BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lepas dari peran serta lembaga keuangan. Menurut Setiawan dkk. (2014), peran aktif dari lembaga keuangan khususnya bank dapat dilihat dari fungsi yang dijalankan dalam roda perekonomian. Menurut UU 10/1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Perbankan mempunyai pangsa pasar besar sekitar 80% dari keseluruhan sistem keuangan yang ada, sehingga peranan perbankan dalam pembiayaan perekonomian sangat dominan di Indonesia (Arifany, 2013). Sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi dalam bentuk kredit dan tabungan. Kredit dilakukan dengan menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat yang membutuhkan, sedangkan tabungan dilakukan dengan menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana. Mengacu pada UU 10/1998 tentang Perbankan Pasal 21 ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
1
tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Saryadi (2013), pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Kredit memiliki manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang berkaitan, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pihak bank sendiri. Bagi pihak perbankan kredit menjadi sumber pendapatan karena dari setiap kredit yang dikeluarkan, pihak bank akan memperoleh pendapatan bunga yang merupakan pos penerimaan yang cukup besar. Bagi pemerintah, kredit merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Bagi masyarakat luas, kredit bank dapat mendorong pertumbuhan
dan
mengurangi
tingkat
pengangguran
dan
meningkatkan
pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Setiawan dkk, 2014). Menurut Kasmir (105: 2002), semakin banyak kredit yang dikucurkan akan semakin baik karena dapat memberikan keuntungan seperti penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat dan meningkatkan devisa negara. Seperti aktivitas bisnis lain, pelaksanaan kredit tidak terlepas dari risiko, utamanya adalah risiko kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit bermasalah akan berdampak pada tingkat kesehatan bank, modal bank, dan lain lain. Untuk mengetahui sebuah bank sehat atau tidak dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan fundamental dan teknikal, salah satunya melalui non-performing loan (NPL). NPL merupakan masalah yang berbahaya bagi perbankan, mengingat
2
NPL yang tinggi akan mengurangi jumlah modal bank, sehingga menurunkan laba (Mahmoedin, 2002; Jumono, 2008; Utomo, 2008). Bank Indonesia menetapkan batas atas NPL bagi perbankan adalah 5% melalui Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Salah satu lembaga keuangan yang bergerak dibidang pelayanan perbankan adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) yang berdiri pada tahun 1958 (BTPN, 2014). BTPN merupakan bank umum non-devisa yang hadir ditengah masyarakat untuk menjalankan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan perbankan dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang terutama adalah para pensiunan dan pegawai aktif. BTPN terbagi menjadi dua BTPN konvensional dan Syariah, BTPN Konvensional dalam memperluas bisnisnya memiliki beberapa unit binis yaitu, Purna bakti, Sinaya, Small Medium Enterprise (SME), Mitra Usaha Rakyat (MUR), dan WOW (BTPN,2014). Pemberian kredit pada BTPN mengandung risiko yang sangat kecil. Hal tersebut dikarenakan penyaluran kredit didominasi oleh kredit pensiun sehingga pembayaran kredit langsung dipotong melalui gaji pensiun dan kredit yang telah ditutup oleh asuransi.BTPN dalam kategori bank umum swasta non devisa merupakan bank terbesar dalam penyaluran kredit, hal tersebut dapat dilihat pada tabel lima urutan bank kategori bank non devisa berikut:
3
Tabel I.1 Daftar Penyaluran Kredit Bank Umum Swasta Non Devisa 2014 (Dalam Jutaan Rupiah) Daftar Bank
Jumlah Kredit Rasio NPL disalurkan Bank Tabungan Pensiunan Nasional 49,443 0,67% Bank Victoria International 11,354 3,52% Bank Pundi Indonesia 6,578 6,94% Bank Jasa Jakarta 3,689 0,13% Bank Multi Arta Sentosa 1,714 0,80% (Sumber:Laporan Neraca Publikasi Bank Umum Konvensional OJK, 2014. Data diolah)
Pada Tabel I.1 merupakan daftar bank umum swasta non devisa penyalur kredit terbesar pada bulan Desember Triwulan IV tahun 2014, menjelaskan BTPN pada lima urutan tersebut merupakan bank non devisa yang menyalurkan kredit terbesar, yaitu sebesar Rp49,443 Juta dengan rasio NPL 0,67% hal tersebut menunjukkan bahwa BTPN mampu mengelola pemberian kreditnya. Salah satu cabang dari BTPN adalah BTPN KC Yogyakarta. BTPN KC Yogyakarta berperan sebagai lembaga keuangan yaitu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan fungsi bank, salah satunya adalah menyalurkan kredit kepada nasabah.Penyaluran dana kredit pada BTPN KC Yogyakarta selama tahun 2010 – 2014setiap tahunnya mengalami peningkatanhal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Perkembangan Penyaluran kredit dan Nasabah BTPN KC Yogyakarta Tahun 2010-2014 (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2010
Outstanding Loan 379.094
NoA 11,744
2011 2012 2013
522.360 625.833 654.484
13,702 15,649 16,664
2014
741.123
15,674
(Sumber BTPN KC Yogyakarta, 2014. Data diolah)
Penyaluran dana kredit pada BTPN KC Yogyakarta secara nominal selalu meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak pada pertumbuhan pemberian kreditnya.
4
Pertumbuhan pemberian tertinggi terjadi pada tahun 2011 pemberian kredit tumbuh sebesar 37,79% dengan jumlah nominal sebesar Rp522.360 Juta dan yang terendah pada tahun 2013 yaitu tumbuh sebesar 4,57% dengan jumlah nominal sebesar Rp654.484 Juta.Namun pemberian kredit yang selalu meningkat tidak terjadi pada jumlah nasabah yang menggunakan dana kredit. Peningkatan jumlah nasabah terjadi dari tahun 2010 – 2013 dengan peningkatan jumlah nasabah sebesar 1.900 nasabah/tahun, tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah nasabah sebesar 990 nasabah (BTPN, 2014). BTPN KC Yogyakarta sebagai bagian dari inklusi finansial diharapkan mampu menjadikan masyarakat terakses dengan layanan perbankan. Sesuai dengan visi dan misi, BTPN KC Yogyakarta berperan sebagai bank pelaksana penyaluran
kredit
diharapkan
mampu
memberikan
kontribusi
terhadap
pengembangan sektor rill dan program-program pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan perluasan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Seiring berjalannya waktu permintaan kredit oleh nasabah semakin meningkat. Melihat kebutuhan nasabah akan kredit semangkin meningkat, BTPN KC Yogyakarta diharapkan dapat berperan sebagai penyalur dana kredit dengan strategi pelaksanaan sesuai dengan yang telah diatur oleh Bank Indonesia. I.2 Rumusan Masalah Fungsi bank sebagai lembaga keuangan masyarakat adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan oleh bank melalui penyaluran kredit. Menurut UU
5
No 10/98 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. BTPN KC Yogyakarta merupakan salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan dana melalui kredit. Penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh BTPN KC Yogyakarta harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh BI, sehingga BTPN KC Yogyakarta diharapkan mampu meminimalisir segala risiko, salah satunya risiko kredit macet.BTPN KC Yogyakarta
sebagai
bagian
dari
inklusi
finansial
diharapkan
mampu
menyejahterakan masyarakat, salah satunya melalui penyaluran kredit, sehingga mampu menggerakan perekonomian masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Oleh karena itu, perlu diketahui pelaksanaan BTPN KC Yogyakarta dalam penyaluran kredit sebagai bagian dari penerapan inklusi finansial. I.3 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, antara lain:
6
a. Mengetahui peranan BTPN KC Yogyakarta sebagai bagian Inklusi Finansial; b. Mengetahui
implementasi
strategi
penyaluran
kredit
BTPN
KC
Yogyakarta; c. Mengetahui pengelolaan risiko kredit BTPN KC Yogyakarta; dan d.
Mengetahui peranan BTPN KC Yogyakarta dalam menyalurkan dana kredit kepada masyarakat.
I.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan, Kerangka Pemikiran. BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Gambaran Umum penulisan ini berisi kondisi umum sektor industri perbankan, penyaluran kredit pada Provinsi DIY, Amanat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran KreditPerbankan, Peranan Kredit sebagai Inklusi Finansial, Peranan kredit bagi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, dan peranan BTPN KC Yogyakarta dalam Penyaluran Kredit di Masyarakat. BAB III METODOLOGI PENULISAN Metodelogi penulisan berisi jenis data, data yang digunakan, sampel yang digunakan, dan teknik pengambilan data. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
7
Bab IV ini membahas mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut: Kegiatan bisnis perkreditan dari seluruh unit bisnis BTPN KC Yogyakarta, Penyaluran kredit dari BTPN KC Yogyakarta yang mencakup tentang strategi pemasaran dari BTPN KC Yogyakarta, jumlah nasabah, jumlah dana kredit yang disalurkan, serta jumlah kantor cabang, Pengelolaan risiko kredit dari masingmasing unit binis BTPN KC Yogyakarta, Peranan BTPN KC Yogyakarta dalam inklusi finansial dan peranan penyaluran kredit BTPN KC Yoyakarta terhadap nasabah. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran berisi tentang, rangkuman hal yang menjadi pokok penulisan tugas akhir, serta saran atau rekomendasi yang berdasarkan kesimpulan. I.5 Kerangka Pemikiran
Peraturan Bank Indonesia
BTPN KC Yogyakarta
Inklusi Finansial; -Penyaluran kredit; -Pengelolaan risiko kredit; -Pelayanan kegiatan Perbankan.
Grafik 1.1 Kerangka Pemikiran BTPN KC Yogyakarta sebagai lembaga keuangan perbankan yang menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. BTPN KC Yogyakarta dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dibawah pengawasan dan
8
harus berjalan dibawah peraturan Bank Indonesia. Hal tersebut termasuk dalam menjalankan kegiatan sebagai bagian inklusi finansial, pengelolaan risiko kredit, serta pelayanan kegiatan perbankan yang dilakukan BTPN KC Yogyakarta terhadap nasabah, guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan, salah satunya BTPN.
9
