BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris berisi peraturan mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, Kewenangan
dan kewajiban serta larangan bagi
setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris Pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan Notaris, Akta Notaris, Minuta Akta, Pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan
Notaris,
Pengawasan,
Organisasi
Notaris,
sanksi
atas
pelanggaran Notaris, kewenangan Majelis Pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014 antara lain yaitu tentang penguatan syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris, pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang, penyesuaian pengenaan saksi pada pasal tertentu, pembedaan terhadap isi Akta baik yang
1
bersifat mutlak maupun yang bersifat relatif, pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, penguatan dan penegasan Organisasi Notaris, penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik, serta penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas. Peraturan tentang Notaris selain Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris terdapat pula Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berisikan tentang aturan perilaku setiap Notaris dan harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam maupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup
Kode Etik Notaris,
kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya. Kode Etik Notaris juga membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya aturan-aturan yang tersebut dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik ini dirumuskan agar setiap Notaris dapat mengemban profesinya tetap dalam koridor yang sebenarnya dan membantu penegakan hukum karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia. Dirumuskannya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dengan harapan bahwa setiap Notaris akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada tidak melenceng dari aturan tersebut.
2
Seiring dengan berjalannya waktu dan banyak diminatinya profesi Notaris membuat beberapa Notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, tanpa disadari hal tersebut menimbulkan adanya persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka Pro aktif turun ke pasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.1 Salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Kode Etik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya penetapan jasa tarif dibawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi dalam prakteknya terdapat oknum Notaris yang melakukan hal tersebut. Hal tersebut memicu persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris yang lain karena ada sebagian Notaris yang tetap berpegang teguh pada aturan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris. Blog “law is my way” bahkan menyebutkan bahwa untuk memperoleh kesempatan supaya jasanya dipakai
oleh pihak
yang
1
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia: Dulu, Sekarang Dan Dimasa Akan Datang, cet I, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm: 94.
3
berkepentingan antara lain instansi perbankan dan perusahaan real estate, beberapa oknum Notaris berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan matabat jabatannya, yaitu dengan memberikan imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung prosentase dari jumlah honorarium. Potongan honorariumnya cukup besar bahkan ada yang sampai 60% atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari oknum Notaris.2 Didalam keseharian, masyarakat umumnya “patuh” pada tarif yang disodorkan kepada Notaris jika minta dibuatkan akta, Sementara justru ketika berhadapan dengan pengusaha, misalnya orang Bank atau pengusaha properti, Notaris kalah telak karena pengusaha dalam posisi tawar lebih kuat.3 Kantor wilayah Yogyakarta menulis di dalam website Kanwil DIY – Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kabupaten Sleman bahwa pada tahun 2015 Notaris Di Kabupaten Sleman berjumlah 177 orang pejabat Notaris. Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dari satu kabupaten dimana jumlah seluruh notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 Hal ini dapat memicu timbulnya persaingan yang tidak sehat bahkan banyak yang terkait dengan kasus hukum.
2
Law is my way: contoh kasus pelanggaran kode etik profesi notaries di Indonesia beikut sanksinya, at http://www.blogger.com diakses pada tanggal 4 Oktober 2013. 3 Harga Diri Notaris 1 akta, Sepiring Nasi Rendang..!, at http://www.medianotaris.com diakses pada tanggal 22 Oktober 2012). 4 http://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/kenotariatan/201503-25-06-17-01/kabupaten-sleman Diakses pada Rabu, tanggal 25 Maret 2015.
4
Berdasarkan wawancara penulis dengan staf Notaris di wilayah Sleman, diketahui bahwa terdapat oknum Notaris di sleman yang bekerjasama atau menjadi rekanan hampir seluruh bank di sleman dan yogyakarta baik bank konvensional, bank daerah maupun bank syariah. Sebagaimana keterangan Erva selaku staf Notaris WE sebagai berikut: “...hampir semua bank yang berkedudukan di sleman menjadi rekanan ibu, bukan hanya di sleman, di jogja juga hampir semua bank menjadi rekanan ibu, baik bank konvensional nasional maupun BPR, bank syariah, BPR syariah, hampir semua bank mba, BRI, mandiri, BTN, BNI, BCA, Mega, UOP, UNPD, Mayapada, biasanya jika bank konvensionalnya menjadi rekanan ibu, maka bank syar’iahnya juga ibu menjadi rekanan ibu.”5
Di sisi lain berdasarkan penelitian penulis, bank dan perusahaan pembiayaan biasanya hanya menggunakan jasa Notaris jika Notaris tersebut menjadi rekanan bank dan perusahaan pembiayaan yang sebelumnya telah ada perjanjian kerjasama diantara notaris dan bank dan/atau perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk di bahas agar dapat mengetahui secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya bentuk dan cara kerjasama Notaris dengan pihak lain (dalam hal ini bank dan perusahaan pembiayaan) di Sleman dan benarkah kerjasama tersebut dapat menimbulkan persaingan tidak sehat diantara rekan notaris yang menjabat di wilayah kabupaten sleman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 16
ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa, “dalam menjalankan
5
Wawancara penulis dengan Erva Staf Notaris WE, berkantor di jl. Kaliurang Km 7,5 No 79, Banteng, Kecamatan Ngaglik, Sleman, pada tanggal 17 Oktober 2015.
5
jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap Notaris dan jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.6 Persaingan tidak sehat antar rekan Notaris juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: “persaingan antar pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-undang ini secara garis besar bisa perorangan maupun badan usaha. Jika Notaris sendiri dapat dikatakan pelaku usaha karena merupakan perorangan yang memberikan jasa di bidangnya kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dan atas jasa yang diberikan tersebut. Jika kerjasama notaris dengan pihak lain menimbulkan akibat pihak lain (bank dan perusahaan pembiayaan) hanya mau menggunakan jasa salah satu pejabat notaris tertentu dan menutup jalan bagi rekan Notaris lain maka dapat memicu timbulnya monopoli yang menyebabkan persaingan tidak sehat diantara rekan Notaris sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang 6
Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm: 86.
6
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul:“ Kerjasama Notaris Dengan Pihak Lain Yang Menimbulkan Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Di Sleman Ditinjau Dari Peraturan PerundangUndangan Dan Kode Etik Notaris”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimanakah bentuk dan cara kerjasama Notaris dengan pihak lain (bank dan/atau perusahaan pembiayaan) di Sleman? 2. Bagaimanakah kerjasama Notaris dengan pihak lain (bank dan/atau perusahaan pembiayaan) di Sleman ditinjau dari peraturan perundangundangan dan kode etik Notaris? 3. Mengapa kerjasama Notaris dengan pihak lain (bank dan/atau perusahaan pembiayaan) dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris di Sleman? C. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai “kerjasama notaris dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris di sleman ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan kode etik notary”s sebelumnya meneurut sepengetahuan penulis belum terdapat penelitian yang mempunyai
7
judul yang sama. Namun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai point point penting yang menjadi pokok dalam penelitian ini yaitu kerjasama notaris dan persaingan tidak sehat notaris, antara lain sebagai berikut: 1. Thesis karya Felly Faradina yang berjudul Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Serta Kode Etik Notaris. Felly membahas dan menganalilis secara global mengenai fenomena Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Dibawah Standar di Indonesia, Felly mengatakan bahwa hendaknya membuat suatu ketentuan yang tegas mengenai larangan bagi setiap Notaris untuk melakukan kerjasama dengan pihak manapun yang dapat mempengaruhi kemandirian dari Notaris.7 2. Thesis karya Zulhendrawan yang berjudul perjanjian kerjasama antara bank dengan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Zulhendrawan membahas dan menganalilis mengenai kerjasama Notaris dengan bank di daerah Pekanbaru yang berpengaruh terhadap kemandirian dan ketertidakpihakan notaris dalam membuat akta otentik yang
7
Felly Faradina, 2011, Thesis Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Serta Kode Etik Notaris, Universitas Indonesia, Depok, hlm 87.
8
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.8 3. Thesis karya Laura Giasi yang berjudul Persaingan Tidak Sehat Notaris Perspektif Kode Etik Notaris Indonesia. Laura membahas dan menganalisis mengenai secara umum tentang persaingan antara notaris yang menjurus kepada persaingan tidak sehat sehingga menimbulkan ketidakharmonisan antar rekan seprofesi dari sudut pandang kode etik notaris.9 Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu Penulis dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada bentuk dan cara kerjasama Notaris dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan Notaris yang fokus penelitian penulis adalah di wilayah kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak lain yang dimaksud dalam pelitian ini selain bank juga perusahaan pembiayaan, penulis menganalisis kenyataan yang terjadi dilapangan ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. 8
Zulhendrawan, 2010, Thesis Perjanjian Kerjasama Antara Bank Dengan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 64. 9 Laura Giasi, 2013, Thesis Persaingan Tidak Sehat Notaris Perspektif Kode Etik Notaris Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 12.
9
D. Faedah Yang Dapat Diharapkan 1. Faedah Teoritis Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar segala hasil penelitian dapat bermanfaat dan berperan sebagai penambahan wawasan ilmu pengetahuan serta pembangunan negara dan bangsa dalam dunia pendidikan, khususnya bidang ilmu kenotariatan. 2. Faedah Praktis Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap kepada para Notaris yang membaca hasil penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan mengingatkan kembali ideologi yang sudah semestinya Notaris miliki, kembali menjadi pejabat umum yang independen, tidak berpihak dan bekerja secara profesional. Kepada klien Notaris, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, klien Notaris mendapat wawasan bahwa untuk bisa menemukam Notaris yang bertanggung jawab dan kredibel tidak harus menggunakan perjanjian kerjasama dan diawali dengan pengajuan surat permohonan rekanan yang melampirkan CV serta syarat-syarat yang lainnya, karena pada dasarnya orang yang diangkat sebagai pejabat Notaris oleh negara telah memenuhi persyaratan menurut undang-undang dan mempunyai hak yang sama dalam pembuatan akta-akta otentik. Kepada pembentuk undang-undang, penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian ini, pembentuk undang-undang dapat merumuskan dan
10
membuat aturan yang lebih eksplisit mengenai kerjasama Notaris dengan pihak lain yang menimbulkan persaingan tidak sehat antar Notaris beserta sanksinya mengingat makin maraknya terjadinya perjanjian kerjasama Notaris yang mengarah pada persaingan tidak sehat di beberapa wilayah di Indonesia. E. Tujuan Penelitian Tujuan
Penelitian
merupakan
pernyataaan
operasional
yang
merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini10. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan cara kerjasama Notaris dengan pihak lain di Sleman 2. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama Notaris dengan pihak lain di Sleman ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis kerjasama Notaris dengan pihak lain yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar rekan notaris di Sleman.
10
Lexi J. Moleong, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 93.
11
