10
BAB II LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori 1. Teori Pengendalian Mutu (Quality Control Theory )
Sistem pengendalian mutu merupakan suatu konsep yang mensyaratkan bahwa suatu KAP diharuskan untuk mentaati peraturan dan standar yang berlaku serta harus menggunakan kemahiran profesinya secara sungguhsungguh dalam memberikan jasanya sehingga KAP tersebut dapat memenuhi tanggung jawab profesinya. Menurut Arens dan Loebbecke (2000:12), bahwa konsep pengendalian mutu bagi suatu kantor akuntan dapat dijelaskan seperti berikut: “Quality Control is the procedures used by CPA firm that help it meet those standars consistenly on every engagemen.”Oleh karena itu Quality Control memiliki tujuan yaitu mengendalikan, menseleksi, menilai kualitas terhadap produk (barang/jasa) yang tidak sesuai ddengan standar mutu yang diinginkan ( second quality ) secara terus menerus, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian dan konsumen merasa puas. Total Quality Control adalah berbagai kegiatan di dalam penyelidikan dan pengembangan, produksi, penjualan, dan pelayanan purna jual dengan cara rasional untuk mencapai kepuasan tingkat yang paling ekonomis ( Wignjosoebroto, 2013 ). Pengendalian kualitas ( quality control )
11
adalah tehnik-tehnik pemakaian dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai, memperpanjang dan memperbaiki mutu produk ataupun pelayanan.
2. Teori Prospek Utilitas ( Prospect Ulitity Theory ) Teori Prospek adalah teori ekonomi perilaku yang menggambarkan cara orang memilih antara alternative probabilistic yang melibatkan risiko, dimana probabilistic hasil dikenal. Teorimenyatakan bahwa orang membuat keputusan berdasarkan nilai potensi kerugian dan keuntungan dari pada hasil akhir, dan bahwa orang mengevaluasi kerugian dan keuntungan menggunakan heuristic tertentu.( Daniel Kahneman ). ( Kahneman dan Tversky : 1979 ). Mereka menyatakan kritik terhadap teori ulilitas yang diharapkan sebagai model deskriptif pengambilan keputusan di bawah risiko dan mengembangkan model alternative, yang mereka sebut teori prospek.( Kahneman dan Tversky : 1979 ). a. Berdasarkan Teori Prospek, nilai ditugaskan untuk keuntungan dan kerugian dari pada asset akhir, juga probabilitas diganti dengan bobot keputusan. b. Fungsi nilai didefinisikan pada penyimpangan dari titik acuan dan biasanya cekung untuk keuntungan (menyiratkan risk aversion ) umumnya cembung kerugian (seeking risk ) c. umumnya curam kerugian daripada keuntungan (loss aversion ) keputusan bobot umumnya lebih rendah dariprobabilitas yang sesuai, kecuali dalam kisaran probabilitas rendah.
12
B. Audit 1. Pengertian Audit Menurut Arens dalam bukunya auditing Assurance Service-An Integrated Approach( 2011: 1 ), auditing adalah: Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Menurut Sukrisno ( 2012: 2 ), pengertian auditing adalah: Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tesebut. Secara umum pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit dalah proses secara sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 2. Jenis - Jenis Audit Menurut Arens ( 2011:16 ) Akuntan Publik melakukan tiga jenis utama aktivitas audit, sebagai berikut: a.
Audit Operasional Audit Operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dar prosedur dan metode operasi organisasi .pada akhir audit operasional, menejemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki
13
operasi. Dalam audt operasional, review atau penelaahan yang dilakkan tidak terbatas pada akuntansi , tetapi dapat mencakup evaluasi atau struktur organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. b.
Audit Ketaatan Audit ketaatan ( compliance audit ) dilaksanakan untuk menetukan apakah pihak yang di audit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
c.
Audit Laporan Keuangan Audit laporan keuangan(financial statement audit ) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan ( informasi yang diverifikasi ) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.
3. Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik Menurut Arens ( 2011 : 10 ), terdapat dari beberapa jasa yang diberikan audit dan jasa lainnya, diantaranya yaitu: a. Jasa Assurance Jasa Assurance adalah jasa professional independen yang meningkatkan kualitas infomasi bagi para pengambil keputusan.Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa assurance bersifat independen dan dianggap tidak bisa berkenaan dengan informasi yang diperiksa.Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa
14
assurance untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Jenis Jasa Assurance adalah jenis jasa yang dipilih untuk dijadikan penelitian yang penulis buat. b. Jasa Atestasi Jasa atestasi adalah jenis jasa assurance dimana KAP mengeluarkan laporan tentang realibilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi menjadi lima kategori: 1. Audit atas laporan keuangan historis. 2. Atestasi menjadi pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 3. Telah ( review ) laporan keuangan historis. 4. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi. 5. Jasa atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. c. Jasa Assurance Lainnya Sebagian besar jasa assurance lain yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi definisi jasa atestasi, tetapi akuntan tetap harus independen dan harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. d. Jasa-Jasa Non-Assurance yang Diberikan Akuntan Publik KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa assurance. Tiga contoh yang spesifik adalah: 1.
Jasa akuntansi dan pembukaan
15
2.
Jasa pajak
3.
Jasa konsultasi manajemen
Pada jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik seperti jasa Assurance, Jasa Atestasi, Jasa Assurance lainnya, dan Jasa Non Assurance yang termasuk 4. Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Kantor akuntan publik di indonesia memiliki bentuk hukum berupa usaha sendiri ( sole practitioners) atau bentuk kerjasama antara dua atau lebih rekan akuntan ( partnership ) . Tenaga ahli yang bekerja di suatu KAP di haruskan memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi dalam melakukan tugasnya. KAP dipimpin oleh seorang akuntan yang memiliki nomer register. Sedangkan karyawan yang melakukan audit adalah lulusan akuntansi S1 yang belum memperoleh gelar akuntan, mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi atau lulusan D3 akuntansi biasanya menduduki posisi sebagai junior auditor. Seorang pegawai baru biasanya memulai karirnya dalam KAP sebagai asisten dan menjalani dua atau tiga tahun dalam setiap klaisfikasi sebelum meraih status partner. Nama jabatan yang ada bervariasi dari satu kantor ke kantor lain, tetapi strukturnya serupa dalam semua kantor. C. Audit Fee Menurut
Surat
Keputusan
No.KEP.024/IAPI/VII/2008
tentang
Kebijakan Penentuan Audit Fee dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas
16
untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Dalam menetapkan imbalan jasa (fee) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan pekerjaan audit, sebagai berikut : Tahap perencanaan audit antara lain : pendahuluan perencanaan, pemahaman bisnis klien, pemahaman proses akuntansi, pemahaman struktur pengendalian internal, penetapan risiko pengendalian, melakukan analisis awal, menentukan tingkat materialitas, membuat program audit, risk assessment atas akun, dan fraud discussion dengan management. Tahap pelaksanaan audit antara lain : pengujian pengendalian internal, pengujian substantif transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail transaksi. Tahap pelaporan antara lain : review kewajiban kontijensi, review atas kejadian setelah tanggal neraca, pengujian bukti final, evaluasi dan kesimpulan, komunikasi dengan klien, penerbitan laporan audit, dan capital commitment. Selain itu, dalam menetapkan audit fee, Akuntan Publik harus juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Kebutuhan klien
17
b) Tugas dan tanggung jawab menurut hukum c) Independensi d) Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan e) Banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan f) Basis penetapan fee yang disepakati. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu pengerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan (Engagement Letter) yang setidaknya memuat : (1) tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan metodologinya; dan (2) basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi besaran imbalan jasa) serta cara dan/atau termin pembayarannya. Anggota diharuskan agar selalu : (1) memelihara dokumentasi lengkap mengenai basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati; dan (2) menjaga agar basis pengenaan imbal jasa yang disepakati konsisten dengan praktek yang lazim berlaku. Untuk
mempertahankan
independensinya,
anggota
sudah
harus
menerima imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.Anggota tidak diperkenankan
18
menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.Praktek yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan.Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu. Kebijakan penentuan audit fee oleh Kantor Akuntan Publik menjadi salah satu aspek dalam hal dilakukannya review mutu terhadap Kantor Akuntan Publik tersebut. D. Sistem Pengendalian Mutu 1. Pengertian sistem pengendalian mutu Pengertian Pengendalian Mutu atau Total Quality Control menurut bebrapa ahli : Menurut Sofjan Assauri ( 2004: 210 ) menyatakan bahwa : “Pengendalian mutu adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu ( standar ) dapat tercermin dalam hasil akhir.” Menurut Amin Widjaja Tunggal ( 2003: 210 ) menyatakan bahwa: “ Pengendalian kualitas adalah mengolah organisasi secara keseluruhan agar organisasi memperoleh keunggulan pada semua dimensi dari produk, dan jasa penting bagi pelanggan.” 2. Unsur-unsur pengendalian mutu Unsur pengendalian mutu, sebagaimana terdapat dalam SPM seksi 100 ( PSPM No. 01 ) Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik akan dibahas
19
berdasarkan pengelompokan berdasarkan : SPM seksi 100 ( PSPM No. 1 ) dalam Marwazi (2011) a. Independensi : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua personel mempertahankan independensi sebagimana diatur oleh Kode Etik Profesi Akuntan Publik. b. Penugasan Personel : KAP
harus merumuskan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu meengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf professional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam penugasan personel, sikap dan lingkup supevisi harus dipertimbangkan. c. Konsultasi : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan ( judgement ), dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat pengetahuan, kompetensi dan pertimbangan yang dimilki oleh staf pelaksana perikatan. d. Supervisi: KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi perikatan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar
20
mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervise dan review yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor, antara lain kerumitan masalah, kualiifikasi staf pelaksana perikatan, dan lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan. e. Pemekerjaan ( Hiring ) : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki kerakteristik seemestinya, sehingga kemungkinan mereka melakukan penugasan secara kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas intergritas, kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan supervisi pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP menjadi salah satu unsur penentu untuk mempertahankan mutu pekerjaan KAP. f. Pengembangan Profesional :KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pengembangan profesional untuk memberikan keyakinan yang memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan professional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memilki tanggung jawab mereka untuk kemajuan karier mereka di KAP. g. Promosi ( Advancement ) : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai promosi personel untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memilki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat
21
tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi personel akan terimplikasi terhadap mutu pekerjaan KAP. Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup, namun tidak terbatas pada, karakter, intelejensi, pertimbangan ( judgement ), dan motivasi. h. Penerimaan dan Berkelanjutan Klien : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. Adanya keharusan bagi KAP dalam menetapkan prosedur untuk tujuan seperti tersebut. Tidak berarti bahwa KAP bertugas untuk menentukan integritas atau keandalan klien. i. Inspeksi : KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan dilaksanakan
oleh
individu
yang
bertindak
mewakili
kepentingan
manajemen KAP. Jenis prosedur inspeksi yang akan digunakan tergantung pada pengendalian yang ditetapkan oleh KAP dan penetapan tanggung jawab di KAP untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pengendalian mutunya. E. Perencanaan Audit Perencanan audit merupakan tahap yang sangat penting dalam proses audit. Kualitas perencanaan audit dengan sendirinya sangat menentukan
22
kualitas tahap-tahap audit berikutnya. Sehingga perencanaan audit yang baik dapat mencegah kesalahan pada tahap-tahap audit, yang pada akhirnya memperkecil kemungkinan kegagalan audit. Bukti ini adalah langkah-langkah penting yang di perlukan dalam perencanan audit laporan keuangan:menurut(SPAP : 2011 ) 1. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industry Pemahaman atas bisnis dan industry klien merupakan aspek penting dalam perencanaan audit.Auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang bisnis dan industri klien agar dapat memahami peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, dan praktik-praktik yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan. 2. Melaksanakan prosedur analitis Prosedur analitik yang diterapkan dalam perencanaan audit umumnya menggunakan data gabungan yang digunakan untuk mengambil keputusan ditingkat atas. Lebih lanjut, kecanggihan, lingkup dan saat audit, yang didasarkan atas pertimbangan auditor dapat berbeda tergantung atas ukuran dan kerumitan klien.Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Pernyataan konsep FASB ( Financial Accounting Standard Board) No. 2 mendefinisikan materialitas ( materiality ) sebagai: Besarnya pengabaian atau salah saji informasi akuntansi yang dalam kaitannya dengan kondisi disekitarnya, akan memungkinkan pertimbangan pihak yang berkepentingan yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau berpengaruh oleh pengabaian atau salah saji tersebut”. Menurut Marwazi (2011) auditor membuat pertimbangan pendahuluan mengenai tingkat materialitas dalam merencanakan audit. Penilaian ini seringkali disebut materialitas perencanaan ( planning materiality )mungkin berbeda dari tingkat materialitas yang digunakan pada penyelesaian audit dalam mengevaluasi temuan audit karena:
23
a. Situasi yang ada disekitanya mungkin akan berubah b. Informasi tambahan mengenai keadaan klien akan diperoleh selama pelaksanaan audit. c. Materialitas sangat penting dalam perencanaan audit, karena:Materialitas merupakan konsep penting yang akan menjadi pedoman auditor dalam penetapan lingkup pekerjaan audit untuk menemukan pengabaian ataupun salah saji yang secara bersama-sama berpotensi mencapai suatu jumlah yang akan memperngaruhi para pengguna laporan keuangan. Konsep
materialitas
ini
juga
menjadi
pedoman
auditor
ketika
mengevaluasi temuan audit.( konsep FASB no. 2) 3. Mempertimbangkan risiko audit Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit (SAS No. 47 dan 82), AU 312.02, mendefinisikan risiko audit sebagai berikut: “Risiko audit ( audit risk ) adalah risiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal untuk memodifikasi pendapat secara tepat mengenai laporan keuangan yang mengandung salah saji material”. Dalam pertimbangan risiko audit, terdapat komponen risiko audit yang sangat penting dalam perencanaan audit. Komponen risiko audit di uraikan menjadi tiga ; a. Risiko bawaan Suatu risiko salah saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun.
24
b. Risiko pengendalian Suatu risiko tidak dapat dicegahnya salah saji material dalam suatu saldo akuntansi asersi tentang tentang suatu saldo akun oleh pengendalian intern. c. Risiko deteksi Suatu risiko tidak terdeteksinya salah saji material dalam suatu saldo akun atau asersi tentang suatu saldo akun oleh prosedur audit yang dilaksankan oleh auditor. 4. Mengembangkan strategi audit awal untuk asersi signfikan Tujuan akhir pengembangan dan pelaksanaan audit yang dilakukan auditor adalah untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang rendah, untuk mendukung pendapat apakah, dalam semua hal yang material, laporan keuangan disajikan secara wajar. 5. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien Penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia mewajibkan klien untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah dan perjanjian-perjanjian legal yang lain. Jika material, informasi mengenai kewajiban legal klien, harus dijelaskan laporan keuangan. Menurut Marwazi (2011), Komponen aktivitas pengendalian yang saling berhubungan yaitu:
a. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan suasana dari suatu organisasi yang memperngaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian
25
merukapakan pondasi dari semua komponen pengendalian lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. b. Penilaian risiko Penilaian risiko ( risk assessment ) untuk tujuan pelaporan keuangan adalah indentifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. c. Informasi dan komunikasi Sistem informasi dan komunikasi ( information and communication system ) yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang memasukan system akuntansi ( accounting system ), terdiri dari metodemetode dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikkasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas ( dan juga kejadian-kejadian serta kondisi-konndisi ) dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktivaaktiva dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. d. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian ( contro activities ) merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintahh manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantuu memastikkan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan risiko telah diambil untuk pencapaian tujuan entitas.Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan aplikasikan pada berbagai tingkatan organisasional dan fungsional. e. Pemantauan Pemantauan ( monitoring ) adalah suatu proses yang menilai kulaitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoprasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. F. Efektifitas 1. Pengertian Efektifitas Efektifitas mempunyai beberapa devinisi diantaranya: Menurut Budiono. MA ( 2005: 138 ) Menyatakan bahwa: “ Efektifitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan. Menurut Ivancevich ( 2008: 23-27 )
26
“ efektivitas merupakan kesesuaian output dengan tujuan yang titetapkan. Jika seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu, maka perbuatan tersebut dikatakan efektif apabila menimbulkan akibat sesuai dengan yang dikehendaki sebelumnya”. 2. Pengukuran Efektivitas Menurut S.B Hari Lubis dan Martani Huseini ( 2009 ) : Efektivitas merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian luas karena untuk mencapai tujuan dan sasaran, sebuah organisasi tentunya melibatkan keseluruhan aspek organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dan tidak hanya terbatas pada bagian-bagian organisasi yang berkaitan dengan proses input menjadi output. Sedangkan menurut Hendyat Soetopo ( 2010 ) : Keefektivan adalah ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu yang dimaksud dengan kefektifitas organisasi adalah ketepatan sasaran suatu proses terjadi pada lembaga formal yang menyelenggarakan suatu kerja sama dengan komponen-komponen yang saling di kordinasikan untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika organisasi telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan dapat mendayagunakan sumber-sumber sehingga dicapai keharmonisan.Dalam mencapai tujuannya organisasi menggunakan fasilitas fisik, energi manusia dan teknologi.
27
Mahmudi ( 2010 ) berpendapat bahwa : Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi. Suatu organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bias memenuhi tujuan yang diharapkan. Ukuran efektivitas yaitu mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya ( cost of outcome ). Karena output yang dihasilkan organisasi sector public lebih banyak bersifat output tidak berwujud ( intangible)yang tidak mudah dikualifikasi, maka pengukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan ( judgment ).
28
Tabel.2.1 : Ikhtisar Penelitian-Penelitian Terdahulu Nama Peneliti/ Tahun
Judul
Variabel
Kesamaan
Marwazi ( 2011 )
Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu KAP Terhadap Efektivitas Peerencanaa n Audit ( di KAP Jakarta )
Pengaruh Sistem Pengendali an Mutu (X) Efektivitas Perencanaa n Audit (Y)
Menggunaka waktu penelitian n sistem pengendalian mutu Sebagai variable (X)
Hubungan Antara Penerapan Sistem Pengendalian Mutu KAP dengan Efektivitas Perencanaan Audit (persepsi auditor pada 20 KAP di Bandung ) Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Mutu dan Kompetensi Terhadap Kualitas Jasa
Penerapan Sistem Pengendali an Mutu KAP ( X ) Efektivitas Perencanaa n Audit ( Y )
Menggunaka n sistem pengendalian mutu sebagai variable independen
Analisis Efektivitas Sistem Pengendali an Mutu (X1 dan Kompetens i (X2) Kualitas Audit (Y)
Efektivitas
Efektivitas
Liliawati ( 2006 )
Ummi Nurjanah ( 2008 )
Tarmiyah
Perbedaan
Efektivitas perencanaan audit (Y)
Hasil
Hasil penelitia ini menunjukan bahwa sistem pengendalian mutu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivits perencanaan audit dengan sumbangan pengaruh sebesar 60% sedangkan sisanya dipengaruh oleh factor lain.
waktu penelitian, tempat penelitian
Terdapat hubungan positif antara penerapan sistem pengendalian mutu KAP dengan efektivitas perencanaan audit.
Menggunaka n sistem pengendalian mutu sebagai variable independen
Variable dependen
Menggunaka
Dalam
- Bila pelaksanaan sistem pengendalian mutu dan kinerja kompetensi diterapkan dengan semaksimal mungkin, maka dapat meningkatkan kialitas jasa audit. - Penerapan Sistem pengendalian mutu dan kompetensi pada KAP di Jakarta efektif KAP telah
dan efektivitas perencanaan audit sebagi variable independen
29
( 2010 )
Pengendalian Sistem Mutu Jasa Pengendali Audit an Mutu Laporan Keuangan
n sistem pengendalian mutu sebagai variable dalam penelitian
penelitian tersebut hanya meneliti tingkat efektivitas system pengendalian mutu, tidak meneliti lebih jelas pengaruhnya terhadap peerencanaan audit.
melaksanakan semua unsur pengendalian mutu dengan baik dan efektif, berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 81,95%
Yulius Jogi Cristiaw an ( 2003 )
Aktivitas Aktivitas Pengendalia Pengendal n Mutu Jasa ian Mutu Audit Laporan Keuangan Historis ( Study Kasus pada beberapa KAP di Surabaya )
Menggunak an sistem pengendalia n mutu sebagi variable penelitian
Dalam penelitian tersebut hanya meneliti aktivitas apa saja dalam pengendalian mutu, tidak meneliti lebih jelas pengaruhnya terhadap perencanaan audit. Objek penelitian
Lima fenomena terkait dengan aktivitas pengendalian mutu KAP, yaitu: Kantor Akuntan Publik sulit menetapkan suatu standar/ukuran independensi in fact, Kantor Akuntan Publik menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai dasar menetapkan standar independensi in appearance, Kantor Akuntan Publik menggunakan prinsip-prinsip dalam manajemen sumberdaya manusia untuk menjamin adanya kompetensi pendidikan personel, Kantor Akuntan Publik menggunakan perencanaan,
30
supervisi dan evaluasi kinerja untuk dipenuhinya kompetensi pengalaman personel, dan Kantor Akuntan Publik memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran independensi dan kompetensi. Fathul Analisis Perencana Menggunak Penelitian ini Perencanaan audit menggunakan memiliki pengaruh Bahri Pengaruh an Audit an secara signifikan Alwi Perencanaa (X1) perencanaan perencanaan audit sebagai terhadap kinerja (2008) n Audit dan Pemanfaat audit variable akuntan public Pemanfaata an sebagai independen, Pemanfaatan n Teknologi Tehnologi variable Informasi Informasi dalam bukan variable teknologi informasi Terhadap (X2) penelitian dependen memiliki pengaruh Kinerja Kinerja secara signifikan Akuntan Akuntan terhadap kinerja Publik ( Publik ( akuntan public. Y) Perencanaan audit Studi Empiris dan pemanfaatan teknologi informasi pada KAP di DKI secara bersama-sama Jakarta ) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kineja akuntan publik. Untuk menghasilkan Sulastini Perencanaa Perencana Untuk ngsih ( n dan an Audit menghasilk efeisiensi audit, maka 1997 ) Pelaksanaan an efeisiensi auditor harus membuat Audit yang Pelaksana audit, maka Tepat Untuk an Audit auditor perencanaan audit Meningkatk harus dengan sebaikan Efisiensi Efisiensi membuat baiknya Untuk meningkatkan Audit. Audit perencanaan audit efisiensi dalam audit, dengan auditor akan sebaikmelakukan pekerjaan
31
Abdul Pengaruh Somad ( Independen 2012 ) si, Kecermatan professional , kepatuhan pada kode etik, dan fee audit, terhadap kualitas audit pada KAP di Jakarta
Independe n (x1) Kecermat an (x2) Profession al (x3) kepatuhan pada kode etik (x4) fee audit (x5) kualitas audit (Y)
baiknya Untuk meningkatk an efisiensi dalam audit, auditor akan melakukan pekerjaan pada tingkat minimum, tetapi tepat konsisten dengan kemampuan nya dalam memperoleh pendukung dan justifikasi penndapatn ya.
pada tinfkat minimum, tetapi tepat konsisten dengan kemampuannya dalam memperoleh pendukung dan justifikasi penndapatnya.
Menggun akan fee audit sebagai variable independe n
waktu Independensi, penelitian dan kecermatan variable professional, dependen. kepatuhan pada kode etik, dan fee audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Kecematan professional, kepatuhan pada kode etik beerpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan fee audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap
32
Resti Sulastri ( 2013 )
Pengaruh independens i, pengalaman kerja dan fee audit terhadap kualitas audit (studi kasus: Kantor Akuntan Publik ( KAP ) di Jakarta Barat
Independe nsi (x1) Pengalam an kerja (x2) Fee audit (x3) Kualitas audit (Y)
Menggunak an fee audit untuk variable independen
Mengunakan kualitas audit sebagai variable dependen
kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukan independensi, pengalaman kerja dan biaya audit yang memilki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas audit auditor di kantor akuntan public di Jakarta secara bersamaan. Secara parsial, independensi, pengalaman kerja, dan fee audit memilki dampak yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan pemeriksaan di kantor-kantor akuntan public di Jakarta barat.
F. Kerangka Pemikiran Pengendalian mutu akuntan publik merupakan suatu proses memantau kinerja audit personel auditor dan mengambil tindakan untuk meyakinkan bahwa suatu mutu audit telah tercapai. Kantor akuntan publik harus mempertimbangkan dan menerapkan setiap unsur pengendalian mutu sebagimna telah dalam pernyataan Standar Pengendalian Mutu ( PSPM ). Adapun unsur-unsur tersebut yaitu:
33
1. Independensi 2. Penugasan Personil 3. Konsultasi 4. Supervisi 5. Pemekerja 6. Pengembangan Profesional 7. Promosi 8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien 9. Inspeksi Dengan demikian tujuan dari konsep ini adalah untuk meyakinkkan para pengguna jasa bahwa akuntan publik dalam memberikan jasanya telah memenuhi tanggung jawab profesinya. Dengan pelaksanaan sistem pengendalian mutu tersebut, akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan penugasan audit dan proses penugasan audit, diantaranya terdapat perencanaan audit
34
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Variabel Independen
Variabel Dependen
Fee Audit (-) ( X1 ) (+)
Sistem Pengendalian Mutu( X2 )
Efektivitas Perencanaan Audit ( Y )
Fee Audit dan Sistem Pengendalian Mutu ( X1,X2 )
Pengaruh secara bersama-sama
