkapnya sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Dalam Bab ini penulis menerangkan secara ringkas hal-hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang berisikan latar belakang, perumusan maslah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI HAL-HAL UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI

12

Dalam Bab ini penulis membahas tentang pengertian desain industri, syarat dan fungsi desain industri, yang berhak atas desain industri, dan Tahapan Pendaftaran Desain industri.

BAB III : TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HAK MILIK INTELEKT MENURUT UU NO. 31 / 2001 Dalam Bab ini penulis menjalankan tentang perlindungan desain industri, pengalihan hak atas Desain Industri, pembatalan pendaftaran hak atas Desain Industri dan tuntutan pidana dan gugatan-gugatan atas Desain Industri

BAB IV : TINJAUAN MENGENAI EKSISTENSI DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang proteksi desain industri terdaftar di sektor perdagangan, ketentuan Internasional terhadap perlindungan desain industri terdaftar jangka waktu perlindungan hak atas desain industri.

BAB V: PENUTUP Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari hal – hal yang telah diuraikan terhadap permasalahan yang dibahas serta berisi saran-saran yang Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

13

berguna untuk dipelajari dibahas sesuai dengan pokok permasalahan yang dibicarakan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI HAL – HAL UMUM TENTANG DESAIN INDUSTRI

A. Pengertian Desain Industri Desain Industri didefinisikan oleh UNIDO (United Nations Industrial Devolopment Organization), sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri.01 Sedangkan ICSID (Internasional Council Society Of Industrial Design ) mendefenisikan desain industri sebagai suatu aktifitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan 01)

Drs.H.Muhamad Djumhana,SH, Aspek – Aspek hokum desain industri di Indoensia; cetak I, PT, Citro Aditya Bkati, bandung, 1999, hal 7 02) Ibid

14

dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.02 Ada kesamaan antara hak cipta di bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri tetapi perbedaanya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya. Menurut Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 2000 tentang desain Industri pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. . Tentang pemberian nama Undang-Undang ini saja sebenarnya sudah terjadi “ Pertentangan”. Ada pihak yang tampaknya kurang puas dengan nama “ Desain Industri “ kelompok yang tidak atau kurang setuju ini. mengajukan nama “Desain produk industri “ yang memang tampaknya lebih sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) diatas memang bahasa Inggrisnya adalah Industrial Design , akan tetapi jika diterjemahkan secara harfiah sebagai desain industri rasanya agak kurang puas, karena kata “Industri” dapat pula mencakup industri pariwisata yang tentunya bukan merupakan bagian yang diatur dalam Undang - Undang tersebut. Meskipun demikian Undang - Undang ini sudah terlanjur diberi nama tentang desain industri, jadi nama itulah yang harus kita pakai sementara ini.03 Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

15

Menurut Insan Budi Maulana, Indonesia sebaiknya menggunakan istilah desain industri daripada istilah desain industri. Karena istilah desain atau lebih tepat dan lebih dekat sebagai pedanan kata Industrial Design, disamping itu dengan menggunakan istilah ini akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi. Yang juga penting adalah bagaimana definisi desain industri itu akan disusun agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda 04.

Dengan memperhatikan definisi yang tercantum di atas dapat disimpulkan adanya dua unsur dalam desain industri, yaitu: a.

Bentuk

b.

Kesan estetis yang berarti dapat dilihat secara kasat mata. 05 Dengan dinyatakan berlakunya undang - undang tentang desain industri

ini maka pada pasal 56 Undang - Undang No 31 Tahun 2000 dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 No.22, tambahan lembaran Negara RI No. 3274) dinyatakan tidak berlaku. Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara Eropa dengan melihat desain industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya). 03

Eddy A.Subroto, Antisipasi terhadap UURI No.31/2000 tentang desain (produk)industri peringatan dini untuk masyarakat pendesain, hal, 04 Insan Budi Maulana, pelangi HAKI dan anti monopoli, Cet I Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2000 -05 Suyud Margono, Komersial: Aset Intelektual, aspek hukum bisnis, gravindo, Jakarta 2002

16 Kedua, pendekatan paten yang berpangkal di negara industri Jepang dan Amerika Serikat dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai tinggi dan bisnis. Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bahagian hak kekayaan intelektual menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undang tentang itu di berbagai negara. Pada dasarnya desain industri merupakan “Pattern” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil dan dipakai secara berulang-ulang unsur

dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri, dan bahkan pembedaan dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetis produk, aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan secara umum dan sederhana bahwa desain industri melindungi ciptaan “seni pakai”. Sedangkan hak cipta melindungi ciptaan “ Seni Murni” . 06 B. Syarat dan Fungsi Hak Desain Industri 06)

Muhamad Djumhoro dan R Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia) Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal 156 07) Negara memberikan hak atas Desain Industri hanya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yang diatur dalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, pada Bab II Pasal 5 ayat (1) 08) Republik Indonesia, lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Jakarta, 20 Desember 2000 Pasal 2 Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

17

Tidak semua desain industri yang dihasilkan oleh pendesain dapat dilindungi sebagai hak atas desain industri. Hanya desain industri yang baru yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. 07 Batasan tentang desain industri yang bari itu oleh Undang-Undang tentang desain industri disebutkan bahwa “ Desain Industri yang mendapatkan perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru ”. 08 Dalam UU Desain industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi desain industri Departemen Kehakiman RI. Mereka – mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah: 1. Pendesain atau yang menerima hak terebut dari pendesain 2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain 09. Selanjutnya dalam pasal 7 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri disebutkan pula : 1. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain

09)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 7 ayat 1 dan 2

18

apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir I berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

3. Jika suatu desain industri dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesaian dan pemegang hak desaian industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak. 10 Hak atas desain industri adalah hak eksekutif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hoteks klasif dan melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, menyimpan, mengekspor, Industri. Namun demikian pelaksanaan hak tersebut dikecualikan terhadap pemakaian Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

19 Desaian Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industri.11

C. Yang Berhak Atas Desain Industri Sebagai suatu hak atas karya intelektual, maka hak atas desain industri suatu saat harus menjadi milik public dan menjalankan fungsi sosial. Dalam Undang-Undang desain industri perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum desain industri yang diumumkan dalam berita resmi Desain Industri departemen kehakiman RI. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.12 Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesaan apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi desain industri 10) 11)

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 7 Ayat 1, 2 dan 3 Diatur Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pada Bab II Pasal 9 ayat 1 dan 2

12) 13) 14)

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Ibid, Pasal 8

20

yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika perjanjikan antara kedua pihak. 13 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesaan untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikasi desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain indutri.14 D.Tahapan Pendaftaran desain Industri Hak atas desain industri diberikan oleh Negara tentu Negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Antara lain disyaratkan sebagai berikut: 1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di Drektorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya 3. Permohonan harus memuat.: a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan b. Nama, Alamat lengkap, dan Kewarganegaraan pendesain. c. Nama, Alamat Lengkap, dan Kewarganegaraan pemohon; Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

21

d. Nama dan Alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan e. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas 4. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan: a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftaran; b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohanan diajukan melalui kuasa c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. 5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. 7. Ketentuan tentang tata cara bersangkutan desain diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.15 Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk : a. satu desain industri b. Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama

22 Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Pemohon sebagaimana yang dimaksud bertermpat tinggal di luar wilayah NKRI harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Selanjutnya mengenai permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (6 bulan) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan pemohon yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota konfensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdangangan Dunia. Pemohon dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendataan desain industri serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan hak Prioritas. Apabila syarat sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa meng gunakan hak Prioritas.16 Disamping itu tanggal penerimaan permohonan juga sangat penting ditentukan, sebab hal ini menyangkut titik awal perlindungan terhadap hak tersebut. Secara normatif tanggal penerimaan adalah tanggal diterimanya permohonan tersebut dengan syarat pemohon telah : a. Mengisi formulir permohonan 15) 16)

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pada Bab III Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3


23

b. Melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya; dan c. Membayar biaya permohonan Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat. Syarat dan kelengkapan permohonan Direktorat Jenderal memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuihi dalam waktu 3 (tiga/ bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Jangka waktunya dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan pemohon.

24

Apabila kekurangan tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonanya dianggap ditarik kembali. Dalam hal permohonan dianggap ditarik kembali segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali. Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

25 BAB III TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HAK MILIK INTELEKTUAL MENURUT UU NO. 31 / 2000

A. Perlindungan Desain Industri Sertifikat desain industri mulai berlaku terhitung sejak tanggal peneriman. Pihak yang memerlukan salinan sertifikat desain industri dapat memintanya kepada direktoratr Jenderal dengan membayar biaya. Dimana permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkanya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penrimaan. Pengumuman tersebut memuat: a. Nama dan alamat lengkap pemohon; b. Nama dan alamat lengkap kuasa dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; c. Tanggal dan nomor penerimaan permohonan; d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; e. Judul Desain Industri; dan f. Gambar atau foto Desain Industri.

26 Pada saat pengajuan permohonan, pemohon dapat meminta secara tertulis agar pengumuman permohonan ditunda. Penundaan pengumuman tidak boleh melebihi waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan atau terhitung sejak tanggal prioritas. 17 Terdapat asas hukum (Prinsip hukum) yang mendasari hak atas desain industri seperti : 1. Asas publisitas; 2. Asas kemanunggalan ( kesatuan); 3. Asas kebaruan. 18 Asas publisitas bermakna adanya bahwa adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman atau publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Hak atas desain industri itu diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara. Dalam sistem pendaftaran antara hak cipta dengan hak desain industri terdapat perbedaan. Hak cipta menyangkut sistem pendaftaran dekleratif sedangkan hak desain industri menganut sistem pendaftaran konstitutif, jadi ada persamaan dengan paten Asas kemanunggalan (kesatuan) bermakna sebagai asas accesoris antara produk barang dihasilkan barang itu tidak dapat dipisahkan dengan desainnya.

17) 18)

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Desain Industri, Pasal 25 H.OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal 477


27 Sedangkan asas kebaruan bermakna bahwa desain itu harus benar-benar tidak pernah ditemukan oleh pendesain yang lain jika desain tersebut benar-benar baru berarti di dalamnya telah memenuhi asas kebaruan tersebut. Jika timbul sengketa perdata, maka penyelesaiannya berkenaan dengan perkara pendesain industri ini akan ditangani oleh Pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan penyelesaiannya meminta penanganan yang cepat yang berkenaan dunia ekonomi, jadi bukan pengadilan negeri biasa sehari-hari yang dipakai. Diluar pengadilan, para pihak juga dapat menyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi. Jadi tidak terikat pada penyelesaian melalui bahwa pengadilan in casu Pengadilan Niaga. Si pemegang hak desain mempunyai suatu hak monopoli, artinya dapat menggunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah didaftarkannya kedudukan si pemegang hak desain kuat sekali terhadap pihak lain. Dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya. 19 Dalam pasal 46 ayat (1) dikatakan bahwa “Pemegang Hak desain Industri atau Penerima lisensi siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa : a. Gugatan dan ganti rugi, dan atau b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana hak yang dimiliki oleh pemegang hak desain industri yang diatur dalam Undang-undang ini.

19)

Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, Op.cit, Hal 169

28

Undang-undang Desain industri telah menyediakan perlindungan

hukum

terhadap permasalahan sengketa di bidang desain industri yang diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53. dalam pasal 49 dikatakan bahwa bukti yang cukup, pihak yang dirugikan dapat meminta hukum Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang : a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran desain industri. Istilah penetapan sementara atau Injuction ini merupakan hal baru dalam sistem hukum acara di Indonesia. Penetapan sementara ini diperlukan atau paling tidak sebagai sarana atau upaya hukum bagi pemohon agar bagi pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang diduga/ diasumsikan berdasarkan bukti yang cukup akan merugikan pemohon dari pelanggaran desain Industri 20

B.

Pengadilan Hak Atas Desain Industri Hak desain pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak

berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya, hak desain industri dapat beralih atau dialihkan. Pengalihan hak atas kekayaan intelektual di bidang desain/ hak desain ini dapat dilakukan kepada perorangan atau badan hukum.


29

Sejalan dengan asas - asas hukum benda, maka sebagai hak kebendaan hak atas desain industri juga dapat berakhir atau dialihkan dengan cara : a. Pewarisan b. Hibah c. Wasiat d. Perjanjian tertulis, atau e. Sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. 21 Pengalihan tersebut haruslah dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi tentang pengalihan hak, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 31 tahun 2000 yang pada intinya menyebutkan : “Pengalihan hak desain industri tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dokumen tentang pengadilan hak “. 22 Dokumen tersebut berubah akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwewenang, yaitu Notaris, hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan adanya suatu kepastian hukum. Dokumen ini amat diperlukan khusus mengenai 20)

Suyud Margono, Op.cit, Hal 43

21)

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, Pasal 31 ayat 1 Warta Perundang-Undangan, Ibid, Hal 1/12

22)

30 pengalihan hak desain melalui perjanjian, selanjutnya perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam “ Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 1. Kesepakatan dari pihak yang mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian 3. Suatu hal yang diperjanjikan 4. Suatu sebab yang dihalal. ” 23 Pendaftaran desain industri sangat diwajibkan atas seorang pendesain. Menurut Jumhana alasan diwajibkannya pihak yang mendapatkan pengalihan desain/hak untuk mendaftarkan pengalihan tersebut, disebabkan : “ Sifat dari hak desain itu sendiri yang pemanfaatnya di batasi dengan jangka waktu tertentu serta sangat berkaitan dengan instansi Negara yang mengelola hak administrasi di bidang hak atas kekayaan intelektual termaksud”.

Dalam

rangka

untuk

melakukan perlindungan hak terhadap seorang pendesain dapat dilihat dalam ketentuan pasal 32 UU Norma 31 tahun 2000 menegaskan bahwa : “ Pengalihan hak desain industri tidak mengalihkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama serta indentitasnya, baik dalam sertifikat desain industri, berita resmi desain industri maupun dalam daftar umum desain industri”.

23)

Ramlan Subekti dan R Tjitrosubidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetbeek, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, Hal 305


31

Jadi dapat disimpulkan bahwa Negara memandang suatu desain sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional maka Negara dapat mewajibkan pemilik desain/ hak desain tersebut didaftarkan.

Hal ini dilakukan tetap dengan memberikan imbalan yang wajar. 24 Disamping pengalihan atas dasar yang disebut diatas, hak atas desain industri dapat juga dialihkan berdasarkan ketentuan hukum perikatan antara lain melalui lisensi. Dengan tidak mengurai hak pemegang lisensi, pemegang hak desain industri tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan yang melekat pada hak tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Adapun yang dimaksud dengan lisensi berdasarkan ketentuan pasal 1 point (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 adalah : “Izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (Hak – Hak pengalihan hak ) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu industri yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu ketentuan lisensi di atur dalam pasal 33 sampai 36 UU No. 31 Tahun 2000” 25

24) 25)

Muhammad Djumhana, Loc.cit, Hal 69 Warta Perundang-Undang, Op.cit, Hal 1/8

32 Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksudkan diumumkan dalam berita resmi industri. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan per Undang-Undang yang berlaku, jika hal itu terjadi maka, Direktorat Jenderal wajib menolak perjanjian pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

C. Pembatalan Pendaftaran Hak Atas Desain Industri Hak desain industri dapat pula berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, bias terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Bila kita melihat Undang-Undang Desain Industri dalam hal pembatalan pendaftaran desain industri maka secara garis besarnya dapat dibagi dua yaitu: 1. Pembatalan pendaftaran berdasarkan permintaan pemegang hak desain industri 2. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri. Berdasarkan permintaan hak desain industri, diatur dalam pasal 37 UUD yang bunyinya: 1. Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang desain industri Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

33 2. Pembatalan hak desain industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi hak desain industri tidak memberikan

persetujuan

secara

tertulis

yang

dilampirkan

pada

permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. 3. Keputusan pembatalan hak desain industri diberita hukum secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada :

a. Pemegang hak desaian industri : b. Penerima Linsensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam daftar umum desaian industri. c. Pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa hak desaian industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. 4. Keputusan pembatalan pendaftaran sebagaimanan dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum desaian industri dan diumumkan dalam berita resmi desaian industri. Pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan diatur dalam pasal UUD yang berbunyi : 1. Gugatan pembatalan pendaftaran desaian industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 4 kepada pengadilan niaga. 2. Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tentang pembatalan pendaftaran hak desain

industri disampaikan kepada

34 Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal keputusan diucapkan. Dalam hal ini bila bertentangan dengan hal mengenai “kebaruan” dan hal yang bertentangan dengan “peraturan perundang-undangan yang berlaku ketertiban umum, agama, atau kesusilan.”. Mengenai tata cara mengajukan gugatan diatur dalam pasal 39 sampai dengan pasal 42 UUD 1. Pasal 39 menguraikan tentang tata cara pada Pengadilan Niaga, yaitu : Ayat (1) “Gugatan pembatalan pendaftaraan desain industri diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal domisili tergugat”. Ayat (2) “Dalam hal tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”. Seperti kita ketahui bahwa Pengadilan Niaga sementara ini hanya berada di dalam wilayah DKI Jakarta Pusat dimana untuk tiap - tiap propinsi akan diselenggarakan secara bertahap. Ayat (3) “Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan”. Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

35

Dalam penjelasan ayat (3), dikatakan kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan “panitera” dalam undang-undang ini adalah panitera pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (4) “Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarakan”. Ayat (5) “Dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.” Ayat (6) “Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan disenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan”.

Ayat (7) “Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lam 7(tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan”. Dalam penjelasan dikatakan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga. Ayat (8)

36

“Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.

Ayat (9) “Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasar putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan supaya suatu upaya hukum”. Ayat (10) “Salinan putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (Empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan”. Ayat (15) Dalam pasal 49 dinyatakan. Bahwa “ Terhadap putusan Pengadilan Niaga bagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi”. Di dalam hal ini ketentuan yang lazim dipakai untuk Pengadilan Niaga, misalnya dalam hal kepailitan, maka tidak dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, akan tetapi hanya mungkin kepada Mahkamah Agung. Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

37

Dalam pasal 41 menguraikan tentang tata acara kasasi. Ketentuan – ketentuan menunjukkan acara dipercepat. Yaitu: (1), “Permohon kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 diajukan paling lama 14 (Empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan pada panitera yang telah memutus gugatan tersebut”. Panitera mendaftar permohon kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran”. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (Empat belas). Hari sejak permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) “. Ayat (4) “ Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling laam 2 ( dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan”. Ayat (5) “ Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (Tujuh) hari setelah tanggal kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan

38

kontra memori kasasi kepada permohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kasus memori kasasi diterimanya”. Ayat (6) “ Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan / atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”.

Ayat (7) “Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung”. Ayat (8) “ Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung”. Ayat (9) “ Utusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung”. Ayat (11) Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

39

“ Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan “. Ayat (12) “Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaiman dimaksud dalam (1) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima”. Dengan ketentuan dipercepat sangat diharapkan pelaksanaan dalam praktek dapat sama “express” pula. Maka, tidak perlu bertele-tele lagi sampai menunggu bertahun – tahun sepeti sekarang (Lazimnya 3-4 tahun) sebelum diputus suatu perkara kasasi . Pasal 42 menyatakan bahwa , “ Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri”. Akibat Pembatalan Pendaftaran Hal ini diatur dalam 43-44, di mana pasal 43 menyatakan bahwa, “ Pembatalan pendaftaran Desain industri menghapuskan segala akiabt hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut”. Dengan dibatalkannya pendaftaran maka semua hal yang melekat pada Hak Desain Industri dan hak-hak derivati daripadanya menjadi batal.

40 Pasal 44 ayat (1)menyatakan bahwa “ Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi”. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kerugian bagi penerima lisensi. Ayat (2) menyatakan bahwa “ Penerima Lisensi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukanya kepada pemegang hak Desain Industri yang haknya dibatalkan tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya”. Dalam penjelasan pasal 44 ayat (2) dikatakan bahwa pada saat dibatalkan ada orang lain yang benar-benar atas Desain Industri yang bersangkutan, tetapi salah satu dibatalkan kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya”. Dalam penjelasan pasal 44 ayat (2) dikatan bahwa pada saat dibatalakn ada orang lain yang benar – benar berhak atas desain Industri yang bersangkutan. Keadaan seperti itu dapat apabila terdapat dinyatakan sebagai pihak yang berhak. Seiring dengan oleh penerima lisensi desain industri kepada pemegang desain industri yang benar- benar berhak. Biaya Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

41

Dalam hal pengajuan permohonan pengajuan keberatan atas permohonan, permintaan petikan Daftar umum Desain Industri, permintaan dokumen prioritas Desain Industri, permintaan salinan sertifikasi desain industri, pencatatan pengalihan hak, pencatatan surat perjanjian lisensi serta permintaan lain yang ditentukan dalam undang – undang ini dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan peraturan Pemerintah (Pasal 54 ayat 1). Sedangkan mengenai persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayaran biaya diatur dengan keputusan Presiden (ayat 2).

d. Tuntutan Pidana dan Gugatan Perdata Atas Desain Industri Mekanisme penyelesaian sengketa desain industri diatur dalam UndangUndang Nomor 31 tahun 2000 pada Bab VIII. Ketentuan ini menyangkut penyelesaian terhadap kasus – kasus desain Industri secara perdata. Sedangkan secara pidana diatur dalam Bab X dan Bab XII Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000. Pemegang desain industri atau penerima Lisensi dapat mengugat pihak lain yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yagn di beri hak industri melalui gugatan ganti rugi dan atau pengehentian semau perbuatan yang merupakan pelanggaran tersebut pada Pengadilan Niaga. Adapun tuntutan perdata yang dapat diajukan meliputi :

42

1. Tuntutan ganti rugi yaitu: yaitu besarnya ganti rugi yang harus ditanggung si pelaku pemalsuan atau kerugian yang dialami oleh pemilik/ pemegang Hak desain ditambah biaya pengacara yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. 2. Menghukum pemalsu untuk menghentikan pemakaian desain, melarang memproduksi barang dan melarang memeperdagangkan 3. Menyita dan menarik barang dari peredaran untuk dimusnakan. 26 Undang-Undang desain Industri juga memberikan pilihan kepada pemegang hak desain industri atau penerima lisensi hak desain industri bila dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan atau penghentian sementara perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 kepada Pengadilan Niaga. Mengenai tata cara gugatan perdatanya mengikuti ketentuan dalam pasal 39 dan pasal 41 UUD. Selain itu, penyelesaian penyelenggaran hak desain industri juga dimungkinkan diselesaikan melalui: 1. Penyelesaian sengketa Desain Industri secara Artbitrase Arbitrase merupakan media penyelesaian sengketa yang tidak saja memiliki kompetensi absolut setara dengan Pengadilan, namun juga merupakan mekanisme Pengambilan keputusan tentang masalah sengketa yang cukup efisien dalam menghadapi era globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Hal ini disebabkan perusahan-perusahan asing pada umumnya menyebabkan sengketa bidang usaha dengan jalur arbitrasi. Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

43

Putusan Arbitrasi yang bersifat Final dan mengikat para pihak tentunya akan lebih mudah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa disamping itu juga menjamin terjaganya nama baik para pihak yang bersengketa. “Arbitrasi dipilih Karen alasan kecepatan, kesetaraan (Equality) dan kesukarelaan (Volumteriness) sehingga lebih diarahkan memberikan ketepatan keputusan “. 27

Selanjutnya Rachmadi Usma memberikan kelebihan arbitrase jika dibandingkan dengan lembaga pengadilan. “ Kelebihan tersebut antara lain: a. Dijamin kerahasian sengketa b. Dapat dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administratif c. Para pihak dapat memilih arbitrase yang menurut mereka diyakini mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan, disamping juga dan adil d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya termasuk proses dan tempat penyelenggara arbitrase. 26) 27)

Muhammad Djumhana, Loc.cit, Hal 97 Ibid, Hal 99

44

e. Putusan Arbitrase merupakan putusan yang mengidentifikasi para pihak dengan melaui tata cara (Prosedur) yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan ”. 28 Alternatif penyelesaian sengketa disini bias melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tuntutan kepraktisan diberbagai bidang termasuk masalah hak kekayaan intelektual di bidang Desain industri menuntut pemerintah untuk dapat lebih mensosialisasikan penggunaan alternatif penyelesaianya sengketa, termasuk didalamnya masalah arbitrase. Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang: a.

Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri

b. Penyimpanan bukti yang berkaitan pelanggaran Hak Desain Industri.29 Dalam hal surat penetapan sementara telah dilaksanakan, Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenal tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya. 30 28)

Racmadi Usman, Hukum Arbitrase Nasional, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal 4-5


45 Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hukum Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak dikeluarkanya surat penetapan sementara pengadilan tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan biaya dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut”. 31

2. Penyelesaian sengketa Desain Industri secara Non Litigasi Mekanisme ini biasanya di kenal dengan istilah alternatif Dipute Resolution yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan aternatif penyelesaian sengketa. “Alasan yang sering mengemukan dipilihnya penyelesainya alternatif, yaitu karena ingin memengkas Birokrasi perkara, biaya dan waktu sehingga relatif lebih cepat dan biaya relative lebih ringan, lebih dapat menjaga harmonis sosial (Social Harmoni) dengan mengembangkan biaya musyawarah dan budaya non konfroneratif melalui jalan tersebut diharapkan tidak kerjasama Los-Win tetapi Win-Win, para pihak, merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya Hard Feeling dan Losing Face”. 29)

Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Pasal 49 Ibid, Pasal 50 31) Ibid, Pasal 52 30)

46

Bentuk-bentuk alternatif dispute resolution meliputi negosiasi, mediasi, konsialisasi, dan arbitrase. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sebuah sengketa yang para pihak melakukan pembicaraan secara langsung. Yang dilakukan untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan antara para pihak yang melakukan negosiasi tersebut. Mediasi dan konsiliasi merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang sama artinya karena pada dasarnya merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan jalan merundingkan suatu kesepakatan tentang penyelesaian yang mengikat dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak. Demikian pula Negara memberikan kemungkinan pencaran hukum melalui instrument hukum pidana Pasal 54 UUDI yang mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri, yang bunyinya : 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23 atau pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

47 3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan delik aduan Dari ketentuan di atas, dapat diketahui jenis-jenis tindak pidana di bidang desain industri, yaitu: 1. Melakukan perbuatan yang melanggar hak pemegang desain industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain dengan sengaja dan tanpa hak. Bila melakukan hal ini tanpa izin pemegang hak desain industri, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukuman penjara 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). 2. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yaitu dengan sengaja menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikasi desan industri, daftar umum desain industri dan berita resmi desain industri. Bila melanggar ketentuan ini, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumanya hanya 1 tahun dan/atau denda Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) 3. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu dengan sengaja membocorkan kerahasian permohonan pendaftaran desain industri. Bila melanggar ketentuan ini, bersangkutan dapat dituntut secara pidana

48

berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (1) UUDI yang ancaman hukumnya hanya 1 tahun dan/atau denda Rp.45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah). 4. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, yaitu dengan sengaja menghilangkan hak pendesain untuk mencantumkan nama dan identitas, baik dalam sertifikat Desain Industri, berita resmi Desain Industri maupun Daftar Desain Industri. Memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Ancaman hukuman pidana yang diberikan juga bersifat kumulatif dan alternatif sekaligus, dalam artian hakim dapat menjatuhkan hukuman secara kumulatif atau hanya memilih salah satu diantara sanksi pidana penjara atau denda. Diteliti dari kesalahan pelaku, pada umumnya dilakukan dengan sengaja dan/atau tanpa hak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun atau 4 tahun dan dengan sendirinya pelakunya tidak dapat dikenai tahanan pula. Selama itu, rumusan ancaman hukuman pidananya pun secara maksimal, terbukti dari kata-kata :…………….”Pidana penjara paling lama …..dan/atau denda paling banyak ………”. Ancaman Sanksi Hukuman Tindak Pidana Pelanggaran Desain Industri (Menurut UUDI) No. PASAL

ANCAMAN HUKUMAN

Keterangan


49 PIDANA Penjara 1

54

4 Tahun

Denda Rp.300.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa melakukan perbuatan sebagaian dimaksud dalam pasal 9

2

54 (2)

1 Tahun

Rp. 45.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja melakukan ketentuan pasal 8

3

54 (2)

1 Tahun


4

54 (2)

1 Tahun


Sama halnya tindak pidana di bidang paten dan merek serta rahasia dagang dan berbeda dengan tindak pidana di bidang hak cipta, tindak pidana di bidang desain industri juga merupakan delik aduan, bukan delik biasa seperti tindak pidana di bidang hak cipta. Pasl 54 ayat (3) UUDI menegaskan bahwa tindak pidana di bidang desain industri juga lebih bersifat hubungan kerperdataan. Ini berarti tindak pidana di bidang desain industri sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UUDI, tidak dapat dituntut, kecuali sebelumnya ada pengaduan dari pemegang hak atas desain industri atau penerima lisensi hak atas desain industri yang dilingungi. Untuk menentukan telah terjadi suatu tindak pidana di bidang desain industri, perlu diadakan penyelidikan tindak pidana di bidang hak cipta, paten,

50

merek, dan rahasia dagang, penyidikan tindak pidana di bidang desain industri selain dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, yang memiliki kewanangan tertentu pula. Hal ini sesuai dengan KUHAP, yang memungkinkan penyidikan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polidi Negara Republik Indonesia. Ketentuan Penyidikan tindak pidana di bidang desain industri tersebut diatur dalam Pasal 53 UUDI berbunyi : 1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesai, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan intelektual di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Indus 2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwewenang: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana desain industri b. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang desain industri Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

51 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang desain industri d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang desain industri e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/ atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang design industri dan/ atau g. Meminta bantuan ahlli dalam pelaksanaan tugas penyidikan dalam tindak pidana dibidang design industri 3.

Penyidik

pejabat

Pegawai

Negeri

Sipil

sebagaimana

dimaksud

memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. 4. Dalam hal penyidikan sudah selesai, penyidik Pejabat Pegawain Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dengan demikian, bunyi Pasal 53 ini kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu di bidang HaKI terbatas, artinya kewenangan yang dimiliki Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tidak semuanya melekat pada penyidik tersebut, kewenangan lainnya baru atau hanya dapat

52 dilakukan dengan bantuan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Karena itu, sudah seharusnya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta sudah sewajarnya jika memberi petunjuk dan bantuan penyidikkan kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang HaKI yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana dibidang design industri. Petunjuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan teknik dan taktik penyidikan, sedangkan bantuan penyidikan dapat berupa penangkapan, penahanan dan pemeriksaan laboratorium. Agar tidak terjadi miskomunikasi, sebelum melaksanakan tugasnya mengadakan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang HaKI tersebut berkewajiban memberitahukannya dimulainya penyidikan dan melaporkan hasilnya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Baru setelah penyidikannya dinyatakan sudah selesai. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang HaKI menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IV TINJAUAN MENGENAI EKSISTENSI DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN


53 A.

Proteksi Desain Industri Terdaftar di Sektor Perdagangan Teknologi informasi dan transportasi, berkembang cukup pesat dewasa ini.

Bisa dibayangkan, hampir sepanjang hari bersinggung dengan yang namanya teknologi. Mulai dari televisi, komputer sampai internet. Untuk dapat mengimbanginya, percepatan di segala bidang, baik sosial ekonomi maupun budaya menjadi suatu tuntutan yang mau tidak mau harus dipenuhi dengan segera. Tak pelak, perkembangan inipun terus menjadikan sektor perdagangan maju pesat, sayangnya hal ini justru dapat memunculkan dampak negatif bagi dunia usaha. Semakin ketatnya persaingan, membuat pelaku usaha siap melakukan segala cara demi untuk mendongkrak dan memajukan usahanya. Hal ini pula yang dapat menjadi pemicu terjadinya persaingan tidak sehat dikalangan pelaku bisnis dewasa ini. Agar dapat menghindari praktek tidak sehat seperti itu sangat diperlukan suatu aturan khusus yang mampu mengatasi suatu persoalan yang mungkin akan timbul. Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, pemerintah RI telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual (HaKI) yang notabene merupakan bagian yang terpisahkan dalam dunia perdagangan. Agreement Establishing The World Trade Organization serta Agreement On Trade Related Aspects Of Intelektual Property Right (TRIPS) merupakan salah satu contoh konvensi yang telah diratifikasi pemerintah RI. Dengan diratifikasinya konvensi internasional tersebut, Pemerintah berusaha untuk memberikan proteksi atau perlindungan bagi setiap karya yang merupakan hasil intelektualitas manusia. Perlindungan atas karya intelektual ini

54 hanya diberikan pada karya yang memiliki ciri khusus (khas), memiliki nilai seni (estetika) dan memiliki nilai ekonomis (dapat dikomersilkan). Ketentuan mengenai desain industri tercantum dalam Part II, Section 4 TRIPS Agreement yaitu: tentang Standards Concerning The Avability, Scope And Use The Intelektual Property Right yang terdiri atas pasal 25 dan pasal 26. kedua pasal itu pada pokoknya mencantumkan tentang:32 1. Desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru (New) atas original (orgina); 2. Hak desain industri yang mencakup membuat, menjual atau mengimpor dan termasuk juga mencegah pihak lain yang melakukan hal itu tanpa izin pemegang hak, dan 3. Jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun Meski begitu, perlindungan atas hak kekayaan intelektual ini tidak muncul begitu saja. Agar suatu karya memperoleh perlindungan hukum, harus didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran, pemohon dianggap sebagai pemegang hak yang memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi atau mengambil nilai ekonomis dari karya yang bersangkutan.33 Lain halnya jika karya – karya tersebut tidak didaftarkan kemungkinan terjadinya peniruan atau pembajakan karya tersebut cukup besar. Selain itu,

32)

Ita Gambiro, Desain Produk Indonesia, CV Gramada Offset, Jakarta, 1992, Hal 14

33)

Undang- Undang No.31 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1


55 pencipta, pendesain maupun penemu tidak mendapatkan perlindungan hukum atasa hasil karyanya dan tentunya ini akan sangat merugikan dunia usaha tidak terkecuali dunia industri. Dalam perdagangan bebas, Indonesia akan mengalami persaingan ketat sehingga desain memiliki peranan penting untuk menarik memancing pihak lain untuk membeli produk Indonesia. Hal ini pernah terjadi pada desain padat karya orang Indonesia yang diklaim oleh orang Amerika Serikat. Contoh lain terjadi pada industri mebel ukir jepara yang diminta untuk mengekspor ukiran setengah jadi. Setelah itu Negara pengimpor melakukan sentuhan akhir dan mendaftarkan desain tersebut akan sangat merugikan pelaku bisnis usaha karya orang Indonesia dimana akan mengurangi omzet penjualan dari barang yang dibayar. Akan lain ceritanya jika pelaku usaha tersebut telah mendaftarkan desain industrinya tersebut. Sebagai pemegang hak, mereka memiliki kewenangan sepenuhnya atas desain industrinya bersangkutan, jika terjadi pembajakan pihaknya juga dapat menempuh jalur hukum dengan melakukan penuntutan ke Pengadilan Niaga setempat.34 Selain itu, prosedur pendaftarannya juga tidak sulit cukup dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan identitas diri, keterangan mengenai hak yang diajukan dan pembayaran (dilampirkan). Untuk desain industri, perlu dilampirkan pula contoh 34)

Ranti Fauzi Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan, Gramedian Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004 Hal 17

35)

www.dgip.go.id / Publikasi / Desain Industri. htm

56

Fisik/gambar foto dan uraian desain yang dimohonkan. Jangka waktu perlindungan desain industri berlangsung untuk waktu yang relatif lama, yaitu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Contoh Desain Industri yang telah terdaftar dalam Dirjen HaKI. 35


57

58


59

60


61

62


63

Lebih lanjut diatur cara mengajukan permohonan dan apa saja yang harus dimohonkan dalam permohonan pendaftaran yaitu mencantumkan : a.

Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan

b.

Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain.

c.

Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon.

d.

Nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

e.

Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Pada ayat (4), permohonan dilampiri dengan :

a.

Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.

b.

Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

c.

Surat

pernyataan

bahwa

desain

industri

yang

dimohonkan

pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Ayat (5) menerangkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu dilampirkan apabila ternyata pemohon lebih dari seseorang maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu : a.

Ditandatangani oleh satu pemohon

b.

Melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lain.

64 B. Ketentuan

Internasional

terhadap

perlindungan

Desain

Industri

terdaftar. Tradisi hukum asli Indonesia sebenarnya kurang bahkan tidak begitu mengenal perangkat hukum yang mengatur perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Hal demikian karena akar hukum Indonesia yang bersifat kommunal, kegotongroyongan, tidak begitu mengenal perlindungan karya intelektual yang mengedepankan sifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pencipta / desainer yang tidak begitu mempedulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karya ciptanya sebagai karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun, dan kemanapun. Namun dengan diperkenalkannya hukum Barat semasa penjajahan Belanda maka kita kemudian dikenalkan kepada hukum dibidang hak atas kekayaan intelektual tersebut. Pada masa penjajahan perundang-undngan dibidang hak atas kekayaan intelektual juga sudah tampak diperkenalkan, terutama pada awal abad ke-20, yaitu dengan diundangkannya beberapa Stbl 1910 Regleement Industricele Eigendom (Reglemen milik Perindustrian) Stbl 1912 Nomor 545 jo Stbl 1910 Nomor 214, dan Auteurswet Stbl 1912 Nomor 600. Dalam hal perjanjian internasional dibidang hak atas kekayaan Intelektual khususnya dibidang hak milik perindustrian, yaitu Konversi Paris, Indonesia semenjak tahun 1948 mulia bersentuhan dan terkait dengan ketentuan Konvensi Paris tersebut, dengan diratifikasikan Konvensi Paris versi London 1934 oleh Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

65

Belanda. Hal demikian terjadi dan sudah menjadi kenyataan karena secara otomatis, semua hak dan kewajiban yang menyangkut Nederlans-Indie, berdasarkan asas kontinuitas terjadi karena berkaitan erat dengan perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) antara Republik Indonesia (serikat) dengan Belanda. Dalam perkembangan Konvensi Paris terakhir yaitu versi Stockholm tahun 1967, Indonesia mengikuti pertemuan tersebut yang diwakili oleh Jasin Ibrahim yaitu Sekretaris II kedutaan Besar Indonesia di Stockholm Swedia dan selaku wakil delegasi Indonesia beliau telah ikut menandatangani naskah Konvensi Paris revisi Stockholm, dan naskah mengenai pembentukan The World Intellectual Property Organization (WIPO). Penandantanganan naskah tersebut tidak langsung mengikat Indonesia atas ketentuan Konvensi Paris revisi Stockholm tahun 1967, namun harus terlebih dahulu ditindaklanjuti dengan diratifikasinya perjanjian tersebut. Baiklah secara lengkap akan dijelaskan dibawah ini. WTO, TRIPs, konvensi Paris Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memjukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memenfaatkan peranan desain industri yang merupakan hak kekayaan intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi, perdagangan, dengan memberikan pula 36)

Ismail Saleh, Masalah Perlindungan Milik Intelektual Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, Hal 4, dikutip dari H.Muhammad Djumhana, Op.cit, Hal 125

66

perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. 36 Dalam kaitan dalam globalisasi perdagangan Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (world trade organization) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak intelektual trade. Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Ratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property, yang telah disahkan dengan Keppres Nomor 15 tahun 1997, dan keikutsertaan Indonesia dalam The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London act).37 Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Paris revisi Stokholm tahun 1967 yang dituangkan dalam Keppres No. 24 tahun 1979 pada dictum pertamanya. Dengan menyertakan persyaratan demikian maka keikutsertaan Indonesia menjadi anggota Uni Paris versi Stokhlom tidak menyeluruh. Ketentuan yang dikecualikan merupakan ketentuan yang bersifat substantif yang menjamin adanya persamaan hak bagi semua orang di setiap Negara tentang hak dan kewajiban seorang dan badan hukum atau aturan yang mensyaratkan Negara-negara anggota membuat aturan (perundang-undangan) yang sesuai dengan aturan-aturan umum tersebut.38 Mengenai

pengesahan

(ratifikasi)

dengan

bersyarat,

khususnya

menyangkut pasal 28 ayat (1) mempunyai dasar dan dibenarkan oleh ketentuan Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

67 pasal 28 ayat (2) yaitu bahwa ratifikasi dapat dibarengi dengan

pernyataan

(declaration). Dengan pengecualian pasal 28 ayat (1) ini Indonesia tidak mengakibatkan diri pada ketentuan untuk meminta penyelesaian sengketa yang terjadi kepada Mahkamah Internasional. Dengan adanya syarat tersebut adanya menganggap tidak terikat untuk menyelesaikan persengketaan kepada Mahkamah Internasional apabila terjadi sengketa dibidang ini dengan negara peserta Uni Paris. Menurut Ismail Saleh, disinilah pentingnya meciptakan suatu keseimbangan dan keserasian antara “Kepentingan Nasional” disatu pihak dan kepentingan International pada pihak lainnya.39 Namun demikian dengan telah diubahnya Keppres No. 24 tahun 1979 dengan Keppres No. 15 tahun 1997 yang memuat hampir secara menyeluruh pada beberapa hal, maka Indonesia telah terikat hampir secara menyeluruh pada ketentuan-ketentuan dari Konvensi Paris Revisi Stockholm tahun 1967 yang telah diubah pula pada tahun 1997. Walaupun demikian Indonesia belum terikat pada pasal 28 ayat (1), karena menurut Keppres No. 15 tahun tahun 1991, pengecualian terhadap pasal termaksud tetap berlaku, sesuai dengan bunyi pasal 1, yang selengkapnya berbunyi : “Mencabut persyaratan (reservation) terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 11 Paris Convention For the protection of industrial Property “tanggal 20 Maret 1983 sebagaimana dilampirkan pada Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 37)

Ibid Ibid 39) H. Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia; Cetak I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 7 38)

68 tentang pengesahan Paris Convention for the protection of industrial Property dan Contion Estasblishing the word intellectual Property Organization”. Dengan hanya mengucapkan kepada ketentuan penyelesaian sengketa di Mahkamah International tersebut, maka Indonesia akan mengatur desain industri yang tercantum dalam Konvensi Paris revisi Stockholm tahun 1967 serta perubahan tahun 1979 harus termuat secara keseruhan tanpa kecuali yang berlaku secara International dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman kerangka hukum dan keseragaman system dalam bidang desain industri, yang dicita-citakan WIPO.40 Selain pasal-pasal diatas, dalam Konvensi Paris masih ada lagi pasal yang mengatur tentang desaian industri yaitu pasal 1, dan pasal 25 dan pasal 26 persetujuan Trade Related Aspects of Intelectual Property Right (TRIPs) Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum terhadap HaKI dibidang desain industri. Perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pendesain dan kewajiban-kewajibannya serta mencegah perlanggaran desain industri oleh pihak-pihak tidak berhak.41 Salah satu ketentuan pokok dalam teks Konvensi Paris disebutkan bahwa desain industri tetap mendapat perlindungan dalam kerangka ketentuan Konvensi Paris meskipun desaian tersebut tidak dilaksanakan pada suatu Negara tertentu, sesuai dengan ketentuan pasal 58, 42

40) 41)

H. Muhammad Djumhana, Loc.it, Hal 124-127 Ibid, Hal 63


69 “The Protection Of Industrial Design Shall not, under any circumstance, be subject to any forfeiture, erther by reason of faiture to work or by reason or importation or articles corresponding to those which are prtotected.” Perlindungan dimikian merupakan suatu pengejawantahan dari ketentuan Konvensi Paris yang bersifat internasional, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi para anggota yang tergabung di dalamnya untuk menaati semua ketentuan yang dituangkan dalam konvensi tersebut. Mereka bertindak demikian karena melihat dasar dari pengaturan hak atas kekayaaan intelektual tersebut dilihat dari tujuan

dan

fungsinya , sehingga

dalam sistem pendaftaraan

ini mereka

menentukan kewajiban tertentu kepada si pemohon dan si pemilik / pemegang hak, yaitu diantaranya43 : a. Mengungkapkan permohonannya dengan jelas dan lengkap termasuk informasi mengenai permohonannya dan pemberian hak atas desain terdaftar tersebut di luar negeri. b. Melaksanakan atau mengaplikasikan desain tersebut di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. c. Membayar biaya – biaya yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan kepada kantor yang mengurus pendafataran hal desain/ desain yang didaftarkan tersebut. Adapun kewajiban pada butir I itu merupakan suatu cara dalam rangka mempercepat adanya alih teknologi. Hal demikian sesuai dengan tujuan pokok pengaturan HaKI yaitu untuk memberi perlindungan kepada mereka yang 42)

Ibid

70

berkarya dengan insentif tertentu, tetapi juga mereka dituntut menjalankan fungsi social dari kekayaan intelektualnya untuk pengembangan teknologi serta penigkatan ekonomi , karena mereka dituntut untuk memberikan kesempatan kalangan lain atau kepada umum untuk mengetahui perkembangan teknologi dari hasil karyanya secara lengkap.44 Ketentuan pokok dalam Konvensi Paris yang juga penting adalah mengenai Prinsip national treatment atau prinsip asimilasi, yang berarti adanya perlakukan yang sama untuk setiap orang dari setiap Negara peserta konvensi paris sebagaimana mereka memperlakukan warga negaranya sendiri. Prinsip ini disebut pula prinsip resiprositas (timbal balik), ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 , Konvensi Paris versi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1997. Perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara dari negara bukan anggota Konvensi Paris. Jika mereka bertempat tinggal di negara anggota Konvensi Paris atau jika mereka memiliki industri dan perdagangan yang nyata dan efektif di negara tersebut.45 Adanya prinsip asimilasi ini mempengaruhi jangkauan perlindungan hukum atas sesuatu hak atas kekayaan intelektual. Di bidang desain jangkauan yang diharapkan meliputi : 43)

Ibid, Hal 63


71

1. Semua hal desain warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia juga yang bukan warga negara bukan penduduk

dan badan hukum

Indonesia tetapi didaftarkan di Indonesia. 2. Semua hasil desain warga negara, penduduk dan badan hukum yang negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dengan Indonesia atau pula negaranya dan Negara Indonesia merupakan peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual umumnya dan perlindungan hukum di bidang desain pada khususnya.46 Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran atas desain indus tri yang telah dikenal secara luas.47

C.

Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Desain Industri Tidak semua desain industri yang mendapat perlindungan hukum, hanya

desain yang memenuhi persyaratan UUDI yang mendapat perlindungan hukum desain industri. Menurut UUDI, yang menjadi obyek perlindungan desain industri adalah untuk desain industri yang baru (Novelty) dan telah terdaftar. 44) 45)

46) 47)

Ibid Ibid

Ibid, Hal 65 Ibid, Hal 66

72

Pasal 2 ayat (1) UUDI menyatakan : hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 25 ayat (1) persetujuan TRIPS. Ini berarti, bahwa hanya desain industri yang mempunyai kebenaran saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengar sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tadi diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Sujud Margono, SH, mengatakan bahwa Desain Industri yang dilindungi adalah desain yang memenuhi prinsip : 1. Prinsip Pendaftaran Prinsip pemberian hak desain industri dalam undang-undangini didasarkan pada prinsip bahwa hak desain industri itu adalah pengakuan kepemilikan oleh negara atas suatu desain industri, seseorang harus mengajukan permohonan pendaftaran hak itu secara tertulis kepada negara yaitu melalui Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Artinya walaupun seseorang mendesain suatu produk, tidak akan mendapat perlindungan jika desainnya tersebut tidak didaftarkan. Bahkan menurut undang-undang ini pemberian hak desain industri, haknya diberikan kepada pendaftaran pertama (first to file) yaitu orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas desain industri bukan berdasarkan kepada orang yang pertama mendesain (pasal 12). 2. Prinsip Kebaruan Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

73 Desain industri hanya diberikan untuk desain yang baru. Inilah yang dikenal dengan prinsip kebaruan. Suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan baik pengungkapan dalam media cetak atau elektronika maupun keikutsertaan dalam suatu pameran yang telah ada sebelumnya yaitu pengungkapan sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia. Suatu desain industri dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan, desain industri tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan. Menurut pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dihubungkan dengan pasal 1 angka 9 UUDI, suatu desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi persyaratan administratif, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan desain industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Pengungkapan desain industri disini, baik dilakukan melalui media cetak

74 atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Selain itu, desain industri yang telah diumumkan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaan, desain industri dapat diberikan hak desain industri ini dapat diberikan hak desain industri. Ketentuan itu di cantumkan dalam pasal 3 UUDI, yang menyatakan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut.

a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi. Pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah, atau b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan. Ternyata tidak setiap desain industri yang baru dapat diberikan hak desain industri. Pasal 3 UUDI mengatur desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Namun, perlindungan terhadap desain industri baru secara konkret apabila telah terdaftar pada instansi yang berwewenang mengurus bidang HaKI. Dengan demikian, perlindungan akan mudah dilakukan bila suatu desain industri terdaftar Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

75 artinya

setiap

desain

industri

perlu

didaftarkan

agar

memudahkan

perlindungannya. Dengan model pendaftaran juga memberikan kemudahan bagi akuntansi perusahaan untuk memperhitungkan aset dari HaKI seta memberikan angka penyusutan. Hal demikian karena HaKI merupakan suatu aset dari pemilik atau pemegangnya meskipun bersifat “ Intangible Assets”.48 Dengan model pendaftaran, perlindungan atas hak desain industri memiliki jangka waktu terbatas yang ditentukan oleh undang-undang.49

Berbagai negara menetapkan jangka waktu perlindungan hukum yang berbeda – beda pula, seperti di bawah ini: -

Argentina, 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kalli masing-masing 5 tahun natau 15 tahun.

-

Australia, 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 6 tahun atau 7 tahun;

-

Brasil, 10 tahun

-

Thailand, 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun atau 15 tahun;

-

Benelux, 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun atau 15 tahun

-

Inggris, 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun atau 15 tahun; atau dengan Undang-undang baru menjadi 25 tahun;

48)

-

Amerika Serikat, 14 tahun

-

Australia, 3 tahun

H.Muhammad Djumhana, Loc.it, Hal 47

76 -

Perancis, 50 tahun

-

Portugal, lamanya tidak ditentukan. 50 Bagaimana dengan Indonesia, semula jangka waktu perlindungan desain

industri hanya diberikan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 5 tahun atau totalnya 10 tahun. Sesuai dengan pasal 26 ayat (3) persetujuan TRIPs, jangka waktu perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Ketentuan ini dicantumkan dalam pasal 5 UUDI, bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan hukum dimaksud dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Selama jangka waktu 10 tahun tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Inilah yang dinamakan dengan hak desain industri. Dalam pasal 1 angka 5 UUDI dinyatakan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri. Atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 49)

Ibid

50)

Ita Gambiro, Desain Produk Industri, CV.Gramedia offset, Jakarta, 1992, Hal 19, Muhammad Djumhara dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan prakteknya di Indonesia), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 207-208 51) Insan Budi Maulana, Kumpulan Perundang-Undangan di Bidang HaKI: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

77 Dalam menentukan jangka waktu perlindungan desain industri tersebut telah direnungkan dugaan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain industri itu. Karena jangka waktu perlindungan yang terlalu lama akan membawa konsukuensi hukum dan ekonomi, misalnya royalitas dan biaya produksi serta laba yang diperoleh dari penggunaan desain itu. Bila desain itu akan banyak digunakan oleh para penggusaha lokal, sementara desain itu akan banyak digunakan oleh pihak asing, kewajiban yang mendaftarkan banyak dilakukan oleh pihak asing, maka berkewajiban membayar royalti akan semakin banyak, yang berarti pengurasan devisa negara. 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Seperti yang telah dijabarkan maka kita dapat menarik kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah: 1. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, gabunngan garis dan warna berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri yang dihasilkan oleh pedesaan dapat dilindungi sebagai hak atas desain tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, PT.CITRA Aditya Bakti, Bandung, 2001

78 industri. Hanya desain yang baru oleh Negara dapat diberikan kepada pedesaan. Mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah pedesaan atau yang menerima hak tersebut dari pedesaan. Permohonan hak atas desain industri itu hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. 2. Pemegang hak desain mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak lain. Dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya. Hak yang atas desain industri, yang dimiliki pedesaan tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau badan hukum. Pembatalan pendaftaran desain industri dapat dilakukan berdasarkan permintaan pemegang hak atas desain industri tersebut maupun berdasarkan gugatan. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi. Hak desain industri bila dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi dan atau penghentian sementara perbuatan. 3. Agar suatu karya memperoleh perlindungan hukum, harus didaftarkan terlebih dahulu. Pendaftaran ini memegang peranan yang sangat penting. Untuk menghindari terjadinya peniruan atau pembajakan karya tersebut. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

79 nasional. Jangka waktu perlindungan desain industri adalah selama 10 tahun. Selama jangka waktu 10 tahun tersebut, orang lain dilarang membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengimporkan barang yang diberi hak desain industri.

B. SARAN-SARAN Adapun saran-saran yang dapat saya berikan adalah : 1. Di era globalisasi ini, pemerintah hendaknya lebih gencar memberikan motivasi atau dukungan lebih berupa kemudahankemudahan dalam pengurusan pendaftaran, mendahulukan hasil kreasi dalam negeri dimana dukungan lebih tersebut ditujukan untuk meningkatkan semangat para pedesaan untuk menemukan hasil kreasi yang baru. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pendesain berapa pentingnya untuk mendaftarkan hasil kreasinya, dalam hal ini pendaftaran ditujukan kepada dirjen hak. Pendaftaran tersebut sangat penting untuk menghindari peniruan, pembajakan dan penjiblakan dimana sering terjadi hasil kreasinya dijiplak lalu diklaim milik orang lain atau bangsa lain. Sehingga apabila terjadi sengketa tersebut apabila hasil kreasinya tersebut telah didaftarkan sebelumnya maka pendesain memiliki kekuatan hukum untuk menggugat secara perdata ataupun menuntut secara pidana ke pengadilan niaga setempat.

80 3. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, maka untuk mempercepat proses kerja dalam hal menanggulangi masalah desain industri hendaknya diberi wewenang kepada pengadilan negeri di provinsi setempat atau mendirikan pengadilan niaga di setiap provinsi yang saat ini baru ada di Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA BUKU: Djumhana, Muhamad dan R.Djubaedillah, 1997. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Eddy, Subroto A, 2002. Antisipasi Terhadap UURI No. 31/2000 Tentang Desain (Produk) Industri Peringatan Dini Untuk Masyarakat Pedesaan. Bandung : Bind Cipta. Gambiro, Ito, 1992: Desain Produk Industri. Jakarta: CV. Gramada Offset. Margono Suyud dan Angkasa Amir, 2002. Komersialisasi; Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis. Jakarta: Grasindo Maulana, Insan Budi: 2000. Pelangi HAKI Dan Anti Monopoli, Cet I, Pusat Studi Urip S. Tinambungan : Eksistensi Dari Keberadaan UU Desain Industri No.31 Tahun 2000 Sebagai Proteksi Di Sektor Perdagangan, 2009. USU Repository © 2009

81 Hukum Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Mayana, Ranti Fauzi, 2004. Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia Saidin, 1995. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Saleh, Ismail , 1990, Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual , Hukum dan Ekonomi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Subekti, R dan Tjiritrosubsudibio. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgerlijk Wetboek. Jakarta : Pradnya Paramita. Usman, Rachmadi. 2002. Hukum Arbitrase Nasional. Jakarta : Grasindo.

Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri. Internet: www.Google . Com www. Dgip. Go. Id/ Database / Desain Industri Htm www. Inovasi. Lipi go. Id/ Desain. Htm

82


EKSISTENSI DARI KEBERADAAN UU DESAIN INDUSTRI NO.31 TAHUN 2000 SEBAGAI PROTEKSI DI SEKTOR PERDAGANGAN SKRIPSI

Recommend Documents