BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam HGB 6 dan HGB 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan). Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang yang diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya. Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditur (bank) setelah jangka waktu
1 Universitas Sumatera Utara
2
tertentu sesuai kesepakatan yang telah disetujui kreditur dengan debitur. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditur karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditur menerima pembayaran bunga dari debitur. Perbankan
dalam
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
akan
kredit
memperoleh sumber dana dari masyarakat, sehingga sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, namun dana yang berasal dari masyarakat. Hal ini menyebabkan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua tindakan tersebut semata-mata bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Kredit yang dianalisa dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan kredit pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pihak bank. Pendapatan tersebut diperoleh dari besarnya selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit sehingga untuk mencapai keuntungan tersebut maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisis yang akurat dan mendalam oleh pejabat yang bekerja pada unit/bagian kredit. “Kegiatan perkreditan adalah risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitur, akan tetapi kredit yang diberikan
Universitas Sumatera Utara
3
kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.” 1 Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitur. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi non perfoming loan (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya kredit bermasalah maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (default risk) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan2 Hubungan antar bangsa Indonesia dengan bumi, air serta ruang angkasa merupakan hubungan yang sosial religius, bahkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa hubungan itu merupakan suatu hubungan yang abadi. 1
Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alfabela, Jakarta, 2003, hal. 263 Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 97 2
Universitas Sumatera Utara
4
Hubungan yang abadi ini menunjukkan bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka hubungan ini tidak dapat diputuskan, meskipun dalam keadaan yang bagaimanapun juga.3HGB 16 ayat (1) UUPA telah mengatur pula tentang hak atas tanah yang dapat dibedakan sebagai berikut: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak yang lain yang tidak termasuk dalam hal-hal tersebut di atas yang akan ditetapkan. Pemberian Hak Tanggungan merupakan suatu perjanjian yang bersifat accesoir (perjanjian ikutan) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang sehingga mempunyai konsekuensi apabila perjanjian pokoknya tidak sah, maka perjanjian ikutannya menjadi batal dan apabila perjanjian accesoirnya batal atau hapus belum tentu perjanjian pokoknya ikut hapus.4 Serta berdasarkan unsur pokoknya hak tanggungan di atas, bahwa perjanjian hak tanggungan merupakan perjanjian yang memberikan hak kebendaan bagi kreditur serta menguatkan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen, yakni kreditur yang didahulukan di dalam mengambil pelunasan hutang debitur atas hasil penjualan atau eksekusi benda obyek hak tanggungan, manakala debitur wanprestasi terhadap pemberian kredit yang telah diberikan oleh pihak kreditur. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Kreditur tertentu yang dimaksud 3
Sudargo Gautama, Ellyda T. Soetijarto, Tafsiran UUPA (1960) dan Peraturanperaturan Pelaksanaannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 51 4 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas – Asas, Ketentuan – Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, Cet. I, Alumni, Bandung, 1999 hal.11
Universitas Sumatera Utara
5
adalah yang memperoleh atau yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut. Mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain” tidak dijumpai dalam penjelasan HGB 1 UU Hak Tanggungan, tetapi dijumpai di bagian lain, yaitu dalam angka 4 Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan. Dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan itu bahwa yang dimaksudkan dengan “memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain” ialah : “Bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijanjikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak Berdasarkan latar belakang di atas maka merasa tertarik memilih judul Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Hak Guna Bangunan (Studi pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan)
B. Permasalahan Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan 2. Kendala dalam Perjanjian Kredit menggunakan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan
Universitas Sumatera Utara
6
3. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit menggunakan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan 2. Untuk mengetahui kendala dalam perjanjian kredit menggunakan hak tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan 3. Untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit menggunakan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan.
D. Manfaat Penulisan 1. Manfaat Teoritis a. Memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan dan mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis. b. Hasil penelitian ini dapat disumbangkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Perdata dan Jaminan sehingga dapat
Universitas Sumatera Utara
7
memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di Bank Internasional Indonesia, Tbk b. Dapat mengidentifikasi dan mengetahui permasalahan atau kendalakendala yang dihadapi dan cara mengatasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit menggunakan Hak Tanggungan di PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.5 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.6 Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, 5
Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, hal 1. 6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2010, hal 87.
Universitas Sumatera Utara
8
menelaah,
menjelaskan,
dan
menganalisis
peraturan
hukum.
7
Dengan
menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Statute Approach)8 terhadap aspek hukum penanganan kredit bermasalah serta data empiris lapangan yang terjadi pada PT. Bank Indonesia Internasional, Tbk Cabang Medan. 2. Sumber Data Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian yuridis normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, penulis menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian ini terdiri atas:9 a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang 7
Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal 10. Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal 96 9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, Op. Cit., hal 13. 8
Universitas Sumatera Utara
9
Perbankan, dalam penelitian semacam ini, hukum ditempatkan sebagai terikat dan faktor-faktor non-hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas dan peraturan lainnya. 10 Selain itu, hasil wawancara yang didapatkan melalui studi lapangan PT. Bank Indonesia Internasional, Tbk Medan menjadi bahan hukum primer yang membantu dalam mengkaji masalah dalam penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, karya ilmiah, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian, dan bahan lainnya yang dapat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.11 c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.12 3. Pengumpulan data Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (documents study) atau studi kepustakaan (library research) sebagai alat pengumpul data. 13 Studi dokumen tersebut merupakan penelitian bahan hukum primer, yaitu peraturan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan, 10
Ibid Ibid 12 Ibid 13 Ibid., hal 66. 11
Universitas Sumatera Utara
10
khususnya mengenai analisis hukum atas timbulnya kredit macet pada perjanjian kredit perbankan ditinjau dari segi hukum jaminan. Selain studi dokumen, penulis juga menggunakan studi lapangan (field research) melalui alat wawancara sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer sehingga mampu untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer yang telah pedomani sebelumnya. 4. Analisis data Data yang di peroleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian di kelompokkan, di hubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit pada perbankan. Dengan demikian, kegiatan analisis ini akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini baik secara normatif maupun secara faktual di lapangan
F. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi yang berjudul Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Objeknya Hak Guna Bangunan (Studi pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan) adalah hasil pemikiran penulis sendiri. Skripsi ini menurut sepengetahuan penulis belum pernah ada yang membuat. Kalaupun ada seperti beberapa judul skripsi yang diuraikan di bawah ini, penulis yakin bahwa substansi pembahasannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
11
Penulis juga telah melewati pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat di Perpustakaan Fakultas Hukum USU. Hal ini dapat mendukung tentang keaslian penulisan. Penelitian seperti ini pernah dilakukan, namun demikian terdapat beberapa judul penelitian yang terkait dengan judul skripsi penulis melalui penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu: 1. Vika Aurora K. Ginting, 050200235 dengan judul Kajian tentang pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada PT. Bank Sumut 2. E. Daylon Sitanggang, 070200374 dengan judul pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Solider Badan Kredit Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. 3. Mamul Rustiani, 970200066 dengan judul Perjanjian Kredit Bank dengan jaminan Hak Tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Iskandar Muda Medan
G. Sistematika Penulisan Pembahasan secara sistematis sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Untuk memudahkan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut
Universitas Sumatera Utara
12
BAB I
PENDAHULUAN Bab akan membahas tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT Bab ini akan membahas tentang Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit, Jenis-Jenis Kredit dan Bentuk Perjanjian Kredit Bank, Hapusnya Perjanjian Kredit dan Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TANGGUNGAN Bab ini akan membahas tentang Pengertian Hak Tanggungan, Hak Guna Bangunan sebagai Objek Hak Tanggungan, Syarat Sahnya Pembebanan Hak Tanggungan
dan Proses Pembebanan Hak
tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Peralihan hak tanggungan BAB IV
PEMBERIAN
KREDIT
TANGGUNGAN
YANG
DENGAN
JAMINAN
OBJEKNYA
HAK
HAK GUNA
BANGUNAN PADA BANK INTERNASIONAL INDONESIA CABANG MEDAN Pada bab ini akan membahas Prosedur Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan dan Kendala dalam Perjanjian Kredit menggunakan Hak Tanggungan
yang
Universitas Sumatera Utara
13
objeknya Hak Guna Bangunan, pada
Bank Internasional
Indonesia, Tbk Cabang Medan serta Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit menggunakan Jaminan Hak Tanggungan yang objeknya Hak Guna Bangunan pada
Bank Internasional
Indonesia Cabang Medan BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan penutup dalam skripsi ini, dalam hal
ini
penulis
menyimpulkan
pembahasan-pembahasan
sebelumnya dan dilengkapi dengan saran-saran. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Kesimpulan dan Saran.
Universitas Sumatera Utara
