BAB IX Konvensi Hukum Laut Internasional ( U N C L O S ) 1982 I. a. b. c. d. e. f. g.
h.
i.
Istilah-istilah: Kawasan berarti dasar laut dan samudera serta tanah dibawahnya diluar batasbatas yurisdiksi nasional. Dumping berarti setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kendaraan air,pesawat udara,platform atau bangunan buatan lainnya. Laut teritorial adalah suatu jalur laut yang berbatasan dengan suatu negara yang lebarnya 12 mil, laut diukur dari garis pangkal. Garis pangkal biasa adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagaimana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh Negara tersebut. Garis pangkal kepulauan adalah garis lurus yang menghubungkan titik titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan tersebut. Perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal. Zona tambahan adalah lebar laut diluar laut teritorial sejauh 24 mil laut dari garis pangkal dimana Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan sehubungan dengan pelanggaran bea cukai,fiskal dan imigrasi. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal.Negara pantai mempunyai hak untuk ekplotasi dan eksplorasi ,konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati atau non hayati,yurisdiksi atas instalasi-instalasi ,pulau pulau buatan,pengaturan riset ilmiah kelautan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Landas kontinen adalah laut selebar 200 mil laut dari garis pangkal atau hingga pinggiran luar dari tepi kontinen.Pinggiran tepi kontinen dianggap sebagai batas dari kelanjutan alamiah wilayah daratan negara pantai dapat selebar 350 mil laut dari garis pangkal atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman air 2500 meter.
Lintas damai (innocent passage ). Kapal-kapal semua negara mempunyai hak lintas damai melalui laut teritorial suatu negara. Lintas berarti bernavigasi melalui laut teritorial untuk keperluan: a. Melintas tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah ditempat belabuh ditengah laut,atau b. Beralalu dari atau ke parairan pedalaman atau singgah ditempat berlabuh ditengah laut atau fasilitas pelabuhan.
•
• • a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. II.
Lintas harus terus menerus,langsung serta secepat mungkin.Berhenti dan berlabuh hanya kalau terjadi kerusakan mesin atau berlindung dari cuaca buruk atau memberi pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya.. Lintas damai adalah melintas sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian,ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas dianggap membahayakan kedamaian apabila: Melakukan setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan keutuhan wilayah negara pantai. Latihan atau praktek dengan senjata apapun. Perbuatan mengumpulkan informasi Perbuatan propaganda Peluncuran atau pendaratan pesawat udara. Bongkar muat komoditi atau penumpang. Perbuatan pencemaran laut. Kegiatan perikanan Kegiatan survey Perbuatan mengganggu komunikasi Penyelundupan obat bius Perkembangan Hukum Laut Indonesia a. Sejak tahun 1939 berlaku Ordonansi Laut Trritorial dan Lingkungan Maritim 1939 dimana lebar laut wilayah adalah 3 mil laut dari pantai (sebagaimana yang berlaku secara Internasional) b. Pada 13 Desember Pemerintah mengumumkan Dekalarasi Djuanda dimana secara sepihak Indonesia menyatakan bahwa perairan Indonesia adalah wilayah daratan beserta perairan pedalaman Indonesia.Lebar laut wilyah adalah 12 mil laut dari garis dasar yang merupakan garis-garis lurus yang menghunbungkan titik-titik terluar pada saat air rendah pulaupulau. c. Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-undang No.4 Prp tahun 1960. d. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1962 tentang lalu lintas damai kapal asing dalam perairan Indonesia. e. Undang-undang No.1 tahun 1973 tentang Landas kontinen. f. Undang-undang No.5 tahun 1973 tentang Zona Ekonomi Ekslusif. g. Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982. h. Undang-undand No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia sebagai pengganti UU No.4 thn 1960.
III.
Aturan-aturan di Pelabuhan Apabila kapal memasuki pelabuhan maka harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di pelabuhan itu.Aturan di suatu pelabuhan dapat di ketahui dari Port Information atau dari Guidance to Port Entry. Aturan-aturan itu berhubungan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan,kewajiban-kewajiban kapal selama di pelabuhan serta larangan –larangan yang harus diikuti.Untuk pelabuhan-pelabuhan di Indonesia secara umum dulu diatur dalam Rede Reglement (Peraturan Bandar) tahun 1925.Dan di pelabuhan-pelabuhan tertentu ada aturan-aturan khusus yang dikeluarkan untuk keselamatan dan keamanan selama di pelabuhan.Peraturan itu mengatur mengenai tempat berlabuh menunggu karantina atau menunggu pandu,tempat berlabuh untuk bongkar muat atau tempat berlabuh untuk kapal-kapal yang dalam perbaikan.Seseuai Peraturan Bandar kapal-kapal yang masuk pelabuahan haruss menyarahkan sertifikat-sertifikat dan surat-surat kapal kepada Syahbandar dalam waktu 1 X 24 jam dan surat-surat tersebut disimpan di kantor Syahbandar selama kapal di pelabuhan.Kapal-kapal harus mematuhi aturan –aturan selama di pelabuhan baik aturan yang dikeluarkan oleh Syahbandar ,Bea Cukai,karantina dan Imigrasi.. Aturan yang berdasarkan Peraturan Bandar antara lain selama kapal di pelabuhan harus ada di kapal minimum sepertiga crew yang dapat menggerakkan kapal kalau sewaktu waktu ada keadaan darurat seperti kebakaran,kapal hanyut d.l.l.Kapal-kapal dilarang keras membuang limbah kelaut selama berada di pelabunan dan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran. Setiep kegiatan yang.Setiap perpindahan posisi dalam pelabuhan menimbulkan bahaya seperti pengelasan,muat bongkar barang berbahaya harus meminta ijin kepada Syahbandar harus dilaporkan kepada Syahbandar dan kapal harus mematuhi aturan mengenain wajib pandu untuk kapal ukuran tertentu. Aturan dari Bea Cukai dalah hal-hal yang menyangkut lalu lintas barang.Setiap kapal harus melaporkan Cargo manifes baik muatan yang akan di bongkar di pelabuhan itu maupun muatan lanjutan.Disamping itu setiap kapal yang tiba dari luar negeri harus melaporkan barang bawaan crew (personal effect). Aturan dari Immigrasi adalah yang menyangkut dokumen perjalanan awak kapal dan penumpang khususnya orang asing atau warga Negara Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri.
IV.
Aturan dari karantina adalah hal-hal yang menyangkut pencegahan penyebaran penyakit baik terhadap manusia ,hewan atau tumbuhtumbuhan. serta dokumen –dokumen yang harus dilengkapi Instansi instansi lain yang berada di pelabuhan adalah Adpel, Polisi (KP3) dan P.T Pelabuahan Indonesia .Adpel sebagai koordintor di pelabuhan yang membawahi langsung petugas petugas kesyahbandaran,kelaikan kapal dan KPLP. Polisi bertugas untuk keamanan dan ketertiban di pelabuhan. P.T.Pelabuhan Indonesia sebagai operator pelabuhan bertugas untuk menyediakan pelayanan jasa kepepelabuhan seperti tempat bertambat,air tawar pegudangan dan pelayanan-pelayanan lainnya seperti pandu dan kapal tunda.
KARANTINA Dasar U U No.1 tahun 1962 tentang Karantina Laut Tujuan:untuk menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina melalui atau dengan kapal. Penyakit karantina dan masa inkubasinya: 1. Pes/Plague
:6 hari
2. Cholera
:5 hari
3.Demam kuning/Yellow fever
: 6 hari
4.Cacar /Small pox
: 14 hari
5.Typhus bercak Wabahi/ Typhus exanthematicus
: 4 hari
6.Demam Balik-Balik/ Louse Borne Relaposing Fever
: 14 hari
•
Seorang terjangkit adalah seoarang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina
•
Seorang tersangka adalah mereka yang dianggap oleh dokter pelebuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina.
•
Surat keterangan kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang harus diberikan kpd dokter pelabuhan oleh Nakhoda mengenai keadaan kesehatan dikapal sesuai persaratan Internasional.
•
Tanda-tanda pelabuhan terjangkit karantina:
•
Siang hari
•
Malam hari : 2 lampu putih bersusun tegak dengan jarak 2 meter dengan jarak tampak 2 mil..
•
Penggolongan kapal terhadap penyakit karantina:
•
1.Kapal sehat
•
2.Kapal terjangkit.
•
3,Kapal tersangka.
•
Penggolongan pelabuhan karantina:
•
Pelabuhan klas I dokter dpt melaksanakan tindakan karantina sepanuhnya.
•
Pelabuhan Klas II dimana dokter pelabuhan dpt menyelenggarakan sebagian tindakan karantina.
•
Pelabuhan yang bukan pelabuhajh karantina dimana sama sekali tidak dapat diselenggarakan tindakan karatina.
: Bendera Q
Pengertian istilah karantina
Tinadakan karantina adalah tindakan terhadap kapal beserta isinya dalam daerah pelabuhan untuk mencegah perjangkitan dan penularan penyakit karantina.
Dalam karantina adalah suatu keadaan kapal yang berada diosuatu tempat yang ditentukan untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina.
Wabah adalah perjalanan atau penyebaran banyaknya peristiwa penyaki karantina.
V.
Tugas Mandiri 1. Jelaskan pengertian dari Tindakan karantina ?? 2. Apa yang dimaksud dengan wabah ?? 3. Apa yang dimaksud dengan orang yang terjangkit?? 4. Jelaskan arti dari Dumping ?? 5. Jelaskan pengertian dari Laut Teritorial ?? 6. Jelaskan perbedaan antara laut pedalaman dengan pangkal laut biasa ?? 7. Jelaskan pengertian dari lintas damai?? 8. Jelaskan sejarah perkembangan Hukum laut Indonesia 9. Jelaskan pengertian dari Karantina ? 10. Pengertian dari Bea Cukai ??
