BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Kepmenkes Nomor 021/MENKES/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2010 – 2014 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu:
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran hasil dari program kegiatan tersebut adalah: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Dalam rangka mencapai sasaran indikator kinerja tersebut, maka telah ditetapkan 4 (empat) indikator sebagai alat pengukuran kinerja pada Satker Biro Kepegawaian yaitu: 1.
Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (CPNS dan PTT) (85%);
2.
Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian (60%);
3.
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK (1.500 orang);
4.
Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif (1.100 orang).
Selanjutnya sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, khususnya pada Bab V tentang Kepegawaian, pada Pasal 26 dinyatakan bahwa: “Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk
1
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
pemerataan pelayanan kesehatan”. Seiring dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat di Biro Kepegawaian, maka sejak tahun 2012 pelaksanaan pengangkatan penugasan khusus D-III tenaga kesehatan dan penempatan residen (PPDS-BK) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian, yang sebelumnya pelaksanaan pada 2 (dua) indikator tersebut dilaksanakan oleh Pusrengun Nakes Badan PPSDM Kesehatan (tahun 2010 – 2011). Lebih lanjut dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bertanggungjawab, dan bersih serta sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja tahunan organisasi Tingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Biro Kepegawaian wajib menyusun
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Satuan
Kerja
Eselon
II
dan
menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Reformasi Birokrasi yang sedang dilakukan oleh seluruh jajaran instansi pemerintah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Kepegawaian Tahun 2013 ini menjabarkan tentang pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2013 dengan mengacu pada sasaran indikator kinerja pada Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014. B. Maksud dan Tujuan LAKIP Biro Kepegawaian merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan program kegiatan yang sudah diamanahkan dan disepakati yang memuat tingkat keberhasilan, hambatan dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
(PERMENKES)
RI
Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kepegawaian menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: a. Pelaksanaan pengadaan pegawai; b. Pengelolaan urusan mutasi pegawai; c. Pengembangan pegawai; dan d. Pelaksanaan urusan umum dan kesejahteraan pegawai Adapun struktur organisasi Satuan Kerja Biro Kepegawaian berdasarkan Permenkes Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dalam Gambar 1.1 berikut ini: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Kepegawaian
3
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
D. Sistematika Sistematika penyusunan LAKIP ini pada hakekatnya disusun berdasarkan Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas dalam penyajian LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013.
4
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
Sistematika penyajian LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013 adalah sebagai berikut: RINGKASAN EKSEKUTIF Bagian ini merupakan rangkuman dari seluruh LAKIP Biro Kepegawaian yang disajikan sesuai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra Kemenkes Tahun 2010 – 2014 yang mencerminkan langkah – langkah untuk mencapai
sasaran,
tingkat
keberhasilan
dan
kegagalan,
permasalahan/kendala yang dihadapi serta terobosan yang telah dilaksanakan
untuk
mencapai
sasaran
indikator
kinerja
Biro
Kepegawaian. BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan LAKIP Biro Kepegawaian.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Bab ini memuat tentang perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) tentang visi, misi, dan keterkaitan antara rencana strategis 2010 – 2014, tujuan dan sasaran, program dan pelaksanaan kegiatan serta penetapan kinerja Biro Kepegawaian.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini memuat tentang hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran, evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengukapan dan penyajian pengukuran kinerja satuan kerja disertai dengan pemilihan indikator yang digunakan. BAB IV
KESIMPULAN Bab ini merupakan bab penutup atau akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta masukan dari keseluruhan pembahasan dalam LAKIP yang telah dilakukan analisa.
5
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013
LAMPIRAN Lampiran merupakan dokumen-dokumen pendukung yang disertakan dalam LAKIP Biro Kepegawaian, antara lain seperti: Pernyataan Penetapan Kinerja, form Penetapan Kinerja, form Rencana Kinerja Tahunan (RKT), form Pengukuran Kinerja (PK), hasil review LAKIP tahun 2013, dan grafik/gambar pendukung dalam LAKIP Biro Kepegawaian.
6
LAKIP Biro Kepegawaian Tahun 2013