Daftar lsi
leATA PENGANTAR DAFTAR lSI
BAB I SE)ARAH HUKUM lAUT INTERNASIONAl
BAB II PENGATURAN KONVENSI HUKUM lAUT 1982 TENTANG PERAIRAN NASIONAl DAN IMPlEMENTASINYA DI INDONESIA A. Pendahuluan B. Zona-Zona Maritim Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 C. Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 1. Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan Kedaulatan Negara Pantai Atas Laut Teritorial 2. Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Mengenai Cara-cara Penarikan Garis Pangkal dalam Menetapkan Lebar Laut Teritorial Suatu Negara Pantai
v vii
1
17 17 19 21
21
23
D.
E. F.
G.
Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berlaku bagi Semua Kapal-kapal Asing 4. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berlaku bagi Kapal-kapal Niaga dan Kapal-kapal Pemerintah yang Dipergunakan untuk Maksud-maksud Perniagaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Selat yang Digunakan untuk Pelayaran Internasional Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Mengenai Perairan Nasional 1. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia 2. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (ALK!) 3. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Lintas Damai Melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan , Indonesia Penutup
3.
3.
27
33
35 42 51 52
C.
Pendahuluan Ketentuan-ketentuan Umum Bab V Konvensi Hukum Laut 1982 Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Hukum Perikanan 1. Ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya lkan di Zona Ekonomi Eksklusif 2. Hukum Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif.
viii
MIl IV PENGATURAN LANDAS DALAM KONVENSI HU PERUNDANG-UNDA A. Pendahuluan . 8.
5ejarah Lahirnya K
C. Pengaturan Landas 63
69 76
BAB III REZIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN PENGATURAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA ••••••• 79 A. B.
Pengaturan Kon tentang Konse dalam Zona Ek atau Lebih dan D. Implementasi Keten Laut 1982 dalam U Zona Ekonomi Ekskl E. Penutup .
dalam Konvensi Hu 1. Pengertian Landas 2. Hak-Hak dan ~ Atas Landas K 3. Penetapan Garis Negara yang D. Pengaturan Landas Perundang-undangan E. Penutup .
79 81
86
BABV REZIM LAUT LEPAS M HUKUM LAUT 1982 DAN PERI KANAN INTERN A. B.
86 91
C.
Pendahuluan . Ketentuan Umum Bab Ketentuan Bab VII K tentang Pengelolaan
3.
D.
Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Dua Negara Pantai atau Lebih dan Laut Lepas Implementasi Ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi Hukum
E.
Laut 1982 dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) 98 Penutup 103
BABIV PENGATURAN LANDAS KONTINEN DALAM KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA A. B. C.
Pendahuluan Sejarah Lahirnya Konsep Landas Kontinen Pengaturan Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 1. Pengertian Landas Kontinen 2. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara Pantai Atas Landas Kontinen 3. Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Dua Negara yang Berhadapan maupun Berdampingan Pengaturan Landas Kontinen dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Penutup n
D. E.
BABV REZIM LAUT LEPAS MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982 DAN PENGATURAN HUKUM PERI KANAN INTERNASIONAL A. B. C.
Pendahuluan Ketentuan Umum Bab VII tentang Laut Lepas Ketentuan Bab VII Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Pengelolaan dan Konservasi.
ix
96
107 107 108 112 112 118 121 123 127
131 131 134 141
D.
1.
Beberapa Perkembangan Terakhir 143 dalam Hukum Perikanan Internasional 1. Hard Laws 145 2. Latar Belakang Lahirnya the FAO 7993 Compliance Agreement Persetujuan PBB tentang Persediaan Ikan 7995 dan the 7995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (Aturan Perilaku tentang Pengelolaan Perikanan yang Bertanggung [awab) 147 3. The 7993 FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management 149 Measures by Fishing Vessels on the High Seas 4. Persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1995 tentang Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tanggal 10 Desember yang Berkaitan dengan Konsevasi dan Pengelolaan Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh 149 a. Ketentuan Konservasi dan Pengelolaan Atas Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan lkan yang Beruaya Jauh 149 b. Mekanisme Kerjasama Internasional dalam Konservasi dan Pengelolaan Atas Persediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Persediaan Ikan c. d.
E.
F.
yang Beruaya Jauh Kewajiban Negara Bendera Kapal Mekanisme Penaatan dan Penegakan Hukum Perikanan di Laut Lepas
Soft Laws 1. The 7995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries 2. International Plan of Action to Deter, Prevent and Eliminate I/Iegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUUJ, 2007 Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perikanan Internasional dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Bidang Perikanan
x
153 156 159 162
162
165
169
2. 3.
4.
5. G.
BAB VI REZIM KAWASAN D A. B.
Pendahuluan ....... Latar Belakang L
~
of Mankind (Warisa dalam Bab XI Kon C. Rezim Kawasan D. Struktur Badan at 1. Mejelis . 2. Dewan . 3. Komisi Hukum 4. Komisi Keua 5. Sekretariat . 6. Enterprise . 7. Penyelesaian E. Implikasi dari Kegi di Kawasan Dasar F. Penutup .
1.
G.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.12 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas...................................................................... 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.l0 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan Penutup
BAB VI REZIM KAWASAN DASAR lAUT INTERNASIONAl A. Pendahuluan B. Latar Belakang Lahirnya Prinsip Common Heritage of Mankind (Warisan Bersama bagi Umat Manusia) dalam Bab XI Konvensi Hukum Laut 1982 C. Rezim Kawasan Dasar Laut Samudra Dalam D. Struktur Badan Otorita Dasar Laut Internasional 1. Mejel is 2. Dewan 3. Komisi Hukum dan Teknik 4. Komisi Keuangan 5. Sekretariat 6. Enterprise 7. Penyelesaian Sengketa dan Pendapat Hukum E. Implikasi dari Kegiatan Penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional bagi Indonesia F. Penutup
xi
171 179
180
183 186 187
191 191
191 196 201 203 204 207 208 209 210 211 212 214
I !
c.
BAB VII REZIM PULAU DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL
217
A.
Pendahuluan
217
B.
Definisi Pulau Sebelum dan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982
217
C.
Karakteristik Pulau 1. Suatu Wilayah Daratan
220 221
D.
E.
2. Dibentuk Secara Alamiah
222
3. Ukuran Wilayahnya Cukup Luas
222
4. Dikelilingi oleh Air
223
5. Ada di Atas Permukaan Air pada Waktu Air Pasang
224
6. Tempat untuk Didiami oleh Manusia
224
7. Mempunyai Kelangsungan Hidup di Bidang Ekonomi
224
Kapasitas Pulau untuk Membentuk Zona Maritim
225
1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan
226
2. Zona Ekonomi Eksklusif...
226
3. Landas Kontinen
227
4. Parairan Pedalaman
227
Pengaturan Hukum Nasional Indonesia tentang Pulau-Pulau Kecil
227
D.
E.
F. G.
BAB IX PENELTIAN ILMIAH DAN PENGATUKA.rA.
Pendahuluan .....
B.
Pengaturan Pene"-
1. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
dalam Konvensi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Ked I dan Undang-Undang
C.
No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
yang Terkait cler_
No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 228
Undang-U Undang-U dan Pulau 3. Peraturan P Melakukan bagi Pergu dan Peng dan Orang Penutup ..
1.
2.
2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kedl Terluar F.
Penutup
237 239
BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN L1NGKUNGAN LAUT
241
A.
241
B.
Peraturan Peru
Pendahuluan Ketentuan-ketentuan Umum Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Negara dalam Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut
xii
242
D.
Pengaturan Hukum Internasional yang Tidak Mengikat Secara Hukum tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut yang Berkelanjutan dalam Agenda 21 Bab 17 Konferensi Rio de Janeiro 1992 D. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 Mengenai Kerja Sama Internasional dalam Pencegahan, Pengurangan dan Penguasaan Pencemaran Lingkungan Laut E. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Pencegahan, Pengurangan dan Penguasaan Pencemaran Lingkungan Laut F. Pengaturan Nasional tentang Pencemaran Lingkungan Laut yang Bersifat Lintas Batas Nasional di Indonesia G. Penutup
C.
246
247
252 261 266
BAB IX
PENELTIAN IlMIAH KElAUTAN DAN PENGATURANNYA DI INDONESiA A. B. C.
D.
269
Pendahuluan 269 Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 .. 270 Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia yang Terkait dengan Penelitian Ilmiah Kelautan 276 1. Undang-Undang Perikanan No.31 Tahun 2004 277 2. Undang-Undang Pengelolaan Wi/ayah Pesisir 281 dan Pulau-pulau Kecill\Jo.27 Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing 283 Penutup 285
xiii
BAB X
ALiH TEKNOLOGI KELAUTAN DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA •••••••••••••••••••••••••••••••.• 287 A.
Pendahuluan
287
B.
Pengaturan Alih Teknologi Kelautan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Hubungannya dengan Perjanjian Internasional di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual
C.
dan Alih Teknologi Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang Berkaitan
288
dengan Usaha Patungan dan Alih Teknologi Perikanan
296
D.
Pengaturan Alih Teknologi Kelautan di Indonesia
301
E.
Luas Lingkup Materi Muatan Undang-Undang
F.
tentang Alih Teknologi Perikanan
304
Penutup
309
Uraian mengenai men diawali dengan pemb manusia. Dalam sejarah,
DAFTAR PUSTAKA
311
antara lain sebagai: 1) raya perdagangan; 3) s pertempuran; 5) tempat pemersatu bangsa. Den (iptek), maka fungsi laut bahan-bahan tambang dan usaha mengambil sumber . Bertitik tolak dari • dapat digunakan oleh u penghidupannya, jalur keamanan dan pelbagai disebutkan di atas telah berikan dorongan terhadap masing negara atau keraj
xiv
