BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Masalah Pada saat ini pajak merupakan sumber pendapatan utama Indonesia.
Pentingnya pajak bagi negara dapat dilihat dari peran utama pajak sebagai instrumen utama dari kebijakan fiskal dimana kebijakan fiskal sangat penting untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dari Tabel Pendapatan Negara dari DATA POKOK APBN 2005–2010 Kementerian Keuangan RI(tabel terlampir) bahwa untuk tahun 2009 dari total
penerimaan
negara
sebesar
Rp.
985.725.300.000.000,-,
sebesar
Rp.
725.843.000.000.000 atau kurang lebih 73% dari total penerimaan negara merupakan penerimaan dari pajak. Dari jumlah ini sebesar Rp.249.508.700.000,- atau sebesar 34 % dari total penerimaan pajak merupakan penerimaan PPN. Pada tahun anggaran 2010 target penerimaan pajak ditingkatkan lagi menjadi Rp. 729.165.200.000.000 atau menjadi 80% dari total penerimaan negara, dan dari jumlah itu sebesar 267.028.000.000.000,- atau sebesar 36 % merupakan penerimaaan PPN. Penerimaan pajak memiliki peranan yang strategis dalam menunjang operasi fiskal pemerintah. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan utama negara (budgetary), juga mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengatur (regulatory) dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (Wibowo 2000).
1
Universitas Sumatera Utara
Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya. Setelah dana pembangunan yang bersumber dari hutang luar negeri dan eksploitasi sumber daya alam sudah tidak dapat diandalkan, pemerintah saat ini hanya dapat mengandalkan sumber dana pembangunan dari pajak. PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pajak tersebut.Penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi. Dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Indonesia terus mengalami kenaikan, seperti yang terlihat pada Gambar 1.1 dibawah ini.
Gambar 1.1 : Perkembangan Penerimaan PPN di Indonesia Sumber: Bank Indonesia
Dalam era 2005-2010 seperti dapat dilihat di tabel Data Pokok APBN penerimaan PPN selalu stabil dan terus meningkat secara signifikan.
Universitas Sumatera Utara
Namun sangat disayangkan bahwa meskipun peran pajak sebenarnya sangat besar, hal ini sering kali tidak disadari oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari sikap dan peryataan dari berbagai elemen masyarakat belakangan ketika mencuat kasus mafia perpajakan, banyak yang sama sekali buta mengenai sistem perpajakan Indonesia, bahkan dari hal yang paling dasar sekalipun, misalnya tidak ada pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak, tapi langsung ke bank dan langsung masuk rekening negara. Rekening negara ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang menggantikan Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) Tahun 1925, Ordonansi Pajak Pendapatan (PPd) Tahun 1944, dan Undang-undang Pajak Penjualan (PPn) Tahun 1951 warisan kolonial. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Wibowo 2000). Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem Official Assessment yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem Self Assessment yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
Universitas Sumatera Utara
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Saat ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak (ekstensifikasi pajak). Semakin meningkatnya jumlah wajib pajak suatu daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di daerah tersebut. Ekstensifikasi pajak tersebut merupakan cara yang efektif, apabila dilakukan secara serius oleh pihak fiskus. Selain itu, untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak maka pihak fiskus harus meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak (Silalahi 2000). Melalui sistem Self Assessment, pemerintah bermaksud meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka dapat dilihat bahwa penerimaan pajak di suatu daerah tergantung dari berbagai faktor. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang berbeda dengan pajak lainnya karena termasuk dalam golongan pajak tidak langsung, yaitu pajak yang tidak langsung dibayar oleh pihak yang diwajibkan membayar pajak kepada negara tetapi dipungut oleh pihak ketiga. Biasanya pajak pertambahan nilai digabungkan oleh penjual kedalam komponen harga barang sehingga sering kali konsumen sebagai pihak yang membayar pajak tidak sadar kalau dirinya telah melakukan pembayaran pajak. Ini merupakan salah satu keunikan pajak pertambahan nilai dimana sifatnya yang dipungut orang lain maka PPN sangat sulit untuk dihindari, diboikot atau dihindari secara langsung. Berbeda dengan pajak penghasilan yang sering kali dihindarkan dengan melaporkan penghasilan yang berbeda dengan seharusnya atau
Universitas Sumatera Utara
bahkan sama sekali tidak melaporkan penghasilan tersebut.Selain itu berbeda dengan pajak lain Tarif PPN hampir tidak pernah berubah yaitu 10 %. Propinsi Sumatera Utara yang merupakan propinsi terbesar ke-3 di Indonesia merupakan propinsi yang memiliki potensi untuk memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak Indonesia, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Propinsi Sumatera Utara yang termasuk pada kategori Pajak Tak Langsung mengalami fluktuasi yang cenderung menurun pada tahun 2003 – 2005, ini merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dimana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara Nasional terus naik (Gambar 1.1) sementara untuk Propinsi Sumatera Utara mengalami penurunan.
Karakteristik unik dari Pajak Pertambahan Nilai ditambah dengan fenomena tersebut menjadikan ”Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara” sebagai judul penelitian ini.
1.2.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1.
Bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
2.
Bagaimana pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
3.
Bagaimana pengaruh suku bunga deposito(SBD) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara.
4.
Bagaimana
pengaruh
jumlah
pendapatan
perkapita
(YKap)terhadap
penerimaan PPN di Sumatera Utara.
1.3.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara 2. Untuk menganalisis pengaruh inflasi (INF) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara 3. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga deposito(SBD) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara. 4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita(Ykap) terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
1.4.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam hal ini Pemerintah dan khususnya Dirjen Pajak agar dapat mengetahui faktor faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN di Sumatera Utara
2.
Untuk menambah wawasan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain terutama didalam menganalisis determinan penerimaan PPN di Sumatera Utara, serta juga berguna sebagai referensi penelitian sejenis lainnya. Disamping itu penelitian ini juga memberikan pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.
3.
Bagi masyarakat umum : memberikan informasi yang lebih lengkap tentang pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
4.
Bagi pihak lain: Memberikan informasi yang diperlukan jika akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
Universitas Sumatera Utara
