BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1 Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut PSAK no. 1 ayat 2 (2009) : Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik. Selain itu, catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian penting dari setiap pelaporan keuangan. Beberapa informasi keuangan hanya dapat atau lebih baik disajikan melalui pelaporan keuangan, bukan melalui laporan keuangan formal. Contohnya meliputi surat presiden direktur atau skedul tambahan dalam laporan tahunan korporasi, laporan yang dikeluarkan kepada badan-badan pemerintah, siaran berita, prakiraan manajemen, dan deskripsi mengenai dampak sosial atau
lingkungan perusahaan. Informasi semacam itu mungkin wajib dikeluarkan karena adanya keputusan pemerintah, peraturan, atau hukum tak tertulis, ataupun manajemen dengan sukarela ingin mengungkapkannya. 2.1.1 Peran dan Tujuan Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai berikut : a. Merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai yang akan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. b. Untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. c. Merupakan media untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. d. Merupakan laporan pertanggungjawaban pengurus dan manajemen mengenai kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya organisasi yang diamanatkan. Tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan umum menurut PSAK no. 1 ayat 5 (2009) adalah : Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi : (a) aset; (b) kewajiban; (c) ekuitas; (d) pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian; dan (e) arus kas. Maka dari itu laporan keuangan sangat bermanfaat sebagai penyedia informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan didalamnya. Akhirnya, tujuan berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis, yaitu, arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini dikenal juga sebagai kegunaan keputusan (decision usefullness). 2.1.2 Karakteristik Kriteria terpenting yang digunakan untuk menilai pilihan akuntansi adalah manfaat dari keputusan; yaitu, menyediakan informasi yang paling bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Agar informasi menjadi bermanfaat, harus ada kaitan antara para pengambil keputusan dengan keputusan yang mereka buat. Kaitan ini yaitu kemampuan memahami (understandability), adalah kualitas informasi yang memungkinkan pemakai merasakan signifikansi dari informasi tersebut. Relevansi dan reliabilitas merupakan dua kualitas primer, sementara komparabilitas dan konsistensi merupakan dua kualitas sekunder yang membuat informasi akuntansi bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Relevansi. Informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Kandungan relevansi antara lain :
Nilai prediktif. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nilai umpan balik. Informasi yang dapat membantu pemakai mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu. Ketepatan waktu. Informasi harus tersedia kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Reliabilitas. Reliabilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. Informasi dianggap handal jika : Daya uji. Informasi keuangan dapat diverifikasi yang ditunjukkan ketika pengukur-pengukur
independen,
dengan
menggunakan
metode
pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa. Ketepatan penyajian, berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. Netralitas, berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Jadi informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias. Komparabilitas. Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas
jika telah
diukur
dilaporkan
dengan
cara yang
sama.
Komparabilitas memungkinkan pemakai mengindentifikasi persamaan dan perbedaaan riil dalam peristiwa ekonomi antarperusahaan. Konsistensi. Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka entitas tersebut dianggap konsisten dalam mengunakan standar akuntansi. Itu tidak berarti perusahaan tidak boleh beralih dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Perusahaan dapat berganti metode, tetapi perusahaan harus dapat menunjukkan bahwa metode yang baru lebih baik dari metode yang sebelumnya. Kemudian sifat dan pengaruh perubahan akuntansi, serta alasannya, harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya perubahan. 2.1.3 Asumsi-asumsi Dasar Empat asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi keuangan adalah : 1. Entitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dapat di identifikasikan dengan unit pertanggungjawaban tertentu. 2. Kelangsungan hidup. Berarti perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. 3. Unit moneter. Mengandung arti bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisis akuntansi.
4. Periodisitas. Aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. Periode ini bervariasi, tetapi yang paling umum adalah secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. 2.1.4 Prinsip-prinsip Dasar Prinsip akuntansi adalah aturan-aturan umum yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan teknik-teknik akuntansi yang akan digunakan dalam memperlakukan suatu transaksi yang terjadi. Empat prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi adalah : 1. Biaya historis. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) mewajibkan sebagian aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga beli atau harga akuisisi. 2. Pengakuan pendapatan. Sangat penting untuk menentukan kapankah pendapatan diakui, pendapatan umumnya diakui jika : (1) telah direalisasi atau dapat direalisasi dan (2) telah dihasilkan. 3. Penandingan. Beban diakui pada saat pekerjaan (jasa) atau produk memberi kontribusi aktual terhadap pendapatan. 4. Pengungkapan penuh. Perusahaan mengikuti praktek umum dengan menyediakan
informasi
yang
memadai
dan
mempengaruhi penilaian serta keputusan pemakai.
signifikan
untuk
2.1.5 Kendala Pelaporan Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan merupakan keadaaan yang menyebabkan kondisi ideal untuk menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan dapat diandalkan tidak dapat dicapai. Keadaan-keadaaan yang bisa menjadi kendala dimaksud dapat berupa hal-hal berikut : a. Pertimbangan manfaat dan biaya Setiap
upaya
untuk
menghasilkan
informasi
seharusnya
selalu
memperhitungkan manfaat yang akan diperoleh dan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkannya. Manfaat yang diperoleh seharusnya melebihi biaya yang dikeluarkan. b. Materialitas Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannya informasi tersebut dapat mempengaruhi penggunaan laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk menentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsur tersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadi faktor penentu. c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif Tarik ulur antara berbagai karakteristik kualitatif di atas tidak jarang menimbulkan masalah dalam menghasilkan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, pengguna harus memepertimbangkan keseimbangan antara berbagai karakteristik kualitatif secara tepat terutama antara relevansi dan keandalan informasi. Ukuran yang bisa digunakan adalah
apa sebenarnya tujuan yang dikehendaki oleh pengguna dari informasi yang dihasilkan. Hal ini tentunya tidak bisa terlepas dari pertimbangan profesional. (Sumber : Pedoman Akuntansi PKBL Kementerian BUMN,2007) 2.2 Pengertian PKBL PT Perkebunan Nusantara VIII adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang pengelolaan perkebunan di wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten, disamping itu mempunyai kewajiban untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat melalui penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program kemitraan adalah program pemberian pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan Koperasi yang sudah berjalan dengan azas pemerataan pembangunan ekonomi kepada usaha kecil yang berada di lingkungan unit kerja PT Perkebunan Nusantara VIII yang mempunyai potensi padat karya dan prospek untuk berkembang sehingga kemudian hari menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Program Bina Lingkungan adalah program bantuan dalam rangka pemberdayaan kondisi sosial masyarakat yang berada di lingkungan unit kerja PT Perkebunan Nusantara VIII yang terbagi dalam berbagai sektor bantuan, mengingat luas wilayah dan sumber dana yang terbatas, bantuan didasarkan
kepada skala prioritas kondisi sosial lingkungan masyarakat yang ada sehingga diharapkan manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. 2.2.1 Landasan Hukum Pelaksanaan program kemitraan dengan usaha kecil dan bina lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan bina lingkungan, sedangkan pelaksanaan operasional berdasarkan surat keputusan Direksi No.SK/D.I/252/III/2009 tanggal 31 Maret 2009, tentang penyempurnaan struktur organisasi Urusan PKBL yang semula dibawah Bagian Pengembangan Usaha yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama menjadi dibawah Bagian Akuntansi yang bertanggungjawab kepada Direktur Keuangan. 2.2.2 Sumber Dana Berdasarkan surat peraturan Kementerian BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, sumber dana program kemitraan dengan usaha kecil dan program bina lingkungan sebagai berikut : Program Kemitraan : dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2%, hasil jasa administrasi dan hasil bunga bank dikurangi beban operasional. Program Bina Lingkungan : dari penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% dan hasil bunga bank setelah dikurangi beban operasional.
2.2.3 Laporan Keuangan PKBL PT Perkebunan Nusantara VIII sebagai pelaksana kegiatan PKBL wajib melaporkan kinerja keuangan PKBL secara periodik, laporan keuangan PKBL disusun terpisah dari laporan keuangan perusahaan biasa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 pasal 21 perihal penyusunan dan pengesahan laporan PKBL. 2.2.3.1 Tujuan penyusunan Tujuan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit PKBL menurut Pedoman Akuntansi PKBL Kementerian BUMN adalah sebagai berikut : 1. Sebagai alat evaluasi kinerja, terutama kinerja keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti Usaha Kecil, pemerintah, dan lain-lain. 2. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomis yang dimiliki Unit PKBL, kewajiban dan aktiva bersih Unit PKBL, dan mengetahui transaksi atau kejadian yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan aktiva bersih Unit PKBL, dalam suatu periode. 3. Sebagai bahan pertimbangan/analisis bagi manajemen guna mengambil suatu kebijakan/keputusan yang lebih baik dan menguntungkan. 4. Sebagai alat pertanggungjawaban keuangan manajemen. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka laporan keuangan harus mampu menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, aktiva bersih, pendapatan
dan beban serta arus kas suatu Unit PKBL. Selain itu, setiap Unit PKBL mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Unit PKBL dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Unit PKBL Membantu para pengguna (khususnya pengelola) untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap Unit PKBL. 2.2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Unit PKBL terdiri dari : 1. Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan mencakup Unit PKBL secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Informasi yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan adalah mengenai Aktiva, Kewajiban, dan Aktiva Bersih Unit PKBL pada saat tertentu. Laporan Posisi Keuangan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan Posisi Keuangan minimal mencakup pos-pos berikut : Kas dan Setara Kas, Piutang, Investasi, Aktiva Tetap. Aktiva Lain-lain, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Aktiva Bersih. 2. Laporan Aktivitas Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Informasi yang disajikan dalam laporan ini adalah jumlah perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat, dan Aktiva Bersih terikat dalam suatu periode. 3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan laporan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan Arus Kas Unit PKBL disusun dengan hanya menggunakan metode langsung sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi PKBL.
Arus Kas yang disajikan sebagai aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan aktivitas utama Unit PKBL. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat. Termasuk dalam arus kas dari aktivitas operasi adalah penerimaan kas dan pelunasan piutang dalam rangka aktivitas Unit PKBL dan lain-lain. Arus Kas yang disajikan dalam aktivitas investasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan aktivitas penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus Kas yang disajikan sebagai aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan aktivitas yang berupa klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok atau kreditur. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan
dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain
yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, dan Laporan Arus Kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.2.3.3 Kebijakan Akuntansi Umum Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan Unit PKBL dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Manajemen Unit PKBL memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi agar Laporan Keuangan memenuhi ketentuan dalam PSAK dan peraturan perundangan yang terkait dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Dikarenakan PKBL belum diatur dalam PSAK, maka menurut Pedoman Akuntansi yang dibuat khusus oleh Kementerian BUMN untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan PKBL, manajemen Unit PKBL harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi : (a) Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. (b) Dapat diandalkan, dengan pengertian : (i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan Unit PKBL; (ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan; (iv) mencerminkan kehati-hatian; dan (v) mencakup semua hal yang material. Apabila belum terdapat pengaturan dalam PSAK, maka manajemen Unit PKBL menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalam melakukan pertimbangan tersebut manajemen Unit PKBL memperhatikan : (a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait; (b) Definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aktiva, kewajiban, penghasilan, dan beban yang ditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan; dan (c) Pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf (a) dan (b). Kebijakan-kebijakan akuntansi umum yang akan mendasari setiap proses pencatatan dan pelaporan kegiatan Unit PKBL menjadi penting untuk ditetapkan agar dapat memberikan jaminan konsistensi dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporannya. Kebijakan-kebijakan akuntansi dimaksud tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2.2.3.4 Format Laporan Keuangan PKBL Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai perbandingan perkembangan dan tingkat efisiensi Unit PKBL dari waktu ke waktu maka diperlukan format Laporan Keuangan standar yang menjadi acuan Unit PKBL dalam menyajikan Laporan Keuangan, yang mana Pedoman Akuntansi yang digunakan adalah pedoman akuntansi yang khusus dibuat oleh Kementerian BUMN. Format standar Laporan Keuangan Unit PKBL adalah sebagai berikut :
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT XXX LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 20XB dan 20XA (Dalam Satuan Rupiah) Catatan
20XB
20XA
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Aktiva Aktiva Lancar Kas dan Setara Kas Kas Bank Deposito Persediaan Piutang Piutang Penyisihan Laba Kpd BUMN Pembina Piutang Penyaluran Kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur Piutang Sewa Beli Syariah Alokasi Penyisihan Piutang Sewa Beli Syariah Piutang Pendapatan Bagi hasil Piutang Pinjaman Khusus Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Khusus
xxx (xxx)
xxx (xxx) xxx xxx
xxx (xxx)
xxx xxx xxx (xxx)
xxx Piutang Pinjaman Mitra Binaan Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan
xxx (xxx)
xxx xxx (xxx)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Piutang Lain-lain Investasi Beban Dibayar Dimuka Pembiayaan Bagi Hasil Pajak Dibayar Dimuka Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap Inventaris dan Peralatan xxx Akum. Penyusutan Inventaris dan Peralatan (xxx)
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx)
xxx Kendaraan Akum. Penyusutan Kendaraan
xxx (xxx)
xxx xxx (xxx)
xxx
xxx
Bangunan Akum. Penyusutan Bangunan
xxx (xxx)
Tanah Jumlah Aktiva Tetap Aktiva Lain-lain Kas/Bank Yang Dibatasi Penggunaannya Aktiva Tetap Tidak Berfungsi Dana Penjamin KUM-LTA Piutang Bermasalah Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah Jumlah Aktiva Lain-lain Jumlah Aktiva
xxx (xxx) xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx (xxx)
xxx (xxx) xxx xxx xxxx
xxx xxx xxxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
Kewajiban dan Aktiva Bersih Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Hutang Jangka Pendek Biaya Yang masih Harus Dibayar Hutang Pajak Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Kepada BUMN Pembina Lain Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Kelebihan Pembayaran Angsuran Angsuran Belum Teridentifikasi Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Hutang Sewa Guna Usaha Hutang Jangka Panjang Kepada BUMN Pembina Lain Hutang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban Aktiva Bersih Aktiva Bersih Tidak Terikat Aktiva Bersih Terikat Jumlah Aktiva Bersih Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT XXX LAPORAN AKTIVITAS Untuk Periode yang Berakhir Tgl 31 Desember 20XB dan 20XA (Dalam Satuan Rupiah) Catatan
20XB
20XA
Penerimaan, Pendapatan, dan Penyisihan Penerimaan Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina Penerimaan Pelimpahan Dana dari Unit PKBL Lain Penggantian Beban Operasional Sumbangan Jumlah Penerimaan
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan Penyaluran Bina Lingkungan Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain Jumlah Penyaluran
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
Beban dan Pengeluaran Beban Pembinaan Beban Upah Tenaga Harian Beban Administrasi dan Umum Beban Pemeliharaan
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
Pendapatan Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Sewa beli Syariah Pendapatan Bunga Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Penyisihan Alokasi Dana BUMN Peduli ABT-Berakhir Pemenuhan Program ABT-Berakhir Waktu Jumlah Penyisihan Jumlah Penerimaan, Pendapatan, dan Penyisihan (1) Penyaluran, Beban, dan Pengeluaran
Beban Sewa Beban Penyusutan Aktiva Tetap Beban Penyisihan Piutang Beban Pajak Beban dan Pengeluaran Lainnya Jumlah Beban dan Pengeluaran
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Jumlah Penyaluran, Beban, dan Pengeluaran (2)
xxxx
xxxx
Pos Luar Biasa Keuntungan (Kerugian) Penjualan/Penghapusan Aktiva Tetap Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa Jumlah Pos Luar Biasa (3)
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih (4) + (5) = (6)
xxxx
xxxx
Aktiva Bersih Pada Awal Periode (7)
xxxx
xxxx
Aktiva Bersih Pada Akhir Periode (6) + (7)
xxxx
xxxx
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat (1) (2) + (3) = (4) Penyisihan BUMN Peduli Aktiva Bersih Terikat Penyisihan BUMN Peduli Aktiva Bersih Terikat Terbebaskan Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih Terikat (5)
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT XXX LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang Berakhir Tgl 31 Desember 20XB dan 20XA (Dalam Satuan Rupiah) Catatan
20XB
20XA
Kas Diterima Dari Penerimaan Dana BUMN Pembina Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Pengembalian Pinjaman Khusus Penerimaan Pokok Sewa Beli Syariah Penggantian Beban Operasional Kelebihan Pembayaran Angsuran Angsuran Belum Teridentifikasi Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Pendapatan Sewa Beli Syariah Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Lain-lain Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Kas Dikeluarkan Untuk Penyaluran Pinjaman Kemitraan Penyaluran Pinjaman Khusus Dana Pembinaan Kemitraan Penyaluran Bina Lingkungan Pembayaran Dana Penjamin KUM-LTA Pembelian Persediaan Pembayaran Hutang jangka Pendek Pembayaran Beban Dibayar Dimuka Beban Pembinaan Beban Upah Tenaga Harian Beban Administrasi dan Umum Pembayaran Beban Pemeliharaan Pembayaran Beban Sewa Pembayaran Pajak Pembayaran Beban dan Pengeluaran Lainnya Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
Aliran Kas Dari Aktivitas Operasi
Kas Bersih yang Diterima dan Dikeluarkan Untuk Aktivitas Operasi (1) Aliran Kas dari Aktivitas Investasi Kas Diterima Dari :
Penerimaan Pokok Bagi Hasil Penjualan Aktiva Tetap Penerimaan Kembali Investasi Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Luar Biasa Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Kas Dikeluarkan Untuk Pembiayaan Bagi Hasil Pembelian Aktiva Tetap Penempatan Investasi Pembayaran Beban Luar Biasa Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxxx
xxxx
Kas Diterima Dari Pengembalian Pinjaman Jangka Panjang Pelimpahan Dana Dari unit PKBL Lain Aktiva Bersih Terikat Berakhir Pembatasannya Sumbangan Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
Kas Dikeluarkan untuk Program Penyisihan BUMN Peduli Penyaluran Program BUMN Peduli Pembayaran Hutang Jangka Panjang Pelimpahan ke Unit PKBL Lain Penyaluran Melalui BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur Subjumlah
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Kas Bersih Yang Diterima (Dikeluarkan) Untuk Aktivitas Pendanaan (3)
xxxx
xxxx
Kenaikan (Penurunan) Bersih Dalam Kas dan Setara Kas (1) + (2) + (3) = (4)
xxxx
xxxx
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode (5)
xxxx
xxxx
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode (4) + (5) = (6)
xxxx
xxxx
Kas Bersih Yang Diterima (Dikeluarkan) Untuk Aktivitas Investasi (2) Aliran Kas Dari Aktivitas Pendanaan
2.3 Konsep dan Pengertian Corporate Social Responsibility
Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.
Bila diperhatikan sekilas, memang PKBL terlihat sama seperti CSR, tetapi sesungguhnya PKBL dan CSR ini sangat berbeda sebagaimana yang tertulis dalam SK Menteri BUMN No. S-11/MBU/2010 poin 3 :
Untuk perusahaan yang bergerak dibidang Sumber Daya Alam yang diwajibkan melaksanakan CSR sesuai amanat UU PT Nomor 40/2008 pasal 79 tetap mempunyai kewajiban melaksanakan PKBL sesuai amanat UU nomor 19/2003 pasal 88 karena fokus dari PKBL adalah untuk pengembangan UKM sedangkan CSR untuk perbaikan lingkungan. PKBL hanya dilakukan oleh BUMN-BUMN dan telah dilakukan jauh sebelum munculnya CSR di Indonesia.
CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk jangka panjang. Implementasi CSR merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Adanya
CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan . Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan .
Saat ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti perusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan cacat produksi yang mengakibatkan ketidaknyamanan ataupun bahaya bagi konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah pada beberapa negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial semakin tegas, juga standar dan hukum seringkali dibuat hingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka, sebuah praktek yang dikenal sebagai "Investasi bertanggung jawab sosial" (socially responsible investing).
Banyak pendukung CSR yang memisahkan CSR dari sumbangan sosial dan "perbuatan baik" (atau kedermawanan seperti misalnya yang dilakukan oleh
Habitat for Humanity atau Ronald McDonald House), namun sesungguhnya sumbangan sosial merupakan bagian kecil saja dari CSR. Perusahaan di masa lampau seringkali mengeluarkan uang untuk proyek-proyek komunitas, pemberian beasiswa dan pendirian yayasan sosial. Mereka juga seringkali menganjurkan dan mendorong para pekerjanya untuk sukarelawan (volunteer) dalam mengambil bagian pada proyek komunitas sehingga menciptakan suatu itikad baik dimata komunitas tersebut yang secara langsung akan meningkatkan reputasi perusahaan serta memperkuat merek perusahaan. Dengan diterimanya konsep CSR, terutama triple bottom line (profit, people, planet), perusahaan mendapatkan kerangka baru dalam menempatkan berbagai kegiatan sosial di atas.
Kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR adalah bukan hanya sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) perusahaan, termasuk lingkungan hidup. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Dr. David C. Korten seorang penulis buku laris berjudul When Corporations Rule the World :
dunia bisnis, selama setengah abad terakhir, telah menjelma menjadi institusi paling berkuasa diatas planet ini. Institusi yang dominan di masyarakat manapun harus mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama .setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab tersebut. Sebuah definisi yang luas oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu suatu asosiasi global yang terdiri dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang "pembangunan berkelanjutan" (sustainable development) yang menyatakan bahwa:
" CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya." 2.3.1 Manfaat Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. CSR dapat memberi banyak keuntungan yaitu : a. Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mengimplementasikan program CSR menunjukan keuntungan yang nyata terhadap peningkatan nilai saham. b. Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar, karena sesungguhnya
substansi
keberadaan
CSR
adalah
dalam
rangka
memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri disebuah kawasan,
dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait. c. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari pembangunan citra perusahaan (corporate image building). A.B. Susanto (2007) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR. Pertama, mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi perusahaan. Kedua, CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Ketiga, keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan perusahaan. Keempat, CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu
memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholdersnya. Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. Kelima, meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSRnya sehingga memiliki reputasi yang baik. Keenam, insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Menurut Y. Wibisono sebagaimana dikemukakan
Ronny
Irawan
(2008),
perusahaan
memperoleh
beberapa
keuntungan karena menerapkan tanggungjawab sosialnya antara lain : untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan; layak mendapatkan ijin untuk beroperasi (social license to operate), mereduksi risiko bisnis perusahaan; melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju market; mereduksi biaya; memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan regulator; dan meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 2.3.2 Model atau Pola Corporate Social Responsibility Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menurut Priyanto Susiloadi (2008) adalah sebagai berikut : 1. CSR bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan bisa menugaskan
salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas divisi human resource development atau public relations. 2. CSR bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau group-nya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau group-nya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggung jawab ke CEO atau ke dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaanperusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.
