BAB I SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL. 1. Apa alasan Fakultas Hukum mempelajari Hukum Laut Internasional?

BAB I SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1.

Apa alasan Fakultas Hukum mempelajari Hukum Laut Internasional? Alasan Fakultas Hukum mempelajari Hukum Laut Internasional adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan Indonesia yang telah memperjuangkan konsepsi negara kepulauan sampai diterima oleh dunia internasional.

2.

Berikan definisi Hukum Laut Internasional! Hukum Laut Internasional adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara atas laut, baik laut dibawah yurisdiksi nasional negara pantai maupun laut lepas (high seas) yang sifatnya bebas (open seas) yang menjadi milik masyarakat internasional atau masyarakat bangsa-bangsa.

3.

Jelaskan sejarah Hukum Laut Internasional pada zaman Romawi! Pada masa Imperium Roma seluruh Lautan Tengah berada di bawah kekuasaannya. Sebagai suatu imperium yang menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak lain yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Roma atau Lautan Tengah. Keadaan akan lain bila pada saat itu ada kerajaan-kerajaan lain yang dapat mengimbangi kekuatan Romawi. Tujuan dari penguasaan Romawi atas laut itu adalah untuk membebaskannya dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut. Ini yang sangat penting bagi berkembangnya perdagangan dan kesejahteraan hidup orang-orang yang hidup di daerah yang berada di bawah kekuasaan Roma.

1

4.

Apakah yang dimaksud dengan “res communis omnium”? Asas ini lahir pada zaman Romawi Tengah. Asas res communis omnium (common heritage mankind) artinya adalah hak bersama (seluruh) manusia untuk menggunakan laut yang mula-mula berarti hak semua orang untuk melayari laut bebas dari gangguan perampok (bajak laut). Laut itu adalah milik umat manusia, karenanya tidak bisa dikuasai oleh satu negara saja. Karenanya Bangsa Romawi menjaganya agar laut-laut itu menjadi aman. Dengan bertambahnya penggunaanpenggunaan laut ( uses of the sea) lain disamping pelayaran, seperti perikanan, menjadi dasar pula dari kebebasan menangkap ikan.

5.

Jelaskan suatu pemikiran yang menganggap laut sebagai suatu “res nullius”! Istilah ini lahir pada masa Romawi Timur dalam bidang Hukum Perdata. Asas ini menyatakan bahwa laut itu bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya, suatu paham yang didasarkan atas konsepsi occupatio dalam hukum perdata Romawi. Walaupun asas ini dapat memberikan kepastian, namun karena didasarkan atas penggunaan kekuatan fisik, asas ini tidak memberikan penyelesaian yang berlangsung lama, bahkan menjadi sumber persengketaan.

6.

Jelaskan sejarah Hukum Laut Internasional pada masa Abad Pertengahan! Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma disekitar tepi Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan masing-masing. Adanya klaim-klaim dari negaranegara pantai untuk keperluan-keperluan masing-masing menimbulkan suatu keadaan dimana laut tidak lagi menjadi suatu daerah milik bersama. Tindakantindakan sepihak negara-negara pantai Laut Tengah untuk menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya ini secara eksklusif menjadi haknya,

2

setidaknya untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan utnuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak demikian serta batasnya dalam hukum. 7.

Jelaskan 3 negara kecil setelah runtuhnya Imperium Romawi yang mengklaim kekuasaan laut yang berbatasan dengan pantainya! Venetia mengklaim sebagian besar dari Laut Adriatik, tuntutan mereka diakui oleh Paus Alexander III dalam tahun 1177. Berdasarkan kekuasaannya atas laut Adriatik ini, Venetia memungut bea terhadap setiap kapal yang berlayar di sana. Genoa mengklaim kekuasaan atas Laut Liguria dan sekitarnya dan melakukan tindakantindakan untuk melaksanakannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pisa yang mengklaim dan melakukan tindakan-tindakan penguasaan atas laut Thyrrhenia.

8.

Sebutkan tujuan masing-masing negara mengklaim kekuasaannya atas laut yang berbatasan dengan pantainya! Tujuannya adalah untuk karantina (perlindungan kesehatan), terutama terhadap penyakit pes; bea cukai (pencegahan penyelundupan); pertahanan dan netralitas.

9.

Apakah yang dimaksudkan dengan negara pantai serta contohnya? Negara pantai adalah negara-negara yang terletak di pesisir pantai atau disebut juga dengan Coastal State atau Coastal Country. Contohnya Spanyol, Portugis, Amerika Serikat.

10. Apakah yang dimaksud dengan negara terkurung serta contohnya? Negara terkurung adalah negara yang tidak mempunyai pantai atau disebut juga dengan istilah Land Locked State. Contohnya Afghanistan, Austria, dll.

3

11. Sebutkan jenis-jenis negara pantai dan contohnya! Negara pantai terbagi dua, yaitu negara pantai bagian Continen, contohnya Spanyol, Amerika, India, dll. Sedangkan yang kedua adalah negara pantai bagian kepulauan, seperti Indonesia dan Philippine. 12. Sebutkan contoh negara yang mempunyai pulau tetapi tidak disebut sebagai negara kepulauan! Negara yang mempunyai pulau tetapi tidak disebut negara kepulauan adalah Fiji, Jepang, Inggris, dll. 13. Apakah yang dimaksud dengan “Geographically Disadvantaged State”? Geographically disadvantaged state adalah negara-negara yang kurang beruntung secara geografis, karena luas laut yang sudah diberikan, seperti Zona Ekonomi Eksklusif dan Continental Shelf tidak ada. Negara tersebut hanya memiliki pantai yang kecil. Misalnya Indonesia, Singapore, Malaysia, dll. Walaupun negara pantai tersebut mempunyai hak terhadap laut yang terletak di negaranya, namun negara tersebut juga harus memberikan hak-hak untuk negara lain, sebatas melewati saja. Tidak boleh lebih dari itu. 14. Apa saja fungsi dari laut? Fungsi laut diantaranya adalah untuk menangkap ikan yang selanjutnya berkembang terhadap kekayaan-kekayaan laut lainnya dan mempunyai manfaat yang besar; kedua adalah sebagai jalur netralitas atau sarana proteksi, pertahanan dan keamanan untuk melindungi undang-undang negara pantai; dan yang ketiga adalah sebagai tempat berlayar.

4

15. Fungsi apakah yang paling bermanfaat saat ini? Sesuai dengan fungsinya yang paling bermanfaat saat ini adalah kekayaan alam yang terdiri dari kekayaan ikan, binatang-binatang laut, dan tumbuhan laut; bahanbahan tambang; dan pembangkit tenaga di lautan (gelombang dan arus laut) 16. Apakah yang dimaksud “In Land Waters”? In land waters adalah perairan daratan yang tradisional, yang telah ada sejak dulu. Misalnya saja sungai, rawa-rawa, danau, waduk, dll. 17. Apakah yang dimaksud dengan Perairan Pedalaman? Perairan pedalaman adalah semua laut yang terdapat di dalam batas garis lurus pantai. 18. Apa saja yang menjadi bagian Perairan Pedalaman? Perairan pedalaman terdiri dari laut pedalaman dan laut-laut yang terdapat di sisi dalam dari garis pangkal lurus yang digunakan untuk mengukur luas laut teritorial. 19. Apa saja yang termasuk dalam wilayah laut suatu negara? Wilayah laut suatu negara adalah laut teritorial dan laut lepas. Pada laut teritorial negara berdaulat penuh di atasnya atas segala kepentingannya, sedangkan laut lepas terdiri dari jalur tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif. 20. Jelaskan tentang teori Kelompok Glossator (Komentator), yang dicetuskan Bartholus! Teori ini timbul sesudah zaman Romawi (abad pertengahan) yang dicetuskan oleh Bartolus. Dia membagi laut menjadi dua bagian yaitu laut yang dekat dengan pantai dan laut lepas. Laut yang dekat pantai jatuh pada kedaulatan negara, sedangkan laut lepas merupakan laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan

5

siapapun. Teori ini menjadi dasar bagi pembagian laut secara klasik yaitu laut teritorial dan laut lepas. 21. Jelaskan tentang teori yang dikemukan oleh Baldus yang kemudian menjadi embrio lahirnya Hukum Laut Internasional! Baldus membedakan tiga konsep bertalian dengan penguasaan atas laut yakni pemilikan dari laut; pemakaian dari laut; dan yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laut. 22. Apakah isi dari Piagam kedua Paus Alexander VI tahun 1493? Menurut Piagam ini segala laut dan samudera di sebelah barat meridian (garis bujur) yang letaknya kurang lebih 400 mil laut dari kepulauan Azores dinyatakan sebagai milik Spanyol, sedangkan yang sebelah Timur meridian dinyatakan milik Portugis. 23. Siapakah yang mengemukakan teori Mare Liberum dan bagaimana isinya? Teori ini dikemukakan oleh Hugo Grotius (Belanda) yang ditujukan kepada bangsa Portugis dan Spanyol yang saat itu menguasai laut secara sepihak dan menganggap laut sebagai miliknya sendiri (ownership). Teori ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Mare Liberium tahun 1609. Buku ini mempunyai sub title yang berjudul “on the right of the Dutch to sail to the East Indies” tentang hak orang Belanda untuk berlayar ke Hindia Timur. Selanjutnya pemikiran ini dikembangkan dalam buku “De Iure Praedae” dan “De Iure Belli ac Paccis” yang terdiri dari tiga jilid. Teori ini tercantum dalam Bab XII yang isinya menyatakan bahwa laut itu bebas dan terbuka untuk semua bangsa-bangsa.

6

24. Apakah yang dikemukakan oleh John Seldon dari Inggris untuk membantah teori Mare Liberum? John Seldon membantah teori Hugo dengan teorinya Mare Clausum yang menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa laut tidak dapat dimiliki dan bahwa Inggris secara nyata telah memiliki atau menguasai daerah laut yang cukup luas. Menurutnya argumentasi Hugo bahwa laut merupakan sumber kekayaan yang tak terhabiskan sama sekali tidak beralasan. 25. Bagaimana Pontanus menanggapi kedua teori tentang laut terbuka dan laut tertutup? Pontanus kemudian menggabungkan teori mare liberium dan mare clausum. Dia membagi laut menjadi dua bagian yaitu laut teritorial dan laut lepas. Teori inilah yang kemudian menjadi asas fundamental karena dipraktekkan oleh negara lain dan merupakan awal mula lahirnya Hukum Laut Internasional pada Abad ke-17. 26. Jelaskan teori tentang lebar laut teritorial yang dicetuskan oleh Cornelis Van Bynkersheck (the cannon shot rule theory)! Van Bynkershoek menulis sebuah buku berjudul “De Dominio Maris Dissertatio” yang menolak dalil John Seldon (Mare clausum) dengan menyarankan suatu jalur yang berbeda di bawah kedaulatan negara pantai dengan suatu ukuran lebar yang tidak terlalu besar. Dia mengemukakan suatu rumusan untuk mengukur lebar laut yang berada di bawah kekuasaan negara dengan menggunakan kaidah tembakan meriam, yaitu “Terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis”. Artinya kedaulatan teritorial berakhir dimana kekuatan tembakan meriam berakhir. Menurutnya jalur laut teritorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah daratan.

7

27. Sebutkan ukuran yang digunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial pada masa awal sejarah hukum laut! Pada awal masa sejarah hukum laut ada beberapa ukuran yang dipergunakan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada dibawah kedaulatan negara pantai. Diantaranya adalah ukuran tembakan meriam; ukuran pandangan mata; dan ukuran marine league. Dan yang terakhir baru muncul ukuran 3 mil laut. 28. Jelaskan teori tentang lebar laut teritorial 3 mil yang dikemukakan oleh Galiani dan Anzuni! Galiani menghubungkan secara khusus dengan suatu jalur netralitas yang lebarnya 3 mil dan Anzuni mengemukakan pendapatnya dalam buku berjudul “Sistema universale dei principii del dirrito marittimo dell Europa” 29. Mengapa terjadi kekeliruan terhadap teori tiga mil oleh George Friedrich van Martens? Menurut Reisenfeld terjadinya kekeliruan karena tiga mil kadang diganti dengan tiga league (yang sesungguhnya menjadi 9 mil). Von Marten menganut dalil tembakan meriam tapi tidak menyamakannya dengan tiga mil melainkan dengan tiga league, dimana satu league itu sama dengan tiga mil. 30. Benarkah anggapan umum bahwa kaidah lebar 3 mil itu berasal dari dalil tembakan meriam, walaupun kemudian kedua kaidah itu masing-masing mempunyai penganutnya sendiri-sendiri? Pendapat-pendapat atau tulisan yang mendasarkan kaidah 3 mil atas dalil tembakan meriam pada umumnya didasarkan atas anggapan bahwa penguasaan negara atas laut yang berbatasan selebar 3 mil itu disebabkan karena sejauh itulah jarak

8

tembakan meriam pada waktu itu. Secara histories memang dapat ditunjukkan hubungan yang erat antara ukuran lebar 3 mil dan dalil tembakan meriam. 31. Bagaimana konsepsi jalur laut yang tertua menurut Kent dalam tulisannya yang berjudul “The historical origin of the three mile limit”? Menurut Kent, konsepsi jalur laut yang terbentang sepanjang pantai yang tertua adalah konsepsi laut teritorial negara Skandinavia, khususnya Denmark yang dalam perundang-undangannya menggunakan kata “league” sebagai ukuran lebar. Berlainan dengan dalil tembakan meriam yang didasarkan atas keperluan memelihara netralitas negara pantai terhadap pihak ketiga yang sedang bermusuhan, konsepsi laut teritorial Skandinavia ini lebih didasarkan atas keperluan perlindungan perang. Berbeda pula dengan pengertian marine league di tempat lain. League Skandinavia berukuran 4 mil. 32. Jelaskan sejarah hukum laut mulai timbulnya konsepsi laut teritorial hingga menjelma kaidah tiga mil! Pertama, secara histories konsepsi laut teritorial lahir bersamaan dengan konsepsi laut lepas (high seas), yakni pada waktu pembagian dua laut yang mengakhiri pertentangan antara penganut laut tertutup (mare clausum) dan laut bebas (mare liberium). Saat in merupakan saat lahirnya hukum laut internasional publik. Kedua, sejarah menunjukkan bahwa walaupun kepentingan keamanan dan pemeliharaan netralitas merupakan dorongan yang terpenting bagi usaha oleh negara untuk meluaskan kekuasaan atas laut yang berbatasan dengan pantainya, adakala penetapan

laut

teritorial

didorong

oleh

keinginan

untuk

mengamankan

kepentingan-kepentingan lain.

9

BAB II KONFERENSI DEN HAAG 1930 33. Masalah apa saja yang dibahas dalam konferensi kodifikasi hukum internasional tahun 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa? Di dalam tahun 1930 Liga Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional yang meliputi 3 masalah yakni, kewarganegaraan (nationality); perairan teritorial (teritorial waters); dan tanggung jawab negara untuk kerugian yang ditimbulkan dalam wilayahnya terhadap pribadi atau kekayaan orang asing (responsibility of state). 34. Bagaimana sejarah/latar belakang konferensi kodifikasi hukum internasional 1930 bisa terjadi? Konferensi kodifikasi yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa di dalam sejarah hukum internasional dapat dianggap sebagai usaha lanjutan daripada usaha kodifikasi hukum internasional dari masyarakat bangsa-bangsa yang untuk pertama kalinya diadakan tahun 1899 pada waktu diadakannya konferensi perdamaian. Pada tahun 1899 sampai 1901 diselenggarakan konferensi Perdamaian di Den Haag yang merupakan usaha pertama masyarakat bangsa-bangsa untuk melakukan perumusan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam bentuk tertulis. Konferensi-Konferensi Perdamaian Den Haag ini kemudian disusun dengan Konferensi Kodifikasi tahun 1907 menghasilkan KonvensiKonvensi tentang Perang dan Netralitas.

10

35. Asas apa saja yang disepakati mengenai yurisdiksi di laut oleh negara pantai hingga tahun 1930? -

Hakekat berdaulat di atas laut teritorial

-

Kebebasan berlayar di laut lepas

-

Rights of innocent passage di laut teritorial

-

Hak hot persuit di laut lepas

36. Apa saja yang diusulkan dalam Schücking Report? Dalam memorandum tersebut diusulkan lebara laut teritorial sebesar 6 mil. Di luar jalur 6 mil ini yang dinamakannya jalur dominion (penguasaan). Di luar jalur penguasaan negara memiliki wewenang terbatas untuk keperluan-keperluan tertentu seperti netralitas (pertahanan), bea cukai dan karantina dan wewenang lainnya yang disetujui oleh Dinas Perairan Internasional. Tetapi wewenang tambahan itu tidak meliputi wewenang atau hak ekonomis eksklusif bagi negara pantai di luar jalur laut teritorial. 37. Bagaimana tanggapan Magelhaes dan Wickersham terhadap Schücking Report? Magelhaes berbeda pendapat mengenai report tersebut terutama dalam hal perlunya ada wewenang eksklusif pada negara pantai dalam jalur yang cukup lebar untuk melindungi perikanan. Karena itu ia mengusulkan lebar laut teritorial sebesar 12 mil untuk segala keperluan termasuk perlindungan perikanan. Sedangkan Wickersham berpendapat bahwa hanya lebar laut 3 mil yang dapat dianggap sebagai batas laut teritorial yang telah diterima secara umum. Usul untuk wewenang tambahan bagi negara pantai dalam jalur laut di luar laut teritorial dianggapnya terlalu jauh, karena adanya wewenang demikian hanya bisa dimiliki

11

negara pantai apabila telah jelas diterima menurut hukum kebiasaan internasional atau melalui suatu konvensi internasional. Mengenai yurisdiksi eksklusif tentang perikanan dianggap tidak tepat untuk dihubungkan dengan masalah laut wilayah dan sebaiknya diatur dalam perjanjian tersendiri. 38. Apa saja perubahan yang dilakukan oleh Schücking berdasarkan saran-saran dari Magelhaes dan Wickersham? Perubahan dilakukan terhadap lebar laut teritorial menjadi 3 mil, usul untuk menjadikan Dinas Perairan Internasional dibatalkan dan jalur tambahan tidak meliputi wewenang perikanan eksklusif. 39. Bagaimana hasil konferensi Kodifikasi Den Haag 1930? Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang lebar laut teritorial. Namun demikian, beberapa masalah tentang laut teritorial telah ada kejernihan atau kesepakatan yaitu mengenai pengertian, ruang lingkup dan sifat hukum dari laut teritorial itu sendiri. Selain itu ditetapkan pula mengenai persoalan lintas damai kapal-kapal asing melalui laut teritorial. Selanjutnya mengenai yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal yang berada dalam laut teritorial serta hak pengejaran seketika. 40. Bagaimana pengaturan dalam Kodifikasi Den Haag 1930 tentang Hak Lintas Damai? Pasal 3 sampai 7 menegaskan pengertian hak lintas damai (right of innocent passage) kapal-kapal asing melalui laut teritorial. Pasal ini menegaskan hak-hak dan kewajiban dari negara pantai maupun negara bendera kapal. Pasal 3 ayat (1) memuat pengertian lintas damai dengan ketentuan bahwa lintasan adalah berlayar melalui laut teritorial, baik untuk melewati tanpa masuk ke dalam perairan pedalaman maupun untuk masuk ke parairan pedalaman atau menuju laut lepas

12

setelah meninggalkan laut pedalaman. Suatu lintas laut teritorial tidak dapat diberikan apabila kapal asing menggunakan laut teritorial suatu negara pantai untuk melakukan perbuatan yang merugikan keamanan, ketertiban umum atau kepentingan fiscal negara tersebut. Lintasan bisa juga dilakukan untuk berhenti dan membuang sauh asalkan tindakan tersebut termasuk tindakan wajar yang dilakukan dalam navigasi normal atau terpaksa karena kapal dalam keadaan force majeur. 41. Apakah yang dimaksud dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai menurut pasal 6 kodifikasi Den Haag 1930? Yang dimaksud dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai adalah terutama peraturan mengenai: keselamatan pelayaran dan keamanan lalu lintas serta sabotase; perlindungan perairan negara pantai terhadap bahaya pencemaran yang mungkin disebabkan oleh lalu lintas kapal; perlindungan sumber kekayaan laut; perlindungan perikanan, perburuan, dan hak-hak lainnya yang dimiliki negara pantai. 42. Bagaimana yurisdiksi negara pantai atas kapal-kapal asing di dalam laut teritorial menurut kodifikasi Den Haag 1930? Apabila sebuah kapal berada dalam laut wilayah, maka pada waktu yang bersamaan berlaku dua yurisdiksi terhadap kapal tersebut yaitu yurisdiksi negara pantai yang mempunyai kedaulatan atas laut wilayah dan yurisdiksi negara dibawah bendera kapal itu berlayar. Berdasarkan pertimbangan maka diberikan prioritas yurisdiksi negara bendera kapal. Dalam hal yurisdiksi kriminal, negara pantai tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan seseorang yang melakukan tindak pidana di atas kapal selama dilakukannya lintas teritorial, kecuali dalam hal-hal apabila akibat tindak pidana tersebut terasa hingga ke luar kapal; apabila mengganggu keamanan umum dalam laut wilayah; dan bila kapten kapal

13

telah meminta tolong pejabat-pejabat setempat atau konsul dari negara bendera kapal. 43. Bagaimana yurisdiksi sipil negara pantai menurut Kodifikasi Den Haag 1930? Untuk yurisdiksi sipil, ditetapkan bahwa negara pantai tidak dapat menahan atau merubah route sebuah kapal asing yang sedang melakukan lintasan melalui laut teritorialnya. Negara pantai tidak boleh melakukan eksekusi atau sita jaminan terhadap perkara-perkara perdata, kecuali jika tindakan itu berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab kapal asing itu sendiri yang berhubungan dengan pelayaran atau lintasan yang dilakukan dalam perairan negara pantai. 44. Bagaimana hak pengejaran seketika diatur oleh Kodifikasi Den Haag 1930? Pengejaran seketika (hot pursuit) diatur pada pasal 11 bahwa pengejaran seketika suatu kapal asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan negara pantai , dimulai pada saat kapal tersebut sedang berada dalam perairan pedalaman atau dalam laut teritorial dan boleh diteruskan hingga ke laut lepas asalkan saja pengejaran itu dilakukan tanpa henti. Hak pengejaran seketika terhenti pada saat kapal yang dikejar itu memasuki laut teritorial negaranya atau suatu negara ketiga. 45. Apakah yang menyebabkan kegagalan untuk mencapai kata sepakat tentang soal lebar laut teritorial dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930? Sebab utama kegagalan untuk mencapai kata sepakat disebabkan karena sebagian besar peserta konferensi mau memaksakan diterimanya lebar laut teritorial 3 mil sebagai ukuran lebar yang berlaku umum (universal), atau tidak adanya kesediaan sebagian peserta untuk mengakui adanya praktek negara-negara yang memiliki laut teritorial yang lebih lebar dan perlunya menampung kenyataan itu untuk menampungnya dalam suatu rumus tentang lebar laut teritorial yang bersifat luwes.

14

BAB III PERKEMBANGAN HUKUM LAUT SESUDAH PD II 46. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam Hukum Laut Internasional! Ada tiga faktor penting yang menyebabkan perubahan dalam hukum laut internasional setelah perang dunia kedua, yaitu faktor banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka sehingga mengakibatkan perubahan peta bumi politik yang tidak kecil diseluruh dunia setelah perang dunia kedua; kedua adalah faktor kemajuan teknologi sebagai akibat tambahan dari kemajuan dalam teknologi yang terjadi dengan pesat selama perang dunia kedua; dan faktor yang ketiga adalah tambah bergantungnya bangsa-bangsa pada laut sebagai sumber kekayaan alam, baik hayati maupun kekayaan mineral termasuk minyak bumi dan gas. 47. Bagaimanakah isi proklamasi Presiden Truman tahun 1945? Pada tanggal 28 September 1945 Presiden Truman mengeluarkan Proklamasi yang isinya “Now, therefore, I, Harry S. Truman President of The United States of America, do heriby proclaim the following policy of United States of America with respect to the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf. Having concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, The Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and seabed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States, subject to its jurisdiction and control. In cases where the continental shelf extends to the shores of another states, or is shared with adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. The character as

15

high seas of the waters above the continental shelf and the right to their free and unimpeded navigation are in no way thus affected. 48. Apa latar belakang sehingga Presiden Truman mengeluarkan proklamasi tersebut? Tindakan Presiden Truman bertujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya minyak dan gas bumi. 49. Bagaimana yurisdiksi Amerika Serikat atas kekayaan alam di dasar laut dengan dikeluarkannya Proklamasi tersebut? Proklamasi Presiden Truman secara sekaligus memperluas wewenang Amerika Serikat untuk mengambil kekayaan alam dari dasar laut yang berbatasan dengan pantainya termasuk tanah yang ada di bawahnya sambil tetap mempertahankan kebebasan berlayar yang juga menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam perairan di atasnya dengan menegaskan bahwa kedaulatan atau yurisdiksi penuh tetap terbatas pada laut teritorial 3 mil. 50. Bagaimakah pengertian continental shelf menurut Presiden Truman? Sebagai suatu pengertian geologis, continental shelf menunjuk pada bagian dari dasar laut yang berbatasan dengan pantai yang merupakan bagian dari suatu daerah bawah permukaan laut (sub marine area) yang lebih besar yang dinamakan continental margin. Secara geologis sebenarnya batas luar dari continental shelf tidak menampakkan suatu kedalaman atau jarak dari pantai yang sama. Ada batas continental shelf yang tidak seberapa jauh dari pantai, ada yang jaraknya beberapa ratus mil dari pantai. Sama halnya dengan batas kedalaman dari batas luar (outer limit) dari continental shelf. Dengan demikian batas 200 meter atau 100 fathom

16

yang terdapat dalam proklamasi tersebut merupakan batas rata-rata yang ditetapkan untuk memudahkan pembatasan pengertian. 51. Bagaimana istilah continental dikenal dalam hukum laut internasional? Istilah continental shelf pertama kali dimunculkan oleh seorang Spanyol yang bernama Odon de Buen dalam Konferensi Perikanan di Madrid tahun 1926. Konsepsi ini dikemukakan dalam hubungan dengan perikanan berdasarkan anggapan bahwa perairan di atas dataran kontinen (continental shelf) merupakan perairan yang baik sekali untuk kehidupan ikan. 52. Negara manakah yang mengikuti jejak Amerika Serikat selanjutnya? Negara yang pertama kali mengikuti jejak Amerika Serikat adalah Mexico yang mengeluarkan suatu Deklarasi pada tanggal 29 Oktober 1945 disusul selanjutnya oleh Panama (1 maret 1946) dan Argentina yang mengeluarkan deklarasi pada tanggal 9 Oktober 1946. Selanjutnya diikuti Chili, Peru, Costa Rica dan Inggris. 53. Kapan Indonesia ikut menyatakan ketentuan mengenai landas kontinennya? Pernyataan Indonesia mengenai landas kontinen dimulai dengan Pengumuman Pemerintah 17 Februari 1969, yang kemudian ditegaskan oleh Undang-Undang Landas Kontinen 6 Januari 1973. 54. Jelaskan tentang beberapa yurisdiksi yang timbul akibat tindakan sepihak negara-negara bertalian tentang seabed dan subsoil dalam continental shelf! Paling sedikit ada 4 golongan yang muncul dalam menetapkan yurisdiksi atas continental shelf diantaranya tindakan perluasan yurisdiksi yang ditujukan kepada penguasaan kekayaan alam yang terkandung dalam dasar laut dan tanah di bawah laut yang berbatasan dengan pantai; perluasan yurisdiksi atau dalam beberapa hal kedaulatan atas dasar laut dan tanah di bawahnya (seabed dan subsoil dari

17

continental shelf itu sendiri); perluasan kedaulatan atas continental shelf dan perairan di atasnya; dan perluasan sovereignty atas lautan hingga suatu ukuran jarak tertentu misalnya 200 mil. 55. Apa yang menjadi tujuan Amerika Serikat sehingga dikeluarkan lagi sebuah proklamasi tentang perikanan oleh Presiden Truman? Ada beberapa pertimbangan yang mendorong Pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan yang termuat dalam proklamasi perikanan. Hal yang terutama adalah karena perikanan sangat penting sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat yang hidup di daerah pantai dan penting pula sebagai sumber bahan bagi industri makanan Amerika Serikat. Meningkatnya kemajuan dalam peralatan dan teknik penangkapan ikan menimbulkan bahaya penangkapan yang berlebihan yang dapat mengakibatkan terkurasnya sumber kekayaan ikan dan membutuhkan perlindungan yang mendesak untuk sector perikanan. 56. Bagaimana inti dari proklamasi perikanan oleh Presiden Truman? Inti pokoknya adalah dalam hal kegiatan perikanan di laut dekat pantai Amerika Serikat selama ini atau dalam waktu yang dekat hanya dilakukan oleh warganegara, Pemerintah Amerika Serikat menganggap sepatutnya apabila ditetapkan daerah-daerah perlindungan perikanan dimana kegiatan perikanan seluruhnya dibawah pengaturan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengakui hak negara lain untuk mengadakan daerah-daerah perlindungan perikanan serupa, asal kegiatan perikanan warganegara Amerika Serikat yang telah ada di daerah itu diakui. Penetapan daerah-daerah perlindungan perikanan tidak mempengaruhi status daripada laut lepas yang bersangkutan sebagai laut bebas.

18

57. Jelaskan tentang munculnya klaim 200 mil terhadap laut teritorial oleh Chili, Ecuador dan Peru! Deklarasi Presiden Chili tanggal 23 Juni 1947 dan Presiden Peru tanggal 1 Agustus 1947 merupakan peristiwa-peristiwa yang pertama dalam sejarah dari klaim kekuasan negara atas suatu jalur selebar 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Tindakan kedua negara ini merupakan tindakan sepihak yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Presiden Truman. Hanya saja berbeda pada jarak yang ditetapkan bukan 200 meter, melainkan 200 mil dari pantai. Berbeda dengan klaim continental shelf yang telah ada sebelumnya yang didasarkan pada adanya suatu dataran kontinen dalam arti gologis, klaim oleh negara Amerika Selatan ini justru berdasarkan argumentasi bahwa tidak ada continental shelf dalam arti geologis di daerah pantai negara mereka. Asas-asas yang menjadi dasar klaim Chile dan Peru merupakan perpaduan antara argumentasi geologi dan biologi yang dikemukakan dalam Deklarasi Santiago tanggal 18 Agustus 1952 yang ditandatangani oleh Chile, Peru dan Ecuador.

19

BAB IV KONFERENSI HUKUM LAUT JENEWA 1958 58. Kapan dan di mana dilaksanakannya Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958? Dari tanggal 24 Februari hingga 27 April 1958 di kota Jenewa, Switzerland diselenggarakan suatu konferensi internasional tentang hukum laut yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 86 negara. Konferensi ini merupakan suatu kejadian penting dalam perkembangan hukum laut masa kini. 59. Bagaimana arti dan sifat konferensi Hukum Laut Jenewa 1958? Konferensi ini merupakan konferensi yang dibatasi untuk membahas hukum laut tidak hanya dari sudut hukum, melainkan harus pula mempertimbangkan aspekaspek teknis, biologis, ekonomis dan politik dari masalah laut internasional. Aspek teknik dari masalah hukum laut adalah pengukuran dan pemetaan dari klaim negara-negara atas laut yang berbatasan dengan pantai baik laut teritorial maupun landa kontinen. Selain itu juga masalah kemajuan teknik di lapangan yang memungkinkan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut yang lebih besar. 60. Mengapa Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dianggap bersejarah dan penting? Semenjak tahun 1930, hukum laut tidak pernah lagi dibicarakan dalam suatu konferensi internasional, yaitu semenjak gagalnya konferensi kodifikasi DenHaag 1930 yang dilaksanakan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Materi konferensi hukum laut Jenewa 1958 disiapkan oleh badan yang berwenang dari PBB yaitu Komisi Hukum Internasional (ILC) yang bekerja selama 9 tahun serta ditambah dengan hasil-hasil perdebatan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Serta alasan terakhir konferensi ini dianggap penting adalah karena konferensi ini bukan saja bertujuan untuk mengkodifikasikan hukum-hukum kebiasaan, tetapi juga membantu

20

perkembangan hukum internasional yang progresive seperti yang diminta oleh resolusi PBB. Konferensi juga mempelajari prinsip-prinsip baru yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konvensi-konvensi. 61. Apa saja yang dihasilkan dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958? Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 telah menghasilkan empat buah konvensi mengenai hukum laut publik, sebuah protokol fakultatif mengenai penyelesaian pertikaian dan 9 buah resolusi. Keempat konvensi Jenewa mengenai hukum laut masing-masing dinamakan Konvensi I mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (convention on the Territorial Sea and Contiguous zone) yang mulai berlaku 10 September 1964; Konvensi II mengenai Laut Lepas (convention on the high seas) yang berlaku mulai 30 September 1962; Konvensi III mengenai Perikanan dan Perlindungan kekayaan hayati Laut Lepas (convention on fishing and conservation of the living resourcecs of the high seas) yang berlaku mulai 20 Maret 1966; dan Konvensi IV mengenai Landas Kontinen (convention on the continental shelf) yang berlaku mulai 10 Juli 1964. 62. Jelaskan isi dari Konvensi I mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan! Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan menegaskan beberapa asas dan pengertian tentang laut teritorial yang telah berkembang sejak lahirnya hukum laut internasional dan memperoleh perumusannya yang jelas dalam Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930. Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalamannya sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai negara tersebut yang dinamakan laut wilayah. Pasal 2 menyatakan bahwa kedaulatan negara atas laut teritorial meliputi juga ruang udara dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Juga dimuat dalam pasal 3 dan 4 mengenai normal base line dan straight base lines.

21

63. Jelaskan isi dari Konvensi II mengenai Laut Lepas! Dalam konvensi ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan laut lepas adalah segala bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Pasal 2 Konvensi ini menyebutkan laut lepas itu terbuka bagi semua bangsa dan bebas untuk berlayar, menangkap ikan, memasang kabel dan saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut dan bebas untuk terbang di atas laut lepas. 64. Jelaskan isi dari Konvensi III mengenai Perikanan dan Perlindungan kekayaan Hayati Laut Lepas! Pembukaan Konvensi menyebutkan bahwa perkembangan teknik penangkapan ikan modern mengakibatkan bahaya bagi kelangsungan hidup sebagian sumber kekayaan alam di laut. Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan adanya kerjasama internasional. Selain itu dijelaskan juga tentang sebab-sebab mengapa perlu diambil tindakan perlindungan kekayaan hayati dan cara untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Selain itu juga ditegaskan hak nelayan untuk menangkap ikan di laut lepas itu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan kepentingan-kepentingan negara pantai. 65. Jelaskan isi Konvensi IV mengenai Landas Kontinen! Dalam konvensi ini dijelaskan mengenai definisi landas kontinental yang telah dibatasi dengan menyebutkan bahwa landas kontinental diukur setelah berakhirnya batas laut teritorial atau laut wilayah. Berbeda dengan definisi geologis yang disebutkan oleh Presiden Truman yang menyatakan bahwa landas kontinental di mulai dari batas air terendah atau pasang surut, jadi termasuk di dalamnya laut teritorial. Adapun hak negara pantai terhadap landas kontinen hanya terbatas kepada hak-hak untuk eksplorasi dan eksploitasi, bukan hak berdaulat penuh seperti pada laut teritorial.

22

66. Bagaimana hasil keseluruhan dari Konferensi PBB mengenai Hukum Laut Internasional yang pertama ini? Konferensi ini tidak berhasil menentukan lebar laut teritorial, sehingga konvensi mengenai landas kontinen pun tidak bisa ditentukan dengan jelas karena untuk mengetahu landas kontinen menurut Konvensi IV, harus diukur laut teritorial terlebih dulu.

23

BAB V INDONESIA DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT DEWASA INI 67. Apa saja langkah yang telah diambil oleh Indonesia di bidang Hukum Laut Internasional? Langkah-langkah yang telah diambil Indonesia dalam bidang Hukum Laut internasional adalah mengeluarkan Deklarasi Djuanda mengenai wilayah perairan Indonesia dan memperkenalkannya kepada internasional melalui Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958; dikeluarkannya Undang-Undang No. 4/prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia, yang merupakan bahan-bahan hukum laut yang terdapat dalam Deklarasi Djuanda; kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 4/prp. Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah No, 8 tahun 1962 tentang hal lalu lintas damai kenderaan air asing; selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1969 dikeluarkan Pengumuman Pemerintah tentang Landas Kontinen; terakhir dimasukkannya konsepsi wawasan nusantara dalam Tap MPR No. IV tahun 1973 sebagai dasar pokok pelaksanaan GBHN, yang akhirnya dilanjutkan dengan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan dengan perairan Indonesia. 68. Jelaskan mengenai Deklarasi Djuanda! Deklarasi memuat sebuah pernyataan dari Pemeirntah Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Isi deklarasi tersebut merupakan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia yang berbunyi: Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagianbagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia , dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada

24

wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang. 69. Apa yang menjadi dasar pemikiran bagi Indonesia sehingga dikeluarkannya Deklarasi Djuanda? Indonesia

mengeluarkan

Deklarasi

Djuanda

berdasarkan

pertimbangan-

pertimbangan bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri; bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat; bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia; bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya. 70. Bagaimana tanggapan negara-negara lain atas klaim yang dilakukan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda? Setelah deklarasi ini dikeluarkan beberapa negara menyatakan tidak mengakui klaim Indonesia atas perairan di sekitar dan di antara pulau-pulaunya. Diantaranya adalah negara-negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Nederland, dan New

25

Zealand. Dan negara yang menyetujui hanyalah Uni soviet dan RRC. Karena adanya tanggapan negatif tersebut,

maka Indonesia

memutuskan untuk

menangguhkan penerapan konsepsi tersebut dan menunggu hingga diadakannya Konferensi Jenewa mengenai Hukum Laut Internasiona. Indonesia kemudian mencoba memperkenalkan dan memperjuangkan konsep ini di dalam konferensi tersebut. 71. Kapan akhirnya Deklarasi Djuanda dilaksanakan? Setelah dilakukan masa penundaan pelaksanaannya, maka pada tanggal 18 Februari 1960, pengaturan perairan Indonesia yang ada dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4/prp tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Hal ini terjadi sebelum diadakannya Konferensi Hukum Laut Internasional II di Jenewa yang menandakan terjadinya perubahan besar yang dibandingkan ketika diadakannya Konferensi Hukum Laut I di Jenewa. 72. Bagaimana asas-asas pokok mengenai konsepsi nusantara yang terdapat dalam UU No. 4/prp tahun 1960? Asas-asas pokok konsepsi nusantara yang terkandung dalam Undang-undang No.4/prp tahun 1960 adalah untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titiktitik terluar dari pulau-pulau terluar; negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; jalur laut wilayah (teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini; hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (archipilagic waters) dijamin selama tidak merugikan

kepentingan

negara

pantai

dan

mengganggu

keamanan

dan

ketertibannya.

26

73. UU No. 4/prp tahun 1960 pada dasarnya merubah cara penetapan laut wilayah Indonesia. Jelaskan perubahan yang dilakukan dan bagaimana akibat hukum yang timbul? Perubahan dalam penetapan laut wilayah adalah dari suatu cara penetapan laut wilayah selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low water line) menjadi laut wilayah selebar 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung. Seluruhnya ada 200 titik pangkal yang dihubungkan oleh 196 buah garis pangkal lurus (straight base line) dengan jumlah panjang seluruhnya adalah 8069,8 mil. Akibat yang ditimbulkan adalah jalur laut wilayah Republik Indonesia menjadi melingkari kepulauan Indonesia; perairan yang terletak pada sebelah dalam garis pangkal berubah statusnya dari laut wilayah atau laut lepas menjadi perairan pedalaman. 74. Bagaimana lalu lintas damai yang diatur dalam PP No. 8 tahun 1962? Menurut Peraturan pemerintah No. 8 tahun 1962, lalu lintas damai untuk kapalkapal asing di perairan Indonesia dijamin. Yang dimaksud dengan lalu lintas damai di sini adalah pelayaran untuk maksud damai yang melintasi batas laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya, dan dari laut bebas ke laut bebas. Lalu lintas kapal asing dianggap damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, ketertiban umum, kepentingan dan atau tidak mengganggu perdamaian Negara Republik Indonesia. 75. Bagaimana dengan pengaturan mengenai kapal-kapal jenis khusus yang ingin melintasi perairan pedalaman Indonesia? Ketentuan yang mengatur masalah kapal-kapal jenis khusus yakni untuk kapal penelitian, kapal nelayan dan kapal-kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga. Untuk penelitian ilmiah oleh kapal asing di perairan Indonesia

27

memerlukan izin dari Presiden Republik Indonesia. Kapal-kapal perang asing yang hendak melakukan lalu lintas damai melalui perairan Indonesia harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada Menteri/KSAL. Kapal selam dalam lintas damai harus berlayar di permukaan laut. 76. Bagaimana isi pokok dari dari Pengumuman Pemerintah tentang landas kontinen Indonesia? Apabila kita tinjau dari keseluruhan isi Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 ini, memuat pokok-pokok pikiran : segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia; Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan; jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga; Klaim di atas tidak mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas landas kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya. 77. Bagaimana arti konsepsi wawasan nusantara? Konsep wawasan nusantara adalah konsepsi mengenai kesatuan wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah (darat) dan air (laut) secara tidak terpisahkan. 78. Apa perbedaan konsepsi nusantara dengan wawasan nusantara? Perbedaannya adalah bahwa konsepsi nusantara (archipelago concept) merupakan konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan wawasan nusantara merupakan suatu wawasan (konsepsi) kesatuan politik daripada bangsa dan negara yang didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut. Artinya wawasan nusantara sebagai suatu

28

kesatuan bangsa dan negara ini meliputi segala bidang yakni politik, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan keamanan. 79. Bagaimana pembagian wilayah hukum bila dilihat secara horisontal? Secara horisontal wilayah hukum dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu perairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah dan zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan laut bebas. 80. Bagaimana pembagian wilayah hukum bila dilihat secara vertikal? Bila dilihat secara vertikal maka wilayah hukum dapat dibagi menjadi ruang udara di atas laut, kolom air dan landas kontinen.

29

BAB VI UNCLOS 1982 TENTANG LAUT WILAYAH DAN ZONA TAMBAHAN 81. Bagaimana yang disebut dengan laut wilayah? Berdasarkan Pasal 2 Konvensi 1982, kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulaunnya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial (laut wilayah). 82. Berapa lebar laut wilayah? Pasal 3 Konvensi 1982 menyebutkan bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut wilayahnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi. Dengan demikian jelas lebar laut wilayah yang sudah disepakati adalah 12 mil, walaupun masih ada sekitar 12 negara yang mengklaim melebihi dari 12 mil. 83. Bagaimana cara menarik garis pangkal? Berdasarkan pasal 3 Konvensi Jenewa dan Pasal 5 Konvensi 1982 menyebutkan bahwa garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Namun cara seperti ini sukar dilaksanakan karena banyaknya negara-negara yang mempunyai pantai yang berliku-liku dan pulau yang banyak. Lalu pasal 7 ayat (1) Konvensi 1982 menegaskan bahwa di tempat-tempat di mana garis pantai menjorok jauh ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat suatu deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya, cara penarikan garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik yang tepat digunakan dengan menarik garis pangkal darimana lebar laut wilayah diukur. Ketentuan lain juga diatur dalam ayat (3-7) Konvensi 1982 yang menyebutkan

30

penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman; garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional; sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. 84. Apakah yang dimaksud dengan normal baseline dan straight baseline atau archipelagic baseline? Normal baseline adalah garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial yang sejajar dengan batas terluar laut terluar (outer limit) yang telah ada sejak lahirnya laut teritorial, yaitu lebar laut teritorial 3 mil (abad 18). Sedangkan straight baseline atau archipelagic baseline adalah garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial yang ditarik dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut. Konsep straight baseline lahir sejak dikenalnya konsep negara kepulauan. 85. Bagaimana pengaturan mengenai delimitasi laut wilayah? Delimitasi laut wilayah pada Konvensi 1982 sama dengan Konvensi Jenewa 1958. Perumusan aturan delimitasi tentang laut wilayah dalam Konvensi 1982 menekankan pada prinsip garis tengah (median line) dalam menetapkan garis batas laut wilayah kecuali ada alasan hak historis atau keadaan lain. Dalam hal pantai negara tersebut letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut wilayah antara kedua

31

negara adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut wilayah masing-masing negara diukur. Ketentuan ini tidak berlaku bila ada alasan historis atau keadaan khusus lainnya yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut wilayah antara kedua negara. 86. Apa saja wewenang negara pantai di laut wilayah? Dalam Pasal 2 ayat (2) Konvensi 1982 menyebutkan bahwa kedaulatan suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut wilayah serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Artinya negara pantai memiliki kedaulatan penuh terhadap laut wilayah, udara dan tanah di bawahnya. Selain itu ditentukan juga dalam Pasal 25 mengani wewenang lain yang dimiliki negara pantai di laut wilayah yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam laut wilayahnya untuk mencegah lintas yang tidak damai; mempunyai hak untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan utnuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang telah ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau untuk melakukan persinggahan di pelabuhan; menangguhkan sementara bagian tertentu laut wilayahnya bagi lintas damai kapal asing apabila penangguhan tersebut sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya. Ada juga wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kapal-kapal asing dan pengawasan di bidang bea dan cukai. 87. Jelaskan hak lintas damai menurut Konvensi 1982! Hak lintas damai diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi perdamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan Konvensi dan peraturan internasional lainnya. Dan untuk kapal selam dan kenderaan bawah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air dan mengibarkan benderanya, diatur pada pasal 20 Konvensi 1982.

32

88. Bagaimana yurisdiksi kriminal negara pantai terhadap kapal asing? Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang melintasi laut wilayah kecuali akibat kejahatan itu dirasakan di negara pantai; kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara tersebut atau ketertiban laut wilayah; apabila telah meminta bantuan penguasa setempat oleh nakhoda kapal atau oleh wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera kapal; tindakan tersebut diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psychotropi. Dan untuk kejahatan yang dilakukan sebelum memasuki laut wilayah, maka negara pantai tidak boleh mengambil tindakan apapun. 89. Jelaskan dua konsep tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai! Dua konsep yang membagi kedaulatan negara pantai adalah konsep teritorialist dan patrimonialist. Konsep teritorialist adalah konsep yang menginginkan supaya kekuasaan negara pantai diberikan sampai 200 mil dari pantai dengan kedaulatan yang sama dengan teritorial (laut wilayah). Konsep ini diajukan oleh Peru, Equador, Brazil (Negara-negara Amerika Latin). Sedangkan konsep patrimonialist adalah konsep yang menginginkan supaya diberi hak-hak berdaulat atau souvereign rights atas kekayaan alam di air, dasar laut, dan tanah di bawahnya, ditambah dengan continental shelf, sejauh 200 mil dari garis pangkal yang digunakan utnuk mengukur lebar laut wilayah. 90. Jelaskan mengenai konsep fishing zone! Konsep fishing zone adalah konsep yang menginginkan negara pantai berdaulat atas jalur perikanan di luar laut teritorial sejauh 200 mil. Konsep ini hanya menginginkan hak-hak berdaulat atas perikanan saja dan konsep ini diajukan oleh negara-negara yang telah maju teknologi perikanannya.

33

91. Jelaskan mengenai hak untuk menangkap ikan di laut wilayah! Hak menangkap ikan di laut wilayah ditentukan oleh engara pantai sendiri. Ada negara pantai yang hanya memberikan hak khusus menangkap ikan kepada warganegaranya. Ada juga negara yang memberikan special favour kepada warga negaranya tanpa melarang orang-orang asing menangkap ikan di laut wilayahnya. Dan ada juga negara yang memberikan pada semua orang untuk menangkap ikan dengan syarat timbal balik. 92. Apakah yang disebut dengan zona tambahan? Zona tambahan adalah zona transisi antara laut lepas dengan laut wilayah. Zona ini baru saja dikenal dalam hukum laut internasional yang berfungsi utnuk mengurangi perbedaan antara laut wilayah yang tunduk seluruhnya kepada kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang memiliki rezim kebebasan. Hukum Internasional menerima wewenang tertentu negara pantai di zona laut yang langsung terletak di sebelah luar laut wilayah. 93. Bagaimana wewenang negara pantai di zona tambahan? Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1982, zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur. Karena lebar laut wilayah sudah ditentukan sebesar 12 mil, maka dengan sendirinya lebar zona tambahan adalah 24 mil. Pasal 3 Konvensi meneybutkan mengenai wewenang negara pantai yang dapat dilaksanakan di zona tambahan adalah pengawasanpengawasan yang diperlukan utnuk mencegah pelanggaran peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi, di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum mengumumkan jalur untuk zona tambahan.

34

BAB VII UNCLOS 1982 TENTANG ZEE 94. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Suatu zona yang mempunyai rezim hukum yang merupakan kedaulatan tetap atas semua sumber biologis dan mineral milik negara-negara pantai. Eksploitasi atas zona tersebut tidak akan mengganggu penggunaan laut secara sah yang berarti pengakuan yang tetap terhadap pelayaran, penerbangan, dan pemasangan kabel dan pipa laut di zona laut tersebut. Zona ini merupakan zona atau area selebar 200 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial atas kekayaan alam yang ada di air, dasar laut dan tanah dibawahnya. Dari istilahnya dapat dilihat, zona artinya jalur laut sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, walaupun sebenarnya ZEE itu diukur dari batas terluar laut wilayah hanya sejauh 188 mil. Ekonomi artinya pada jalur itu terdapat kekayaan alam yang diberikan pada negara pantai untuk kemakmuran kehidupan bangsanya. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah kekayaan ikan-ikan, binatang laut, dan tumbuhan laut, bahan-bahan tambang, dan pembagkit tenaga di lautan (gelombang laut dan arus laut). Sedangkan pengertian Eksklusif adalah negar-negara lain tidak boleh mengambil kekayaan alam di laut negara yang bersangkutan, kecuali ada izin resmi dari negara yang bersangkutan. Larangan ini hanya berlaku terhadap kekayaan alamnya saja, tidak termasuk jalur lautnya. 95. Berapa lebar zona ekonomi eksklusif? Lebar zona ekonomi eksklusif yang ditentukan dalam Konvensi Pasal 57 adalah 200 mil atau 370,4 km. Semenjak dikemukakan zona ini, ukuran 200 mil dari garis pangkal tetap dijadikan pegangan. Jadi lebar seluruhnya adalah jika lebar laut

35

wilayah 12 mil, maka lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil dikurangi dengan 12 mil, yang berarti 188 mil. Hak-hak negara pantai atas zona ekonomi eksklusif hanya terhadap eksploitasi sumber-sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. 96. Apa saja wewenang negara pantai di zona ekonomi eksklusif? Pasal 56 Konvensi menyebutkan wewenang negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun nonhayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Selain itu, negara-negara pantai juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan ikan-ikan maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai. 97. Bagaimana pengaturan delimitasi di zona ekonomi eksklusif? Karena zona ekonomi eksklusif masih merupakan konsep baru, maka dalam penerapannya membuat negara-negara yang berhadapan atau berdampingan yang jaraknya kurang dari 200 mil harus melakukan suatu delimitasi ZEE. Delimitasi ini dilakukan sama halnya dengan konsep delimitasi pada laut wilayah, yaitu membagi laut menjadi dua bagian yang sama besar.

36

BAB VIII UNCLOS 1982 TENTANG LANDAS KONTINEN 98. Jelaskan mengenai landas kontinen dalam UNCLOS 1982? Landas kontinen merupakan perpanjangan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 76 Konvensi tahun 1982, lebar landas kontinen terbagi dua, yaitu: untuk negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya kurang dari 200 mil, lebar landas kontinen negara tersebut diperbolehkan sejauh 200 mil dari pantai; untuk negara-negara yang pinggiran luar tepi kontinennya lebih lebar dari 200 mil dari garis pangkal dapat memperoleh landas kontinen sejauh pinggiran luar tepi kontinen tersebut. Batas luar landasan kontinen tidak akan melebihi 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (isobath) 2.500 meter. Jadi batasbatas terluar landas kontinen menurut Konvensi 1982 adalah tepi terluar dari tepian kontinen apabila tepi terluarnya lebih dari 200 mil, sedangkan bila tepi terluar kontinen tidak mencapai 200 mil, maka lebar landas kontinen adalah 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah. 99. Bagaimana kaitan antara Konsep ZEE dengan Landas Kontinen? Kaitan antara konsep zona ekonomi eksklusif dengan konsep landas kontinen adalah konsep landas kontinen menghimpit dan melenyapkan konsep ZEE. Kalau pada ZEE wewenang hanya terhadap kekayaan alam di air, dasar laut dan tanah di bawahnya hanya sejauh 200 mil, maka pada konsep landas kontinen masih dimungkinkan melebihi 200 mil, apabila tepi terluar kontinen lebih dair 200 mil atau mencapai outer edge of the continental margin.

37

100. Apa saja wewenang negara pantai di landas kontinen? Kewenangan utama negara pantai di landas kontinen adalah untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber-sumber alamnya. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi dengan membangun instalasi-instalasi, kapal-kapal serta alat lainnya baik di landas kontinen maupun di atasnya. Negara pantai juga dapat menetapkan suatu zona keselamatan yang luasnya tidak melebihi 500 meter sekeliling instalasi atau bangunan yang diukur dari setiap titik terluar bangunan tersebut yang berguna untuk melindungi keselamatan alat-alat dan para pekerja. Dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi juga harus diperhatikan dan dilindungi juga kepentinga-kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, perhubungan, telekomunikasi, perikanan, penyelidikan oceanografi dan cagar alam. 101. Bagaimana delimitasi landas kontinen? Untuk masalah delimitasi diatur dalam Pasal 83 Konvensi. Ketentuan mengenai delimitasi landas kontinen yang berhadapan atau berdampingan seharusnya diselesaikan melalui perjanjian batas maritim antara kedua belah pihak.

38

BAB IX UNCLOS 1982 TENTANG LAUT LEPAS 102. Bagaimanakah prinsip kebebasan di laut lepas? Pasal 87 Konvensi menentukan bahwa kebebasan di alut lepas berarti bahwa laut lepas dapat digunakan oleh negara manapun. Berdasarkan prinsip ini maka semua

negara,

baik

yang

berpantai

ataupun

tidak

berpantai,

dapat

mempergunakan laut lepas dengan syarat mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Kebebasan tersebut terdiri dari kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan dan kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut, kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya yang diperbolehkan, kebebasan menangkap ikan dengan tunduk pada persyaratan tertentu, dan kebebasan riset ilmiah. 103. Bagaimana status hukum kapal perang dan apa yang dimaksud dengan kapal perang? Status hukum kapal perang di laut lepas didasarkan pada prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Artinya tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara, yang merupakan syarat agar kapalkapal itu dapat memakai bendera-bendera negara tersebut. Sedangkan yang termasuk kapal perang adalah kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda-tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh pemerintah negaranya dan yang namanya terdapat dalam daftar dinas militer atau daftar serupa dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler. Termasuk di dalamnya kapal-kapal

39

selam, kapal-kapal lain yang bertugas di kesatuan Angkatan Laut, kapal ranjau laut, kapal penarik, kapal transport militer. 104. Apa saja yang termasuk kapal-kapal publik non militer? Adapun yang termasuk kapal-kapal publik non militer adalah kapal logistik pemerintah, kapal riset ilmiah, meteorologi, kapal-kapal pengawasan pantai dan lainnya. Ada juga kapal yang disewa oleh pemerintah, walaupun bukan kapal publik tetapi ketika disewa oleh pemerintah, maka kapal tersebut menjadi kapal publik. 105. Bagaimana pengawasan di laut lepas? Ada dua jenis pengawasan di laut lepas yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Sedangkan yang termasuk pengawasan khusus adalah pengawasan terhadap perdagangan budak belian, pemberantasan bajak laut, pengawasan penangkapan ikan, pengawasan untuk melindungi kabel-kabel dan pipa bawah laut, pemberantasan pencemaran laut dan pengawasan untuk kepentingan sendiri negara-negara. 106. Jelaskan mengenai pengejaran seketika di laut lepas! Hak ini menentukan bahwa suatu negara di laut lepas dapat mengejar, menangkap dan membawa ke pelabuhannya suatu kapal swasta asing yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum di laut wilayah atau di perairan pedalamannya. Syaratnya adalah pengejaran tersebut harus dilakukan secara terus menerus dan tak boleh berhenti. Pengejaran harus dihentikan ketika kapal yang dikejar memasuki laut wilayahnya atau laut wilayah negara lain. Pengejaran dapat dilakukan baik dari perairan pedalaman, perairan kepulauan,

40

laut wilayah atau zona tambahan. Hak ini hanya dapat dilakukan oleh kapal perang atau pesawat militer atau kapal lain atau pesawat terbang yang sedang menjalankan tugas pemerintahan khusus diberi wewenang untuk melakukan hal tersebut. 107. Bagaimana syarat pelaksanaan hak pengejaran seketika? Pelaksanaan hot pursuit itu haruslah dimulai dari perairan pedalaman, laut wilayah atau zona tambahan negara pantai setelah perintah berhenti tidak dihiraukan; harus terus menerus dan tidak terputus; hot pursui dihentikan setelah kapal asing dikejar memasuki laut wilayah negaranya tau negara ketiga; dan pengejaran yang dimulai dari zona tambahan hanya berlaku terhadap pelanggaran mengenai masalah bea cukai, keuangan, imigrasi dan karantina (kesehatan). 108. Bagaimana pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati di laut lepas? Semua negara mempunyai hak menangkap ikan di laut lepas dengan memperhatikan perjanjian-perjanjian yang berlaku dari negara-negara pantai mengenai jenis-jenis ikan tertentu; semua negara wajib melakukan usaha dan bekerja sama di dalam melaksanakan pelestarian alam hayati di laut lepas; untuk tindakan pelestarian ini dianjurkan untuk melaksanakan kerjasama regional dengan negara pantai; dan untuk menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap dan tindakan pelestarian lain yang harus mempertimbangkan data-data ilmiah untuk memelihara populasi jenis tertentu, tanpa mengganggu faktor ekonomi, ada kewajiban untuk memberikan data informasi ilmiah, statistik dan hasil penangkapan ikan, serta tidak ada diskriminasi terhadap setiap nelayan dari negara manapun asalanya; negara pantai juga berkewajiban membuat aturan-

41

aturan guna mencegah pencemaran laut di laut lepas akibat tumpahan bahan minyak, radioaktif, dan bahan berbahaya lainnya.

42

BAB X KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN 109. Apakah yang dimaksud dengan laut wilayah di dalam konsepsi negara kepulauan Republik Indonesia? Menurut konsepsi negara kepulauan yang dimaksud dengan laut wilayah Indonesia adalah lajur laut selebar 12 mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah dari pada pulaupulau atau bagian pulau-pulau yang terluar dalam wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat. 110. Apa saja yang dimaksud dengan Perairan Indonesia? Perairan Indonesia terdiri dari laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar. 111. Bagaimana cara menentukan garis pangkal menurut konsep negara kepulauan (straight baselines from point to point)? Garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut wilayah yang ditarik dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar, sehingga seluruh kepulauan Indonesia berada dalam satu kesatuan yang utuh.

43

112. Bagaimana lebar laut wilayah Republik Indonesia dengan adanya penarikan garis pangkal lurus dari titik ke titik? Semua titik-titik terluar yang menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia berjumlah 200 dengan 196 garis lurus dan garis yang terpanjang terdapat pada nomor 60, lintang 02-38,5 U bujur 128-33,5 T dengan jarak 122,7 mil di Tanjung Sopi. Jumlah panjang seluruh garis pangkal lurus tersebut adalah 8069,8 mil laut. Penarikan garis pangkal ini menjadikan pulau-pulau Indonesia yang berjumlah 17.508 suatu kesatuan yang kompak dari segi hukum. 113. Apakah yang dimaksud dengan perairan pedalaman menurut undangundang No. 4 Prp. 1960 dan apa perbedaannya dengan konsep Konvensi 1982? Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) UU. No. 4 Prp. 1960, perairan pedalaman Indonesia ialah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar yang terdiri dari teluk, selat, dan anak laut. Sedangkan menurut Konvensi 1982 pasal 8-11, perairan pedalaman meliputi seluruh muara sungai ke arah daratan dari garis dasar lurus yang menghubungkan kedua titik pada garis air rendah di tepi kiri dan kanan mulutnya; seluruh teluk ke arah daratan dari garis penutup yang menghubungkan dua titik pada garis air rendah tepi mulutnya; dan seluruh perairan pelabuhan. 114. Jelaskan pengaturan hak lintas damai menurut konsepsi negara kepulauan! Menurut konsep negara kepulauan yang dimaksud dengan hak lintas damai adalah semua pelayaran dari laut lepas ke suatu pelabuhan Indonesia; semua pelayaran dari suatu pelabuhan Indonesia menuju laut lepas untuk tujuan-tujuan damai; dan semua pelayaran dari dan ke laut lepas dengan melintasi perairan Indonesia. Semua pelayaran ini harus dilakukan tanpa berhenti dan membuang

44

sauh serta mondar-mandir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia atau di laut bebas yang berdekatan, kecuali kalau diperlukan untuk kepentingan pelayaran yang normal atau karena keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan istilah berdekatan adalah sejauh seratus mil laut dari perairan Indonesia. 115. Dalam hal apa saja hak lintas damai tidak berlaku di perairan pedalaman Indonesia? Lintas damai tidak berlaku untuk teluk, anak laut, dan muara sungai yang lebar mulutnya kurang dari 24 mil laut. Untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan negara Republik Indonesia, Presiden berhak melarang sementara waktu lintas damai di bagian-bagian tertentu dari perairan Indonesia, yang diberitahukan melalui pengumuman terlebih dahulu. 116. Apakah perbedaan hak lintas damai di perairan pedalaman dengan hak lintas damai di laut wilayah? Hak lintas damai di perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kenderaan asing. Hal ini merupakan jaminan bahwa perairan pedalaman terbuka bagi lalu lintas damai kapal-kapal asing perlu diadakan, mengingat pentingnya lalu lintas kapal di perairan pedalaman bagi kita sendiri dan masyarakat internasional. Berbeda dengan lintas damai di laut wilayah yang memang sudah ditegaskan dalam Konvensi dan diakui oleh hukum internasional, lintas damai di perairan pedalaman merupakan kelonggaran yang dengan sengaja diberikan oleh Indonesia. Artinya, kalau Indonesia ingin mencabut hak lintas damai di perairan pedalaman Indonesia, masih dimungkinkan berdasarkan Konvensi 1982.

45

117. Bagaimana pengaturan mengenai lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing di laut wilayah atau perairan Indonesia? Ketentuan yang diatur mengenai lintas damai bagi kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing adalah sebelum mengadakan lintas damai dalam laut wilayah atau perairan Indonesia, kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing harus memberitahukan terlebih dahulu (notification) kepada Menhankam atau Pangab, kecuali kalau lintas itu melalui alur-alur yang telah atau akan ditentukan oleh Menhankam atau Pangab; pada waktu melintasi perairan Indonesia, kapal selam asing harus berlayar di permukaan air; lalu lintas kapal perang dan kapal pemerintah bukan kapal niaga asing di luar alur-alur dimaksud yang tanpa pemberitahuan, termasuk kapal-kapal selam asing yang tidak berlayar di permukaan air pada waktu melintasi perairan Indonesia, dianggap tidak damai dan karena itu dapat diwajibkan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia. 118. Jelaskan jenis izin yang diberikan kepada kenderaan air asing di perairan Indonesia! Untuk semua kegiatan kenderaan air asing dalam wilayah perairan Indonesia, diberikan dua macam izin yaitu sailing permit dan security clearance. Sailing permit adalah izin berlayar untuk kenderaan air sipil asing yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, sedangkan Security Clearance adalah izin berlayar untuk kenderaan air militer atau perang asing yang dikeluarkan melalui Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Pangab. Semua kenderaan air sipil asing hanya memerlukan sailing permit, kecuali yang khusus untuk tujuan survei hydrografi atau kegiatan-kegiatan dalam perairan Indonesia yang mempunyai pengaruh

46

terhadap segi keamanan, dan atau akan melalui daerah tertutup, harus memiliki sailing permit dan security clearance. 119. Bagaimana hak lintas transit dalam konsep negara kepulauan? Dalam Pasal 42 Konvensi dsebutkan mengenai hak lintas transit mengizinkan negara-negara yang dipisahkan selat untuk membuat perundang-undangan mengenai lintas transit melalui selat-selat bertalian dengan keselamatan pelayaran, pencegahan polusi, pengaturan penangkapan ikan, dan lainnya. 120. Jelaskan penentuan batas perairan pedalaman menurut konsep negara kepulauan! Sesuai Pasal 50 Konvensi 1982, negara kepulauan dapat menarik garis-garis penutup untuk menetapkan perairan pedalaman. Untuk Indonesia ditetapkan bahwa laut pedalaman sebagai laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air terendah. 121. Bagaimana zona ekonomi eksklusif di dalam konsep negara kepulauan? Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Pasal 62 Konvensi menyebutkan bahwa negara kepulauan harus memberitahukan mengenai pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di ZEE. Konsep ZEE lainnya sama dengan konsep terhadap negara pantai lainnya, yaitu wewenang untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam di air, dasar laut, dan tanah di bawahnya sejauh 200 mil laut.

47

122. Bagaimana pengaturan mengenai delimitasi ZEE dalam konsep negara kepulauan Indonesia? Indonesia sebagai negara kepulauan berpendirian bahwa batas ZEE tidak perlu sama dengan batas landas kontinen. Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan

ZEE

negara-negara

yang

pantainya

saling

berhadapan

atau

berdampingan dengan pantai Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara-negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Selama persetujuan belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak (median line) antara garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut. 123. Bagaimana pengaturan mengenai hak-hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki Indonesia di ZEE? Dalam ZEE, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulta utnuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis daerah tersebut, seperti pembangkit tenaga listrik dari air, arus dan angin. Adapun yurisdiksi Indonesia adalah berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya; untuk penelitian ilmiah mengenai kelautan; dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

48

124. Jelaskan mengenai landas kontinen di negara kepulauan Indonesia! Hak-hak Republik Indonesia atas landas kontienn berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1973 meliputi penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam serta pemilikannya ada pada negara; eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku di bidangnya masing-masing; penyelenggaraan penyelidikan ilmiah dilakukan dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia; pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi, kapal dan alatalat lainnya untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dilakukan dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia; menetapkan masalah pencegahan dan penanggulangan

masalah

pencemaran;

ekplorasi

dan

eksploitasi

harus

mempertimbangkan segi-segi pertahanan dan keamanan nasional; apabila terdapat perselisihan akan diselesaikan dengan peraturan yang berlaku. 125. Bagaimana

implikasi

pemisahan

Timor

Timur

terhadap

perairan

Indonesia? Pemisahan Timor Timur dari wilayah Republik Indonesia akan mengakibatkan terjadinya perubahan konfigurasi kepulauan Indonesia dan untuk itu perlu dilakukan perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hukum laut Indonesia. Adapun penyesuaian tersebut diantaranya mengenai titik dasar untuk garis pangkal, dimana dulunya Timor Timur dijadikan sebagai titik-titik dasar untuk garis pangkal kepulauan. Penyesuaian lainnya adalah alur-alur laut kepulauan yang diantaranya melewati perairan Timor, dan juga perlunya penyesuaianpenyesuaian perjanjian internasional yaitu perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia dalam bidang Timor GAP 1989 dan tentang batas tertentu landas kontinen dan ZEE.

49

BAB XI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 126. Jelaskan mengenai pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di dalam UNCLOS 1982! Di dalam Konvensi 1982 diatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup pada Bab XII tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; Pada Bab III tentang penggunaan selat untuk navigasi internasional yang mewajibkan kepada negara yang berbatasan dengan selat untuk membuat aturanaturan yang berhubungan dengan penggunaan selat dan harus memuat masalah pencegahan, pengurangan dan pengawasan terhadap polusi dari bahan minyak, sisa-sisa minyak dan pembuangan-pembuangan kapal; Bab IV tentang Negara Kepulauan yang mengatur tentang hak dan wewenang negara kepulauan untuk membuat peraturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, khususnya di alur-alur nusantara; Bab II tentang Laut Wilayah yang mengatur tentang hak dan wewenang negara pantai utnuk membuat peraturan mengenai hak lintas damai yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut negara pantai; Bab V tentang ZEE yang mengatur mengenai yurisdiksi negara pantai dibidang pelestarian lingkungan laut di ZEE. 127. Bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap lingkungan laut di laut wilayah, dan perairan negara kepulauan? Terhadap pencemaran lingkungan laut di laut wilayah dan perairan negara kepulauan ditentukan bahwa negara-negara harus menciptakan ketentuan dan patokan internasional dari pencegahan, pengurangan dan pengaturan polusi lingkungan laut dari kapal; negara-negara harus menciptakan peraturan dan ketentuan untuk pencegahan, pengurangan dan pengaturan pencemaran

50

lingkungan laut dari kapal yang menggunakan bendera registrasinya; negaranegara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya dalam batas-batas wilayahnya. 128. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada lingkungan laut di ZEE dan Landas Kontinen? Negara pantai mempunyai hak untuk membuat peraturan dan mengambil tindakan yang berhubungan dengan polusi yang diakibatkan oleh kegiatan di dasar laut; peraturan mengenai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan “dumping”; membuat peraturan mengenai tindakan yang berhubungan dengan polusi dari kapal dalam ZEE. Untuk instalasi-instalasi dan kapal-kapal yang melanggar ketentuan tersebut dapat dituntut dalam pengadilan setempat. 129. Bagaimana perlindungan yang diberikan kepada lingkungan laut di laut lepas? Setiap negara pantai berhak untuk membuat peraturan mengenai pencegahan, pengurangan dan pengaturan polusi terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh “dumping” di laut lepas; pencegahan, pengurangan dan pengaturan polusi terhadap lingkungan laut yang disebabkan oleh “vessels” dalam laut lepas. 130. Jelaskan perlindungan terhadap lingkungan laut dari kegiatan di areal laut! Negara-negara harus menetapkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan laut dari semua kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi di area. Pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera atau negara dimana kapal-kapal itu terdaftar, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan serta alat-alat lainnya yang dipergunakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi daripada the area tersebut.

51

131. Apa yang ditentukan dalam The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil? Konvensi ini berusaha untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh pengotoran laut oleh minyak melalui tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah sejauh mungkin pengotoran dengan jalan menyususn ketentuan yang mengatur pembuangan minyak dari kapal; mengadakan pemasangan alat-alat kapal yang mencegah pembuangan minyak kotor dari kapal; menyediakan tempat-tempat pembuangan minyak di pelabuhanpelabuhan, terminal minyak atau tempat reparasi kapal; dan menetapkan daerahdaerah laut yang dinyatakan sebagai daerah terlarang untuk pembuangan minyak. 132. Apa yang ditentukan dalam International Convention in the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage? Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu pola pemberian ganti rugi yang akan menyediakan pembayaran ganti rugi kepada korban di satu pihak dan pembebasan pemilik kapal dari beban keuangan yang diakibatkan oleh Civil Liability Convention 1969.

52

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA LAUT 133. Bagaimana ketentuan atau prosedur penyelesaian sengketa menurut Konvensi 1982? Menurut Konvensi 1982, untuk menyelesaikan sebuah sengketa hukum laut diarahkan kepada penerapan prosedur memaksa (compulsori procedures). Konvensi mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mekanisme yang telah diatur oleh Konvensi. Para pihak diberikan kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang disepakati bersama. Prosedur ini diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB, yaitu mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral. 134. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui jalur perjanjian, jalan mana yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa? Jika jalur prosedur yang telah ditentukan dalam Pasal 33 Piagam PBB tersebut tidak memberikan penyelesaian, maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian yang disepakati. Jika masih tidak terdapat penyelesaian maka para pihak diharuskan menjalani prosedur konsiliasi yang diatur dalam lampiran IV Konvensi 1982. Jika semua prosedur di atas tidak juga menghasilkan keputusan, maka sengketa tersebut harus diajukan ke salah satu badan peradilan yang disediakan oleh Konvensi yaitu Tribunal Internasional untuk Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Tribunal Arbitrase, dan Tribunal Arbitrasi Khusus. 135. Bagaimana ketentuan terhadap pihak yang merupakan organisasi internasional? Untuk suatu organisasi internasional yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut dapat memilih badan-badan peradilan di atas, kecuali Mahkamah Internasional.

53

Karena Mahkamah Internasional menurut statutanya hanya memiliki jurisdiksi untuk mengadili negara-negara.

54

DAFTAR PUSTAKA

Albert W. Koers (1991), Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen P & K, UGM, Yogyakarta Chairul Anwar (1998), Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Djambatan, Jakarta Mochtar Kusumaatmadja (1986), Hukum Laut Internasional, Bina Cipta, Bandung _______, (1978), Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung _______, (1962), Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konvensi Hukum Laut di Jenewa, Penerbitan Universitas, Bandung Hasyim Djalal, (1979), Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut, Bina Cipta, Bandung Hingaroni R.C, Studies in International Law

55