BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Melakukan pembayaran pajak merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Seperti pengertiannya, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan infrastruktur – infratruktur yang diperlukan untuk membangun Indonesia menjadi Negara yang lebih baik. Namun faktanya, banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya karena proses pembayaran yang sulit. Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan tentu saja mengutamakan kepentingan wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak telah banyak menerima kritikan terkait pembayaran pajak yang butuh energi ekstra. Bayar Pajak itu rumit, menyita waktu dan biaya. Pertama harus
1
minta surat setoran pajak ke kantor pajak. Kemudian diisi manual satu-satu dan tidak boleh salah..
Wajib pajak harus pergi ke Bank dengan
perhitungan biaya bensin, biaya parkir dan mengantre di Teller Bank. Setelah itu wajib pajak harus ke Kantor Pajak lagi untuk lapor. Wajar jika wajib pajak banyak memiliki keluhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah isian di dalam surat setoran pajak yang tidak sedikit dengan referensi Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang sulit dimengerti oleh wajib pajak. Belum lagi, surat setoran pajak tersebut diserahkan kepada Teller Bank/Pos, lalu direkam semuanya, sehingga bukan hanya lama, tapi sering terjadi kesalahan. Saat ini, banyak metode pembayaran yang tentu lebih efektif jika dibandingkan dengan metode pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak dan Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan menerapkan sistem pembayaran yang lebih cepat dan efisien. Pajak bercita-cita bahwa pembayaran pajak bisa modern. Belajar dari best practice sistem pembayaran online, Direktorat Jenderal Pajak juga menerapkan sistem yang serupa untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut dengan Kode Billing. Permasalahannya, penetapan jumlah pajak terutang ada dua macam, yaitu official assessment dan self assessment. Kalau official assessment, kita bisa menerapkan model seperti PLN atau Telkom, yakni
2
billing diterbitkan oleh Biller-nya. Dalam hal ini, untuk surat tagiha pajak, surat ketetapan pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang akan diterbitkan Kode Billing. Untuk jenis pajak self-assessment, Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi model pembayaran tiket pesawat. Kalau tiket pesawat, pembeli mengisi data melalui website perusahaan. Jadi untuk pajak, wajib pajak
merekam
setorannya
melalui
portal
pajak.go.id.
Dengan
menggunakan formulir elektronik, wajib pajak bisa dibantu dengan opsiopsi dan fitur pengisian. Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan karena sistem pembayaran ini sudah diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran secara elektronik ( e-Billing ). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan e-Billing. e-Billing adalah sistem pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Namun dalam pelaksanaannya tentu sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu “ Bagaimana Efektivitas Penggunaan e-Billing Bagi Wajib Pajak”.
3
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah
untuk
mengetahui
dan
memahami
bagaimana
efektivitas
penggunaan e-billing bagi wajib pajak.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoretis Secara teoretis ,penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peningkatkan mutu pendidikan di bidang perpajakan khususnya mengenai efektivitas penggunaan e-billing bagi wajib pajak. 2) Kegunaan Praktis Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak untuk mengetahui efektivitas pengunaan ebilling bagi wajib pajak serta bagi pihak lain ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi jika melakukan penelitian serupa.
1.4
Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut:
4
Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi wajib pajak di masa mendatang.
5
