BAB II
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
A. Defenisi Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang sahamnya untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut. 23 Perseroan Terbatas, dulu disebut juga Naamloze Vennootschaap (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham–saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. 24 Perseroan Terbatas merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para
23
Gunawan .W & Ahmad .Y, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 1 24 Emperordeva, Perseroan Terbatas, http://emperordeva.wordpress.com/about/perseroan -terbatas/ diakses 24 September 2014.
17
18
pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefenisikan perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat kita kemukakan di sini: 26 1.
Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum.
2.
Didirikan berdasarkan perjanjian.
3.
Menjalankan usaha tertentu.
4.
Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham.
5.
Memenuhi persyaratan undang-undang.
B. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka untuk dapat disebut sebagai perseroan terbatas maka harus memenuhi unsur-unsur yaitu: 27
25
Emperordeva, ibid. Gunawan .W & Ahmad .Y, Opcit, hal. 7 27 Gunawan .W & Ahmad .Y, Ibid, hal. 7 - 13 26
19
1.
Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum
pribadi atau orang perorangan dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Sebagai badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam undang-undang, unsur-unsur tersebut adalah: 28 a. Organisasi yang teratur, yaitu badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, demikian pula dengan perseroan mempunyai anggaran dasar yang terdapat dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur. b. Harta kekayaan sendiri, yaitu perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Dan didapat dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. c. Mempunyai kepentingan sendiri, yaitu hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang 28
Freddy Harris & Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas : Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 14
20
dilindungi
hukum
dan
dapat
menuntut
serta
mempertahankan
kepentingannya terhadap pihak ketiga. d. Mempunyai tujuan sendiri, yaitu tujuan sendiri dari suatu perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut Ray Widjaja, ciri dan sifat yang membedakan perseroan terbatas dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut: 29 1) Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal. 2) Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham. 3) Pemegang saham: a) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (limited liability). b) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil. c) Tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan. 4) Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
29
Ibid, hal 15
21
5) Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas. 6) Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, status badan hukum diperoleh sejak akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menentukan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa KUHD menekankan pada asas publisitas sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas menekankan pada asas pengesahan. 30 2.
Perseroan Terbatas Didirikan Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas
menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUH Perdata. Sebagai perjanjian khusus yang “bernama, perjanjian pembentukan perseroan terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam UndangUndang Perseroan terbatas tersebut. 31 Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika: 32 a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 30
Gunawan .W & Ahmad .Y, Ibid, hal. 9 Ibid, hal. 11 32 Pasal 1320, Kitab Undang – undang Hukum Perdata 31
22
c. Suatu hal tertentu. d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut sebagai Akta Pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. 33 3.
Perseroan Harus Menjalankan Kegiatan Usaha Tertentu Melakukan kegiatan usaha tertentu artinya menjalankan perusahaan.
Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam pendirian perseroan sebagai suatu bentuk perjanjian wajib memiliki objek tertentu. Objek tersebut dicerminkan dalam bentuk pendirian perseroan dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang halal. Perseroan tidak dapat didirikan dan dijalankan jika ia tidak memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang jelas. 4.
Perseroan Harus Memiliki Modal Yang Terbagi Dalam Saham-Saham Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban
33
Gunawan .W & Ahmad .Y, Opcit, hal. 12
23
para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya serta untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Untuk itu maka pada saat perseroan didirikan, bahkan sebelum permohonan pengesahan akta pendirian perseroan ke Menteri Kehakiman, para pendiri telah harus menyetorkan sekurangkurangnya 50 % (lima puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan atau dikeluarkan perseroan yang diambil bagian oleh para pendiri. 34 5.
Memenuhi Persyaratan Undang-Undang Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan peraturan pelaksanaannya mulai dari pendiriannya, beroperasinya, dan berakhirnya. Hal ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut sistem tetutup (closed system).
C. Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Subjek hukum terbagi atas dua, yaitu orang pribadi dan badan hukum. Terhadap orang pribadi, ia dinyatakan sebagai subjek hukum (pengemban hak dan kewajiban) sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan terhadap badan hukum dinyatakan sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM), dan berakhir sebagaimana diatur oleh anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut. 35
34 35
Ibid, hal. 13 Freddy Harris & Teddy Anggoro, OpCit, hal. 19
24
Adapun tujuan dari pendirian perseroan terbatas, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun sedang berlaku, baik KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. 36 Di Indonesia, untuk mendirikan suatu perseroan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pendirian perseroan terbatas harus memenuhi syarat sebagai berikut: 37 1.
Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa sebagai badan hukum perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Kemudian perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta notaris, yang berarti bahwa perjanjian pendirian perseroan tersebut tidak dapat dibuat di bawah tangan, tetapi harus dibuat oleh pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta pendirian tersebut dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta tersebut sah bila ingin dibuat dalam bahasa lainnya, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pengesahan akta pendirian tersebut.
2.
Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai diakui eksistensinya sebagai subjek hukum sejak tanggal diterbitkan 36
Ibid Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkumpulan Korporasi dan Koperasi di Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1967, hal. 65 37
25
keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan keutuhan akan layanan cepat, saat ini pengesahan pendirian perseroan terbatas dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem admnistrasi badan hukum secara elektronik. 3.
Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Konsisten dengan konsep pendirian perseroan yang didasarkan oleh perjanjian, maka kepemilikan atas saham suatu perseroan tidak boleh dimonopoli oleh satu orang. Sehingga suatu perseroan yang hanya memiliki satu pemegang saham saja dalam waktu enam bulan setelah mendapatkan pengesahan badan hukum harus menjual sahamnya kepada orang lain atau menerbitkan saham baru ntuk dijual kepada orang lain. Dengan demikian, saham perseroan tersebut dimiliki lebih dari satu orang pemegang saham. Jika pemegang saham masih tetap satu orang setelah lewat waktu enam bulan, maka perikatan dan kerugian perseroan akan menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham. Setelah dibuatnya akta notaris yang memuat hal-hal sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka diajukan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum secara elektronik. 38 Adapun proses pendirian perseroan terbatas yakni sebagai berikut: 39
38
Freddy Harris & Teddy Anggoro, OpCit, hal. 21
26
1.
Tahap Pengajuan Nama Perseroan Terbatas Pengajuan nama perusahan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham. Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut: a. Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa. b. Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (KTP) para pendirinya dan para pengurus perusahaan. c. Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (KK) pimpinan atau pendiri perseroan terbatas. Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama perseroan terbatas, apakah nama perseroan terbatas tersebut sudah digunakan atau tidak, dimana pemakaian nama perseroan terbatas tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama perseroan terbatas yang sudah ada maka yang perlu disiapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama perseroan terbatas, usahakan nama perseroan terbatas mencerminkan kegiatan usaha tersebut. Disamping itu pendaftaran nama perseroan terbatas ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. 2.
Tahap Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pembuatan akta pendiria dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh
wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan 39
Pendirian Perseroan Terbatas, www.legal4ukm.com/pendirian-perseroan-terbatas-pt/, terakhir diakses tanggal 3 Oktober 2014
27
dari menteri Kemenkumham. Dalam akta pendirian harus memuat ketentuan sebagai berikut: a. Kedudukan perseroan terbatas, yang mana perseroan terbatas harus berada diwilayah Indonesia dengan menyebutkan nama kota dimana perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. b. Pendiri perseroan terbatas minimal 2 orang atau lebih. c. Menetapkan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya yang artinya berlaku seumur hidup. d. Menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas. e. Akta notaris yang berbahasa Indonesia. f. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. g. Modal dasar minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan modal disetor minimal 25% (dua puluh lima perseperatus) dari modal dasar. h. Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris, dan i. Pemegang saham harus warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali Perseroan Terbatas dengan Modal Asing (PT. PMA) 3.
Tahap Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai
dengan alamat kantor perseroan terbatas berada, yang mana sebagai bukti keterangan atas keberadaan alamat perusahaan (domisili gedung, jika digedung).
28
Persyaratan lain yang diperlukan adalah photocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan digedung perkantoran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) direktur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika perseroan terbatas tidak berada di gedung perkantoran. 4.
Tahap Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada kepala kantor Pelayanan
Pajak sesuai keberadaan domisili perseroan terbatas. Persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi direktur, photocopy KTP direktur (atau photocopy paspor bagi Warga Negara Asing, khusus PT. PMA), surat keterangan domisili perusahaan, dan akta pendirian perseroan terbatas. 5.
Tahap Pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Oleh Menteri Kemenkumham Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk
mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan (akta pendirian) sebagai badan hukum perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain: a. Bukti setor bank senilai modal disetor dalam akta pendirian. b. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pembayaran berita acara negara. c. Asli akta pendirian. d. Mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan ini berguna agar perseroan terbatas dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap
29
perusahaan patut membuat surat izin, selama kegiatan usaha yang dijalankan termasuk dalam Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI) sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran Surat Izin Usaha Perdagangan diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perseroan terbatas. Adapun klasifikasi dari Surat Izin Usaha Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut : 40 a. Surat Izin Usaha Perdagangan kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah, wajib dimiliki perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
40
Pendirian Perseroan Terbatas, www.legal4ukm.com/pendirian-perseroan-terbatas-pt/, terakhir diakses tanggal 5 Mei 2015
30
c. Surat Izin Usaha Perdagangan besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 6.
Mengajukan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Permohonan
pendaftaran
diajukan
kepada
Kepala
Suku
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan/badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan. 7.
Tahap Berita Acara Negara Republik Indonesia Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dari perusahaan yang telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia, maka perseroan terbatas telah sempurna statusnya sebagai badan hukum. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak–pihak dalam anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus. Anggaran dasar perseroan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 41 Dalam Anggaran dasar perseroan terdapat hal–hal yang wajib dimuat
41
Gunawan .W & Ahmad .Y, Op Cit, hal. 29.
31
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas meliputi: 1) Nama dan tempat kedudukan perseroan. 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Jangka waktu berdirinya perseroan. 4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. 5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. 6) Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris. 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. 8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota direksi dan komisaris. 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. 10) Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang. Hal-hal yang disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas bersifat imperatif, artinya paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan. Dengan kata lain Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan hal-hal yang minimal yang mesti masuk dalam anggaran dasar perseroan terbatas, selebihnya dapat ditambah sendiri.
