BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1
Badan Usaha Milik Negara
Pada Dasarnya, keberadaan BUMN di Indonesia memiliki keterikatan yang erat dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uatamanya ayat (2) dan (3). Ayat 2 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Sedangkan pada ayat (3) berbunti, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.” Penguasaan oleh Negara sebagaimana yang disampaikan oleh pasal 33 tersebut, bersifat penting agar kesejahteraan rakyat banyak terjamin dengan dapatnya rakyat memanfaatkan sumber-sumber kemakmuran rakyat yang berasal dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Guna menjalankan penguasaan tersebut, negara melalui pemerintah kemudian membentuk suatu badan usaha milik negara, yang semula dikenal sebutan perusahaan negara, yang bertugas melaksanakan penguasaan tersebut. 2.2
Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dam dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 2.3
Otoritas Jasa Keuangan
Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya kembali krisis pada tahun 1997-1998 yaitu membentuk lembaga pengawasan independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang BI tersebut sebenarnya sudah harus terbentuk pada tahun 2002, namun praktiknya Otoritas Jasa Keuangan ini baru terbentuk pada tahun 2011 melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. (Totok&Nuritomo:47)
7
8
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disingkat OJK menurut Totok dan Nuritomo (2015:47) yang dimaksud sebagai berikut: “OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada Undangundang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Dapat dikatakan bahwa OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pension dan asuransi. 2.4
Pengertian Bank
Dalam bahasa sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran. Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh Dahlan Siamat (2009:14) adalah sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (idle fund surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan.” Pengertian bank menurut Kasmir (2008:11), adalah: “Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.” Ada beberapa aktivitas dalam perbankan, aktivitas yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan (funding). Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas. Perbankan mempunyai banyak strategi untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dana di bank dan bank memberikan beberapa jenis
9
balas jasa diantaranya bunga, hadiah, pelayanan dan lain sebagainya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan bank maka semakin besar juga minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Oleh karena itu bank harus membuat masyarakat percaya untuk menyimpankan dananya di bank. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, bank akan menyalurkan kembali dana dari masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dalam bentuk pinjaman yang biasa disebut kredit (lending). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. (Kasmir:24)
Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Pengaruh bunga itu juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasional yang dikeluarkan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta Pengaruh lainnya. Dari pernyataan dapat dipahami bahwa menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending) merupakan kegiatan utama perbankan. (Kasmir:25) Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, jika suku bunga simpanan lebih besar daripada suku bunga kredit. 2.4.1
Jenis – jenis Bank
Kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akte pendirinya. 1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha Penyederhanaan jenis bank ini diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing tanpa harus direpotkan dengan perizinan tambahan.
10
a. Bank Umum Menurut Totok dan Nuritomo (2015:109) bank umum didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya mmeberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah: - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. - Memberikan kredit - Menerbitkan surat pengakuan utang - Membeli, menjual, atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. - Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer). - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya. - Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga. - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga - Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan pada suatu kontrak. - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah: - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. - Memberikan kredit
11
-
-
Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.
Adapun larangan-larangan kegiatan bagi BPR diantaranya: -
Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Melakukan penyertaan modal. Melakukan usaha perasuransian. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas.
Berdasarkan larangan-larangan diatas bahwa BPR mempunyai kegiatan lebih terbatas dibandingkan bank umum tetapi keduanya sama-sama tidak dapat melakukan kegiatan usaha perasuransian. 2. Jenis Bank Menurut Bentuk Badan Usaha Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai: a. b. c. d. e.
Susunan organisasi dan permodalan Permodalan Kepemilikan Keahlian dalam bidang perbankan Kelayakan rencana kerja
Badan hukum suatu bank umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas b. Koperasi
12
c. Perusahaan Daerah Badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa: a. b. c. d.
Perusahaan Daerah Koperasi Perseroan Terbatas Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
3. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti berikut: a. Bank Umum 1. Pendirian Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin usaha Direksi Bank Indonesia oleh: - Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia - Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Modal disetot untuk mendirikan bank diterapkan sekurangkurangnya senilai Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah). Modal disetor bagi bank yang berbadan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebgaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Sementara itu, modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud di atas setinggi-tingginya sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan perseratus) dari modal disetor bank. Pemberian izin kepada bank umum dilakukan dalam dua tahap. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan kemudian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. 2. Persetujuan prinsip Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi
13
-
-
Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan, dan dilampiri dengan: Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat: nama dan tempat kedudukan kegiatan usaha sebagai bank permodalan kepemilikan wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi Data kepemilikan berupa: Rencana susunan organisasi Rencana kinerja untuk tahun pertama Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia. Salah seorang calon pemilik untuk pendirian bank yang bersangkutan”,
dengan
mencantumkan
keterangan
bahwa
pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia. -
Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran modal tersebut.
Tidak berasal dari pinjaman atau fasiliitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia.
Tidak berasal dari untuk tujuan pencucian uang.
Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangkap
14
memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia wajib melakukan:
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antarbank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional.
Wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisarism dan direksi.
Persetujuan prinsip tersebut berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha. 3. Izin usaha Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan: - akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang - daftar susunan dewan komisaris dan direksi - susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia - bukti pelunasan modal disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama “Direksi Bank Indonesia. Salah seorang pemilik bank yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia - Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari
15
-
-
anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tersebut. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris Surat pernyataan tidak merangkap jabtan bagi anggota direksi Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain
Persetujuan atau penolakan atau permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan tersebut, Bank Indonesia wajib melakukan: -
Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Wawancara terhadap pemilik, anggota dewan komisaris, dan direksi, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.
Bank yang sudah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.
16
4. Kepemilikan Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan: - Penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah. - Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal pernyertaan, dan cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang: -
Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembayaran dalam bentuk apa pun dari bentuk dan/atau pihak lain di Indonesia. Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
Yang dapat menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang: -
Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
Perubahan komposisi kepemilikan yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penmabahan pemilik bank, wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan. 5. Dewan komisaris dan direksi Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut: - Persyaratan umum anggota dewan komisaris dan direksi: Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.
17
Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank. - Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. - Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang perbankan. - Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 1 (satu) bank lain. - Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris. b. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. 4. Jenis Bank Menurut Fungsi a. Bank Sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Contohnya: Bank Indonesia, Bank of China, Bank of England dan The Reserve Bank of India, b. Bank Umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dan penyaluran dana. Contohnya: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BCA, Bank Danamon, dan lain-lain. c. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito. Contohnya: Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank DKI, dan Bank Papua.
18
d. Bank Desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas umunya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah memajukan pembangunan desa. e. BPR, yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. 5. Jenis Bank Menurut Status Kepemilikan a. Bank Milik Negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah Undangundang tersendiri. Contohnya, BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin. b. Bank Milik Swasta Nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia. Contohnya: BCA, Bank Mega, Bank Permata dan lain-lain. c. Bank Swasta Asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Contohnya, Citibank, HSBC, Rabobank, dan Commonwealth. d. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang pendirinya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Contohnya, Bank Jatim, Bank Jabar, Bank DKI, dan lainlain. e. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya, Bank UOB Buana, ANZ Panin Bank, Bank OCBC NISP, dan Bank DSB Indonesia. 6. Jenis Bank Menurut Kegiatan Operasional a. Bank Devisa, yaitu bank yang mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri. Contohnya, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Mega, dan Bank Permata.
19
b. Bank Nondevisa, yaitu bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan transaksi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. 7. Jenis Bank Menurut Penciptaan Uang Giral a. Bank Primer, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan lagsung dengan kas. b. Bank Sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung.
8. Jenis Bank Menurut Sistem Organisasi a. Unit Banking System, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya hanya mempunyai satu kantor dan melayani masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Contohnya, BPR Konvensional ataupun BPR Syariah. b. Branch Banking System, yaitu bank yang kegiatan operasionalnya di beberapa wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, di mana sistem organisasi, keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. Contohnya, BCA, Bank Mandiri, dan BNI. c. Holding Company Bank (HCB), yaitu sebuah bank yang memiliki satu atau lebih bank. d. Multi-Holding Company Bank (MHCB), yaitu bank yang memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan dan nonperbankan. Contohnya, sekitar 1.000 bank berbentuk MHCB menguasai 70% total aset perbankan di Amerika Serikat. e. Correspondent Banking, yaitu hubungan sistem antarbank di mana terdapat suatu pengaturan informasi antarbank sehingga bank-bank kecil mempunyai deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. Bank jenis ini beroperasi di dalam suatu daerah, juga secara nasional maupun internasional. 9. Jenis Bank Menurut Letak Geografis a. Komunitas Bank Lokal, yaitu bank yang beroperasi secara terbatas di daerah (desa) tertentu. b. Bank Regional, yaitu bank yang beroperasi di pasar perkotaan (regional).
20
c. Bank Multinasional, yaitu bank yang lingkup operasinya sampai pada tingkat nasional ataupun internasional. 2.4.2
Kegiatan Bank
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Dilihat dari produk, bank umum mempunyai lebih banyak produk untuk ditawarkan kepada nasabah daripada bank perkreditan rakyat. Berikut kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia (Kasmir:39):
1. Kegiatan Bank Umum a. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk: 1. Simpanan Giro 2. Simpanan Tabungan 3. Simpanan Deposito b. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk: 1. Kredit Investasi 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Perdagangan c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (service) seperti: 1. Transfer (Kiriman Uang) 2. Inkaso (Collection) 3. Kliring (Clearing) 4. Jual beli surat-surat berharga 5. Menerima setoran: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah. 6. Melayani pembayaran-pembayaran gaji/pensiun/honorium, pembayaran dviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus. 2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat a. Menghimpun dana dalam bentuk: 1. Simpanan Tabungan 2. Simpanan Deposito
21
b. Menyalurkan dana dalam bentuk: 1. Kredit Investasi 2. Kredit Modal Kerja 3. Kredit Perdagangan c. Kegiatan yang dilarang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat: - Menerima Simpanan Giro - Mengikuti Kliring - Melakukan Kegiatan Valuta Asing - Melakukan Kegiatan Perasuransian 3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing Pada umumnya kegiatan bank campuran dan bank asing tidak jauh berbeda dengan bank umum tetapi bank campuran dan bank asing dikhusukan dalam bidang-bidang tertentu, yaitu: a. Dalam mencari dana bank campuran dan bank asing dilarang meneriman simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. b. Kredit yang diberikan yaitu: - Perdagangan Internasional - Bidang Industri dan Produksi - Penanaman Modal Asing/Campuran - Kredit yang tidak dapat dipengaruhi oleh bank swasta nasional. c. Untuk jasa-jasa lainnya, kegiatan bank campuran dan bank asing sama seperti kegatan bank umum. 2.4.3
Jenis – jenis Kantor Bank
Jenis – jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijakan kantor pusat bank tersebut. Selain itu juga besar kecilnya kegiatan bank ditinjau dari wilayah operasi bank tersebut. (Kasmir:45) Jenis – jenis kantor bank yang dimaksud adalah : 1. Kantor Pusat Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank mempunyai kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya tetapi mempunyai tugas untuk mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya.
22
2. Kantor Cabang Penuh Merupakan kantor yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. 3. Kantor Cabang Pembantu Kantor ini berada dibawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang pembantu tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. 4. Kantor Kas Merupakan kantor bank yang paling kecil dari jenis – jenis kantor bank yang kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan cabang penuh. Bahkan sekarang ini kantor kas yang dilayani dengan mobil dan sering disebut kas keliling. 2.5
Kredit
Kata kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, berasal dari bahasa Latin “Creditium” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Menurut Prof Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A dkk. (2005:3) pengertian kredit adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (Kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (Debitur) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.” Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 menyatakan: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara BKD dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya stelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
23
Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benarbenar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan akan kembali dengan waktu yang sudah ditentukan. Pemberian kredit tanpa dianalisis akan merugikan bank karena calon debitur dapat memberikan data-data fiktif sehingga ini merupakan salah satu penyebab kredit macet. Kesalahan analisis bukan satunya-satunya penyebab kemacetan kredit, bencana alam pun dapat mengakibatkan kemacetan kredit dikarenakan nasabah tidak dapat melunasi kreditnya. 2.5.1
Unsur-unsur Kredit
Menurut Kasmir (2002:94) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan, suatu keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya 2. Kesepakatan, harus adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kredit yaitu dalam bentuk perjanjian di atas hitam dan putih atau surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan notaries. 3. Jangka waktu, masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu itu bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan panjang. 4. Resiko, adanya jangka waktu dalam pengembalian kredit menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit. Semakin lama waktu pengembalian kredit maka akan semakin tinggi juga resiko yang ditanggung. Resiko ini biasanya ditanngung oleh bank baik resiko ynag disengaja atau tidak disengaja oleh nasabah. 5. Balas jas, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa dalam perbankan disebut bunga.
24
2.5.2
Tujuan dan Fungsi Kredit Tujuan utama pemberian suatu kredit, yaitu: 1. Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank. 2. Membantu usaha nasabah, membantu memberikan dana kepada nasabah baik yang membutuhkan dana untuk investasi atau modal kerja. Dengan dana tersebut sebitur akan mengembangkan usahanya. 3. Membantu pemerintah, menurut pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. 4. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar bertambah. 5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, kredit dapat membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara. 6. Meningkatkan kegairahan usaha, bagi penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan usaha karena mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya. 7. Meningkatkan pemerataan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga mengurangi adanya penggangguran. 8. Meningkatkan hubungan internasional, pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.
2.5.3
Jenis-jenis Kredit
Menurut Kasmir (2002:99) kredit yang diberikan oleh bank ada bermacammacam. Berikut jenis-jenis kredit dilihat dari berbagai segi. 1. Dari segi kegunaan a. Kredit Investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya, untuk membeli mesin, membangun pabrik, membeli kendaraan untuk kegiatan operasional pabrik. b. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, untuk membeli bahan
25
2.
3.
4.
5.
baku, membayar gaji pegawai atau biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik untuk menghasilkan barang. b. Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contoh, untuk pembelian rumah, kredit mobil pribadi, dan lain-lain. c. Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Dari segi waktu a. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. b. Kredit jangka menengah, kredit yang memiliki waktu pengembaliannya antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. c. Kredit jangka panjang, kredit yang memiliki waktu pengembaliannya paling lama, kredit ini memiliki jangka waktu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Dari segi jaminan a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. b. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit ini diberikan untuk melihat karakter, loyalitas, atau nama baik debitur. Dari segi sektor usaha a. Kredit pertanian, dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. b. Kredit pertenakan, dibiayai untuk sektor pertenakan. c. Kredit industri, dibiayai untuk industri kecil, menengah atau besar. d. Kredit pertambangan, dibiayai untuk jenis usaha tambang. e. Kredit pendidikan, diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan. f. Kredit profesi, diberikan kepada dosen, dokter atau pengacara. g. Kredit perumahan, untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
26
2.5.4
Jaminan Kredit
Jenis kredit ada yang disertakan jaminan dan ada juga tidak disertakan jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika terjadi kemacetan kredit bank tidak mendapat pergantian kredit dengan jumlah yang sama. Adapun jaminan yang dapat dijaminkan kredit oleh calon debitur yaitu jaminan benda berwujud: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, dan lain-lain. Jaminan benda tidak berwujud: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, wesel, promes, dan lain-lain. (Kasmir 2002:102) 2.5.5
Prinsip-prinsip Pemberian Kredit
Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilain kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Menurut Kasmir (2002:104) biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. berikut penjelasannya: 1. Character, suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. 2. Capacity, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemapuan bisnis juag diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuanketentuan pemerintah. 3. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca laporan laba rugi), dan juga sumber dari mana saja modal yang ada sekarang. 4. Collateral, jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan lebih baik jumlahnya melebihi jumlah kredit. 5. Condition dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masingmasing, serta prospek usaha dari sektor yang debitur jalankan.
27
Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu: 1. Personality, memilih nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya. 2. Party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3. Perpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 4. Prospect, untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunya prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. 5. Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. 6. Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. 2.5.6
Aspek-aspek Penilaian Kredit
Penilaian seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek aspek yang dinilai antara lain: 1. Aspek hukum, yang dinilai pada aspek ini adalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Kemudian diteliti juga keabsahannya seperti: Surat Izin Usaha Industri (S.I.U.I) bagi sektor industry, Surat Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta hal-hal yang dianggap penting lainnya. 2. Aspek pemasaran, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang.
28
3. Aspek keuangan, yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membantu membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. 4. Aspek operasi/teknis, membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. 5. Aspek manajemen, untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumberdaya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumberdaya manusianya. 6. Aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum. 7. Aspek andal, menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. 2.6 Prosedur Dalam Pemberian Kredit Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Mulyadi (2008:5), prosedur adalah sebagai berikut: “urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.” Dari pengertian diatas maka dapat dinyatakan bahwa pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Suatu prosedur harus dapat menggambarkan aliran dokumen dan pelaksanaan pekerjaan oleh masing-masing bagian yang terlibat, serta kegiatan persiapan dan control (Internal Check). Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Menurut Kamsir (2002:110) menyatakan: “Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.”
29
Secara umum, akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: 1. Pengajuan berkas-berkas. Calon debitur mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain: - Latar belakang perusahaan - Maksud dan tujuan - Besarnya kredit dan jangka waktu - Cara pemohon mengembalikan kredit - Jaminan kredit - Akte notaries - Tanda Daftar Perushaan (T.D.P) - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Laporan keuangan 3 bulan terakhir - Bukti diri dari pimpinan perusahaan - Fotocopy sertifikat jaminan 2. Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. 3. Wawancara I, penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkasberkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenaranya. 4. On the spot, kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 5. Wawancara II, kegiatan perbaika berkas, jika mungkin ada kekurangankekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 6. Keputusan kredit, menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup: jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. 7. Penandatanganan akad kredit, kelanjutan dari diputuskannya kredit maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian yang dianggap perlu.
30
8. Realisasi kredit, setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. 9. Penyaluran/penarikan dana, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus dan secara bertahap. 2.7
Kredit Usaha Mikro
Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, non Bank kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian usaha mikro untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan mudah bagi calon debitur. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) menyatakan: “Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.” Pemberian kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
