1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perekonomian
merupakan
usaha
bersama
menuju
kesejahteraan
kebutuhan manusia. Di sini menitikberatkan mengenai hal untuk memenuhi kebutuhan, berkaitan dengan cara dan strategi manusia untuk memperoleh semua keinginan baik primer maupun sekunder. Pemerintah dalam usaha menstabilkan ekonomi, membentuk sebuah lembaga keuangan yang disebut Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai masyarakat dewasa ini karena bank merupakan lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan Murabahah dalam produk utama pembiayaan mereka, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka. Angka persentase ini kira-kira cocok dengan banyak bank-bank Islam begitu pula dengan sistem perbankan baik di Pakistan maupun di Iran. Semenjak awal 1984, di Pakistanlah, pembiayaan jenis murabahah mencapai sekitar 87% dari total pembiayaan dalam investasi deposito profil and loss shering (PLS). daslam kasus Dubai Islamic Bank,Bank Islam terawal di sector swasta, pembiayaan murabahah mencapai delapan puluh dua persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan bagi Islami Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode
2
pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluiruh pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam pembiayaan dagang luar negeri. Murabahah dapat dilakukan bedasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang. Setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Sistem ini digunakan karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan sipembeli yang memesannya. Ide jual beli ini berakar pada dua alasan. Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberi keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak asset itu. Kedua, karena mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syari’ah, motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja, merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan. Adapun pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Dalam hal ini seorang nasabah mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda, penyelesaian utangnya dalam murabahah ini bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang
3
tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan, mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim resiko kerugian yang terjadi akibat penundaan. Berdasarkan paparan di atas, penulis mencoba menganalisa secara langsung bentuk kagiatan murabahah di PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo. Karena ini merupakan satu-satunya BPR yang telah menerapkan sistem Syari’ah di Kabupaten Ponorogo. Penulis memfokuskan diri pada berbagai produk yang menjadi obyek murabahah. Bank konvensional mempunyai ukuran peraturan BI dalam membatasi jenis produk jual belinya. Akan tetapi sistem syari’ah yang ada di BPR Syari’ah Ponorogo ini memiliki ukuran yaitu peraturan BI dan ditambah dengan pandangan syari’at Islam. Jika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, maka produk murabahah tidak bisa dilanjutkan/diterapkan. Jadi inilah yang menjadikan BPR lebih mempunyai tantangan dan disamping itu keunikan tersendiri. Berangkat dari sedikit penjelasan di atas, maka penulis tertarik meneliti terhadap produk murabahah guna mengamati unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, bagaimana tinjauan fiqh tentang pembiayaan murabahah dan halhal yang berkaitan dengan murabahah lainnya. Maka dari itu, penulis akan meneliti dan memformulasikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN FIQH ISLAM TERHADAP PRODUK MURABAHAH DI PT. BPR SYARI’AH AL-MABRUR PONOROGO.”
4
B. Penegasan Istilah Guna menghindari kesalah pahaman penafsiran terhadap istilah-istilah dalam penelitian yang akan dilaksanakan, berikut ini akan ditegaskan makna setiap kata dalam judul penelitian antara lain : 1. Tinjauan Hukum Islam Kalimat tersebut di atas mengandung makna pandangan dari segi atau sudut pandang hukum syari’at Islam. Jadi, suatu hal yang akan diteliti nantinya akan dikembalikan dan diteropong dari hukum boleh tidaknya, atau dari pandangan agama Islam. 2. Produk Murabahah Produk merupakan barang yung dihasilkan dari sebuah usaha untuk kemudian ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Ini bisa berbentuk barang dan jasa yang akan dijual misalnya. Adapun murabahah adalah jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di sini memerlukan kesepakatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli agar jual beli tersebut jauh dari unsur keterpaksaan.
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan fiqh tentang akad murabahah yang ada di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap penentuan margin keuntungan di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo?
5
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu: 1. Untuk mengetahui proses akad murabahah secara syari’ah. 2. Untuk mengetahui penentuan margin keuntungan dalam bentuk penerapan dan praktek di lapangan.
E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis Secara teoritis, dengan penelitian ini akan ditemukan berbagai macam produk murabahah dan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi bank-bank syari’ah yang menerapkan sistem murabahah secara syari’ah. 2. Secara praktis a. Bagi penulis: Dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui hasil pandangan Islam tentang produk-produk murabahah di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo. b. Bagi PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur: Sebagai masukan untuk mengembangkan produk murabahah agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. F. Metode Penelitian 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber
6
data langsung. Deskriptif proses lebih dipentingkan dari pada hasil analisis. Dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dari hasil penelitian lebih menekankan makna “dari pada” pada generalisasi.1 Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus penelitian lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan peran serta peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara.2 2. Prosedur Pengumpulan Data Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan, maka tidak terlepas dari metode di atas yaitu peneliti mengunakan metode: a. Teknik intervew Teknik intervew dikenal dengan teknik
wawancara. Teknik
wawancara ini di gunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin
1 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan dua deskriptif berupa kata-kata dan tindakan tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Lihat dalam Lexi J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Semarang: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 3. 2 Ibid., 26.
7
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit atau kecil. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan wawancara tatap muka dengan bapak Soenadji selaku direksi dan mas Alfan dalam bidang umum sehingga penulis menganggap sudah memenuhi standar untuk mengetahui seluk beluk dan konsep terutama murabahah di BPR Syari’ah Al-Mabrur. b. Teknik observasi Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.3 Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada aktifitas yang berhubungan dengan konsep dan praktek murabahah di BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo.
G. Sistematika Pembahasan Pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: Bab I
Pendahuluan, bab satu ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, , metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab II
Landasan Teori, bab ini berfungsi untuk mengetengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian
3
Ibid., 145-146.
8
terdiri dari pengertian murabahah, dasar hukum, syarat rukun murabahah, produk murabahah, konsep penentuan margin, dan resiko keuntungan. Bab III Temuan Penelitian, bab ini memaparkan tentang penemuan peneliti di lapangan yang meliputi kondisi umum di PT. BPR Syari’ah AlMabrur Babadan Ponorogo, praktek murabahah dan produkproduknya, mekanisme kegiatan murabahah, dan metode penentuan margin serta tehnik pemesanan pembelian barang kepada BPR. Bab IV Analisa mengenai akad murabahah, konsep penentuan margin keuntungan, mekanisme pemesanan pembelian dipadukan dengan pandangan hukum Islam dan teori dasar murabahah secara syari’ah. Bab V Penutup, bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca yang mengambil intisari dari hasil penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran.
9
BAB II MURABAHAH DALAM FIQH A.
Pengertian Murabahah Menurut ahli Murabahah (GHIاKLM )اberasal dari kata al-ribh (NIKM )اyaitu berlebihan. Sedangkan menurut ahli fiqh murabahah adalah menyebutkan harga pokok barang-barang yang dibeli kepada orang-orang yang membeli dengan syarat supaya barang itu diberi untung4. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-UMM. Imam Syafi’I menamai transaksi sejenis ini dengan istilah alaamir bisy-syira (OاKPMااIKLQ)ا5. Adapun pengertian Murabahah adalah Suatu akad jual beli suatu barang untuk kemudian penjual menyebutkan harga asal dan akan memberi margin keuntungan dengan syarat dan tata cara tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
B.
4 5
Dasar Hukum
Idris Ahmad, Fiqih Syafi’I (Jakarta : Karya Indah, 1086), 46 Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 101
10
Dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits penjelasan tentang Murabahah secara detail tidak tercantum didalamnya, namun Murabahah termasuk jual beli sehingga kebanyakan dasar hukumnya di masukkan pada hukum jual beli. 1. AL-Qur’an Didalam AL-Qur’an tidak dijelaskan secara langsung mengenai Murabahah. Secara umum disebutkan bahwa jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram.
اM اK Mا ا ا “…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (AlBaqarah: 275)
ا ا أ ا ا ا ﯦ إ أ ة ا أ ! إا “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku suka sama suka diantaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu “. (AnNisaa’ 29). 2. AL-Hadits “Dari Suhaib Ar-Rumi r.a Rosululloh SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).
11
C.
Syarat dan Rukun 1. Syarat Murabahah a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan c. Kontrak harus bebas dari riba d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (b) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan : a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual c. Membatalkan kontrak-kontrak 2. Rukun Murabahah Murabahah merupakan produk perbankan dengan sistem jual beli, maka rukun yang digunakan adalah rukun jual beli adalah : a. Adanya pihak penjual dan pembeli b. Adanya uang dan benda c. Adanya lafal-lafal6
6
. Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah………..,102-103
12
D.
Manfaat Murabahah Murabahah memberi banyak manfa’at kepada bank syariah. Salah satunya adlah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : a. Default atau kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank memberikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. c. Penolakan nasabah : barang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya di lindungi dengan asuransi. d. Dijual : karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.
Secara umum, aplikasi perbankan dari Murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :
13
1. Negosiasi & Persyaratan 2. Akad jual beli BANK
NASABAH 6. Bayar 5. Terkirim Barang& dokumen
3. Beli Barang
4. Kirim SUPLIER PENJUAL Gambar 2.1 Skema murabahah
Ide jual beli Murabahah kepada Pemesanan Pembelian tampaknya berakar pada dua alasan berikut : Pertama, mencari pengalaman. Satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah aset. Pemesan berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi di banding alasan kebutuhan yang mendesak kepada aset itu. Kedua, mencari pembiayaan. Dalam operasi perbankan syariah, motif pemilihan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.
14
Murabahah
dilakukan
berdasarkan
pesanan,
bank
melakukan
pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya, (bank dapat meminta uang muka kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan7.
E.
Konsep Penentuan Margin Keuntungan Penentuan harga dalam pembiayaan di bank syari`ah saat ini adalah dengan menggunakan metode going rate pricing, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai rujukan (benchmark). Karena bank syariah berkompetensi dengan bank konvensional. Di samping itu bank syariah juga berkeinginan untuk mendapatkan costomer yang bersifat floating costomer. Meskipun demikian, penentuan harga jual produk pada bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang di benarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan melakukan modifikasi. 1. Penerapan Mark-up Pricing untuk pembiayaan ayariah jika bank syariah hendak menerapkan metode Mark-up Pricing, metode ini hanya tepat jika digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari Restricted
7
Idris Ahmad,……….,59
15
Investment Account (RIA) atau Mudharabah Muqayyadah. Sebab aqad Mudharabah Muqayyadah adalah aqad dimana pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang di investasikan. 2. Penerapan Target Return Pricing untuk pembiayaan syariah. Bank Syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan dapat dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut natural certainty contract dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut natural uncertainty contract. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr). rpr = n.v Dimana n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai v = jumlah transaksi dalam satu periode jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate (epr). Epr diperoleh berdasarkan : 1. Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis 2. Pertumbuhan ekonomi 3. Di hitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan Perhitungannya : Nisbah Bank = epr / expected return bisnis yang di biayai * 100% Actual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis8. 8
Muhammad, Manajement Pembiayaan BANK SYARI’AH (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), 137-139
16
BAB III PRAKTEK MURABAHAH DI BPR AL-MABRUR PONOROGO A.
Sejarah Berdirinya BPR AL-Mabrur Ponorogo Masyarakat disekitar Ponorogo mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dukung berdirinya pondok-pondok pesantren diwilayah kabupaten ponorogo sebagai masyarakat Islam tidaklah diragukan. Namun, seiring dengan permasalahan umat yang kian kompleks membuat para cendekiawan muslim berfikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu masalah yang dianggap mudah oleh kebanyakan orang adalah masalah muamalah yang berkaitan dengan perbankan. Banyak orang yang belum paham sepenuhnya tentang, masalah yang berkaitan dengan perbankan syari’ah. Kalau pun mereka mengaku beragama Islam dalam menjalankan aktivitas agama mereka masih sebatas dalam permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah. Masalahmasalah muamalah belum sepenuhnya disentuh. Musda Pesaudaraan Haji Indonesia Wilayah Jawa Timur tahun 1996 bidang usaha Ikatan Pesaudaraan Haji Indonesia, melihat permasalahanpermasalahan diatas dan mengusulkan untuk berIslam secara komprehensif. Mulailah dirintis pendirian bank dengan prinsip syari’ah pada waktu itu, muncul permasalahan seperti modal dan bentuk bank tersebut apakah berbentuk Bank Umum atau Bank Syari’ah yang akan didirikan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah.
17
Beberapa kota ditunjuk untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah. Untuk wilayah madiun kabupaten-kabupaten yang ditunjuk adalah Kabupaten Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi, Madiun, Tulung Agung, Trenggalek dan Kediri. Tetapi kabupaten-kabupaten di wilayah madiun yang mengajukan izin ke Bank Indonesia hanya kabupaten ponorogo yang mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia, dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Al-Mabrur. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat Al-Mabrur ponorogo diresmikan pada hari selasa tanggal 19 Desember 2000 di halaman Bank Perkreditan Rakyat Al-Mabrur Jl. Soekarno-Hatta No. 317. Bank Perkreditan Rakyat Al-Mabrur mulai menjalankan operasinya pada tanggal 2 Januari 2001. Pendirian bank dengan prinsip syari’ah di ponorogo bukan tanpa maksud, tetapi melihat potensi Kabupaten Ponorogo maka tujuan didirikannya Bank Perkreditan Rakyat Al-Mabrur di Ponorogo adalah sebagai berikut : 1. Memobilitas dana dari masyarakat dengan optimal agar pemulihan ekonomi segera tercapai, karena masih ada dana dari masyarakat yang belum bisa diserap oleh bank konvensional yang dalam system operasionalnya menggunakan system bunga. 2. Memberikan peluang untuk mengembangkan prinsip kemitraan yang harmonis. 3. Memberikan layanan jasa perbankan yang memiliki keunggulan kooperatif diantaranya :
18
a) Meniadakan system bunga b) Membatasi usaha spekulasi yang tidak produktif c) Membiayai usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral / halal. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah satu-satunya di Madiun beroperasi dengan dukungan tim manajerial yang sudah berpengalaman di dunia perbankan, dengan harapan bank tersebut dapat berperan aktif untuk membantu umat Islam menuju kesempurnaan dalam beragama terutama dalam bidang muamalah9.
B.
Proses Pendirian Perusahaan Sebelum Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo berdiri ada beberapa tahap yang dilalui oleh tim pendiri. Beberapa tahap yang berkaitan dengan proses pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo diantaranya : 1. Dikeluarkannya izin prinsip dari Gubernur Bank Indonesia Nomor : 1/4/DPG/UBPR/Rahasia, tanggal 31 Agustus 1999. Dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Bank Indonesia tim pendiri Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Mabrur Ponorogo harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional sebuah bank dalam jangka waktu 360 hari (1 tahun). Hal yang harus dipersiapkan adalah pembuat akta pendirian. Data pendiri, susunan Dewan Pengawas Syari’ah, susunan organisasi, pembuatan segala sesuatu yang diperlukan teknis operasional Bank. Selain izin prinsip yang dikeluarkan oleh
9
Data-data…..
19
Bupati Gubernur Bank Indonesia, ada penegasan dari pengurus Ikatan Persaudaraan
Haji
Indonesia
Jawa
Timur
Nomor
:
0064/IPHI/JTM/XI/2000, tanggal 25 Rojab 1421 H/ 24 Oktober 2000 M, yang menerangkan : a. Bapak H. Ismail sebagai pemegang prinsip bukan atas nama pribadi, tetapi untuk dan atas nama IPHI Jawa Timur sebagai sekretarisnya. b.
Deposito yang ditempatkan di BNI 46 Cabang Surabaya belum dicairkan.
c. Izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Babadan dapat dikirim melalui IPHI Jawa Timur dan atau langsung, ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Babadan Ponorogo. d. Tidak akan mempersoalkan izin PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo. Beberapa surat pernyataan : a. Surat pernyataan dari Bapak Drs. Haji Muhammad Takrir mengenai setoran modal sebesar Rp 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di BNI 46 Surabaya. b. Surat pernyataan dari Bapak H. Suyudi, MA mengenai setoran modal sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di BNI 46 Surabaya untuk PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo. c. Surat pernyataan dari Bapak H. Ismail sebagai pemegang prinsip, menyatakan izin prinsip bukan untuk atas nama pribadi tetapi atas nama
20
IPHI Jawa Timur, dan untuk keperluan pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo. d. Copy Bilyet Deposito di BNI 46 Cabang Surabaya atas nama Drs. Muhammad Takrir dan Drs. H. M Suyudi, MA10. 2. Dikeluarkannya izin usaha oleh Debuti Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/
27/
KEP.DGS/2000,
tanggal
10
November
2000.
setelah
dikeluarkannya izin oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, maka tim pendiri PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo harus segera mempersiapkan setoran modal awal, asal usul modal, daftar pemilik perusahaan, akta pendirian dan badan hukum dari perusahaan, untuk mempersiapkan semua itu tim pendiri hanya diberi jangka waktu 60 hari dari izin usaha yang telah dikeluarkan. Menteri hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo dengan Nomor : C- 17781 HT.010.TH.2000
dengan
Nomor
Wajib
Pajak
1.911.1103-621.
sedangkan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo terdaftar dalam tanda daftar perusahaan Perseroan Terbatas di Departemen Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Ponorogo nomor : 1351650004811.
10 11
Data-data,…… Data-data,……..
21
C.
Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 1. Visi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo a. Sehat diukur dari hukum syari’ah b. Profitable c. Sahamnya diminati masyarakat d. Memperluas jaringan pelayanan e. Mengembangkan karir karyawan 2. Misi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo a. Ikut berperan dalam pembangunan masyarakat / pengusaha muslim dengan mengembangkan lembaga keuangan syari’ah. b. Mengupayakan laba yang wajar bagi pemegang saham. c. Mengelola PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo agar tumbuh sebagai perusahaan yang berkembang secara optimal. d. Memberikan kontribusi yang positif kepada umat Islam. e. Mendidik tenaga yang profesional dalam perbankan Islam. 3. Tujuan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan derajat umat Islam. Hal inilah yang digunakan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah AlMabrur Ponorogo sebagai slogan di dalam media promosinya.
22
D.
Jenis-jenis Produk di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah AlMabrur Ponorogo Untuk melayani nasabah yang berada di wilayah kerja Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo, maka pihak bank menyediakan produk yang diperlukan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Ponorogo. Produk yang disediakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Al-Mabrur Ponorogo meliputi produk simpanan (funding) dan produk pembiayaan (landing). 1. Simpanan / funding a. Deposito Mudharabah b. Tabungan Mudharabah c. Tabungan Qurban d. Tabungan Haji e. Tabungan Inshada 2. Produk-produk Pembiayaan / Landing a. Pembiayaan Murabahah b. Pembiayaan Mudharabah c. Pembiayaan Al-Qardhul hasan d. Pembiayaan Retail e. Pembiayaan Ba’I bi Tsaman Ajil (BBA) f. Pembiayaan Musyarokah12
12
23
E.
Praktek Murabahah di BPRS AL-Mabrur Babadan Ponorogo Pembiayaan murabahah ialah jual beli barang antara Bank dengan nasabah secara angsuran, yang harus dilunasi pada jangka waktu antara 1 tahun s/d 2 tahun. Nilai piutang murabahah sebesar harga pokok penjualan barang (HPP) ditambah margin/keuntungan Bank yang telah disepakati bersama. Apabila nasabah membayar lunas sebelum jangka waktu yang telah disepakati, Bank dapat memberikan potongan harga sesuai keputusan Direksi. Adapun pembelian barang harus sesuai dengan cara dan syaratsyarat barang yang dibeli. 1.
Pembelian barang ada 2 cara yaitu: a. Bank membeli barang sebagai persediaan, kemudian dijual kepada nasabah yang membutuhkan. b. Nasabah membeli barang yang diperlukan atas persetujuan Bank, yang dibuktikan dengan bukti yang dapat dipercaya.
2.
Syarat-syarat barang yang dibeli yaitu: a. Barang harus nyata. b. Bukan barang yang dilarang agama/pemerintah. c. Harga barang biaya-biaya pembelian barang (HPP) harus jelas. d. Pembelian
barang-barang
yang
dilakukan
berkali-kali
misalnyabahan bangunan, harus dilampiri rencana pembelian seluruh kebutuhan. Apabila pembelian barang yang menyimpang dari rencana harus mendapat persetujuan Direksi disertai alasan-alasan logis. Bukti pemilikan
24
barang yang dibeli antara lain BPKB kendaraan yang dibeli harus disimpan diBank karena sebagai jaminan apabila nasabah bulum bisa membayar angsuran. Setiap keterlambatan pembayaran, sesuai kesepakatan yang telah ditanda tangani Nasabah dikenakan sanksi denda sebesar : a. Pembiayaan s/d Rp. 3.000.000
denda Rp.5000
b. Pembiayaan > Rp. 3000.000 s/d Rp. 10.000.000
denda
Rp.
denda
Rp.
denda
Rp.
10.000 c. Pembiayaan > Rp. 10.000.000 s/d Rp. 25.000.000 25.000 d. Pembiayaan > Rp. 25.000.000 50.000
PERJANJIAN PIUTANG MURABAHAH Nomor : 340/BPRS/08 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu, cukupkanlah takarannya, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan”. (QS. Al-Maa’idah 1 & Asy-syura 181) Pada hari ini : Rabu, tanggal 18 Juni 2008 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian jual beli barang, oleh dan antara : 1. Nama Jabatan
: : Direktur Utama
25
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Mabrur Babadan Ponorogo, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 23 Ponorogo (untuk selanjutnya disebut Bank). 2. 1. Nama : Pekerjaan
: Lainnya
Alamat
: Jl. Sayang Ayu 01/02 Sumoroto Kauman Ponorogo
Pekerjaan
: Ibu Rumah Tangga
Alamat
: Jl. Sayang Ayu 01/02 Sumoroto Kauman Ponorogo
Baik untuk diri sendiri, maupun secara bersama-sama menyatakan telah melaksanakan transaksi jual beli barang dengan Bank dengan pembayaran kepada Bank secara tangguh. (Untuk selanjutnya disebut Nasabah). Bahwa antara Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang keduanya sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Piutang Murabahah, dengan ketentuan : Pasal 1 Penyebutan Pihak dan Pernyataan 1.
Bank bertindak sebagai Pihak Penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pembeli barang.
2.
Nasabah sebagai pembeli, menyatakan telah menerima barang sesuai yang disepakati dalam keadaan baik dan lengkap, oleh karenanya
26
Nasabah dengan ini menyatakan mempunyai hutang kepada Bank seperti tersebut dalam pasal 5 Akad ini. Pasal 2 Obyek Jual Beli Barang-barang yang dijual Bank kepada Nasabah berupa : (daftar terlampir) Pasal 3 Kesepakatan Harga Antara Bank dengan Nasabah telah sepakat bahwa harga barang yang akan dibayar secara tangguh adalah sebagai berikut : 1. Harga Pokok Penjualan : Harga Pembelian Barang
= Rp. 12,000,000
Biaya-biaya
= Rp
0
= Rp. 12,000,000 Dana Sendiri / Uang Muka
= Rp. 8,500,000
Harga Pokok Penjualan
= Rp. 3,500,000
2. Harga Penjualan Kepada Nasabah :
Harga Pokok Penjualan
= Rp. 3,500,000
Keuntungan Bank/Margin
= Rp.
Harga Penjualan
756,000
= Rp. 4,256,000
27
Pasal 4 Cara Pembelian Barang 1. Apabila karena sesuatu hal, barang yang dibutuhkan oleh Nasabah tidak / belum dimiliki Bank, maka Bank dapat memberi Surat Kuasa kepada Nasabah untuk membeli Barang dengan “Surat Kuasa” tanggal 18 Juni 2008 2. Pembelian Barang untuk dan atas nama Bank, oleh karena itu status barang adalah milik Bank, dan dijual kepada Nasabah pada saat Realisasi Piutang. 3. Bank dapat pula membeli langsung Barang Dagangan atas dasar pesanan Nasabah, atau dengan cara lainnya. Pasal 5 Jumlah Hutang, Cara Pembayaran dan Nomer Rekening 1. Antara Bank dengan Nasabah sepakat bahwa dengan penjualan secara tangguh ini, nasabah mengaku mempunyai hutang sebesar Rp. 4,256,000 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sesuai pasal 3 ayat 2, yang akan dibayar selama jangka waktu 12 bulan, dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut : Pembayaran setiap 4 (Empat) bulan sebesar Rp. 1,422,000 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan harus lunas paling lambat tanggal 18 Juni 2009 2. Pembayaran angsuran harus dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai kesepakatan, melalui Rekening Nasabah Nomer 01.101002.89521 dan
28
apabila pembayaran terlambat melampaui batas 5 (lima) hari atau melebihi akhir bulan, nasabah sanggup membayar denda sebesar Rp. 25,000 Pasal 6 Pengutamaan Pembayaran Apabila karena sesuatu hal dan atau karena sebab apapun nasabah berkewajiban untuk membayar kepada beberapa pihak, tetapi dana yang dimiliki tidak cukup maka nasabah berjanji akan mengutamakan pembayaran kepada Bank, baru sisanya dibayarkan kepada pihak lain. Pasal 7 Jaminan 1. Untuk menjamin pembayaran kembali hutang Nasabah kepada Bank tepat waktu dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak berdasar akad ini, maka Nasabah sepakat untuk menyerahkan barang jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Bank sesuai perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini berupa : Kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk / Type
: SUZUKI / FD 110
Jenis Kendaraan
: SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan
: 1999
No. Polisi
: AE 3062 UG
No. Rangka
: MHDFD 110 DWJ 384879
29
No. Mesin
: E109ID385840
No. BPKB
: 8368528 J
BPKB a/n
: DARTI
Alamat BPKB
: Sumoroto Kauman Ponorogo
No. Faktur / Tanggal
: F2320527, 19-04-1999
Dealer Resmi
: PT. INDOMOBIL SUZUKI INT
2. Pada saat ditandatangani akad ini, nasabah tidak sedang mengalihkan, menjaminkan dan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan atau menjaminkan atas sebagian atau seluruh barang jaminan dari akad ini. 3. Dalam hal barang jaminan berupa barang bergerak, maka bank menyerahkan kembali barang jaminan tersebut pada ayat 1 kepada nasabah untuk keperluan perawatan dan penyimpanan atas nama bank. 4. Nasabah menyatakan telah menerima kembali barang jaminan untuk dirawat dan disimpan atas nama Bank. Pasal 8 Hukum Yang Mengatur 1. Hukum dalam perjanjian Piutang Murabahah ini, mengacu kepada hukum positif. 2. Sengketa yang timbul karena sebab apapun sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Namun apabila menemui jalan buntu sepakat untuk diselesaikan melalui BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) atau lembaga Arbitrase lainnya dan atau melalui
30
pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, dimana kedua belah pihak sepakat memilih kedudukan hukum tetap di Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo. Pasal 9 Cidera Janji 1. Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan tepat waktu sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati selama 2 kali berturut-turut. 2. Dokumen atau keterangan yang diserahkan / diberikan NASABAH kepada BANK sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 tidak sah atau tidak benar. 3. Apabila karena sesuatu sebab sebagian atau seluruh akte jaminan dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan atau Badan Arbitrase. Pasal 10 Akibat Cidera Janji 1. Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 Akad ini, maka BANK berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari Pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan BANK untuk membayar / melunasi hutang atau sisa Hutang NASABAH. 2. Apabila Penjualan barang jaminan dilakukan BANK melalui pelelangan dimuka umum, maka NASABAH dan BANK berjanji dengan ini
31
mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan. 3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan, maka NASABAH dan BANK sepakat harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh BANK dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual. 4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah hutang atau sisa hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada NASABAH. Pasal 11 Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah Bahwa NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri selama berjalannya Akad ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, tidak akan melakukan sebagian atau seluruhnya dari perbuatanperbuatan sebagai berikut : 1. Membuat hutang lain kepada Pihak Ketiga dengan Barang Jaminan yang telah disebutkan dalam pasal 7 diatas.
32
2. Memindahkan kedudukan / lokasi barang maupun barang jaminan dari kedudukan / lokasi barang semula atau sepatutnya berada dan atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada Pihak lain. 3. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, curator, liquidor atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya. Pasal 12 Kondisi Force Marjeur Nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran secara tertib bukan karena unsur kesengajaan, namun karena unsur keterpaksaan (force marjeur), dalam hal ini dapat dibuktikan kebenarannya, pada prinsipnya BANK boleh memberikan kelonggaran waktu / masa tangguh atau cara-cara lain yang disepakati bersama. Pasal 13 Ta’ wid Bank akan mengenakan Ta’wid (ganti rugi operasional) riil yang diakibatkan oleh kelalaian NASABAH dalam membayar kewajibannya. Pasal 14 Pendebetan Rekening NASABAH
memberikan
kuasa
sepenuhnya
kepada
BANK
untuk
melakukan pendebetan Tabungan NASABAH dengan Nomor rekening
33
01.303001.24004 untuk membayar angsuran NASABAH di PT.BPR Syari’ah AL-MABRUR Ponorogo. Pasal 15 Syarat-Syarat Realisasi 1. Realisasi Piutang Murabahah dapat dilakukan apabila barang yang dibeli Nasabah sudah ada, dan sudah ada kesepakatan harga. 2. Dalam hal Pembelian Barang dilaksanakan oleh Nasabah berdasarkan Surat Kuasa, maka Bank minta bukti berupa kwitansi atau nota pembelian. 3. Nasabah membayar Biaya Administrasi sebesar Rp. 50,000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). 4. Nasabah membuka Rekening Tabungan Mudharabah sesuai ketentuan. 5. Bukti pemilikan barang jaminan asli berupa SHM / BPKB dan buktibukti lain disimpan di Bank. 6. Memenuhi persyaratan lain, yang ditetapkan antara lain Legalisasi Notaris, Ikatan Jaminan, dan lain-lain. 7. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam bentuk Akta tersendiri, tetapi diakui merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.
Demikian seluruh perjanjian ini telah dibaca, dipahami, ditandatangani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
34
PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah
Ponorogo, 18 Juni 2008
Al-Mabrur Babadan Ponorogo Nasabah
Materai Rp. 6000
SUNADJI, Bachelor of Science Direktur Utama
Saksi-saksi : 1. Nama Jabatan
. : DENY IRAWAN : Karyawan PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo
2. Nama Jabatan
: ANNIS NUR DIANA : Karyawan PT. BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo
Teknik Pemesanan Pembelian Di PT BPR Syariah AL-Mabrur Babadan Ponorogo di dalam pembiayaan Murabahah sangat diminati masyarakat ponorogo. Yang disebabkan kebutuhan
35
masyarakat untuk memenuhi keinginan untuk memenuhi pembelian dengan sistem kredit semakin tinggi. Pembelian barang yang dilakukan PT BPR Syariah AL-Mabrur dengan cara memberikan Surat Kuasa (SK) pembelian kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan pilihannya sendiri kepada Supplier. Karena bank belum bisa menyediakan barang yang sesuai dengan nasabah. Jadi, pembiayaan Murabahah pada PT. BPR Syari’ah AL-Mabrur pembelian dilakukan oleh pihak nasabah dimana pihak bank memberikan Surat Kuasa kepada nasabah dan kemudian diberikan kepada Supplier untuk mengambil barang. 13
13
Wawancara dengan Alvan
36
BAB IV ANALISA FIQH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BPR AL-MABRUR BABADAN PONOROGO A. Akad Murabahah. Didalam suatu perdagangan tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan merupakan selisih lebih antara harga produk dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Dalam syari’at Islam mencari keuntungan diperbolehkan kecuali diambil dengan cara haram. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ :29
ا ا أ ا ا ا ﯦ إ أ ة ا أ ! إا “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku suka sama suka diantaramu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-Mu “. (AnNisaa’ 29)14. Murabahah merupakan bentuk transaksi yang menggunakan prinsip jual beli,dimana prinsip tersebut harus sesuai dengan syarat dan rukun murabahah. Adapun syarat dan rukun murabahah adalah: 1. Syarat murabahah a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 14
Adiwarman Karim, Bank Islam. (Analisis fiqh dan keuangan), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
37
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas dari riba. d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 2. Rukun murabahah. a. Adanya pihak penjual dan pembeli. b. Adanya uang dan benda. c. Adanya lafal-lafal. Pada PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur dalam prakteknya mengenai pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fiqh, dengan kesepakatan (ijma’) para dewan syari’ah yang khusus mengkaji tentang jual beli. Dimana PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur memberikan surat kuasa kepada nasabah yang termasuk kontrak jual beli yang mengikat dan telah memenuhi syarat dan rukun murabahah, yang kemudian telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa konsep ini sah menurut ulama fiqh kontemporer. B. Penentuan Margin Keuntungan. Dalam menentukan margin keuntungan Murabahah di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur telah ditetapkan dengan batasan minimumnya. Namun masih tetap dengan tawar-menawar dengan nasabah sampai muncul kata kesepakatan. Penetapan margin berdasarkan harga umum atau harga pasar. Pada prinsipnya penjual, bebas menentukan harga-harga barang yang dijualnya. Sedangkan
38
pembeli berhak memilih barang yang sesuai dengan keinginannya dan apabila harga barang terlalu tinggi, pembeli boleh tidak membeli barang atau penjual boleh masuk kepasar untuk menciptakan keseimbangan harga. Pada PT BPR Syari’ah Al-Mabrur pembelian barang dilakukan dengan cara memberikan Surat Kuasa (SK) pembelian kepada nasabah untuk membeli barang kepada Supplier. Pembelian barang yang semacam ini diperbolehkan, karena antara kedua belah pihak telah sepakat. BPR Syari’ah Al-Mabrur memberikan surat kuasa kepada nasabah dengan tujuan nasabah dapat berkesempatan untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginannya. Menurut ulama pembelian ini merupakan janji yang mengikat, akan tetapi demi menghindari kemudharatan. Pembelian ini dianggap janji yang mengikat antara pemesan dan pembeli secara hukum. Sehingga pemberian surat kuasa kepada nasabah yang terjadi di BPR Syari’ah Al-Mabrur sudah termasuk kontrak jual beli yang mengikat dan kontrak jual beli barang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
39
BAB V PENUTUP A.
KESIMPULAN 1. Pada prinsipnya, jual beli pasti membutuhkan suatu kejelasan dalam bertransaksi karena ini merupakan salah satu syarat sah dalam jual beli. Adapun mengenai masalah akad transaksi jual beli di BPRS Al-Mabrur setelah dilihat di lapangan ternyata sudah sejalan dengan hukum Islam karena dilandasi dengan kesepakatan dan susuai dengan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Contohnya dalam penggunaan Surat Kuasa dalam pembelian barang ini diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memberi kewenangan membeli suatu barang. 2. Di dalam suatu usaha apapun pasti ingin mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut di perbolehkan oleh syari’at Islam. Sehingga di PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur Babadan Ponorogo sendiri memberikan produk pembiayaan yang dimana produk tersebut menghasilkan keuntungan. Produk tersebut adalah Murabahah. Dalam penentuan Margin keuntungan PT. BPR Syari’ah Al-Mabrur memberikan batas minimum keuntungan pada pihak bank, dan pihak bank juga memberikan tawar menawar kepada nasabah sampai menghasilkan kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
B.
SARAN BPRS Al-Mabrur mempunyai pengaruh besar terhadap lapisan masyarakat terutama pengusaha, maka menjaga kepercayaan adalah hal
40
penting agar nasabah bias puas dengan pelayanan yang ramah dan bijaksana. Maka saran dari penulis seyogyanya BPRS membuat kreatifitas dalam mengemas musyarakah ini terutama, dan lebih inovatif lagi dalam mengembangkan mekanisme pembiayaan agar masyarakat Ponorogo lebih mengenal dan tertarik terhadap sistem bank Islam seperti yang di dambakan umat Islam Indonesia khususnya dan dunia pada umunya.
41
DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Syafi’I, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek,Jakarta,Gema Insani,2001 Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, Jakarta, Alvabet,2003. Data-data dari PT. BPR Syari`ah Al-Mabrur, Ponorogo Depag RI, Al Qur’an dan terjemahnya, Jakarta:PT.Bumi Restu,1997 Idris, Ahmad, fiqih Syafi’I, Jakarta; Karya Indah, 1986 Karim, Adiwarman, Bank Syari’ah Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Muhammad,Menejemen pembiayaan Bank Syari’ah,Yogyakarta; UPP AMP YKPN,2005 Muhammad,Manajeman Bank Syari’ah, Yogyakarta:UPP AMP YKPN,2005 Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syari’ah, Jakarta, Paramadina,2004
