BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

A. Dasar Hukum 1. Sejarah Anjak Piutang Sebelum membahas lebih jauh mengenai lembaga pembiayaan anjak piutang wajib kiranya lebih dahulu membahas menyangkut akar maupun sejarah awal bagaimana anjak piutang itu berawal lalu kemudian tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perdagangan yang besar hingga saat ini. Sejarah usaha jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan factoring sudah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, pertama kali digunakan di Mesopotamia. Pertama kali, bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat sederhana. Pihak factor, biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring. General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa, tepatnya di Inggris. Perusahaan factor di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang dari Plymouth (Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa, dan juga membelikan barang-barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk diimpor ke Amerika. Revolusi industri diakhir abad ke18 turut mendorong pertumbuhan bisnis jasa general factoring. Mekanisasi alat-alat tenun tekstil di Inggris dan tingginya minat beli

tekstil di Amerika, telah

menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor impor. Perkembangan bisnis tersebut

Universitas Sumatera Utara

otomatis turut memacu pertumbuhan industri factoring di Amerika, terutama di New York city. Perusahaan factoring di Amerika saat itu seperti ketiban rezeki. Mereka juga memberikan kredit, menjamin kredit tersebut, memberikan pembayaran awal terhadap piutang yang timbul dan melakukan penagihan untuk kepentingan clientnya.Pada akhir abad ke-19 para factor mulai meninggalkan profesinya sebagai agen dan lebih mengkonsentrasikan diri pada pengelolaan kredit bagi clientnya, yaitu menjamin kredit, melakukan penagihan, dan penyediaan dana. Bentuk-bentuk usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak piutang modern seperti yang dikenal saat ini. 29 Anjak piutang modern ini kemudian terus berkembang tidak hanya dibidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke berbagai sektor industri baik untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi local. Bisnis anjak piutang modern ini akhirnya berkembang ke Eropa, terutama setelah berdirinya 3 (tiga) grup anjak piutang internasional, yaitu: 30 a. Heller Overseas Corporation (Heller Group), dalam grup factoring ini Heller berperan sebagai induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di Chicago. b. Internasional Factors Group ( IFG), dimana dalam grup ini tidak dikenal adanya induk perusahaan, setiap anggota bebas satu sama lain tanpa adanya kaitan permodalan. Grup ini hanya menerima satu anggota dari setiap negara, bermarkas di Brussel. c. Factors Chain International, dimana grup ini hampir sama dengan sistem IFG, yakni tanpa kaitan permodalan antara sesama anggotanya. Namun grup ini dapat menerima lebih dari satu anggota dari setiap negara, bermarkas di Amsterdam.

29

Budi Rachmat, Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. xvii 30 Ibid hlm. xix


Kegiatan group factoring ini telah memiliki anggota yang tersebar diseluruh dunia, yaitu dinegara-negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, ASEAN, termasuk Indonesia, Hongkong dan berbagai negara lainnya. Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, anjak piutang pertama kali diperkenalkan di Singapura pada pertengahan tahun 70-an. Sejak saat itu transaksi anjak piutang di Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik ditinjau dari jumlah perusahaan maupun turnover transaksinya. Sedangkan di Malaysia kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1981. Di Indonesia sendiri, kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988. Secara formal, pada awalnya perkembangan anjak piutang di Indonesia belum begitu populer. Namun kegiatan anjak piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya Keputusan Prsesiden Nomor 61 Tahun 1988, yaitu kegiatan cheque discounted atau cheque yang didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar-pasar. Kegiatan ini sudah berjalan secara informal ditengah masyarakat dan sudah baku diantara para pedagang di pasar. Biasanya pedagang menukar cek mundur kepada penyedia dana, dan langsung dipotong dalam jumlah/ presentase tertentu sesuai dengan jangka waktunya. Apabila cek itu tidak ada dananya maka penjual cek harus mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana. 31 Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan usaha Pemerintah untuk memformalkan

31

Ibid. hlm. xx


kegiatan anjak piutang yang sudah ada di masyarakat, dan menjadikan usaha anjak piutang menjadi suatu bagian dari lembaga pembiayaan yang juga dapat dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank. 2. Pengaturan Perjanjian Anjak piutang Di Indonesia, kegiatan anjak piutang atau factoring sejauh ini belum diatur secara khusus dengan undang-undang seperti halnya perbankan, asuransi, ataupun dana pensiun. Keberadaan industri anjak piutang sebagai bagian dari aktivitas lembaga pembiayaan saat ini hanya diatur dengan Surat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal, yang mulai diperkenalkan sejak tahun 1988 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan atau lebih dikenal dengan Paket Kebijaksanaan Desember 1988 yang selanjutnya dipertegas dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Keuangan, diantaranya yakni sebagai berikut : a. 1251/KMK.013/1988 Tentang Perusahaan Pembiayaan. b. 448/ KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan c. 172/ KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober 2000. d. 84/ PMK.012/ 2006 Tanggal 29 September 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 448/ KMK.017/ 2000 Tanggal 27 Oktober 2000. Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa “anjak piutang sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan


hukum baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama anjak piutang dari segi hukum publik.32 1) Segi Hukum Perdata, ada 2 (dua) sumber hukum perdata yang mendasari kegiatan anjak piutang yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. a) Asas Kebebasan Berkontrak Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan anjak piutang selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian anjak piutang ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan anjak piutang sebagai pihak penerima pengalihan piutang, dan client sebagai pihak yang mengalihkan piutang. Perjanjian anjak piutang (factoring agreement) merupakan dokumen hukum utama (main legal document) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan anjak piutang dan client (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan

32

Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 74-77


dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (unilateral unavoidable). Perjanjian anjak piutang berfungsi dokumen bukti yang sah bagi perusahaan anjak piutang dan client. b) Undang-Undang di Bidang Hukum Perdata Perjanjian anjak piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III dan Buku II KUHPerdata.Sumber hukum utama anjak piutang adalah ketentuan-ketentuan mengenai : (1) Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1540 Buku III KUHPerdata sejauh ketentuan-ketentuan itu relevan dengan anjak piutang. (2) Pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) Buku II KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan cessie, yaitu dengan akta autentik atau tidak autentik yang menyatakan pengalihan hak tagih kepada perusahaan anjak piutang disertai notifikasi kepada nasabah (debitur). Bersamaan dengan akta cessie piutang itu diserahkan. (3) Subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400-1403 Buku III KUHPerdata. Penyerahan dengan cessie akan mengakibatkan adanya subrogasi, yaitu penggantian status kreditor lama (client) oleh kreditor baru (perusahaan anjak piutang) terhadap nasabah (debitur). Selain dari ketentuan-ketentuan dalam Buku II dan Buku III KUHPerdata yang relevan dengan anjak piutang, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang diluar KUHPerdata yang mengatur aspek perdata anjak piutang. Undang-undang yang dimaksud adalah sebagai berikut. (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila anjak piutang itu mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas.


(b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila bentuk badan usaha perusahaan anjak piutang tersebut adalah koperasi, sehingga didalam pendirian dan kegiatannya juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. (c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan anjak piutang mengadakan perjanjian mengenai hak atas tanah. (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan anjak piutang sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen. 2) Segi Hukum Publik Sebagai usaha yang bergerak di bidang jasa pembiayaan, anjak piutang banyak menyangkut kepentingan publik terutama yang bersifat administratif. Oleh itu perundang-undangan yang bersifat publik yang relevan berlaku pada anjak piutang. Perundang-undangan tersebut terdiri atas undang-undang peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri. a) Undang-undang di bidang hukum publik, berbagai undang-undang dibidang administrasi negara yang menjadi sumber hukum utama anjak piutang adalah sebagai berikut:


(1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan anjak piutang berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang, dan pendaftaran likuiditas perusahaan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undangundang ini apabila perusahaan anjak piutang berkaitan dan berurusan dengan bank (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, Undang-Undang No.7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya tentang Perpajakan. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan anjak piutang wajib membayar pajak bumi dan bangunan, penghasilan, dan pertambahan nilai serta pajak jenis lainnya. (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini karena perusahaan anjak piutang melakukan pembukuan perusahaan dan pemeliharaan dokumen perusahaan b) Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan, peraturan tentang lembaga pembiayaan yang mengatur anjak piutang antara lain adalah : (1) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa anjak piutang sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan anjak


piutang adalah perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar (promissory note). (2) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/ KMK.013.1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan anjak piutang, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut. 3. Unsur-Unsur Anjak Piutang Dalam kegiatan pembiayaan anjak piutang tentunya banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya. para pihak tersebut tentunya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang mendorong berjalannya suatu transaksi perdagangan anjak piutang itu sendiri sehingga tumbuh dan berkembang menjadi suatu bentuk volume perdagangan yang besar. Para pihak itu juga merupakan salah satu unsur yang terkandung didalam tubuh suatu lembaga pembiayaan yang bernama anjak piutang. Berikut penjelasan beberapa unsur-unsur didalam anjak piutang: 33

33

Ibid hlm. 79-81


a. Factor, atau perusahaan anjak piutang yakni badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah : 1) Perusahaan yang khusus bergerak dibidang anjak piutang 2) Perusahaan multifinance, yaitu perusahaan pembiayaan yang disamping bergerak dibidang anjak piutang juga bergerak dibidang pembiayaan lainnya 3) Bank juga dapat bergerak dalam bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Apabila piutang yang akan dianjakpiutangkan tersebut berasal dari perdagangan internasional, maka akan memperlihatkan perusahaan anjak piutang domestic (domestic import factor) dan perusahaan anjak piutang Internasional (internasional export factor). Perusahaan anjak piutang domestik merupakan penghubung dengan client, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubung dengan nasabah. b. Client, Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan client (penjual piutang) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian client adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Client tersebut


harus berupa perusahaan, baik perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas maupun bukan badan hukum seperti firma, CV. c. Nasabah (Customer), nasabah adalah pihak yang membeli barang dari client yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah debitur (berutang) dan kedudukan client sebagai kreditor (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang client tersebut selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Melihat hubungan diatas, terlihat bahwa nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalama transaksi anjak piutang, karena nasabahlah yang menentukan macet tidaknya serta lunasnya piutang client yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. d. Piutang/ Tagihan Piutang atau tagihan merupakan objek dari anjak piutang. Meskipun objek anjak piutang berupa piutang/ tagihan, tetapi tidak semua jenis piutang dapat dianjakpiutangkan. Dalam anjak piutang hanya piutang yang timbul dari transaksi perdaganganlah yang dapat dianjakpiutangkan. Dengan demikian, piutang dari hibah, pinjam meminjam uang (kredit bank) atau perjanjian kerja bukan merupakan objek dari anjak piutang sehingga tidak dapat dianjakpiutangkan. Pembatasan lain atas objek anjak piutang adalah piutang yang akan dialihkan tersebut belum jatuh tempo (account receivable), baik yang dikeluarkan dengan menggunakan surat berharga seperti promis, atau berupa tagihan melalui invoice perdagangan pada umumnya. Singkatnya, piutang yang akan dianjakpiutangkan bukanlah piutang yang sudah macet. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa


bisnis anjak piutang sama saja dengan debt collector yang didalamnya ada unsur tekanan dan kekerasan. e. Pengalihan Piutang Dalam transaksi anjak piutang terjadi proses peralihan piutang dari client kepada perusahaan anjak piutang. Agar peralihan piutang tersebut mempunyai akibat hukum yang sah, maka dalam proses peralihannya harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 613 ayat (1) dan (2) tentang cessie serta Pasal 1400 tentang subrogasi. Cessie adalah penyerahan piutang atas nama dari kreditor lama kepada kreditor baru. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada pihak ketiga sebagai akibat dibayarnya harga piutang oleh pihak ketiga tersebut. Jadi, dalam cessie menekankan pada segi pengalihan piutang, adapun subrogasi menekankan pada segi penggantian kreditor. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam transaksi anjak piutang, pengalihan piutang dari client kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan akta cessie (Pasal 613 ayat (1). Selanjutnya, pengalihan piutang tersebut diberitahukan (notification) kepada atau mendapat persetujuan dari nasabah (Pasal 613 ayat (2). Pengalihan piutang dengan sepengetahuan atau persetujuan dari nasabah disebut discloused facility, adapun jika tidak ada pemberitahuan kepada atau persetujuan dari nasabah disebut undiscloused facility, sehingga nasabah tidak berkewajiban membayar tagihan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang. Apabila perusahaan sudah membayar harga piutang kepada client, maka sesuai dengan Pasal 1400 KUHPerdata kedudukan hak tagih client terhadap nasabah berpindah kepada


perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang biasanya membayar lebih dahulu harga pembelian piutang client yang besarnya hingga 80 % (delapan puluh persen) dari harga jual piutang. Adapun sisanya akan dibayar setelah tagihan terhadap nasabah dibayar lunas setelah dipotong biaya-biaya untuk perusahaan anjak piutang. Pembayaran lebih dahulu (prepayment) ini bukan merupakan panjar (down payment) atau pembayaran tanda jadi karena prepayment

merupakan

bagian dari pembiayaan atas seluruh harga jual piutang. Dengan demikian, fungsi prepayment adalah sebagai fasilitas bagi pembiayaan perusahaan client sehingga kontinuitas usaha terjamin, arus kas (cash flow) tetap lancar, dan resiko akibat kredit macet tanpa dicegah. 4. Klasifikasi Anjak Piutang Realita transaksi perdagangan anjak piutang di lapangan ternyata melahirkan beberapa jenis atau variasi dari anjak piutang itu sendiri yang terkualifikasi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu sehingga memunculkan klasifikasi-klasifikasi didalam anjak piutang, yakni sebagai berikut : 34 a. Berdasarkan Tempat Kedudukan Pihak-Pihak. Berdasarkan tempat kedudukan para pihak dalam anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang, client dan nasabah, anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) Domestic factoring, yaitu anjak piutang dimana semua pihak berdomisili dalam satu negara (didalam negeri). Dimana tentu saja gambaran terhadap mekanisme 34

Ibid, hal. 81-83.


perdagangan domestic factoring dapat digambarkan ataupun diilustrasikan secara sederhana dengan gambaran singkat sebagai berikut : SKEMA 1 ANJAK PIUTANG DOMESTIK

CLIENT

c). Copy Invoice

a) Penyerahan Barang b) Invoice

CUSTOMER

d). Inisial payment

7.

f) Refund

e) Payment

PERUSAHAAN FACTOR

FFF

Keterangan gambar : 35 a) Jual beli barang atau jasa (untuk barang sekaligus diikuti dengan delivery) antara client dan customer. b) Penyerahan dokumen atas barang/jasa yang diperjualbelikan atau diterima, misalnya invoice ataupun factur.

35

Budi Rachmat, Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002) hlm. 56


c) Setelah factor menerima dokumen barang/jasa maka factor akan melakukan pembayaran kepada client antara 80%-90% dari nilai tagihan setelah dikurangi diskonto. d) Setelah tagihan jatuh tempo, customer melakukan pembayaran kepada factor sebesar Rp. 100% dari seluruh nilai tagihan. e) Factor menyerahkan dokumen barang/jasa kepada customer dan mengembalikan tagihan yang tidak ikut dibiayai.

2) Internasional factoring, atau export factoring yaitu anjak piutang dimana client berdomisili didalam negeri (Indonesia) sedangkan nasabah berdomisili diluar negeri (negeri lain). Dan berikut ilustrasi dari mekanisme internasional factoring yang secara sederhana dapat digambarkan, yakni sebagai berikut : SKEMA 2 ANJAK PIUTANG INTERNASIONAL GOODS and INVOICE INDONESIA

USA

IMPORTIR

EKSPORTIR

Copy Invoice

Prepayment

Statement

Payment

COPY

EKSPORTIR FACTOR

INVOICES

IMPORTIR FACTOR


Keterangan gambar : 36 a) Eksportir membuat perjanjian anjak piutang dengan factor. b) Eksportir mengajukan permohonan credit limit tertentu sehubungan dengan rencana ekspor yang bersangkutan kepada importir di USA. c) Export factor memilih salah satu import factor di USA. d) Import factor melakukan penyelidikan (credit investigation) untuk mengetahui credit standing dari importir. Berdasarkan hasil penyelidikannya, import factor mempertimbangkan permohonan tersebut. Apabila import factor menyetujui permohonan eksportir maka invoices yang difaktorkan sampai dengan jumlah credit limit yang telah disetujui dijamin pembayarannya oleh import factor. e) Atas persetujuan credit limit tersebut, eksportir mengapalkan barangnya ke USA dan mengirimkan invoices kepada importir dengan pemberitahuan agar importir melakukan pembayaran yang bertalian kepada import factor. f) Setelah barang dikapalkan, eksportir menyampaikan copy invoice tersebut kepada export factor, setelah salinan invoice tersebut maka export factor akan membayar sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai invoice sesuai dengan perjanjian anjak piutang yang telah ditandatangani. g) Export factor mengirim salinan invoice kepada import factor. h) Import factor setelah menerima salinan invoice akan menyiapkan sales ledger yang diperlukan dan melakukan penagihan kepada importir. i) Import factor melakukan remit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai invoice setelah dikurangi dengan tarif tertentu yang telah disepakati setelah importir membayar atau selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pengiriman barang tanpa memperhatikan apakah import factor telah menerima pembayaran dari importir atau belum. j) Setelah export factor menerima remittances dari import factor, sisa pembayaran (sebesar 20%) segera diselesaikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya anjak piutang. Demikian sebaliknya terjadi apabila importir dari Indonesia mengimpor barang dari Amerika Serikat. Untuk dapat melakukan export factoring, eksportir harus melakukan ekspor barang atas dasar open account, document against acceptace, dan bill of excharge.

36

Ibid. hlm. 58-60


b. Berdasarkan Jasa yang Diberikan Berdasarkan jenis jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang, maka anjak piutang dapat dibedakan menjadi 37: 1) Full service factoring, yaitu anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang yang memberikan semua jenis jasa anjak piutang baik jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan 2) Maturity factoring, yaitu anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang hanya terbatas memberikan jasa-jasa non pembiayaan, seperti jasa pembukuan, proteksi dan pengontrolan kredit serta penagihannya. 3) Finance factoring, yaitu anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang hanya menyediakan jasa pembiayaan, tanpa ikut menanggung resiko atas piutang yang tidak tertagih. c. Berdasarkan Resiko Tanggung Jawab Client Berdasarkan resiko atau tanggung jawab client, anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Recourse factoring, yaitu anjak piutang dimana client akan menanggung resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawab (recourse) pembayaran piutang kepada client atas piutang yang tidak tertagih dari nasabah. 2) Without recourse factoring, yaitu anjak piutang dimana perusahaan anjak piutang yang akan menanggung resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, client tidak bertanggung jawab untuk melunasi atas piutang yang tidak tertagih dari nasabah. d. Berdasarkan Pemberitahuan Berdasarkan pemberitahuan atau notifikasi kepada nasabah, maka anjak piutang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 38: 1)

37 38

Disclosed factoring/notification factoring, yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang diberitahukan kepada nasabah. Dengan demikian, pada saat piutang telah jatuh tempo, Ibid. hlm. 82 Ibid. hlm. 83


2)

perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan. Undisclosed factoring/ non notification factoring, yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah tidak berkewajiban memenuhi tagihan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang.

e. Berdasarkan Instrumen Pengalihan Berdasarkan instrumen atau alat pengalihan piutang yang digunakan, maka anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Account receivable factoring, yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dilakukan dengan dokumen bukti utang berupa buku tagihan (account receivable). 2) Promissory notes factoring, yaitu anjak piutang dimana nasabah menerbitkan surat pengakuan hutang (promissory notes) kepada client. Terhadap surat pengakuan hutang tersebut kemudian client mengendosir, sehingga piutang beralih kepada perusahaan anjak piutang. 5. Syarat Dan Mekanisme Anjak Piutang Didalam melakukan kegiatan perdagangan anjak piutang, tentunya harus diawali dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu guna memenuhi persyaratan sebagai bagian dari para pihak yang terlibat dalam menjalankan usaha perdagangan anjak piutang. Menurut Budi Rachmat, untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, calon client biasanya harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya calon client mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut: 39 a. Surat pengesahan pendirian perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara. 39

Ibid. hlm. 85


b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Tanda Daftar Perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Laporan keuangan 3 tahun terakhir. Bank statement account untuk bulan terakhir. Perjanjian jual beli dengan nasabah. Contoh invoice (faktur) dan credit note (nota kredit) perusahaan. Professional background dari direksi dan/ atau komisaris. Struktur organisasi perusahaan client. Data-data lain yang akan diminta kemudian bila diperlukan. Selain syarat-syarat tersebut, biasanya perusahaan anjak piutang meminta

syarat lain, yaitu : 1) Client harus merupakan badan hukum atau bentuk usaha tetap seperti PT, CV, firma, dan lain-lain, dan bukan perorangan, demikian pula nasabahnya . 2) Volume penjualan calon client masuk dalam kategori yang telah dipersyaratkan oleh perusahaan anjak piutang, misalnya Rp.100.000.000,00 perbulan. 3) Calon client bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas pembiayaan yang diterima. 4) Calon client harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari perusahaan anjak piutang guna mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya. Adapun mekanisme dalam transaksi anjak piutang pada prinsipnya sama antara perusahaan anjak piutang yang satu dengan lainnya, yaitu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. a) Tahap permohonan Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang, client harus mengisi formulir aplikasi yang telah disediakan oleh perusahaan anjak piutang dengan lengkap dan ditandatangani oleh client. b) Tahap pengecekan/desk research checking Berdasarkan aplikasi permohonan, perusahaan anjak piutang akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.


c) Tahap audit checking/ pemeriksaan lapangan Apabila tahap pengecekan/desk research checking hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon client. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah: (1) Untuk memastikan bahwa transaksi penjualan yang dilakukan antara client dan nasabah termasuk dalam kriteria tagihan yang dapat dianjakpiutangkan. (2) Untuk mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh client, termasuk syarat dan kondisi penjualan. (3) Untuk mengenali secara langsung nasabah-nasabah mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya. (4) Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon client dibanding dengan laporan yang disampaikan. d) Tahap pembuatan customer profile Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, perusahaan anjak piutang akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama perusahaan customer, nama pemilik, alamat dan nomor telepon, contact person, credit term, lamanya hubungan dengan client dan lain-lain. e) Tahapan pengajuan proposal kepada kredit komite Selanjutnya marketing department pada perusahaan anjak piutang akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh client kepada kredit komite. f) Tahapan pengajuan keputusan kredit komite Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan anjak piutang untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan client ditolak, harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon client. g) Tahap pengiriman surat penawaran Setelah proposal memperoleh persetujuan dari kredit komite, maka marketing department mempersiapkan surat penawaran kepada client. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh client dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (letter of acceptance). h) Tahap pengikatan Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh client, oleh bagian legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut. a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya b. Jaminan pribadi (jika ada). c. Jaminan perusahaan (jika ada).


d. Surat kuasa khusus, jika diperlukan e. Notification Letter i) Pengikatan perjanjian anjak piutang dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris, atau secara notariil. j) Tahap pencairan fasilitas Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya client akan mencairkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Kemudian, setiap akhir bulan perusahaan anjak piutang akan membuatkan laporan atas pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh client beserta lampirannya.

6. Subjek Dan Objek Anjak Piutang

Subjek anjak piutang dan beserta objeknya merupakan para pelaku perdagangan anjak piutang dan juga sesuatu yang dijadikan fokus perdagangan yang tentunya menjadi satu kesatuan utuh yang saling terkait antar satu dengan lainnya, berikut beberapa penjelasan menyangkut subjek dan objek pada pembiayaan anjak piutang, yakni sebagai berikut 40: a. Subjek perjanjian anjak piutang, subjek perjanjian anjak piutang adalah pihakpihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang. Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan anjak piutang, client, dan nasabah. 1) Perusahaan anjak piutang, Menurut Pasal 1 angka (8) Keppres No. 61 Tahun 1988

Jo.

Pasal

1

huruf

(1)

Keputusan

Menteri

Keuangan

No.1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan perusahaan anjak piutang (factoring company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau 40

Op.Cit hal. 86-88


tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dalam transaksi anjak piutang, perusahaan anjak piutang merupakan pihak pemberi jasa pembiayaan dengan cara membeli piutang client yang timbul dari transaksi perdagangan dengan nasabah. Adapun yang dimaksud dengan transaksi perdagangan adalah transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan oleh nasabah secara kredit. Transaksi perdagangan antara client dan nasabah bisa terjadi dalam satu wilayah negara (nasional), dan bisa juga terjadi antarnegara (internasional). Apabila transaksi perdagangan tersebut bersifat internasional, maka dalam konteks anjak piutang terdapat dua perusahaan anjak piutang, yaitu perusahaan anjak piutang domestik (domestic factor/ export factor), dan perusahaan anjak piutang internasional (internasional factor/import factor). Perusahaan anjak piutang domestik merupakan penghubung dengan client, sedangkan perusahaan anjak piutang internasional merupakan penghubung dengan nasabah. Badan-badan usaha yang dapat menjadi perusahaan anjak piutang adalah : a) Perusahaan yang khusus bergerak dibidang anjak piutang. b) Perusahaan multifinance, yaitu perusahaan pembiayaan yang disamping bergerak di bidang anjak piutang juga begerak dibidang pembiayaan. c) Bank juga dapat bergerak dalam bidang anjak piutang. Hal ini berdasarkan Pasal 6 huruf (1) Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Adapun bentuk badan usaha perusahaan anjak piutang menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1998 Jo. Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1998 adalah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.


2) Client Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (m) dari Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan client (penjual piutang) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, client adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, piutang atau tagihan mana akan dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Dilihat dari transaksi anjak piutang, client adalah pihak yang menerima jasa pembiayaan dari perusahaan anjak piutang. Adapun jika dilihat dari transaksi perdagangan (jual beli), client sebagai penjual barang (kreditur), dan nasabah sebagai pembeli barang (debitur). Dalam konteks anjak piutang, client tersebut harus berupa perusahaan, baik perusahaan badan hukum seperti perseroan terbatas, maupun bukan badan hukum seperti firma, CV. 3) Nasabah (Customer) Nasabah adalah pihak yang membeli barang dari client yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dengan demikian, kedudukan nasabah adalah sebagai debitur (berutang) dan kedudukan client sebagai kreditor (berpiutang). Dalam transaksi anjak piutang, piutang client tersebut selanjutnya dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Melihat hubungan diatas, terlihat bahwa nasabah mempunyai kedudukan yang penting dalam transaksi anjak piutang, karena nasabahlah yang menentukan macet tidaknya serta lunasnya piutang client yang telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.


h. Objek Perjanjian Anjak Piutang Berdasarkan batasan anjak piutang dapat diketahui bahwa objek perjanjian anjak piutang adalah piutang atau tagihan. Meskipun objek anjak piutang berupa piutang/tagihan, tetapi tidak semua jenis piutang dapat dianjakpiutangkan. Dalam anjak piutang hanya piutang yang timbul dari transaksi perdaganganlah yang dapat dianjakpiutangkan. Dengan demikian, piutang yang timbul dari hibah, pinjammeminjam uang (kredit bank) atau perjanjian kerja bukan merupakan objek dari anjak piutang, sehingga tidak dapat dianjakpiutangkan. Pembatasan lain atas objek anjak piutang adalah bahwa piutang yang akan dialihkan tersebut berupa piutang jangka pendek dan belum jatuh tempo (account receivable). Piutang perdagangan jangka pendek biasanya berkisar antara 30-90. Penjual (client) harus menunggu pembayaran sampai penjualan kredit tersebut jatuh tempo. Piutang objek anjak piutang tersebut baik yang dikeluarkan dengan menggunakan surat berharga seperti promis, atau berupa tagihan melalui invoice perdagangan pada umumnya. Singkatnya, piutang yang akan dianjakpiutangkan bukanlah piutang yang sudah macet. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa bisnis anjak piutang sama saja dengan debt collector yang didalamnya ada unsur tekanan dan kekerasan. Menurut Munir Fuady piutang perdagangan yang biasanya menjadi objek bisnis anjak piutang adalah sebagai berikut. 1) Piutang atau tagihan berdasarkan invoice suatu perusahaan yang belum jatuh tempo. 2) Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo. 3) Piutang yang timbul dari proses pengiriman barang, sebagai pengganti letter of credit (LC).


4) Piutang berupa tagihan-tagihan tertentu yang belum jatuh tempo, seperti yang terbit dari penggunaan kartu kredit (credit card), biro perjalanan (travel bureau).

7. Bentuk Dan Isi Perjanjian Anjak Piutang Didalam setiap perjanjian, merupakan suatu hal yang mutlak untuk menuangkan beberapa klausula-klausula yang tentunya memuat beberapa hal yang berkenaan dengan perusahaan anjak piutang (factor), client maupun nasabah (customer) yang mewakili apa yang yang menjadi kepentingan-kepentingan para pihak tersebut. Sehingga isi perjanjian tersebut dapat mewakili apa yang menjadi keiginan serta aspirasi para pihak yang terlibat didalam transaksi perdagangan Anjak piutang. Menurut Dahlan Siamat dalam perjanjian anjak piutang minimal memuat hal-hal sebagai berikut: 41 a. Ketentuan Umum 1) Ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan client kepada perusahaan anjak piutang, termasuk cara dan persyaratannya. 2) Ketentuan mengenai penawaran yang memuat hak perusahaan anjak piutang untuk menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati. 3) Ketentuan mengenai harga penjualan piutang, termasuk kalkulasinya, waktu pembayaran, uang muka (advanced payment). 4) Ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh client atas piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan anjak piutang, dan resiko akibat jaminan yang tidak benar. 5) Ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang, kewajiban pelaporan kepada client, dan ketentuan biaya administrasi yang diperhitungkan. 6) Ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan-keadaan tertentu, dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut.

41

Op.cit hlm. 88-91


b. Keabsahan Piutang (Validity Of Receivable) Perusahaan anjak piutang akan meminta client untuk memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada dan barang telah diserahkan kepada nasabah. Apabila piutang dalam bentuk pemberian jasa, maka client harus menjamin bahwa pemberian jasa tersebut telah dilakukan. Client juga harus menjamin bahwa nilai jumlah piutang oleh client benar-benar telah dihitung dengan benar, dan piutang tersebut bebas dari perselisihan dan tidak dilakukan contratrading oleh nasabah atau kemungkinan akan dituntut oleh pihak ketiga. c. Pengalihan Risiko Perusahaan anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan resiko dilakukan dengan syarat : 1) Without recourse, yaitu resiko tidak terbayarnya faktur atau piutang oleh nasabah berada pada perusahaan anjak piutang. 2) With recource. yaitu resiko tidak terbayarnya piutang berada pada client. d. Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (cessie) perlu diatur ketentuan antara lain sebagai berikut : 1) Pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta dibawah tangan atau akta autentik dengan melampirkan dokumen yang mendukung. 2) Setiap faktur yang dialihkan seyogianya mencantumkan keterangan didalamnya yang menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. e. Pemberitahuan Atau Notifikasi Pemberitahuan (Notification) atas pengalihan piutang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Pengalihan piutang harus diberitahukan kepada nasabah dan disetujui atau diakui oleh pejabat yang berwenang dari pihak nasabah. 2) Pemberitahuan ini merupakan tanggung jawab dari client. 3) Pemberitahuan oleh client ini hanya diperlukan sekali untuk setiap nasabah pada waktu pengalihan pertama.


4) Persetujuan atau pengakuan terhadap pemberitahuan ini oleh nasabah dapat pula dilakukan dengan persetujuan terhadap instruksi pembayaran. 5) Pemberitahuan ini tidak diharuskan untuk kegiatan anjak piutang semacam invoice discounting factoring maupun undisclosed factoring. f. Syarat Pembayaran Client diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki persyaratan pembayaran yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh perusahaan anjak piutang sebelumnya. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara langsung kepada perusahaan anjak piutang dari waktu kewaktu. g. Perubahan Persyaratan Client diwajibkan memberitahukan perusahaan anjak piutang secara tertulis setiap ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang diberikan kepada nasabah sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan yang dijual tersebut. h. Tanggung Jawab Client atas Nasabah Client harus membayar kepada perusahaan anjak piutang nilai piutang yang dijual apabila terdapat hal-hal sebagai berikut : 1) Nasabah tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang yang harus dibayar nasabah. 2) Nasabah tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan yang telah jatuh tempo. 3) Nasabah mengalami kebangkrutan. 4) Client melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan nasabah yang menimbulkan adanya tagihan tersebut. i. Jaminan Client 1) Client harus menjamin bahwa hak perusahaan anjak piutang atas piutang yang dibelinya tersebut tidak menjadi hapus. 2) Client tidak diperbolehkan membuat pernyataan lunas atas suatu piutang yang telah dijual tanpa perjetujuan tertulis dari perusahaan anjak piutang. 3) Client harus selalu memenuhi kesepakatan atau ketentuan perjanjian dengan nasabah yang berkaitan dengan piutang yang dijual kepada perusahaan anjak piutang. 4) Client harus menyerahkan laporan keuangan tahunan atau pertengahan tahun buku kepada perusahaan anjak piutang. 5) Perusahaan anjak piutang dapat melakukan pemeriksaan dan mengkopi dokumen yang ada dikantor client yang berkaitan dengan tagihan dimaksud. Menurut Munir Fuady diantara dokumen yang biasanya ada dalam setiap transaksi anjak piutang didalam praktek dan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut.


a) Perjanjian yang menyebabkan timbulnya piutang, seperti jual beli atau eksporimpor antara client dan nasabah. b) Permohonan/penawaran jasa anjak piutang oleh/ kepada client. c) Perjanjian anjak piutang antar perusahaan anjak piutang dan client. d) Akta Cessie. e) Pemberitahuan/ Persetujuan kepada/dari nasabah. f) Konfirmasi dari nasabah. g) Dokumen utang seperti invoice, delivery order, promes, dan sebagainya. h) Dokumen pengiriman jika ada, seperti bill of lading, drafts, dan sebagainya. i) Dokumen jaminan, seperti jaminan personal atau corporate guarantee, indemnities, warranties and undertaking, dan sebagainya 8. Perbedaan Anjak Piutang Dengan Kegiatan Lain Berbicara mengenai pembiayaan dan penagihan piutang didalam konsep pembiayaan anjak piutang hampir membuat jenis pembiayaan anjak piutang diidentikkan dengan kredit bank dalam pengucuran pembiayaan sejumlah dana maupun debt collector dalam hal melakukan penagihan kewajiban pembayaran sejumlah piutang kepada para customer atau nasabahnya. Namun demikian sesungguhnya ada perbedaan yang tegas dan jelas diantara pembiayaan tersebut. Berikut penjelasan perbedaan menyangkut ketiga hal tersebut: 42 a. Perbedaan Antara Anjak Piutang dan Kredit Bank Pembiayaan anjak piutang pada dasarnya merupakan pemberian kredit oleh perusahaan anjak piutang kepada client dalam bentuk pembelian piutang atau tagihan terhadap nasabah. Meskipun dalam anjak piutang terkandung unsur kredit, namun anjak piutang tidak bisa disamakan dengan kegiatan dalam kredit bank. Dahlan

42

Op.cit hal. 92-93


Siamat (2001, hlm. 388) telah menginventarisasi perbedaan antara anjak piutang dan kredit bank sebagai berikut. 1) Kredit bank pada dasarnya hanya melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu bank dan debitur. Adapun dalam anjak piutang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu perusahaan anjak piutang, client, dan nasabah. 2) Kredit bank melibatkan praktek-praktek dalam perkreditan umum, termasuk mengenai jaminan. Adapun anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang. 3) Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif. Sementara anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo. 4) Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitur, adapun anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo. 5) Kredit bank biasanya dalam jumlah yang tetap dan memiliki syarat pelunasan tetap. Adapun fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. 6) Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan. Sementara dalam anjak piutang agunan bukan merupakan hal yang mutlak. b. Perbedaan Anjak piutang degan Debt Collector Debt Collector merupakan jasa yang kegiatannya berupa penagihan piutang kepada debitur untuk kepentingan kreditur. Ada satu unsur yang sama antara anjak piutang dan debt collector, yaitu adanya piutang atau tagihan . Meskipun demikian, sebenarnya antara anjak piutang dan debt collector sangat berbeda. Menurut Munir Fuady pada debt collector, khususnya yang amatiran dalam melakukan kegiatannya menggunakan teknik penagihan dengan mengandalkan ancaman psikologis, bahkan ancaman fisik sehingga sering dijuluki “tukang pukul”. Selanjutnya yang juga membedakan antara anjak piutang dan debt collector adalah kalau anjak piutang disamping bidang penagihan juga diberikan jasa dibidang


financing dan juga pengelolaan kredit. Bahkan, sampai batas-batas tertentu perusahaan anjak piutang juga ikut terlibat dalam transaksi bisnis dan ikut menanggung resiko tertentu yang bersifat finasial. Adapun debt collector kegiatannya hanya dalam bidang penagihan, dan tanpa harus menanggung resiko financial. 9. Cessie Dalam Kaitannya Dengan Anjak Piutang Jika berbicara lebih jauh menyangkut anjak piutang maka tidak terlepas kaitannya dengan cessie, terutama salah satu klasifikasi anjak piutang yang disebut disclosed factoring/notification factoring, yaitu anjak piutang dimana pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang diberitahukan kepada nasabah. Dengan demikian, pada saat piutang telah jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada nasabah yang bersangkutan. Dan menyangkut penyerahan hak – hak piutang atas nama, khususnya untuk benda bergerak dilakukan dengan cessie. Cessie merupakan penyerahan hak atas piutang dari kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaries). Misalnya A berpiutang pada B, tetapi A menyerahkan piutang itu kepada C sehingga C lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. Menurut pasal 613 KUHPerdata penyerahan itu harus dilakukan dengan akta autentik atau dibawah tangan. Penyerahan piutang dengan cara lisan tidak sah. 43 Melalui cessie seseorang yang mempunyai hak tuntut atas piutang atas nama atau hak kebendaan tak bertubuh lainnya (kerditur) dapat mengalihkan hak tersebut kepada pihak ketiga. Dengan adanya peralihan atau penyerahan tersebut, maka pihak ketiga akan menggantikan

43

Syafruddin, Hukum Perdata Cessie, www.insh.blogspot.com/2011/04/hukum-perdata-cessiepenyerahan-hak -hak.html , diakses tanggal 06 Maret 2013.


kedudukan kreditur. Cessie biasanya terjadi karena kreditur membutuhkan uang. Sehingga ia menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Formalitas yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu cessie diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yaitu penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan. Penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada debitur atau secara tertulis diakui atau disetujui oleh debitur. .Disamping penyerahan itu dikenal juga penyerahan lainnya, yaitu levering piutang atas tunjuk. Penyerahan piutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan secara nyata atas surat-surat itu (Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata). Yang termasuk atas surat-surat disini seperti saham,cek dan lain sebagainya. Dari uraian diatas dapat dirumuskan syarat-syarat levering, baik terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak maupun piutang atas nama, harus ada perjanjian zakelijke yakni perjanjian yang menyebabkan pindahnya hak-hak kebendaan (zakelijke rechten). Misalnya, eigendom, bezit, hipotek dan pand harus ada tittle (alas hak), yaitu hubungan hukum yang mengakibatkan levering. Hubungan hukum yang paling sering adalah perjanjian. Misalnya jual beli, tukar menukar, dan lain-lain. Dimana penyerahan (levering) sendiri diatur didalam Pasal 612 KUHPerdata, Pasal 620 KUHPerdata yang diatur didalam Buku III tentang van zaken. Ada dua arti perkataan penyerahan (levering), yaitu :


a. Feitelijke levering b. Juridische levering Feitelijke Levering adalah penyerahan yang nyata dari suatu benda, sehingga benda tersebut dialihkan dalam kekuasaan yang nyata dari pihak lawan. Sedangkan Juridische levering adalah penyerahan milik beserta hak untuk memiliki suatu benda kepada pihak lainnya. Cessie sendiri merupakan levering dari pada benda – benda tak berwujud dan karenanya merupakan bagian dari masalah benda pada umumnya dan kedua cessie merupakan bagian dari masalah benda pada umumnya dan kedua cessie merupakan buntut daripada suatu perjanjian untuk mengalihkan hak, maka kita perlu meninjau dulu apakah ada kemungkinan untuk menutup suatu perjanjian untuk mengalihkan hak. Barang-barang yang relatif belum ada adalah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tetapi belum menjadi milik orang yang akan mengalihkan hak. Barang tersebut belum menjadi milik subjek yang akan menjual, menggadaikan, menukarkan dan karenanya disebut barang-barang yang subjektif belum ada. Barang yang absolut belum ada adalah barang-barang yang pada saat itu memang benar-benar belum ada dan baru aka nada dikemudian hari, bukan saja sicalon penjual belum memilikinya tetapi belum dimiliki oleh siapa pun dan karenanya disebut juga barang-barang yang objektif belum ada. Terhadap barang yang relatif belum ada tidak banyak masalah. Semua orang tentu keberatan kalau A mengadakan transaksi jual beli atas barangbarang yang pada saat itu masih harus dipesan dari pabriknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu dengan kasus-kasus yang demikian.


Alat pembuktian cessie, yakni berupa kertas yang berisi pengakuan hutang atau pernyataan kesanggupan untuk membayar tersebut ada yang dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian, kecuali undang-undang menentukan lain, sebagai salah satu syarat untuk ada lahirnya tagihan tersbut tidak menjadi hapus, hanya berfungsi sebagai “kertas atau tulisan” (alat bukti) tersebut yang menjadi hilang. Untuk tagihan tertentu, seperti tagihan atas tunjuk (Aan toornder) dan (Atas oorder) tertuang dalam kertas dalam bentuk surat akta tagihan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti melainkan juga sebagai perwujudan/realisasi dari tagihan tersebut. Dan disamping itu juga kertas dalam bentuk surat akta tagihan untuk tagihan tertentu, tagihan atas tunjuk (Aan toornder) dan (Atas Order) memberikan legitiematie kepada pemegangnya sebagai pemilik. Dalam konteks perjanjian hutang piutang, baik untuk tujuan perdagangan maupun pinjaman (kredit), biasanya pengalihan hak kebendaan (tak bertubuh) tersebut dilakukan untuk tujuan pemberian jaminan atas pelunasan hutang. Dalam konteks ini, isi akta cessie yang bersangkutan sedikit berbeda dengan isi akta cessie biasa. Akta cessie yang bersifat khusus ini dibuat dengan pengaturan adanya syarat batal. Artinya, akta cessie akan berakhirnya dengan lunasnya hutang/pinjaman si berutang. Sementara akta cessie biasa dibuat untuk tujuan pengalihan secara jual putus (outright) tanpa adanya syarat batal. 44 Akta cessie yang bersifat khusus tersebut dilaksanakan dalam praktek sebagai respon dari tidak adanya bentuk hukum pemberian jaminan tertentu yang 44


memungkinkan si pemberi jaminan untuk tetap menggunakan barang jaminan yang diberikan sebagai jaminan. Sebagai contoh, apabila stok barang dagangan diberikan oleh si berhutang kepada krediturnya sebagai jaminan, maka tentu si berhutang tidak dapat menggunakan stok barang tersebut. Sementara stok barang tersebut sangat peknting bagi si berhutang untuk kelangsungan usahanya, tanpanya tentu usahanya tidak dapat berjalan. Untuk itu diciptakanlah skema pengalihan hak siberhutang atas barang dagangan tersebut kepada kreditur. Sementara itu stok barang tersebut tetap berada pada si berhutang. Perlu dicatat bahwa yang dialihkan hanyalah “hak atas barang dagangan”, sementara penguasaan (hak untuk menggunakan stok barang tersebut) tetap ada pada siberhutang. Untuk menjamin bahwa nilai stok barang yang dijaminkan senantiasa dalam jumlah yang sama, dalam akta cessie disebutkan bahwa yang dijaminkan adalah hak atas stok barang yang dari waktu kewaktu merupakan milik si berhutang. Untuk tujuan pengawasan oleh kreditur, si berhutang wajib senantiasa menunjukkan daftar stok barang miliknya agar kreditur dapat memastikan bahwa jumlah minimal yang djaminkan selalu sama guna meng-cover jumlah hak atas stok barang tersebut yang dijaminkan kepada kreditur.Akta cessie khusus ini bukanlah bentuk jaminan yang diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kreditur yang memegang jaminan yang diperoleh berdasarkan akta cessie khusus ini tidak memiliki hak untuk diutamakan (privilege) dari kreditur lain dalam hal si berhutang jatuh pailit. Dalam hal ini, haknya atas stok barang yang


dicontohkan diatas akan terbagi bersama-sama kreditur lainnya dan si berhutang yang pailit tersebut. Dengan demikian, jaminan ini cukup beresiko tinggi dari sudut hukum. B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Anjak Piutang 1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Pembiayaan Anjak Piutang Didalam praktek yang berlaku didalam transaksi perdagangan anjak piutang para pihak tentunya memiliki beberapa hal yang tentunya menjadi hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak tersebut terkadang menjadi suatu patokan atau tuntunan yang menjadi garis batas untuk dapat dipatuhi oleh para pihak. Hak dan kewajiban tersebut tentunya mendorong para pihak untuk dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditetapkan didalam setiap hak dan kewajiban yang mereka miliki. Berikut adalah hak maupun kewajiban para pihak dalam perjanjian anjak piutang 45 : 1. Kewajiban Client Menyerahkan semua faktur (invoice) yang merupakan objek perjanjian selama jangka waktu perjanjian anjak piutang yang dilakukan secara berkesinambungan, penyerahan tersebut haruslah disertai dengan jaminan bahwa :

45

Fauzi Hasibuan, Hak Regres dan Hak Tanpa Regres Dalam Kegiatan Pembiayaan Anjak Piutang, di akses http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com diakses tanggal 12 Agustus 2012.


a. Seluruh data, penyertaan, laporan dan semua dokumen berkenaan dengan hutang pelanggan kepada client adalah benar dan lengkap. b. Piutang tersebut harus timbul dari transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah, serta bebas dari segala tuntutan komisi/jelas yang timbul dari siapapun juga (kecuali pemotongan khusus yang menjadi hak pelanggan sesuai dengan perjanjian jual beli/transaksi) c. Menyerahkan semua hak sebagai pemilik piutang yang sah, termasuk hak untuk menagih piutang dengan segala cara hak client atas bunga atau keuntungan lainnya, serta hak-hak lainnya yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antara client dan customer tanpa terkecuali. d. Tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian jual beli antara client dan customer, tidak akan menyerahkan atau mengalihkan piutang tersebut kepada pihak ketiga selain kepada factor. 2. Hak Client a. Menerima pembayaran di muka atas harga semua faktur (invoice) yang telah diserahkan selama perjanjian anjak piutang berlangsung. b. Menerima laporan hasil pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan. 3. Kewajiban Factor b. Membayar di muka semua faktur (invoice) yang telah diterima selama perjanjian anjak piutang berlangsung. c. Menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan. c. Melakukan penagihan atas piutang yang dibeli kepada pelanggan (customer) d. Melaporkan secara teratur posisi piutang dan hutang kepada client dan pelanggan (customer) 4. Hak Perusahaan Anjak piutang a. Menerima semua faktur (invoice) secara berkala selama perjanjian anjak piutang berlangsung. b. Mendapatkan jaminan bahwa piutang tersebut adalah benar dan sah. c. Melakukan seleksi terhadap piutang yang dialihkan oleh client. d. Menerima pembayaran atas piutang tersebut dari pelanggan (customer) pada saat jatuh tempo yang dilakukan secara kontinu selama perjanjian anjak piutang berlangsung tanpa adanya tuntutan dari siapapun. e. Melakukan peneguran terhadap pelanggan apabila tidak melakukan pembayaran terhadap invoice yang telah jatuh tempo. Dan customer haknya adalah mendapatkan pemberitahuan menyangkut adanya pengalihan kreditur dari client kepada factor serta beberapa hak lainnya seperti perlakuan seimbang yang tertuang dalam kontrak perjanjian, dan


kewajibannya customer tentunya membayar sejumlah tagihan pembiayaan kepada perusahaan pembiayaan anjak piutang atau factor.

2. Klausula Yang Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Didalam Pembiayaan Anjak Piutang Berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian anjak piutang (factoring) lebih lanjut maka berkaitan pula atau dapat dikatakan tidak akan terlepas dengan beberapa klausula yang dicantumkan serta disepakati oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dan beberapa klausula tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut: 46 1) Klausul Terminologi dan Defenisi Dalam hukum perjanjian, defenisi adalah salah satu hal penting dalam rangka menyatukan istilah dan menghindari multitafsir. Suatu perjanjian terdiri dari serangkaian perkataan perkataan. Oleh karena itu untuk menetapkan isi perjanjian perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud-maksud pihak ketika mengadakan perjanjian itu. Berkaitan dengan penafsiran isi perjanjian, undangundang memberikan beberapa pedoman dalam menafsirkan perjanjian, antara lain kata-kata jelas, kebiasaan sebagai elemen perjanjian, penafsiran sistematis, jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah 46

Siti Hamidah “Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi Factor, Client dan Customer Dalam Perjanjian Anjak Piutang (Factoring), www.fhumul.ac.id, diakses tanggal 07 Januari 2012.


mengikatkan dirinya untuk itu dan penafsiran sebagai maksud kepada dua pihak, sebagaimana Pasal 1350 KUHPerdata menyatakan meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata dimaksudkan oleh kedua pihak sewaktu membuat perjanjian. Yang terakhir adalah penafsiran tidak membatasi maksud para pihak. Pasal 1351 KUHPerdata menyatakan jika seorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan. Adapun terminologi dari anjak piutang atau factoring dalam beberapa perjanjian adalah pembelian piutang atau tagihan client oleh factor berdasarkan perjanjian. Adapula mendefinisikan secara rinci sebagai suatu hubungan hukum pengalihan piutang yang melibatkan 3 pihak, yaitu factor, client dan konsumen, perjanjian ini dilakukan dengan maksud agar client sebagai pemilik piutang dagang dapat segera menunaikan tagihannya yang belum jatuh tempo pembayaran melalui pihak yang disebut factor sebagai pihak yang menerima pengalihan hak tagih dengan atau tanpa syarat hak regres dengan memperhitungkan suatu diskon dari besaran total tagihan atau dapat digantikan dengan pengenaan suku bunga dari bagian yang ditunaikan itu diluar bagian dari jumlah yang diretensi, dan konsumen bersedia memberikan akseptasi atau surat pernyataan atau pemberitahuan secara tertulis kepada factor untuk membayar piutang tersebut ke alamat pembayaran tagihan yang ditentukan oleh factor. Akan tetapi terdapat perjanjian tidak mencantumkan defenisi anjak piutang (factoring) tersebut. Apabila ditinjau dari segi


hukum kontrak atau perjanjian, maka hal ini dapat membawa masalah kepada ketidakjelasan hubungan hukum bagi para pihak, ketidakjelasan kepada hak dan kewajiban bagi para pihak serta dapat membawa kurangnya perlindungan hukum baik bagi pihak factor, client dan konsumen. 2) Klausul Limit dan Transaksi Sebagai perjanjian yang merupakan campuran antara jual beli dan pembiayaan, maka dalam perjanjian ini dimungkinkan terjadinya kesepakatan antara total limit dan transaksi. Limit dimaksudkan sebagai batas plafon yang diberikan factor kepada client untuk dapat dimanfaatkan oleh client. Contohnya adalah sebagai berikut, atas permintaan client maka factor bersedia untuk terikat menyediakan fasilitas keuangan guna menunaikan tagihan dagang yang belum jatuh tempo tidak lebih dari 4 (empat) bulan dalam jumlah total transaksi anjak piutang yang tidak melebihi Rp (……), selama periode berlakunya perjanjian anjak piutang. Adapula yang menggunakan istilah plafond dengan defenisi adalah hasil pengurangan nilai piutang dengan harga pembelian piutang yang belum tertagih yang telah dibayarkan oleh factor kepada client dan semua jumlah yang telah terhutang oleh client kepada factor berdasar perjanjian. Atau menuju langsung pada jumlah nominal, bahkan tidak mencantumkan limit sehingga langsung menuju pada objek perjanjian yang pasti. Disamping itu terdapat klausula diskonto dan/atau suku bunga, retensi, perhitungan bunga harian dan jumlah hari dalam 1 tahun, pembukaan rekening khusus, dan kesedian client untuk menanggung semua biaya, ongkos, pengeluaran yang terkait dengan dilaksanakannya penagihan dan pembayaran piutang dagang tersebut dan hal ini


dapat diminta factor kepada client setiap saat sejak timbulnya biaya tersebut. Pada klausula ini juga disambung dengan hak factor berkaitan dengan penentuan bunga dan bunga keterlambatan. 3) Klausul Objek Piutang Dagang Di Indonesia, hukum perjanjian tunduk pada KUHPerdata. Ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tercantum dalam Pasal 1319 yang menyatakan bahwa “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk para peraturan peraturan umum yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu”. Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian apa saja,baik yang diatur dalam KUHPerdata Buku III bab V sampai dengan Bab XVIII dan yang diluar Buku III KUHPerdata ini tunduk pada ketentuan umum dari KUHPerdata Buku III Bab I dan Bab II. Klausula objek piutang dagang adalah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat objektif sebagaimana pada ayat 3 dan 4, dan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata berisi tentang keharusan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian, serta Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Mengenai hal tertentu dalam perjanjian dimaksudkan oleh KUHPerdata bahwa semua jenis perjanjian melibatkan adanya keberadaan kebendaan tertentu. Kebendaan tesebut harus sudah ditentukan jenisnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1333 KUHPerdata. Syarat kebendaan


yang telah ditentukan tersebut berlaku pada setiap perjanjian yang dibuat tanpa terkecuali, yaitu perjanjian untuk memberikan sesuatu maupun perjanjian untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian dalam jual beli piutang dagang, juga berlaku persyaratan tersebut, yaitu barang yang menjadi objek kontrak harus terdiri dari barang yang dapat diperdagangkan, barang itu sudah dapat ditentukan jenisnya ketika kontrak ditandatangani, jumlah barang boleh tidak tertentu asalkan jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung, barang itu dapat juga berupa barang yang baru akan ada dikemudian hari, dan bukan merupakan barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka. Beberapa syarat objektif diatas apabila dikaitkan dengan objek perjanjian anjak piutang maka harus dipastikan jumlah yang jelas, dan keadaan dan syarat yang dipastikan, dimana hal ini dapat diketahui dari adanya dokumen berupa invoice atau faktur, termasuk bukti pengiriman barang dan perjanjian jual beli yang merepresentasikan besarnya jumlah tagihan. Syarat objektif kedua menciptakan keterikatan kontraktual dalam batas kelayakan dan kepatutan, dengan melihat apakah klausula tersebut bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu bertentangan dengan UU, kesusilaan, atau “openbare orde”, bahkan meliputi juga penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan. Mengenai sebab yang halal walau KUHPerdata tidak memberikan pengertian dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah bukan tanpa sebab, bukan sebab yang palsu; serta bukan sebab yang terlarang. Suatu


sebab dapat dinyatakan terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau sebab itu berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kejelasan mengenai sebab yang terlarang ini tidak diberikan oleh KUHPerdata. Namun secara umum dapat dikategorikan suatu “sebab yang tidak halal” meliputi a) Kontrak tidak mempunyai kausa apapun sama sekali b) Kontrak dibuat dengan kausa yang palsu c) Kontrak dibuat dengan kausa yang terlarang d) Dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku e) Bertentangan dengan kesusilaan f) Melanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum. Untuk adanya indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dibedakan penyalahgunaan karena keadaan keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan. Maksudnya dalam keunggulan ekonomis, menekan pihak yang lain untuk tidak ada pilihan dan terpaksa mengadakan perjanjian, dan pada keunggulan kejiwaan. Contoh klausula objektif pada anjak piutang adalah, semua jumlah yang akan dibayar oleh konsumen kepada client berdasarkan dokumen transaksi pembeli yang timbul dari transaksi yang sah yang tidak bertentangan dengan UU maupun perjanjian ini serta merupakan tagihan yang belum dialihkan/dijual kepada pihak lain maupun kepada factor lain. Dokumen transaksi pembelian ini dapat berupa order pembelian, surat gudang keluar dari client, invoice atau faktur, tanda terima barang yang diendorse oleh konsumen dan cheque atau billyet giro dan dokumen terkait lainnya yang merupakan bukti bahwa ada piutang dagang untuk rekening client yang mengcover kewajiban konsumen yang mendasarkan transaksi yang relevan tersebut.


Karena klausula objektif ini sangat erat kaitannya dengan limit dan transaksi, maka juga ditentukan jumlah yang pasti. Pada klausula objek ini juga disertai beberapa hak factor, antara lain : (1) Factor berhak menolak harga pembelian piutang atau membayar harga pembelian piutang dengan harga yang dipandang baik oleh factor apabila menurut pertimbangan factor, piutang yang bersangkutan tidak layak dibayar atau hanya layak dibayar dengan harga yang dipandang baik oleh factor, (2) Apabila factor menganggap client dalam kondisi wanprestasi, maka factor berhak menarik kembali dari client harga pembelian piutang/tagihan yang belum jatuh tempo. (3) Setiap saat factor berhak melakukan kompensasi atas setiap pembayaran yang wajib dibayarkannya kepada client untuk setiap jumlah yang wajib dibayar atau akan wajib dibayar oleh client kepada factor, baik berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain. 4) Klausul Penawaran dan Penerimaan Klausula penawaran dan permintaan sangat penting dalam rangka terwujudnya kesepakatan para pihak. Klausula penawaran dalam perjanjian anjak piutang pada umumnya berbunyi “client mengikatkan diri untuk menawarkan setiap piutang dagang yang dimilikinya saat ini dan dari waktu ke waktu kepada factor, dimana penawaran ini sudah dilengkapi dengan dokumen berkenaan dengan piutang dagang yang dimaksud, factor berhak untuk menolak atau menerima piutang – piutang yang diajukan oleh client sesuai dengan pertimbangan factor sendiri.


Klausula penerimaan berisi tentang penerimaan sesuai tidakan (yaitu tanda tangan offering letter dan memenuhi syarat dan kondisi yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian), penerimaan sesuai visual display (yaitu segala sesuatu yang menjadi beban rekan sekontrak yang dinyatakan dalam perjanjian yang ditandatangani antara para pihak), dan penerimaan setelah kejadian (berisi syarat – syarat yang menjadi beban dan muncul setelah terjadinya suatu keadaan). Klausula penerimaan yang ada dalam perjanjian factoring antara lain, bahwa dalam setiap penawaran yang diajukan, client mengikat diri untuk memenuhi persyaratan serta ketentuan : a) Seluruh data, pernyataan dan semua dokumen adalah lengkap dan sah b) Setiap piutang yang dimaksud dalam perjanjian adalah piutang yang timbul dari transaksi jual beli dan bebas dari segala tuntutan hukum, tuntutan kerusakan, tuntutan komisi/jasa yang timbul dari siapapun juga. c) Perjanjian jual beli antara client dengan konsumen harus memuat perincian tentang keadaan, jumlah serta mutu barang atau jasa yang diperjualbelikan. d) Setiap asli faktur yang berisi syarat dan ketentuan penjualan wajib disahkan dengan pemberitahuan pengalihan. e) Factor berhak menolak atau menerima piutang – piutang yang diajukan client sesuai dengan pertimbangan factor sendiri. 5) Klausul Betekening dan Jaminan Client atas Piutang Dagang Kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (betekening) secara tertulis adalah wajib bagi client maupun factor, khususnya untuk memberi pengetahuan kepada konsumen bahwa waktu pembayaran akan menyerahkan prestasinya kepada factor, misalnya client mengikatkan diri untuk melaksanakan endorsement (pengesahan) atas asli serta copy setiap faktur/ invoice berkenaan dengan pengalihan piutang ini, dengan pemberitahuan sebagai berikut “tagihan atas invoice ini telah dialihkan dan harus


dibayar pada waktunya ke rek. Nomor………………………………………...….pada bank……………….selaku factor……………… dalam perjanjian anjak piutang. Hanya dengan tanda bukti penerimaan pembayaran (kuitansi yang diterbitkan oleh factor dan yang dianggap sebagai bukti sah pembayaran invoice ini………………………… Selain klausula pemberitahuan, pada kelompok ini juga terdapat klausula jaminan client atas piutang dagang, dimana kewajiban untuk menjamin setiap kualitas piutang dagang merupakan kewajiban hukum. Klausula yang termasuk adalah, bahwa client telah memberitahukan kepada factor semua fakta yang patut diketahui factor dimana akan mempengaruhi factor dalam membuat keputusan dalam mengambil keputusan dan syarat dalam perjanjian ini…………………, bahwa client bersedia untuk memberikan jaminan tambahan dalam bentuk apapun sebagaimana diminta factor atau client mengikatkan diri dan menjamin factor bahwa piutang dagang yang dialihkan adalah piutang dagang yang timbul dan memenuhi persyaratan : a) Akan dibayar tepat waktu oleh konsumen. b) Konsumen mampu membayar hutangnya setiap saat. c) Konsumen tidak akan menerbitkan dan/atau menarik cek atau surat berharga lain yang tidak ada dananya, tidak sah, cacat hukum atau kadaluwarsa. d) Konsumen tidak dalam keadaan pailit. e) Konsumen tidak dalam keadaan dibawah pengampuan. f) Konsumen tidak akan melakukan tindakan atau hal-hal yang tidak dapat disetujui factor. g) Konsumen tidak dalam keadaan terlibat suatu perkara yang menyebabkan seluruh atau sebagian harta bendanya (dapat) dibebani dengan sitaan oleh pihak manapun juga. h) Konsumen tidak akan menghentikan atau mengacam untuk menghentikan usahanya dengan alasan apapun juga.


6) Klausul Janji Janji Client (Convenant) Klausula janji client penting untuk meningkatkan kualitas piutang yang dialihkan, sehingga diharapkan piutang pada waktu jatuh tempo pembayaran dapat diuangkan dan melunasi transaksi anjak piutang (factoring) yang telah dibuka. Kondisi dalam klausula ini harus terealisasi telah terpenuhi sebelum transaksi dilakukan. Klausula ini berisi tentang segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung, dimana apabila ditinjau dari Hukum Perdata termasuk dalam kategori perjanjian positif. Artinya perjanjian yang jika ditinjau dari segi isi yang harus dilaksanakan merupakan tindakan positif. Ditinjau dari hukum kontrak, klausula ini masih diperkenankan sepanjang tidak berlebihan dan tidak memuat clausula exenurasi (pengalihan tanggung jawab). Klausula ini lebih menekankan pada kewajiban dari para pihak, sesuai dengan jenis perjanjian yang dibuatnya. Prinsip dasarnya dalam sebuah perjanjian terkandung asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) yaitu semua pihak bebas membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Namun kebebasan tersebut masih harus tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 1320 dan Pasal 1329 KUHPerdata yang merupakan rambu-rambu yang harus ditaati dalam membuat perjanjian. Sehingga kebebasan yang timbul adalah kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Dengan kata lain klausula tersebut merupakan salah satu bentuk pentaatan terhadap asas perjanjian yaitu perjanjian yang sah adalah undang- undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata). Dengan istilah secara sah pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus


memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undangundang bagi para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum, dimana jika dilihat dari isi/ substansi akad dalam perjanjian anjak piutang (factoring) tampaknya kesepakatan telah terjadi dan setiap orang harus menjunjung tinggi perjanjian yang telah disepakati. Disamping segala sesuatu yang harus dilakukan selama perjanjian berlangsung. Janji client juga berisi segala sesuatu yang dilarang dilakukan selama perjanjian. Apabila ditinjau dari segi hukum perdata termasuk dalam perjanjian negatif (negatieve handeling). Ketentuan ini adalah wajar baik dalam hukum kontrak maupun hukum perdata bahwa para pihak tidak diperkenankan melakukan sesuatu tanpa persetujuan atau kesepakatan dari kedua belah pihak. Klausula ini merupakan penegakan terhadap asas kepastian hukum, dimana perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat dari suatu perjanjian sebagai undang-undang. Juga mengandung asas kepercayaan, seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari dan tidak akan melakukan diluar apa yang diperjanjikan. Klausula janji client antara lain adalah, client menjamin bahwa : a) Faktor adalah satu-satunya pihak yang ditunjuk serta memperoleh hak untuk membeli utang piutang yang dimiliki oleh client saat ini dan atau dari waktu ke


b)

c)

d)

e)

waktu yang akan ada kemudian serta client mengikat diri untuk tidak menjual, mengalihkan atau menunjuk pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari factor. Berkaitan dengan pengalihan utang piutang kepada factor, maka client yang mengikatkan diri akan memberitahukan kepada konsumen perihal pengalihan tersebut. Dalam hal factor memberi pengecualian kepada client maupun konsumen, maka pengecualian tersebut hanya berlaku secara khusus dan tidak terus menerus. Segala tuntutan yang timbul dari pihak konsumen, menjadi beban tanggung jawab serta resiko client sendiri dan oleh karena itu dengan ini client menyatakan melepaskan factor dari segala tuntutan dimaksud. Factor berhak mendebet rekening client untuk jumlah sesuai dengan perhitungan factor, yaitu baik jumlah pokok bunga serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian ini termasuk segala kewajiban client sebagai penjamin/penanggung dari seluruh kewajiban konsumen atau dari client sendiri. Client dalam hal ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan/ atau dibatalkan mengenai berakhirnya kuasa sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1913 KUHP.

Client juga memberikan janji berkenaan dengan kuasa seperti client dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada factor untuk membuat dan melaksanakan pengalihan piutang/tagihan dan menandatangani perjanjian-perjanjian, akta-akta dan dokumen untuk dan atas nama client. Client dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk menerima menyetujui serta mengakui segala sesuatu tindakan yang telah dilakukan oleh factor berdasarkan kuasa yang diberikannya kepada factor sebagai sah adanya. Kuasa yang diberikan berdasarkan perjanjian ini sebagaimana diuraikan diatas, tidak dapat dicabut kembali dan atau dibatalkan dengan alasan apapun juga, dan tidak akan berkahir karena sebab apapun juga termasuk sebabsebab yang dimuat dalam Pasal 1813 KUHPerdata, sampai seluruh piutang/tagihan yang dialihkan oleh client kepada factor lunas.


Adapun pembatasan bagi client yang tercantum dalam perjanjian adalah : (1) Melakukan sesuatu perbuatan atau sikap yang dapat mengurangi hak factor atas piutang yang telah dibeli. (2) Melakukan perbuatan yang menyebabkan berkurangnya nilai barang milik client. (3) Tidak mengadakan peleburan, penggabungan atau pengambilalihan badan hukum perusahaan lain. (4) Memperluas atau mempersempit usaha client. (5) Mengalihkan asset client. (6) Menimbulkan hutang baru, kecuali hutang yang berkenaan dengan transaksi sehari – hari client. (7) Memohon likuidasi atau memperkecil modal. (8) Membebani asset client untuk kepentingan perjanjian. (9) Mengadakan perjanjian mengenai asset client dengan pihak III secara merugikan factor selaku pihak yang berpiutang. (10) Mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran tanpa persetujuan factor. 3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Ditinjau Dari UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Selanjutnya jika berbicara menyangkut hak dan kewajiban para pihak didalam transaksi perdagangan pembiayaan anjak piutang, maka tidak akan dapat memalingkan pandangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, karena didalam ketentuan peraturan perundangan-undang tersebut dinyatakan jelas apa yang menjadi hak konsumen atau customer maupun pelaku usaha dalam hal ini dikatakan sebagai factor selaku penyedia jasa pembiaayaan anjak piutang maupun juga client selaku penjual piutang atas hutang customer. Lebih lanjut kita akan melakukan bedah pasal UU No. 8 Tahun 1999.


Beberapa pasal terkait dapat dilihat baik di Pasal 4, Pasal 5, pasal 6, pasal 7, UU No. 8 Tahun 1999 dengan bunyi pasal per pasal sebagai berikut. Pasal 4 hak konsumen adalah : (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa. (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 kewajiban konsumen adalah : (a)

(b) (c) (d)

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 hak pelaku usaha adalah : (a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. (b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.


(c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. (d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7 kewajiban pelaku usaha : (a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. (b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. (c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. (d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. (e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan. (f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. (g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari penjabaran materi pasal – pasal UU No. 8 Tahun 1999 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa “kata” konsumen sendiri dapat bermakna ganda baik bermakna client maupun customer. Hal ini dapat dilihat secara seksama pada ketentuan pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen huruf UU No. 8 Tahun 1999 huruf (a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan huruf (b) Hak untuk memilih barang


dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kata “mengkonsumsi” jasa serta “mendapatkan” jasa, tentu saja merupakan tindakan yang dilakukan oleh client selaku pihak yang menggunakan serta mendapatkan jasa pembiayaan anjak piutang (factoring) dari pihak factor. Client

dalam hal ini merupakan konsumen dari

perusahaan anjak piutang (factor) yang tentu saja memiliki hak yang oleh undang undang dilindungi secara penuh diantaranya tentu saja merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan jasa pembiayaan anjak piutang. Artinya client dalam hal ini wajib diperlakukan dengan sangat baik dengan penuh pelayanan maksimal serta professional sehingga pihak client merasa sangat nyaman dalam melakukan jasa perdagangan dengan factor. Dan client tentunya juga berhak untuk memilih bentuk jasa anjak piutang seperti apa yang client inginkan dan factor tawarkan. Selanjutnya pada huruf (c) dikatakan “hak untuk informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” yang tentu saja merupakan hak client atas jasa pembiayaan anjak piutang yang factor tawarkan. Client memiliki hak yang seluas-luasnya atas informasi yang terperinci,jelas dan jujur atas jasa yang dia dapatkan, dan factor tentunya wajib menyediakan serta mempersiapkan informasi menyangkut jasa pembiayaan anjak piutang yang ditawarkan kepada client. Serta mampu menjawab secara jujur pula atas seluk beluk materi jasa factoring yang ditanyakan oleh pihak client.


Customer sendiri sesungguhnya merupakan “konsumen” ataupun debitur dari sisi pihak client, yakni pihak yang memiliki sejumlah hutang kepada client. Oleh sebab itu maka dalam hal ini client bertindak sebagai “pelaku usaha”. Didalam salah satu konsep yang ditawarkan anjak piutang, terdapat salah satu jenis anjak piutang yang disebut disclosed factoring/notification factoring yang mewajibkan pihak client untuk memberitahukan perihal adanya peralihan hak atas piutang kepada pihak ketiga (factor) yang kemudian diperkuat dengan melakukan cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yaitu penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan baik dengan cara pemberitahuan maupun secara tertulis diakui atau disetujui oleh customer selaku debitur. Berdasarkan jenis anjak piutang ini maka tentu saja customer memiliki hak yang harus diberikan oleh pihak client yakni berupa pemberitahuan secara jelas dan terperinci menyangkut adanya perubahan “kreditur” dalam hal ini dari client beralih kepada factor. Factor dalam kaitannya menyangkut adanya perjanjian pembiayaan jasa anjak piutang dengan client memiliki kedudukan sebagai “pelaku usaha”. Pelaku usaha yang berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberikan tanggung jawab yang cukup besar yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara benar dan jujur kepada pihak pengguna jasa factoring yakni client maupun customer selaku debitur/pihak yang berhutang. Namun begitu factor


tentunya memiliki beberapa hak terhadap para debiturnya baik client maupun customer diantaranya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 huruf (a) dan (b) yakni “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”, serta juga mendapatkan pembayaran atas seluruh hutangnya customer/debitur.


BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG DALAM PEMBIAYAAN ANJAK PIUTANG

Recommend Documents