BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah pembangunan yang selama ini sudah dilakukan belum maksimal dan untuk menjawab persoalan tersebut dapat kita kaitkan dengan pembayaran pajak, pajak yang dibayarkan juga belum maksimal, apakah masyarakat atau wajib pajak sudah tergolong taat dalam membayar pajak.
1
2
Menelusuri permasalahan tersebut diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak, itu didasarkan bahwa pengetahuan masyarakat akan pajak masih sempit sehingga mereka masih enggan untuk membayar pajak. Timbul juga opini di masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menambah beban hidupnya, itu karena mereka belum paham alokasi pajak yang mereka bayar untuk apa. (Mohammad Iqbal) Berikut ini adalah tabel kepatuhan wajib pajak dan persentase kepatuhan nasional tahun 2008 sampai 2012: TABEL 1.1 Perkembangan Kepatuhan Wajib Pajak dan Persentase Kepatuhan Uraian 2012 2011 2010 2009 2008 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT SPT Tahunan PPh Rasio Kepatuhan
17.659.278 17.694.317 14.101.933 9.996.620 6.341.828
9.482.480
9.332.626
8.202.309
53,70%
52,74%
58,16%
5.413.114 2.097.849 54,15%
33,08%
Sumber : Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2012 Tabel 1.1 menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Terjadinya pasang-surut dalam kepatuhan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. Meskipun jumlah Wajib Pajak terdaftar terus meningkat, namun tetap masih terdapat Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sehingga penyampaian SPT Tahunan PPh tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT. Pada tahun
3
2012 Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT berjumlah 17.659.278, tetapi yang patuh untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 9.482.480 atau 53,70% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Bahkan di tahun 2011 rasio kepatuhan cenderung menurun 5,42% menjadi 52,74% dari tahun 2010 sebesar 58,16% dibandingkan dengan perkembangan rasio dari tahun 2008 hingga 2010 yang selalu meningkat. Hal ini sangat tidak diinginkan, mengingat negara sangat membutuhkan pendapatan dari sektor pajak. Menurut Devos (2007) “taxpayer compliance play an important role in the compliance behaviour of taxpayers” (Devos, K.,2007; vol. 10, no. 2). Tanpa adanya kepatuhan dari pembayar pajak, maka optimalisasi penerimaan pajak tidak akan berjalan optimal. Berikut ini adalah tabel penyampaian SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega: TABEL 1.2 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega Persentase WP Jumlah WP WP yang WP yang tidak yang Tahun yang menyampaikan menyampaikan Menyampaikan terdaftar SPT SPT SPT 35.276 32.885 2.391 93,22% 2009 37.042 31.546 5.496 85,16% 2010 41.996 32.560 9.436 77,53% 2011 47.697 34.720 12.977 72,79% 2012 53.270 34.714 18.556 65,17% 2013 54.972 33.869 21.103 61,61% 2014 Rata-Rata Sumber : KPP Pratama Bandung Tegallega
75,91%
4
Berdasarkan tabel 1.2 tiap tahun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega dikarenakan adanya peraturan bahwa semua pegawai kantor atau perusahaan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun dengan adanya peraturan tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dapat dilihat di tabel 1.2 di kolom WP yang tidak menyampaikan SPT setiap tahun semakin bertambah. Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa rata-rata persentase penyampaian SPT dari tahun 2009 sampai dengan 2014 sebesar 75,91%. Penyampaian SPT diatas rata-rata terjadi pada tahun 2009 sampai dengan 2011 masing-masing sebesar 93,22%, 85,16%, dan 77,53% sedangkan dari tahun 2012 sampai dengan 2014 terjadi penurunan penyampaian SPT yang signifikan dibawah rata-rata yaitu masing-masing sebesar 72,79%, 65,17%, dan 61,61%. Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak nasional maupun di KPP Pratama Bandung Tegallega masih belum optimal. Untuk
melaksanakan
pembangunan,
pemerintah
berusaha
untuk
mengoptimalkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan reformasi perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan reformasi perpajakan melaksanakan program modernisasi yang komprehensif di semua lini operasi organisasi secara rasional. Adapun latar belakang dilakukannya modernisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak adalah: 1. Citra Direktorat Jenderal Pajak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.
5
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan. 3. Integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan
Dalam sistem modernisasi perpajakan, pengelompokan potensi pajak berdasar keunggulan fiskus di wilayah Wajib Pajak atau mapping dan pembuatan profil Wajib Pajak merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak modern, dimana dalam pembuatan profil tersebut dibutuhkan Account Representative yang dituntut untuk lebih dekat, lebih mengenal, dan lebih mengetahui akan kondisi Wajib Pajaknya. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak, maka pada setiap Kantor Pelayanan Pajak modern dibentuk Account Representative (AR) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi kepatuhan beberapa Wajib Pajak, serta sebagai jembatan atau penghubung antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Account Representative bertindak sebagai liasion officer KPP di dalam mengomunikasikan kewajiban dan hak wajib pajak di bidang perpajakan. Keberadaan Account Representative, selain sebagai liasion officer, diharapkan : 1. Mampu menjamin akurasi, konsistensi, kepastian, ketepatan dan efisiensi waktu di dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, 2. Dapat membangun hubungan yang lebih terbuka didasari saling percaya antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, sehingga
6
menciptakan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. (Hutagaol 2007:22)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 Account Representative (AR) adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasi Organisasi Modern. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tersedianya Account Representative (AR) dijadikam sebagai ujung tombak pelayanan dan perantara Direktorat Jendral Pajak dengan wajib pajak yang mengemban tugas melayani setiap wajib pajak. Dengan kata lain Account Representative (AR) mempunyai peran yang besar dalam proses pelayanan dan pengawasan secara langsung terhadap wajib pajak untuk dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data diatas yang ditunjukkan dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2 bahwa umumnya kinerja DJP dan khususnya kinerja KPP Pratama Bandung Tegallega dalam mendorong kepatuhan wajib pajak belum optimal, hal ini kemungkinan adalah pengabaian terhadap konsekuensi sistem Self Assessment yang harus dibarengi oleh fungsi edukatif penyuluhan dari pihak fiskus. Oleh karena itu sudah menjadi tugas Account Representative (AR) harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal terhadap wajib pajak yang dibinanya sehingga wajib pajak akan patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik selaku warga negara yang taat pajak.
7
”Dalam Kantor Pelayanan Pajak modern, tidak ada lagi pembagian seksi berdasarkan jenis pajak, melainkan berdasarkan fungsi. Setiap wajib pajak ditangani oleh petugas pajak yang disebut Account Representative. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pembayar pajak untuk melaksanakan ketentuan Pemerintah di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menjalankan sejumlah kebijakan strategis di dalam pemungutan pajak”. (Amilin dan Nina., 2008; vol. 7, no. 2.)
Mencermati
uraian
diatas,
dengan
substansi
mengenai
Account
Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pembentukan Account Representative yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2006 pada Kantor Pelayanan Pajak Modern, serta berusaha untuk menelaah pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Account Representative (AR) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega) 1.2
Identifikasi Masalah Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di identifikasi
adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalega 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegalega
8
3. Apakah
Account
Representative
kepatuhan Wajib Pajak di Kantor
berpengaruh
signifikan
terhadap
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Tegalega 1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. 2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega. 3. Untuk mengetahui Account Representative berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
1.4
Manfaat Penelitian Apabila penelitian ini disampaikan atau dibaca oleh yang bersangkutan,
diharapkan dapat memberikan informasi baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut : 1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengaruh Account Representative terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
9
2. Bagi KPP Pratama Tegalega Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan evaluasi bagi pihak fiskus secara umum dan khususnya bagi KPP Pratama Tegalega dalam
pelaksanaan
pengawasan
Account
Representative
terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam menjaga ekstensifikasi wajib pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. 3. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan dapat lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan membantu wajib pajak dalam membayar pajak. 4. Bagi Pihak Lain Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega Jl. Soekarno-Hatta No. 216, Bandung pada bulan Juli 2015 sampai dengan Agustus 2015.
