BAB I PENDAHULUAN. kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Hal

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG MASALAH Islam memandang bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah swt

kepada manusia agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Hal ini didasarkan atas tugas kekhalifahan manusia dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi menjaga fitrahnya, seorang muslim memandang kebutuhan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat serta mementingkan kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Menurut al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama(Ad-din), jiwa(Nafs), keturunan(Nasl), kekayaan (Maal) dan Akal(Aql). 1 Secara observatif, manusia dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dan persepsi keagamaan yang dianutnya. Agama telah dipahami secara populer mengarah ke suatu kondisi pemahaman yang menempatkan eksistensi superioritas tuhan yang begitu menentukan. 2 Kurang lebih 12 tahun Bank yang didasarkan atas prinsip non ribawi telah

1

Adiwarman Karim,Ekonomi Mikro Islami,(Jakarta :III,2003.h.98. Arifin,M, Hamid, Mh. Membumikan ekonomi syariah Di Indonesia, eLSAS, cet 1. jakrta, februari, 2007 h.289

2

1

2

berjalan di Indonesia. Ia telah membawa angin segar kepada umat Islam. Masyarkat telah bertransaksi secara halal. Disamping itu ia telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sehingga sudah banyak masyarakat Islam dapat menikmati pembiayaan yang disalurkan oleh Bank-bank syariah. 3 Nabi Muhammad SAW yang membawa Risalah islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk usaha atau perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa berikutnya, serta bentuk-bentuk usaha yang dilarang dalam ajaran Islam. salah satu larangan dalam Islam adalah usaha yang mengandung riba. 4 sebagaimana yang diterangkan dalam al- Qur’an.

Larangan Riba Dalam Al-Qur’an Albaqarah: 275 ☺⌧ ☺ ☺ ☺

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 3 4

Murasa Sarkaniputra, AL-iqtishadiyyah, jurnal ekonomi ialam.P3EI.2004. HAL.53-54 Sunarto Zulkifli, panduan praktis transaksi syariah.(Jakarta:zikrul hakim,2003),h.4.

3

(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Annisa’ ayat “ 29

⌧ ☺ Arinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan Riba dalam Hadits “Nabi bersabda : Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, anggur untuk anggur, kurma untuk kurma, dan garam untuk garam harus saling ditukarkan semisal untuk semisal, yang sama untuk yang sama, dan dari tangan ketangan, (kontan/ ditempat). Jika jenis komoditas yang saling ditukarkan berbeda, maka silahkan menjual komoditas itu sesuka kalian, jika mereka saling ditukarkan berdasarkan transaksi dari tangan ketangan.” 5 “Pengharaman jual beli dua macam uang (emas dan perak) dan beberapa bahan makanan pokok, kecuali bila berdasarkan pembayaran kontan nilai-nilai imbangan, misalnya, bukanlah suatu penjelasan mengenai riba, yang diharamkan dalam al-Qur’an, maupun suatu pembatasan (cakupan) riba pada jual beli”. 6 Ayat Al-Qur’an dan Hadits di atas mengutuk praktek riba, yang esensinya menambah tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitor (pihak yang mendapat pinjaman atau berhutang), akibatnya hutang tersebut menjadi berlipat 5 6

Muslim, Shahih, V, h.44 Ridla, riba,h.11

4

ganda dan terus meningkat setelah melampaui batas yang ditentukan. Melihat realitas ini Al-Qur’an menganjurkan untuk menolong orang-orang tersebut. Lembaga keuangan syariah pertama diindonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang langkah awal berdirinya pada MUNAS IV MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Syahid dan mulai beroperasi pada bulan mei 1992. 7 Dalam beberapa tahun ini perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat dan menggembirakan. Indikator perkembangan ini dapat dilihat dengan makin meluasnya jaringan kantor cabang perbankan syariah baik yang merupakan jaringan kantor yang sepenuhnya merupakan bank umum syariah maupun dari kantor unit usaha syariah dari bank umum konvensional. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah ini terutama di dunia perbankan dikarenakan di antaranya terdapat produk-produk syariah yang ditawarkan tidak kalah menariknya dengan produkproduk Bank konvensional. Lembaga keuangan syariah diindonesia mencapai puncaknya dan tergolong cepat dalam proses perkembangannya, alasannya karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang

7

Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(yogyakarta:PT Dfhana BAhakti Prima Yaa .1992.) h.84

5

membedakan sistem perbankan konvensional. Peranan dunia perbankan dewasa ini cukup penting, karena sektor perbankan merupakan jantung perekonomian suatu negara. Sebagai lembaga keuangan perbankan, kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali serta salah satunya memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat. Disisi lain pemerintah memiliki tugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, salah satunya adalah melaksanakan pembangunan perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yang berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan persyaratan minimum bagi perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, dan aman. Oleh karena itu pemerintah melalui perbankan melaksanakan pemberian pembiayaan kredit, Bentuk pembiayaan kredit yang di berikan adalah pembiayaan kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan Rumah Syariah Bersubsidi, dan salah satu Bank yang melayani pembiayaan kredit pemilikan rumah adalah pada BTN Syariah. Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung infestasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaaan yang dilakukan untuk mendukung investasi

yang telah di rencanakan. Dalam

kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut

6

sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga syariah, penemparan, penyertaaan modal, penyertaaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi.8 Salah satu cara yang mengatur hak seseorang dengan orang lain dalam hal kepemilikan rumah adalah melalui transaksi jual beli, dalam transaksi ini dapat menggunakan dengan cara jual beli tunai dan jual beli kredit . Dalam memberikan pembiayaan perbankan syariah perlu memperhatikan beberapa hal agar investasi dan pembiayaan berhasil dengan baik. Setiap pembiayaan menginginkan keuntungan dan tidak mengandung resiko, karenanya dalam mengelola perbankan khususnya dalam melakukan pembiayaan atau investasi berupa pemberian pembiayaan KPR syariah bersubsidi subsidi untuk meringankan beban masyarakat. Orientasi

pembiayaan

yang

diberikan

bank

syariah

adalah

untuk

mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dari pihak-pihak. Pemberian pembiayaan produktif tanpa dianalisa terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan, akibatnya jika salah menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias kredit macet. Terdorong dari pemikiran inilah, penulis terpanggil untuk mengetahui lebih

8

Muhammad, YKPN,2005)h.16-17.

Manajemen

pembiayaan

Bank

Syariah,(

yogyakarta:UUP

AMP

7

jauh Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah tentang bagaimana konsep kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang dilakukan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada nasabah. Penulis mencoba menyusun sebuah tulisan dalam bentuk skripsi B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH 1. Pembatasan masalah Untuk mempermudah pembahasan dengan pokok permasalahan tidak melebar kemana-mana sesuai dengan latar belakang di atas, maka pembahasan ini terfokus pada kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang telah susuai dengan peraturan Menpera tentang pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. 2. perumusan masalah Dari pokok permasalahan tersebut, penulis menuliskan beberapa rincian permasalahan yang jawabannya akan dicari dalam penulisan skripsi yaitu: a. Bagaiman konsep pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank BTN Syariah? b. Bagaimana perkembangan pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank BTN syariah? c. Apakah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang di praktekkan di BTN Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

8

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN Setiap masalah yang dibahas mempunyai tujuan dan manfaat, adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui penerapan konsep operasional pembiayaan KPR syariah bersubsidi yang ditawarkan pada Bank BTN syariah.

2.. Untuk mengetahui perkembangan yang dijalankan dari pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada pada Bank BTN Syariah. 3.. Untuk mengetahui pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi pada Bank BTN Syariah apakah telah sesuai dengan prinsip syariah. Adapun manfaat dari hasil penulisan skripsi ini adalah: a. Manfaat teoritis : Hasil ini diharapkan berguna bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademis lain. b. Manfaat kebijakan : Hasil ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan ini.

D. REVIEW STUDI TERDAHULU Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis meliput bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting dan prospektif. Penelitian tentang Konsep kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah

9

menurut sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti karena sampai dengan saat ini penulis belum menemukan bentuk penelitian yang sama, tetapi setidaknya ada dua penelitian yang dapat dapat dipilih penulis dalam penelitian ini. Adapun kajian yang digunakan adalah: No 1

2

3

Nama penulis/ judul/tahun Nur Hayati Kredit perumahan dalam perspektif Hukum Islam ( 1974613868)

Substansi

keterangan

Adanya perbedaan dalam keterlambatan membayar nasabah berhutang dan tidak mampu membayarnya dengan nasabah yang berhutang tetapi enggan untuk membayarnya.

Kredit hanya merupakan salah satu bentuk jual beli, targetnya adalah pembayaran yang dilakukan dengan cicilan beberapa kali, masing-masing cicilan diberikan pada waktu tertentu. Secara syariat, tidak ada bedanya antara harga tertunda dalam satu waktu dengan pembayaran tertunda dalam beberapa waktu.

Faridha Fani Analisa kelayakan pembiayaan mudharabah (10404610164 2)

Dalam pembiayaan mudharabah ini prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan(nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, seklipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

Dalam pembiayaan ini keuntungan bank adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah maningkat. Dan bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

Qudsiyah Sistem operasional kredit kepemilikan rumah pada

Adanya perbedaan dalam pembiayaan KPR pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Dalam perbankan syariah terdapat akad dalam setiap transaksi dan kesepakatan bagi hasil yang sudah ditentukan.

10

Bank syariah dan bank konvensional (9946217242) Dari beberapa skripsi diatas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penuklis, penulis akan mencoba membahas tentang Konsep kelayakan nasabah dalam pembiayaan KPR syariah bersubsidi yang ada di BTN Syariah dan mencari apakah operasional dalam pembiayaan KPR Syariah subsidi telah sesuai dengan ketentuan menpera.

E. METODE PENELITIAN 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan secara mendalam. 9 Dalam metode ini penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

10

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu

subjek kajian dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan. 2. Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut: a. Data Primer, wawancara langtsung kepada bagian pembiayaan KPR Syariah 9

h.309

10

Suharsimi arikunto, managemen penelitian, (jakarta: PT) Rineka cipta,1993), cet.Kedua

Sumadi Suryabiata, metodologi penelitian, (jakarta: PT) Rajagrafindo 2004), cet Enam belas, edisi, kedua ,h.76

11

bersubsidi dan beberapa pihak yang berkompeten dalanm penelitian ini. Data primer ini juga bersumber dari peraturan Menpera tentang pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. b. Data Sekunder, sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian berupa buku, majalah, jurnal tentang KPR Syariah bersubsidi dan lain-lain. 3. Tehnik Pengumpulan Data a. wawancara Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. 11 Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi data yang valid dan akurat dari pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan. Dalam wawancara ini menggunakan alat wawancara berupa interview guide (penduan wawancara) b. studi kepustakaan. Studi

kepustakaan

berarti

melakukan

penelusuran

kepustakaan

dan

menelaahnya. 12 Sumber berupa buku, majalah, koran, internet, dokumen dari BTN Syariah yaitu persyartan permohonan pembiayaan dan skim formulir pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi, dan lain-lain c. Dokumentasi Pengumpulan data-data sekunder mengenai lahan penelitian yang didapatkan dari berbagai tertulis seperti arsip, dokumen resmi, dan sejenisnya yang

11

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, metode penelitian Survai, (jakarta: LP#ES,1989), edisi Revisi , h.192 12

. Ibid. h.70

12

diharapkan dapat mendukung analisis penelitian. 4. Tehnik Analisis Data Data hasil penelitian yang telah di kumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitati. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangna secara berkesinambungan, di awali dengan proses Klasifikasi data agar tercapai konsistensi dilapangan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pernyataan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. 13 F. TEHNIK PENULISAN SKRIPSI Tehnik Penulisan skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan Skripsi, tesis, disertasi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan oleh UIN Jakarta press 2008, dengan pengecualian kutipan terjemahan Al-Qur’an dan Hadist ditulis satu spasi. G. SISTEMATIKA PENULISAN Penulis mengklasifikasikan skripsi ini kedalam beberapa bab dengan sistematika penulis sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan: bab ini memuat tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian , tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

13

Dalam bab ini dikemukakan tentang landasan teori dari bank, bab ini

Burhan Bagin, Metode penelitian Kualitatif (Atualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer), (jakarta: PT.RajaGrafindo,2004), Cet.Ke-3, h.101

13

meliputi pengertian murabahah, dasr hukum penbiayaan murabahah, rukun dan syarat murabahah, jenis-jenis murabahah, pembiayaan perumahan berbasis akad murabahah. BAB III

Dalam bab ini dikemukakan tentang Sejarah singkat BTN Syariah, Visi dan misi, Struktur organisasi, Macam-macam produk dari Bank BTN Syariah. Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah.

BAB IV

Analisa strategi pemasaran Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) dalam memberikan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi, prosedur pembiayaan KPR syariah bersubsidi, dan syarat-syarat calon pembeli/pemohon KPR syariah bersubsidi,

BAB V

Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini memberikan penerangan tentang intisari (kesimpulan) dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu pertimbangan dan kontribusi pemikiran.

14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Murabahah 1. Pengertian jual beli murabahah Secara bahasa Al-bai’(jual beli) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. 14 Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni alsyira;(membeli), demikianlah al-bai’ sering terjemahkan dengan jual-beli. Seorang praktisi perbankan, Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa ”bai’almurabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengn tambahan keuntungan yang disepakati, dalam jual beli murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 15

14

Abdurahman al-Zajairiy, Kitab al-Fiqh’ Ala Madzhabibil Arba’ah, Darul Fikri, Bairut,juz II, hlm.141. 15 Muhammad Syafi’ib Antonio, Bank syariah : suatu pengenalan umum,(Jakarta:Tazkia Institut,2002)cet.ke-2,h.145.

15

M Syafi’i Anwar memberi definisi murabahah yang tidak jauh berbeda, yaitu: menjual sesuatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan.16 Pengertian yang sama diberikan oleh A.Karim bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. 17 Sedangkan Wiroso mendefinisikan murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjualpun diberitahukan kepada pembeli. 18 Adapun menurut MUI, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan marjin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. 19 Dalam transaksi murabahah, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan dan tidak termasuk barang haram, demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan 16

M.Syafi’I Anwar,Alternatif terhadap sistem bunga ” jurnal ulumul; Qur’an ,11,9.(oktober,1991),h.13. 17 Adiwarman A.karim, Bank islam”Analisis Fiqh dan keuangan( jakarta :IIIT Indonesia,2003). Cet.ke.1,h.161. 18 Wiroso, Jual beli murabahah,( yogyakarta : III Press,2005), h.14. 19 Syafii.Antonio, Bank syariah dari teori kepraktik,

16

dengan jelas. 20 dengan cara ini, si pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory). 21 Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang yang dibutuhkan. Dari beberapa pengertian di atas, baik dalam literatur fiqh maupun praktisi perbankan dapat disimpulkan bahwa pengertian murabahah adalah kontrak jual beli barang antara penjual (Bank) dan pembeli (nasabah) dengan fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian assset modal kerja maupun investasi dengan harga asal ditambah dengan keuntungan dan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan cara pembayarannya dapat dilakukan sekaligus (tunai) pada saat jatuh tempo ataupun dengan cicilan(angsuran).

B. Dalil syariah mengenai jual beli Al Imran ayat : 130

⌧ 20

Zainul arifin, dasar-dasarmanajeen Bank syariah,(jakarta: Al Fabet ,2002),cet.ke-1,h.25. Karnaen perwataatmadja dan Muhammad syafii Antonio, Apa dan bagaimana Bank syariah, (Jakarta:yogyakarta,1992) cet,ke-1. h.25. 21

17

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda(228) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Annisa ayat : 29

⌧ ☺ Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Al-Baqarah ayat 275 yaitu: ☺⌧ ☺ ☺ ☺

Artinya: orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila,keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

18

urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka: mereka kekal di dalamnya. Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mengambil harta orang lain dengan jalan batil tidak sah, terutama riba yang memang pada kala itu praktik riba menjadi tradisi dalam masyarakat bahkan hingga kini), namun sebaliknya kita dianjurkan untuk mencari harta (keuntungan) dari jalan yang diridhai Allah yakni melalui jalan perniagaan (jual-beli, karena murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli maka ayat ini dapat dijadikan landasan syariah akan kebutuhan murabahah. b. Al- Hadist

Dari suhaib ar-Rumi R. A, bahwa Rasulullah saw bersabada: tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, Muqaradhah (mudharabah). Dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual: ( HR Ibnu Majah) 22 C. Rukun dan syarat murabahah Murabahah merupakan suatu transaksi jual beli, dengan demikian rukunrukunnyapun sama dengan rukun jual beli, yaitu: 1. pihak yang berakad dalam hal ini penjual dan pembeli 2. objek yang diakadkan yaitu: a. barang yang diper jual beli kan b. harga barang yang diper jual beli kan

22

Hafidz Bin Hajar Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adilati Al-ahkam,( semarang : Toha Putra.1378)h.193

19

3. Akad / sighat yaitu ijab dan qobul. 23 Adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli di atas yaitu: Syarat-syarat pihak yang berakad yaitu: a. Cakap hukum b. Suka rela (ridah), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan c. Yang melakukan akad itu adalah dua orang yang berbeda / tidak sama. 24 Syarat-syarat Harga barang adalah: a. Harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas jumlahnya. b. Boleh diserahkan pada waktu akad atau dibayarkan kemudian c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan maka barang yang dijadikan nilai tukar adalah bukan yang Diharamkan syara’ seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak ternilai dalam syara’ D. Jenis-jenis Murabahah Murabahah dapat dibedakan menjadi (2) macam, yaitu: 1. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, Bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

23

Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut BAnkir Indonesia, Konsep, Produk, Dan implementasi Operasional Bank Syariah, ( jakarta: Djambatan,2003),h.66 24 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalat, ( Jakarta: GAya Media Pratama,2000), h.115.

20

2. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya Bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika ada pesanan, pada murabahah ini, pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut

E. Pembiayaan perumahan berbasis akad Murabahah. Bank-bank islam umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabahnya guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. 25 Murabahah sebagai suatu jual beli dengan pembayaran tunda, dapat terjadi baik pada harga tunai, dengna mennghindari segala bentuk mark-up pengganti waktu yang ditundakan untuk pembayaran, ataupun pada harga tunai plus mark-up untuk pengganti waktu penundaan pembayaran 26 Memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sesuatu yang sulit, karena saat ini sudah ada fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) di Indonesia yang saat ini dikenal ada dua jenis KPR: a. KPR Syariah, yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan

25 26

Abdullah saeed, PhD, Menyoal bank syariah, paramadina,2006 cet III. Hal.120 IAIB,100 Questions and 100 Answers, h.385.

21

perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan : Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah, kredit subsidi ini diatur sendiri oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang menganjurkan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.

b.

KPR non subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat, ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan 27

Manfaat subsidi dari pembiayaan KPR syariah bersubsidi ini Nasabah mendapatkan potongan dari uang muka dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi tersebut. Dan semakin nasabah berpenghasilan rendah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah semakin besar. 28 1. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi. Prosedur operasional pembiayaan Kredit pemilikan Rumah syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah yang pertama dilakukan adalah nasabah mendatangi bank BTN Syariah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan perorangan, selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi data untuk 27

28

Ibid

Brosur, Ayo ke Bank, memiliki rumah sendiri dengan KPR, sahabat konsumen bank 2008

22

memudahkan dalam proses persyaratan pembiayan subsidi dalam Kepemilikan Perumahan Rakyat, setelah semuanya lengkap, nasabah menyerhkan data-data yang dibutuhkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah tersebut. Dan pihak bank akan memverifikasi ulang mengenai data-data nasabah. Berikut proseduur operasuonal kredit pemilikan rumah syraiah bersubsidi.

2. Syarat Pemohon KPR Syariah Bersubsidi 1. Warga negara Indonesia 2. telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum(telah dewasa) 3. padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun 4. memiliki penghasilan

yang dapatmenjamin kelangsungna pembayaran

kewajiban (angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas. Penghasilan tersebut baik berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap (pendapatan dari pekerjaan bebas) 5. mempunyai

pekerjaan

tetap

atau

menjalankan

usahanya

sendiri

(wiraswasta) dengan kerja minimum 1 tahun. 6. tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasaah baik dibank maupun dibank lain. 7. pemohon yang masih berstatus sebagi nasabah dibank untuk jenis kredit/pembiayaan

apapun

disyaratkan

sesuai

ketentuan

babnk,

23

penghasilannya masih cukup untuk membayar kewajiban (angsuranpokok &marjin)atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan diminta) 8. menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk pemohon dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta sampai dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan ynag berlaku. 3. Data pemohon (nasabah pengajuan pembiayaan) Dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah b di BTN syraiah ini pihak nasabah harus memenuhi persyartan yang telah ditetapkan oleh BTN Syariah antara lain: 1. Berpenghasilan tetap/karyawan a. Aplikasi pemohon b. Copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy surat nikah/cerai.pas photo pemohon dan pasangan (suami/istri)yang masih berlaku c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan d. Copy rekening tabungan /giro di BTN Syariah e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif Berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta a. Aplikasi pemohon

24

b. Copy KTP, copy Kartu keluarga, copy surat nikah/cerai,pas photo pemohon dan pasangan (suami /istri) yang masih berlaku c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan d. Copy rekening tabungan/giro di BTN Syariah. e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif. Berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta a. Aplikasi pemohon b. Copy KTP,copy Kartu keluarga,copy surat nikah/cerai, pas photo pemohon dan pasangan (suami/istri)ynag masih berlaku c. Surat keterangan penghasilan d. Copy rekening tanbungan /giro Di BTN Syariah e. Copy akta perusahaan, izin usaha atau praktekm SIUP ( suarta izin usaha perdagangan)/TDP ( tanda Daftar Perusahaan, NPWP (Nomor pokok wajib pajak) f. Laporan keuangan perusahaan.

4. Akad-akad yang digunakan adalah: 1) Dana investor yang diinvestaasikan kepada lembaga penerbit pebiayaan adalah : menggunakan akad Mudharabah, baik muharabah Muthlaqah maupun Mudharabah Muqayyadah atau Musayrakah:

25

2) Pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah adalah dengna menggunakan akad Murabahah. 3) Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan kepada pengembang dengan prinsip syraiah adalah dengan menggunakan akad istisna’ atau musyarakah. 4) Pelaksanaan

subsidi

pemerintah

kepada

nasabah

adalah

dengan

menggunakan akad hawalah : yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada pemerintah melalui subsidi.

5. Kelompok sasaran dan pilihan subsidi kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi : a. belum pernah memiliki rumah b. belum pernah menerima subsidi perumahan c. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam pasal 3 peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman denga dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidi. Bantuan pemerintah perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah atau baru pertama kali menerima subsidi

26

perumahan dan termasuk kedalam kelompok sasaran masyarakat bepenghasilan rendah,sesuai dengan tabel dibawah: Tabel 2.1 Batasan Penghasilan Kelompok sasaran

Batasan penghasilan (Rp./Bulan)

I

1.700.000≤pengasilan ≤2.500.000

II

1.000.000 ≤ penghasialan < 1.700.000

III

Penghasilan < 1.000.000

Sumber menpera swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi.

Pembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah untuk masingmasing kelompok sasaran, berupa Kredit Pemilikan Rumah Syariah Bersubsidi. Skim subsidi yang diberikan melalui Kredit Pemilikan Rumah Syariah Bersubsidi adalah subsidi Uang Muka, dengan besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran, berikut tabel besaran subsi di uang muka. Tabel 2.2. Subsidi Uang Muka Kelompok sasaran

Maksimum Nilai Subsidi/Rumah Tangga (Rp) Subsidi uang Muka

I

8.500.000

II

11.500.000

III

14.500.000

27

Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

6. Ketentuan KPR Syariah Bersubsidi 1. Kredit Pemilikan RumahSyariah Bersubsidi diterbitkan oleh lembaga penerbit pembiayaan (LPP) dalam rangka pemilikan Ruamh Sederhana Sehat (RSH) oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan kelompok sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sesuai denga tabel 2.2 diatas. 2. Lembaga

Penerbit

Pembiayaan

yang

berpartisipasi

dalam

program

pembiayaan bersubsidi bertanggung jawab untuk menyediakan pokok pembiayaan yang dibutuhkan. Sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dana subsidi yang dibutuhkan bagi subsidi uangmuka. 3.

Jenis rumah ynag dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis Rumah Sederhana sehat (RSH),dan sesuai dengan batas maksimum harga rumah (tabel2.3) yang diperbolehkan untuk dibeli melalui Kredit Pemilikan Rumah Syarih Bersubsidi.29 Tabel 2.3 Batas maksimum harga rumah

29

Kelompok sasaran

Batas maksimum harga rumah

I

55.000.000

II

41.500.000

MENPERA, Pemantapan dan pemutakhiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah Bersubsidi. TAHUN 2008

28

III

28.000.000

Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

Batas harga Jenis RSH yang dapat dibeli oleh masing–masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas harga RSH paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR syariah bersubsidi sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan Menteri Negara perumahan Rakayat Nomor 08/PERMEN/M/2008.tentag perubahan atas peraturan Menteri negara perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsdi perumahan melalui KPR syariah bersubsidi. Persyaratan atas minimum uang muka dari nasabah dan maksimum pembiayaan adalah sebagia berikut. Tabel 2.4 Maksimum pembiayaan Subsidi uang muka kelompok

Minimum uang

Maksimum

Maksimum tenor

muka (Rp)

pembiayaan (Rp)

(tahun)

I

0

46.500.000

-

II

0

30.000.000

-

III

0

13.500.000

-

Sumber MENPERA,laporan swakelola, pemantapan dan pemutakiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi

7. Persyaratan atas skim subsidi, dalam bentuk uang muka adalah sebagai berikut:

29

a. Subsidi uang muka dari pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau keseluruhan dari total uang muka ynag harus disediakan oleh Nasabah. b. Apabila nilai pembiayaan lebih kecil dari maksimum subsidi dari pemerintah,naka subsidi diberikan maksimum sebesar pembiayaan yang disetujui oleh LPP. c. Tingkat Marjin untuk subsidi uang muka ditetapkan oleh LPP sesuai dengan kesanggupan LPP yang dituangkan didalam MoU dan PKO dengan kementerian Negara Perumahan Rakyat. d. Rumah sederhana Sehat (RSH) yang diperolehnya melalui fasilitas yaitu tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangnakan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali : Untuk Kepentingan LPP dalam rangka penyelamatan pembiayaan: atau Telah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak perolehannya. e. pelaksanaan perihal sebagimana dimaksud pada huruf d angka (1) dan angka (2) ditetapkan dan diatur dengan ketentuan tersendiri. 8. Tahapan pelaksanaan KPR Syariah bersubsidi 1.

Tahap persiapan. Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPP Tentang program pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRS, pemberian kesempatan kepada LPP untuk mengajukan kesediaaan dan kesanggupan menerbitkan

KPRSH, serta melakukan penandatanganan

30

Memorandum kesepahaman / kesepakatan bersama (MoU) dan atau perjanjian kerjasama operasional (PKO) . Rincian tahapan sebagai berikut: 1. Kementerian Negara Perumahan Rakat memberitahukan kepada LPP tentang program pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH. 2. LPP mengajukan kesediaaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Syariah bersubsidi. 3. atas dasar surat prnyataan kesanggupan

dari LPP, kementrian negara

perumahan rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagi LPP pelkasanaan , dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapngan. 4. bagi LPP yang memenuhi persyaratan akan dilakukan: a. penandatanganan MoU antara menteri/pejabat Eselon 1 Kementrian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama / Direksi/ ketua LPP pelaksana tentang pelaksananan progarm pembiayaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH). 2. Tahap pelaksanaan

31

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mlai dari penerbitan KPR syariah Bersubsidi oleh LPP pelaksana hngga pencairan subsidi 30 9. Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut: 1. Penerbitan KPR Syariah bersubsidi dan permintaan Verifikasi. a. LPP Pelaksana menerbitkan KPR Syariah Bersubsidi kepada nasabah yang memenuhi ketentuan. b. LPP pelaksana menghitung subsidi perumahan yangmenjadi hak nasabah sesuai dengan skim yang dipilih. c. LPP pelaksana menganjukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana subsidi perumahan kepada kementrian negara perumahan rakyat atas KPR Syariah besubsidi yang telah diterbtkan. d. Tim Verifikasi melekukan kegiatan pemeriksaan adminstrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi terhadap dokumen akad pembiayaan yang mewakili dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan. e. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterim nasabah dan dituangkan dalam berita acara (BA) Verifikasi. Pemintaan pembayaran subsidi perumahan

30

Mohamad yusuf asy’ari, peraturan menteri perumahan rakyat melalui KPR syariah Bersubsidi, 24 desember.2008

32

a. LPP pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada kementria negara perumahan rakyat dengan melampirkan dokumen tagihan pembayaran, yaitu kuitansi dan BA Verifikasi. b. sesuai dengan permintaan pembayaran dimaksud pada angka 2 huruf a, pejabat membuat komitmen (PKK) yang ditunjuk membuat surat permintaan pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar (SPM) dana subsidi perumahan. c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan dokumen tagihan pembayaran disampaikan oleh PKK kepada pejabat penandatanganan SPM. d. pejabat penandatanganan SPM melakukan pemeriksaaan atas LPP, membuat dan menendatangani SPM apabila hasil pemeriksaaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur jenderal perbendaharaan (DJP) Direktur pengelolaaan kas negara. e. DJP Direktorat pengelolaan kas negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan surat perintah pencaiaran dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan. f. kuasa bendahara umum negara (BUN) pusat menandatangani SPD, kemudian memindahbukukan dana dari rekening kas umum negara (KUN) ke rekening Giro LPP pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dai LPP Pelaksana. 2.

Penyaluran subsidi perumahan.

33

a. LPP Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SPD yang diterbitkan oleh kuasa bendahara umum negara (BUN) pusat. b. LPP Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu menyalurkan subsidi uang muka kepada nasabah melalui pengembang sebagai bagian uang muka KPR dari nasabah yang disetujui dan akan mengurangi pokok pinjaman. 10. Tahap monitoring evaluasi dan pengendalian. Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatang pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program perumahan dan permukiman dengan dukungna fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan. Rincian tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai berikut: 1. kementrian negara perumahan rakyat bersama-sama dengan departemen keuangan melakukan monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan program. 2. monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakuakn rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana. 3. tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program. 4. rekomendasi tindakan koreksi dana atau tindak turun tangan untuk pengendalian progaram adalah berupa: a. surat peringatan

34

b. pencabutan dan pengembalian subsidi. c. Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketetuan peraturan perundangan yang berlaku. 11. Pengajuan KPR syariah bersubsidi oleh kelompok sasaran 1. Kelompok sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR syariah bersubsidi ke LPP pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagi berikut: a.

surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan.

b. surat pernyataan belum perah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1. c. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun

yang

ditandatangani

diatas

materai

secukupnya

dengan

menggunakan Format A2. 2. KPR Syariah bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga RSH dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak terkait. 12. Ketentuan pelaksanaan. Kerentuan LPP 1. Lembaga Keuangan Bank

35

a. Bank syariah nasional atau unit usaha syariah bank umum atau bank swasta nasional atau bank pembangunan daerah atau bank perkreditan rakyat syariah(BPRS) b. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang c. Mengajukan kesediaan dan persyaratan kesanggupan untuk menerbitkan KPR syariah bersubsidi dengan menggunakan format A. d. Khusus untuk BPRS harus melampirkan laporan keuangan 2(dua) tahun terahir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang. e. Menandatangani MoU dan PKO dengan kementerian negara perumahan rakyat f. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksaaan program. 2. Lembaga keuangan non bank (LKNB/) /koperasi a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menebitkan KPR syariah bersubsidi dengan menggunakan format A. c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Syariah bersubsidi dari bupati/walikota stempat dan dari instansi/asosiasi pembiana. d. total aset paling sedikit Rp.1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) sendiri dan tidak diperbolehkan konsorsium.

36

e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan denga aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari bank. f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam paling singkat selama 2 (dua) tahun g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR syariah bersubsidi paling sedikit 20 (dua puluh ) orang. h. melampirkan laporan tahunan/rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh dinas/kantor koperasi setempat. i. melampirkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terahir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang. j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori sehat. k. mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga l. mempunyai rekening giro atas nama lembaga m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan uantuk pelaksanaan program.. 13. Ketentuan perpindahan Antar Kelompok Sasaran 1. kelompok

sasaran

dengan

penghasilan

lebih

banyak

diperbolehkan

membeli/memiliki RSH denga bats harga lebuh sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim an nilai subsidi yang diperuntukan bagi masing-masing kelompok sasran asal, sebagai contoh:

37

a. kelompok sasran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.41.500.000,00 ( empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I. b. kelompok sasaran II membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II. 2.

kelompok

sasaran

dengan

penghasilan

lebih

sedikit

diperbolehkan

membeli/memiliki RSH dengna batas harga lebih banyak dengan ketentuan besar nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti besar nilai subsidi kelompok sasaran diatasnya yang dipilih, sebagai contoh: a. kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga diatas Rp.41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus riubu rupiah) dan paling banyak Rp. 55.000.00,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II. 3. penerapan skim subsidi uang muka dan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi pada perpindahan antar kelompok ssaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2. penerapan skim subsidi tersebut menggunakan asumsi harga rumah paling banyak, uang muka paling sedikit untuk masing-masing kelompok sasran. Tabel 2. Perpindahan Antar kelompok sasaran untuk KPR Syariah bersubsidi dengan skim subsidi Uang Muka.

38

Kelompok sasaran

Harga rumah (Rp)

UangMuka Paling Sedikit

Nasabah (Rp)

I

55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 8.500.000 8.500.000

0 0 0

II

55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 11.500.000 11.500.000

*) 0 0

III

55.000.000 41.500.000 28.000.000

8.500.000 11.500.000 13.500.000

*) *) 1.000.0000

Pembiayaan paling banyak (Rp) 46.500.000 33.000.000 19.500.000 *) 30.000.000 16.500.000 *) *) 13.500.000

Ketetangan: *) Pembiayaan sesuai dengan yang disetujui oleh LPP. 14. Proses Pencairan Dana Subsidi 1. pengajuan pencairan subsisi KPR Syariah bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan. Untuk kemudahan administrasi dilakukan secara periodik perbulan penerbitan KPR syariah bersubsidi. 2. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi antara lain: a. Salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengna LPP pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana. b. Surat pernyatan belum memiliki rumah dari nasabah yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat vbekerja dengan menggunakn Format A1.

39

c. Surat pernyataan belum pernah meneriam subsidi perumahan dari nasabah yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan format A1. d. Surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan tentang penghasilan nasabah. e. Surat pernyataaan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang ditandatangani di atas materai secukupnya dengan menggunakan format A2. f. Informasi mengenai harga RSH, tipe dan luas tanah /bangunan. 3. permohonan pencairan subsidi perumahan melaui KPR syariah besubsidi oleh LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi ( Format B) kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPR syariah bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam compact disk (CD) atau diskete, untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah ( Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat [email protected]. 4. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan /pengecekan data sampling nasabah yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan dilokasi LPP Pelaksana atau Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakyat.

40

5. Hasil pemeriksaaan / pengecekan Tim Verifikasi tesebut dituangkan dalam berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi formt F dengan dilampiri perbaikan format D , dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat,2 (dua ) lembar untuk kemnterian dan 2 (dua) lembar untuk LPP palaksana. 6. LPP Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekertaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Derektur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal perbendaharaan dengan dilengkpi dokumen sebagai berikut: a. Surat permintaan pembayaran (Format C) b. Foramat D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi). c. Berita acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F) d. Kuitansi seperti Format C1. 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggunag jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perntah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6. 8. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaaan kas negara menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan selanjutnya

41

memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana. 9. LPP Pelaksana melaporkan posisi neraca pembiayaan setiap nasabah KPR Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Kepala Pusat pembiayaan perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagi bukti penerimaan subsidi.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH

A. Sejarah lahirnya BTN Syariah. BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta.Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan

42

Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. 31 Tujuan Pendirian 1.

Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa

keuangan syariah. 2. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank. 3. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha. 4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

B. Visi Dan Misi BTN Syariah Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang 41 merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani. Visi Bank BTN Syariah "Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama." 31

http/www.btnsyariah.com

43

Misi Bank BTN Syariah 1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN. 2. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan. 3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value. 4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengtahuan umum bidang perbankan Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

44

Selain itu DPS juga mempunyai fungsi : 1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. 2. Sebagai mediator antara Bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Bank Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Prestasi yang diperoleh oleh BTN Syariah sampai saat ini diantaranya: Penghargaan yang telah diterima oleh BTN Syariah : Tahun 2005 : Banking Quality Awards 2005 " The Best Customer Service and Teller 1st Rank " Tahun 2006 : Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006 " Unit Usaha Syariah Terbaik Kelompok Aset >100 Milyar Rupiah Peringkat 2 " Islamic Finance Quality Award & Islamic Financial Award 2006 " Most Growing Earning Asset Marketing " , " Unit Usaha Syariah Kelompok Aset

45

>100 Milyar Rupiah " Tahun 2007 : Syariah Acceleration Award 2007 " Best Outlet Productivity " Tahun 2008 : Islamic Finance Award & Cup 2008 " The Best Sharia Division Asset > Rp. 500 M 2nd Rank "

D. Macam-macam produk BTN Syriah. 1. Produk pendanaan a. Tabungan Batara IB Tabungan Batara iB adalah Tabungan yang berdasarkan Prinsip Wadiah yang bersifat simpanan dan bisa diambil setiap saat, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela/sesuai kebijakan Bank, tidak disyaratkan dan tidak diinformasikan baik secara lisan maupun tertulis oleh pihak Bank. Manfaat diantaranya 1.

Mendapatkan Kartu ATM BATARA SYARIAH yang dapat digunakan bertransaksi di lebih dari 4000 ATM Bank yang berlogo "Link"

2.

Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan di semua Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah (on-line)

3.

Tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening

46

Dalam hal ini manfaat produk pendanaan dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi setiap waktu, dan tidak memberatkan nasabah karena tidak adanya produk pendanaan. Persyaratan Pembukaan Rekening 1.

Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.

2.

Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

3.

Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.

4.

Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.

5.

Penabungan pertama minimal sebesar Rp.50.000,-.

6.

Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.10.000,-.

Tabungan Investa Batara iB Tabungan Investa Batara iB adalah Tabungan Batara Syariah Berdasarkan Prinsip Mudharabah yang bersifat investasi atau berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan yang disyaratkan atau disepakati dalam bentuk nisbah yang tertuang dalam akad pembukaan rekening. Manfaat diantaranya: 1.

Mendapatkan Kartu ATM BATARA SYARIAH yang dapat digunakan bertransaksi di lebih dari 4000 ATM Bank yang berlogo "Link".

2.

Imbalan yang menarik sesuai dengan nisbah yang disyaratkan dan disepakati bersama.

47

Dalam Tabungan investa Batara IB dapat menguntungkan nasabah karena pihak bank dan nasabah juga sudah ada kesepakatan dalam pengambilan tabungan, jadi nasabah tidak bisa sewaktu-waktu mengambil tabungan tersebut. Persyaratan Pembukaan Rekening 1.

Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.

2.

Berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

3.

Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.

4.

Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.

5.

Penabungan pertama minimal sebesar Rp.100.000,-.

6.

Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.50.000,- dan dalam kelipatan sepuluh ribuan.

Pengambilan Kembali Pengambilan kembali hanya dapat dilakukan setelah dana sesuai yang diperjanjikan telah mengendap di Bank sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan. Saldo yang harus disisakan di Bank minimal Rp.100.000,-. Bagi Hasil a.

Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dan dihitung berdasarkan saldo harian yang mengendap pada bulan berjalan sesuai nisbah yang disepakati.

b.

Bagi hasil dihitung melalui metode distribusi bagi hasil setiap akhir bulan dan nisbah ini bersifat tetap, sesuai nisbah yang disepakati.

Persyaratan Pembukaan Rekening

48

Secara administrasi untuk setiap pembukaan rekening, penabung diharuskan mengisi formulir-formulir pembukaan rekening yang akan disediakan oleh petugas Bank dengan melampirkan KTP/SIM atau Surat Keterangan Lembaga. Tabungan Baitullah Batara iB. Tabungan Baitullah Batara iB merupakan Tabungan yang bersifat investasi atau berjangka yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Manfaat 1.

Memperoleh kepastian keberangkatan ibadah haji apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal yang ditentukan oleh Departemen Agama

2.

Penyetoran dapat dilakukan di seluruh loket Bank BTN Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah

3.

Tidak dikenakan biaya pengelolaan rekening

Persyaratan Pembukaan Rekening 1.

Penabung adalah perorangan dan Warga Negara Indonesia

2.

Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.

3.

Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.

4.

Penabungan pertama minimal sebesar Rp.250.000,-.

5.

Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp.100.000,-.

49

Giro Batara iB Giro Batara iB adalah Giro yang berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah merupakan simpanan pada Bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Manfaat 1. Sarana Penitipan uang yang aman dan terpercaya 2. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan 3. Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga/ pribadi/ usaha Dalam Giro Batara IB manfaatnya adalah jika nasabah ingin menarik saldo dapat dilakukan setiap waktu. a. Perorangan 1.

Umur min 18 tahun/ sudah dewasa menurut hukum

2.

Melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas diri lainnya

3.

Tidak termasuk dalam daftar hitam BI

4.

Melampirkan Surat Referensi

5.

Memiliki NPWP

6.

Penyetoran pertama minimal Rp.500.000,-

b. Perusahaan/ Lembaga 1.

Melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan/ Anggaran Dasar dan Izin Usaha

50

2.

Memiliki NPWP

3.

Melampirkan Surat Kuasa Khusus untuk bertindak atas nama perusahaan

4.

Melampirkan surat Referensi

5.

Tidak termasuk dalam daftar hitam BI

6.

Penyetoran pertama minimal Rp.1.000.000,-.

Saldo Minimal Saldo yang harus disisakan di Bank minimal sebagai berikut: 1.

Perorangan Rp. 250.000,-

2.

Lembaga Rp. 500.000,-

3.

Joint Account Perorangan Rp. 500.000,-

Pemberian Bonus a.

Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis secara sukarela/sesuai dengan kebijakan Bank kepada nasabah.

b.

Pemberian bonus tidak disyaratkan atau tidak diinformasikan secara lisan maupun tertulis.

c.

Bonus dapat diberikan pada akhir bulan.

d.

Atas pemberian bonus, nasabah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

e.

Atas pemberian bonus juga diberikan pilihan pemotongan Zakat.

Biaya-biaya 1.

Biaya penutupan rekening Rp. 20.000,-

51

2.

Setiap penyerahan buku Cek atau Bilyet kepada nasabah dikenakan biaya sebagai berikut: Biaya materai 10 lembar x Rp. 3.000,- = Rp. 30.000,-

3.

Biaya pengelolaan Rekening Koran Rp. 15.000,- per bulan.

4.

Apabila saldo yang ada tidak mencukupi untuk biaya pengelolaan rekening, maka rekening tersebut didebet sebesar sisa saldo yang ada.

5.

Atas setiap Cek atau Bilyet yang ditarik melalui kliring yang ditolak karena saldo efektifnya tidak mencukupi, dikenakan biaya tolakan Rp. 25.000,-

6.

Setiap pembatalan atas Bilyet, dikenakan biaya Rp. 15.000,-

7.

Atas setiap percetakan rekening koran berdasarkan permintaan Giran dikenakan biaya administrasi Rp. 1.000,-/lembar.

8.

Biaya Referensi Bank Rp. 50.000,-.

9.

Biaya pengiriman rekening koran atas permintaan Giran Rp.10.000,-

Persyaratan Pembukaan Rekening Secara administrasi untuk setiap pembukaan rekening Giro diharuskan mengisi formulir-formulir pembukaan rekening yang akan disediakan oleh petugas Bank dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Deposito Batara iB Deposito Batara iB adalah jenis penanaman dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank. Deposito ini menggunakan prinsip Al Mudharabah Muttlaqah yakni suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana

52

(shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana itu akan dibagikan sesuai dengan nisbah/ratio yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Manfaat 1. Bagi Hasil yang menarik 2. Bagi Hasil dapat dikapitalisasikan ke dalam pokok 3. Bagi hasil deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah 4. Jangka waktu penempatan bervariasi mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan Dalam Deposito Batara IB bagi hasil dari deposito dapat dipindahbukukan untuk pembayaran angsuran rumah jadi nasabah dapat membeli rumah dari bagi hasil deposito tersebuut tanpa harus menyetorkan ke Bank. Persyaratan Pembukaan Rekening 1. Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan/ lembaga 2. Berlaku bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing 3. Mengisi dan menandatangani formulir Pembukaan Rekening 4. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya 5. Minimum penempatan: o

Perorangan Rp.500.000,-

o

Perusahaan/ lembaga Rp.2.500.000,-

53

Jangka Waktu a. Jangka waktu 1 (satu) bulan b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan c. Jangka waktu 6 (enam) bulan d. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan e. Jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan Pencairan Sebelum Jatuh Tempo Terhadap pencairan sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan penalti, namun Deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan. Perpanjangan 1. Automatic Roll Over (ARO) Dapat diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh tempo atas permintaan Deposan. Bilyet yang berlaku adalah bilyet yang diterbitkan pertama kali, sedangkan nisbah/ratio yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan. 2. Non Automatic Roll Over (Non Aro) Tidak diperpanjang pada tanggal jatuh tempo. Perhitungan Bagi Hasil 1. Distribusi bagi hasil dihitung dengan menggunakan metode proporsional harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya.

54

2. Bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (satu) bulan sesuai nisbah yang disepakati. Pembayaran Bagi Hasil Dikapitalisasi ke Pokok Pada tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil dapat langsung dikapitalisasikan ke pokok Deposito setiap bulannya dengan pembatasan fasilitas sebagai berikut: 1. Diberikan kepada nasabah perorangan dan lembaga berjangka waktu 1 (satu) bulan ARO. 2. Penempatan deposito dengan kapitalisasi bagi hasil ke pokok minimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Kantor Pusat.

Produk pembiayaan Pembiayaan KPR BTN iB Diperuntukkan bagi pemohon/ calon nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli rumah, rumah toko, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya. Pembiayaan KPR BTN iB berdasarkan prinsip Murabahah, di mana harga jual didapatkan dari total harga beli dan margin (harga jual = harga beli + margin).

55

Keunggulan: a. Angsuran tetap sampai lunas b. Maksimal pembiayaan KPR BTN iB yang dapat diberikan adalah 80% untuk nasabah non kolektif dan sebesar 90% untuk nasabah kolektif dari taksasi Bank c. Jangka waktu pembiayaan maksimal sampai dengan 10 (sepuluh) tahun d. Lokasi rumah, rumah toko, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya bebas e. Margin bersaing f. Persyaratan mudah dan fleksibel g. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty h. Berdasarkan prinsip syariah Syarat dan ketentuan: 1. Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah menikah 2. Pada saat pembiayaan lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun 3. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban 4. Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun fasidak memiliki pembiayaan bermasalah baik di Bank maupun di Bank lain. 5. NPWP sesuai ketentuan yang berlaku

56

Pembiayaan KPR Indensya BTN IB Pembiayaan KPR Indensya BTN iB diperuntukan bagi pemohon/ calon Nasabah yang memenugi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli tanah dan rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang berdasarkan pesanan dari Nasabah, dimana Pengembang telah bekerjasama dengan Bank dalam hal penyediaan Pembiayaan KPR Indensya BTN iB. Syarat dan ketentuan: 1. Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah menikah 2. Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak lebih dari 65 tahun 3. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban 4. Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun 5. Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di Bank lain 6. NPWP sesuai ketentuan yang berlaku Keunggulan: 1. Angsuran tetap sampai lunas 2. Maksimal pembiayaan KPR Indensya BTN iB yang dapat diberikan adalah sebesar 80% untuk Nsabah Non-Kolektif dan sebesar 90% untuk Nasabah Kolektif dari taksasi Bank 3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun

57

4. Margin bersaing 5. Persyaratan mudah dan fleksibel 6. Pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty 7. Berdasarkan prinsip syariah Pembiayaan Multiguna BTN iB Pembiayaan Multiguna BTN iB ini diperuntukkan bagi pemohon/ calon Nasabah yang memenuhi persyaratan dan dengan tujuan penggunaan untuk membeli Mobil atau Motor, guna dimiliki atau dipergunakan sendiri. Harga jual yang digunakan didapat dari total harga beli dan margin (harga jual = harga beli + margin). Pembayaran untuk pembiayaan ini dilakukan dengan angsuran dengan jangka waktu sebagai berikut: a. Maksimal 5 (lima) tahun untuk pembelian mobil baru b. Maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian mobil bekas c. Maksimal 4 (empat) tahun untuk pembelian motor baru Persyaratan Pemohon: 1. Warga Negara Indonesia, usia minimal 21 tahun atau telah menikah 2. Pada saat kredit lunas usia pemohon tidak melebihi 65 tahun 3. Memilki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban 4. Mempunyai pekerjaan tetap (sebagai karyawan atau pekerjaan lainnya yang memperoleh gaji tetap) atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun

58

5. Tidak memiliki kredit bermasalah baik di Bank maupun di Bank Lain 6. NPWP sesuai ketentuan yang berlaku

Keunggulan: a. Angsuran tetap sampai lunas dalam hal ini tidak memberatkan nasabah jika ada kenaikan harga pada mobil atau barang lainnya dan sistem pembiayaannya Berdasarkan prinsip syariah Pembiayaan Modal Kerja BTN IB Pembiayaan Modal Kerja BTN iB adalah penyediaan dana oleh BTN Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha Nasabah yang terdiri dari: 1. Memenuhi kebutuhan modal kerja usaha untuk industri sektor perumahan dan industri ikutannya, perdagangan atau jasa 2. Pengadaan barang atau jasa atau proyek dengan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Kontraktor 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja untuk disalurkan kembali kepada konsumen (end user) Persyaratan Pemohon: 1. Memiliki izin usaha dan izin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku 2. Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Syariah Bank BTN Ketentuan Pembiayaan: a. Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 100% dari kebutuhan modal kerja b. Jangka waktu dapat diberikan maksimal selama jangka waktu 36 bulan

59

c. Nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui oleh Nasabah d. Biaya-biaya lain : Biaya Notaris, pengikatan barang agunan/ jaminan, biaya asuransi e. Agunan berupa barang persediaan, barang modal dan/ atau cessie atas piutang penjualan Pembiayaan Yasa Griya BTN iB Pembiayaan Yasa Griya BTN iB adalah pembiayaan modal kerja untuk pembangunan proyek perumahan kepada Pengembang/ Developer, di mana masingmasing pihak menyertakan modal dengan berbagi keuntungan menurut nisbah yang disepakati dan resiko kerugian usaha sesuai dengan porsi penyertaan modal masingmasing, mulai dari: 1. Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan finishing, dan 2. Biaya Prasarana dan sarana

Persyaratan Pemohon: 1. Memiliki izin usaha dan izin lainnya untuk melakukan kegiatan pembangunan proyek perumahan 2. Telah menjadi pemegang rekening giro di kantor Cabang Syariah Bank BTN Ketentuan Pembiayaan: a. Pembiayaan yang dapat diberikan maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja instruksi b. Jangka waktu dapat diberikan maksimal selama jangka waktu 24 bulan

60

c. NIsbah bagi hasil ditetapkan sesuai hasil analisa usaha yang dilakukan oleh pihak Bank dan disetujui Nasabah d. Biaya-biaya lain: Biaya Notaris, pengikatan barang agunan/ jaminan, biaya asuransi e. Agunan berupa lokaso proyek yang dibiayai Produk jasa RTGS (Real Time Gross Settlement) Definisi Real Time Gross Settlement (RTGS), sesuai PBI No.6/8/PBI/2004 adalah merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Jenis Layanan •

Single Credit Transaction

•

Multiple Credit Transaction

Biaya Transaksi RTGS

61

Jangka waktu uang sampai RTGS : 1 hari kerja Kiriman Uang Rupiah (SKN) Biaya 1.

Dari Tabungan : Rp.7500,-

2.

Tunai

: Rp.15000,-

Waktu Kliring (hari kerja) 1.

Pukul 07.30-10.00 WIB

2.

Pukul 11.30-14.00 WIB

Jangka Waktu uang sampai SKN : 2 hari kerja

BAB IV ANALISA BANK BTN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN PEMBIAYAAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI

A. Praktek Analisa kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi. Analisa kelayakan pembiayaan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan seberapa besar keuntungan dan kerugian yang akan

62

timbul dari usaha tesebut. Pembiayaan yang diberikan kepada suatu usaha merupakan sumber pendapatan besar dalam operasional lembaga keuangan. Selain dapat mendatangkan keuntungan, pembiayaan juga mengandung tingkat resiko yang bervariasi dan dapat mengganggu likuiditas lembaga keuangan tersebut 1. Tujuan Analisa Kelayakan Pembiayaan Analisa kelayakan pembiayaan yang dilakukan sebelum mengambil keputusan pembiayaan memiliki beberap tujuan sebagai berikut: 32 1. Menghindari resiko kerugian Kerugian yang akan terjadi dimasa depan merupakan suatu ketidakpastian, Ada kerugian yang dapat diramalkan dan ada pula kerugian yang terjadi di luar perkiraan pengusaha. Analisa kelayakan dilakukan untuk meminimalisasi resiko yang terjadidalam kasus BTN Syariah. 2. Memudahkan perencanaan. Segala informasi yang didapatkan dari hasil analisa kelayakan pembiayaan 61 digunakan dalam proses perencanaan sampai operasional usaha yang akan dilakukan 3. Memudahkan pengawasan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan usaha agar tidak keluar dari rencan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakuakn terhadap kegiatan usaha secara menyeluruh dan dapat difokuskan kepada beberapa sektor yang dianggap kritis. 32

Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis.(jakrta:Kencana ).h.19.

63

4. Memudahkan pengendalian Apabila dalam proses pengawasan ditemukan penyimpangan, maka harus segera dikendalikan agar tujuan usaha untuk mendapatkan keuntungan dapat tercapai. 2. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi pada BTN Syariah Tata cara pelaksanaan KPR Syariah bersubsidi ini mengacu pada Peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor/19/PERMEN/M/2008, tanggal 24 Desember 2008. tentang :Tata cara pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidi 33 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kredit pemilikan rumah sederhana sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penerbit kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro bersubsidi, Atau KPR sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.. Pembiayaan

kepemilikan

rumah

bersubsidi

dengan

prinsip

syariah,

selanjutnya disebut KPR Syariah bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh lembaga penerbit pembiayaan yang telah beroperesi dengan prinsip syariah dalam rangka pemilikan rumah sederhana sehat ( RSH) yang dibeli dari pengembang. Setiap pemberian pembiayaan harus dibuatkan suatu perjanjian antara pihak BTN Syariah selaku lembaga penerbit pembiayan (LPP) dan nasabah sebagai pemohon.

33

Peraturan MENPERA, tata cara pelaksanaan subsidi perumahan .desember.24. 2008

64

Dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini Bank BTN Syariah terpilih sebagai Bank pelaksana untuk menyalurkan subsidi uang muka dari menpera atau pemerintah, karena secara organisasi BTN Syariah masih satu induk dengan BTN Konvensional, karena sebelumnya Bank BTN konvensional telah atau sebagai Bank pelaksana dana subsidi tersebut maka secara otomatis BTN Syariah menganut dari konvensional secara sistem Syariah. Dalam jumlah keseluruhan nasabah yang mendapatkan kucuran dana dari pemerintah setiap tahunnya sangat mengalami kemajuan yang cukup baik. Karena dari BTN Syariah sendiri sebagai Bank penyalur dana subsidi mulai tahun 2005 dan pada saat itu baru ada 5 (Lima) unit Bank atau nasabah yang Realisasi, dan sampai bulan juli tahun 2009 ada hampir 5000 (Lima ribu) nasabah atau unit rumah yang menggunakan akad KPR Syariah bersubsidi . Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini ada beberapa prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) diantaranya Dalam persyaratan Pengajuan 1.

Warga negara Indonesia

2.

telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum(telah dewasa)

3.

padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun

4.

memiliki penghasilan yang dapatmenjamin kelangsungna pembayaran kewajiban (angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas.

65

Penghasilan tersebut baik berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap (pendapatan dari pekerjaan bebas) 5.

mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan kerja minimum 1 tahun.

6.

tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasaah baik dibank maupun dibank lain.

7.

pemohon yang masih berstatus sebagi nasabah dibank untuk jenis kredit/pembiayaan penghasilannya

apapun masih

disyaratkan cukup

untuk

sesuai

ketentuan

membayar

babnk,

kewajiban

(angsuranpokok &marjin)atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan diminta) 8.

menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk pemohon dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta sampai dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan ynag berlaku.

Dalam hal ini untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini ada beberapa item-item ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun 2008. yang merupakan pembaharuan No.4 tahun 2007 . bahwa item-item tambahan yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi adalah : Nasabah yang penghasilan pokoknya perbulan paling banyak Rp.2.500.000.-dan nasabah tersebut belum

66

mempunyai rumah yang mana ada surat keterangan yang sudah dilegalisasi dari pihak instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw. Dalam pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini syarat untuk nasabah mendapatkan dana subsidi adalah salah satu syaratanya nasabah harus membuka rekening atau mempunyai rekening tabungan di BTN Syariah dan saldo minimum BTN ada peraturan bahwa minimal sebesar 1X angsuran dari pembiayaan itu perbulan dan pihak BTN akan memblokir, hal ini semata-mata karena untuk mengantisipasi nasabah lupa tanggal angsurannya sehingga kalau nasabah lupa, sehingga kalau sudah lewat I hari dari 1 kali angsuran perbulannya pihak BTN tinggal membuka blokiran saldo dari nasabah yang 1 kali angsuran tersebut dan untuk selanjutnya mengingatkan nasabah untuk mengisi saldo blokir tadi Dari pihak BTN Syariah sendiri dalam menilai kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini mengaju pada peraturan Menpera tentang pembiayaan KPR Syariah bersubsidi, Seperti yang layaknya lembaga keuangan/bank yang lain bahwa BTN Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan dimana Regulasi dan aturannya harus tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh BI, maka jika ada pembiayaan yang bermasalah jalan keluarnya adalah kami mengikuti sesuai yang ditetapkan oleh BI,mungkin dalam hal ini proses pembinaan dan seandainya nasabah tersebut ada i’tikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut dilakukan Rescheduling Restrukturisasi dan selama ini pembiayaan KPR Syariah bersubsidi di BTN Syariah belum ada yang bermasalah dan kami harapkan begitu seterusnya.

67

Selanjutnya dalam jaminan harta benda ini perlu diketahui bahwa tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai collateral, melainkan ada asas-asas tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapatditerima sebagai jaminan atas suatu pembiayaan , asas tersebut dikenal dengan MAST Principles, yaitu: 34 a. Marketability, dimaksud adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan yang bersangkutan dan dengan demikian adanya pembeli atas jaminan tersebut cukup banyak tanpa harus terlalu membanting harga. b. Ascertainability of Value, dimaksud dengan agar jaminan yang diberikan tersebut mempunyai suatu standar harga tertentu. c. Stability of Value, harta benda yang dijadikan jaminan hendaknya tidak menurun harganya bahkan jika mungkin terus naik dimasa mendatang. d. Transferability, dimaksud agar harta benda ynag dijaminkan harus mudah dipindah tangankan secara fisik maupun yuridis, artinya setiap anggota masyarakat yang mampu diizinkan untuk membeli dan memilikinya. 4. Dalam menganalisa kelayakan nasabah BTN Syariah menggunakan Prinsip berdasarkan pada 5C, yaitu. 35 : 1. Character adalah sifat atau karakter dari pihak pengelola usaha. Analisis sering kali dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada mudharib dan orang-orang disekitar lingkungannya.

34 35

Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Op.Cit.,. h.87 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN).h.60.

68

3. Capacity adalah: kemampuan mudharib dalam menjalankan usaha dan mengembalikan modal yang diberikan shahibul maal. 4. Capital dalah modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Yang Terdari atas tangible asset seperti dana dan material pendukung usaha. Tapi terdapat intangible asset yang penting untuk dimiliki pengusaha yaitu manajemen, kehlian dan sistem teknologi. 5. Collateral adalah jaminan yang diberikan mudharib kepada shahibul maal. Jaminan tersebut biasanya senilai atau lebih besar dari modal usaha. 6. Condition adalah keadaan usaha mudharib yang dilihat dari pangsa pasar. trend, prospek usaha bahkan kondisi politik dan ekonomi. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan antara lain: 36 1. pendekatan jaminan, artinya account officer memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh mudharib. 2. pendekatan karakter, artinya analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk mengetahui sifat dan karakater mudharib dengan cara mencermati dengan sungguh-sungguh

serta

melakukan

wawancara

dengan

orang

di

lingkunagnnya. 3. Pendekatan studi kelayakan usaha, artinya account officer mempetimbangkan keadaan usaha mudharib dan prospeknya di masa yang akan datang.

36

Ibid

69

4. pendektan fungsi LKS, artinya upaya pengaturan terhadap likuiditas dana yang dimiliki dengan pembiayaan yang dilakukan. Jika legalitas berkas telah memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah survei lapangan terhadap calon mudharib dan keadan usahanya. Kegiatan survei di BTN Syariah tersebut mengacu pda prinsip umum 5 C antara lain : 1. Character (Karakter) Account officer malakukan penilaian terhadap karakter dari calon mudharib. Proses penilaian tersebut dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap calon mudharib dan orang – orang dilingkungan usahanya. Hasil dari wawancara tersebut dapat menunjukkan sifat calon mudharib, apakah calon mudharib tersebut tersebut dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang akan diberikan. 2. Capacity ( kemampuan ) Penilaian dilakukan oleh account officer untuk menngetahui tingkat kemampuan calon mudharib dalam mengembalikan pinjaman . Penilain tersebut dapat dilihat dari kondisi usaha calon mudharib meliputi jumlah omzet perhari dan volume penjualannya. Account officer juga melihat mutasi dari rekening tabungan calon nasabah untuk mengetahui frekwensi menabungnya. 3. Capital ( Modal) Dalam melakukan survei lapangan, account officer melihat kegiatan usaha dari calon mudharib. Penilaian dolakukan terhadap modal usaha yang

70

selama ini digunakan, asset ynag dimiliki dan yang paling penting adalah komoditi usahanya harus halal dan legal. Walaupun semua aspek penilaian memenuhi syarat tetapi terdapat komoditi barang yang tidak halal, BTN Syariah tidak dapat memberikan pembiayaan terhadap usahanya tersebut. 4. Collateral ( jaminan) Dalam sebuah pengajuan pembiayaan di BTN Syariah, jaminan menjadi aspek komplementer yang turut disertakan. Disebut sebagai komplementer karena tidak semua calon mudharib wajib mencantumkan. Jika calon mudharib memiliki asset seperti kendaraan atau tanah maka BPKB dan sertifikatnya

menjadi

barang

jaminan.

Account

officer

memeriksa

legalitasnya juga melihat langsung barang jaminan sehingga dapat diketahui harga perolehan dari jaminan tesebut. 5. Condition (Keadaan) Account officer melihat kegiatan usaha calon mudharib dan keadaan lingkungannya. Penilaian dilakukan terhadap usahanya apakah sesuai dengan keadaaan perekonomian masyarakat sekitar, apakah memiliki letak yang strategis, apakah kegiatan usahanya masih diminati masyarakat dan memiliki market share yang cukup besar. Penilaian ini termasuk kedalam analisis eksternal karena melihat keadaan diluar usaha nasabah Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini diantara syaratnya adalah nasabah harus menyetorkan slip gaji minimal 3 bulan terahir, karena untuk

71

melihat apakah nasabah mapu untuk melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini pedagang, maka pihak bank akan melihat adari minimal usaha itu sudah 2 tahun dan dan jika ada pembukuan yang harus diberikan adalah minimal selama 6 bulan terahir Keuntungan yang didapat dari BTN Syariah dari pembiayaan KPR Sayraiah bersubsidi ini adalahBTN Syariah bisa menjadi salah satu bank pelaksana dalam program pemerintah ini, program rumah bersubsidi untuk warga atau masyarkat dan menurut data BTN Syariah akad Realisasi KPR Syariah bersubsidi akad itu bisa menjadi kebanggaan bagi kami dalam hal keuntungan. Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena produk pembiayaan atau pendanaan yang di keluarkan atau di pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), jika sudah mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah sudah sesuai syariah, karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah, pihak BTN Syariah membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati olah pihak Bank dan Nasabah. B. Analisa terhadap strategi pemasaran pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada BTN Syariah. 1. Tata cara pelaksanaan KPR Syariah Bersubsidi.

72

Prosedur operasional pembiayaan Kredit pemilikan Rumah syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah yang pertama dilakukan adalah nasabah mendatangi bank BTN Syariah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan perorangan, selanjutnya nasabah diminta untuk melengkapi data untuk memudahkan dalam proses persyaratan pembiayan subsidi dalam Kepemilikan Perumahan Rakyat, setelah semuanya lengkap, nasabah menyerhkan data-data yang dibutuhkan untuk pembiayaan kepemilikan rumah tersebut. Dan pihak bank akan memverifikasi ulang mengenai data-data nasabah. Berikut proseduur operasuonal kredit pemilikan rumah syraiah bersubsidi. Dalam pengajuan kredit kepemilikan rumah di BTN syraiah ini pihak nasabah harus memenuhi persyartan yang telah ditetapkan oleh BTN Syariah antara lain: 1.

Berpenghasilan tetap/karyawan a. Aplikasi pemohon b. Copy KTP, copy Kartu Keluarga, copy surat nikah/cerai.pas photo pemohon dan pasangan (suami/istri)yang masih berlaku c. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan d. Copy rekening tabungan /giro di BTN Syariah e. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif Berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta f. Aplikasi pemohon

73

g. Copy KTP, copy Kartu keluarga, copy surat nikah/cerai,pas photo pemohon dan pasangan (suami /istri) yang masih berlaku h. Copy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan i. Copy rekening tabungan/giro di BTN Syariah. j. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif. Berpenghasilan tidak tetap/wiraswasta a. Aplikasi pemohon b. Copy KTP,copy Kartu keluarga,copy surat nikah/cerai, pas photo pemohon dan pasangan (suami/istri)ynag masih berlaku c. Surat keterangan penghasilan d. Copy rekening tanbungan /giro Di BTN Syariah e. Copy akta perusahaan, izin usaha atau praktekm SIUP ( suarta izin usaha perdagangan)/TDP ( tanda Daftar Perusahaan, NPWP (Nomor pokok wajib pajak) f. Laporan keuangan perusahaan.

Akad-akad yang digunakan adalah: 5) Dana investor yang diinvestaasikan kepada lembaga penerbit pebiayaan adalah : menggunakan akad Mudharabah, baik muharabah Muthlaqah maupun Mudharabah Muqayyadah atau Musayrakah:

74

6) Pembiayaan kepemilikan rumah dengan prinsip syariah adalah dengna menggunakan akad Murabahah. 7) Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga penerbit pembiayaan kepada pengembang dengan prinsip syraiah adalah dengan menggunakan akad istisna’ atau musyarakah. 8) Pelaksanaan

subsidi

pemerintah

kepada

nasabah

adalah

dengan

menggunakan akad hawalah : yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada pemerintah melalui subsidi. 2. Kelompok sasaran dan pilihan subsidi Kelompok sasaran 1. kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi : a. belum pernah memiliki rumah b. belum pernah meneria subsidi perumahan c. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam pasal 3 peraturan menteri negara perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman denga dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Syariah bersubsidiBantuan pemerintah perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru pertama kali memiliki rumah atau baru pertama kali menerima subsidi perumahan dan termasuk kedalam kelompok sasaran masyarakat bepenghasilan rendah.

75

Bantuan pembiayaan perumahan diberikan kepada kelompok sasaran, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang berpenghasilan tidak tetap, yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui Lembaga Penerbit Pembiayaan yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan bersubsidi dengan prinsip syariah. Batas harga Jenis RSH yang dapat dibeli oleh masing–masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis RSH, dan sesuai dengan batas harga RSH paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR syariah bersubsidi sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan Menteri Negara perumahan Rakyat Nomor 08/PERMEN/M/2008.tentang perubahan atas peraturan Menteri negara perumahan rakyat nomor 04/PERMEN/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsdi perumahan melalui KPR syariah bersubsidi. Persyaratan atas minimum uang muka dari nasabah dan maksimum pembiayaan adalah sebagia berikut : 3. Persyaratan atas skim subsidi, dalam bentuk uang muka adalah sebagaiberikut: f. Subsidi uang muka dari pemerintah diberikan untuk membayar sebagian atau keseluruhan dari total uang muka ynag harus disediakan oleh Nasabah. g. Apabila nilai pembiayaan lebih kecil dari maksimum subsidi dari pemerintah,naka subsidi diberikan maksimum sebesar pembiayaan yang disetujui oleh LPP.

76

h. Tingkat Marjin untuk subsidi uang muka ditetapkan oleh LPP sesuai dengan kesanggupan LPP yang dituangkan didalam MoU dan PKO dengan kementerian Negara Perumahan Rakyat. i. Rumah sederhana Sehat (RSH) yang diperolehnya melalui fasilitas yaitu tidak boleh diperjual belikan atau dipindah tangnakan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, kecuali Untuk Kepentingan LPP dalam rangka penyelamatan pembiayaan: atau

Telah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak

perolehannya. 4. Rincian tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagai berikut: 5.

kementrian negara perumahan rakyat bersama-sama dengan departemen keuangan melakukan monitorig dan evaluasi atas pelaksanaan program.

6.

monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakuakn rapat-rapat kordinasi dengan LPP Pelaksana.

7.

tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program.

8.

rekomendasi tindakan koreksi dana atau tindak turun tangan untuk pengendalian progaram adalah berupa: a.

surat peringatan

b.

pencabutan dan pengembalian subsidi.

c.

Proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketetuan peraturan perundangan yang berlaku.

77

5. Pengajuan KPR syraiah bersubsidi oleh kelompok sasaran 1. Kelompok sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR syariah bersubsidi ke LPP pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagi berikut: a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan. b. surat pernyataan belum perah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1. d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun

yang

ditandatangani

diatas

materai

secukupnya

dengan

menggunakan Format A2. 2. KPR Syariah bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga RSH dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak terkait. 6. Ketentuan perpindahan Antar Kelompok Sasaran 1. kelompok

sasaran

dengan

penghasilan

lebih

banyak

diperbolehkan

membeli/memiliki RSH denga bats harga lebuh sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim an nilai subsidi yang diperuntukan bagi masing-masing kelompok sasran asal, sebagai contoh: a. kelompok sasran I membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.41.500.000,00 ( empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) maka skim

78

dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran I. b. kelompok sasaran II membeli RSH dengan batas harga RSH paling banyak Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II. 2.

kelompok

sasaran

dengan

penghasilan

lebih

sedikit

diperbolehkan

membeli/memiliki RSH dengna batas harga lebih banyak dengan ketentuan besar nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti besar nilai subsidi kelompok sasaran diatasnya yang dipilih, sebagai contoh: a. kelompok sasaran II dan III membeli RSH dengan batas harga diatas Rp.41.500.000,00 (empat

puluh satu juta lima ratus riubu rupiah) dan

paling banyak Rp. 55.000.00,00 (lima puluh lima juta rupiah) maka skim dan nilai subsidinya menggunakan skim dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II. 3. penerapan skim subsidi uang muka dan pembiayaan KPR syariah Bersubsidi pada perpindahan antar kelompok ssaran, sebagaimana tercantum pada tabel 2. penerapan skim subsidi tersebut menggunakan asumsi harga rumah paling banyak, uang muka paling sedikit untuk masing-masing kelompok sasran. 7. Proses pencairan dana subsidi. permintaan Verifikasi pencairan Subsidi perumahan.

79

1. pengajuan pencairan subsisi KPR Syariah bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan. Untuk kemudahan administrasi dilakukan secara periodik perbulan penerbitan KPR syariah bersubsidi. 2. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi antara lain: a. Salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengna LPP pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana. b. Surat pernyatan belum memiliki rumah dari nasabah yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat vbekerja dengan menggunakn Format A1. c. Surat pernyataan belum pernah meneriam subsidi perumahan dari nasabah yang ditandatangani diatas materai secukupnya dan disahkan oleh kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan format A1. d. Surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau kelurahan tentang penghasilan nasabah. e. Surat pernyataaan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 tahun yang ditandatangani di atas materai secukupnya dengan menggunakan format A2. f. Informasi mengenai harga RSH, tipe dan luas tanah /bangunan. 3. permohonan pencairan subsidi perumahan melaui KPR syariah besubsidi oleh LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi ( Format B) kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri

80

Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPR syariah bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam compact disk (CD) atau diskete, untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah ( Format D) dalam bentuk soft copy 4. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan /pengecekan data sampling nasabah yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan dilokasi LPP Pelaksana atau Kantor Kementrian Negara Perumahan Rakyat. 5. Hasil pemeriksaaan / pengecekan Tim Verifikasi tesebut dituangkan dalam berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi formt F dengan dilampiri perbaikan format D , dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat,2 (dua ) lembar untuk kemnterian dan 2 (dua) lembar untuk LPP palaksana. 6. LPP Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada kepala pusat pembiayaan perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekertaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Derektur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal perbendaharaan dengan dilengkpi dokumen sebagai berikut: a. Surat permintaan pembayaran (Format C) b. Foramat D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi). c. Berita acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)

81

d. Kuitansi seperti Format C1. 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggunag jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perntah Pembayaran (SPP) dan Pejabat Penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6. 8. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaaan kas negara menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana. 9. LPP Pelaksana melaporkan posisi neraca pembiayaan setiap nasabah KPR Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq. Kepala Pusat pembiayaan perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagi bukti penerimaan subsidi.

82

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan hasil pembahasan masalah konsep pembiayaan KPR Syraiah bersubsidi melalui BTN Syariah. Didalam prekteknya serta beberapa saran dan bentuk sumbangan pemikiran yang hendaknya dapat diperhatikan bersama, terutama bagi pihak-pihak instansi yang terkait dibidang ini, dari uraian diatas dapat dirangkai kesimpulan sebagai berikut: a.

Konsep pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada Bank BTN Syariah

83

BTN Syariah memberikan persyaratan bagi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi diantaranya : Yang berhak mendapatkan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini adalah: Kelompok sasaran

Batasan penghasilan (Rp./Bulan)

I

1.700.000≤pengasilan ≤2.500.000

II

1.000.000 ≤ penghasialan < 1.700.000

III

Penghasilan < 1.000.000

Syarat Pemohon KPR Syariah Bersubsidi 82 1. Warga negara Indonesia 2. Telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum(telah dewasa) 3. Padasaat pembiayaan lunas, usia pemohon tidak melebihi 65 tahun 4. Memiliki penghasilan yang dapat menjamin kelangsungan pembayaran kewajiban (angsuran pokok & marjin) sampai pembiayaan lunas. Penghasilan tersebut baik berifat tetap (gaji bulanan) maupun tidak tetap (pendapatan dari pekerjaan bebas) 5. Mempunyai pekerjaan tetap atau menjalankan usahanya sendiri (wiraswasta) dengan kerja minimum 1 tahun.

84

6.

Pemohon

yang

masih

berstatus

sebagi

nasabah

dibank

untuk

jenis

kredit/pembiayaan apapun disyaratkan sesuai ketentuan babnk, penghasilannya masih cukup untuk membayar kewajiban (angsuranpokok &marjin)atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan diminta) 7. menyampaikan NPWP (Nomor pokok Wajib pajak) pribadi untuk pemohon dengna jumlah pembiayaan > Rp.100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan > Rp.50 juta sampai dengan < Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan ynag berlaku. b.

Perkembangan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank BTN Syariah Perkembangan dari program KPR Syariah bersubsidi dari pemerintah ini

sangat mengalami perkenmbangan yang sangat cepat, dari awal tahun 2005 nasabah yang mengajukan pembiayaan kPR syariah bersubsidi di BTN syariah baru 5 nasabah, dan sampai tahun 2009 jumlah keseluruhan sudah ada 5000 nasabah. c.

Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi yang di praktekkan di BTN Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena apapun produk pembiayaan atau pendanaan yang dikeluarkan atau dipasarkan kemasyarakat sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPS(Dewan Pengawas Syariah), dari akad pebiayaan KPR Syariah bersubsidi ini menggunakan akad murabahah, jadi BTN Syariah membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian pihak BTN syariah menjual kembali kepada nasabah tersebut dengna harga jual, ditambah dengan marjin (keuntungan) yang telah

85

disepakati, Jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran. 1. Bagi lembaga BTN Syariah diharapkan lebih meningkatkan pelayanan, membuat inovasi-inovasi baru yang tidak melaggar syariat islam. Tingkatkan sosialisasi produk-produk BTN Syariah khususnya program KPR Syariah bersubsidi ini kepada msyarakat baik melalui media masa, elektronik maupun dilakukan secara langsung. Agar masyarkat yang tidak punya cukup uang untuk memiliki rumah bisa terbeli dengan bantuan subsidi dari pemerintah. 2. Bagi akademis diharapkan dapat lebih menigkatkan kualitas kurikulum dalam bidang perbankan syariah, dan dapat menigkatkan kualitas SDM yang handal dan professional dalam bidang perbankan syraiah serta dapat diterima dengan baik dalam masyarkat luas.

DAFTAR PUSTAKA REFERENSI BUKU Al-Qur’an dan terjemahannya Karim, Adiwarman. Ir., SE., MBA., MAEP., Ekonomi Mikro Islami,(Jakarta :III,2003.h.98. Hamid, M. Arifin., Dr., H., Mh. Membumikan ekonomi syariah Di Indonesia, eLSAS, cet 1. jakrta, februari, 2007 h.289 Sarkaniputra., Sarkaniputra., AL-iqtishadiyyah, jurnal ekonomi ialam.P3EI.2004. HAL.53-54 Zulkifli, Zulkifli., panduan praktis transaksi syariah.(Jakarta:zikrul hakim,2003),h.4.

86

Muslim, Shahih, V, h.44 Ridla, riba,h.11 Antonio., Syafii, Apa dan Bagaimana Bank Islam,(yogyakarta:PT Dfhana BAhakti Prima Yaa .1992.) h.84 Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah,( yogyakarta:UUP AMP YKPN,2005)h.16-17. Suharsimi arikunto, managemen penelitian, (jakarta: PT) Rineka cipta,1993), cet.Kedua h.309 Suryabiata, Sumadi., metodologi penelitian, (jakarta: PT) Rajagrafindo 2004), cet Enam belas, edisi, kedua ,h.76 Singarimbun., Masri., dan Effendi,sofian., metode penelitian Survai, (jakarta: LP3ES,1989), edisi Revisi , h.192 Bagin, Burhan., Metode penelitian Kualitatif (Atualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer), (jakarta: PT.RajaGrafindo,2004), Cet.Ke-3, h.101 Al-Zajairiy, Abdurrahman., Kitab al-Fiqh’ Ala Madzhabibil Arba’ah, Darul Fikri, Bairut,juz II, hlm.141. Syafi’i., M. Antonio, Bank syariah : suatu pengenalan umum,(Jakarta:Tazkia Institut,2002)cet.ke-2,h.145. Syafi’i, M. Anwar,Alternatif terhadap sistem bunga ” jurnal ulumul; Qur’an ,11,9.(oktober,1991),h.13. A.KArim, Adiwarman., Bank islam”Analisis Fiqh dan keuangan( jakarta :IIIT Indonesia,2003). Cet.ke.1,h.161.

87

Wiroso, Jual beli murabahah,( yogyakarta : III Press,2005), h.14. .Antonio,Syafii., Bank syariah dari teori kepraktik, Arifin, Zainul., dasar-dasarmanajeen Bank syariah,(jakarta: Al Fabet ,2002),cet.ke1,h.25. Perwataatmadja., Karnaen dan syafii., M., Antonio, Apa dan bagaimana Bank syariah, (Jakarta:yogyakarta,1992) cet,ke-1. h.25. Hajar Bin Hafidz Al-Asqolani, Bulughul Maram Min Adilati Al-ahkam,( semarang : Toha Putra.1378)h.193 Tim pengembangan Perbankan Syariah Institut BAnkir Indonesia, Konsep, Produk, Dan implementasi Operasional Bank Syariah, ( jakarta: Djambatan,2003),h.66 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalat, ( Jakarta: GAya Media Pratama,2000), h.115. Abdullah saeed, PhD, Menyoal bank syariah, paramadina,2006 cet III. Hal.120 IAIB,100 Questions and 100 Answers, h.385. Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis.(jakrta:Kencana ).h.19. Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti. Manajemen Perkreditan Bank Umum, Op.Cit.,. h.87 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN).h.60. ARTIKEL DARI INTERNET http/www.btnsyariah.com http/www. Murabahah.com http/www.menpera.com

88

http/www.kpr syariah bersubsidi.com ARTIKEL DARI MENPERA Brosur, Ayo ke Bank, memiliki rumah sendiri dengan KPR, sahabat konsumen bank 2008 MENPERA, Pemantapan dan pemutakhiran skim dan mekanisme KPR bersubsidi dan KPR syariah Bersubsidi. TAHUN 2008 Mohamad yusuf asy’ari, peraturan menteri perumahan rakyat melalui KPR syariah Bersubsidi, 24 desember.2008

DAFTAR PERTANYAAN 1. Apa yang menjadi kriteria dari

pemerintah sehingga Bank Tabungan

Negara Syariah (BTN Syariah) terpilih sebagai Bank penerima dana subsidi dari pemerintah? 2. Berapa jumlah nasabah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) yang telah menerima kucuran dana subsidi dari pemerintah (sampai tahun 2009 ini)? 3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)?

89

4. Berapa jumlah saldo tabungan minimum di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) agar nasabah dapat memperoleh pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi? 5. Bagaimana cara Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) menilai kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi? 6. Apakah dalam menilai kelayakan nasabah dari segi perhitungan pendapatan perbulan harus dilampirkan slip gaji? 7. Bagaimana cara Bank BTN Syariah (BTN Syariah) menilai Kelayakan nasabah dari segi perhitungan jika dilihat dari profesi pedagang? 8. Apa keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) dalam menerapkan pembiayaan ini ? 9 Apakah subsidi yang diberikan nasabah sampai saat ini sudah 100% diberikan oleh nasabah? 10. Apakah Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini telah sesuai dengan ketentuan syariah?

90

HASIL WAWANCARA

Nama

: Putri Alfarista L.

Jabatan

: Staff Financing Service Officer Pembiayaan KPR Syariah Bersubsidi Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Pusat-Divisi Syariah

Hari/tgl

: 30 November 2009

Tempat

: Gedung Menara Bank BTN lantai 19, Jl. Gajah Mada No.1 jakarta pusat 10130

1. Apa yang menjadi kriteria dari

pemerintah sehingga Bank Tabungan Negara

Syariah (BTN Syariah) terpilih sebagai Bank penerima dana subsidi dari pemerintah? Jawab Bank BTN Syariah terpilih sebagai Bank pelaksana untuk menyalurkan subsidi uang muka dari menpera atau pemerintah, karena secara organisasi BTN Syariah masih satu induk dengan BTN Konvensional, karena sebelumnya Bank BTN konvensional telah atau sebagai Bank pelaksana dana subsidi tersebut maka secara otomatis BTN Syariah menganut dari konvensional secara sistem Syariah. 2. Berapa jumlah nasabah Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) yang telah menerima kucuran dana subsidi dari pemerintah (sampai tahun 2009 ini)? Jawab BTN Syariah telah melakukan KPR Syariah bersubsidi mulai tahun 2005 dan pada saat itu baru 5 (Lima) unit Bank atau nasabah yang Realisasi dan sampai bulan juli tahun 2009 ada hampir 5000 (Lima ribu) nasabah atau unit rumah yang menggunakan akad KPR Syariah bersubsidi .

91

3. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi pada Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah)? Jawab Dalam persyaratan Pengajuan tidak ada bedanya dengan BTN Non Subsidi atau Komersil. Hanya kalau pada KPR Syariah bersubsidi ada beberapa itemitem ketentuan yang sudah tercantum dari PERMEN MENPERA No.8. tahun 2008. yang merupakan pembaharuan No.4 tahun 2007 . bahwa item-item tambahan yang bisa mendapatkan pembiayaan KPR Subsidi adalah : 1. Nasabah yang penghasilan pokoknya perbulan paling banyak Rp.2.500.000.2. Ia belum mempunyai rumah yang ada surat keterangan yang sudah dilegalisasi dari pihak instansi terkait seperti kelurahan/rt/rw. 4. Berapa jumlah saldo minimum di bank tabungan Negara syariah (BTN Syariah) agar nasabah dapat memperoleh pembiayaan KPR syariah bersubsidi? Jawab Salah satu syarat untuk mendapatkan KPR atau pembiayaan KPR Ataupun di BTN Syariah adalah salah satu syaratanya nasabah harus membuka rekening atau mempunyai rekening tabungan di BTN Syariah dan saldo minimum BTN ada peraturan bahwa minimal sebesar 1X angsuran dari pembiayaan itu perbulan dan pihak BTN akan memblokir, hal ini semata-mata karena untuk mengantisipasi nasabah lupa tanggal angsurannya sehingga kalau nasabah lupa, sehingga kalau sudah lewat I hari dari 1 kali angsuran perbulannya pihak BTN tinggal membuka blokiran saldo dari nasabah yang 1 kali angsuran tersebut dan untuk selanjutnya mengingatkan nasabah untuk mengisi saldo blokir tadi 5. Bagaimana cara bank tabungan Negara syariah menilai kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan KPR Syraiah bersubsidi? Jawab:

92

Seperti yang layaknya lembaga keuangan/bank yang lain bahwa BTN Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan dimana Regulasi dan aturannya harus tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh BI, maka jika ada pembiayaan yang bermasalah jalan keluarnya adalah kami mengikuti sesuai yang ditetapkan oleh BI,mungkin dalam hal ini proses pembinaan dan seandainya nasabah tersebut ada i’tikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tersebut dilakukan Rescheduling Restrukturisasi dan selama ini Alhamdulilah pembiayaan KPR Syariah bersubsidi di BTN Syariah belum ada yang bermasalah dan kami harapkan begitu seterusnya. 6. Apakah dalam penilaian kelayakan nasabah dari segi perhitungan pendapatan perbulan harus dilampirkan slip gaji? Jawab: Dalam pengajuan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini diantara syaratnya adalah nasabah harus mnyetorkan slip gaji minimal 3 bulan terahir, karena untuk melihat apakah nasabah mapu untuk melakukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. 7. Bagiamana cara bank Tabungan Negara syariah (BTN Syariah) menilai kelayakan nasabah dari segi perhitungan jika dilihat dari profesi pedagang. Jawab: Jika nasabah yang mengajukan pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini pedagang, maka pihak bank akan melihat adari minimal usaha itu sudah 2 tahun dan dan jika ada pembukuan yang harus diberikan adalah minimal selama 6 bulan terahir 8. Apa keuntungan dan kerugian yang didapat oleh Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) dalam menerapkan pembiayaan ini ? Jawab Keuntungan yang didapat dari BTN Syariah, Kami bisa menjadi salah satu bank pelaksana dalam program pemerintah ini, program rumah bersubsidi untuk warga atau masyarkat dan menurut data BTN Syariah akad Realisasi

93

KPR Syariah bersubsidi akad itu bisa menjadi kebanggaan bagi kami dalam hal keuntungan. 9. Apakah subsidi yang diberikan sampai saat ini sudah 100% diberikan kepada nasabah? Jawab: Sampai saat ini bank tabungan Negara syariah telah memberikan subsidi untuk nasabah 100% dari pemerintah. Langsung dari defeloper 10. Apakah pembiayaan KPR Syariah ini telah sesuai dengan ketentuan syariah? Jawab: Pembiayaan KPR Syariah bersubsidi ini tentu saja sudah sesuai dengan ketentuan syariah, karena apapun produk pembiayaan atau pendanaan yang kami keluarkan atau kami pasarkan kemasyarakat atau sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari DPS (Dewan Pengawas Syariah), tentu saja jika sudah mendapatkan opini dari DPS, insyaAllah sudah sesuai syariah karena KPR Syariah bersubsidi itu sendiri menggunakan akad jual-beli murabahah, bahwa kami ingin membeli rumah yang dibutuhkan nasabah dari pengembang kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual, ditambah dengan margin keuntungan, jadi sudah sesuai dengan prinsip syariah.