8
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta penunjang perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Hampir diseluruh penjuru dunia, di setiap negara, pasar modal menjadi bahan pembicaraan. Di dalamnya berputar roda perekonomian suatu negara, sumber dana bagi beroperasinya perusahaan yang merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara. 1 Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dan dana jangka panjang yang disebut efek, dewasa ini merupakan salah satu pasar modal negara berkembang yang berkembang secara fantastik dan dinamik. 2 Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikasi saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar sebagaimana pasar pada umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tetapi pasar modal berbeda dengan pasar konkret. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana karena pasar modal merupakan sarana untuk mempertemukan penawaran dan perantara bagi investasi jangka panjang dalam bentuk efek. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 1
Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis D, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Ina, Cet. 1 (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 1. 2 Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Cet.1 (Jakarta: Iblam,2005), hlm. 3.
9
memberikan batasan pasar modal yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga yang berkaitan dengan efek. 3 Maka, terdapat tiga elemen yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal yaitu: 4 1. Penawaran umum dan perdagangan efek. 2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. 3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Sumber hukum pasar modal Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal dan perangkat hukum teknis lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan dan Self Regulatory Organization (SRO) seperti Bursa Efek dan lembaga lainnya 5, dan saat ini pengaturan hukum pasar modal Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UUOJK). Dalam aktivitas sehari-hari pasar modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek. Perdagangan efek dalam bahasa Inggris 3
Ibid,. Irfan Iskandar, Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian, (Jakarta: Djambatan, 2001) Hlm. 5. 5 www.legalitas.org/content/peranan-hukum-pasar-modal-perkembangan-ekonomiindonesia-. (Di akses tanggal 14 Februari 2015). 4
10
disebut dengan securities exchange atau stock market atau capital market. Kendatipun istilah itu berbeda tetapi esensinya sama, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dana yang di pasar modal tersebut diperantarai oleh anggota bursa yang disebut sebagai pedagang perantara atau broker atau pialang. 6 Instrumen yang disebut efek merupakan suatu komponen penting yang diperdagangkan di pasar modal. Bahkan dapat dikatakan bahwa efek merupakan satu-satunya unsur untuk dapat menyebut apakah suatu penawaran umum dapat dikategorikan menjadi “penawaran umum” dalam pengertian UUPM. Selain itu pentingnya pembahasan atas istilah efek ini karena perkembangan perekonomian dan pasar modal, sehingga istilah efek juga akan terus berkembang dan menjadi sesuatu yang sulit dibatasi (karena munculnya efek-efek baru). 7 Salah satu mata rantai terpenting dalam industri sekuritas adalah kegiatan perdagangan atas instrumen-instrumen yang telah diterbitkan oleh perusahaan yang mengeluarkan efek atau emiten. Perdagangan efek ini menjadi suatu mata rantai penting, karena tidak semua orang bermaksud memegang efek tersebut untuk selamanya. Seseorang yang memegang efek pada saat ini mungkin mempunyai kebutuhan besok hari, dan karena tidak ada sumber dana lain untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka efek yang dipegangnya menjadi alternatif untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan tersebut. Di lain pihak, seseorang yang mempunyai efek mungkin sedang tidak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi karena merasa harga efek akan turun, atau menurut perkiraanya harga efek tersebut tidak akan naik lagi, maka ia 6
Irsan Nasarudin, Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm.10. 7 Hamud Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Tatanusa, 2006) hlm. 1.
11
memutuskan untuk menjualnya sehingga dia dapat mencari efek lain, atau sarana investasi lain yang dianggapnya mempunyai kemungkinan untuk memberikan keuntungan. Karena kebutuhan untuk menjual dan membeli itulah, maka dibutuhkan sarana atau tempat untuk memperdagangkan efek tersebut. Dengan adanya sarana tersebut aktivitas menjual dan membeli menjadi lebih cepat berlangsung. Pembeli tidak harus dengan susah payah mencari penjual dan penjual tidak harus susah payah mencari barang yang akan dibelinya. 8 Pasar modal tidak dapat berjalan tanpa campur tangan beberapa lembaga atau pihak yang berperan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terkait dalam pasar modal diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), emiten, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), bursa efek, penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat, penasihat investasi, pemeringkat efek, akuntan publik, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan investor. Investor akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan efek untuk mengelola dananya dengan mempunyai unsur kepercayaan (trust), tak terkecuali Manager Investasi dan Kustodian karena dua pihak inilah yang selalu berhubungan dengan investor. Kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek yang diselenggarakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau Bank umum untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara
8
Ibid,. hlm. 373.
12
pemegang rekening dan pihak kustodian. Bank kustodian adalah lembaga yang sangat berperan penting dalam menyimpan dan mengawasi efek yang dititipkan kepadanya, karena bank kustodian hanya dapat mengelola efek yang tercatat pada rekening efek atas keinginan dan perintah dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atasnya. Sistem perdagangan efek dalam bentuk sertifikat fisik saat ini sudah jarang dijumpai dimana mekanisme perdagangan efek di pasar modal telah dilakukan secara elektronik dimana proses penyelesaian perdagangan efek telah dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (book-entry settlement). Bursa adalah pasar dimana efek diperdagangkan. Oleh karena bursa merupakan pasar maka masalah peralihan hak merupakan masalah penting yang harus dikaji dalam membahas masalah perdagangan bursa. Masalah peralihan kepemilikan efek menjadi makin penting karena banyak transaksi yang dilakukan dibursa, dan semuanya berlangsung dengan cepat, sehingga sangat biasa apabila si penjual belum menerima barangnya tetapi dia telah menjualnya kembali. Bahkan ketika barang belum dibeli pun seorang pemodal dapat saja menjual efek tersebut dan kemudian mencarinya dipasar, untuk menyerahkan efek yang dilakukan akibat penjualan tersebut. Sehubungan dengan masalah peralihan hak ini, UUPM menentukan bahwa tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek. 9 Pasal 55 ayat 1 UUPM menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara
9
Ibid., hal., 386.
13
yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah 10. Penjelasan atas pasal ini menyatakan bahwa peralihan hak terjadi pada saat penyerahan efek atau pada waktu efek dimaksud dikurangkan dari rekening yang kemudian ditambahkan pada rekening yang lain. Proses penambahan dari rekening yang satu ke rekening yang lain dilakukan oleh lembaga lain yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan diantaranya Bank Kustodian sebagai tempat penitipan efek. Berdasarkan uraian di atas, maka hal tersebut menarik untuk pelajari lebih lanjut yaitu mengenai: “Akibat hukum pengalihan kepemilikan efek terhadap efek yang dititipkan pada bank kustodian”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem perdagangan efek di pasar modal Indonesia? 2. Bagaimana aturan hukum tentang penitipan efek di bank kustodian? 3. Bagaimana akibat hukum pengalihan kepemilikan efek terhadap efek yang dititipkan pada bank kustodian?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari pembahasan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui sistem perdagangan efek di pasar modal Indonesia 2. Untuk mengetahui aturan hukum tentang penitipan efek di bank kustodian
10
Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
14
3. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan kepemilikan efek terhadap efek yang dititipkan pada bank kustodian
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini yaitu secara teoritis maupun praktis, yakni : 1. Secara teoretis Secara teoretis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan
dapat menambah pengetahuan dan melahirkan pemahaman bahwa
pentingnya memberikan mengetahui akibat hukum pengalihan kepemilikan efek terhadap efek yang dititipkan pada bank kustodian. Sehingga pengalihan kepemilikan efek setelah adanya transaksi dapat terealisasi dengan baik. 2. Secara praktis Secara praktis dalam pembahasan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan pasar modal serta investor dapat lebih teliti dan cermat dalam menjalankan perannya dalam pasar modal, khususnya Bank Kustodian sebagai pelaku mutlak dalam proses peralihan kepemilikan efek yang telah dititipkan padanya. E. Tinjauan Kepustakaan Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh
15
hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. 11 Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 12 Kepemilikan merupakan kekuasaan untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Pengertian hak milik menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut 13: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.” Dari defenisi diatas, diketahui bahwa hak milik memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya, yaitu: 14
11
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 295. Pipin Syarifin, PIH : Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 71. 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 570 14 Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata, (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm. 138. 12
16
1. Hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan Artinya seorang pemegang hak milik atas benda berhak untuk memakai atau menggunakan benda yang dimilikinya secara leluasa atau menikmati manfaat yang terkandung dalam benda tersebut. 2. Hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Dalam hal ini berarti pemegang hak milik bebas untuk menjual, menghibahkan, menyerahkan benda yang dimilikinya kepada siapapun juga, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa, dan atau melanggar kepentingan umum, atau hak-hak orang lain, termasuk pula didalamnya untuk membebankan, meletakkan hak kebendaan lainnya, menjaminkan atau mengagunkan benda tersebut sebagai jaminan utang. Algra dan Gokkel mengartikan eigendom sebagai berikut, “absoluut meest omvattende recht op een zaak,” yaitu hak untuk menguasai atau memegang sesuatu benda secara mutlak (absolut). Vollmar dan Adiwimarta mengatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki seseorang terhadap suatu benda. Pada dasarnya si pemilik (eigenaar) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu dan kedudukannya adalah lebih kuat dari kedudukan orang yang memegang (bezit) benda itu. 15
15
Nindy Pramono, Sertifikasi Saham PT GO Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 88.
17
Ada dua sifat cara memperoleh hak milik, yaitu: 16 1. Secara originair (Asli)
Pihak yang memperoleh hak milik atas benda tidak menerimanya dari tangan pihak pendahulu. Pihak yang memperoleh hak milik tersebut memulai dengan suatu hak yang baru, yang bebas dari beban dan kewajiban, tanpa hak dan wewenang, misalnya, pengakuan, pelekatan, daluwarsa 2. Cara Derivatif (berasal dari orang lain)
Memperoleh hak milik berasal dari orang yang lebih dulu berhak atas benda
itu.
Memperolehnya
ialah
dengan
bantuan
orang
yang
mendahuluinya. Cara derivatif ini dapat dibedakan atas: a. Dengan dasar hukum umum (algemen titel) Penerimaan hak menerima benda secara keseluruhan (massal), dengan hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut. Misalnya: percampuran harta perkawinan, pewarisan, perolehan benda dari badan hukum yang bubar, badan hukum hasil penggabungan (merger) atau hasil peleburan (konsolidasi) memperoleh hak milik atas benda dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada benda tersebut, dari badan hukum yang
bubar karena merger atau
konsolidasi. b. Dengan dasar hukum khusus (bijzonderetitel)
16
Gunawan Widjaja, op.cit, hml. 149.
18
Yaitu penerimaan hak milik atas benda tertentu. Misalnya dengan cara: penyerahan, daluwarsa, pencabutan hak (onteigening) yang disertai dengan pemberian hak baru. Efek merupakan instrumen penting yang diperdagangkan dalam pasar modal baik dalam bentuk modal maupun utang. Pengertian efek menurut Pasal 1 ayat 5 UUPM adalah 17: ”Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.” Efek-efek yang diterbitkan (baik yang dilakukan melalui penawaran umum atau cara lain) dan diperdagangkan di pasar modal umumnya secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa : 1. Efek ekuitas 2. Efek hutang Efek yang bersifat ekuitas (equity securities) adalah efek yang bersifat penyertaan dalam arti dengan membeli efek tersebut maka pemilik efek tersebut menjadi pemodal atau investor yang menanamkan atau menyertakan sejumlah modal tertentu ke dalam emiten tersebut. Contoh yang paling umum dikenal dari efek yang bersifat ekuitas ini adalah saham atau turunannya (derivatifnya) seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD (subscription rights). 18 Penyertaan modal ini pada dasarnya bersifat permanen dalam arti investor tidak dapat menarik kembali apa yang telah disetorkan tersebut dan emiten pun 17 18
Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Hamud Balfas, op cit., hlm. 89.
19
tidak dapat mengembalikan jumlah peyetoran kepada investor.apabila investor memutuskan untuk tidak berpartisipasi lagi dalam penyertaannya dan dengan demikian keluar sebagai pemodal, maka yang dapat dilakukannya adalah mengalihkan efek yang dimilikinya kepada pihak lain misalnya dengan menjual dan dengan demikian mendapatkan kembali uang penyetoran, maupun penambahannya/pertumbuhan atas modal tersebut (capital gain), atau sebaliknya mendapatkan/mengakibatkan terjadinya kerugian (capital loss). Cara lain untuk mendapatkan kembali modal tersebut adalah menunggu pembubaran atau likuidasi atas emiten, dan menerima sisa hasil likuidasi atas emiten, dan menerima sisa hasil likuidasi atas emiten tersebut. Efek ekuitas meskipun memberikan imbalan kepada para pemodalnya tetapi imbalan tersebut umumnya tidak bersifat berkala karena tergantung kepada kinerja keuangan emiten, dan ini juga merupakan sifat dari efek ekuitas (yang merupakan penyertaan modal), sehingga selalu ada unsur menanggung resiko pemodal pada waktu mereka memasukkan modalnya kepada emiten. 19 Efek hutang (debt securities) pada dasarnya adalah hutang pemodal kepada emiten yaitu bukti hutang yang dikeluarkan oleh Emiten kepada para pemberi pinjaman. Contoh yang paling umum dari efek hutang ini adalah obligasi yang dikeluarkan baik oleh perusahaan swasta ataupun pemerintah. Karena sifatnya hutang maka efek ini sama sekali bukanlah penyertaan tetapi di dalamnya tercantum dengan jelas janji untuk membayar kembali jumlah yang terhutang pada waktu tertentu kepada para pemodal yang dalam hal ini merupakan kreditur
19
Ibid.,
20
dari emiten. Berlainan dengan efek ekuitas yang tidak memberikan hasil secara berkala (karena tergantung dari keuntungan dan kinerja emiten), maka efek hutang ini menjanjikan hasil/imbalan pasti kepada para pemodal. Imbalan ini dapat berbentuk bunga, seperti pinjaman pada umumnya, atau mungkin juga dalam bentuk bagi hasil dalam hal obligasi tersebut merupakan obligasi syariah. Ciri lain yang juga menonjol dari efek di pasar modal adalah kemudahan untuk mengalihkan efek-efek tersebut yaitu adanya likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan efek lainnya. Hal ini terutama karena adanya bursa efek sebagai tempat dimana efek tersebut dicatatkan dan transaksi jual beli atas efek tersebut umunya dilakukan. Tetapi kemudahan ini tidak begitu saja dapat terjadi karena beberapa efek tertentu kemudahan (likuiditas) tersebut hampir tidak ada. Masalah ini terutama disebabkan karena jumlah dari efek yang memang sangat sedikit sehingga meskipun membeli efek-efek tersebut secara ekonomis menguntungkan tetapi karena keterbatasan jumlahnya yang ada maka efek-efek tersebut jarang ditransaksikan. 20 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas efek merupakan hak atau kekuasaan untuk memegang kontrol atas surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek secara mutlak (absolut) yang dimiliki secara eksklusif dimana si pemilik efek tersebut dapat berbuat apa saja terhadap efek yang dimiliki dan kedudukannya adalah lebih kuat dari kedudukan orang yang memegang efek itu.
20
Ibid., hlm. 90.
21
Pemilik efek yang berkeinginan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual beli efeknya akan berusaha melindungi efek tersebut mengingat bahwa efek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sangat akan berisiko tinggi bila tidak ditangani secara hati-hati. Oleh sebab itu terdapat beberapa hal tentang pengurusan efek tersebut pihak pemegang efek dapat menunjuk pihak Kustodian untuk mewkili kepentingannya. Salah satu penyelenggara kustodian yakni Bank kustodian yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
F. Metode Penulisan Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dipergunakan dalam penulisan ini untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam perdagangan efek di pasar modal Indonesia, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, majalah, situs internet, dan sebagainya. Metode penelitian yuridis normatif yang menjadi landasan penulisan ini didasarkan pada bahan hukum primer yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan efek pasar modal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan
22
peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan pengalihan kepemilikan efek oleh bank kustodian melalui perdagangan efek yang terdapat dalam pasar modal di Indonesia. Data penelitian ini di kumpulkan melalui penelusuran kepustakaan (library research) untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier. 21 Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari 22: 1. Norma atau kaidah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 2. Peraturan dasar a. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 b. Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Peraturan Perundang-undangan a. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, b. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, c. Keputusan Presiden dan Peraturan yang setaraf, d. Keputusan Menteri dan Peraturan yang setaraf, e. Peraturan-Peraturan Daerah. 4. Bahan yang tidak dikodifikasikan 5. Yurisprudensi.
21
Sumaidi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
hlm. 39. 22
Amiruddin dan zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.118.
23
Bahan Hukum sekunder, yakni berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, karya ilmiah dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensklopedia, bahan dari Internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penarikan kesimpulan terhadap data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif maupun induktif, sehingga akan dapat merangkum jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun. 23 G. Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai Akibat Hukum Pengalihan Kepemilikan Efek Terhadap Efek Yang Dititipkan Pada Bank Kustodian belum pernah dilakukan dalam topik dan pembahasan yang sama. Penelitian terhadap judul skripsi ini juga telah diperiksa oleh pihak perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah dikemukakan dan permasalahan yang diajukan juga belum pernah diteliti. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dapat dikatakan masih “asli” sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, serta terbuka sehingga keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 23
Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah), (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 131.
24
H. Sistematika Penulisan Suatu karya ilmiah yang baik harus disusun secara sistematis guna mempermudah uraian pembahasan karya ilmiah yang bersangkutan. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berhubungan satu sama lain. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut : Bab I
PENDAHULUAN Pada bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, keaslian penulisan, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan.
Bab II
SISTEM PERDAGANGAN EFEK DI PASAR MODAL INDONESIA Dalam bab ini dipaparkan mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia yang mencakup pengertian dan pencatatan efek pada pasar modal indonesia, mekanime perdagangan efek di Indonesia baik secara script trading maupun scripless trading.
Bab III
PENGATURAN TENTANG PENITIPAN EFEK DI BANK KUSTODIAN Pada bab ini berisikan tentang penjelasan bagaimana kegiatan penitipan efek di pasar modal Indonesia, pihak-
25
pihak
yang
dapat
menjadi
penyelenggara
kegiatan
kustodian, dan mengenai pengaturan tentang penitipan efek di bank kustodian. Bab VI
AKIBAT EFEK
HUKUM
PENGALIHAN
KEPEMILIKAN
TERHADAP EFEK YANG DITITIPKAN PADA
BANK KUSTODIAN Dalam
bab
ini
dipaparkan
mengenai
mekanisme
penyelesaian transaksi efek, dan pelaporan transaksi efek, serta akibat hukum yang timbul akibat pengalihan kepemilikan efek terhadap efek yang dititipkan pada bank kustodian. Bab V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.
