BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak adalah kontribusi rakyat kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari defenisi pajak tersebut dapat kita pahami tentang kewajiban pajak, membayar pajak, tujuan membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya langkah awal yang harus di lakukan wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak yang biasa di singkat dengan NPWP adalah nomor yang di berikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang di pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap subjek pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif di wajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( UU KUP – Pasal 2 ayat 1). Sesuai dengan Self Assessment system yang di anut dalam sistem perpajakan di Indonesia yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan
1
melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Oleh sebab itu wajib pajak tersebut perlu mengetahui tata cara atau proses yang dilakukan dalam pembayaran pajaknya. Disini peran petugas pajak sangat di perlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadministrasian pelaporan pembayaran pajak. Sehingga wajib pajak mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya setelah melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya dengan baik. Petugas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wajib pajak. Demikian juga apabila ada wajib pajak yang berpindah tempat tinggal atau tempat kedudukan ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain. Pemindahan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan administrasi perpajakan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak lama ke Kantor Pelayanan Pajak baru dengan alasan Pindah tempat tinggal, Tempat kedudukan, Tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak baru, Terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar harus berubah. Maka wajib pajak wajib mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Jika wajib pajak melakukan pindah tempat tinggal, namun NPWP masih terdaftar di daerah asal, maka wajib pajak diwajibkan untuk mengajukan permohonan pindah dari KPP yang lama ke KPP yang baru sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak. Permohonan pindah tidak wajib dilakukan jika perpindahan wajib pajak masih didalam wilayah kerja KPP yang sama. Namun wajib
2
pajak tetap harus melakukan perubahan identitas wajib pajak, dalam hal alamat wajib pajak ke alamat yang baru. Namun terkadang ada wajib pajak yang tidak melaporkan kepindahannya di Kantor Pelayanan Pajak yang lama. Untuk itulah pentingnya Wajib Pajak untuk mengetahui tentang tata cara pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak. Apabila wajib pajak tersebut tidak melaporkan kepindahannya, maka dapat mempengaruhi proses pengadministrasian di Kantor Pelayanan Pajak. Oleh sebab itu sangat penting bagi wajib pajak untuk melaporkan kepindahannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kewajiban pelaporan diri wajib pajak yang berpindah telah di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20 /PJ/2013. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis Laporan Akhir dengan judul “ Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru”.
3
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru”. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru. 2. Manfaat Penulisan a. Untuk memahami Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Memberikan informasi dan masukan pada Wajib Pajak tentang pentingnya melaporkan pemindahan tempat tinggal atau kedudukan usaha agar tidak terjadi kesalahan dalam pengadministrasian perpajakan. 1.4 Metode Penulisan 1.4.1
Lokasi Penelitian Lokasi penelitan ini di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bangkinang. Jalan Cut Nyak Dien II No.4, Kota Pekanbaru-Riau. 1.4.2
Waktu Penulisan Periode penulisan akan di lakukan pada 01 Februari sampai 31 Maret 2015.
4
1.4.3
Jenis Data
a. Data Primer Data Primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dan kuesioner. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian. 1.4.4
Teknik Pengumpulan Data
a. Interview Yaitu dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya Kepala Seksi Pelayanan terpadu yang di anggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang di berikan bagi penyusunan penulisan ini. b. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip. 1.4.5
Analisis Data Setelah data tersusun sistematis,langkah selanjutnya yaitu
mengadakan
analisis. Dalam hal ini penulis mengadakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan sebuah data di nyatakan tidak dalam bentuk angka.
5
1.5 Sistematika Penulisan Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang. Uraian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Serta struktur Organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
BAB III
: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Bab ini berisikan pembahasan yang menjelaskan tata cara pemindahan Nmor Pokok Wajib Pajak supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengadministrasian perpajakan.
BAB IV
: PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penulisan yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
6
