BAB I PENDAHULUAN. penunjang perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Hampir

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara serta penunjang perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Hampir diseluruh penjuru dunia, di setiap negara, pasar modal menjadi bahan pembicaraan. Di dalamnya berputar roda perekonomian suatu negara, sumber dana bagi beroperasinya perusahaan yang merupakan tulang punggung ekonomi suatu negara. 1 Pasar modal sendiri pada hakikatnya merupakan jaringan tatanan yang memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial asset (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi (melalui pasar sekunder), berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan “kriteria pasarnya” secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 2 Objek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah berupa surat-surat berharga yang sering disebut efek. Berdasarkan Ketentuan 1

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis D, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Go Public dan Go Private di Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 1. 2 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal.5.

Universitas Sumatera Utara

Umum Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derifative dari efek. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal pada umumnya dapat dibedakan ke dalam surat berharga yang bersifat utang yang dikenal dengan nama obligasi (bonds), dan surat berharga yang bersifat pemilikan atau umumnya disebut saham (equity). Obligasi merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan atau lembaga sedangkan saham adalah bukti penyertaan modal dalam perusahaan. 3 Saham mempunyai 3 (tiga) macam nilai, yaitu : 1. Nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum dalam saham tersebut. 2. Nilai efektif, yaitu nilai yang tercantum pada kurs resmi kalau saham tersebut diperdagangkan di bursa. 3. Nilai intrinsik, yaitu nilai saham pada saat likuidasi. Disamping ketiga istilah ini, dikenal istilah going concern, yaitu nilai saham perusahaan yang sedang berjalan. Nilai seperti ini didapat pada waktu adanya merger dan oleh karena itu nilai going concern biasanya lebih tinggi daripada nilai

3

M Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008),

hal. 44


likuidasi. Dalam perdagangan yang dikenal di masyarakat yang terpenting adalah nilai bursa/kurs resmi. 4 Sebenarnya kegiatan pasar modal sudah sejak lama dikenal di Indonesia, yaitu pada saat zaman penjajahan Belanda. Hal ini terlihat dari didirikannya bursa efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel pada tanggal 14 Desember 1912, meskipun diketahui bahwa tujuan awalnya untuk menghimpun dana guna kepentingan mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Investor yang berperan pada saat itu adalah orang-orang Hindia Belanda dan orang-orang Eropa lainnya, sedangkan efek yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi milik perusahaan Belanda yang ada di Indonesia maupun yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan pasar modal ini cukup pesat, sehingga dibuka juga Bursa Efek Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Efek Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Terjadi gejolak politik di Eropa pada awal tahun 1939 ikut mempengaruhi perdagangan efek yang ada di Indonesia. Akibatnya pemerintah Belanda menutup bursa efek di Surabaya dan Semarang. Sehingga yang tinggal adalah Bursa Efek Jakarta. Tetapi Bursa Efek Jakarta ini pun akhirnya tutup karena Perang Dunia Kedua, yang sekaligus menandai berhentinya aktivitas pasar modal di Indonesia. 5 Kebangkitan kembali pasar modal di Indonesia dimulai pada tahun 1970, pada saat

terbentuknya Tim Uang dan Pasar Modal, disusul tahun 1976 berdiri

4 5

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op.cit, hal. 56 Ibid, hal. 30


Bapepam (Badan Pelaksana Pasar Modal) serta berdirinya perusahaan dan investasi, PT Danareksa. Hal ini ditindaklanjuti dengan diresmikannya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977. 6 Untuk mengantisipasi lesunya iklim investasi di dalam pasar modal pada masa itu, pemerintah mengeluarkan paket-paket deregulasi, diantaranya Paket Desember 1987, Paket Oktober 1988, dan juga Paket Desember 1988. Diantara paket tersebut ada hal penting yang berhubungan dengan pasar modal, yaitu dikenakannya pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan berjangka lainnya sebesar 15 persen final. Di samping itu, isi deregulasi lain yang penting adalah diperbolehkannya investor asing melakukan akses di pasar modal Indonesia. 7 Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1055/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal, pemerintah membuka kesempatan bagi investor asing untuk berpartisipasi di pasar modal Indonesia dalam pemilikan saham-saham perusahaan sampai dengan maksimum 49% di Pasar Perdana, maupun 49% saham yang tercatat di Bursa Efek dan Bursa Paralel. 8 Dikeluarkannya deregulasi tersebut, pasar modal Indonesia berkembang dengan pesat yang tercermin dari bertambahnya jumlah perusahaan yang go public meningkat drastis dan meningkatnya volume perdagangan efek di Bursa. 6

Ibid, hal. 31 Ibid, hal. 31 8 M Paulus Situmorang, Op.Cit, hal. 19 7


Kebijaksanaan pemerintah ini berpuncak dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta berbagai peraturan pelaksanaanya pada saat bersamaan, yang merupakan suatu momentum penting bagi pasar modal. 9 Pemerintah bermaksud menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun suatu pasar modal yang handal kompetitif. Oleh karena itu sampai sekarang Bapepam telah mengeluarkan tidak kurang dari 130 Peraturan Bapepam

sebagai

petunjuk

teknis

dari

undang-undang

dan

peraturan

pelaksanaanya. 10 Salah satu kebijakan yang penting dikemukakan adalah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.01/1997 yang mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/KMK.013/1989 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asomg Melalui Pasar Modal. Melalui Keputusan tersebut, Pemerintah membuka kesempatan bagi investor asing untuk berpartisipasi sampai dengan maksimum 100% di Pasar Perdana maupun 100% saham yang tercatat di Bursa Efek dan Bursa Paralel. 11 Hal ini menunjukkan pula integritas Pemerintah untuk terus menjaga keberadaan pasar modal Indonesia, seperti terbukti ketika badai menghantam rupiah akibat ulah spekulan, sehingga langkah untuk membebaskan pihak asing memiliki 100% saham publik Indonesia yang mampu menghambat kejatuhan 9

Ibid, hal.19 Ibid,hal 20 11 Ibid. 10


indeks akibat tight money policy (TMP) terpaksa diambil untuk menahan melemahnya Rupiah terhadap US dollar. 12

B.

Perumusan Masalah Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : 1.

Bagaimana peraturan mengenai kepemilikan saham dalam Pasar Modal di Indonesia?

2.

Bagaimana kedudukan dan perkembangan investor asing dalam Pasar Modal di Indonesia?

3.

Bagaimana aspek hukum kepemilikan saham oleh investor asing melalui Pasar Modal?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan perumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan pembahasan

dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui peraturan mengenai kepemilikan saham dalam Pasar Modal di Indonesia

12

Ibid,


2.

Untuk mengetahui kedudukan dan perkembangan investor asing dalam Pasar Modal di Indonesia

3.

Untuk mengetahui aspek hukum kepemilikan saham oleh investor asing melalui Pasar Modal

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dapat menimbulkan pemahaman baru di dalam pengetahuan terhadap aspek hukum kepemilikan saham oleh investor asing melalui pasar modal. Saham merupakan suatu instrumen di dalam pasar modal yang kepemilikannya dapat dimiliki oleh pihak asing, maka diharapkan pembaca semkain mengetahui tentang aspek hukum dari sebuah saham yang ada di pasar modal.

2.

Manfaat Praktis Pada pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan perbendaharaan baru bagi pembaca terutama para pihak yang

ingin

mengetahui atau turut serta langsung di dalam pasar modal.

D.

Keaslian Penulisan


Judul yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terutama yang berkaitan dengan Aspek Hukum Kepemilikan Saham oleh Investor Asing melalui Pasar Modal. Penulis menyusun melalui referensi buku-buku, artikel, media cetak dan media elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Setelah melakukan penelurusan kepustakaan fakultas dan kepustakaan Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Jadi penyusunan skripsi ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur,

rasional,

objektif

dan

terbuka.

Sehingga

penelitian

ini

dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan dan saran yang membangun.

E.

Tinjauan Pustaka Kebijakan pemerintah yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah

sumber hukum yang dalam hal ini mengenai bidang pasar modal di Indonesia dan terkait beberapa peraturan lain seperti peraturan BAPEPAM-LK, Keputusan Menteri Keuangan dan yang terkait lainnya. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa : “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. “


Pada dasarnya, pasar modal mirip dengan jebis pasar lainnya. Untuk srtiap pembeli yang berhasil, selalui ada penjual yang berhasil. Jika orang yang ingin membeli jumlahnya lebih banyak daripada yang ingin menjual, harga akan menjadi lebih tinggi. Bila tidak ada seorangpun yang membeli dan banyak yang mau menjual, harga akan jatuh. Yang membedakan pasar modal dengan pasar-pasar lainnnya adalah komoditi yang diperdagangkan. Pasar modasl dapat dikatakan pasar abstrak, di mana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun. 13 Berawal dari pemerintah kolonial Belanda disekitar abad 19 mendirikan pasar modal di Batavia (Jakarta) yang dalam bahasa Belanda disebut Vereniging Voor de Effecthandel dan memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912 dengan 13 anggota bursa yang aktif yaitu Fa. Dunlop & Kolf, Fa. Gijselman & Steup, Fa. Monod & Co. Fa. Adree Witansi & Co, Fa A.W. Deeleman, Fa. H Jul Joostensz, Fa Jeanette Walen, Fa Wiekert & V.D. Linden, Fa. Walbrink & Co, Wieckert & V.D., Fa. Vermeys &co, Fa. Cruyff dan Fa. Gebroeders. Di tingkat Asia, bursa Batavia merupakan yang tertua ke-empat setelah Bombay, Hongkong dan Tokyo. 14 Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut : 13

Sawidji Widoatmodjo, Pasar Modal Indonesia :Pengantar dan Studi Kasus, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 11 14 http://www.bapepam.go.id/old/profil/sejarah.htm diakses 20 Mei 2011




14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Belanda



1414 – 1918 : Bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I



1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.



Awal tahun 1939 : Karena isu poltik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan di Surabaya ditutup.



1942 – 1952 : Bursa Efek Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II



1952 : Bursa Efek Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof.Dr. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan : Obligasi Pemerintah RI.



1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek semakin aktif.



1956 – 1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum.



10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Bursa Efek Jakarta dijalankan dibawah BAPEPAM


(Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifankembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT. Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 

1977 – 1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga tahun 1987 hanya mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal .



1988 – 1990 : Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat sangat meningkat.



2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.



Desember 1988 : pemerintah

mengeluarkan Paket

Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya(BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.




13 Juli 1992 : Swastanisasi Bursa Efek Jakarta. Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT Bursa Efek Jakarta.



22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading System).



10 November 1995 : Pemerintah mengeluarikan Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini diberlakukan mulai Januari 1996.



1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.



2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.



2002 : Bursa Efek Jakarta mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading).



2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).


Yang dimaksud dengan modal (capital) adalah uang yang dipakai untuk investasi. 15 Modal juga dapat diartika sebagai uang yang ditanamkan dalam suatu usaha yang produktif dan selanjutnya merupakan peranan penting ketika bank mengadakan analisis kredit terhadap nasabahnya. 16 Modal adalah aset dalam bentuk uang atau betuk lain yang bukan yang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 17 Adapun ayng dimaksud dengan penanaman modal dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, dijelaskan istilah investasi, penanaman modal digunakan untuk “Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang produsen atau barangbarang konsumen . dalam arti yang semara-mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan dalam hangka waktu relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dan maksimum keamanan. 18 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 19

15

Kunarjo, Glosarium Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, (Jakarta: UI Pres, 2003),

hal. 205. 16

Aliminsyah Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, (Bandung: Yrama Widya, 2003), hal. 427. 17 Undang-undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 200, LN. No. 67 Tahun 2007, Pasal 1 angka 7. 18 Sentosa Sembiring, Hukum Imvestasi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007) hal. 56. 19 Undang-undang Penanaman Modal, op. cit., Pasal 1 angka 1.


Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negera Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 20 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pananam modal dalam negeri. 21 Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanam modal asing yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 22 Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Reublik Indonesia. 23 Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanam modal di wilayah negara Republik Indonesia. 24 Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : 20

Ibid., Pasal 1 angka 2. Ibid., Pasal 1 angka 3. 22 Ibid., Pasal 1 angka 4. 23 Ibid., Pasal 1 angka 5. 24 Ibid., Pasal 1 angka 6. 21


“Badan

Hukum

yang

merupakan

persekutuan

modal,

didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta Peraturan pelaksanaannya”. Perrusahaan Terbtas merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai Badan Hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (persona standi in judicio) yang tidak tergantung kepada pemegang sahamnya. Dalam PT hanya organ yang dapat mewakili PT yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula memnpunyai kekayaan atau hutang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya). 25 Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh motaris) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapatkan izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

25

Kholil.staff.uns.ac.id/files/2009/03/hukum-PT-uu-40_2007, Hukum Perseroan Terbatas(berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), diakses 20 Mei 2011




Akta pendirian memnuhi syarat ditetapkan Undangundang.



Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar (sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 1995 & Undang-undang No. 40 Tahun 200, keduanya tentang Perseroan Terbatas). Pasar modal memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam hal

pendanaan yaitu dengan cara mengubah status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui penawaran saham kepada publik (go public). Go public secara harfiah berarti pergi kemasyarakat. Secara konotatif, istilah go public memang khusus digunakan di dunia Pasar Modal. Artinya juga memang pergi kemasyarakat, yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat. jadi, jika suatu perusahaan ingin menambah modalnya, maka bisa pergi kemasyarakat untuk mendapatkan modal tersebut. 26 Penawaran umum atau go public dapat diketahui pengertiannya di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu: 27 “Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undangundang ini dan peraturan pelaksanaannya”.

26

Sawidji Widoatmodjo, Jurus Jitu Go Public. (Jakarta: PT Elex Media Komputerindo, 2004), hal., 26. 27 Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Op. cit, hal. 47.


F.

Metode Penulisan Dalam hal ini, apa yang dikemukakan dalam tulisan ini merupakan

pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik. Maka haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum 28 2) Data dan Sumber Data Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang terkait. 28

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ,Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal. 33.


Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa bukubuku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

3) Teknik Pengumpulan Data Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan digunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library Reseach). Penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan

suatu

penelitian

kepustakaan (library reseach). Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan atau di sebut dengan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.


Metode library reseach adalah mempelajari sumber-sumber atau bahanbahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, Koran dan majalah.

4) Analisis Data Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan: 29 1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 2. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian. 3. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin. 4. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. 5. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif

29

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 45.


G.

Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus

diuraikan secara sistematis. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

:

PENDAHULUAN Merupakan pengantar yang di dalamnya terdapat latar belakang pemilihan judul, permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian keaslian penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II

: PERATURAN MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PASAR MODAL Merupakan

pembahasan

tentang

peraturan-peraturan

yang

dikeluarkan pemerintah sebagai regulator di dalam pasar modal Indonesia, bentuk tanggung jawab kepemilikan atas saham, ketentuan bagi investor serta batasan kepemilikan saham bagi investor asing dalam pasar modal Indonesia BAB III

: KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN INVESTOR ASING DALAM PASAR MODAL


Merupakan pembahasan tentang kedudukan investor asing dan perkembangan pasar modal setelah masuknya investor asing berikut pengertian dan karakteristik pasar modal, keadaan pasar dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pasar modal. BAB IV

: ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH INVESTOR ASING MELALUI PASAR MODAL Merupakan pembahasan tentang aspek hukum investor asing terkait kepemilikannya terhadap saham di pasar modal Indonesia, perlindungan yang diberikan kepada investor asing dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya kepemilikan saham oleh investor asing.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pemerintah maupun pihak yang terkait dalam investasi di pasar modal dan orang-orang yang membacanya.


BAB I PENDAHULUAN. penunjang perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Hampir

Recommend Documents